i

PENULISAN HUKUM

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG

MPR, DPR, DPD, DAN DPRD TERHADAP KEWENANGAN DPR RI

DALAM HAL PENENTUAN PIMPINAN DPR DAN HAK IMUNITAS DPR

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar

kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh :

DINI FEBRY GITAWATI

09400334

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2015

ii

iii

iv

v

Ungkapan Pribadi / Motto :

“Bertaqwalah pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar dan

memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.. Bertaqwalah pada

Allah, maka Allah jadikan urusan menjadi mudah.. Bertaqwalah pada

Allah maka akan dihapuskan dosa2 dan mendapatkan pahala yang agung”

(QS. Ath-Thalaq: 2, 3, 4)

“Dan bersabarlah, dan tidaklah ada kesabaranmu itu kecuali dari Allah.”

(QS. An-Nahl: 128)

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak

menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka

menyerah.

- Thomas Alva Edison

Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita

juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah.

- Kahlil Gibran

vi

ABSTRAKSI

Nama : Dini Febry Gitawati

Nim : 09400333

Judul : Implikasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,

DPR, DPD, dan DPRD Terhadap Kewenangan DPR RI Dalam

Hal Penentuan Pimpinan DPR Dan Hak Imunitas DPR.

Pembimbing : Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Dr. Sulardi, SH., M.Si

Adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan

DPRD di dalamnya memuat perubahan tentang mekanisme pemilihan pimpinan

DPR dan hak imunitas DPR.Penelitian ini dengan rumusan masalah bagaimana

kewenangan DPR sebelum dan setelah perubahan terhadap Undang-Undang MD3

(MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dalam hal penentuan pimpinan DPR dan hak

imunitas DPR dan apa implikasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang

MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap kewenangan DPR dalam hal penentuan

pimpinan DPR dan hak imunitas DPR. Metode penelitian menggunakan metode

pendekatan yuridis normatif, jenis bahan hukum primer diperoleh dari perundang-

undangan dan bahan hukum sekunder dari buku, karya ilmiah, jurnal, bahan

hukum tersier dari kamus hukum serta ensiklopedia yang kemudian dianalisa

secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pimpinan DPR

tidak lagi berasal dari partai politik pemenang pemilu tetapi pimpinan DPR dipilih

dari dan oleh anggota DPR secara musyawarah untuk mufakat. Sedangkan dalam

pengaturan hak imunitas terdapat penambahan klausul diperlukan adanya izin dari

Mahkamah Kehormatan Dewan terkait pemanggilan dan permintaan keterangan

kepada anggota DPR. Implikasi pemilihan pimpinan DPR secara musyawarah

untuk mufakat dapat memberikan kesempatan bagi semua partai politik untuk

bersaing dalam pemilihan pimpinan DPR dan merupakan wujud demokrasi di

Indonesia. Sedangkan implikasi terkait hak imunitas dengan adanya izin dari

Mahkamah Kehormatan Dewan terkait pemanggilan dan permintaan keterangan

kepada anggota DPR adalah merupakan jaminan konstitusional bagi anggota DPR

dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan anggota dewan.

Kata Kunci : Undang-Undang, DPR, Pimpinan DPR, Hak Imunitas.

vii

ABSTRACT

Name : Dini Febry Gitawati

Nim : 09400333

Title : Implications of Act No. 17, 2014 About the MPR, DPR, DPD,

and DPRD Against Authority of the Parliament In The

Determination of the House leadership and Immunity Rights of

Parliament.

Advisor : Dr. Surya Anoraga, SH., M. Hum

Dr Sulardi, SH., M.Si

The existence of Act No.17, 2014 About the MPR, DPR, DPD, and DPRD in

which includes a change of leadership of the House and the election mechanism

of immunity Parliament. This study with the formulation of the problem of how

authority Parliament before and after the changes to the Act MD3 (MPR, DPR,

DPD, and DPRD) in determining the leadership of the House of Representatives

and ImmunityRightand what the implications of Act No. 17, 2014 About the

MPR, DPR , DPD, and DPRD against the authority of Parliament in determining

the leadership of the House of Representatives and Immunity Right. The research

method used normative juridical approach, type of primary legal materials

obtained from legislation and secondary legal materialsare derived from book,

scientific work, journal, tertiary legal materials from legal dictionaries and

encyclopedias are then analyzed by descriptive qualitative. Based on the results of

that research, the House leadership is no longer derived from the political party

the winner of the election, but the leadership of the House of Representatives

elected from and by members of Parliament in deliberation. While in the

regulation of immunity clauses are necessary to permit the addition of the Court

of Honor of the Board relating to the calling and requests for information from

members of Parliament. Implications of the House leadership election in

deliberation can provide an opportunity for all political parties to compete in the

election of leaders of the House of Representatives and is a form of democracy in

Indonesia. While the implications of immunity associated with the permission of

the Court of Honor of the Board relating to the calling and requests for

information from members of the House is a constitutional guarantee for members

of Parliament in order to maintain the dignity and honor members of the board.

Keywords: Constitution, House of Representatives, Leader of the House of

Representatives, Right Immunity.

viii

KATA PENGANTAR

Assalamua’alaikum Wr. Wb

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, yang telah

memberikan Taufiq serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan judul: “Implikasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Terhadap Kewenangan DPR RI Dalam Hal

Penentuan Pimpinan DPR Dan Hak Imunitas DPR”. Sholawat serta salam selalu

terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat-sahabat-Nya

yang telah membawa kita dari zaman jahiliah ke zaman yang terang benderang

seperti sekarang ini.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk

memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Malang. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini

tidak dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin

menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan

bantuan dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Tuhanku Yang Maha Esa, Allah SWT yang atas rahmat dan hidayahnya

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

2. Keluarga yang tercinta, Bapak (Masrondi), Ibu (Sugihartini), Kakak (Dimas

Very Setiawan), Adik (Dita Very Valentina), yang telah memberikan doa

restu, kasih sayang, perhatian, semangat dan segalanya yang begitu berarti

bagi penulis;

ix

3. Dr. Sulardi, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang dan sekaligus Dosen Pembimbing Kedua yang

telah membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis dalam

penyusunan skripsi ini sehingga segala kesulitan yang penulis hadapi dapat

terselesaikan dengan baik;

4. Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pertama yang

telah memotivasi, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam

penyusunan skripsi ini sehingga segala kesulitan yang penulis hadapi dapat

terselesaikan dengan baik;

5. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya

dengan penuh kesabaran dan ketelatenan, Insya Allah penulis akan selalu

mengamalkan apa yang Bapak/Ibu Dosen berikan selama ini;

6. Sahabat-sahabatku di kost 33B Murni, Ita, Nino, Wiwit, Prieska, Rinta

terima kasih atas persahabatan yang telah kita lalui selama ini;

7. Teman-teman seperjuanganku Rani, Ria, Hoirun Arif, Wilhy, Mbak Ria,

Mbak Rizky, Mbak Nevi, Mas Debby, Mas Panji, serta semua yang tidak

dapat penulis uraikan satu per satu, terimakasih atas masukan, saran, dan

kebersamaan selama ini;

8. Semua pihak yang dengan penuh keikhlasan memberikan bantuan untuk

menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Segala kekurangan serta kesederhanaan skripsi ini baik mengenai bentuk

maupun susunannya, penulis mengharapkan saran maupun kritik positif yang

bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT

x

membalas kebaikan beliau-beliau dan saudara-saudaraku. Aamiin Ya

Robbal’aalaamiin. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Malang,22 April 2015

Penulis,

Dini Febry Gitawati

xi

DAFTAR ISI

Lembar Judul ................................................................................................... i

Lembar Pernyataan .......................................................................................... ii

Lembar Pengesahan ........................................................................................ iii

Lembar Pernyataan .......................................................................................... iv

Motto ............................................................................................................... v

Abstraksi ......................................................................................................... vi

Kata Pengantar ................................................................................................ viii

Daftar Isi .......................................................................................................... xi

Daftar Tabel .................................................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................... 7

C. Tujuan Penulisan ................................................................................. 8

D. Manfaat Penelitian ............................................................................... 8

E. Kegunaan Penelitian ............................................................................ 10

F. Metode Penelitian ................................................................................ 10

G. Sistematika Penulisan .......................................................................... 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Konsep dan Teori dalam Sistem

Kelembagaan Negara ........................................................................... 15

1. Teori Pemisahan Kekuasaan Negara (Trias Politica) ............ 15

xii

2. Konsepsi tentang Lembaga Negara ........................................ 18

3. Teori Legislatif ....................................................................... 21

4. Teori Kewenangan ................................................................ 22

5. Teori Perwakilan ................................................................... 27

6. Sistem Perwakilan ................................................................. 33

7. Model Pengisian Pimpinan Lembaga Perwakilan.................. 37

B. Tinjauan Umum tentang Dewan Perwakilan Rakyat ........................... 44

1. Dewan Perwakilan Rakyat ..................................................... 44

2. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang DPR ............................. 46

3. DPR Memegang Kekuasaan Membentuk Undang-Undang ..

................................................................................................ 50

4. Pimpinan DPR ....................................................................... 57

5. Hak Imunitas Anggota DPR .................................................. 60

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan DPR RI sebelum adanya perubahan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam

hal penentuan pimpinan DPR dan hak imunitas DPR .......................... 66

B. Kewenangan DPR RI setelah adanya perubahan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam

hal penentuan pimpinan DPR dan hak imunitas DPR .......................... 76

C. Implikasi Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,

DPD, dan DPRD tehadap kewenangan DPR dalam hal penentuan

pimpinan DPR dan hak imunitas DPR ................................................. 94

xiii

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .......................................................................................... 108

B. Saran .................................................................................................... 111

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 113

INDEX ............................................................................................................ 115

LAMPIRAN – LAMPIRAN ..........................................................................

1. Surat Tugas Bimbingan Penulisan Tugas Akhir

2. Kartu Kendali Bimbingan Penulisan Tugas Akhir

3. Berita Acara Seminar Proposal Penulisan Tugas Akhir

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Perbandingan sebelum dan sesudah perubahan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD,

dan DPRD terkait penentuan Pimpinan DPR dan Hak

Imunitas DPR ....................................................................... . 95

xv

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Bakar E. 2013. Pengantar Ilmu Politik. Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia.

Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum

Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.

Dahlan Thaib. 2002. DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta:

Liberty.

Jimly Asshiddiqie. 2005. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar

Lembaga Negara. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.

________________ 2011. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta:

Sinar Grafika.

________________ 2012. Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca

Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.

Lukman Hakim. 2012. Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah. Malang:

Setara Perss.

Lutfi Effendi. 2004. Pokok-Pokok Hukum Administrasi. Malang: Bayumedia

Publishing.

Miriam Budiardjo. 1998. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama.

Muchammad Ali Safa’at. 2010. Parlemen Bikameral Studi Perbandingan di

Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia.

Malang: UB Press.

M.Kusnardi dan Bintan Saragih. 2000. Ilmu Negara. Jakarta: Gaya Media

Pratama.

Mukthie Fadjar. 2004. Tipe Negara Hukum. Malang: Bayumedia Publishing.

Patrialis Akbar. 2013. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun

1945. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Philipus M. Hadjon. 2001. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.

Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Ridwan HR.2011. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

xvi

Saldi Isra. 2010. Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi

Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

T.A. Legowo, dkk. 2005. Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia Studi dan

Analisis Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945 (Kritik, Masalah,

dan Solusi). Jakarta: FORMAPPI dan AusAID.

Zainudddin Ali. 2013. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Tesis

Catur Wido Haruni. 2007. Aspek Hukum Kedudukan dan Fungsi DPD Sebagai

Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Tesis.

Malang: Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah

Malang

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Internet

Slamet Agus. 2014. PDIP dan PKB Tolak Pengesahan UU MD3.

http://www.antaranews.com/berita/444181/pdip-dan-pkb-tolak-

pengesahan-uu-md3. diakses 26 Agustus 2014.

Sonny Pungus. 2011. Teori Kewenangan. http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011.

diakses tanggal 11 November 2014.

i

INDEX

D

DPR, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14,17, 19, 21, 25, 33, 34, 36,

37, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50,

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,

61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71,

72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82,

83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,

93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,

101,102, 103, 104, 105, 106, 107,108

F

Fraksi, 1, 3, 4, 58, 59, 68, 69, 78, 84,

85, 86, 88, 95

H

Hak Imunitas, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 45,

60, 61, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 75, 90,

91, 92, 98, 99, 100, 101, 102, 105,

106, 107, 108

L

Legislatif, 21, 22, 70, 71, 76, 81, 88,

92, 95, 96, 97, 103, 105, 107

P

Partai Politik, 1, 2, 3, 32, 38, 39, 40,

41, 42, 43, 44, 53, 67, 68, 69, 78, 80,

81, 82, 85, 87, 88, 94, 95, 96, 97

Pemilu, 2, 3, 38, 39, 40, 41, 42, 69,

71, 76, 80, 89, 95, 96, 104, 106

Pimpinan DPR, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 57,

58, 59, 66, 67, 74, 76, 79, 80, 88, 93,

94, 95, 96, 104, 107, 108

T

Trias Politica, 15, 16, 17, 70, 89, 96,

98

ii