per 32 2013 tata cara pembebasan pemotongan bagi wp subyek pp 46 2013

HLP Consultant

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 32/PJ/2013

TENTANG

TATA CARA PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN

PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PAJAK PENGHASILAN

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA

ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 14 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

b. bahwa dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara

http://hlpconsultant.org/

HLP Consultant

Republik Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5424);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU.

Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan :

1. Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu adalah Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

2. Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang untuk selanjutnya disebut Surat Keterangan Bebas adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain yang dapat dikreditkan.

Pasal 2 Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final kepada Direktur Jenderal Pajak.


HLP Consultant

Pasal 3 (1) Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang dapat

dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Keterangan Bebas.

(2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4 (1) Permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban Surat Pemberitahuan Tahunan dengan syarat:

a. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukan permohonan, untuk Wajib Pajak yang telah terdaftar pada Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukannya Surat Keterangan Bebas

b. menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan bersifat final disertai lampiran jumlah peredaran bruto setiap bulan sampai dengan bulan sebelum diajukannya Surat Keterangan Bebas, untuk Wajib Pajak yang terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat diajukannya Surat Keterangan Bebas;

c. menyerahkan dokumen-dokumen pendukung transaksi seperti Surat Perintah Kerja, Surat Keterangan Pemenang Lelang dari Instansi Pemerintah, atau dokumen pendukung sejenis lainnya.

d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk setiap pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan/atau Pasal 23.

Pasal 5 (1) Atas permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan:

a. Surat Keterangan Bebas; atau b. surat penolakan permohonan Surat Keterangan Bebas,

dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.


HLP Consultant

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

(3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib menerbitkan Surat Keterangan Bebas dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati.

Pasal 6 Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud Pasal 3 berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Pemotong dan/atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan

Pajak Penghasilan untuk setiap transaksi yang merupakan objek pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final apabila telah menerima fotokopi Surat Keterangan Bebas yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban Surat Pemberitahuan Tahunan.

(2) Permohonan legalisasi fotokopi Surat Keterangan Bebas diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban Surat Pemberitahuan Tahunan dengan syarat: a. menunjukkan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1); b. menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu untuk setiap transaksi yang akan dilakukan dengan pemotong dan/atau pemungut berupa Surat Setoran Pajak lembar ke-3 yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, kecuali untuk transaksi yang dikenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas: 1) impor; 2) pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas; 3) pembelian hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, industri

otomotif dan industri farmasi; 4) pembelian kendaraan bermotor di dalam negeri;

c. mengisi identitas Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut Pajak Penghasilan dan nilai transaksi pada kolom yang tercantum dalam Surat Keterangan Bebas.

d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.

(3) Fotokopi Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

a. satu lembar untuk Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban Surat Pemberitahuan Tahunan;

b. satu lembar untuk diserahkan Wajib Pajak kepada Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut;


HLP Consultant

c. satu lembar untuk diserahkan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong dan/atau pemungut terdaftar

(4) Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak permohonan legalisasi diterima lengkap.

(5) Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi.

Pasal 8 Bentuk formulir untuk: (1) permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I;

(2) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II

(3) Surat Keterangan Bebas untuk pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21/Pasal 22/Pasal 23 menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III;

(4) Surat Keterangan Bebas untuk pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 22 impor menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV;

(5) Surat penolakan permohonan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibuat menggunakan formulir sebagaimana Lampiran V;

(6) permohonan legalisasi fotokopi Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI,

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 9 (1) Setelah Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, permohonan pembebasan

dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

(2) Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-1/PJ/2011 bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, tetap berlaku sampai dengan akhir Tahun pajak bersangkutan.

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


HLP Consultant

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2013 DIREKTUR JENDERAL PAJAK ttd. A. FUAD RAHMANY Dokumen ini dibuat secara spesifik untuk hlpconsultant.org



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-32/PJ/2013

TENTANG

TATA CARA PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTANPAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PAJAK

PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARIUSAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI

PEREDARAN BRUTO TERTENTU

Lampiran IPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR : PER-32/PJ/2013TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2013

Nomor : ...........................................Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Kepada Yth.Kepala Kantor Pelayanan Pajak.........................................

Berkenaan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor ........................ tentang Tata CaraPembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Dikenai PajakPenghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atasPenghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu,dengan ini:

Nama Wajib Pajak : ................................................................................ NPWP : __,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__, Alamat : ................................................................................

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/atau PemungutanPPh Pasal .....................................................1) karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang MemilikiPeredaran Bruto Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Untuk kelengkapan permohonan SKB, bersama ini kami sampaikan Surat Pernyataan Wajib Pajak yang MemilikiPeredaran Bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.2)

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

.........., ...................20......Pemohon, 3)

(......................................)

1) diisi sesuai dengan jenis pajak (PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor atau Pasal 23)2) syarat khusus untuk Wajib Pajak yang baru terdaftar dalam Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak

saat diajukannya Surat Keterangan Bebas.3) ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak


LAMPIRAN II



TENTANG




Lampiran IIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR : PER-32/PJ/2013TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2013

SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTOTERTENTU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ................................................................................NPWP : __,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,Alamat : ................................................................................

Bertindak selaku 1) Wajib Pajak Pengurus Kuasa

Nama : ................................................................................2)

NPWP : __,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,3)

Alamat : ................................................................................4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperolehtermasuk dalam kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajakyang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia diberikan sanksi sesuaiketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.........., .................20.......Yang membuat pernyataan,5)

MeteraiRp6.00,-

(......................................)

1) Beri tanda X pada yang sesuai2) Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam hal yang mengajukan Surat Permohonan adalah Wakil atau Kuasa

dari Wajib Pajak3) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak dalam hal yang mengajukan Surat Permohonan adalah Wakil atau Kuasa

dari Wajib Pajak4) Diisi dengan alamat Wajib Pajak dalam hal yang mengajukan Surat Permohonan adalah Wakil atau Kuasa

dari Wajib Pajak5) Ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak


LAMPIRAN III



TENTANG




Lampiran IIIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR : PER-32/PJ/2013TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAKKANTOR WILAYAH DJP ...........................KANTOR PELAYANAN PAJAK.............................

Lembar Ke-1 : Untuk Wajib PajakLembar Ke-2 : Untuk Pemotong/PemungutLembar Ke-3 : Arsip KPP

SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTANPPh PASAL 21 / PASAL 22 / PASAL 23 1)

BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PPhBERDASARKAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013

NOMOR : ............................... TANGGAL : ...............................

Kepala Kantor Pelayanan Pajak ......................................................................................Menerangkan bahwa orang pribadi / badan 1) tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : ................................................................................NPWP : __,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,Alamat : ................................................................................

dibebaskan dari pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21/22/23 1), karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajakyang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal .....................................2)

........., ....................20....... a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..........................................

(........................................) NIP.

DIGUNAKAN SAAT PENGAJUAN PERMOHONAN LEGALISASI SKB

Identitas Wajib Pajak Pemotong dan/atau Pemungut:3)

Nama : ......................................NPWP : ......................................Nilai transaksi : ......................................Jenis transaksi : ......................................4)

a.n. Kepala KantorKepala Seksi Pelayanan

(.................................)NIP.

1) Coret yang tidak perlu2) Diisi dengan tanggal akhir Tahun Pajak bersangkutan3) Diisi dengan identitas Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut dan nilai transaksi, pada saat pengajuan

permohonan legalisasi Surat Keterangan Bebas4) Diisi dengan jenis penghasilan, misalnya penghasilan dari penjualan barang kepada bendahara, penyerahan

jasa reparasi AC kepada pemotong

Pemotong dan/atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilanapabila telah menerima fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilanbagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang telah dilegalisasi


LAMPIRAN IV



TENTANG




Lampiran IVPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR : PER-32/PJ/2013TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2013


Lembar Ke-1 : Untuk Wajib PajakLembar Ke-2 : Untuk Pemotong/PemungutLembar Ke-3 : Arsip KPP

SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTANPPh PASAL 22 IMPOR

BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PPhBERDASARKAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013

NOMOR : ............................... TANGGAL : ...............................

Kepala Kantor Pelayanan Pajak ......................................................................................Menerangkan bahwa orang pribadi/badan1) tersebut di bawah ini:


dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor, karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang MemilikiPeredaran Bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal .....................................2)


(........................................) NIP.

1) Coret yang tidak perlu2) Diisi dengan tanggal akhir Tahun Pajak bersangkutan

Pemotong dan/atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilanapabila telah menerima fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilanbagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang telah dilegalisasi


LAMPIRAN V



TENTANG




Lampiran VPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR : PER-32/PJ/2013TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2013


Nomor :Hal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Kepada Yth,..............................................................................1)

Berkenaan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PajakPenghasilan PPh Pasal .................................................*) yang Saudara ajukan tanggal ......................nomor ........................................ dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui,karena tidak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Demikian untuk dimaklumi


(........................................) NIP.

1) Diisi identitas Wajib Pajak2) diisi sesuai dengan jenis pajak (PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor atau Pasal 23)


LAMPIRAN VI



TENTANG




Lampiran VIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR : PER-32/PJ/2013TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2013

Nomor : .....................................Hal : Permohonan Legalisasi Fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Kepada Yth.Kepala Kantor Pelayanan Pajak..........................................

Yang bertanda tangan di bawah ini:


mengajukan permohonan untuk memperoleh legalisasi fotokopi Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongandan/atau Pemungutan PPh Pasal ...................................................1) sehubungan transaksi dengan:

Nama Pemotong/PemungutPajak : ................................................................................ 2)NPWP : __,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__, 3)Nilai Transaksi : Rp ........................................................................... 4)Jenis Transaksi : ................................................................................ 5)

Sebagai kelengkapan permohonan legalisasi berikut dilampirkan:

Surat Setoran Pajak lembar ke-33 (tiga) rangkap fotokopi Surat Keterangan Bebas

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

........., ....................20..... Pemohon 6),

(......................................)

1) diisi sesuai dengan jenis pajak (PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor atau Pasal 23)2) diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut3) diisi sesuai dengan NPWP Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut4) diisi sesuai dengan nilai transaksi penyerahan barang dan/atau jasa5) diisi sesuai dengan jenis jenis penghasilan, misalnya penghasilan dari penjualan barang kepada bendahara,

penyerahan jasa reparasi AC kepada pemotong6) ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak

per 32 2013 tata cara pembebasan pemotongan bagi wp subyek pp 46 2013

Documents