Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

PERUMUSAN KERANGKA KELEMBAGAAN DAN REGULASIPADA RANCANGAN TEKNOKRATIK

RENSTRA KEMENTERIAN LUAR NEGERI

BIRO HUKUM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

berdasarkan UU NO. 23 Tahun 2014

Yogyakarta , 10 Maret 2016

2

URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANGKEHUTANAN

Perencanaan Hutan

UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE, beserta Peraturan Pelaksanaannya

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, beserta Peraturan

Pelaksanaannya.

UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perus

akan Hutan.

Pilar Dasar Sektor Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, beserta Peraturan Pelaksanaannya

TUPOKSI KEMEN-LHK Pasal 2 dan 3 Perpres No. 16 Tahun 2015

1. Perumusan dan Penetapan Kebijakan di bidang Penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi SDA dan E, peningkatan daya dukung DAS dan hutan lindung, PHPL, peningkatan daya saing IPHH, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang kehutanan.;

2. Pelaksanaaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaaan KSDA dan E, peningkatan daya dukung DAS dan hutan lindung, PHPL, peningkatan daya saing IPHH, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang kehutanan.;

3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya dukung DAS dan hutan lindung, peningkatan kualitas fungsi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungsn, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang kehutanan.;

4. Pelaksanaan BINTEK dan SUPERVISI atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaaan KSDA dan E, peningkatan daya dukung DAS dan hutan lindung, PHPL, peningkatan daya saing IPHH, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang kehutanan.;

5. Pelakanaan LITBANG dan Inovasi di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;6. Pelaksanaan Penyuluhan dan pengembangan SDM di lingkungan Kemen LHK;7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada unsur organisasi di Lingkungan Kemen LHK;8. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kemen LHK;9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Kemen LHK, dan10. Pengawasan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kemen LHK.

ARAH KEBIJAKAN KEMEN LHK yang sedang dan sudah dijalankan saat ini, mewujudkan :1. Pengelolaan sektor kehutanan secara terpadu;2. Memelihara potensi kekayaan hutan yang ada agar

tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan melakukan konservasi sumber daya hutan;

3. Penanggulangan kebakaran dan pemberantasan penebangan liar serta upaya penegakan hukumnya;

4. mempercepat upaya rehabilitasi kawasan hutan yang terdegradasi;

5. melakukan desentralisasi kewenangan pengurusan kehutanan sehingga tercapai pengelolaan yang bersifat partisipatif dan melibatkan seluruh pihak;

6. peningkatan efektifitas dan kualitas pengelolaan hutan dengan cara : a. penyelesaian Pembangunan KPH untuk seluruh kawasan; b. peningkatan keterlibatan masyarakat dalam

pengamanan hutan.

UU No. 23 Tahun 2014

Pasal 14 :(1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

di bidang Kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud (1) yang berkaitan dengan Taman Hutan Reaya kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Exsistensi UU 23 Tahun 2014

6

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2014.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2014, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 244

UU No. 23 Tahun 2014

Desentralisasi

Otonomi Daerah

Urusan WAJIB

PP No. 38 Tahun 2007

Pelayanan Dasar

Non Pelayanan Dasar

Urusan Pilihan

1. Pendidikan2. Kesehatan3. Agama4. PU dan Penataan Ruang5. Perumahan Rakyat dan Kaw.

Permukiman.6. Ketentraman, Ketertiban Umum

dan Perlindungan Masy7. Sosial

1. Tenaga Kerja2. Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak3. Pangan4. Pertanahan5. Lingkungan Hidup6. Administrasi Kependudukan dan

Catatan Sipil7. Pemberdayaan Masy dan Desa8. Pengendalian Penduduk dan KB9. Perhubungan10. Komunikasi dan Informatika11. Koperasi dan UKM12. Penanaman Modal13. Kepemudaan dan Olahraga14. Statistik15. Persandian16. Kebudayaan dan17. Perpustakaan18. Kearsipan

1. Kelautan dan Perikanan

2. Pariwisata3. Pertanian4. Kehutanan5. ESDM6. Perdagangan7. Perindustrian8. transmigrasi

Per Pres No. 16 Tahun 2015

SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 120/253/SJ KEPADA GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN SETELAH DITETAPKAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

9

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 404, Siklus anggaran dalam APBN dan APBD, serta untuk menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pelayanan kepada masyarakat luas dan masif, yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan P3D, tetap dilaksanakan oleh tingkatan/susunan pemerintahan yang saat ini menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren tersebut sampai dengan diserahkannya P3D.

khusus penyelenggaraan perizinan dalam bentuk pemberian dan pencabutan izin, dilaksanakan sesuai dengan UU ini, dengan mengutamakan kecepatan dan kemudahan proses pelayanan perizinan, serta mempertimbangkan proses dan tahapan yang sudah dilalui.

Penataan/perubahan perangkat daerah untuk melaksanakan pemerintahan konkuren hanya dapat dilakukan setelah ditetapkan hasil pemetaan urusan pemerintahan sesuai UU 23 tahun 2014.

Surat Edaran SE No.5/Men-LHK/2015

SE Kemen LHK No. 5/MenLHK-II/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tindaklanjut Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2015)

Angka 2.2, khusus penyelenggaraan perizinan dalam bentuk pemberian atau pencabutan izin dilaksanakan oleh tingkatan pemerintahan sesuai pembagian urusan konkuren (UU No. 23 tahun 2014) dengan mengutamakan kecepatan dan kemudahan proses pelayanan perizinan serta mempertimbangkan proses dan tahapan yang sudah dilalui.

Pengurusan Hutan

Perencanaan KehutananPP Nomor 44 Tahun 2004

Tentang Perencanaan Kehutanan

LitbangdiklatluhPP Nomor 12 Tahun 2010

Pengawasan

a. Inventarisasi hutan;b. Pengukuhan Kawasan Hutanc. Penatagunaan Kawasan Hutanb. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;c. Penyusunan Rencana Kehutanan

Pengelolaan HutanPP Nomor 6 Tahun 2007 jo

PP Nomor 3 Tahun 2008

PENGURUSAN HUTAN

a. Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan;b. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutanc. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, dand. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 3Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:• menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang

proporsional;• mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi

lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;

• meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; • meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan

masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan

e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan

Lampiran BB UU 23 Tahun 2014Sub urusan Pusat Daerah provinsi Daerah

kabupaten/kota

Perencanaan Hutan a. Penyelenggaraan inventarisasi hutan.

b. Penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan.

c. Penyelenggaraan penatagunaan kawasan hutan.

d. Penyelenggaraan pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

e. Penyelenggaraan rencana kehutanan nasional.

---- -----

Lanjutan1Sub urusan Pusat Daerah provinsi Daerah

kabupaten/kota

Pengelolaan Hutan

a. Penyelenggaraan tata hutan.

b. Penyelenggaraan rencana pengelolaan hutan.

c. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.

d. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan.

e. Penyelenggaraan perlindungan hutan.

f. Penyelenggaraan pengolahan dan penatausahaan hasil hutan.

a. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).

b. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).

c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi: 1) Pemanfaatan kawasan hutan; 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;

-----

Lanjutan 2Sub urusan Pusat Daerah provinsi Daerah

kabupaten/kota

g. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK).

pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK). 3) Pemungutan hasil hutan; 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon. d. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara. e. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi. f. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu. g. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas

Lanjutan 3Sub urusan Pusat Daerah provinsi Daerah

kabupaten/kota

produksi < 6000 m³/tahun. h. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.

-----

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. b. Penyelenggaraan konservasi tumbuhan dan satwa liar. c. Penyelenggaraan pemanfaatan secara lestari kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam. d. Penyelenggaraan pemanfaatan jenis

a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota. b. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES. c. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai

Pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten/kota.

Lanjutan 4Sub urusan Pusat Daerah provinsi Daerah

kabupaten/kota

Pengawasan Kehutanan

Penyelenggaraan pengawasan terhadap pengurusan hutan.

---- -----