penyusunan pedoman statuta poltekkes...
TRANSCRIPT
Hendro_c
lp@yaho
o.com
SOUNDINGPENYUSUNAN PEDOMAN STATUTA
POLTEKKES KEMENKES
PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN
Jakarta, 21 Maret 2019
Hendro_c
lp@yaho
o.com
LATAR BELAKANG
STATUTA
organisasi & mekanisme pengelolaan
perlu diatur dalam peraturan
dapat diwujudkan apabila dikelola
berdasarkan suatu tata kelola perguruan
tinggi yang baik
(GOOD UNIVERSITY
GOVERNANCE)
misimencari,
menemukan, dan menyebarluaskan kebenaran ilmiah
TRIDHARMA PT
POLITEKNIK KESEHATAN
PT UPT BPPSDM Penyelenggara dik vokasi
dan/profesi
PEDOMANyg memuat Kaidah2 dan acuan dlm penyusunan
Hendro_c
lp@yaho
o.com
Statuta perguruan tinggi adalah peraturan dasar Pengelolaan
Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan
peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi
(Pasal 1 angka 16 PP No 4 Tahun 2014)
STATUTA PERGURUAN TINGGI
Hendro_c
lp@yaho
o.com
DASAR HUKUM
- UU 12/2012
- PP 4/ 2014
- PMK 36&38/2018
- Permendikbud 139/2014
FUNGSI STATUTA
PT
PERATURAN DASAR YANG DIGUNAKAN SEBAGAI
LANDASAN:
1. PENYUSUNAN PERATURAN
2. PROSEDUR OPERASIONAL
MUATAN/ISI
1. REGULASI TRIDHARMA PT
2. EGULASI TATA KELOLA
STATUTA POLTEKKES
FLEKSIBEL: TIDAK HARUS DETAIL/RINCI,
DIBUKA KEMUNGKINAN PENDELEGASIAN
PENGATURAN LEBIH LANJUT
KONSEKUENSI
STATUTA HARUS:
1. LENGKAP , JELAS MENJAMIN KEPASTIAN
HUKUM SERTA FLEKSIBEL.
2. MEMENUHI STANDAR MUTU.
Hendro_c
lp@yaho
o.com
DASAR HUKUM
Perguruan Tinggi wajib memiliki statuta (pasal 60)
Fungsi dan peran Perguruan Tinggi dilaksanakan melalui
kegiatan Tridharma yang ditetapkan dalam statuta
(pasal 58)
Organisasi penyelenggara Perguruan Tinggi diatur
dalam statuta Perguruan Tinggi (pasal 61)
Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler diatur dalam
statuta (pasal 14)
Organisasi kemahasiswaan diatur dalam statuta perguruan tinggi (pasal 77)
UU NO 12 TAHUN 2012 Ketentuan mengenai organisasi dan tata kelola :
PTN diatur dalam Peraturan Menteri tentang Statuta
masing-masing PTN (pasal 29).
PTN Badan Hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah
tentang Statuta masing-masing PTN Badan Hukum
(pasal 30).
PTS diatur dalam Statuta masing-masing PTS yang
ditetapkan dengan peraturan Badan Penyelenggara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan (pasal 31).
Pedoman dan tata cara penyusunan Statuta PTN dan PTN
Badan Hukum diatur dalam Peraturan Menteri, kecuali bagi
PTN Badan Hukum yang telah ditetapkan dalam undang-
undang pasal 32).
Ketentuan mengenai akuntabilitas publik Perguruan Tinggi
diatur dalam Statuta masing-masing (pasal 33).
PP NO 4 TAHUN 2014
PERMENKES NO 38/2018 Poltekkes merupakan UPT yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala BPPSDMK (pasal 2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pertimbangan,
senat, direktur, jurusan, pusat, unit, dan satuan pengawas internal diatur dalam statuta Poltekkes (pasal 32)
PERMENDIKBUD 139/2014
Hendro_c
lp@yaho
o.com
Substansi dan tata urut substansi Statuta
disesuaikan dengan kebutuhan PT.
1. ketentuan umum;
2. identitas;
3. penyelenggaraan TridharmaPerguruan Tinggi;
4. sistem pengelolaan;
5. sistem penjaminan mutu internal;6. bentuk dan tata cara penetapan
peraturan;
7. pendanaan dan kekayaan;8. ketentuan peralihan; dan
9. ketentuan penutup.
minimum memuat
(Pasal 32 PP No 4 Tahun 2014)
1. Pimpinan institusi.
2. Senat perguruan tinggi/senat akademik.
3. Satuan pengawasan.
4. Dewan pertimbangan.
5. Pelaksana kegiatan akademik.
6. Pelaksana administrasi, pelayanan dan
pendukung.
7. Pelaksana penjaminan mutu.
8. Unit perencana dan pengembangan
Tridharma.
Nilai 4, jika ada 8 unsur, dan nilai 3, jika
ada 6 unsur.
standar mutu
statuta akreditasi
Hendro_c
lp@yaho
o.com
CONTOH
Hendro_c
lp@yaho
o.com
mandiriartinya diberikan kewenangan mengelola
kepegawaian, keuangan dan perlengkapan
dan perlengkapan sendiri dan tempat
kedudukan terpisah dari organisasi induknya
tugas teknis operasionaladalah tugas untuk melaksanakan kegiatan
teknis tertentu yang secara langsung
berhubungan dengan pelayanan
masyarakat
UPT adl satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional
tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya
Unit Pelaksana Teknis
UPT
tugas dan lingkup kegiatan• Teknis Operasional (TO)
• Teknis Penunjang (TP)
• Pelaksana Urusan pemerintahan
• Tdk mengenal batas wilayah administrasi
unit eselon poltekkes• 12 Kabag (es 3)
112 Kasubbag (es 4)
Hendro_c
lp@yaho
o.com
Hendro_c
lp@yaho
o.com
Hendro_c
lp@yaho
o.com
Hendro_c
lp@yaho
o.com
STATUTA
POLTEKKES
GRAND DESIGN
COERENSTRA
panduan strategis untuk menentukan dasar, arah dan kebijakan yang akan dilakukan di setiap Poltekkes Kemenkes untuk mencapaitujuan sesuai kondisi dan potensi yang adasebagai kearifan lokal.
Terwujudnya Pendidikan Tinggi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang menjadi Center of Excellence pendidikan vokasi dan profesi di Indonesia dan Asia pada tahun 2025.visi
Pusat Unggulan IptekPoltekkes Kemenkes(Academic Excellent dan
Commersialization and Implementation)
Rencana langkah demi langkah yang akan membawa institusi
mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan Visi dan Misi.
Hendro_c
lp@yaho
o.com
Grand DesignPengembangan Poltekkes Kemenkes
Pengembangan CoEPoltekkes Kemenkes
Mobilisasi Dosen
Pengembangan CaregiverMelalui Pendidikan dan Pelatihan
Program PercepatanPeningkatan Kualifikasi Pendidikan
Program RKIRintisan Kelas Internasional
Jurnal Terakreditasi
Klasterisasi Poltekkes
Sipenmaru Bersama
UKOM 2019
Pendampingan SPMI
Hendro_c
lp@yaho
o.com
No Kegiatan Tanggal
1 Rapat Koordinasi 29 Januari 2019
2 Penyusunan DraftNS: Dikti Hukor, Poltek NegeriJakarta
14 – 16 Februari 2019 di BBPK Cilandak
3 Rapat Koordinasi 19 Maret 2019
4 Sounding Draft 21 – 23 Maret 2019
5 Rapat Penyempurnaan Draft 29 Maret 2019
6 Penetapan Ka. Badan April Minggu ke 1
7 TL untuk Poltekkes yang akan mengajukan Statuta
April – Juni 2019
8 Pembahasan di BPPSDM Juli 2019
9 Pembahasan di Sekjen Agustus 2019
10 Penetapan Statuta Agustus Minggu 4 2019
KEGIATAN PENYUSUNAN PEDOMAN STATUTA
Hendro_c
lp@yaho
o.com
PESERTA PERTEMUAN
Direktur
Aceh
Riau
Jambi
Tanjung Pinang
Pangkalpinang
Mataram
Kupang
Palangka Raya
Banjarmasin
Kendari
Gorontalo
Wakil Direktur I
Jakarta I
Yogyakarta
Surakarta
Palembang
Manado
Bandung
Pontianak
Medan
Semarang
Surabaya
Banten
Wakil Direktur II
Tanjung Karang
Denpasar
Bengkulu
Tasikmalaya
Wakil Direktur III
Makassar
Kalimantan Timur
Padang
Malang
Jakarta II
Jakarta III
Hendro_c
lp@yaho
o.com
Usulan Poltekkes yang akan
diajukan STATUTAnya Tahun 2019 :
1. Poltekkes .....
2. Poltekkes .....
3. Poltekkes .....
4. dst
Hendro_c
lp@yaho
o.com
Materi dan Draft Pedoman StatutaMateri:
bit.ly/materisoundingstatuta
Draft Pedoman:
Draft Pedoman Statuta bit.ly/draftpedomanstatuta3
Draft Lampiran Pedoman Statuta bit.ly/draftlampiranstatuta
Hendro_c
lp@yaho
o.com
PEMBAGIAN
KELOMPOK
Kelom
pok
Bab Poltekkes
1 Bab 1
Bab 2
Bab 4
Riau
Tanjung Pinang
Mataram
Aceh
Jambi
Bid 2
Pangkalpinang
Surakarta
Tanjung Karang
Denpasar
Makassar
2 Bab 3
Dari awal s/d
Penyelenggaraan
Tridharma
Kupang
Palangka Raya
Yogyakarta
Bandung
Padang
Bengkulu
Banten
Kalimantan Timur
Bid 3
Manado
Tasikmalaya
3 Bab 3
Dari Sistem Pengelolaan
sampai dengan selesai
Banjarmasin
Gorontalo
Pontianak
Medan
Semarang
Surabaya
Palembang
Jakarta III
Malang
Kendari
Jakarta II
Jakarta I
TU
Hendro_c
lp@yaho
o.com
TERIMA KASIH
“The quality of a university is measured more by the kind of student it turns out than the kind it takes in"
—ROBERT J. KIBBEE