penyaluran kpr bp2btyukbisnisproperti.org/wp-content/uploads/2019/09/penyaluran-kpr-bp2bt.pdf ·...
TRANSCRIPT
Penyaluran KPR BP2BT
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATDIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Oleh:Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Kebijakan PerumahanA
B Skema BP2BT
Daftar Isi
C Kemajuan BP2BT
Kebijakan
Perumahan
A
1 Landasan Hukum Sebagai Peluang
Pengesahan
International
Covenant on Ecosoc
UU 39
TAHUN 1999
PASAL 40UU 11
TAHUN 2005
PASAL 11
UU 17 TAHUN 2007
RPJPN 2005 - 2025
RPJMN
2020-2024
RPJMN
2015-2019
RPJMN
2010-2014
RPJMN
2004-2009
“Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni
Hak untuk
bertempat tinggal
HAM - Hak untuk
bertempat tinggal
UU 1/2011
PKP
UU 20/2011
RUSUN
UU 4/2016
TAPERA
Pengyelenggaraan dan
Pemenuhan Kebutuhan
Hunian
UUD NKRI 1945
PASAL 28 H
PP 88/2014
PKP
PP 14/2016
PKP
PERPRES
101/2016
Arah Pembangunan Perkim JangkaPanjang
Pembiayaan Sekunder Perumahan
2 Pentingnya Rumah
SEJARAH PERKEMBANGAN BANTUAN/SUBSIDI PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Tempat persemaian budaya atau rohani
Tempat berlindung dari penularan penyakit
Tempat berlindung dari gangguan luar
Pemenuhan kebutuhan pokok jasmani manusia
Pemenuhan kebutuhan pokok rohani manusia
Sumber: Ekistics the science of human settlement (DOXIADIS, 1968)
1976 1999 2001 2010
SUBSIDI BUNGA (SB)PERUMNAS DAN KPR BTN
AWAL
SUBSIDI
PMP, BANK DUNIA, KLBI
DAN BANK PELAKASANA
KLBI, RDI DAN
BANK PELAKASANA2002
FLPP, SSB DAN SBUM
2014 SEKARANG
SUBSIDI
SELISIH
BUNGA(SSB)
SSB DAN
BANTUAN
UANG MUKA
(BUM)
BANK DAN APBN
FASILITAS
LIKUIDITAS
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
(FLPP)
3 Program Satu Juta Rumah
MBR60 - 70 %
PEMERINTAH
NON –
PEMERINTAH
PEMDA
SEWA
1. BURUH/PEKERJA
2. PNS
3. TNI/POLRI
1. RUSUNAMI
2. RUMAH TAPAK
1. RUSUNAWA
2. RUMAH TAPAK
SEWA & MILIK
1. PNS
2. BURUH/PEKERJA
3. UMUM
1. RUSUNAWA
2. PENINGKATAN KUALITAS
3. PEMBANGUNAN BARU
4. RUMAH KHUSUS
MILIK
1. UMUM
2. BURUH/PEKERJA
3. PNS
Melalui bantuan pembiayaan perumahan
(KPR FLPP, KPR SSB, SBUM dan BP2BT)
MASYARAKAT RUMAH TAPAK MILIK
NON MBR30 - 40 %
PENGEMBANG
MASYARAKAT
1. RUSUNAMI
2. RUMAH TAPAK
MILIK
UMUM / KOMERSIAL
4 Jenis Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan
Pemilikan
Rumah
Tapak
1. KPR Sejahtera
Tapak (FLPP)
2. KPR Sejahtera
Syariah Tapak
(FLPP)
3. KPR SSB
Tapak
4. KPR SSM
Tapak
SBUM BP2BTKPR Bersubsidi
Pembangunan
Rumah SwadayaC
BP2BTKPR Bersubsidi BP2BT
Pemilikan
A B Satuan
Rumah
Susun
1. KPR Sejahtera
Susun (FLPP)
2. KPR Sejahtera
Syariah Susun
(FLPP)
3. KPR SSB Susun
4. KPR SSM Susun
Skema
BP2BT
B
1 Komponen Utama BP2BT
PEROLEHAN/
PEMBANGUNAN
RUMAH
Dana Masyarakat Minimal
5% dari nilai rumah/RAB
dengan saldo min 2 Jt – 5 Jt Dana
Masyarakat
Dana
BP2BT
KPR
Kredit/Pembiayaan Bank:
KPR ≥ 50 %
Dana BP2BT sebesar
45% dari nilai rumah
dengan batasan maksimal
Bantuan Rp. 40 Jt
TARGET BP2BT 2019: 14.000 UnitSuku Bunga Pasar
dengan batasan maksimal
sebesar (SUN 10th + Marjin)
2 Kelompok Sasaran BP2BT
MBR
LAJANG/DUDA/JANDA SUAMI + ISTRI
PROFESI *)
PEKERJA FORMAL PEKERJA INFORMAL
Kelompok Sasaran
merupakan MBR
perorangan yang
berstatus tidak kawin
atau pasangan suami
istri dengan batasan
penghasilan tertentu
Belum pernah
memiliki rumah.
Belum pernah
mendapatsubsidi/
bantuan
perumahan dari
Pemerintah.
Tabungan min. 6
bulan
(min. saldo: Rp. 2-5
juta, tergantung
penghasilan)
Memiliki lahan/rumah satu-
satunya yang rusak total, di
atas tanah dengan alas hak
yang sah, tidak dalam sengketa
untuk pembangunan Rumah
Swadaya.
Memiliki Kartu Tanda
Penduduk (KTP-El)
Memiliki Akta Nikah
(untuk suami istri)
Memiliki Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP).
Memiliki SPT Pajak
Penghasilan (PPh)
orang pribadi.
Mempunyai
penghasilan.
Persyaratan Kelompok Sasaran
*) Kategori Penghasilan
Gabungan untuk Pasangan
Suami Istri ditentukan
berdasarkan penghasilan
yang lebih dominan
Sumber: Permen PUPR No 18/PRT/M/2017 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan sebagaimana telah diubah dengan Permen PUPR No 12/PRT/M/2018
3 Tipe Rumah Layak Program
SATUAN RUMAH SUSUN
• Luas lantai 21 – 36 m2
• Luas tanah 60 – 200 m2 (khusus RumahTapak)
• Rumah Baru Siap Huni (dibangun Pengembang)
• Memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan, keandalan dan
kenyamanan
• Dilengkapi dengan :
Jaringan distribusi air bersih
Utilitas jaringan listrik
Jalan dan drainase lingkungan
Sarana pewadahan sampah
RUMAH TAPAK RUMAH SWADAYA
• Luas lantai 36 < LL < 48 m2
• Luas tanah < 200 m2
• Pembangunan Rumah Baru diatas kavling tanah matang
• Pembangunan Rumah Baru pengganti Rumah rusak total
• Dibangun di atas tanah dengan alas hak yang sah (SHM)
• Dilengkapi IMB
• Lokasi lahan dapat terhubung jaringan distribusi airbersih,
Utilitas jaringan listrik, Jalan lingkungan, dan Drainase
lingkungan.
• Memenuhi persyaratan Rencana teknis bangunan
11
4 Alur Proses Pengajuan Permohonan BP2BT
*) Ketentuan Pemanfaatan Rumah:
• Wajib dijadikan tempat tinggal utama.
• Ditempati sejak BAST (untuk pembelian)
• Pemindahtanganan dapat dilakukan setelah rumah ditempati minimal 5 tahun (rumah tapak) dan 20 tahun (sarusun) atau karena peningkatan ekonomi dan kepentingan
penyelesaian kredit Bank Pelaksana
Pengajuan oleh
PemohonVerifikasi
Bank PelaksanaPengujian oleh
Satker
Penetapan
Penerima Manfaat oleh
Satker
Menabung dan
Menyiapkan Persyaratan
dengan dibantu TPP
5 Alur Proses Pencairan Dana BP2BTA. PEMILIKAN RUMAH TAPAK/SUSUN
1 2 3
Akad Pencairan
Bantuan
Pemanfaatan
Dana
*) Sudah
terbit SLF Kredit *)
B. PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA
Akad
Kredit
1 2 3 4 5 6
Penyelesaian
Pembangunan **)
Pencairan
Kredit
Pembangunan
Rumah
Pencairan
Bantuan
+ Kredit Tahap
Akhir
Pemanfaatan
Dana
Bertahap dan Didampingi oleh TPP**) Dilanjutkan dengan penerbitan
SLF
6 Zona Wilayah BP2BT
Zona 1
Zona 2*)
Zona 3
*) Zona 2 :
• Provinsi Banten yaitu Kab. Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan
• Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Depok, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Bekasi dan Kota Bekasi
7 Batasan Penghasilan dan Harga Rumah Provinsi Sulawesi Utara
Batasan
PenghasilanHarga Rumah
Batasan
PenghasilanHarga/m2 Harga/unit
Batasan
Penghasilan
Harga
Rumah
6 juta 146 juta 7 juta 7,8 juta 280,8 juta 6 juta 120 jutaSumber: Kepmen PUPR No 587/KPTS/M/2019
8 Batasan Saldo Tabungan, Batasan Dana BP2BT dan Indeks Penghasilan
Penghasilan Kelompok
Sasaran per bulan (Rp)
Saldo Tabungan
Terendah (Rp)
Dana BP2BT
Paling Banyak
Indeks
Penghasilan
< 5.000.000 2 juta 40 juta
45%
5.000.001 – 6.000.000 3 Juta 38 juta
6.000.001 – 7.000.000 4 Juta 36 juta
7.000.001 – 8.000.000 5 juta 34 juta
> 8.000.000 5 juta 32 juta
Sumber: Kepmen PUPR No 587/KPTS/M/2019
9 Kelebihan BP2BT
SUBSIDI UANG MUKA
Mengurangi risiko gagal bayar
Ketika terjadi gagal bayar, nilai
agunan dapat menutupi sisa
outstanding
BAGI BANK: LTV Lebih Kecil1
BAGI MASYARAKAT:
Skim in the Game2
Pokok pinjaman dan beban bunga yang
harus dibayar oleh penerima manfaat
lebih kecil
Dalam hal pelunasan dipercepat,
jumlah pelunasan lebih kecil
Dalam hal purna jual sebelum lunas,
maka porsi bagi hasil yang diterima
lebih besar
TABUNGAN
1
2
Salah satu referensi dalam
menganalisis kemampuan dan
kerajinan membayar/mencicil dari
pemohon
Menambah nasabah
BAGI BANK: analisis kredit
BAGI MASYARAKAT
Masyarakat agar mempersiapkan dan
merencanakan perolehan rumah
dengan cara menyiapkan uang muka
melalui menabung
Fitur Tabungan ini merupakan salah satu terobosan untuk memperluasakses
bagi MBR dari segmen informal, yang selama ini penghasilannya tidak
terdokumentasikan sehingga cenderung dianggap non-bankable
10 Sinergi Pelaku Pembangunan
18
PEMERINTAH PUSAT
PEMERINTAH DAERAH
LEMBAGA PEMBIAYAAN
MASYARAKAT
PILAR PEMBANGUNAN
PERUMAHAN
PENGEMBANG
BANK PELAKSANA TA 2019:
POKJAPKP
Kemajuan BP2BT
C
1 Status Kemajuan Penyaluran
Data Rumi Minat Pemohon
Pemberkasan Verifikasi Bank SP3K SK Satker
61
unit
0
unit
SEDANG VERIFIKASI BANK PELAKSANA:
192
unit
192
unit
1
unit
4Pemohon
SP3K
Sumber Data:
TPP BP2BT
Minat Pemohon
BP2BT
* Terdapat 11 Pemohon di Kota Semarang yang berkasnya
sedang diverifikasi oleh BTN Syariah
TOTAL DATA RUMI: 19.957
23 Provinsi, 83 Kab/Kota
Status: 23 Agustus 2019
12
unit
Sisa Pemohon Data Rumi (19.957)
91%
(2.054)
9%
Sedang Proses
Pemberkasan
(1.125)
71%
Sedang Proses
Verifikasi Bank
(458)
29%
SP3K Bank
SK Satker
2Pemohon
SK Satker
2 Strategi Percepatan Penyaluran
Koordinasi dengan Direktorat Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya dan
Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi Pemda terkait pemahaman tata cara
penerbitan SLF untuk Rumah Sederhana
01
Koordinasi dengan Pengembang untuk memperoleh ketersediaan stok rumah
bersubsidi02
03
Melakukan pelaksanaan sosialisasi BP2BT dengan pola pendanaan mandiri
(APBD) untuk memperoleh data peminat BP2BT dan segera dapat ditindaklanjuti
oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan mengalokasikan
TPP BP2BT
Melakukan peralihan debitur SSB/FLPP yang penghasilannya melampaui
ketentuan SSB/FLPP kepada Program BP2BT04
TPP BP2BT mencari Pemohon BP2BT yang sesuai dengan kriteria program
melalui pendekatan yang inovatif05
menaBUNG untuk Uang Muka rumAH