penulisan dan presentasi ilmiah - partisipasi politik dalam pilkada putaran pertama jakarta 2012
TRANSCRIPT
TURUNNYA PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
DALAM PELAKSANAAN PILKADA PUTARAN PERTAMA DI
JAKARTA TAHUN 2012
Anisa Ganing Permata
1206205572
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS INDONESIA
2012
ABSTRAKSI
Makalah ini memaparkan kajian tentang Partisipasi Politik Masyarakat dalam
Pelaksanaan Pilkada Putaran Pertama di Jakarta Tahun 2012. Pilkada merupakan momentum
penting untuk mengukur demokrasi. Dalam makalah ini penulis akan membahas mengenai
Pilkada, pentingnya partisipasi politik, partisipasi masyarakat dalam pilkada, dan mengapa
partisipasi masyarakat dalam pilkada kemarin cenderung menurun dan apa yang menjadi
faktornya. Berdasarkan pemaparan di atas, akan di dapat bahwa pilkada, partisipasi politik
dan masyarakat nya sangat berkaitan satu dengan lainnya dan memberi efek satu dengan
lainnya pula.
1
DAFTAR ISI
Abstraksi................................................................................................................................ 1
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang................................................................................................... 3
1.2 Rumusan Masalah.............................................................................................. 4
1.3 Ruang Lingkup................................................................................................... 4
1.4 Tujuan Penulisan................................................................................................ 4
1.5 Metodologi........................................................................................................... 4
BAB II. Kerangka Teori atau Kerangka Konsep.............................................................. 5
BAB III. Pembahasan
3.1 Pilkada Jakarta................................................................................................... 9
3.1.1 Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pelaksanaan Pilkada
Jakarta Putaran Pertama 2012........................................................ 10
3.2 Penyebab Menurunnya Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat
dalam Pelaksanaan Pilkada Jakarta Putaran Pertama 2012 ....................... 12
BAB IV. Kesimpulan dan Saran
4.1 Kesimpulan....................................................................................................... 16
4.2 Saran.................................................................................................................. 16
Daftar Pustaka..................................................................................................................... 18
2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan momen politik yang besar untuk
mengukur demokrasi. Pilkada merupakan tolak ukur masyarakat dalam menilai sudah
berjalankah demokrasi secara benar atau belum. Demokrasi adalah mengembalikan
kedaulatan ke tangan rakyat, di pilih langsung oleh rakyat. Adalah sebuah kegembiraan
sendiri jikalau melihat masyarakat berbondong-bondong dan antusias jika pergi ke TPS untuk
menyalurkan aspirasi dan hak politik nya. Merupakan suatu apresiasi juga jikalau suatu
masyarakat menggunakan hak politik nya secara benar dan menggunakan nya secara
sungguh-sungguh. Tetapi mungkin masih ada beberapa masyarakat yang masih tidak
menggunakan hak politik nya atau menggunakan nya tetapi tidak secara sungguh-sungguh.
Tidak menggunakan hak politiknya adalah misalnya golput (golongan putih) dalam pilkada,
yaitu sama sekali tidak memilih calon pemimpin nya.
Masyarakat yang sama sekali tidak menggunakan hak politik nya benar-benar masih
di rasakan keberadaan nya. Misalnya golput terbanyak pada pilkada kemarin adalah di
Jakarta Selatan dengan presentase mencapai sebesar 30%. Perhitungan ini berdasarkan hasil
quick count yang di lakukan oleh pihak Puskaptis (Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan
Strategis) dengan sampel 440 TPS yang ada di Jakarta.
Dalam demokrasi, masyarakat sangat di tuntut dalam hal kesadaran partisipasi politik
nya. Karena kesadaran berdemokrasi adalah langkah awal pembentukan demokrasi yang baik
dan benar. Momen sederhana yang bisa di gunakan untuk berpartisipasi politik adalah
pilkada. Momen ini juga di anggap sebagai pembelajaran masyarakat untuk berdemokrasi
yaitu dengan memilih pemimpin sesuai hati nurani mereka. Masyarakat sangatlah perlu di
didik kesadaran berdemokrasi nya agar asas demokrasi dapat berjalan lancar dan momentum
politik seperti pilkada dapat maksimal partisipasi dari masyarakat nya.
3
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana partisipasi politik masyarakat Jakarta pada pilkada putaran pertama
2012
2. Apakah penyebab menurunya partisipasi politik masyarakat Jakarta dalam pilkada
putaran pertama dan adakah faktor yang mempengaruhinya?
1.3 Ruang Lingkup
Lokasi penelitian ini adalah di Jakarta, terutama Jakarta Selatan karena Jakarta Selatan
merupakan kawasan dengan tingkat ke tidak di gunakan nya partisipasi politik nya (misal
golput) cukup banyak di banding kawasan lain di Jakarta yaitu 30%. Serta kebetulan Jakarta
Selatan merupakan kawasan tempat tinggal peneliti sehingga memudahkan dalam
pengumpulan data, wawancara dengan sumber, fasilitas dan kemudahan transportasi nya.
1.4 Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui seberapa besar partisipasi politik masyarakat Jakarta dalam
pilkada putaran pertama 2012
2. Untuk mengetahui apakah penyebab dari turun nya partisipasi politik masyarakat
Jakarta dalam pilkada putaran pertama 2012 dan apa saja yang menjadi faktor
turun nya partisipasi politik masyarakat itu, hal apa sajakah yang mempengaruhi
nya
1.5 Metodologi
Metode yang di gunakan untuk mendapatkan data-data alam penelitian ini adalah
dengan wawancara terhadap sumber partisipan politik dalam pilkada di Jakarta, studi
literatur, observasi (pengamatan) dan dokumentasi.
4
BAB II
KERANGKA TEORI ATAU KERANGKA KONSEP
Verba dan Nie (1972) mendefinisikan partisipasi politik sebagai “berbagai aktivitas
yang dilakukan individu-individu warga negara yang kurang lebih secara langsung bertujuan
untuk mempengaruhi pemilihan aparat pemerintahan dan/atau aksi yang mereka ambil”.
Brady (1999) , partisipasi politik mencakup empat konsep dasar : aktivitas atau aksi,
warga negara biasa, politik dan pengaruh. “Aksi” atau “Aktivitas” dalam partisipasi politik
merupakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Hal itu bukan hanya pemikiran, perilaku
atau kecenderungan. Partisipasi politik bukan sekedar aksi, melainkan aksi oleh warga negara
biasa, bukan elite pemerintah. Aksi oleh pemerintah bersifat politis, tetapi bukan merupakan
partisipasi politik.
(Verba, Schlozman, dan Brady; 1995: 38-9) Aktivitas dalam perkumpulan sosial
seperti kerja sosial di gereja, klub olahraga, dan klub budaya tidaklah bersifat politis, sebab ia
tidak di arahkan untuk mempengaruhi kebijakan atau aktivitas pemerintah, walaupun
mempengaruhi suatu aksi politik seseorang. Partisipasi politik adalah adalah tindakan
sukarela, yang berarti bahwa para pesertanya tidak di paksa untuk melakukan nya dan tidak
di bayar.
Rousseau, hanya melalui partisipasi seluruh warga negara dalam kehidupan politik
secara langsung dan bekelanjutan, maka negara dapat terikat ke dalam tujuan kebaikan
sebagai kehendak bersama.
(Saiful Mujani; 1995: 15-16).Setidaknya ada tiga alasan mengapa orang tidak
mengambil bagian dalam partisipasi politik. Ada tiga jawaban yaitu : karena mereka tidak
mampu, karena mereka tidak mau, dan karena tidak ada yang meminta. “Tidak bisa”
menunjukkan kurangnya sumber-sumber yang di perlukan-waktu untuk ambil bagian, uang
untuk di sumbangkan dalam kampanye dan kegiatan politik lain, dan keterampilan untuk
menggunakan uang dan waktu secara efektif. “Tidak mau” memusatkan perhatian pada
ketiadaan keterlibatan politik-kecilnya minat terhadap politik dan kecilnya kepedulian
terhadap masalah publik, kecilnya atau tidak adanya pengetahuan mengenai proses politik
atau prioritas lain. “Tidak ada yang meminta” mengimplikasikan seseorang dari jaringan
rekrutmen di mana warga negara di mobillisasi ke dalam arena politik.
5
Theodorson dalam Mardikanto, 1994) mengemukakan bahwa dalam pengertian
sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau
warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang
dimaksud disini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang bersangkutan.
Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagikeikutsertaan seseorang
didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan
masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.
Dalam konteks ini, salah satu bentuk partisipasi politik adalah pilkada. Masih
banyaknya masyarakat yang masih belum melek politik menjadikan salah satu turun atau
kurang nya partisipasi masyarakat dalam berpolitik. Mengacu pada pendapat Saiful Mujani
tentang alasan mengapa orang tidak mengambil bagian dalam partisipasi politik, “Tidak
mau”, yaitu memusatkan perhatian pada ketiadaan keterlibatan politik-kecilnya minat
terhadap politik dan kecilnya kepedulian terhadap masalah publik, kecilnya atau tidak adanya
pengetahuan mengenai proses politik atau prioritas lain, masih ada beberapa masyarakat yang
masih belum tahu kandidat kepala daerah nya, lalu apa keuntungan yang akan di dapat dari
kandidat, serta siapa saja tokoh-tokoh masyarakat yang berafiliasi dengan si calon kepala
daerah itu.
Budiardjo (1996:183) memaknai partisipasi politik adalah: “Kegiatan seseorang atau
kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan
memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan
Pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam
pemilihan umum menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok
kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat Pemerintah atau anggota
parlemen, dan sebagainya”.
Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang
dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa
bersifat individual atau kolektif, teroraganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara
damai atau melalui kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. (By political
participan we mean activity by private citizens designed to influence government decision
making. Participan may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or
6
sporadic, peacefulk or violence, legal or illegal, effective or ineffective).1 Anggota
masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau
kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan
mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya di perhatikan, dan bahwa mereka sedikit
banyak dapat memengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan
tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun.
Ada beberapa kegiatan yang di maksud sebagai partisipasi politik. Partisipasi politik
berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara yang dapat di amati, bukan perilaku
dalam yang yang berupa sikap dan orientasi. Kegiatan di arahkan untuk mempengaruhi
pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Kegiatan yang berhasil maupun
yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik. Kegiatan
mempengaruhi pemerintah dapat di lakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung.
Kegiatan yang langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan
perantara, sedangkan secara tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui pihak
lain yang di anggap dapat meyakinkan pemerintah. Keduanya termasuk dalam kategori
partisipasi politik. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur
yang wajar (konvensional) dan tak berupa kekerasan (non violence) seperti ikut memilih
dalam pemilihan umum atau pilkada, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka dan
menulis surat, maupun dengan cara-cara di luar prosedur yang yang wajar (tak konvensional)
dan berupa kekerasan (violence), seperti demonstrasi (unjuk rasa), masyarakat ini
pembangkangan halus (seperti lebih memilih kotak kosong daripada memilih calon yang di
sodorkan pemerintah), huru-hara, mogok, pembangkangan sipil, serangan bersenjata, dan
gerakan-gerakan politik seperti kudeta dan revolusi.2
Orang yang secara aktif berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik di sebut politisi.
Partisipasi politik berbeda dengan kegiatan politik. Kegiatan politik yang dilakukan warga
negara dalam kedudukan nya sebagai rakyat biasa di sebut partisipasi politik. Tapi, kegiatan
politik yang dijalankan oleh para penguasa politik-mereka juga warga negara dan anggota
masyarakat –dalam kedudukan mereka sebagai pengambil keputusan politik tidak dapat
dinamakan partisipasi politik. Kegiatan itu hanya dapat disebut sebagai kegiatan politik saja.
1 Samuel P Huntington dan Joan M. Nelson, No Easy Choice : Political Participation in Developing Countries (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1977), hlm 3.2 Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta, hal 141.
7
Jadi partisipasi politik mengandung adanya sasaran yang dituju, yaitu proses
pembuatan keputusan politik: partisipan bertujuan untuk mempengaruhi keputusan politik
yang akan di ambil agar keputusan itu menguntungkannya atau, paling tidak, tidak
merugikannya.
8
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Pilkada Jakarta
Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi merupakan hak bagi setiap warga
negara, presentase warga yang berpartisipasi politik pastilah berbeda satu sama lainnya.
Setiap warga negara yang memenuhi persyaratan undang-undang berhak memilih baik dalam
pemilihan wakil rakyat ataupun pilpres/pilkada. Ini merupakan suatu hak warga negara, jadi
jika tidak menggunakan hak nya pun tidak akan ada tuntutan atau sanksi apapun. Tidak
semua warga negara ikut serta dalam proses politik. Dalam konteks Negara, partisipasi politik
rakyat adalah keterlibatan rakyat secara perseorangan (privat citizen) untuk mengerti,
menyadari, mengkaji, melobi dan memprotes suatu kebijakan yang ditelurkan oleh
pemerintah dengan tujuan mempengaruhi kebijakan agar aspiratif terhadap kepentingan
mereka.
Menjadikan kepala daerah bertanggungjawab langsung kepada para pemilihnya
berpotensi besar untuk memperkuat tata pemerintahan, karena hal ini menimbulkan
perubahan mendasar dalam hubungan politisi dan pemilihnya. Melalui Pilkada, politisi
maupun calon pejabat akan belajar berkomunikasi dengan konstituennya, dan ketika berkuasa
akan memenuhi janjinya. Hal ini akan mengubah kultur politik daerah, mengingat para
pemilih akan menggunakan suaranya untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu
melayani masyarakat dengan lebih baik.3
Tetapi pada pilkada Jakarta putaran pertama 2012, tingkat partisipasi politik nya
cenderung rendah. Masih banyak presentase warga Jakarta yang tidak ikut serta dalam proses
politik ini. Seharusnya pilkada menjadi momentum untuk memperkuat partisipasi politik
rakyat, bukan hanya menjadi euphoria politik semata. Dengan adanya pemilihan kepala
daerah secara langsung ini berarti partisipasi politik rakyat akan lebih efektif. Tetapi pilkada
Jakarta putaran pertama kemarin malah menunjukkan bahwa partisipasi politik warga Jakarta
masih cukup rendah dalam Pilkada.4
3 Program Pilkada The Asia Foundation di Indonesia pada 2007 didanai oleh Australia Indonesia Partnership.4 Maswadi Rauf, “Ciri-Ciri Teori Pembangunan Politik: Kasus Partisipasi Politik” dalam Jurnal Ilmu Politik, 9, 1991, 9.
9
Berlandaskan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, di harapkan rakyat mengetahui dan memahami isi dari undang-undang tersebut untuk
lebih meningkatkan pengetahuan, wawasan serta pendidikan politik. Dengan landasan itu
juga di harapkan masyarakat menjadi lebih sadar politik dan masyarakat lebih kreatif dan
kritis dalam memilih calon kepala daerahnya. Pilkada berpeluang untuk membangun
pematangan berdemokrasi, masyarakat yang mempunyai kesadaran berdemokrasi adalah
langkah awal menuju demokrasi yang benar.
Pilkada Jakarta kemarin di anggap penting hingga menyedot perhatian tidak hanya oleh
warga Jakarta saja tetapi warga Indonesia. Jakarta sangat penting sebagai pusat pemerintahan
Indonesia. Jakarta menjadi icon atau acuan bagi daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu
tidaklah heran jika media massa selalu menayangkan hiruk pikik pesta demokrasi di Jakarta.
Jakarta bisa di ibaratkan sebagai miniatur proses demokrasi Indonesia. Rakyat dari berbagai
agama, suku, ras dan budaya bercampur di Jakarta. Pilkada Jakarta juga bisa di jadikan
gambaran untuk pilpres 2014. Kecerdasan rakyat dalam memilih calon kepala daerah dalam
pilkada juga secara tidak langsung telah mendidik rakyat juga untuk memilih calon presiden
mendatang.
3.1.1 Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pelaksanaan Pilkada
Jakarta Putaran Pertama 2012
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago menuturkan bahwa pada
putaran pertama partisipasi politik bisa mencapai kisaran 70-80 persen. Tetapi ia
mengkhawatirkan akan ada peningkatan jumlah golput dalam pilkada putaran kedua. KPUD
harus mengantisiapsi hal itu dari awal. Caranya adalah dengan melakukan penyadaran secara
terus menerus kepada masyarakat Ibu Kota.5
Golput terbanyak pada pilkada kemarin terjadi di Jakarta Selatan dengan presentase
mencapai sebesar 30%. Perhitungan ini berdasarkan hasil quick count yang di lakukan oleh
pihak Puskaptis (Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis) dengan sampel 440
TPS yang ada di Jakarta. Ketua Kelompok Kerja Sosialisasi, Pemungutan dan Perhitungan
Suara Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Sumarno, juga menyebutkan bahwa golput
pada pilkada Jakarta putaran pertama kemarin mencapai 36,3 persen.6
5 http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/06/02/m4zurf-pengamat-golput-berpeluang-meningkat-di-putaran-kedua di akses pada 8 Oktober 20126 http://www.antaranews.com/berita/322509/golput-pilkada-dki-putaran-pertama-363-persen di akses pada 5 Oktober 2012
10
Menurut Sumarno, pasangan calon sangat perlu meyakinkan pemilih agar tidak terjadi
golput. Dengan diketahui angka pasti pemilih yang golput, maka KPU DKI perlu melakukan
sosialisasi yang lebih baik lagi mengenai pilkada.
Lembaga Survey Indonesia juga melakukan survey kemarin saat pilkada putaran
pertama. Hasilnya adalah LSI masih belum bisa memprediksi siapa pemenang pilkada Jakarta
kemarin. Hal ini di sebabkan karena ada nya suara mengambang dan tingkat golput. Dalam
survey nya kemarin, Foke mempunyai tingkat popularitas oleh publik Jakarta sebesar 95
persen. Adapun Jokowi memiliki tingkat popularitas di publik Jakarta sebesar 88,7 persen.
Tingkatan golput saat itu di prediksi tidak akan berubah. Jika pada pilkada Jakarta 2007
tercatat 35 persen, sementara pilkada Jakarta 2012 tercatat 37 persen. Pada putaran kedua pun
di prediksi angka golput masih berada pada kisaran 30 sampai 40 persen.
Nomor 1-5 Sumber: PPs UNIS Tangerang 2008, Kompas diolah.
Nomor 6 Sumber: data Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Kamis (27/9)7
Dari data tersebut menunjukkan bahwa secara kuantitatif tingkat golput cukup signifikan
yakni 30% dari jumlah pemilih terdaftar, tentu ini memberikan suatu pukulan bagi demokrasi
di Indonesia.
7 http://www.metrotvnews.com/jakartamemilih/news/2012/09/27/107687/Angka-Golput-Pemilu-Kada-DKI-Turun/6 di akses pada 9 Oktober 2012
11
Tabel Perkembangan Tingkat Golput dalam Pilkada di Pulau Jawa
6 DKI 11-07-2012 36,3
3.2 Penyebab Menurunnya Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam
Pelaksanaan Pilkada Jakarta Putaran Pertama 2012
Banyak hal-hal yang menjadi penyebab mengapa warga negara tidak ikut serta dalam
partisipasi politik. Jika partisipasi politik adalah adalah tindakan sukarela, yang berarti bahwa
para pesertanya tidak di paksa untuk melakukan nya dan tidak di bayar, saat ini masih saja di
temukan kegiatan politik seperti kampanya yang oleh kandidat masih menggunakan cara
money politic. Kegiatan perpolitikan di Indonesia masih tidak bisa di jauhkan oleh kegiatan
money politic. Masyarakat belum bisa memilih secara rasional dan cerdas sehingga mudah
tergiur oleh uang. Faktor yang menjadi pengaruh terhadap tinggi-rendah nya tingkat
partisipasi politik di antara nya adalah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah
(sistem politik).
Golput karena masalah teknis, di karenakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena
kesalahan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang amburadul dalam pendataan
calon-calon pemilih menyebabkan masyarakat tidak terdaftar dalam DPT ini. Permasalah
DPT ini sudah merupakan permasalahan yang lazim terjadi di tiap-tiap momentum politik
seperti ini. Permasalahan ini seakan-akan tidak mempunyai solusi, tentu ini sangat berakibat
pada rendahnya partisipasi pemilih.
Partisipasi juga di pengaruhi oleh kepentingan individual itu sendiri. Banyak pemilih
yang sudah terdaftar tetapi tidak hadir di hari pilkada tersebut karena kepentingan individu
yang di anggap lebih penting. Misalnya dalam hal ekonomi, biasanya yang mendahulukan
kepentingan individu terlebih dahulu ini adalah golongan rakyat kecil yang bekerja oada
sektor informal, dimana penghasilan nya sangat bergantung pada tingkat intensitas ia bekerja.
Oleh karena itu masyarakat golongan seperti ini akan merasa rugi jika meninggalkan
pekerjaan mereka. Misalnya adalah pergi kerja ke pabrik bagi para buruh
Masyarakat yang bersifat apatis. Mereka sadar mempunyai hak pilih, tetapi tidak
menggunakan hak pilih nya. Biasanya sikap apatis ini timbul karena pandangan mereka yang
meyakini bahwa para calon tidak mempunyai kesanggupan untuk mewujudkan harapan
mereka. Mereka tidak percaya dengan pemerintah dan calon yang ada. Mereka juga bingung
12
terhadap calon pemimpinnya, mereka belum mengetahui atau mengenali calon nya. Para
calon juga di nilai kurang memaparkan program-program nya dengan jelas.
Alasan lainnya adalah ada nya rasa bosan masyarakat terhadap politik, mereka merasa
bosan terhdap janji-janji yang muluk dari para calon serta bosan karena sudah seringnya
momentum pilkada tetapi tidak memberikan perubahan sama sekali terhadap daerahnya.
Alasan ini biasanya di anut oleh golongan masyarakat yang sudah tidak percaya lagi dengan
sistem atau pemerintah nya.
Bagi mahasiswa dan masyarakat lainnya juga bisa terpaksa golput karena sedang berada
di luar daerah karena terikat suatu pekerjaan. Walaupun masih ada beberapa masyarakat
yang sadar untuk pulang ke daerahnya untuk memberikan suara pada pilkada.
Ada pula golongan masyarakat yang menggunakan hak pilih nya dalam pilkada, tetapi
tidak menggunakan nya secara sungguh-sungguh. Dalam hal ini banyak berbagai contoh
kasus, di antaranya :
Memilih calon tetapi tidak di sertai kesungguhan (Asal-asalan daripada tidak
memilih sama sekali)
Mencoblos beberapa gambar calon agar suara tidak sah
Membiarkan surat suara kosong sama sekali tidak di coblos
Tidak ikut dalam pilkada
Sikap abstain atau tidak ikut berpartisipasi dalam proses politik pasti selalu terjadi dalam
proses demokrasi. Tetapi jika sikap abstain ini di biarkan terus menerus tentulah akan
berakibat besar pada kemajuan demokrasi kita. Besarnya tingkatan golput pada pilkada harus
di sikapi secara arif. Kita juga tidak boleh serta merta menyalahkan rakyat karena golput,
karena siapa tahu saja letak kesalahannya ada pada pemerintah itu sendiri.
Pendidikan politik saat ini sangatlah di butuhkan. Karena dengan pendidikan politik itu
akan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan politik dengan baik. Partai politik pun saat
ini juga di tuntut untuk membantu masyarakat dalam menumbuhkan tingkat kesadaran
masyarakat akan politik, partai politik saat ini di harapkan tidak hanya sibuk mengurusi
urusan nya sendiri.
13
Seiring perkembangan zaman saat ini sudah banyak muncul organisasi-organisasi yang
bergerak dalam bidang politik, misalnya Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).
JPPR adalah suatu jaringan nasional yang berkembang dari suatu lokakarya pendidikan
pemilih nasional yang disponsori oleh The Asia Foundation di tahun 1998. JPPR menjadi
suatu media yang sangat efektif untuk menyampaikan pendidikan maupun pesan-pesan bagi
para pemilih mengenai asas dan nilai demokrasi. JPPR sering menyelenggarakan pertemuan-
pertemuan pendidikan pemilih, memproduksi poster dan menyebarkan leaflet, yang
memberikan informasi kepada para pemilih (miskin maupun mereka yang berada di daerah
terpencil) mengenai informasi yang diperlukan untuk berperan serta secara penuh dalam
proses demokrasi tersebut. Untuk pilkada, JPPR telah menerjunkan 60.000 pemantau.
Karenanya, JPPR memberi kesempatan penting bagi masyarakat untuk terlibat dalam
partisipasi demokratis selain memberikan suara, dan memiliki dampak besar terhadap
demokratisasi Indonesia dengan menghasilkan aktivis-aktivis demokrasi yang terdidik dan
berkomitmen sebagai kader yang berdedikasi di setiap desa di seluruh negeri.8
Untuk mengantisipasi tingginya angka golongan putih dalam pilkada kedua, Ketua Pokja
Sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan Suara KPU Provinsi DKI Jakarta, Sumarno,
mengingatkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada DKI Jakarta. Partisipasi
aktif ini diwujudkan dengan mendatangi TPS pada 20 September dan menggunakan hak
suara dengan memilih pasangan cagub dan cawagub yang diyakini mampu memimpin DKI
Jakarta. Liburan jangan di jadikan alasan untuk tidak datang ke TPS, justru liburan
seharusnya di jadikan kesempatan untuk masyarakat pergi ke TPS. Sumarno juga
menjelaskan negara Indonesia menganut sistem demokrasi yang sehingga peran masyarakat
sangat penting dalam mengawal berbagai kebijakan dan menentukan para pemimpinnya.
Pandangan berlibur lebih penting daripada memiliha dalah pemikiran yang salah. Dalam
pendidikan kewarganegaraan sudah di ketahui bahwa pemerintahan Indonesia dalah dari
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu berarti, jika kita ikut memilih, kita mewakilkan
kedaulatan kita kepada orang yang kita percayai. Partisipasi pemilih pemula, seperti anak-
anak SMA, dalam menentukan pemimpin DKI Jakarta pun dinilai sangat penting. Sumarno
menilai pemilih pemula ini bersikap kritis dan jumlahnya cukup signifikan. Kontribusi
mereka akan memberikan hal positif untuk pilkada kali ini. Untuk itu, Sumarno berharap para
calon pemilih tersebut tidak menjadi golput atau mengabaikan hak pilihnya.9
8 Program Pilkada The Asia Foundation di Indonesia pada 2007 didanai oleh Australia Indonesia Partnership.9http://pilkada.kompas.com/berita/read/2012/09/11/01262018/Pilkada.Jangan.Terima.Uangnya.Jangan.Pilih.Orangnya di akses pada 18 Oktober 2012
14
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Partisipasi politik masyarakat di Jakarta meliputi kegiatan kampanye dan pemberian
suara. Bentuk partisipasi yang paling dominan adalah voting, melalui pilkada. Tingginya
15
tingkat penurunan partisipasi politik masyarakat Jakarta dalam pilkada putaran pertama ini
antara lain di sebabkan oleh faktor masalah teknis, kepentingan individu (misal dalam hal
ekonomi), sifat apatisme masyarakat, rasa bosan terhadap politik dan alasan tidak berada di
tempat.
Alasan masalah teknis terjadi karena pemilih tidak terdaftar dalam DPT, alasan
kepentingan individu karena masyarakat tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, sifat
apatisme masyarakat karena tidak percaya pada siapa yang akan dipilihnya, rasa bosan
terhadap politik dikarenakan masyarakat sudah bosan terhadap janji-janji muluk para calon
pemimpin nya, dan alasan tidak berada di tempat di karenakan sedang terikat suatu pekerjaan
yang mengharuskan mereka meninggalkan Jakarta.
Bisa di simpulkan juga bahwa pemberian suara (voting) dimana tingginya penurunan
tingkat partisipasi politik masyarakat Jakarta di pengaruhi oleh tingkat pekerjaan. Masyarakat
dengan status pekerjaan lebih tinggi cenderung lebih tinggi tingkat partisipasinya
dibandingkan masyarakat dengan status pekerjaan yang lebih rendah. Sebagai contoh seorang
buruh yang bekerja di pabrik lebih mementingkan kegiatan ekonomi nya daripada ikut
memilih karena kalau ia meninggalkan pekerjaan nya, ia tidak mendapatkan upah.
4.2 Saran
Partisipasi masyarakat Jakarta dalam pilkada putaran pertama kemarin masih tergolong
rendah karena lebih dari 30% warga nya golput, tidak memberikan suara dalam pilkada.
Berbagai macam alasan dan faktor timbul karena kurang nya minat partisipasi masyarakat.
Baik pemerintah maupun masyarakat sebaiknya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas
demokrasi kita. Kalau komitmen untuk berdemokrasi tidak ada, maka sulitlah membangun
kesadaran warga negara untuk aktif berpartisipasi politik.
Semoga hasil penelitian ini dapat di pergunakan dalam proses menyadarkan masyarakat
Jakarta akan pentingnya pilkada dan betapa di butuhkan nya suara masyarakat tersebut dalam
pilkada. Semoga penelitian ini dapat di teliti lebih jauh demi peningkatan ilmu pengetahuan,
waasan, dan kesadaran masyarakat Jakarta dalam berpolitik.
16
DAFTAR PUSTAKA
A.Rahman.H.I. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
Budiardjo, M. (1996). Demokrasi di Indonesia: Demokrasi parlementer dan demokrasi
Pancasila. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Budiardjo, Miriam. 2004. Dasar-dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
17
Gaffar, Affan. 1998. Merangsang Partisipasi Politik Rakyat. Dalam Demetologasi Politik Indonesia. Syarofin Arba MF (edt). Jakarta: Pustaka Cidesindo.
Mansur Semma, 2008, Negara dan korupsi: pemikiran Mochtar Lubis atas negara,manusia Indonesia, dan perilaku politik. Yayasan Obor Indonesia.
Maswadi Rauf (1991) “Ciri-ciri Teori Pembangunan Politik, Kasus Partisipasi Politik”, dalam Jurnal Ilmu Politik
Mujani, Saiful.2007 Muslim Demokrat: Islam, Budaya, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Muluk, MR Khairul. 2007. Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian Dengan Pendekatan Berfikir Sistem). Bayu Media Malang.
Nelson, Joan M., and Samuel P. Huntington. 1976. No Easy Choice :Political Participation in Developing Countries. Harvard University Press.
Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. Perilaku politik. IKIP Semarang Press. Semarang.
Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
Susanto, Budi (ed.). Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia. Yogyakarta: Kanisius. 2003.
http://books.google.co.id/books?
id=Gg_hyf7VG2sC&pg=PA142&lpg=PA142&dq=partisipasi+politik&source=bl&ots=KO2
WXAkv1g&sig=UBrjOcQEL_65uq-
q3jCW85XefJg&hl=id&sa=X&ei=4OtwUMm3GYOGrAezgIHYDA&ved=0CDEQ6AEwA
Q#v=onepage&q=partisipasi%20politik%20adalah&f=false
http://pasca.unand.ac.id/id/wp-content/uploads/2011/09/PARTISIPASI-POLITIK-
MASYARAKAT-DALAM-PELAKSANAAN-PEMILU-KADA.pdf
http://isnuansa.blogspot.com/2009/08/pilkada-dan-partisipasi-politik.html
18
http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/
2/8141c4beae79dde4e73aa111d63fbfd369e0bc4d.pdf
http://books.google.co.id/books?
id=Gg_hyf7VG2sC&pg=PA142&lpg=PA142&dq=partisipasi+politik&source=bl&ots=KO2
WXAkv1g&sig=UBrjOcQEL_65uq-
q3jCW85XefJg&hl=id&sa=X&ei=4OtwUMm3GYOGrAezgIHYDA&ved=0CDEQ6AEwA
Q#v=onepage&q=partisipasi%20politik%20indonesia&f=false
http://www.unj.ac.id/fe/sites/default/files/PEDOMAN%20PENULISAN%20SKRIPSI
%20TAHUN%202012.pdf
http://www.metrotvnews.com/jakartamemilih/news/2012/09/27/107687/Angka-Golput-
Pemilu-Kada-DKI-Turun/6
http://books.google.co.id/books?id=hl-
5ZE620VIC&pg=PA198&lpg=PA198&dq=partisipasi+politik+di+indonesia&source=bl&ots
=nSc4nk9h7E&sig=8NrOP0DEtLKF7mzc5LalLw1fbf8&hl=en&sa=X&ei=G_B_UP7IIo3xr
QfGo4B4&redir_esc=y#v=onepage&q=partisipasi%20politik%20di%20indonesia&f=false
http://books.google.co.id/books?
id=mMKxsD7xAHgC&pg=PA73&lpg=PA73&dq=partisipasi+politik+di+jakarta&source=bl
&ots=mTLgZtY4ov&sig=UUFBk26cF8PfIopKPTbtIDBNZws&hl=en&sa=X&ei=T9p_UJro
EYqyrAfMnICgAg&redir_esc=y#v=onepage&q=partisipasi%20politik%20di
%20jakarta&f=false
19