penyusunan rencana tata ruang dan dokumen perencanaan pembangunan daerah
DESCRIPTION
Capacity Building Bappeda Kabupaten Rokan Hilir di Parai Beach Hotel-Bangka, 6 Desember 2013TRANSCRIPT
dadang-solihin.blogspot.com 2
dadang-solihin.blogspot.com 3
MateriPenyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kebijakannya• Kedudukan RTRWN, RTRWP, dan RTRWK• Prosedur Persetujuan Substansi Raperda Tata
Ruang• Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Tata Ruang (RTR) Kabupaten/KotaPenyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perspektif Anggaran berbasis Kinerja• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan• Keselarasan Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembangunan• Reformasi Perencanaan: UU 25/2004 tentang SPPN• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
4dadang-solihin.blogspot.com
Latar Belakang5
• Pembangunan nasional dilakukan untuk mewujudkan tujuan bersama secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (UU 25/2004 tentang SPPN)
• Dalam melaksanakan pembangunan nasional/daerah, ada 2 (dua) acuan:1. Dokumen Rencana Pembangunan2. Rencana Tata Ruang Wilayah
dadang-solihin.blogspot.com 5
UU 26/2007 tentang Penataan Ruang• Pasal 22 (1) , 25 (1) dan 28: Penyusunan
Rencana Tata Ruang Wilayah Prov/Kab/Kota mengacu pada:a. …….; b. …….;c. RPJPD.
• Pasal 23 (2), 26 (2) dan 28: Rencana Tata Ruang Wilayah Prov/Kab/Kota menjadi pedoman untuk:a. Penyusunan RPJPD;b. Penyusunan RPJMD;c. ……
PP 8/2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah• Pasal 29 (1) : Dokumen rencana
pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi serta rencana tata ruang
• Pasal 3 : Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Latar Belakang• Apabila kedua rencana tersebut tidak sinergi, maka:
1. Program-program dalam RTRW tidak dianggarkan di dalam rencana pembangunan (RPJMD dan RKPD)
2. Pelaksanaan rencana pembangunan berpotensi dikenai sanksi (UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang) karena tidak sesuai dengan RTRW
• Sebagai informasi, menurut data Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU, hingga 7 Desember 2012 baru ditetapkan:a) 13 Perda RTRW Provinsi (dari total 33 Provinsi), b) 177 Perda RTRW Kabupaten (dari total 398 Kabupaten), c) 52 Perda RTRW Kota (dari total 93 Kota)
dadang-solihin.blogspot.com 6
dadang-solihin.blogspot.com 7
Kedudukan RTRWN, RTRWP, dan RTRWK
dadang-solihin.blogspot.com 8
Keterpaduan Rencana Tata Ruang
dadang-solihin.blogspot.com 9
• Secara komplementer dan berjenjang, sistem NASIONAL yang termuat dalam RTRWN serta rencana rincinya (RTR Pulau/Kepulauan dan RTR Kawasan Strategis Nasional) harus tercantum dalam Rencana Tata Ruang lainnya yang ada di bawahnya, yaitu RTRWP, RTRW Kabupaten dan RTRW Kota hingga ke RDTR.
RTRWN
RTRWP
RTRWKabupaten
RTRWKota
RDTR
Tata Cara Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota
dadang-solihin.blogspot.com 10
Persiapan Administrasi–TOR–Tim/Tenaga Ahli–Pelelangan/Swakelola
Persiapan Pelaksanaan–Studi Literatur–Pengumpulan Data
Sekunder–Perencanaan Survei
Survei dan PengumpulanData–Kuesioner–Wawancara–Meliputi berbagai aspek:
ekonomi, demografi,transportasi, topografi, dll
Analisis Data–Proyeksi–Statistik–Penyajian–Meliputi: kesesuaian lahan,–demografi, kebutuhan–infrastruktur, dll
Perancangan–Struktur ruangan–Pola ruang–Kawasan strategis provinsi–Arahan pemanfaatan ruang–Arahan pengendalian
pemanfaatan ruang
Konsultasi dan Pembahasan–Konsultasi publik–Persetujuan substansi
Pengesahan dan Penetapan–Perda RTRW–Lampiran peta
Sosialisasi/Diseminasi–Penggandaan–Papan informasi–Kotak saran–Publikasi media massa
Daftar PeriksaKelengkapanAdministrasi
LaporanPendahuluan
LaporanSurvei
NaskahAkademis
3 bulan
3 bulan
6 bulan
6 bulan
–Draft buku rencana
–Peta rencana
Berita acarapembahasan
Final ProdukRencana& Raperda
–Booklet–Leaflet
Perda RTRW
A
A
6 bulan
3 bulan
6 bulan
3 bulan
Ketentuan Penyusunan RTRW Kabupaten
dadang-solihin.blogspot.com 11
RTRWKabupaten
Peraturan Daerah Kabupaten― RTRWN & RTRWP― Pedoman dan petunjuk
pelaksanaan bidangpenataan ruang
― RPJPD
― Perkembangan permasalahan provinsi & hasilpengkajian implikasi penataan ruang kabupaten
― Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhanekonomi kabupaten
― Keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten― Daya dukung & daya tampung lingkungan hidup― RPJPD― RTRWK yang berbatasan― RTR kawasan strategis kabupaten
― Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruangwilayah kabupaten
― Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yangmeliputi sistem perkotaan di wilayahnya yangterkait dengan kawasan perdesaan dan sistemjaringan prasarana wilayah kabupaten
― Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputikawasan lindung dan kawasan budidaya kabupaten
― Penetapan kawasan strategis kabupaten― Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang
berisi indikasi program utama jangka menengahlima tahunan
― Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayahkabupaten yang berisi ketentuan umum peraturanzonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dandisinsentif, serta arahan sanksi
― Penyusunan RPJPD― Penyusunan RPJMD― Pemanfaatan ruang & pengendalian
pemanfaatan ruang di wilayahkabupaten
― Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan &keseimbangan antarsektor
― Penetapan lokasi dan fungsi ruanguntuk investasi
― Penataan ruang kawasan strategiskabupaten
Ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun,dalam hal:― Perubahan kondisi lingkungan
strategis tertentu yang berkaitan denganbencana dalam skala besar; dan/atau
― Perubahan batas teritorial negaraprovinsi dan/atau kabupaten
Ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun
ditetapkan dengan
20 tahun
jangka waktu
Pasal 26 ayat (7)
Pasal 25 ayat (2)
Pasal 26 ayat (2)
Pasal 25 ayat (1)
Pasal 26 ayat (4)
Pasal 26 ayat (6)
Dasar penerbitan perizinanlokasi pembangunan
& administrasi pertanahan
pedoman untuk
memuat
men
gacu
Pasal 26 ayat (1)
Pasal 26 ayat (5)
Pasal 26 ayat (3)
Muatan RTRW sesuai UU 26/2007
12
Bab I: Pendahuluan1.1. Latar Belakang1.2. Azas, Tujuan, Sasaran; Visi dan Misi
Penataan Ruang 1.3. Visi dan Misi Penataan Ruang1.4. Ruang Lingkup
1.4.1. Lingkup Ruang1.4.2. Lingkup Kegiatan1.4.3. Waktu Perencanaan
1.5. Ketentuan Umum1.6. Dasar Hukum1.7. Sistematika Penyajian
Bab II: Potensi, Masalah dan Prospek Pengembangan Wilayah2.1. Potensi, Masalah dan Prospek
Struktur Ruang Wilayah2.2. Potensi, Masalah dan Prospek
Pengembangan Pola Ruang Wilayah2.3. Potensi, Masalah dan Prospek
Pengembangan Kawasan Strategis2.4. Potensi, Masalah dan Prospek
Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (jika ada)
Bab III: Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah
3.1. Kebijakan dan Strategi Penetapan Struktur Ruang Wilayah3.1.1. Kebijakan dan strategi Sistem
Perdesaan3.1.2. Kebijakan dan Strategi Sistem
Perkotaan3.1.3. Kebijakan dan Strategi Penetapan
Fungsi Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perkotaan
3.1.4. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah
3.2. Kebijakan dan Strategi Penetapan Pola Ruang Wilayah3.2.1. Kebijakan dan Strategi Pemantapan
Kawasan Lindung 3.2.2. Kebijakan dan Strategi Pengembangan
Kawasan Budidaya3.2.3. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan
Kawasan Lindung dan Budidaya3.3. Kebijakan dan Strategi Penetapan
Kawasan Strategis3.4. Kebijakan dan Strategi Penetapan
Fungsi Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (jika ada)
1/3
dadang-solihin.blogspot.com
Muatan RTRW sesuai UU 26/2007
13
Bab IV : Rencana Struktur Ruang Wilayah4.1. Penetapan Kawasan Perkotaan dan Kawasan
Perdesaan4.1.1. Sistem Perdesaan4.1.2. Sistem Perkotaan
4.1.2.1. Orde Perkotaan 4.1.2.2. Rencana Hirarki (Besaran) Perkotaan4.1.2.3. Rencana Sistem dan Fungsi
Perwilayahan4.1.2.4. Pengembangan Fasilitas Kawasan
Perkotaan4.1.2.5. Pengembangan Perkotaan
Metropolitan (jika ada)4.2. Rencana Sistem Prasarana Wilayah
4.2.1. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi
4.2.1.1. Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Darat
4.2.1.2. Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Laut
4.2.1.3. Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Udara
4.2.2. Rencana Prasarana Telematika4.2.3. Rencana Sistem Prasarana Pengairan4.2.4. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Energi4.2.5. Rencana Sistem Prasarana Lingkungan4.2.6. Rencana Ruang di Dalam Bumi
Bab V Rencana Pola Ruang Wilayah5.1. Rencana Pola Pemantapan Kawasan Lindung
5.1.1. Kawasan yang Memberi Perlindungan Kawasan Bawahannya
5.1.2. Kawasan Perlindungan Setempat5.1.3. Kawasan Suaka Alam 5.1.4. Kawasan Pelestarian Alam 5.1.5. Kawasan Bencana Alam5.1.6. Kawasan Lindung Lainnya
5.2. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya5.2.1. Kawasan Hutan Produksi5.2.2. Kawasan Pertanian5.2.3. Kawasan Pertambangan5.2.4. Kawasan Eksploitasi Sumberdaya Air
dan Mineral5.2.5. Kawasan Peruntukan Industri5.2.6. Kawasan Pariwisata5.2.7. Kawasan Permukiman5.2.8. Rencana Pengembangan Kawasan
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil5.2.9. Ruang di Dalam Bumi5.2.10. (Kawasan lain-lain jika ada dan
diperlukan)
2/3
dadang-solihin.blogspot.com
Muatan RTRW sesuai UU 26/2007
14
5.3. Rencana Pengelolaan Kawasan 5.3.1. Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung
5.3.1.1. Pengelolaan Kawasan yang Memberi Perlindungan Kawasan Bawahnya
5.3.1.2. Pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat5.3.1.3. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam 5.3.1.4. Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana5.3.1.5. Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam5.3.1.6. Pengelolaan Kawasan Lindung Lainnya
5.3.2. Rencana Pengelolaan Kawasan Budidaya5.3.2.1. Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan
Produksi5.3.2.2. Rencana Pengelolaan Kawasan Pertanian5.3.2.3. Rencana Pengelolaan Kawasan
Pertambangan5.3.2.4. Rencana Pengelolaan Kawasan Peruntukan
Industri5.3.2.5. Rencana Pengelolaan Kawasan Pariwisata5.3.2.6. Rencana Pengelolaan Kawasan Permukiman5.3.2.7. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi
Budaya dan Sejarah5.3.2.8. Rencana Pengelolaan Kawasan Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil5.3.3 Rencana Pengelolaan Penatagunaan Tanah, Air,
Udara dan Sumberdaya Alam Lainnya5.3.3.1. Rencana Penatagunaan Tanah5.3.3.2. Rencana Penatagunaan Air5.3.3.3. Rencana Penatagunaan Udara5.3.3.4. Rencana Penatagunaan Hutan5.3.3.5. Rencana Penatagunaan sumberdaya Alam
lainnya
Bab VI : Penetapan Kawasan Strategis Wilayah6.1. Penetapan Kawasan Strategis
6.1.2. Rencana Strategis Pengembangan Kawasan Ekonomi
6.1.3. Kawasan Strategis Sosio-kultural6.1.4. Kawasan Strategis Teknologi Tinggi6.1.5. Rencana Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup
Bab VII : Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah7.1. Perumusan Kebijakan Strategis Operasionalisasi
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis7.1.1. Koordinasi Penataan Ruang7.1.2. Penataan Ruang
7.2. Prioritas dan Tahapan PembangunanBab VIII : Ketentuan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Wilayah8.1. Pengaturan Zonasi8.2.Ketentuan Perizinan 8.3. Ketentuan Insentif dan Disinsentif8.4. Arahan SanksiBab IX : Hak, Kewajiban, dan Peran Serta
Masyarakat dalam Penataan Ruang9.1. Hak Masyarakat9.2. Kewajiban Masyarakat9.3. Peran Serta MasyarakatBab X : Penutup10.1. Kesimpulan10.2. Rekomendasi
3/3
dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 15
Latar Belakang• UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah:
– Pasal 185, 186, 189 dan 222 serta Penjelasan Umum angka 9 (sembilan) poin 1 (satu) → Pengawasan terhadap Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebelum disahkan oleh Kepala Daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Mendagri untuk Raperda RTRW Provinsi, dan oleh Gubernur untuk Raperda RTRW Kabupaten/Kota.
• UU 26/2007 tentang Penataan Ruang:– Pasal 18 ayat 1 (satu) → Penetapan Perda provinsi tentang RTRW
Provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri.
– Pasal 18 ayat 2 (dua) → Penetapan Rancangan Perda kabupaten/ kota tentang RTRW Kabupaten/Kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari substansi dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur.
– Persetujuan substansi oleh Menteri tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut sebagai bagian dari proses/mekanisme evaluasi.
dadang-solihin.blogspot.com 16
Perencanaan Tata Ruang Daerah (Pasal 2 s/d 5)
dadang-solihin.blogspot.com 17
PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH
Rencana UmumTata Ruang (RUTR)
Rencana RinciTata Ruang (RRTR)
RTRW Provinsi(Perda Provinsi)
RTRW Kab/Kota(Perda Kab/Kota)
RTR KawasanStrategis Provinsi(Perda Provinsi)
RTR KawasanStrategis Kab/Kota(Perda Kab/Kota)
RDTR Kab/Kota(Perda Kab/Kota)
• Gubernur dibantu BKPRD Provinsi mengoordinasikan penyusunan rancangan perda RTRWP dan RTR Kawasan Strategis Provinsi dengan memperhatikan RTRWP yang berbatasan, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTRWN.
• Bupati/Walikota dibantu BKPRD Kabupaten/Kota menggordinasikan penyusunan rancangan perda RTRWK/K, RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan RTRWK/K yang berbatasan, RTRWP, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTRWN.
dadang-solihin.blogspot.com 18
Penyusunan, Konsultasi dan Evaluasi RaperdaRencana Tata Ruang Kabupaten/Kota
dadang-solihin.blogspot.com 19
Raperda yang telah disetujui DPRD diajukan
oleh bupati/walikota
KONSULTASI
MENDAGRI
Atas Dasar Surat Rekomendasi Dikoordinasi oleh BKTRN
Dihasilkan
DiselenggarakanDilakukan
Dapat Melibatkan
Surat Permintaan
Evaluasi dari Bupati/
Walikota
PENYUSUNAN-Permendagri;-Permenkimpraswil/PU;-Permen Kelautan dan Perikanan;
-Dll.
Substansi Teknis
GUBERNUR C.q. BKPRD Provinsi
Dihasilkan
GUBERNUR
Hasil : Dilaporkan
Bupati/Walikota Menetapkan Raperda
menjadi Perda
Instansi yang Membidangi Bidang Tata
Ruang
EVALUASIRaperda RTRWK/K
Surat Rekomendasi Persetujuan
Substansi Teknis
Instansi yang Membidangi Bidang Tata
Ruang
Konsultasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota(Pasal 10 s/d 13)
• Bupati/Walikota mengkonsultasikan rancangan perda tentang RTRWK/K, RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan RDTRK/K kepada instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang yang dikoordinasikan oleh BKTRN guna mendapatkan persetujuan substansi.
• Materi konsultasi meliputi rancangan perda tentang RTRWK/K, RTR Kawasan Strategis Provinsi, atau RDTR Kabupaten/Kota beserta lampirannya berupa dokumen RTR Kabupaten/Kota dan album peta.
dadang-solihin.blogspot.com 20
Konsultasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota(Pasal 10 s/d 13)
• Konsultasi dilakukan setelah rancangan perda dibahas di BKPRD Provinsi dan mendapatkan rekomendasi dari Gubernur serta sebelum rancangan perda disetujui bersama DPRD.
• Persetujuan dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang menjadi bahan Gubernur dalam melakukan : – Evaluasi terhadap rancangan perda tentang RTRWK/K,
rancangan perda tentang RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan rancangan perda tentang RDTR Kabupaten/Kota;
– Klarifikasi terhadap Perda tentang RTRWK/K, Perda tentang RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan Perda tentang RDTR Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan.
dadang-solihin.blogspot.com 21
Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota(Pasal 20 s/d 22)
dadang-solihin.blogspot.com 22
PELAKSANAAN EVALUASI (Gubernur berkoordinasi dengan
BKPRD Provinsi)
RAPERDA RTR KABUPATEN/KOTA DILENGKAPI DENGAN LAMPIRANNYA
(Dokumen RTR dan Album Peta)
1. Ada persetujuan Bupati/Walikota bersama DPRD Kab/Kota2. Ada surat rekomendasi Gubernur untuk mendapatkan surat
persetujuan substansi teknis dari instansi pusat yang membidangiurusan tata ruang
Dilakukan setelah :
Disampaikan kepada GubernurPaling lambat 3 (tiga) hari kerja
Hasil Evaluasi dituangkan dalam KeputusanGubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja
HASIL EVALUASI
Bupati/Walikota melaporkan hasilnya kepada Gubernur paling lambat
7 (tujuh) hari kerja
Apabila tidak ditindaklanjuti ….
Pasal 20 ayat 1
Pasal 20 ayat 3
Pasal 20 ayat 4
Ditindaklanjuti olehBupati/Walikota
Gubernur melaporkan Hasil evaluasi kepada MDN
paling lambat 7 (tujuh)hari kerja
Pasal 22
Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota(Pasal 20 s/d 22)
dadang-solihin.blogspot.com 23
HASIL EVALUASIRAPERDA RTR KAB/KOTA
Bupati/Walikota bersama DPRDmelakukan perubahan PerdaRTR Kabupaten/Kota sesuai mekanisme dan peraturan
perundang-undangan
Bupati/Walikota dan DPRD tetap menetapkan Raperda menjadi Perda
Apabila tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD
Dilakukan
PEMBATALAN PERDA (oleh Gubernur)
Paling lambat 1 (satu) tahun setelah tanggal pembatalan Perda
Ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
Pasal 21 ayat 1
Pasal 21 ayat 2
Pasal 21 ayat 3
Indikator Evaluasi Rancangan Perda Tata Ruang Kabupaten/Kota
dadang-solihin.blogspot.com 24
TAHAPAN INDIKATORRAPERDA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN/KOTA
INPUT(Pasal 23.a)
Tersedianya Raperda Beserta Lampirannya
Rancangan perda beserta dokumen rencana dan album peta (Pasal 24)
PROSES(Pasal 23.b)
Terpenuhinya Prosedur Penyusunan Raperda Beserta Lampirannya
• B.A rapat konsultasi dengan instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang;
• Persetujuan bersama dengan DPRD Kab/Kota atas Raperda beserta lampirannya ;
• B.A konsultasi publik;• B.A rapat konsultasi dengan pemerintah daerah Provinsi; • B.A rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Kab/Kota
yang berbatasan.(Pasal 25)
OUTPUT(Pasal 23.c)
Terwujudnya Sinkronisasi dan Harmonisasi Dengan RTRWN, RTR Pulau KEP, RTRWP dan RTRWK/K yang Berbatasan
Surat persetujuan atas substansi teknis dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang;Surat rekomendasi dari Gubernur;Surat kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
yang berbatasan;Matrik tindak lanjut usulan perbaikan dalam proses
persetujuan teknis.(Pasal 26)
Ketentuan Penutup• Daerah Provinsi pemekaran yang belum memiliki DPRD sehingga
belum dapat membentuk perda, pengaturan tata ruang daerah berdasarkan pada perda Provinsi induk (Pasal 28 ayat 1).
• Daerah Kabupaten/Kota pemekaran yang belum memiliki DPRD sehingga belum dapat membentuk perda, pengaturan tata ruang daerah berdasarkan pada perda Kabupaten/Kota induk (Pasal 28 ayat 2).
• Tata cara evaluasi terhadap perubahan Perda tentang RTRWP, Perda tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi, Perda tentang RTRWK/K, Perda tentang RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan Perda tentang RDTR Kabupaten/Kota mutatis mutandis berdasarkan pada Peraturan Menteri ini (Pasal 29).
dadang-solihin.blogspot.com 25
dadang-solihin.blogspot.com 26
dadang-solihin.blogspot.com 27
Apa Itu Pembangunan?
dadang-solihin.blogspot.com 28
Pembangunan adalah: proses perubahan ke
arah kondisi yang lebih baik
melalui upaya yang dilakukan secara terencana.
(Kartasasmita, 1997)
Tujuan Pembangunan:1. Peningkatan standar hidup (levels
of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang.
3. Peningkatan kebebasan(freedom/democracy) setiap orang.
(Todaro, 2000)
How?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).
dadang-solihin.blogspot.com 29
Tantangan dalam Pembangunan Daerah
dadang-solihin.blogspot.com 30
Koordinasi yang semakin baik antar
stakeholders
Sarana dan Prasarana yang memadai dan
berkualitas
Pemanfaatan sumber daya secara
berkualitas
Dunia usaha yg kondusif
Peningkatan kapasitasSDM
• Mengurangi ketimpangan
• Memberdayakan masyarakat
• Mengentaskan kemiskinan.
• Menambah lapangan kerja.
• Menjaga kelestarian SDA
dadang-solihin.blogspot.com 31
PEMBANGUNAN DAERAH
Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas
Pemerintahan Daerah
PEMBANGUNAN DI DAERAH
Memberikan pelayanan kepada masyarakat,
Mengelola sumber daya ekonomi daerah.
Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah
Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan
profesional dalam:
Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk:
Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,
Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.
dadang-solihin.blogspot.com 32
dadang-solihin.blogspot.com 33
IMPACT
Indikator Kinerja dan Log-Frame
dadang-solihin.blogspot.com 34
ABK
AT
KPJM
OUTPUT INPUTOUTCOMEINPUT OUTPUT OUTCOME
Alur Pikir Logic Model
35
Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian
outcome
Apa yang ingin diubahIMPACTS
Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk
beneficieries tertentu sebagai hasil dari output
Apa yang ingin dicapai
OUTCOMES
Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan
Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa)
OUTPUTS
Proses/kegiatan menggunakan input
menghasilkan output yang diinginkan
Apa yang dikerjakanACTIVITIES
Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam
menghasilkan output
Apa yang digunakan dalam
bekerjaINPUTS
Metode Pelaksanaan
Met
ode
Pen
yusu
nan
Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007
dadang-solihin.blogspot.com
Hirarki dari Visi ke ProgramVisi
Misi
Strategi
Kebijakan
Program
• Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
• Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
• Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
• Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
• Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Tujuan/ Sasaran
• Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi
dadang-solihin.blogspot.com 36
Visi Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program KINERJAPRIMA
Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program(Mengacu pada Struktur UU 25/2004)
KebingunganX Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program
Visi X FrustrasiSasaran Strategi Kebijakan Program
TidakTerarahVisi Misi X Strategi Kebijakan Program
Visi Misi SasaranTidakEfektifX Kebijakan Program
Strategi ProgramSalahLangkahXVisi Misi Sasaran
Kebijakan TidakEfisienXStrategiVisi Misi Sasaran
dadang-solihin.blogspot.com 37
38dadang-solihin.blogspot.com
Apa itu SPPN
SPPN adalah Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
39dadang-solihin.blogspot.com
Tujuan SPPN1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
40dadang-solihin.blogspot.com
Proses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
41dadang-solihin.blogspot.com
NASIONAL DAERAHDokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)
UU (Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)
Perda (Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)
Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)
Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)
Peraturan Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)
Peraturan Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Peraturan Pimpinan SKPD( Ps. 21 Ayat 3)
42dadang-solihin.blogspot.com
Status Hukum Dokumen Perencanaan
SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)
ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)
RELEVANT (information needs of the people who will use the data)
TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)
dadang-solihin.blogspot.com 43
Persyaratan Dokumen Perencanaan: SMART
Syarat PerencanaanSyarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
44dadang-solihin.blogspot.com
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
45dadang-solihin.blogspot.com
Perencanaan yang Ideal
Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
46dadang-solihin.blogspot.com
47dadang-solihin.blogspot.com
Apa itu RPJMD• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk
mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada:1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
implementasinya.
48
1/2
dadang-solihin.blogspot.com
Apa itu RPJMDRPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar: 1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang
hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2. Bagaimana mencapainya, dan; 3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
49
2/2
dadang-solihin.blogspot.com
Substansi RPJMD• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH • kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan • yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta • kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan.
50dadang-solihin.blogspot.com
51
Persiapan
Penyusunan Rancangan
Awal RPJMD
Tahap Penyusunan
Rancangan Awal Renstra SKPD
Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / Renstra SKPD
1 Penyusunan Rancangan
Akhir RPJMD
Penetapan Perda/Perkadatentang RPJMD
3 5
2 4 6
Step by Step Penyusunan RPJMDStep by Step Penyusunan RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com
Tahap Persiapan1. Orientasi Perencanaan Daerah2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih5. Orientasi Renstra SKPD6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD8. Identifikasi Stakeholder9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
RPJMD11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh
stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD 14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD
52
1
dadang-solihin.blogspot.com
Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5 tahunan
2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan3. Kajian terhadap RPJMD4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih5. Analisis keuangan daerah6. Kajian RTRW-D7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD10. FGDs untuk setiap Topik11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang
RPJMD
53
2
dadang-solihin.blogspot.com
Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD2. Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah3. Tupoksi SKPD4. Perumusan Visi dan Misi RPJMD5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)9. Pembahasan Forum SKPD10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD12. Musrenbang RPJMD 13. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD
54
3
dadang-solihin.blogspot.com
Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / Renstra SKPD
1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD
55
4
dadang-solihin.blogspot.com
Tahap Penetapan Perda/Perkada tentang RPJMD
1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda Kabupaten
2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD5. Penetapan Ranperda menjadi Perda6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan
56
5
dadang-solihin.blogspot.com
Langkah Penyusunan RPJMD
57
Visi, Misi, ProgramKepala Daerah Terpilih
Bappeda menyusun Rancangan Awal
RPJMD
Bappeda menyelenggarakanMUSRENBANG RPJMD
Penetapan RPJMD
Digunakan sebagai pedoman penyusunan
Rancangan RKPD
Bappeda menyusunRancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerah
SKPD Menyusun Renstra SKPD
Program SKPD
e) Program SKPD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)(7)
Indikator
dadang-solihin.blogspot.com
Janji Jokowi – Ahok 2012-2017
1. Revitalisasi Pemukiman Padat dan Kumuh
2. Mengatasi Banjir3. Merintis Angkutan Massal4. Layanan Kesehatan Gratis5. Bangun Mal PKL Revitalisasi
Pasar Tradisional6. Menyediakan Ruang Publik7. Birokrasi Bersih Profesional8. Gubernur - Wagub Tanpa
Voorijder9. Pendidikan Gratis
dadang-solihin.blogspot.com58
Sistematika Penulisan RPJMD
59
Bab I Pendahuluan1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan lainnya 1.5. Sistematika Penulisan
Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan DaerahMenggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh
2.1 Kondisi Geografis Daerah 2.2 Pelayanan Umum 2.3 Ketertiban dan Ketentraman 2.4 Ekonomi 2.5 Lingkungan Hidup 2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum 2.7 Kesehatan 2.8 Pendidikan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota
1/3
dadang-solihin.blogspot.com
Sistematika Penulisan RPJMD
60
2.9 Pariwisata dan Budaya 2.10 Pendidikan 2.11 Perlindungan sosial 2.12 Keuangan Daerah 2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan
Daerah
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait
3.1 RPJM Nasional 3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk
RPJM Provinsi) 3.3 RPJM Provinsi 3.4 RTRW Provinsi dan RTRW
Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/ Kota)
Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Daerah
4.1 Visi 4.2 Misi 4.3 Agenda (apabila ada)
Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan DaerahBerdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunan daerah.
5.1 Tujuan 5.2 Strategi 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi
pemerintahan daerah)5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan
Kerangka Pendanaan
Bab VI Program Pembangunan DaerahUntuk masing-masing program perlu dicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif
6.1 Program Pembangunan6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6.1.3 Program Lintas Kewilayahan
2/3
dadang-solihin.blogspot.com
Sistematika Penulisan RPJMD
61
6.2 Program Pengembangan Kelembagaan dan Legislasi Daerah
Bab VII Kaidah PelaksanaanMengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan RPJMD secara efektif
7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD
7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD
7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD
7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas Non Government Stakeholders untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD
Lampiran Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-kurangnya mencakup: 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,
Issue dan Permasalahan masing-masing fungsi pemerintahan daerah
2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik dan Musrenbang RPJMD
3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah
4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun lalu (Penerimaan dan Belanja)
5. Proyeksi Fiskal Daerah 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
3/3
dadang-solihin.blogspot.com
Evaluasi Kualitas RPJMD
62
1/3
1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah
.
2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah
.
3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan: . Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)
Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi ancaman (threats)
dadang-solihin.blogspot.com
Evaluasi Kualitas RPJMD
63
2/3
4. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan:
.
Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)
Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi ancaman (threats)
5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah.
.
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program pembangunan daerah.
.
dadang-solihin.blogspot.com
Evaluasi Kualitas RPJMD
64
3/3
7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah
.
8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengankendala fiskal daerah
.
9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis nasional
.
10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD
.
11. Kualitas RPJMD sudah SMART .
dadang-solihin.blogspot.com
65dadang-solihin.blogspot.com