Camat dalam melaksanakan urusan pelayanan pertanahan mempunyai 2 (dua) jabatan. Pertama sebagai pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya sebagai PPAT yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi. Kedua, Camat sebagai perangkat daerah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pertanahanan, berdasarkan pelimpahan wewenang dari walikota melalui peraturan walikota dan berdasarkan peraturan perundang undangan dalam melaksanakan tugas umumpemerintahan.peran penting camat sangat diperlukan. Selain perannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), tentunya menuntut profesionalisme camat agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu diperlukan ketelitian, kecermatan dan penguasaan ketentuan pertanahan serta kaidah-kaidah notariat dalam pembuatan akta sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan secara benar,Pelayanan pertanahan berupa menguatkan Surat Keterangan Tanahmenguatkan Surat Keterangan kewarisan dan surat pernyataan ahli waris.

menguatkan Surat Keterangan Pemakaian Tanah Negara (SKPTN) dan memberikan rekomendasi permohonan hak atas tanah negara

rekomendasi permohonan hak atas atas Negara yang dibuat oleh Lurah dan dikuatkan oleh Camat. Lurah mengeluarkan rekomendasi tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pemakaian Tanah Negara (SKPTN) dan SKPTN dikeluarkan berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua tua kampung. Adanya peran lurah dan camat dalam permohonan hak atas Negara melalui rekomendasi diharapkan ada kepastian akan kebenaran data dan pemakaian tanah, karena lurah dan camat dalam mengeluarkan rekomendasi berdasarkan keterangan berbagai pihak yaitu pemilik tanah yang mengajukan permohonan, tua tua kampung, saksi saksi, ketua lingkungan dan ketua RT serta pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan.

1. Di dalam Pasal 5 ayat (3) PP No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP 37/1998) jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1998 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, disebutkan bahwa Camat dapat diangkat menjadi PPAT oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional apabila dalam wilayah tersebut belum banyak terdapat PPAT atau formasi PPAT di wilayah Kabupaten atau Kotamadya tersebut belum tertutup. Pasal 5 ayat (3) huruf a PP 37/1998 menjelaskan bahwa Camat yang diangkat sebagai PPAT adalah PPAT Sementara.

Mengenai uang jasa(honorarium) bagi PPAT disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1) PP 37/1998:

Uang jasa (honorarium) PPAT dan PPAT Sementara, termasuk uang jasa (honorarium) saksi tidak boleh melebihi 1 % (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta.Jadi, jika camat sebagai PPAT Sementara meminta 1 % dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), memang sudah seharusnya Camat sebagai PPAT Sementara berhak meminta honorarium dari akta yang dibuat maksimal 1% dari harga transaksi yang tercantum dalam akta.

(Catatan editor: NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Sumber: http://www.pajakonline.com)

2. Kewenangan Camat sebagai PPAT Sementara antara lain disebutkan dalam Pasal 2 PP 37/1998, yatu:

1. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.2. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:a. Jual beli;b. Tukar menukar;c. Hibah;d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);e. Pembagian hak bersama;f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;g. Pemberian Hak Tanggungan;h. Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.

Dalam isi peraturan tersebut, bukan termasuk dalam wewenang dari PPAT untuk membuat surat keterangan waris.

Mengutip salah satu artikel Klinik berjudul Dasar Hukum Penetapan Waris dan Akta Waris, dijelaskan bahwa penetapan ahli warisdikeluarkan oleh pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama). Penetapan ahli waris untuk yangberagama Islam dibuat oleh Pengadilan Agamaatas permohonan para ahli waris. Dasar hukumnya adalahPasal 49 huruf bUU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan, penetapanahli waris yang beragama selain Islam dibuat oleh Pengadilan Negeri. Dasar hukumnya adalahPasal 833KUHPerdata.

Jadi, untuk mendapatkan surat keterangan waris, Saudara dapat mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan atau pengadilan agama, bukan ke camat. Simak juga artikel Biaya Penetapan Ahli Waris Sampai Rp20 Juta? dan Bagaimana Proses Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama?

3.Kami kurang memahami apa yang Saudara ingin tuntut dari permasalahan di atas. Bila menyangkut tentang tarif honorarium 1%, Saudara tidak dapat menuntut karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bila yang Saudara maksud tentang Camat sebagai PPAT Sementara tidak mau menandatangani surat keterangan ahli waris, Saudara memang harus mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pengadilan atau pengadilan agama sebagaimana telah disebutkan di atas.