Attention !!

Mempersembahkan

PresentasiKelompok 5

Diora AnaziazRizanda

Wulandari Salisa NYuanita Nurul A

Balqis A

Penyebab Sengketa Internasional dan Upaya Penyelesaiannya

SMA Negeri 4 BogorMENU

MENU● Apa● Penyelesaian● Penyelesaian● Penyebab● Penyelesaian● Penyelesaian● Penyelesaian● Penyelesaian● Penyelesaian● UUD yang ● Penyelesaian● Penyelesaian

Apa itu Sengketa

Internasional ??

Penyebab Sengketa

Internasional

Penyelesaian Sengketa

Internasional

Penyelesaian secara damai

Penyelesaian secara Paksa

atau Kekerasan

UUD yang berkaitan

● Perang

●Retorsi

Apa itu Sengketa Internasional ??

• Sengketa Internasional (international dispute) adalah perselisihan yang terjadi antara Negara dengan Negara, Negara dengan individu-individu, atau Negara dengan badan-badan atau lembaga yang menjadi subjek hukum internasional.

Penyebab Sengketa Internasional:

1. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional.

2. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian internasional.

3. Perebutan sumber-sumber ekonomi.

4. Perebutan pengaruh ekonomi, politik, atau keamanan regional dan internasional.

5. Ada intervensi terhadap kedaulatan Negara lain.

6. Penghinaan terhadap harga diri bangsa.

Penyelesaian Arbitrase

• Proses ini dilakukan dengan cara menyerahkan penyelesaian sengketa kepada orang-orang tertentu, yaitu arbitrator.

Penyelesaian Yudisial

• Penyelesaian sengketa internasional melalui pengadilan internasional yang dibentuk dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukum. Lembaga pengadilan internasional berfungsi sebagai organ penyelesaian yudisial dalam masyarakat internasional adalah International Court of Justice.

Negosiasi

Negosiasi

• Berkaitan dengan jasa-jasa baik (good offices) atau mediasi. Sebelum dilaksanakan negosiasi ada dua proses yang dilakukan, yaitu konsultasi dan komunikasi. Contoh negosiasi adalah United States-Soviet Intermediate Range Nuclear Agreement (INF) pada bulan Desember 1987.

Jasa-jasa baik atau mediasi

• Pihak-pihak yang menawarkan jasa-jasa baik atau mediator bisa berupa individu atau organisasi internasional.

– Contoh: Pemberian jasa-jasa baik oleh Dewan Keamanan PBB tahun 1947 dalam sengketa antara Republik Indonesia dan Belanda.

• Perbedaan antara jasa-jasa baik dan mediasi adalah persoalan tingkat .

Konsiliasi

• Dalam pengertian luas konsiliasi mencakup beragam metode dimana suatu sengketa diselesaikan secara damai dengan bantuan Negara lain atau badan-badan penyelidik dan komite penasihat yang tidak berpihak.

• Dalam arti sempit konsiliasi adalah suatu penyelesaian sengketa internasional melalui komisi atau komite.

Penyelidikan

• cara menyelesaikan sengketa dengan menetapkan suatu fakta yang dapat digunakan untuk memperlancar suatu perundingan.

• Kasus yang sering diselesaikan dengan meode ini adalah kasus yang berkaitan dengan sengketa batas wilayah Negara. Untuk itu komisi penyelidik dibentuk untuk menyelidiki fakta sejarah dan geografis menyangkut wilayah yang disengketakan.

Penyelesaian dibawah naungan organisasi PBB

• Organisasi PBB dibentuk tahun 1945 sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa. PBB bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional. Salah satu tujuan PBB adalah menyelesaikan perselisihan antar-negara.

Perang dan tindakan bersenjata non perang

• Bertujuan untuk menaklukan Negara lawan dan untuk membebankan syarat-syarat penyelesaian suatu sengketa internasional.

Retorsi

• Pembalasan dendam suatu Negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas yang dilakukan Negara lain.

– Misalnya dengan penarikan diri dari kesepakatan fiscal dan bea masuk.

Tindakan-tindakan Pembalasan

• cara penyelesaian sengketa internasional yang digunakan oleh suatu Negara untuk mengupayakan diperolehnya ganti rugi dari Negara lain.

– Caranya dengan melakukan tindakan pemaksaan kepada suatu Negara

Blokade secara damai

• Kadang-kadang tindakan ini digolongkan sebagai suatu pembalasan dan ditujukan untuk memaksa Negara yang pelabuhannya diblokade untuk menaati permintaan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara yang memblokade.

Intervensi

• tindakan campur tangan terhadap kemerdekaan politik Negara tertentu secara sah dan tidak melanggar hukum internasional.

UUD yang berkaitan• Pasal 30 Statuta Mahkamah Internasional memberikan wewenang kepada Mahkamah

Internasional untuk membuat peraturan tata tertib. Karenanya, ketentuan prosedur tersebut merupakan tindakan sepihak Mahkamah Internasional yang mengikat negara-negara yang bersengketa.

• Pasal 34 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, hanya negara-negara yang boleh menjadi pihak dalam perkara-perkara di hadapan Mahkamah Internasional (wewenang Ratione Personae). Dengan demikian, subyek-subyek hukum internasional yang bukan negara, tidak dapat menjadi puhak dalam perkara-perkara yang diajukan tersebut.

• Pasal 36 (1) Statuta Mahkamah Internasional, wewenang Mahkamah Internasional meliputi semua perkara yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa kepadanya dan semua hal, terutama yang terdapat dalam Piagam PBB atau dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi yang berlaku (wewenang Ratione Materiae).

• Pasal 36 (2) Statuta Mahkamah Internasional, negara-negara pihak Statua Mahkamah Internasional, dapat setiap saat menyatakan untuk menerima wewenang wajib Mahkamah Internasional tanpa persetujuan khusus dalam hubungannya dengan negara lain yang menerima kewajiban yang sama dalam sengketa hukum mengenai hal-hal berikut :

1. Penafsiran suatu perjanjian,

2. Setiap persoalan hukum internasional,

3. Adanya suatu fakta yang bila terbukti akan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional,

4. Jenis atau besarnya ganti rugi yang harus dilaksanakan karena pelanggaran dari suatu kewajiban internasional.

• Pasal 36 (2) Statuta Mahkamah Internasional tersebut merupakan klausula opsional.

• Pasal 39 Statuta Mahkamah Internasional, khususnya dalam penggunaan bahasa, bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Prancis dan bahasa Inggris.

• Pasal 43 Statuta Mahkamah Internasional dilakukan secara tertulis dan lisan. Prosedur secara tertulis dilakukan dengan jalan menyampaikan memorials dan counter-memorials, sedangkan prosedur secara lisan dilakukan dengan jalan mendengarkan saksi-saksi, para ahli agen-advokat yang mewakili pihak (negara) yang bersangkutan.

thanks for your attention