peningkatan peran ptnbh dalam pengembangan …sa.ipb.ac.id/pdf/dirjen kelembagaan-peningkatan peran...
TRANSCRIPT
1 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, dan PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 25 Oktober 2017
PENINGKATAN PERAN PTNBH DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI
OTONOMI PTN-BH
2
UU 12 TH 2012 Pasal 65
(3) PTN badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki (otonomi):
a. kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah;
b. tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri;
c. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;
d. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel;
e. wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri Dosen dan tenaga pependidikan;
f. wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan
g. wewenang untuk membuka, menyelenggarakan,dan menutup Program Studi.
WORLD BEST EDUCATION SYSTEM
3
KRITERIA
Eearly Childhood Enrollment Rates for 3 to 4 year olds
Primary Test Scores for 6 to 11 year olds
Lower Secondary Test Scores for 11 to 14 year olds
High School Graduation Rates for 14 to 18 year olds
College Graduation Rates for 18 to 2
(GLOBAL EDUCATION REPORT, 2017)
RANKING NEGARA SCORE
1 KOREA SELATAN 83
2 JEPANG 70
3 FINLANDIA 63
4 SINGAPORE 62
5 RUSIA 58
6 DENMARK 54
7 UK 51
8 NEW ZAELAND 43
9 BELANDA 40
10 CHINA 37
QS ASIA UNIVERSITY RANKING
4
5
Advancing 21st Century Competencies in Singapore
6
The driving premise behind these 21CC-related initiatives implemented in the early years following 1997 was aptly summarized by the then-Minister of Education Teo Chee Hean (MOE, 1999): The Desired Outcomes define our goals in education. We aim to achieve these outcomes through various initiatives—the ICT Masterplan, National Education, the Curriculum Review.
All these aim to develop our young for life, not just for their schooling days; and to develop their potential to the full, not just in academic studies.
This requires our Education system to shift from an efficiency-driven to an ability-driven paradigm
Advancing 21st Century Competencies in Singapore
7
Advancing 21st Century Competencies in Singapore
8
Disruptive Innovation
9
“Disruption describes a process whereby a company with fewer resources is able to successfully challenge established incumbent businesses. Specifically, as incumbents focus on improving their products and services for their most demanding (and usually most profitable) customers, they exceed the needs of some segments and ignore the needs of others. Entrants that prove disruptive begin by successfully targeting those overlooked segments, gaining a foothold by delivering more-suitable functionality— frequently at a lower price. Incumbents, chasing higher profitability in more-demanding segments, tend not to respond vigorously. Entrants then move upmarket, delivering the performance that incumbents’ mainstream customers require, while preserving the advantages that drove their early success. When mainstream customers start adopting the entrants’ offerings in volume, disruption has occurred.”
Disruptive Innovation In Higher Education
10
Prof Clayton Christensen :
DISRUPTION PRESENTS A GREAT OPPORTUNITY
FOR HIGHER EDUCATION
MODULARIZATION WILL CHANGE THE WAY
UNIVERSITIES MAKE MONEY
ODDS ARE AGAINST HIGH-END ONLINE
CLASSES BEATING TRADITIONAL EDUCATION
Harapan Terhadap Kinerja PTNBH
11
WCU STP PUI JUARA INTL/NTL
GOVERNANCE REVENUE GENERATOR
REKTOR MWA SENAT AKADEMIK
EFEKTIF/EFISIEN BUDAYA
KINERJA
ORGAN
QS World Univ. Rangkings
12
QS World Univ. Rangkings
13
DATA SURVEY
QS Asia University Ranking
14
QS AUR - WUR
15
QS ASIA UNIVERSITY RANKING
16
Perkembangan Program WCU di PT Indonesia
17
Nama PT 2015 2016 2017
Universitas Indonesia 358 325 277
Institut Teknologi Bandung 431 401 331
Universitas Gadjah Mada 551 501 401
Universitas Airlangga** 824 820 701-750
Institut Pertanian Bogor* 837 803 751-800
Universitas Diponegoro 880 888 801-1000
ITS 884 910 801-1000
Universitas Muhammadiyah Surakarta 868 907 801-1000
Universitas Brawijaya 886 909 801-1000
*, ** harus bekerja ekstra keras untuk bisa mencapai 500 besar dunia versi QS
Negara ∑ PT masuk 500 besar
Ranking Pendanaan Negara
Singapore 2 12 dan 13 USD 4 B
Hong Kong 6 28-281 4,5% PDB
China 25 25-500 USD 9 B
South Korea 13 36-500 USD 4,6 B
Taiwan 11 70-470 USD 1,6 B
Malaysia 5 146-331 USD 1,5 B
Thailand 2 253 dan 295 USD 0,35 B
Indonesia 2 358 dan 431 USD 0,006 B
Profil Pendanaan WCU di Asia
Proses Bisnis dan Output Penciri Lembaga Penelitian
19
JENIS LEMBAGA PROSES BISNIS UTAMA OUTPUT UTAMA
LEMBAGA PENELITIAN AKADEMIK PENELITIAN UNTUK
MENGHASILKAN TRL 6 SAMPAI 7 PUBLIKASI INTERNASIONAL, PATEN,
PROTOTIPE (TRL LEVEL 6 DAN 7)
LEMBAGA PENELITIAN INOVATIF PENELITIAN UNTUK
MENGHASILKAN TRL 9
HASIL PENELITIAN YANG SECARA TEKNOLOGI SIAP DIPRODUKSI
MASAL DAN DIKOMERSILKAN (TRL LEVEL 9)
PUSAT UNGGULAN IPTEK KOMERSIALISASI HASIL PENELITIAN HASIL PENELITIAN YANG SUDAH
BERHASIL DIKOMERSILKAN
SCIENCE AND TECHNO PARK INKUBASI PENGUSAHA PEMULA BERBASIS
TEKNOLOGI
LEMBAGA
PENELITIAN
AKADEMIK
LEMBAGA PENELITIAN INOVATIF
PUSAT UNGGULAN IPTEK (PUI)
SCIENCE AND TECHNO PARK (STP)
PUSAT UNGGULAN IPTEK
20
Suatu Organisasi Baik Berdiri Sendiri Maupun Berkolaborasi dengan Organisasi Lainnya (Konsorsium)
yang melaksanakan kegiatan-kegiatan riset spesifik secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang
sangat tinggi serta relevan dengan kebutuhan Pengguna Iptek
KRITERIA PUI
21
1. 3 undangan untuk menjadi pembicara dalam konferensi internasional; 2. 5 undangan sebagai pemakalah internasional; 3. 3 kunjungan lembaga internasional ke Pusat Unggulan Iptek; 4. 20 publikasi ilmiah pertahun dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi; 5. 5 publikasi ilmiah pertahun dalam jurnal ilmiah internasional; 6. 1 paten terdaftar atau rezim HKI lainnya yang terkait teknologi (khusus untuk lembaga litbang
yang telah ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek minimal 1 paten granted); 7. 2 S3 per tahun berbasis riset yang dikembangkan PUI.
Academic Excellence
1. 3 kontrak riset pada tingkat nasional; 2. 1 kontrak riset pada tingkat internasional; 3. 15 kontrak non riset (pelatihan, transfer teknologi, dan jasa konsultasi); 4. 1 produk berbasis sumber daya lokal; 5. 1 produk yang dilisensikan dan atau dimanfaatkan; 6. 1 kontrak bisnis dalam rangka komersialisasi produk dengan industri; 7. 1 unit bisnis yang melayani jasa sesuai dengan kompetensi inti lembaga.
Komersialisasi & Pemanfaatan
35%
65%
SEBARAN PUI 2015 - 45 LEMBAGA DIBINA (+ 19 PUI)
22
(2011) PUI Kelapa Sawit
Koridor Sumatera
Koridor Kalimantan
Koridor Sulawesi
Koridor Jawa
Koridor Bali - Nusa Tenggara
Koridor Papua - Maluku
PUI Pengembangan Lahan Suboptimal
PUI Teknologi Reklamasi Lahan
PUI Teknologi Isotop dan Radiasi
(2013) PUI Hortikultura Tropika
(2013) PUI Karet
(2015) PUI Broadband Wireless Access
(2014) PUI Material Aktif
(2012) PUI Kopi dan Kakao
(2012) PUI Penyakit Tropis dan Infeksi
PUI Ruminansia Besar
(2015) PUI Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
PUI Rumput Laut
PUI Sagu
(2014) PUI Tanaman Kacang dan Umbi
PUI Agroindustri Berbasis Tebu
PUI Hidrodinamika Bangunan Apung
(2015) PUI Teh dan Kina
(2014) PUI Bioteknologi Perkebunan
(2015) PUI Veteriner
(2015) PUI Padi
(2015) PUI Radiobiomolekul
(2015) PUI Satwa Primata
(2013) PUI Obat Herbal
(2015) PUI Surfaktan dan Bioenergi
(2015) PUI Pascapanen Pertanian
(2015) PUI Biologi Molekuler & Genomik
PUI Pariwisata
PUI Sains Atmosfir
PUI Komputasi Awan & data Center Pemerintahan
PUI Komposit Polimer
PUI Lignoselulosa
PUI Baja Laterit
PUI Bahan Aktif Laut
PUI Bahan Bakar Dimethyl Ether
PUI Konservasi dan Pengembangan
Tumbuhan Indonesia
PUI Biorefinari Terpadu
PUI Pengelolaan Pesisir dan Lautan
Terpadu
PUI Pemuliaan Ikan
PUI Material Penyimpanan Energi
PUI Mitigasi Bencana Tsunami
PUI Keamanan Pangan
PUI Sistem & Kontrol Otomotif
PUI Mitigasi Bencana & Rehabilitasi
Wilayah Pesisir
PUI Agroindustri Atsiri
Pembinaan = 45
PUI = 19
SCIENCE TECHNO PARK
23
Kawasan yang dikelola oleh manajemen profesional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara
berkelanjutan melalui penguasaan, pengembangan, dan penerapan Iptek yang relevan.
Diadaptasi dari International Association of Science Parks, 2002
FUNGSI LAYANAN DALAM KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI
24
PENELITIAN INOVATIF
PAMERAN INOVASI PELATIHAN
FASILITASI LABORATORIUM
BIMBINGAN HKI
PEMAGANGAN
DESIMINASI TEKNOLOGI
MEDIASI INKUBASI
Produk yg akan
ditiru dan diperbaiki
Hasil penelitian yang akan
dikomersiilkan
PENGUSAHA PEMULA BERBASIS
TEKNOLOGI
PENGUSAHA PEMULA BERBASIS
TEKNOLOGI
KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI
EFEKTIF/EFISIENSI PTNBH
25
Kebanyakan PTN-BU justru menjadi tidak lebih efisien setelah menjadi PTNBH. Salah satu indikasinya adalah organisasi tidak menjadi right size, tapi justru menjadi lebih gemuk dengan dibukanya 2 sampai 4 fakultas
baru. Rata – rata setiap fakultas menimbulkan 18 jabatan baru. Kebanyakan jabatan diisi oleh dosen, sehingga mengurangi jumlah
tenaga peneliti aktif di PTNBH.
ACADEMIC GOVERANCE
26
1. Sistem Penjaminan Mutu Internal • Pembukaan Prodi Baru • Pembuatan kurikulum • Penerimaan mahasiswa • Proses pembelajaran • Alokasi dosen pembimbing • Proses pembimbingan • Publikasi
2. Akreditasi (sistem penjaminan mutu eksternal)
• Peringkat akreditasi • Masa berlaku akreditasi • Akreditasi internasional
IJAZAH PRODI TIDAK TERAKRTEDITASI
27
UU 12 TH 2012 Pasal 33 1) Program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi.
2) Program Studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program
Pendidikan.
3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
4) Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
5) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.
6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.
7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri.
IJAZAH PRODI TIDAK TERAKRTEDITASI
28
Permenristekdikti Pasal 4
1) Program Studi dan Perguruan Tinggi baru mendapatkan akreditasi minimum pada
saat memperoleh izin dari Menteri.
2) Persyaratan akreditasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh LAM untuk Program Studi dan BAN-PT untuk Perguruan Tinggi.
3) Akreditasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2
(dua) tahun.
IJAZAH PRODI TIDAK TERAKRTEDITASI
29
UU 12 TH 2012 Pasal 55
1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yangmengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan system akreditasi.
4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
IJAZAH PRODI TIDAK TERAKRTEDITASI
30
(1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan
Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
(2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
(3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau b. perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
UU 12 TH 2012 Pasal 28
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, dan PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 25 Oktober 2017
31
TERIMA KASIH