pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di provinsi papua, jayapura aston 23...
TRANSCRIPT
Disampaikan Oleh :
JOHN BOEKORSJOM, S.Sos, M.Si.
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
Jayapura, 23 Juni 2011
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA1
UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Pasal 31, berbunyi bahwa Perencanaan
Pembangunan didasarkan pada DATA dan
INFORMASI yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan.
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 152 ayat 1, yang berbunyi Perencanaan
Pembangunan Daerah harus didasarkan pada data
dan informasi yang akurat serta dapat
dipertanggung-jawabkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Tatacara Pengolahan Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan Daerah.
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA2
Penyusunan
Rencana
Pengendalian
Pelaksanaan
Rencana
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Penetapan
Rencana
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA3
Data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta
baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual
(images) yang diperoleh baik melalui observasi langsung
maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau
perangkat penyimpan lainnya.
Informasi adalah data sudah terolah yang digunakan
untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.
Sistem data dan informasi adalah suatu sistem
informasi yang diperlukan bagi proses perencanaan untuk
menghasilkan kebijakan dan keputusan tentang rencana
Pembangunan, sasaran dan hasilhasil yang telah dicapai.
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA4
• Proses perencanaan memerlukan kapasitas data dan statistik
yang baik. Oleh karena itu, ketersediaan data dan statistik
yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan
perencanaan.
• Data dan statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi
upaya perumusan kebijakan dalam:
– menyusun perencanaan,
– melakukan pemantauan/monitoring, dan
– mengevaluasi program agar sasaran yang telah ditetapkan.
• Sehingga tujuan pembangunan, yaitu untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat, dapat dicapai dengan efektif.
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA5
Data dan Informasi sangat dibutuhkan oleh suatu lembaga
untuk dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang akan
terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan yang
sedemikian cepat dan kompleks.
Penyusunan dokumen perencanaan daerah sangat
membutuhkan data dan informasi yang valid, akurat, dan up to
date. Ketersediaan Data dan Informasi yang valid, akurat,
dan terkini ini memerlukan suatu system yang kita bangun
bersama.
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA6
Alasan dibutuhkannya suatu data adalah untuk
mengetahui apakah ada persoalan atau tidak serta untuk
memecahkan persoalan yang sudah ada atau baru
muncul, dan yang perlu diperhatikan data harus obyektif,
yaitu harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
supaya informasi lebih dapat dipercaya atau benar, tepat
waktu, tidak kadaluwarsa dan relevan dengan kebutuhan.
Dengan demikian dapat menyusun perencanaan
pembangunan dengan tepat, sesuai dengan kebutuhan
bukan sesuai dengan keinginan
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA7
DATA DALAM PERENCANAAN
Data berupa
Indikator
Proses
PerencanaanTarget
Pembangunan
Penggunaan terpenting data dalam proses perencanaan
adalah untuk menyediakan target-target pembangunan
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA8
Otonomi Daerah
Pemda dituntut memanfaatkan
sumber daya (resources) yang ada
secara optimal
Implementasi sistem
perencanaan yang lebih
komprehensif dan sistematis
Data yang akurat pada
setiap tahapan Perencanaan
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA9
• Aset yang dimiliki oleh suatu daerah yang dapat memacu
pertumbuhan daerah tersebut.
• Potensi daerah selalu dikaitkan dengan kemajuan daerah
tersebut. Jika potensi semakin berkembang maka secara
tidak langsung akan mempengaruhi pendapatan daerah
tersebut sehingga pembangunan daerah semakin maju
dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
• Umumnya terdiri atas:
– Potensi Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
– Potensi Sosial Ekonomi dan Budaya;
– Potensi Sumberdaya Manusia (SDM);
– Potensi Sumberdaya Spasial
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA10
Pembangunan Manusia
• IPM (Indeks Pembangunan
Manusia)
• GDI (Gender Development Index)
• APK (Angka Partisipasi Kasar)
• APM (Angka Partisipasi Murni)
• APS (Angka Partisipasi Sekolah)
Angka Kematian Bayi
• Angka Kematian Ibu
• Angka Melek Huruf
• Umur Harapan Hidup
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA11
Indikator ekonomi
• PDRB
• Pertumbuhan Ekonomi
• Tingkat Pengangguran terbuka
• Inflasi
• Pendapatan Per Kapita
• Nilai Rencana PMA yang disetujui
• Nilai Realisasi Investasi PMA
• Nilai Rencana PMDN yang disetujui
• Nilai Realisasi Investasi PMDN
• dll
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA12
Indikator lainnya
• Data kependudukan: Pertumbuhan
penduduk, Jumlah
• penduduk,jumlah penduduk miskin
• Indeks Kriminalitas
• Infrastruktur jalan, pelabuhan,
penerbangan
• Persentase kemiskinan
• Luas lahan pertanian, kehutanan
dll.
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA13
Kependudukan
mengetahui : jumlah penduduk, jenis kelamin dan kelompok umur,
fertilitas, mortalitas, mobilitas/migrasi, sebaran penduduk, sebagai bahan
proyeksi jumlah penduduk setiap periode tahunan dan sensus penduduk
(10 tahunan)
Ketenagakerjaan
mengetahui keadaan ketenagakerjaan di indonesia untuk perencanaan
ketenagakerjaan nasional (semesteran dan tahunan)
Kemiskinan
sebagai data penghitungan jumlah masyarakat miskin dengan periode
tahunan
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA14
Potensi Desa
digunakan untuk: penentuan status perkotaan/pedesaan dan
tertinggal/tidak tertinggal (bersamaan dengan sensus penduduk,
sensus pertanian, dan sensus ekonomi)
Kesehatan
sebagai salah satu komponen penghitungan indeks pembangunan
manusia (ipm) setiap periode tahunan
Perumahan
data Perumahan perumahan (periode tahunan dan 10 tahunan)
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA15
Produk domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi
menjadi indikator perkembangan pembangunan indonesia setiap
(triwulan)
Inflasi (Indeks Harga Konsumen)
Mengetahui pola konsumsi masyarakat (bulanan)
Indeks Harga Perdagangan Besar
menggambarkan kondisi perekonomian secara umum, deflator pdb, dan
digunakan sebagai dasar penghitungan eskalasi proyek bangunan/
konstruksi (bulanan)
Nilai Tukar Petani
untuk menghitung indeks yang diterima petani, indeks bppbm, dan nilai
tukar petani (bulanan)
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA16
Industri
untuk mendapatkan karakteristik perusahaan industri (tahunan)
Produksi
mengetahui produktivitas tanaman pangan (4 bulanan)
Ekspor dan Impor
untuk mengukur perkembangan ekspor/impor bulanan (bulanan dan
tahunan)
Transportasi Nasional
memperoleh data angkutan darat, angkutan laut dan angkutan
udara, (bulanan dan tahunan)
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA17
Keuangan Daerah
menyediakan data realisasi penerimaan, realisasi pengeluaran rutin dan
pembangunan pemerintah daerah provinsi (tahunan)
Konstruksi
diperoleh gambaran mengenai penyerapan tenaga kerja di sektor
konstruksi, struktur biaya maupun jumlah serta nilai produksi dari output
yang dihasilkan (tahunan)
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA18
Devinfo
• Digunakan oleh PBB untuk informasi pembangunan
• Software ini berupa sistem database yang digunakan sebagai
alat untuk mengorganisasikan, menyimpan dan menyajikan
data
• Dapat diunduh gratis melalui www.devinfo.org
• Database dapat diupload di internet sehingga dapat diakses
oleh semua orang - akuntabilitas
• Pemda dapat menggunakan software database yang lain
seperti desinventar, SAS dsb.
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA19
• Microsoft Excel
• E views (untuk analisis statistik ekonomi)
• SPSS (untuk analisis statistik sosial, kesehatan dll)
• Stata ( analisis statistik ekonomi)
• SAS ( analisis statistik ekonomi, kesehatan, pertanian dll)
• Ilwis (analisis spasial/GIS)
• Arc View (Analisis Spasial/GIS)
• Microsoft Visual Basic Versi 6.0
• Dll
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA20
• BPS Lembaga penyedia data yang dapat dipertanggungjawabkan
di Indonesia
• Perlunya koordinasi dan kerjasama antara Pemda dan BPS dalam
perencanaan pembangunan
• Sumber-sumber data :
- Sensus
- Survei: Susenas, Sakernas, SDKI, Supas, SUSI, Podes,
- Catatan Administrasi Instansi Pemerintah : Pendidikan,
Kesehatan, Imigrasi, Ekspor Impor, Hotel, dll
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA21
• Ketersediaan data daerah yang kurang timely, sehingga
terkadang perencanaan dilakukan dengan menggunakan
data yang tidak update
• Manajemen data yang kurang diintegrasikan sehingga
banyak data terpisah-pisah meski berada dalam satu
instansi
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA22
Tantangan Ketersediaan Data
Kurangnya kualitas data
Belum teridentifikasinya ketersediaan data untuk
perencanaan dan kinerja di Setiap Bidang di lingkungan
Bappeda dan masing-masing SKPD Provinsi.
Belum teridentifikasinya ketersediaan data di level
Kabupaten, termasuk antara kabupaten induk dan
kabupaten pemekaran
Belum tersedianya data terpilah sesuai dengan acuan
pemerintah pusat
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA23
Tantangan Horisontal
Kurang sinkronnya indikator baik dalam lingkungan Bappeda
maupun SKPD di lingkungan provinsi
Belum lancarnya mekanisme arus dan alur data dari, ke dan antar
SKPD dan Bappeda Provinsi.
Belum lancarnya sharing informasi pemerintah
daerah/pengetahuan dan pendokumentasian di tingkat Provinsi
Tantangan Pemanfaatan Data
Belum optimalnya analisis data untuk perencanaan
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA24
Tantangan Vertikal
Kurang sinkronnya indikator Provinsi dan Kabupaten
Belum lancarnya dari sharing data dari Kabupaten ke Provinsi
Perbedaan kapasitas pendataan antar Kabupaten
Belum Lancarnya mekanisme sharing data dari SKPD ke
Bappeda di kabupaten
Belum lancarnya mekanisme sharing pengetahuan dan
pendokumentasiannya di Kabupaten
Kurangnya Bintek dari Propinsi ke Kabupaten dan Pusat ke
Propinsi
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA25
Tantangan Sumberdaya
Belum adanya tenaga fungsional statistik di lingkungan
Bappeda dan SKPD
Kurangnya tenaga teknis yang ahli di bidang database
Kurangnya tenaga teknis yang ahli di bidang web
Belum adanya panduan standar mengenai penghitungan
indikator
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA26
Pemetaan Ketersediaan data di lingkungan Bappeda
Provinsi
Pemetaan Ketersediaan data pada setiap SKPD di tingkat
Provinsi
Pemetaan Ketersediaan data di Kabupaten
Penyiapan Panduan sebagai acuan untuk penghitungan
indikator
Penunjukan Wali Data dari setiap SKPD
Pembentukan FORUM DATA Pembangunan di Provinsi
Papua.
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA27
Bekerjasama dengan Mitra Pembangunan untuk Penguatan
Data di tingkat Provinsi dan Kabupaten :
Dukungan terhadap identifikasi data apa yang harus ada
di bagian data Bappeda, bagian lain di Bappeda dan
SKPD
Pembuatan SOP mengenai mekanisme sharing data
antar SKPD
Harmonisasi indikator dan metadata antara Bappeda
dan SKPD
Dukungan teknis terhadap pengelolaan pengetahuan
dan pendokumentasian
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA28
ANGKET
PEMETAAN DATA
IDENTIFIKASI /
PENGISIAN ANGKET
Data itu ‘ADA’
Data ‘VALID’
Data ‘AKURAT’
Data ‘Up to date’
SDM Peng-INPUT DATA
Transfer KNOWLEDGE
Koordinasi Antar SKPD
FORUM DATA
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA29
Merupakan Kumpulan dari Wali Data setiap SKPD.
Wali Data akan meyampaikan / menyajikan data yang dimiliki
oleh SKPD, dengan Program Software DefInfo.
Wali Data berada dalam wadah : FORUM DATA
PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA yang terbentuk
berdasarkan SK Gubernur.
Secara rutin, Wali Data diharapkan meng-update data yang ada.
Kedepan, Perlu adanya Sosialisasi FORUM DATA di tingkat
Kabupaten/Kota, dan diharapkan adanya hubungan ONLINE
untuk mendapatkan data yang valid, akurat, dan Terkini dalam
mendukung PENTINGNYA DATA Dan INFORMASI BAGI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI PAPUA
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA30
Perlunya ketersediaan data yang Valid, Akurat, dan Terkini
dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Papua.
Perlunya dukungan koordinasi antar lembaga (seluruh SKPD)
dalam upaya pengumpulan data, validasi data dan entry data
pada aplikasi.
Agar aplikasi DATA dapat berjalan berkesinambungan perlu
dukungan dan pembinaan SDM yang bertugas entry data ke
dalam aplikasi secara terus menerus dan diperlukan transfer of
knowledge antar SDM yang bertugas dalam entry data jika
terjadi bergantian personel.
Perlu adanya FORUM DATA di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota
untuk mendapatkan data yang valid, akurat, dan Terkini dalam
mendukung PENTINGNYA DATA Dan INFORMASI BAGI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI PAPUA
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA31
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA32