penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang di
TRANSCRIPT
Penyusunan Rencana Umum Jaringan LintasAngkutan Barang di Wilayah Jabodetabek
Focus Group Discussion
Jakarta, 15 Juni 2016
Outline
Dasar Hukum
Konsep Umum
Tujuan
Kondisi Eksisting dan Permasalahan
Konsep Rencana Umum Jaringan Lintas
Rencana Tim Kerja
•JARINGAN LINTAS•PP 79 TAHUN 2013
TENTANG JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN
•PP 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN
•PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG•PP 74 TAHUN 2014
TENTANG ANGKUTAN JALAN
•PM 134 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN
KENDARAAN BERMOTOR DIJALAN
•SE 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN
KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN
Dasar Hukum
Konsep Umum
BPTJ
•Seamless Transport Through Integration
Jaringan Lintas
•Seamless Urban Freight Transport
*) Seamless urban freight transport is an essential element for supporting efficient economic and social development in urban areas
Konsep Umum
Regulator
Kelancaran Lalu Lintas
Keselamatan
Hemat Energy
Lingkungan
Badan Usaha
Kompetisi & Daya Saing
Biaya murah
Efficient logistics systems
designated time windows
Crash
Konsep Umum
Crash
Kerangka Pikir Jalur Lintas
Aktifitas PendudukJabodetabek
Aktifitas LogistikJabodetabek
Transport Urban Planning
Land Use Planning (Logistic Centre)
Jalur Lintas
Tujuan Menelaah peraturan yang berlaku terkait dengan jaringan lintasangkutan barang dan penimbangan kendaraan bermotor
Melakukan survey inventarisasi jaringan jalan nasional yang digunakan lintasan angkutan barang di wilayah Jabodetabek
Melakukan survey overload road side
Melakukan survey Kinerja Ruas Jalan
Merencanakan penempatan Weight in Motion di Pintu Tol
Menyusun Konsep Penetapan Tarif di Jalan Tol UntukKendaraan Barang Overload
Menyusun konsep transport demand management terkait pergerakan kendaraan angkutan barang
Menyusun rencana umum jaringan lintas
Permasalahan
Issue Utama
Pembagian Ruang Jalan Overload
Impact Rendahnya tingkatkeselamatan akibat mix traffic
Kecepatan rendah
Polusi
Pemborosan Energy
Impact Kerusakan dini jalan
Kecepatan rendah
Keselamatan rendah
Pemborosan Energy
Jaringan Lintas dan Jembatan Timbang Eksisting
Kondisi EksistingWilayah
Rute Khusus AngkutanBarang
Peraturan Jam Operasi
Kend. Dominan
Jemb. Timbang
Lokasi Fungsi
DKI Jakarta Cawang-Tomang Pluit & Kembangan-Tomang
PM 62/2011 Truk Besar - -
Pembatasan Jam Operasi Ruas DalamKota Tertentu
SK Gub. DKI Jakarta Nomor 5148 /1999
Truk Besar - -
Kota Bogor - - Truk Besar - -
Kab. Bogor Jalan Jakarta-Bogor - Truk Besar Kemang Ya
Kota Bekasi - -(Kecuali hari besartertentu)
Truk Besar - -
Kab. Bekasi Jalan Narogong-Cileungsi (Siliwangi) - Truk Besar - -
Kota Depok Jalan Raya Bogor; Jalan Nangka-JalanMuchtar; Jalan Parung-Jalan Ciputat
- Truk Besar - -
Kota Tangerang - - Truk Besar Jl. DaanMogot
Tidak
Kota Tangsel - - Truk Besar - -
Kab. Tangerang - - - - -
Jaringan Jalan Nasional dan Kawasan Industri sertaPusat Logistik Berikat di Jabodetabek
PLB
KI
Jaringan Lintas DKI Jakarta
TJ. PRIOK
Konsep Pengembangan Manajemen
Sumber : PIARC, 2012
Konsep Kebijakan
Konsep Manajemen
Sumber : PIARC, 2012
Konsep Pengembangan
Sumber : PIARC, 2012
Konsep Pembatasan Overload dan SistemPengawasan E-Enforcement
Sumber : PIARC, 2012
Server JT
Modem Internet
External Display
PC Timbang/Opdat
IndicatorLoadcell Digital
PC Data Baru
Cetak Struk DendaPC DendaLanggar 5 – 25 %
PC Tilang
PC Laporan
Cetak Struk Tilang
Cetak Laporan
ANPR(Automatic number plate recognition)
Langgar > 25 %
Terekam Data Baru
Rencana Tim Kerja BPTJ
• Inventarisasi jaringan jalan nasional
• Overload road side jalan nasional
• Kinerja Ruas Jalan (Dampak KendaraanAngkutan Barang)
Survey
• Seluruh gerbang tol di Jabodetabek
• Pemetaan wilayah logistic
• Penetapan Lokasi WIM
PemetaanWIM
• Transport Demand Management
• Rencana Umum Jaringan Lintas Jabodetabek
• Sistem Pengawasan Lalu Lintas dan MuatanKendaraan Angkutan Barang Melalui E-Enforcement
PenyusunanKonsep
J
A
R
I
N
G
A
N
L
I
N
T
A
S
Bab II bagian kedua Pasal 4 ayat (4) : Rencana induk jaringan lalulintas dan angkutan jalan nasional sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk :
Huruf f : penyusunan rencana umum jaringan lintasangkutan barang nasional
Bab II bagian ketiga Pasal 7 ayat (4): Rencana induk jaringan lalulintas dan angkutan jalan provinsi sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk :
Huruf f : penyusunan rencana umum jaringan lintasangkutan barang provinsi
Bab II bagian keempat Pasal 10 Ayat (4): Rencana induk jaringanlalu lintas dan angkutan jalan kabupaten sebagaimana dimaksudpada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk :
Huruf f : penyusunan rencana umum jaringan lintasangkutan barang kabupaten
Bab II bagian ketiga Pasal 13 ayat (3): Rencana induk jaringanlalu lintas dan angkutan jalan kota sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk :
Huruf f : penyusunan rencana umum jaringan lintasangkutan barang kota
PP 79 TAHUN 2013 TENTANG JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALANP
P
7
9
T
A
H
U
N
2
0
1
3
Bagian ketiga paragraf 2 (terminal barang untuk umum)
Pasal 91 ayat (1) : Penetapan lokasi terminal barang untukumum sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (1) hurufa harus memperhatikan :
• Huruf d : kesesuaian dengan rencana pengembangandan/atau kinerja jaringan jalan dan jaringan lintas
Lanjutan…
J
A
R
I
N
G
A
N
L
I
N
T
A
S
P
P
7
9
T
A
H
U
N
2
0
1
3
BAB II (angkutan orang dan/atau barang) bagian ketiga(angkutan barang dengan kendaraan bermotor) pasal 10ayat (3) : Persyaratan teknis angkutan barang dengankendaraan bermotor yaitu :
Tersedia Ruang Muatan Dan/Atau Tempat Muatan YangDirancang Khusus;
Barang Yang Diangkut Sesuai Dengan Ruang Muatan ;Dan
Jumlah Barang Yang Diangkut Tidak Melebihi DayaAngkut Sesuai Dengan Tipe Kendaraannya.
PP 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN
J
A
R
I
N
G
A
N
L
I
N
T
A
S
P
P
7
4
T
A
H
U
N
2
0
1
4
A
N
G
K
U
T
A
N
B
A
R
A
N
G
Pasal 63 ayat (1) : Pengawasan muatan angkutanbarang dengan alat penimbangan yang dipasangsecara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62ayat (3) huruf a digunakan untuk melakukanpengawasan terhadap semua mobil barang
Pasal 63 ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dikecualikan untuk :
a. Angkutan Peti Kemas ;
b. Mobil Tangki Bahan Bakar Minyak Dan / Atau BahanBakar Gas;
c. Angkutan Barang Berbahaya ; Dan
d. Alat Berat.
P
P
7
4
T
A
H
U
N
2
0
1
4
PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANGPP 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN
Pasal 68 : Pemerintah membangun sistem informasipenyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor yangdilaksanakan oleh unit pelaksana penimbangankendaraan bermotor.
Pasal 69 ayat (1) : Unit pelaksana penimbangankendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal67 wajib melakukan :
a. Pemeriksaan Tata Cara Pemuatan Barang;
b. Pengukuran Dimensi Kendaraan Angkutan Barang
c. Penimbangan Tekanan Seluruh Sumbu Dan / AtauSetiap Sumbu Kendaraan Angkutan Barang;
d. Pemeriksaan Dokumen Angkutan Barang;
e. Pencatatan Kelebihan Muatan Pada SetiapKendaraan Yang Diperiksa; dan
f. Pendataan Jenis Barang Yang Diangkut, BeratAngkutan, Dan Asal Tujuan
Lanjutan…
P
P
7
4
T
A
H
U
N
2
0
1
4
A
N
G
K
U
T
A
N
B
A
R
A
N
G
PM 134 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN KENDARAAN
BERMOTOR DIJALAN
SE. 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN
Back
PERMASALAHAN UMUMAKIBAT KENDARAAN ANGKUTAN BARANG YANG MELEBIHI BATAS YANG DIIZINKAN
PERMASALAHAN UMUMKENDARAAN ANGKUTAN BARANG
• PELANGGARAN KELEBIHAN MUATAN CENDERUNG MENINGKAT DAN TIDAK TERKONTROL
• KENDARAAN YANG MELANGGAR TATA CARA PEMUATAN, MASIH BEBAS BEROPERASI
• PERBEDAAN DIMENSI KENDARAAN DENGAN DATA BUKU UJI
DKI Jakarta hampir 78% kendaraan terindikasi kelebihanmuatan dan melampaui ketentuan muatan sumbuterberat (MST), yakni 10 ton. (Kompas, edisi cetak 6 Juni2014).
AKIBAT MUATAN BERLEBIH DARI BATAS YANG DIIZINKAN
BIAYA PERAWATAN JALAN MENINGKAT
KECELAKAAN MELIBATKAN ANGKUTAN BARANG danPENGENDARA LAIN
KEMACETAN
MUATAN BARANG YANG MELEBIHI BATAS DIIZINKAN
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK - DIREKTORAT PRASARANA
Muatan melebihi dimensi tinggikendaraan barang
Muatan melebihi sumbu belakangkendaraan barang
Angkutan barang yang beroperasimelebihi dimensi tinggi
Kontainer pengangkut bak yang melebihidimensi tinggi sehingga tersangkut di jembatan layang Jakarta Barat
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK - DIREKTORAT PRASARANA
Truk yang beroperasi melebihi muatan dan berpotensi terjadinya kecelakaan danmerusak perkerasan jalan
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK - DIREKTORAT PRASARANA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK - DIREKTORAT PRASARANA
Kerusakan Jalan Raya Nagrak – BojongkulurGunung Putri, Kabupaten Bogor
Kerusakan JalanBojonggede – Citayam(5 km)
Kerusakan Jalan Jatiasih Bekasi
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK - DIREKTORAT PRASARANA
Kerusakan Jalan di Cilincing
Kerusakan Jalan di Kota Tangerang
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK - DIREKTORAT PRASARANA
Robohnya Jembatan PenyeberanganOrang akibat Kendaraan barang yang beroperasi melebihi dimensi tinggi yang ditetapkan (Kota Tangerang)
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK - DIREKTORAT PRASARANA
Jalan rusak di Kawasan Daan Mogot
Back
PERMASALAHAN KEMACETAN LALU LINTAS AKIBAT KENDARAAN ANGKUTAN BARANG
Ruas Jalan TolBekasi
Ruas Jalan Halim
Ruas Jalan Tol JORR
Ruas Jalan Tol JORR
Ruas Jalan TolJakarta - Bogor
Ruas Jalan TolBogor - Jakarta
Ruas Jalan TolJakarta Depok
Ruas Jalan TolCikarang Utama
Ruas Jalan Raya Bogor
Ruas Jalan Raya Bekasi
Ruas Jalan Raya Tanjung Priok
Ruas Jalan PemudaJakarta
Ruas Jalan Grogol
Ruas Jalan Bekasi
Back
Back
Back
KAWASAN INDUSTRI di JABODETABEK
•Kawasan Berikat Nusantara, Jakarta Utara (594 Ha)
•Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur (438,75 Ha)
•Kawasan Industri Jababeka, Kabupaten Bekasi (1570 Ha)
•Kawasan Industri Sentul, Bogor (100 Ha)
SUMBER : WEBSITE KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kawasan BerikatNusantara, Jakarta Utara (594 Ha)
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur(438,75 Ha)
Kawasan IndustriJababeka, KabupatenBekasi (1570 Ha)
Kawasan Industri Sentul, Bogor (100 Ha)
LOKASI
Kawasan Industri Sentulmerupakan salah satu kawasanindustri yang tumbuh danberkembang di provinsi jawabarat. Kawasan ini berlokasi di Jl.Kaum Sari No. 1, Kedung HalangBogor.
Luas Lahan 100 haBack
LOKASI PELABUHAN TANJUNG PRIOK
Pintu masuk JICT, Tanjung Priok Antrian Truk Peti Kemas di pintumasuk JICT
JICT : JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
Aktivitas bongkar muat peti kemas
Alat berat pengangkutKontainer
Aktivitas bongkarmuat peti kemas
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM
Back