pengungkapan sustainability reporting · hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan komponen...
TRANSCRIPT
PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORTING
TAHUN 2006 PADA ENAM PERUSAHAAN
DI INDUSTRI PERTAMBANGAN
Oleh
GITA NUURRISMAILA AKBAR
H24104081
DEPARTEMEN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2008
ABSTRAK Gita Nuurrismaila Akbar. H24104081. Pengungkapan Sustainability Reporting Tahun 2006 pada Enam Perusahaan di Industri Pertambangan. Di bawah bimbingan Beatrice Mantoroadi Perusahaan tambang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang eksplorasi alam yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan sekitar dan mendapat perhatian lebih besar dari masyarakat serta tuntutan agar dapat bertanggung jawab. Aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan perusahaan yaitu reklamasi alam, reboisasi, revegetasi lahan, pengelolaan limbah, tanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan baik karyawan maupun masyarakat sekitar, dan lain-lain. Dari semua itu, lahirlah konsep CSR (Corporate Social Responsibility). CSR merupakan bagian dari GCG (Good Corporate Governance) yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi dan tanggung jawab. Untuk itu perlu adanya transparansi dalam melaporkan Sustainability Reporting ( Laporan CSR) perusahaan agar dapat memperoleh kepercayaan dan nilai bagi stakeholder (pemerintah, masyarakat dan pemegang saham) yang akan mendukung keberlanjutan perusahaan atas aktivitas-aktivitas yang telah dilakukannya mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Triple Bottom Line). Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui pengungkapan indikator-indikator kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan dalam Sustainability Reporting periode tahun 2006, (2) Mengetahui tingkat keluasan dan kedalaman Sustainability Reporting tersebut dengan pendekatan skoring dan (3) Mengetahui tingkat level dari Sustainability Reporting masing-masing perusahaan.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2008 sampai dengan Mei 2008. Lokasi pengumpulan dan pengolahan data diperoleh dari publikasi instansi yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif dan kualitatif dalam periode tahun 2006. Data yang digunakan adalah laporan keberlanjutan (Sustainability Reporting) tahun 2006 dari masing-masing perusahaan di industri Pertambangan dengan mengambil sampel 6 (enam) Perusahaan yaitu PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) , PT Freeport Indonesia (PTFI), PT Internasional Nickel Indonesia Tbk (INCO), PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Timah Tbk (TIMAH). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung total skoring indikator-indikator kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan serta membuat grafik sebagai ringkasannya. Sedangkan untuk mengetahui pengungkapan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk memperoleh gambaran secara rinci mengenai pengungkapan Sustainability Reporting masing-masing perusahaan. Untuk mengukur pengungkapan Sustainability Reporting perusahaan yaitu dengan mengacu GRI G3 (Third Generation) Guideliness yang baru dikeluarkan pada tahun 2006.
Analisis pengungkapan laporan tersebut dilakukan teknik skoring dalam bentuk : (1) Naratif (Penjabaran) : dengan nilai skor sebesar 1. (2) Grafik/Tabel : dengan nilai skor sebesar 2. (3) Non-moneter (Hal yang tidak berhubungan dengan keuangan, seperti hari, orang, kg, meter, hektar) : dengan nilai skor sebesar 3. (4) Moneter (Hal yang berhubungan dengan keuangan) : dengan nilai skor sebesar 4. Lalu dikelompokkan sesuai dengan kategori menurut Chapman
and Milne (2003), Sedangkan untuk mengetahui level Sustainability Reporting masing-masing perusahaan yaitu dengan menggunakan Kriteria Level Aplikasi (Application Level Criteria) dari GRI Application Level.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan komponen GRI terbesar yaitu KPC dengan 70 komponen indikator dari 79 komponen (88,61%), diikuti oleh PT Aneka Tambang Tbk sebesar 38 Komponen Indikator (48,10%), PT Timah Tbk sebesar 24 Komponen Indikator (30,38%), PT Freeport Indonesia sebesar 20 Komponen Indikator (25,32%), PT Tambang Batu Bara Bukit Asam sebesar 19 Komponen Indikator (24,05%) dan pengungkapan komponen terkecil yaitu INCO sebesar 5 Komponen Indikator (6,33%). Tingkat keluasan dan kedalaman (Breadth and Depth) dari Sustainability Reporting 6 sampel perusahaan di Industri Pertambangan pada kategori Trailblazers (skor antara 121-140) yaitu KPC dengan skor 134, kategori Pressing Hard (skor antara 61-80) yaitu PT Aneka Tambang Tbk, kategori Not So Hot (skor antara 41-60) yaitu PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia dan PT Timah Tbk sedangkan kategori terendah Bottom Crawler (skor antara 0-20) yaitu PT Internasional Nickel Indonesia Tbk dengan skor 15. Sedangkan level Sustainability Reporting tertinggi yaitu KPC dengan tingkat Level A, diikuti dengan ANTAM pada Level B+, PTFI dan TIMAH di Level B, PTBA pada Level C+ dan terakhir INCO di Level C.
PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORTING
TAHUN 2006 PADA ENAM PERUSAHAAN
DI INDUSTRI PERTAMBANGAN
SKRIPSI
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
SARJANA EKONOMI pada Departemen Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Institut Pertanian Bogor
Oleh
GITA NUURRISMAILA AKBAR
H24104081
DEPARTEMEN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2008
INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
DEPARTEMEN MANAJEMEN
PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORTING
TAHUN 2006 PADA ENAM PERUSAHAAN
DI INDUSTRI PERTAMBANGAN
SKRIPSI
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
SARJANA EKONOMI
Pada Departemen Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Institut Pertanian Bogor
Oleh
GITA NUURRISMAILA AKBAR
H24104081
Menyetujui, Juni 2008
Beatrice Mantoroadi, SE.Ak, MM
Dosen Pembimbing
Mengetahui,
Dr. Ir. Jono M. Munandar, M.sc.
Ketua Departemen
Tanggal Ujian : 9 Juni 2008 Tanggal Lulus:
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Bogor pada tanggal 20 Agustus 1986. Penulis
merupakan anak pertama dari empat bersaudara pasangan M. Mudji Akbar dan
Eulis Mintarsih.
Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Dian Pratiwi Bogor pada tahun
1992, lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Pengadilan I Bogor.
Pada tahun 1998, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama Negeri 2 Bogor dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas
Negeri 2 Bogor dan masuk dalam program IPA pada tahun 2001. Pada tahun
2004, penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur Ujian Seleksi
Masuk Institut Pertanian Bogor (USMI) di Departemen Manajemen, Fakultas
Ekonomi dan Manajemen.
Selama mengikuti perkuliahan, penulis tidak aktif terlibat dalam kegiatan
organisasi mahasiswa namun pada tahun 2006, penulis ikut berpartisipasi sebagai
panitia dalam acara “Advertising Combination” yang diselenggarakan oleh
Himpunan Profesi (Himpro) Departemen Manajemen yaitu Centre of
Management.
KATA PENGANTAR
Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Manajemen, Fakultas
Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
Pencapaian pembangunan berkelanjutan (Sustainability Development)
yang diaplikasikan dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam
perusahaan. Salah satunya dengan mengimplementasikan prinsip tanggung jawab
sosial dan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaporannya. Sehingga
diperlukan informasi yang jelas bagi seluruh stakeholder perusahaan. Skripsi ini
berjudul “Pengungkapan Sustainability Reporting Tahun 2006 Pada Enam
Perusahaan di Industri Pertambangan”.
Penyusunan skripsi ini banyak dibantu oleh berbagai pihak baik secara
moriil maupun materiil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada :
1. Ibu Beatrice Mantoroadi, SE. Ak, MM sebagai dosen pembimbing yang
telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan,
inspirasi, motivasi, saran dan pengarahan kepada penulis.
2. Dr. Ir. Abdul Kohar. M.Sc dan Wita Juwita Ermawati. S.TP, MM atas
kesediaannya untuk meluangkan waktu menjadi dosen penguji.
3. Staf Perpustakaan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Jakarta yang telah
membantu memberikan informasi dalam skripsi ini.
4. Seluruh staf pengajar dan karyawan/wati di Departemen Manajemen, FEM
IPB.
5. Papa dan Mama tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tidak
ternilai serta do`a yang tulus. Aji (My Twins), Fakih dan Haudly buat
semua keributan dan keceriaan di rumah.
6. Pandu Triyuda, Amd atas semua semangat, kasih sayang, pengertian dan
kesabarannya.
7. Teman satu bimbingan Bilqis dan Ayu buat semangat dan semua
bantuannya.
8. Best Friends : Billie Congoria, Iqyoh San, Nyai Windi, Nishyonk, Doclo
dan Fidobz (+ ii) buat semua kebersamaan kita. I`ll miss u all.......
9. Semua Teman-teman Manajemen`41, sebuah kenangan yang tidak akan
terlupakan.
10. Teman masa kecil ku Ecqa, Phe-end, Miecan, Abank, dan semuanya.
11. Asrama A3/301 Kaka Vina, Ai dan Rina
12. Ayu Raulito, Puri, Ima, Fina.
13. A tse dan om Duth.
14. Fafa kecil yang lucu
15. Mas-mas rental yang telah meminjamkan komputernya selama ini.
16. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
Akhir kata, semua kekurangan dalam skripsi ini berasal dari diri penulis.
Namun penulis akan berusaha memperbaikinya dengan seluruh kemampuan yang
ada. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi
kemajuan ke arah yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi
semua pihak. Amin.
Bogor, Juni 2008
Penulis
DAFTAR ISI
ABSTRAK
RIWAYAT HIDUP .................................................................................... iii
KATA PENGANTAR ................................................................................ iv
DAFTAR ISI .............................................................................................. v
DAFTAR TABEL ...................................................................................... viii
DAFTAR GAMBAR .................................................................................. ix
DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................. x
I. PENDAHULUAN ................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ................................................................................ 1 1.2. Perumusan Masalah ........................................................................ 6 1.3. Tujuan Penelitian ............................................................................ 7 1.4. Manfaat Penelitian .......................................................................... 7 1.5. Batasan Penelitian ........................................................................... 8
II. TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................ 9 2.1. Corporate Social Responsibility (CSR) ........................................... 9 2.2. Tahap-tahap Penerapan CSR ........................................................... 11 2.3. CSR dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) .................. 13 2.4. Konsep Triple Bottom Line .............................................................. 15 2.5. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainability Development) ............. 17
2.5.1. Pengertian Berkelanjutan ........................................................ 17 2.5.2. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan ................................. 17 2.5.3. Konsep Dasar Pembangunan Berkelanjutan ............................ 19 2.5.4. Komponen Pembangunan Berkelanjutan ................................. 19
2.5.4.1. Keberlanjutan di Bidang Manusia (Human Sustainability) ........................................................... 19
2.5.4.2. Keberlanjutan di Bidang Sosial (Social Sustainability) ........................................................... 20
2.5.4.3. Keberlanjutan di Bidang Lingkungan (Environmental Sustainability) ........................................................... 21
2.5.4.4. Keberlanjutan di Bidang Ekonomi (Economic Sustainability) ........................................................... 21
2.5.5. Prinsip-Prinsip keberlanjutan .................................................. 21 2.5.6. Pentingnya Pembangunan Berkelanjutan ................................ 21 2.5.7. Manfaat Pembangunan Berkelanjutan ..................................... 22
2.6. Pelaporan Program CSR ................................................................ 23 2.7. Global Reporting Initiative (GRI) G3 Sustainability Reporting
Guidelines (Panduan Laporan Keberlanjutan GRI G3) .................. 25 2.8 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu .................................................... 27
III. METODE PENELITIAN .................................................................... 30 3.1. Kerangka Pemikiran ......................................................................... 30 3.2. Metode Penelitian ............................................................................ 32 3.2.1. Pengumpulan Data .................................................................. 32
3.2.2. Pengolahan dan Analisis Data ................................................. 32 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................ 35
4.1. Gambaran Umum Perusahaan ......................................................... 35 4.1.1. PT Aneka Tambang Tbk ...................................................... 35 4.1.2. PT Freeport Indonesia .......................................................... 35 4.1.3. PT Internasional Nickel Indonesia Tbk ................................ 36 4.1.4. PT Kaltim Prima Coal ......................................................... 37 4.1.5. PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk ............................. 38 4.1.6. PT Timah Tbk ..................................................................... 38
4.2. Pengungkapan Sustainability Reporting Tahun 2006 Perusahaan di Industri Pertambangan berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI) G3 Guideliness .................................................................... 40 4.2.1. Pengungkapan Sustainability Reporting PT Aneka
Tambang Tbk .................................................................... 40 4.2.2. Pengungkapan Sustainability Reporting PT Freeport
Indonesia ........................................................................... 52 4.2.3. Pengungkapan Sustainability Reporting PT Internasional
Nickel Indonesia Tbk 61 4.2.4. Pengungkapan Sustainability Reporting PT Kaltim Prima
Coal ................................................................................... 63 4.2.5. Pengungkapan Sustainability Reporting PT Tambang Batu
Bara Bukit Asam Tbk ........................................................ 84 4.2.6. Pengungkapan Sustainability Reporting PT Timah Tbk ..... 94
4.3. Pengungkapan Sustainability Reporting Perusahaan di Industri Pertambangan berdasarkan Skoring ............................................... 104 4.3.1. PT Aneka Tambang Tbk ...................................................... 105 4.3.2. PT Freeport Indonesia .......................................................... 106 4.3.3. PT Internasional Nickel Indonesia Tbk ................................ 107 4.3.4. PT Kaltim Prima Coal ......................................................... 108 4.3.5. PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk ............................. 110 4.3.6. PT Timah Tbk ..................................................................... 111
4.4. Tingkatan level Sustainability Reporting Perusahaan di Industri Pertambangan ................................................................................ 113 4.4.1. PT Aneka Tambang Tbk ...................................................... 113 4.4.2. PT Freeport Indonesia .......................................................... 114 4.4.3. PT Internasional Nickel Indonesia Tbk ................................ 114 4.4.4. PT Kaltim Prima Coal ......................................................... 115 4.4.5. PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk ............................. 116 4.4.6. PT Timah Tbk ..................................................................... 117
KESIMPULAN DAN SARAN .................................................................. 118 A. KESIMPULAN ..................................................................................... 118 B. SARAN ................................................................................................. 119 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 120 LAMPIRAN ............................................................................................... 122 DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI .......................................................... 139
DAFTAR TABEL
No. Halaman 1. Jumlah Penduduk Miskin (dalam Juta Jiwa) ...................................... 3 2. Prinsip-prinsip Keberlanjutan ............................................................ 22 3. Tipe Pelaporan dan Waktu Awal Publikasi ........................................ 24 4. Pengelompokkan Kategori berdasarkan Skor .................................... 33 5. Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Tahun 2006 PT Aneka
Tambang Tbk .................................................................................... 41 6. Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Tahun 2006 PT Freeport
Indonesia .......................................................................................... 53 7. Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Tahun 2006 PT Internasional
Nickel Indonesia Tbk ........................................................................ 61 8. Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Tahun 2006 PT Kaltim Prima
Coal .................................................................................................. 63 9. Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Tahun 2006 PT Tambang
Batu Bara Bukit Asam Tbk ............................................................... 85 10. Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Tahun 2006 PT Timah Tbk ... 94 11. Perhitungan Skoring Komponen Indikator Kinerja PT Aneka
Tambang Tbk .................................................................................... 105 12. Perhitungan Skoring Komponen Indikator Kinerja PT Freeport
Indonesia .......................................................................................... 106 13. Perhitungan Skoring Komponen Indikator Kinerja PT Internasional
Nickel Indonesia Tbk ........................................................................ 107 14. Perhitungan Skoring Komponen Indikator Kinerja PT Kaltim Prima
Coal .................................................................................................. 109 15. Perhitungan Skoring Komponen Indikator Kinerja PT Tambang
Batu Bara Bukit Asam Tbk ............................................................... 110 16. Perhitungan Skoring Komponen Indikator Kinerja PT Timah Tbk .... 111 17. Pengelompokkan Kategori tingkat keluasan dan kedalaman
Sustainability Reporting 6 Perusahaan di Industri Pertambangan periode tahun 2006 ............................................................................ 112
18. Pengungkapan Profil GRI G3 PT Aneka Tambang Tbk ..................... 113 19. Pengungkapan Profil GRI G3 PT Freeport Indonesia ........................ 114 20. Pengungkapan Profil GRI G3 PT Internasional Nickel Indonesia Tbk ............................................. 115 21. Pengungkapan Profil GRI G3 PT Kaltim Prima Coal ....................... 115 22. Pengungkapan Profil GRI G3 PT Tambang Batu Bara Bukit Asam
Tbk ................................................................................................... 116 23. Pengungkapan Profil GRI G3 PT Timah Tbk .................................... 117
DAFTAR GAMBAR
No. Halaman 1. Triple Bottom Line ............................................................................ 16 2. Bagan Kerangka Pemikiran ............................................................... 31 3. Kriteria Level Aplikasi (Application Level Criteria) .......................... 34 4. Pengungkapan Kinerja Perusahaan di Industri Pertambangan
Berdasarkan GRI G3 Guidelines ....................................................... 104 5. Komponen indikator kinerja PT Aneka Tambang Tbk ....................... 106 6. Komponen indikator kinerja PT Freeport Indonesia .......................... 107 7. Komponen indikator kinerja PT Internasional Nickel Indonesia Tbk .. 108 8. Komponen indikator kinerja PT Kaltim Prima Coal .......................... 108 9. Komponen indikator kinerja PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk 110 10. Komponen indikator kinerja PT Timah Tbk ...................................... 111 11. Grafik Tingkat Keluasan dan Kedalaman dari Sustainability
Reporting Tahun 2006 ...................................................................... 112
DAFTAR LAMPIRAN
No. Halaman 1. GRI G3 Guidelines ........................................................................ 122 2. Pengungkapan GRI Kriteria Level Aplikasi ................................... 130 3. Pengungkapan Komponen Kinerja Perusahaan berdasarkan GRI G3 Guidelines......................................................................... 135 4. Rekapitulasi Profil Sampel Perusahaan Go Public ......................... 138
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Umumnya perusahaan dalam bidang pertambangan lebih mendapatkan
perhatian dari masyarakat dibandingkan dengan perusahaan non tambang.
Perusahaan tambang merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha
eksplorasi alam sehingga diwajibkan untuk melakukan fungsi tanggung jawab
sosialnya terhadap dampak dari kegiatan eksplorasi yang telah dilakukan
khususnya bagi masyarakat sekitar dan lingkungan. Kegiatan yang dapat
dilakukan yaitu reklamasi alam, reboisasi, revegetasi, pengelolaan limbah
(baik limbah padat, cair bahkan limbah B3/Bahan Berbahaya dan Beracun),
tanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat dan karyawan, dan lain-lain.
Konflik dalam pelaksanaan otonomi daerah bidang energi dan sumber
daya mineral meliputi: (1) kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan
kabupaten/kota, (2) tumpang tindih lahan pertambangan dengan kegiatan
sektor kehutanan, royalti dan revenue sharing antara pusat dan daerah, (3)
permintaan daerah untuk bisa menerima secara langsung royalti dari
perusahaan pertambangan, (4) keterbatasan akses daerah atas data produksi
dan potensi energi dan sumber daya mineral, (5) peraturan perundang-
undangan yang ada belum memadai serta adanya peraturan yang saling
bertentangan dan tumpang tindih, (6) perizinan baru yang tumpang tindih
dengan perizinan sebelumnya, (7) kesulitan teknis untuk mengeluarkan
perizinan, khususnya Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batu Bara (PKP2B), dan (8) persoalan terkait dengan program
community development (Arif dalam Koran Tempo, 2008)
Pada prinsipnya konflik diatas berkembang karena kurangnya komunikasi
antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat setempat serta kurangnya
pemahaman dan konsistensi masing-masing pihak dalam melaksanakan hak
dan kewajibannya. Kondisi tersebut juga terkait dengan lemahnya potensi
sumber daya manusia di daerah di samping kurangnya sarana dan prasarana
(Arif dalam Koran Tempo, 2008).
Masalah-masalah yang terjadi di industri pertambangan seperti
penambangan liar, kurangnya komunikasi dengan pemerintah dan masyarakat,
konflik kepemilikan lahan dan lain-lain menimbulkan dampak bagi
masyarakat dan lingkungan sekitar. Masalah sosial global yang terjadi saat ini
adalah kemiskinan sebagai akibat dari ketidakseimbangan dalam bagi hasil
penerimaan dan pengelolaan sumber daya alam. Masalah lain yang juga perlu
diperhatikan oleh perusahaan yaitu masalah lingkungan hidup seperti bencana
alam dan global warming.
Dari semua masalah yang ditimbulkan perusahaan khususnya di industri
pertambangan ini menuntut perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan
bertanggung jawab dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan
sekitarnya. Dengan adanya tuntutan tersebut, kemudian meningkatnya
kesadaran dan kepekaan dari manajemen perusahaan maka lahirlah konsep
tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) dan
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertumbuhan dan
kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. Sehingga CSR
merupakan investasi masa depan perusahaan untuk menciptakan
pembangunan berkelanjutan (Sustainability Development).
Kontribusi perusahaan dalam pembangunan dan pengembangan Indonesia
tidak hanya ditentukan lewat kegiatan bisnis, tetapi juga pada seberapa besar
kontribusinya terhadap lingkungan sekitar. Perusahaan bisa mempengaruhi
percepatan Millenium Development Goals (MDGs) melalui aktivitas utama
(bisnis), investasi sosial dan filantropi, program CSR serta advokasi
kebijakan. (Erna Witoelar, Duta Besar MDGs dalam Warta Ekonomi, 2007).
Program CSR merupakan proses jangka panjang sehingga jika
dilaksanakan dengan baik, akan membantu mengurangi masalah sosial global
seperti kemiskinan di berbagai negara. Hal tersebut selaras dengan tujuan
MDGs pada KTT Millenium (Millenium Summit) bulan September tahun
2000.
Berdasarkan Tabel 1., perkembangan penduduk miskin di Indonesia
menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2008 meskipun terjadi
penurunan di tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, menjadi bagian dari
tugas perusahaan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi masalah
kemiskinan ini dengan berbagai bentuk implementasi dari CSR.
Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin (dalam juta jiwa)
Tahun Jumlah
2002 38.4
2003 37.3
2004 36.1
2005 35.1
2006 39.3
2007 37.17
2008 41.5
Sumber : BPS dalam Republika, 2008
Pada 3-14 Juni 1992, PBB menyelenggarakan konferensi khusus tentang
Masalah Lingkungan dan Pembangunan (United Nations Conference on
Environment and Development/UNCED) atau yang lebih dikenal dengan
KTT Bumi (Earth Summit) di Rio de Janeiro, Brazil. Hasil dari KTT tersebut
antara lain Agenda 21, yang merupakan rencana komprehensif mengenai
program pembangunan berkelanjutan ketika memasuki abad ke-21.
(Wibisono, 2007)
Jaminan nilai perusahaan akan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable)
tidak hanya dilihat dari faktor kondisi keuangannya saja (single bottom line),
namun perusahaan perlu memperhatikan dimensi terkait lainnya seperti
dimensi sosial dan lingkungan sekitar. Dengan kata lain, perusahaan harus
menerapkan konsep triple bottom line (profit, people dan planet) atau 3BL.
Hal tersebut sebagai akibat dari timbulnya resistensi dari masyarakat sekitar
diberbagai tempat dan waktu terhadap perusahaan yang dianggap tidak
memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.
Terdapat tiga stakeholder inti yang diharapkan mendukung penuh dalam
pembangunan berkelanjutan, diantaranya adalah perusahaan, pemerintah dan
masyarakat. Dalam implementasi kegiatan CSR, ketiga elemen tersebut harus
saling berinteraksi dan mendukung. Sehingga proses pengambilan keputusan,
menjalankan keputusan dan pertanggungjawaban dari implementasi CSR
dapat dilakukan bersama-sama.
Makin maraknya perusahaan-perusahaan mengimplementasikan CSR
dalam bentuk pengembangan masyarakat (Community Development) hal
tersebut dilakukan untuk mendekatkan perusahaan kepada masyarakat.
Kegiatan yang lazim dilakukan perusahaan adalah kegiatan filantropis (dalam
bentuk kegiatan amal) dan menyelenggarakan program pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat (Community Development). Bentuk implementasi
CSR bisa bermacam-macam mulai dari beasiswa, pemberian bantuan kepada
korban bencana alam hingga penghijauan.
CSR merupakan sendi pembangunan Good Corporate Governance (GCG)
dengan prisip transparansi serta akuntabilitas (Ahmad Hadibroto, Ketua
Ikatan Akuntansi Indonesia, 2004). Sesuai dengan prinsip akuntabilitas,
perusahaan perlu mengungkapkan berbagai aktivitas-aktivitas sosial sebagai
wujud kepedulian kepada masyarakat berupa laporan tanggung jawab sosial
yang membahas pencatatan setiap transaksi keuangan perusahaan yang
mempengaruhi lingkungan masyarakat.
Namun masih lemahnya implementasi Good Corporate Governance
(GCG) dari perusahaan menyebabkan perusahaan tidak dapat mencapai
tujuannya berupa profit yang maksimal, tidak mampu mengembangkan
perusahaan dalam persaingan bisnis serta tidak dapat memenuhi berbagai
kepentingan stakeholder. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain adalah
minimnya keterbukaan perusahaan berupa pelaporan kinerja keuangan,
kewajiban kredit dan pengelolaan perusahaan terutama bagi perusahaan yang
belum go public, kurangnya pemberdayaan komisaris sebagai organ
pengawasan terhadap aktivitas manajemen dan ketidakmampuan akuntan dan
auditor memberi kontribusi atas sistem pengawasan keuangan perusahaan.
(Sekretaris Kementerian BUMN, 2002)
Implementasi CSR belum tercapai dengan baik karena CSR merupakan
bagian dari prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu Responsibility
(pertanggungjawaban) dimana perusahaan dituntut untuk mematuhi peraturan
yang berlaku diantaranya masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan
keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan
bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. (Wibisono, 2007)
Menghadapi tren global dan retensi masyarakat, maka sudah saatnya setiap
perusahaan memandang serius pengaruh dimensi sosial, ekonomi dan
lingkungan dari setiap aktivitas bisnisnya, serta berusaha membuat laporan
setiap tahunnya, yaitu pelaporan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan
(Environmental and Social Reporting). Laporan bersifat non finansial yang
dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh perusahaan dalam melihat
dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan serta sebagai alat komunikasi
perusahaan dengan stakeholdernya.
Bermacam-macam standar pelaporan dan kerangka kerja telah dibentuk
untuk mengakomodasikan pengungkapan dari triple bottom line. Meliputi
AccountAbility’s AA1000 standard, Global Reporting Intiative’s (GRI)
Sustainability Reporting Guidelines dan Social Accountability International’s
SA8000 standard. Yang terbaru yaitu kerangka kerja G3 GRI pada tahun
2006. G3 GRI yang baru-baru ini disetujui oleh Indonesian National Center
for Sustainability Reporting (NCSR) untuk diadopsikan oleh perusahaan-
perusahaan di Indonesia. (Sihotang dan Margareth, 2008)
Saat ini banyak perusahaan yang telah mengeluarkan Sustainability
Reporting (laporan CSR) sendiri berdasarkan kerangka kerja G3 GRI dan
masih bersifat sukarela (voluntarily), dalam pelaporan CSR pun masing-
masing perusahaan menempuh cara yang beragam. Perusahaan berhak
memilih bentuk pelaporan yang sesuai dengan kebutuhan atau kompleksitas
organisasinya.
GRI merupakan organisasi internasional yang independen, yang mengukur
kemajuan pelaksanaan CSR berdasarkan triple bottom line (profit, people &
planet). Laporan CSR tak hanya sekadar memuat kegiatan sosial perusahaan
semata. Lebih dari itu, laporan CSR memiliki fungsi yang strategis, yaitu
menjadi tolok ukur keberlanjutan suatu perusahaan. Untuk itu, GRI
mengeluarkan standar pelaporan CSR perusahaan yang memuat indikator-
indikator kinerja perusahaan yang mencakup konsep triple bottom line.
Meskipun masih bersifat sukarela namun perusahaan berupaya membuat
Sustainability Reporting agar dapat diketahui oleh stakeholder sebagai
barometer menilai potensi keberlanjutan perusahaan dalam
mangimplementasikan CSR. Khususnya bagi perusahaan yang bergerak di
industri pertambangan, seperti PT Aneka Tambang Tbk, PT Freeport
Indonesia, PT Internasional Nickel Indonesia Tbk, PT Kaltim Prima Coal, PT
Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk. Karena hal tersebut
dapat meningkatkan kepercayaan baik bagi stakeholder internal perusahaan
maupun masyarakat sekitar yang akan membentuk keberlanjutan perusahaan
di masa yang akan datang.
1.2. Perumusan Masalah
Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui disahkannya UU Perseroan
Terbatas (UU PT) pasal 74 ayat 1 sampai dengan ayat 4 pada Jumat 20 Juli
2007. Dengan UU tersebut, maka perusahaan wajib melaksanakan tanggung
jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan. Meskipun UU PT tersebut
menimbulkan kontroversi dalam masyarakat namun hal ini mempengaruhi visi
dan misi perusahaan untuk mengeluarkan kebijakan CSR.
Kebijakan CSR yang telah dirumuskan mengandung berbagai bentuk
implementasi CSR dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan yang harus
dijalankan perusahaan.
Sebagai implikasi dari mengimplementasikan CSR, maka perusahaan
perlu melakukan evaluasi terhadap semua kegiatan yang telah dilakukan untuk
dituangkan dalam Sustainability Reporting.
Sebagai bentuk pengungkapan aspek triple bottom line yang telah
dilakukan oleh perusahaan, biasanya dibuat Sustainability Reporting yang
mencakup indikator-indikator kinerja perusahaan yaitu ekonomi, sosial dan
lingkungan. Sustainability Reporting tersebut bisa dilaporkan terpisah dari
laporan tahunan perusahaan maupun menjadi bagian dari laporan tahunan
perusahaan.
Namun tidak semua perusahaan di Indonesia, hanya 12 perusahaan yang
telah memiliki Sustainability Reporting tahun 2006 dan menginformasikannya
kepada stakeholder perusahaan (Darwin, 2008). Hal tersebut tergantung dari
komitmen manajemen masing-masing perusahaan. Untuk itu, perlu diketahui
hasil dari komitmen perusahaan tersebut khususnya perusahaan pada Industri
Pertambangan yang tertuang dalam Sustainability Reporting perusahaannya
dengan mengacu pada Global Reporting Intiative’s (GRI) G3 Sustainability
Reporting Guidelines.
Dari hal yang telah dikemukakan diatas maka, perumusan masalah dari
penelitian ini adalah :
1. Bagaimana pengungkapan indikator-indikator kinerja ekonomi, sosial
dan lingkungan perusahaan di Industri Pertambangan dalam
Sustainability Reporting periode tahun 2006 ?
2. Bagaimana tingkat keluasan dan kedalaman Sustainability Reporting
tersebut dengan pendekatan skoring ?
3. Termasuk dalam level apakah Sustainability Reporting masing-masing
perusahaan tersebut ?
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Mengetahui pengungkapan indikator-indikator kinerja ekonomi, sosial
dan lingkungan perusahaan dalam Sustainability Reporting periode
tahun 2006.
2. Mengetahui tingkat keluasan dan kedalaman Sustainability Reporting
tersebut dengan pendekatan skoring.
3. Mengetahui tingkat level dari Sustainability Reporting masing-masing
perusahaan.
1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Diharapkan dapat mampu memberikan acuan kepada perusahaan
untuk mengeluarkan Sustainability Reporting sebagai bahan
evaluasi dan komunikasi terhadap stakeholder.
2. Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang Corporate
Social Responsibility (CSR).
1.5. Batasan Penelitian
Batasan dari penelitian ini yaitu sampel perusahaan yang diambil dalam
penelitian ini merupakan perusahaan di industri pertambangan yang telah
memiliki Sustainability Reporting periode tahun 2006 yang baru dikeluarkan
pada tahun 2007.
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Corporate Social Responsibility (CSR)
CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab perusahaan kepada para
pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan
memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan
lingkungan (triple bottom line) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan
berkelanjutan. (Wibisono, 2007)
Menurut The World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), dalam publikasinya Making Good Business Sense mendefinisikan
CSR sebagai komitmen dunia untuk terus menerus bertindak secara etis,
beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi,
bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya
sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara
lebih luas. (Wibisono, 2007)
Bank Dunia memandang CSR sebagai “ the commitment of business to
contribute to sustainable economic development working with employees and
their representatives, the local community and society at large to improve
quality of life, in ways that are both good for business and good for
development.”. Versi Uni Eropa, yaitu “CSR is a concept whereby companies
integrate social and environmental concerns in their business operations and
in their interaction with their stakeholders on voluntary basis.” (Wibisono,
2007)
Menurut Kotler dan Lee dalam Mulyadi. D (2007), tanggung jawab sosial
adalah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan
penerapan praktek bisnis yang baik dan sumbangsih sumberdaya yang dimiliki
perusahaan.
Sedangkan menurut Robbins dan Coulter dalam Asih. M (2007), tanggung
jawab sosial perusahaan adalah kewajiban perusahaan bisnis yang dituntut
oleh hukum dan pertimbangan ekonomi, untuk mengejar berbagai sasaran
jangka panjang yang baik bagi masyarakat.
Menurut Syam (2007), Pandangan lain tentang CSR yang lebih
komprehensif, dikemukakan oleh Prince of Wales International Business
Forum yang di Indonesia dipromosikan oleh Indonesia Business Links. CSR
menyangkut lima pilar yaitu :
1. Building Human, adalah menyangkut kemampuan perusahaan untuk
memiliki dukungan sumber daya manusia yang andal (internal) dan
masyarakat (ekternal). Perusahaan dituntut untuk melakukan
pemberdayaan, biasanya melalui community development.
2. Strengthening Economies, adalah memberdayakan ekonomi
komunitas.
3. Assesing Social Cohesion, maksudnya perusahaan menjaga
keharmonisan dengan masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan
konflik.
4. Encouraging Good Governance, artinya perusahaan dijalankan dalam
tata kelola yang baik.
5. Protecting The Environment, artinya perusahaan harus menjaga
kelestarian lingkungan.
Kotler dan Lee dalam Mulyadi. D (2007), mengidentifikasi enam pilihan
program bagi perusahaan untuk melakukan inisiatif dan aktivitas yang
berkaitan dengan berbagai masalah sosial sebagai wujud komitmen dari
tanggung jawab sosial perusahaan. Keenam inisiatif sosial yang bisa
diputuskan oleh perusahaan adalah :
1. Cause Promotions, dalam bentuk memberikan kontribusi dana atau
penggalangan dana untuk meningkatkan kesadaran akan masalah-
masalah sosial tertentu, seperti misalnya bahaya narkotika.
2. Cause-related Marketing, yaitu bentuk kontribusi perusahaan dengan
menyisihkan sepersekian persen dari pendapatan sebagai donasi bagi
masalah sosial tertentu, untuk periode tertentu atau produk tertentu.
3. Corporate Social Marketing, dengan membantu pengembangan
maupun implementasi dari kampanye dengan fokus untuk mengubah
perilaku tertentu yang mempunyai pengaruh negatif, seperti misalnya,
kebiasaan berlalu lintas yang tidak beradab.
4. Corporate Philantrophy, berupa inisiatif perusahaan dengan
memberikan kontribusi langsung kepada suatu aktivitas amal, lebih
sering dalam bentuk donasi atau sumbangan tunai.
5. Community Volunteering, yang memberikan bantuan dan mendorong
karyawan serta mitra bisnisnya untuk secara sukarela terlibat dan
membantu masyarakat setempat.
6. Social Responsible Business Practices, yang berupa inisiatif dimana
perusahaan mengadopsi dan melakukan praktik bisnis tertentu serta
investasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas komunitas dan
melindungi lingkungan.
2.2. Tahap-Tahap Penerapan CSR
Menurut Wibisono (2007) perusahaan yang telah berhasil dalam
menerapkan CSR menggunakan tahapan sebagai berikut :
1. Tahap Perencanaan
Perencanaan terdiri atas tiga langkah utama yaitu Awareness
Building, CSR Assessement dan CSR Manual Building.
Awareness Building merupakan langkah awal untuk membangun
kesadaran mengenai arti penting CSR dan komitmen manajemen. Upaya
ini dapat dilakukan antara lain melalui seminar, lokakarya, diskusi
kelompok dan lain-lain.
CSR Assessement merupakan upaya untuk memetakan kondisi
perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan
prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun
struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif.
Langkah selanjutnya adalah membangun CSR Manual. Hasil
penilaian merupakan dasar penyusunan manual atau pedoman
implementasi CSR. Upaya yang mesti dilakukan antara lain melalui
benchmarking, menggali dari referensi atau bagi perusahaan yang
menginginkan langkah praktis, penyusunan manual ini dapat dilakukan
dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan.
Manual ini merupakan inti dari perencanaan karena memberikan
petunjuk pelaksanaan CSR bagi komponen perusahaan. Penyusunan
manual CSR dinuat sebagai acuan, pedoman dan panduan dalam
pengelolaan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan
oleh perusahaan. Pedoman ini diharapkan mampu memberikan kejelasan
dan keseragaman pola pikir dan pola tindak seluruh elemen perusahaan
guna tercapainya program yang terpadu, efektif dan efesien.
2. Tahap Implementasi
Perencanaan sebaik apapun tidak akan berarti dan tidak akan
berdampak apapun bila tidak diimplementasikan dengan baik. Akibatnya
tujuan CSR secara keseluruhan tidak akan tercapai, masyarakat tidak
merasakan manfaat yang optimal. Padahal, anggaran yang telah
dikeluarkan tidak kecil. Oleh karena itu, perlu disusun strategi untuk
menjalankan rencana yang telah dirancang.
Tahap implementasi terdiri atas tiga langkah utama yakni
sosialisasi, pelaksanaan dan internalisasi. Sosialisasi diperlukan untuk
memperkenalkan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi CSR
khususnya mengenai pedoman penerapan CSR. Tujuan utama sosialisasi
ini adalah program CSR mendapat dukungan penuh dari seluruh
komponen perusahaan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan
lancar.
Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada dasarnya harus sejalan
dengan pedoman CSR yang ada, berdasar pada roadmap yang telah
disusun. Sedangkan internalisasi adalah tahap jangka panjang.
Internalisasi mencakup upaya-upaya memperkenalkan CSR di dalam
seluruh proses bisnis perusahaan misalnya melalui sistem manajemen
kinerja, prosedur pengadaaan, proses produksi, pemasaran dan proses
bisnis lainnya.Sehingga penerapan CSR menjadi strategi perusahaan
bukan lagi sebagai upaya untuk compliance tapi sudah beyond
compliance.
3. Tahap Evaluasi
Setelah program CSR diimplementasikan, langkah berikutnya
adalah evaluasi program. Tahap evaluasi adalah tahap yang diperlukan
secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana
efektifitas penerapan CSR. Evaluasi dilakukan untuk pengambilan
keputusan. Misalnya keputusan untuk menghentikan, melanjutkan atau
memperbaiki dan mengembangkan aspek-aspek tertentu dari program
yang telah diimplementasikan.
Evaluasi juga bisa dilakukan dengan meminta pihak independen
untuk melakukan audit implementasi atas praktik CSR yang telah
dilakukan. Langkah ini tidak terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan
dan prosedur operasi standar tetapi juga mencakup pengendalian risiko
perusahaan. Evaluasi dalam bentuk assessement audit atau scoring juga
dapat dilakukan secara mandatori.
4. Tahap Pelaporan
Pelaporan diperlukan dalam rangka membangun sistem informasi
baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan
keterbukaan informasi material yang relevan mengenai perusahaan. Jadi
selain berfungsi untuk keperluan shareholder juga untuk stakeholder
lainnya yang memerlukan.
2.3. CSR dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT)
Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) pasal 74 ayat 1 sampai
dengan ayat 4 yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada
Jumat 20 Juli 2007 menyatakan bahwa :
§ Pasal 74 ayat 1 menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan
kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya
alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan CSR.
§ Pasal 74 ayat 2 berbunyi, tanggung jawab sosial dan lingkungan itu
merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan
sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan
memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
§ Pasal 74 ayat 3 menggariskan bahwa perseroan yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagimana pasal 1 dikenai sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
§ Pasal 74 ayat 4 menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung
jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.
Bagi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia,
pengungkapan kegiatan sosial seperti CSR telah diatur dalam Peraturan
Bapepam No.KEP-13/BL/2006 tanggal 7 Desember 2006 sebagai pengganti
Peraturan Bapepam No.KEP-38/PM/1996. Peraturan itu diupayakan
memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja manajemen kepada publik.
Serta diharapkan dapat membuat manajemen mengungkapkan informasi lain
di luar yang telah diwajibkan. Kondisi tersebut bisa terjadi selama perusahaan
akan memperoleh manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikorbankan.
Kompas dalam Asih. M (2007), menyatakan bahwa UU PT Pasal 74 Ayat
1 sampai 4 memiliki multitafsir dan berpotensi tumpang tindih dengan aturan
pada tingkat bawahnya. Misalnya, peraturan tentang lingkungan hidup
mengharuskan limbah dari kegiatan produksi dikelola oleh perusahaan sesuai
standar yang dimasukkan pemerintah, belum jelas apakah masuk dalam
bentuk CSR yang dimasukkan dalam UU PT atau ada bentuk lain. Multitafsir
CSR dalam UU PT ini terjadi karena dalam UU PT ini tidak mendefinisikan
CSR secara jelas, belum ada kesamaan persepsi mengenai CSR dikalangan
pelaku usaha, pemerintah dan DPR. Apalagi pengaturan CSR dalam UU PT
disahkan oleh DPR tanpa proses partisipatif pelaku usaha. Untuk itu
pemerintah dan pelaku usaha perlu mengupayakan komunikasi lebih baik
untuk menjembatani kesenjangan persepsi tentang CSR.
Ketentuan lebih lanjut mengenai CSR ini juga akan diatur dalam Peraturan
Pemerintah (PP), pengusaha di Indonesia mengaharapkan PP yang mengatur
CSR tidak membuat aturan yang menetapkan besarnya biaya yang harus
dikeluarkan perseroan untuk membiayai pelaksanaan CSR, karena hal tersebut
sama saja dengan pajak tambahan. Selain itu, pengusaha di Indonesia juga
mengharapkan dengan ditetapkannya CSR dalam UU PT yang lebih lanjut
akan diatur dalam PP, tidak akan merugikan iklim investasi Indonesia.
Kewajiban untuk melaksanakan CSR dalam UU PT sebaiknya diimbangai
insentif berupa pengurangan pajak karena tanpa insentif suatu perusahaan bisa
menempuh berbagai car agar kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.
Sebaliknya jika ada insentif sebgai imbalan, CSR akan dilaksanakan dengan
baik dan benar (Kompas dalam Asih. M, 2007).
2.4. Konsep Triple Bottom Line
Istilah Triple Bottom Line dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun
1997 melalui bukunya “Cannibals with Forks, the Triple Bottom line of
Twentieth Century Business”. Elkington mengembangkan konsep triple
bottom line dalam istilah economic prosperity, environmental quality dan
social justice. Elkington memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin
berkelanjutan harus memperhatikan “3P”. Selain mengejar profit, perusahaan
juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan
masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian
lingkungan (planet) dapat terlihat pada gambar 1.
Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi berpijak pada single bottom
line, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi finansialnya saja,
namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya.
1. Profit (Keuntungan)
Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari
setiap kegiatan usaha. Tidak heran apabila fokus utama dari seluruh
kegiatan dalam perusahaan adalah mengejar profit atau mendongkrak
harga saham setinggi-tingginya, baik secara langsung ataupun tidak
langsung. Inilah bentuk tanggung jawab ekonomi yang paling esensial
terhadap pemegang saham.
Profit sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan
yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan.
Sedangkan aktivitas yang dapat ditempuh antara lain dengan
meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga
perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan
nilai tambah semaksimal mungkin.
Peningkatan produktivitas bisa diperoleh dengan memperbaiki
manajemen kerja melalui penyederhanaan proses, mengurangi aktivitas
yang tidak efisien, menghemat waktu proses dan pelayanan. Termasuk
juga menggunakan material sehemat mungkin dan biaya serendah
mungkin.
Hubungan ini kemudian diilustrasikan dalam bentuk segi tiga sebagai berikut :
Gambar 1. Triple Bottom Line (Wibisono, 2007)
2. People ( Masyarakat Pemangku Kepentingan)
Masyarakat merupakan stakeholder penting bagi perusahaan,
karena dukungan mereka sangat diperlukan bagi keberadaan,
kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan. Sehingga menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dengan perusahaan. Untuk itu jika ingin
tetap bertahan dan diterima, perusahaan perlu berkomitmen untuk
berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat
sekitar. Selain itu juga perlu disadari bahwa operasi perusahaan berpotensi
memberikan dampak kepada masyarakat.
3. Planet (Lingkungan)
Unsur ketiga yang mesti diperhatikan juga adalah lingkungan.
Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan
manusia. Semua kegiatan yang manusia lakukan berhubungan dengan
lingkungan. Lingkungan dapat menjadi teman atau musuh manusia
tergantung bagaimana memperlakukannya.
Hubungan manusia dengan lingkungan adalah hubungan sebab
akibat, dimana jika manusia merawat lingkungan, maka lingkungan pun
akan memberikan manfaat kepada manusia. Sebaliknya, jka lingkungan
dirusak, maka akan mendapat akibatnya.
Namun sebagian besar dari manusia masih kurang peduli dengan
lingkungan sekitar. Hal ini antara lain disebabkan karena tidak ada
keuntungan langsung di dalamnya. Keuntungan merupakan inti dari dunia
bisnis, namun banyak pelaku industri yang haya mementingkan bagaimana
menghasilkan laba sebesar-besarnya tanpa melakukan upaya pelestarian
lingkungan.
Kurangnya kepedulian terhadap lingkungan berakibat dengan
timbulnya bermacam penyakit, bencana lingkungan atau kerusakan alam
lainnya. Mendongkrak laba dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
memang penting namun tidak kalah pentingnya juga memperhatikan
kelestarian lingkungan. Untuk itu perlu penerapan konsep Triple Bottom
Line atau 3BL, yakni profit, people dan planet.
2.5. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainability Development)
2.5.1. Pengertian Keberlanjutan
Keberlanjutan perusahaan adalah suatu pendekatan bisnis yang
menciptakan nilai pemegang saham secara jangka panjang dengan
menggunakan peluang-peluang yang ada dan mengelola risiko yang
diukur dari segi ekonomi, lingkungan dan pembangunan sosial.
Pemimpin perusahaan berkelanjutan meningkatkan nilai jangka
panjang pemegang saham dengan cara menyusun strategi dan
manajemen mereka untuk mengusahakan dengan terus menerus pasar
potensial bagi keberlanjutan produk dan jasa sedangkan dalam waktu
yang sama dengan sukses mengurangi dan menghindari biaya dan
risiko berkelanjutan. (www.sustainability-indexes.com, 2006).
2.5.2. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan
Hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) di Rio de
Janeiro, Brazil, 1992 telah menyepakati perubahan sebuah paradigma
pembangunan yang selama ini dilaksanakan. Dari sebuah paradigma
yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi (economic growth)
menjadi pembangunan berkelanjutan (sustainability development).
Menurut Budimanta, dkk (2004), Pembangunan berkelanjutan
adalah suatu gagasan paradigma yang berupaya untuk dapat memenuhi
kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa
depan untuk memenuhi kebutuhannya.
Salah satu sasaran utama dari pembangunan berkelanjutan adalah
upayanya dalam meningkatkan taraf hidup manusia sehingga
kemiskinan dapat ditekan sedemikian rupa. Kemiskinan memang
merupakan masalah utama yang dihadapi oleh dunia. Kemiskinan tidak
hanya akan mengurangi akses masyarakat untuk mendapatkan sumber-
sumber penghidupannya namun juga akan meningkatkan kerawanan
sosial karena akan selalu memunculkan rasa ketidakpuasan dan
kecurigaan antar pihak. Kemiskinan disini tidak hanya berbicara pada
dimensi kesempatan ekonomi semata tetapi juga kemampuan untuk
mengelola diri sendiri dan pemberdayaannya.
Salah satu usulan utama yang berkembang adalah untuk dapat
mempunyai kemampuan berkembang, dengan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi sebagai usaha untuk melepaskan diri dari
keterbatasan kesempatan ekonomi dan juga tidak melupakan azas-azas
keberlanjutan lainnya seperti sosial dan lingkungan.
Kemudian hasil ini dimatangkan dalam pertemuan Yohanesburg
tahun 2002 dengan mengacu pada keberlanjutan dalam sektor manusia,
sosial, lingkungan dan ekonomi.
Menurut Lonergan dalam Yakin (1997) untuk menjamin
terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan/
berkelanjutan, ada 3 dimensi penting yang harus dipertimbangkan
yaitu:
1. Dimensi ekonomi, yang menghubungkan antara pengaruh-
pengaruh unsur makroekonomi dan mikroekonomi pada
lingkungan dan bagaimana sumberdaya alam diperlakukan dalam
analisa ekonomi.
2. Dimensi politik, yang mencakup proses politik yang menentukan
penampilan dan sosok pembangunan, pertumbuhan pendidikan dan
degradasi lingkungan pada semua negara. Dimensi ini juga
termasuk peranannya sebagai agen masyarakat dan struktur sosial
dan pengaruhnya terhadap lingkungan.
3. Dimensi sosial dan budaya, yang mengkaitkan antara tradisi atau
sejarah, dominasi ilmu pengetahuan barat serta pola pemikiran dan
tradisi agama.
Ketiga dimensi ini berinteraksi satu sama lain untuk mendorong
terciptanya pembangunan berkelanjutan (sustainability development).
2.5.3. Konsep Dasar Pembangunan Berkelanjutan
Dalam konsep dasar pembangunan berkelanjutan ada 2 aspek penting
yang menjadi perhatian utama yaitu lingkungan (environment) dan
pembangunan (development). Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan
berarti pembangunan yang baik dari sudut pandang lingkungan.
Berwawasan lingkungan berarti adanya keharmonisan dalam hubungan
manusia dan alamnya. Pada sisi lain, pembangunan merupakan proses
perubahan yang terus menerus yang ditandakan oleh kegiatan pertumbuhan
ekonomi dan industrialisasi sebagai modal untuk memenuhi kesejahteraan
masyarakat. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, kedua aspek ini
harus berjalan secara harmonis dan terpadu serta memperoleh perhatian
yang sama dalam kebijaksanaan pembangunan.(Yakin, 1997)
Konsep dasar pembangunan berkelanjutan berawal dari gagasan bahwa
sumber daya itu terbatas (langka) dalam memenuhi kebutuhan manusia
(human needs) yang cenderung tidak terbatas, sehingga perlu dilestarikan
dan dipelihara supaya bisa dimanfaatkan baik untuk generasi kini dan yang
akan datang (Yakin, 1997).
2.5.4. Komponen Pembangunan Berkelanjutan
Untuk memahami konsep keberlanjutan (sustainability) harus dijelaskan
empat komponen yang merupakan bagian dari keberlanjutan itu sendiri,
yaitu : manusia (human), sosial (social), lingkungan (environment) dan
ekonomi (economic).
2.5.4.1. Keberlanjutan di Bidang Manusia (Human Sustainability)
Yaitu adanya pemeliharaan terhadap modal manusia (human
capital) secara individual, yang terdiri dari kesehatan, pendidikan,
keterampilan, pengetahuan, kepemimpinan dan akses terhadap jasa
modal manusia. Maksudnya adalah suatu kualitas kemampuan
individu baik dari segi fisik maupun non fisik untuk mampu
berkreasi dan mampu menanggapi segala perubahan-perubahan
yang terjadi di lingkungan.
Kemampuan ini menjadi dasar dalam keberlanjutan bagi diri
individu itu sendiri dalam menata pola kehidupan yang sesuai
dengan pranata sosial yang mendukungnya. Dapat terlihat bahwa
human sustainability merupakan modal yang pokok dalam
melaksanakan kegiatan selanjutnya bagi manusia. Dan tentunya
tidak akan terlepas dari pola kehidupan budaya yang melingkupi
manusia itu sendiri tanpa harus merubah secara total
kebudayaannya, akan tetapi munculnya upaya elastisitas dalam
memahami kebudayaan dan pola hidup lain.
Pola kehidupan yang kecukupan (subsisten) diusahakan untuk
berubah menjadi pola hidup berkelanjutan dengan menggunakan
modal yang sudah diperoleh. Dasar kehidupan keberlanjutan
adalah diawali dari kehidupan masa sekarang yang tidak
meninggalkan permasalahan bagi kehidupan generasi selanjutnya.
2.5.4.2. Keberlanjutan di Bidang Sosial (Social Sustainability)
Yaitu adanya modal sosial, biaya untuk kebersamaan dan fasilitas
kerjasama. Hal ini dapat dicapai melalui partisipasi secara sistematis
dan kekuatan masyarakat sipil termasuk didalamnya pemerintah,
kerjasama antar komuniti, hubungan antar kelompok dalam
masyarakat, pertukaran, toleransi, etika, pertemanan dan kejujuran.
Yang tercermin pada aturan-aturan, hukum dan disiplin menuju ke
arah kebersamaan. Menghindari marginalisasi komuniti atau
menghindari perusakan kebudayaan.
Keberlanjutan di bidang sosial ini pada dasarnya merupakan
keberlanjutan dari bertahannya pranata sosial dalam mengantisipasi
perubahan-perubahan yang terjadi. Artinya ada suatu kemampuan
pranata sosial dalam menanggapi dan mengolah perubahan-
perubahan yang terjadi di masyarakat atau komuniti, suatu daya
adaptif yang dimiliki oleh pranata sosial yang ada.
2.5.4.3. Keberlanjutan di Bidang Lingkungan (Environmental
Sustainability)
Diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dan
kepedulian sosial. Manusia harus belajar untuk tinggal dan hidup
dalam keterbatasan lingkungan hidup. Dalam keberlanjutan
lingkungan hidup, modal alam harus dipelihara untuk menjamin
kebutuhan yang dapat dipenuhi bagi generasi masa depan.
Adanya kemampuan dari manusia, baik secara individu maupun
sosial budaya untuk dapat mengantisipasi serta menanggulangi
masalah-masalah yang berkenaan dengan lingkungan hidupnya.
Kemampuan-kemapuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif
manusia sebagai makhluk sosial untuk bertindak dengan bijaksana
terhadap perubahan yang terjadi dan dapat mengatasinya.
2.5.4.4. Keberlanjutan di Bidang Ekonomi (Economic Sustainability)
Diartikan sebagai penggunaan modal secara efisien dan
menjamin produktivitas investasi dan pertumbuhan seluruh sektor.
2.5.5. Prinsip-Prinsip Keberlanjutan
Dow Jones Sustainability Indexes mengembangkan prinsip-prinsip
sebagaimana yang tercantum pada Tabel 2.
2.5.6. Pentingnya Pembangunan Keberlanjutan
Keberlanjutan merupakan suatu program sebagai dampak dari usaha-
usaha yang telah dilakukan berdasarkan konsep kemitraan dan rekanan
dari masing-masing stakeholder. Terdapat lima elemen sebagai alasan dari
pentingnya keberlanjutan dalam perusahaan energi dan suber daya
mineral, yaitu adanya ketersediaan dana, misi lingkungan, tanggung jawab
sosial, terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, perusahaan dan
pemerintah) dan mempunyai nilai keuntungan.
Tabel 2. Prinsip-prinsip Keberlanjutan
No Prinsip-Prinsip Keberlanjutan Komponen 1. Teknologi Kreasi, produksi dan pengiriman barang
dan jasa yang didasarkan pada organisasi dan teknologi inovatif yang memanfaatkan sumber-sumber daya alam, finansial dan sosial secara efektif, efesien dan ekonomis dalam jangka panjang.
2. Tata Pamong Keberlanjutan perusahaan didasarkan pada standar tertinggi tat pamong termasuk tanggung jawab manajemen, kapasitas organisasional, kultur korporat dan hubungan dengan stakeholder.
3. Pemegang saham Tuntutan pemegang saham hendaknya sesuai dengan kebutuhan timbal balik (return) finansial, pertumbuhan ekonomi berjangka panjang, peningkatan produktivitas berjangka panjang, menjamin daya kompetitif global dan memberi sumbangan pada kapital intelektual.
4. Industri Perusahaan - perusahaan yang berkelanjutan hendaknya mengarahkan industrinya untuk beralih pada keberlanjutan dengan menunjukkan komitmennya dan mempublikasikan kinerjanya yang unggul.
5. Masyarakat Perusahaan - perusahaan yang berkelanjutan hendaknya mendorong kesejahteraan sosial yang abadi melalui respons yang cepat dan tepat, peningkatan demografis, arus migrasi, pergeseran pola-pola kultural dan kebutuhan pada pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan berkelanjutan.
Sumber : Wibisono, 2007
2.5.7. Manfaat Pembangunan Keberlanjutan
Manfaat yang dapat diambil dari keberlanjutan (sustainability) adalah
mengurangi biaya, menambah pendapatan/keuntungan, mengurangi risiko,
membentuk reputasi, membangun modal sosial (kualitas sumber daya
manusia) dan meningkatkan akses ke pasar.
Kesemuanya dapat dicapai melalui pelaksanaan perbaikan lingkungan,
keterikatan dengan masyarakat, meningkatkan manajemen sumber daya
manusia dan keterikatan dengan kebijakan perusahaan.
Manfaat yang diperoleh dari pembangunan berkelanjutan di bidang
energi dan sumber daya mineral yaitu :
• Dapat membantu pencapaian, termasuk di dalamnya penghematan biaya,
biaya operasional (seperti tenaga kerja, kesehatan, material dan
asuransi), biaya finansial, biaya transaksi dan biaya penutupan
perusahaan.
• Berdasarkan pada penghematan biaya dapat diperoleh solusi yang
inovatif dan proses produksi yang bersih.
• Manfaat terbesar yaitu pada kemampuan keseimbangan, pengaruh
praktek pada regulasi, kemampuan pasar dan akses pada etika pemberi
sumbangan.
• Berdasarkan konsep partisipasi dan keberlanjutan tersebut maka
indikator-indikator keberhasilan program community development dapat
dilihat dari dua sisi yaitu dalam konteks internal (sisi korporat) dan
eksternal (sisi pemerintah dan masyarakat)
Dari sisi internal, indikator keberhasilan tersebut dapat diukur antara lain
melalui :
• Kebijakan perusahaan tentang community development
• Institusionalisasi kebijakan dalam organisasi
• Program community development dan alokasi biaya
• Kinerja atau output yang dihasilkan program
Dari sisi eksternal, indikator keberhasilan tersebut antara lain adalah :
• Tingkat partisipasi program, mulai dari rencana implementasi hingga
monitoring dan evaluasi
• Tingkat kemandirian masyarakat
• Keberlanjutan (sustainability) dari program
2.6. Pelaporan Program CSR
Pembuatan laporan CSR oleh perusahaan sebagai bahan evaluasi, juga
bisa menjadi alat komunikasi dengan shareholder dan stakeholdernya.
Secara historis, pelaporan CSR perusahaan berkembang seperti
dijelaskan pada Tabel 3.
Tabel 3. Tipe Pelaporan dan Waktu Awal Publikasi Tipe Pelaporan Waktu
Financial Accounting & Reporting Sejak 1850-an Financial Aspects of corporate
Governance Sejak Awal 1990-an
Environmental Reporting Sejak Awal 1990-an Social Accounting & Reporting Sejak Awal 1990-an
Sustainable Reporting (Reporting on Environmental, Social and Wider
Economic Impact)
Sejak 2000
Sumber : Wibisono, 2007 Secara umum, perusahaan memiliki alasan yang berbeda dalam
pembuatan laporan tersebut. Diantaranya adalah :
• Values driven approach (sifatnya demonstrative)
• Regulation driven (bersifat comply, keinginan untuk memenuhi standar)
• Business case/reputation driven (bersifat proteksi/membangun reputasi)
• Stakeholder/trust driven (membangun kepercayaan)
• Competition peer driven (keinginan untuk tampil beda)
Perusahaan juga bebas menentukan bentuk atau format pelaporan yang
dibuatnya. Karena memang belum ada standar baku yang diberlakukan.
Misalnya, perusahaan dapat membuat laporan sebagai bagian tersendiri
dalam annual report. Tidak perlu berlebihan yang terpenting adalah
kecukupan informasi tentang apa yang telah dilakukan perusahaan atas
tanggung jawab sosialnya. Bentuk laporan dapat bersifat kualitatif,
kuantitatif atau gabungan antara keduanya.
Pada umumnya format laporan mengandung unsur-unsur antara lain :
1. CEO Statement
2. Profil Perusahaan
3. Ruang Lingkup
4. Dampak
5. Tata Kelola
6. Kebijakan-kebijakan
7. Sistem Manajemen dan Prosedur
8. Hubungan dengan stakeholder
9. Kinerja dan pemenuhan terhadap standar
10. Target dan pencapaiannya
11. Penghargaan-penghargaan / External Assurance
Khusus untuk praktik dan pelaporan CSR sejumlah institusi di Eropa
sudah cukup lama mengeluarkan pedomannya. Misalnya, The Accounting
Standards Steering Committee of the Institute of Chartered Accountant di
Inggris pada tahun 1975 mengeluarkan pedoman bagi perusahaan untuk
membuat pelaporan yang berisi informasi tentang aktivitas sosial dan
lingkungannya.
Tahun 1990-an pelaporan CSR mulai populer setelah stakeholder
menuntut agar perusahaan tidak hanya membuat laporan yang berpijak pada
single bottom line, namun juga mencakup kinerja sosial dan lingkungan.
Sehingga muncul beragam cara dari perusahaan dalam membuat laporannya
dengan tujuan yang berbeda pula, baik untuk kepentingan internal dan
eksternal.
Wibisono, 2007, Saat ini sejumlah institusi telah berinisiatif
menciptakan sistem pelaporan (guideliness) yang bisa berlaku universal
untuk semua perusahaan. Beberapa diantaranya adalah :
1. Global Compact yang dirintis PBB
2. Global Reporting Initiative guideliness on Sustainability Reporting
3. The Equator Principles based on the International Finance
Corporation’s environmental and social screening process
4. IBRD&IDA Safeguard policies
5. The Aarhus Convention, UN Economic Commision for Europe
6. Publish what You Pay, Global Witness, UK
2.7. Global Reporting Initiative (GRI) G3 Sustainability Reporting
Guideliness (Panduan Laporan Keberlanjutan GRI G3)
Guideliness yang paling banyak dijadikan bahan rujukan dalam CSR
Reporting (Pelaporan CSR) saat ini adalah Global Reporting Initiative
(GRI) G3 Framework. GRI yang berdiri tahun 1997 merupakan sebuah
inisiatif bersama antara koalisi LSM di Amerika Serikat, Coalition for
Environmentally Responsible Economies (CERES) dengan United Nation
Environment Programme (UNEP). (Wibisono, 2007)
Tahun 2000, untuk pertama kalinya GRI mempublikasikan guideline-
nya diikuti publikasi untuk expanded version pada bulan Agustus 2002. Saat
ini tidak kurang dari 460 perusahaan dari 45 negara mengadopsi total atau
sebagian dari GRI untuk digunakan sebagai sustainability report guideline
pada perusahaannya.
GRI membuat sustainability report guideline yang memberi petunjuk
pembuatan laporan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan
lingkungan.
Kerangka kerja GRI telah diperbaiki secara kontinu dan pada tahun
2006, The Third Generation (G3) dari kerangka kerja keberlanjutan GRI
telah diperkenalkan di Amsterdam, Belanda.
GRI G3 Guideliness mencakup indikator kinerja ekonomi, sosial dan
lingkungan yang terdiri dari 79 komponen.
1. Indikator Kinerja Ekonomi (EC)
Terdiri atas 9 Komponen, meliputi :
• Kinerja Ekonomi
• Aspek Keberadaan Pasar
• Dampak Ekonomi Tidak Langsung
2. Indikator Kinerja Sosial
Terdiri atas 40 Komponen, meliputi :
• Aspek Tenaga Kerja dan Praktik Kerja yang Layak (LA)
Mencakup Tenaga Kerja, Hubungan Manajemen, Keselamatan dan
Kesehatan Kerja, Pendidikan dan Pelatihan, Keberagaman dan
Kesempatan yang Sama serta Indikator Tambahan.
• Aspek Hak Asasi Manusia (HR)
Mencakup Praktek Investasi dan Pengadaan (Strategi dan Manajemen),
Anti Diskriminasi, Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama,
Pekerja Anak, Tenaga Kerja Wajib dan Terpaksa, Praktik Kedisiplinan
serta Hak Masyarakat Adat.
• Aspek Masyarakat (SO)
Mencakup Masyarakat (komunitas), Penyuapan dan Korupsi,
Kebijakan Publik, Perilaku Anti Persaingan, dan Kepatuhan.
• Aspek Tanggung Jawab Produk (PR)
Mencakup Keselamatan dan Kesehatan Konsumen, Pelabelan Produk
dan Jasa, Komunikasi Pemasaran dan Privasi Konsumen.
3. Indikator Kinerja Lingkungan (EN)
Terdiri atas 30 Komponen, meliputi :
• Bahan/Material
• Energi
• Air
• Keanekaragaman Hayati
• Emisi, Efluen dan Limbah
• Produk dan Jasa
• Kepatuhan
• Transportasi
• Aspek Keseluruhan
2.8. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu
Mulyadi. D (2007), menganalisis kebijakan perusahaan terhadap konsep
tanggung jawab sosial perusahaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif
yang menunjukkan bahwa konsep kebijakan yang dibuat PT Telkom telah
mengarahakan tindakannya untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan
dalam menetapkan kebijakan tanggung jawab sosial serta mengkaji kebutuhan
sosial yang perlu ditanggapi perusahaan. Pelaksanaan program tanggung
jawab sosial perusahaan Telkom belum memberikan akses yang lebih luas
kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya, sehingga program
tanggung jawab sosial PT Telkom masih dikategorikan sebatas ”karitas” yang
bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan sesaat dan masih bersifat jangka
pendek. Sehingga program tanggung jawab sosial PT Telkom masih berada
pada lingkup Community Service.
Asih. M (2007), menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
pengembalian kredit pengusaha kecil pada program kemitraan yang dilakukan
oleh PT Telkom Divre II Jakarta. Peneliti menggunakan analisis deskriptif
untuk mengetahui karakteristik pengusaha dan usaha yang menjadi mitra
binaan PT Telkom dengan pengembalian kredit yaitu dengan metode Tabulasi
Silang (Cross Tabulation). Sedangkan analisis statistik dilakukan untuk
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian kredit
pengusaha kecil, analisis ini dilakukan dengan menggunakan model Binary
(Probit). Hasil penelitian diperoleh faktor-faktor yang berpengaruh nyata
dalam pengembalian kredit pad Program Kemitraan CSR PT Telkom Divre II
Jakarta adalah jumlah pinjaman, tingkat suku bunga, penghasilan bersih,
dummy bencana (force major) dan dummy penghasilan lain di luar usaha.
Sihotang. P dan Poppy Margareth (2008), menganalisis pengungkapan
Sustainability Reporting dengan mengambil 30 sampel (6 industri) dari 50
perusahaan dengan modal terbesar di Indonesia yang listing di Bursa Efek
Jakarta. Serta untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan seperti
industri, usia, struktur kepemilikan dan pemodalan saham dari pengungkapan
Sustainability Reporting dan pengungkapan komponen CSR selama periode
2003-2005. Penelitian tersebut menggunakan metode Content Analysis dengan
bentuk naratif, moneter, non-moneter dan grafik/tabel. Hasil penelitian
tersebut menunjukkan bahwa beberapa perusahaan di Indonesia sudah
memiliki Sustainability Reporting independen meskipun dapat ditemukan pula
pada Annual Report. Pengungkapan komponen CSR terbesar untuk tahun
2005 terdapat pada PT Aneka Tambang Tbk sedangkan terkecil terdapat pada
Matahari Putra Prima Tbk. Untuk semua komponen terdapat 21 dari 79
komponen (26.58%) yang tidak diungkapkan oleh masing-masing perusahaan
dengan bentuk naratif. Indikator yang mendominasi yaitu indikator ekonomi
dan masyarakat. Untuk semua sektor kecuali Barang Konsumsi, Perdagangan,
Jasa dan Investasi menunjukkan pola peningkatan. Sedangkan untuk sektor
keuangan tidak memiliki pengungkapan indikator lingkungan. Pengungkapan
utama dari 5 indikator kinerja diperingkatkan dari indikator ekonomi,
masyarakat kemudian indikator tenaga kerja.
Chapman R. and M. J.Milne (2003), menganalisis laporan triple bottom
line Tahun 2002 di New Zealand dengan sampel 30 perusahaan yang menjadi
anggota New Zealand Business Council for Sustainable Development
(NZBCSD). Alat yang digunakan berdasarkan pada UNEP/Sustainability yaitu
UNEP/Sustainability Report Scoring Criteria yang membandingkan dengan
50 item yang terdiri dari 5 bagian yaitu (1) Kebijakan dan Sistem Manajemen,
(2) Persediaan Input/Output, (3) Keuangan, (4) Hubungan Stakeholder dan
Kerjasama serta (5) Pembangunan Berkelanjutan. Sebanyak 48 dari 50 item
tersebut diberikan skor dengan skala 0-4 sedangkan 2 item lainnya berskala 0
atau 1. Skala tertinggi berarti bahwa informasi laporannya disajikan lebih
lengkap dan komprehensif. Skor 0 : ”Tidak melaporkan”, Skor 1: Sedikit
detail, Skor 2 : Detail dan jujur (meliputi keterbukaan dan komitmen dari
perusahaan), Skor3 : Komitmen dan kemajuan terhadap pembangunan
berkelanjutan dalam inti bisnis, dan Skor 4: Komitmen dan kemajuan terhadap
konsep triple bottom line dari pembangunan berkelanjutan dalam inti bisnis
ditambah usaha untuk mengungguli persaingan dan praktik terbaik di sektor
lain. Sebagian besar pelaporan dari sampel perusahaan dikategorikan sebagai
Bottom Crawler, Ultra Narrow dan Not So Hot yang mengindikasikan bahwa
sifat laporan masih dalam proses embrionik. Dua perusahaan (WaterCare
Services dan Landcare Research) termasuk dalam kategori New Benchmarks
yaitu level tertinggi mengidentifikasikan bahwa laporan tersebut dapat
menjadi contoh yang baik bagi perusahaan lain dan telah mendapatkan
penghargaan. Secara keseluruhan, meskipun jumlah perusahaan yang telah
memiliki triple bottom line reporting di New Zealand meningkat, namun
umumnya standar laporannya masih tertinggal jauh. Penelitian tersebut
menunjukkan hanya dua perusahaan yang berada pada posisi tertinggi dan
sebagian besar pengungkapan dihubungkan pada Kebijakan dan Sistem
Manajemen. Sedangkan karyawan dan masyarakat lokal adalah stakeholder
yang frekuensinya lebih banyak dilaporkan dalam laporan perusahaan.
III. METODE PENELITIAN
3.1. Kerangka Pemikiran
Perusahaan memiliki visi dan misi yang berkomitmen untuk mengeluarkan
kebijakan mengimplementasikan CSR sesuai dengan UU PT Pasal 74 Ayat 1
sampai 4 tahun 2007 dimana perusahaan wajib melaksanakan kegiatan CSR
sebagai bentuk memberikan timbal balik positif kepada masyarakat sekitar.
Bentuk implementasi CSR bermacam-macam seperti pemberian sumbangan,
beasiswa kepada siswa berprestasi, pembangunan infrastruktur, penciptaan
lapangan kerja hingga penghijauan.
Setelah implementasi CSR dilakukan, tahap evaluasi diperlukan untuk
mengukur sejauh mana efektifitas penerapan CSR. Evaluasi juga dilakukan
untuk pengambilan keputusan. Apakah perlu dilanjutkan atau dihentikan
kegiatan CSR yang telah dilakukan tersebut.
Oleh karena itu perlu dibuat Sustainability Reporting (Pelaporan CSR)
yang mencakup indikator kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan dengan
mengacu pada GRI G3 Guidelines untuk mengukur kinerja perusahaan.
Hasil pengukuran Sustainability Reporting perusahaan menggunakan GRI
G3 Guidelines dapat diketahui komponen dari masing-masing indikator yang
akan diberikan skor kemudian dikualifikasikan dalam tingkatan level.
Kinerja perusahaan yang baik akan memberikan nilai bagi para
stakeholder dalam hal ini yaitu pemerintah dan masyarakat sekitar.
Selanjutnya akan mendukung sustainabilitas (keberlanjutan) perusahaan
dalam jangka panjang. Penjelasan ini dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran
Keterangan : : Berhubungan : Mempengaruhi
Kebijakan CSR UU PT
Pasal 74 Ayat 1 sampai 4
GRI G3 Guidelines Evaluasi CSR
Implementasi CSR
Indikator Kinerja Ekonomi
Indikator Kinerja Sosial
Indikator Kinerja
Lingkungan
Kinerja Perusahaan
Nilai bagi Para Stakeholder
Sustainability Reporting
Visi dan Misi Perusahaan
Sustainabilitas Perusahaan
Komponen Indikator Kinerja
Total Skor
Tingkat Level
3.2. Metode Penelitian
3.2.1. Pengumpulan Data
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2008 sampai
dengan Mei 2008. Lokasi pengumpulan dan pengolahan data diperoleh
dari publikasi instansi yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
bersifat kuantitatif dan kualitatif dalam periode tahun 2006. Data yang
digunakan adalah laporan keberlanjutan (Sustainability Reporting)
tahun 2006 dari 6 sampel perusahaan di industri Pertambangan.
Sebagai penunjang digunakan data yang relevan dengan penelitian
yang diperoleh dari literatur/buku, jurnal, laporan penelitian, koran dan
publikasi elektronik.
3.2.2. Pengolahan dan Analisis Data
Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel,
untuk menghitung total skoring indikator-indikator kinerja ekonomi,
sosial dan lingkungan. Dan membuat grafik sebagai ringkasannya.
Sedangkan untuk mengetahui pengungkapan kinerja ekonomi, sosial
dan lingkungan, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Agar
dapat diperoleh gambaran secara rinci baik kualitatif maupun
kuantitatif mengenai pengungkapan Sustainability Reporting masing-
masing perusahaan.
Untuk mengukur pengungkapan Sustainability Reporting
perusahaan yaitu dengan mengacu GRI G3 (Third Generation)
Guideliness yang baru dikeluarkan pada tahun 2006 dapat dilihat pada
Lampiran 1.
Selanjutnya dilakukan analisis pengungkapan laporan tersebut
untuk diketahui skor dari komponen masing-masing indikator dalam
bentuk :
1. Naratif (Penjabaran) : dengan nilai skor sebesar 1.
2. Grafik/Tabel : dengan nilai skor sebesar 2.
3. Non-moneter (Hal yang tidak berhubungan dengan keuangan,
seperti hari, orang, kg, meter, hektar) : dengan nilai skor sebesar 3.
4. Moneter (Hal yang berhubungan dengan keuangan): dengan nilai
skor sebesar 4.
Teknik skor tersebut digunakan agar terdapat kelengkapan dan
informasi yang komprehensif dalam Sustainability Reporting. Bentuk
Moneter dengan skor tertinggi dimaksudkan karena lebih mudah untuk
membandingkan dengan bentuk yang lain (fleksibel).
Dari skor tersebut dikelompokkan dalam kategori menurut
Chapman and Milne (2003), yaitu dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 4. Pengelompokkan Kategori berdasarkan Skor Kategori Skor
Over the Horizon
Trailblazers
New Benchmarks
State-of-the-Art
Pressing Hard
Not So Hot
Ultra Narrow
Bottom Crawler
141-194
121-140
101-120
81-100
61-80
41-60
21-40
0-20
Sumber: Chapman and Milne, 2003
Sedangkan untuk mengetahui level Sustainability Reporting
masing-masing perusahaan yaitu dengan menggunakan Kriteria Level
Aplikasi (Application Level Criteria) dari GRI Application Level yang
dapat dilihat pada Gambar 3 dan pengungkapannya pada Lampiran 2.
Level Aplikasi Laporan C C+ B B+ A A+
Gambar 3. Kriteria Level Aplikasi GRI ( GRI Application Level Criteria, 2006)
Standar Pengungkapan
34
Laporan Keberlanjutan setiap perusahaan dikualifikasikan pada level C
, C+,
B, B
+, A atau A
+ yang harus mengandung m
asing-masing kriteria yang
dipresentasikan pada Gam
bar 3.
V. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Perusahaan
4.1.1. PT Aneka Tambang Tbk
PT Aneka Tambang Tbk (Antam) adalah perusahaan milik
pemerintah yang bergerak dalam bidang pertambangan logam dan
mineral lainnya yang telah menemukan, menggali, memproses,
menyempurnakan dan memasarkan ke seluruh dunia sejak tahun
1968. Antam menjual nikel ke Jepang dan China serta memproses
nikel menjadi ferronikel untuk dijual ke perusahaan-perusahaan
stainless steel di Eropa dan Asia Timur. Antam juga menjual emas
dan produk-produknya, silver hingga perhiasan di Indonesia dan luar
negeri. Bauksit Antam merupakan bahan mentah untuk aluminium
yang dijual ke Jepang dan China.
Antam merupakan perusahaan terdiversifikasi dalam aset, budaya
dan jangka panjang. Meskipun mempertahankannya dalam integrasi
vertikal, Antam tidak diunggulkan menjadi perusahaan memproses
logam. Kekuatan perusahaan terletak pada rendahnya biaya operasi
meskipun harga ferronikel tinggi karena mahalnya bahan bakar dan
besarnya biaya penyimpanan.
Kepemilikan Antam oleh publik sebesar 5% sedangkan saham
mayoritas dimiliki oleh institusi luar negeri. Ketika listing di Bursa
Efek Jakarta dan Australian Stock Exchange, Antam dikenal dengan
level tertinggi secara relatif dari transparansi dan tata kelolanya.
Antam juga memiliki hubungan baik dengan karyawannya dan
menjaga kepuasan serta kesetiaan konsumen.
4.1.2. PT Freeport Indonesia
Sejarah PT Freeport Indonesia (PTFI) bermula saat seorang
manajer eksplorasi Freeport Minerals Company; Forbes Wilson,
melakukan ekspedisi pada tahun 1960 ke Papua setelah membaca
sebuah laporan tentang ditemukannya Ertsberg atau Gunung Bijih;
sebuah cadangan mineral, oleh seorang geolog Belanda, Jean Jacques
Dozy, pada tahun 1936.
Setelah ditandatanganinya Kontrak Karya pertama dengan
Pemerintah Indonesia bulan April 1967, PTFI memulai kegiatan
eksplorasi di Ertsberg pada Desember 1967. Konstruksi skala besar
dimulai bulan Mei 1970, dilanjutkan dengan ekspor perdana
konsentrat tembaga pada bulan Desember 1972.
Setelah para geolog menemukan cadangan kelas dunia Grasberg
pada tahun 1988, operasi PTFI menjadi salah satu proyek tambang
tembaga/emas terbesar di dunia. Di akhir tahun 1991, Kontrak Karya
kedua ditandatangani dan PTFI diberikan hak oleh Pemerintah
Indonesia untuk meneruskan operasinya selama 30 tahun.
Dalam tahun 2005, PTFI telah menghasilkan dan menjual
konsentrat yang mengandung 1,7 miliar pon tembaga dan 3,4 juta
ons emas. PTFI merupakan salah satu pembayar pajak terbesar bagi
negara. Sejak tahun 1992 sampai dengan 2005, manfaat langsung
dari operasi perusahaan terhadap Indonesia dalam bentuk dividen,
royalti dan pajak mencapai sekitar 3,9 miliar dolar AS. Selain itu,
PTFI juga telah memberikan manfaat tidak langsung dalam bentuk
upah, gaji dan tunjangan, reinvestasi dalam negeri, pembelian barang
dan jasa, serta pembangunan daerah dan donasi.
PTFI merupakan salah satu pembayar pajak terbesar bagi negara.
Sejak tahun 1992 sampai dengan 2005, manfaat langsung dari
operasi perusahaan terhadap Indonesia dalam bentuk dividen, royalti
dan pajak mencapai sekitar 3,9 miliar dolar AS. Selain itu, PTFI juga
telah memberikan manfaat tidak langsung dalam bentuk upah, gaji
dan tunjangan, reinvestasi dalam negeri, pembelian barang dan jasa,
serta pembangunan daerah dan donasi.
4.1.3. PT Internasional Nickel Indonesia Tbk
PT Internasional Nickel Indonesia Tbk (Inco) merupakan
produsen nikel terkemuka di dunia. Nikel adalah logam serba guna
yang berperan penting meningkatkan taraf hidup dan mendorong
pertumbuhan ekonomi. Selama lebih dari tiga dasawarsa sejak
penandatanganan kontrak karya dengan pemerintah Indonesia pada
tahun 1968, perusahaan telah menyediakan lapangan kerja dan
pelatihan, mewujudkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat
sekitar, menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham dan
memberikan sumbangsih positif terhadap ekonomi Indonesia.
PT Inco menghasilkan nikel dalam matte, yaitu produk setengah
jadi yang diolah dari bajih laterit di fasilitas pertambangan dan
pengolahan terpadu dekat Sorowako, Sulawesi. Seluruh produksi PT
Inco dijual dalam mata uang dolar AS berdasarkan kontrak-kontrak
jangka panjang. Daya saing PT Inco mencakup cadangan badan bijih
yang berlimpah, tenaga kerja terampil dan terlatih, pembangkit listrik
tenaga air berbiaya rendah dan pasar yang terjamin untuk produknya.
Visi PT Inco adalah tumbuh berkembang bersama masyarakat
yang mandiri untuk mendukung kegiatan operasi PT Inco melalui
pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Misi PT Inco
adalah memfasilitasi transformasi sosial dalam meningkatkan
hubungan timbal balik yang saling menguntungkan melalui asistensi
teknis, tukar informasi dan diskusi publik, peningkatan kapasitas
serta penerapan hasil-hasil penelitian secara berkelanjutan.
4.1.4. PT Kaltim Prima Coal
Kaltim Prima Coal (KPC) merupakan perusahaan tambang batu
bara yang terletak di Kabupaten Kutai Timur. Lokasi kantor pusat
KPC yaitu PT Kaltim Prima Coal, Mine Site Building, Sengatta,
kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Sejak awal beroperasi
pada tahun 1992, KPC merupakan perusahaan modal asing (PMA)
yang dimiliki oleh Beyond Petroleum (BP) dan Rio Tinto dengan
pembagian saham masing-masing 50%. Berdasarkan Akta No.9
tanggal 6 Agustus 2003 dan Bukti Pelaporan dari Menteri
Kehakiman No. C-UM 02 01.12927 tertanggal 11 Agustus 2003,
saham KPC yang dimiliki oleh BP dan Rio Tinto telah dialihkan
kepada Kalimantan Coal Ltd dan Sangatta Holding Ltd. Selanjutnya
tanggal 18 Oktober 2005, sesuai dengan akta notaries No.3 tanggal
18 Oktober 2005, Bumi Resources telah mengakuisisi saham
Kalimantan Coal Ltd dan Sangatta Holding Ltd sebesar 95% dan 5%
oleh Kutai Timur Energi.
Berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B),
Pemerintah memberikan izin kepada KPC untuk melaksanakan
eksplorasi, produksi dan memasarkan batu bara dari wilayah
perjanjian sampai dengan tahun 2021. Wilayah perjanjian PKP2B ini
mencakup daerah seluas 90.938 ha di Kabupaten Kutai Timur,
Propinsi Kalimantan Timur.
4.1.5. PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk
PT Tambang Batu Bara Bukit Asam, Tbk didirikan pada 2 Maret
1981 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 1980 dengan
akte notaris No.5 tanggal 6 Maret 1984 dan No.51 tanggal 29 Mei
1985 dari notaris yang sama.
Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan energi berbasis
batubara yang berdaya saing dan memberikan nilai optimal bagi
stakeholders. Misi perusahaan adalah memproduksi dan memasarkan
batubara dan produk derivatifnya dengan cara terbaik, biaya dan
harga yang kompetitif serta berkembang harmonis bersama
lingkungan.
4.1.6. PT Timah, Tbk
PT Timah (Persero) Tbk menentukan struktur korporat; strategi
pemasaran; membuat anggaran dan pengadaan modal; mengelola
keuangan korporat dan perusahaan anak; merumuskan nilai, norma,
dan sikap dasar korporat; menentukan pengembangan usaha, baik
akuisisi maupun aliansi, yang perlu dilakukan oleh perusahaan anak.
Visi PT Timah adalah menjadi perusahaan pertambangan kelas dunia
dan pemimpin pasar timah global. Misinya sebagai berikut : (1)
Mengoptimalkan nilai perusahaan, kontribusi kepada pemegang
saham dan tanggungjawab sosial. (2) Membangun SDM yang
berkompeten dan memiliki nilai-nilai positif, integritas, kreativitas
serta bermartabat. (3) Memperluas produk-produk yang bernilai
tambah. (4) Mengembangkan usaha baru berbasis kompetensi. (5)
Mewujudkan harmonisasi dan komunikasi yang lebih baik kepada
semua pihak.
PT Timah (Persero) Tbk mewarisi sejarah panjang usaha
pertambangan timah di Indonesia yang sudah berlangsung lebih dari
200 tahun. Sumber daya mineral timah di Indonesia ditemukan
tersebar di daratan dan perairan sekitar pulau-pulau Bangka,
Belitung, Singkep, Karimun dan Kundur. Di masa kolonial,
pertambangan timah di Bangka dikelola oleh badan usaha
pemerintah kolonial "Banka Tin Winning Bedrijf" (BTW). Di
Belitung dan Singkep dilakukan oleh perusahaan swasta Belanda,
masing-masing Gemeeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij
Biliton (GMB) dan NV Singkep Tin Exploitatie Maatschappij (NV
SITEM).
Setelah kemerdekaan R.I., ketiga perusahaan Belanda tersebut
dinasionalisasikan antara tahun 1953-1958 menjadi tiga Perusahaan
Negara yang terpisah. Pada tahun 1961 dibentuk Badan Pimpinan
Umum Perusahaan Tambang-tambang Timah Negara (BPU PN
Tambang Timah) untuk mengkoordinasikan ketiga perusahaan
negara tersebut, pada tahun 1968, ketiga perusahaan negara dan BPU
tersebut digabung menjadi satu perusahaan yaitu Perusahaan Negara
(PN) Tambang Timah. Dengan diberlakukannya Undang-undang No.
9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1969, pada
tahun 1976 status PN Tambang Timah dan Proyek Peleburan Timah
Mentok diubah menjadi bentuk Perusahaan Perseroan (Persero) yang
seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan
namanya diubah menjadi PT Tambang Timah (Persero).
Krisis industri timah dunia akibat hancurnya the International Tin
Council (ITC) sejak tahun 1985 memicu perusahaan untuk
melakukan perubahan mendasar untuk mempertahankan
kelangsungan hidupnya. Restrukturisasi perusahaan yang dilakukan
dalam kurun 1991-1995, yang meliputi program-program
reorganisasi, relokasi Kantor Pusat ke Pangkalpinang, rekonstruksi
peralatan pokok dan penunjang produksi, serta penglepasan aset dan
fungsi yang tidak berkaitan dengan usaha pokok perusahaan.
Restrukturisasi perusahaan berhasil memulihkan kesehatan dan
daya saing perusahaan, menjadikan PT Timah (Persero) Tbk layak
untuk diprivatisasikan sebagian. PT Timah (Persero) Tbk melakukan
penawaran umum perdana di pasar modal Indonesia dan
internasional, dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta,
Bursa Efek Surabaya, dan the London Stock Exchange pada tanggal
19 Oktober 1995. Sejak itu, 35% saham perusahaan dimiliki oleh
masyarakat dalam dan luar negeri, dan 65% sahamnya masih dimiliki
oleh Negara Republik Indonesia.
Untuk memfasilitasi strategi pertumbuhan melalui diversifikasi
usaha, pada tahun 1998 PT Timah (Persero) Tbk melakukan
reorganisasi kelompok usaha dengan memisahkan operasi
perusahaan ke dalam 3 (tiga) anak perusahaan, yang secara praktis
menempatkan PT Timah (Persero) Tbk menjadi induk perusahaan
(holding company) dan memperluas cakupan usahanya ke bidang
pertambangan, industri, keteknikan, dan perdagangan.
Saat ini PT Timah (Persero) Tbk dikenal sebagai perusahaan
penghasil logam timah terbesar di dunia dan sedang dalam proses
mengembangkan usahanya di luar penambangan timah dengan tetap
berpijak pada kompetensi yang dimiliki dan dikembangkan.
4.2. Pengungkapan Sustainability Reporting Tahun 2006 Perusahaan di
Industri Pertambangan berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI)
G3 Guideliness
4.2.1. Pengungkapan Sustainability Reporting PT Aneka Tambang Tbk
Tahun 2006 merupakan tahun kedua PT Aneka Tambang Tbk
mengeluarkan laporan keberlanjutan yang mencakup kinerja di bidang
ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. PT Aneka Tambang Tbk
menempatkan konsep keberlanjutan perusahaan sebagai inti dari
filosofi perusahaan. Antam mulai menerapkan berbagai program sosial
dan pengembangan masyarakat sejak tahun 1992. Laporan ini berisi 60
halaman yang mencakup pemaparan mengenai kinerja ekonomi, sosial
dan lingkungan perusahaan. Berdasarkan komponen-komponen yang
terdapat dalam kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan sesuai dengan
GRI G3 Guidelines, Laporan Keberlanjutan PT Aneka Tambang Tbk
tahun 2006 mencakup 38 komponen yaitu 4 komponen kinerja
Ekonomi (EC), 10 komponen kinerja Lingkungan (EN), 11 komponen
kinerja Tenaga Kerja (LA), 8 komponen kinerja Hak Asasi Manusia
(HR), 3 komponen kinerja Masyarakat (SO) dan 2 komponen kinerja
Tanggungjawab Produk (PR). Berikut deskripsi pengungkapan
Sustainability Reporting Antam seperti dijelaskan pada Tabel 5.
Tabel 5. Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Tahun 2006 PT Aneka
Tambang Tbk
1. Indikator Kinerja Ekonomi Kinerja dan Upaya Antam
Kinerja Ekonomi
EC1 Nilai Ekonomi yang dihasilkan
dan didistribusikan secara
langsung, termasuk pendapatan,
biaya operasi, kompensasi
kepada karyawan, donasi dan
investasi ke masyarakat, laba
ditahan serta pembayaran ke
penyedia modal dan
pemerintah.
Laba bersih Antam naik 84% menjadi Rp
1,553 triliun dengan pendapatan sebesar
Rp 5,629 triliun.
Pada tahun 2006, Antam membayarkan
royalti sebesar Rp 128,2 miliar.
EC3 Cakupan rencana dan
kewajiban benefit
Program pengembangan masyarakat
Antam memiliki anggaran Rp 34 miliar di
tahun 2006 dengan kegiatan yang terbagi
dalam :
1. Aktivitas Community Development
2. Program Bina Lingkungan
3. Program Kemitraan
Sistem remunerasi Antam melebihi dari
apa yang ditentukan oleh pemerintah.
Sebagai tambahan, Antam juga
memberikan hal-hal lain di luar ketentuan
pemerintah seperti tunjangan perumahan,
tunjangan hari raya, santunan kematian,
bonus, tunjangan kinerja tahunan dan
tunjangan lainnya.
EC4 Bantuan keuangan finansial
signifikan yang diperoleh dari
pemerintah
Meski pemerintah memiliki saham
mayoritas Antam, Antam tidak menerima
special previlige maupun bantuan
keuangan finansial yang signifikan.
Dampak Ekonomi Tidak Langsung
EC9 Memahami dan
mendeskripsikan dampak
ekonomi tidak langsung yang
signifikan, termasuk seberapa
jauh dampak dihasilkan
Mengembangkan analisis yang mendalam
sebagai langkah awal untuk memahami
tantangan yang terkait dengan
stakeholders. Antam berupaya untuk
menganalisa dampak yang ditimbulkan
pada stakeholders secara bertanggung
jawab.
2. Indikator Kinerja di Bidang
Lingkungan
Kinerja dan Upaya Antam
Material
EN2 Persentase material yang
digunakan yang berasal dari
bahan daur ulang
• Limbah laboratorium : 875 liter,
ditangani dan digunakan kembali
• Limbah oli bekas dan Lumpur minyak
bekas dari bengkel dan pembangkit
listrik : 471.122 liter, digunakan
kembali dan dibakar
• Lumpur minyak bekas dari gudang dan
bengkel : 27.202 liter, digunakan
kembali
Energi
EN6 Inisiatif untuk menyediakan
produk dan jasa yang
menggunakan energi yang
efisien atau sumber daya
Antam melakukan penanaman tanaman
Jarak, guna mengkaji potensi produksi bio
diesel di Indonesia. Pada tahun 2006,
Antam menanam tanaman Jarak di lahan
Lanjutan Tabel 5.
terbarukan, serta pengurangan
kebutuhan penggunaan energi
sebagai dampak dari inisiatif ini
seluas 6 hektare di Pomalaa dan 4 hektar
di Gebe. Pada tahun 2007, Antam
menargetkan luas penanaman lahan
tanaman Jarak sebesar 15 hektar.
Keanekaragaman Hayati
EN11 Lokasi dan luas lahan yang
dimiliki, disewakan, dikelola,
atau berdekatan dengan area
yang dilindungi dan area
dengan nilai keanekaragaman
hayati yang tinggi di luar area
yang dilindungi
Lokasi : Pongkor, Jawa Barat
Berlokasi di Kawasan Taman Nasional
Gunung Halimun
EN12 Deskripsi dampak signifikan
yang ditimbulkan oleh aktivitas,
produk dan jasa pada
keanekaragaman hayati yang
ada di wilayah yang dilindungi
serta area dengan nilai
keanekaragaman hayati di luar
wilayah yang dilindungi
Keanekaragaman hayati merujuk pada
jumlah dan jenis organisme hidup,
termasuk keberagaman genetis,
keberagaman spesies dan keberagaman
ekologi. Mempertahankan keberagaman
ini merupakan hal yang kompleks yang
harus dipikirkan dampak yang
ditimbulkan selama kegiatan
penambangan. Terlebih, Indonesia
terkenal kaya akan keanekaragaman
hayati.
Antam memahami dan menerima
tanggung jawab yang timbul sehubungan
dengan dampak yang ditimbulkan baik
langsung maupun tidak langsung terhadap
keanekaragaman hayati. Hal inilah yang
menjadikan masalah keanekaragaman
hayati tercantum dalam Kebijakan
Lingkungan.
Antam saat ini tengah merencanakan
sistem manajemen yang memiliki
pendekatan sistemik terhadap
keanekaragaman hayati.
Lanjutan Tabel 5.
EN13 Habitat yang dilindungi atau
dikembalikan kembali
Taman Nasional Gunung Halimun
EN14 Strategi, aktivitas saat ini dan
rencana masa depan untuk
mengelola dampak terhadap
keanekaragaman hayati
Untuk membantu upaya Antam dalam
rehabilitasi lahan dan preservasi flora dan
fauna, Antam bekerja sama dengan
organisasi eksternal seperti institusi
pendidikan, Badan Penelitian dan
Pengembangan Kehutanan, LSM dan
stakeholders lain. Antam percaya bahwa
kerja sama ini akan dapat menguntungkan
upaya reklamasi dan preservasi terkait
dengan konservasi keanekaragaman
hayati.
EN15 Jumlah spesies IUCN Red List
dan spesies yang masuk dalam
daftar konservasi nasional
dengan habitat di wilayah yang
terkena dampak operasi,
berdasarkan risiko kepunahan
Jumlah spesies IUNC Red List -Flora : 6,
Fauna : 9
Jumlah spesies dalam daftar konservasi
nasional - Flora : 306, Fauna 201
Emisi, Efluen dan Limbah
EN18 Inisiatif untuk mengurangi emisi
gas rumah kaca dan pengurangan
yang berhasil dilakukan
Perhatian emisi udara Antam termasuk
NO2, SO2, partikel dan metal.
EN24 Berat dari limbah yang
ditransportasikan, diimpor,
diekspor atau diolah yang
diklasifikasikan berbahaya
berdasarkan Basel Convetion
Annex I, II, III dan VIII, dan
persentase limbah yang
dikapalkan secara internasional
• Limbah medis : 1.031 kg, dibakar
• Limbah laboratorium : 875 liter,
ditangani dan digunakan kembali
• Lumpur minyak bekas dari
bengkel/pabrik : 27.202 liter, digunakan
kembali
• Pelumas/Tac Gear : dari bengkel/pabrik
: 7200 liter, dibakar dan dikirim ke
PPLI
• Bahan kimia kadaluarsa dari pabrik :
Lanjutan Tabel 5.
400 liter, dikirim ke PPLI
Bahan tercemar minyak dan bahan
kimia dari bengkel dan pabrik : 9.394
kg, dibakar
• Minyak bekas dan lumpur minyak dari
bengkel dan tangki BBM : 471.122
liter, digunakan kembali dan dibakar
• Abu dari pembakaran : 60752 kg,
dikirim ke PPLI
Keseluruhan
EN30 Jumlah biaya untuk lingkungan
dan investasi berdasarkan jenis
kegiatan
Semenjak tahun 2002 sampai 2006, biaya
pengelolaan lingkungan naik dari Rp 13,4
miliar sampai Rp 40,3 miliar.
3. Indikator Praktik Tenaga Kerja dan
Kinerja Pekerja yang Layak
Kinerja dan Upaya Antam
Ketenagakerjaan
LA1 Komposisi jumlah tenaga kerja
berdasarkan tipe pekerjaan dan
lokasi
Jumlah tenaga kerja Antam di tahun 2006
sebesar 2.958 orang yang tersebar di :
• Kantor Pusat Jakarta : 331 orang
• Emas dan Pemurnian : 769 orang
• Bauksit dan Pasir Besi : 228 orang
• Nikel dan Pemurnian : 1.630 orang
LA2 Penciptaan lapangan kerja neto
dan rata-rata turnover
berdasarkan unit
Jumlah tenaga kerja yang baru direkrut di
tahun 2006 adalah 146 orang untuk
keseluruhan Antam. Antam juga
melakukan pensiun dini bagi sekitar 900
karyawannya.
Hubungan Manajemen dengan Tenaga Kerja
LA3 Persentase karyawan yang
diwakili oleh serikat pekerja
independen
Dari total karyawan 2.958 orang, 94%
merupakan anggota dua serikat pekerja
yang ada di Antam yakni Perpantam dan
SPSI, sementara sisa 6% merupakan
manajemen senior dan karyawan yang
Lanjutan Tabel 5.
tidak bergabung dalam serikat pekerja.
LA4 Kebijakan dan prosedur terkait
informasi, konsultasi dan
negosiasi dengan karyawan
terkait dengan perubahan
pekerjaan
Kebijakan SDM Antam secara jelas
mencantumkan bahwa setiap karyawan
mendapatkan penghargaan penuh
berdasarkan kebijakan perusahaan dan
setiap perubahan yang dilakukan akan
diinformasikan kepada setiap karyawan.
Praktiknya, terhadap lembaga bipartit
yang terdiri dari masing-masing 9 orang
perwakilan manajemen dan karyawan.
Lembaga ini mengadakan pertemuan
triwulan secara rutin untuk membahas
setiap kebijakan serta isu yang muncul.
Dalam lembaga ini, pandangan karyawan
selalu dihormati dan didengar.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
LA5 Praktik, pencatatan dan notifikasi
kecelakaan kerja serta kesehatan
sesuai Kode ILO Code of
Practice
Antam secara rigrid mengikuti regulasi
Keselamatan dan Kesehatan Kerja di
Lingkungan Pekerjaan untuk sektor
pertambangan dan dalam pelaporannya
Antam mengikuti prosedur standar
pemerintah SMK3 yang mengadopsi ILO
OSH Guidelines.
LA6 Persentase dari total angkatan
kerja yang direpresentasikan
dalam manajemen formal-serikat
kesehatan pekerja dan
keselamatan yang membantu
memonitor dan memberikan
saran dalam program kesehatan
dan keselamatan
Bab V mengenai Keselamatan dan
Kesehatan Kerja merupakan perjanjian
resmi antara serikat pekerja dan
manajemen yang merupakan regulasi
tentang lingkungan kerja yang sehat dan
aman. Karyawan Antam memiliki hak
untuk menolak instruksi pekerjaan jika
mereka merasa bahwa keselamatan kerja
yang ada tidak memadai.
LA7 Tingkat dan jumlah kecelakaan,
jumlah hari hilang, dan tingkat
absensi, termasuk subkontraktor
Pada tahun 2006, terjadi 18 kecelakaan
ringan, 12 kecelakaan berat, 1 kecelakaan
fatal. Waktu hilang sebesar 10.228 hari,
Lanjutan Tabel 5.
dan tingkat keparahan 880,79.
Pelatihan dan Pendidikan
LA9 Rata-rata jam pelatihan per tahun
per karyawan
Target pelatihan rata-rata adalah 12 hari
pelatihan per orang per tahun, namun di
tahun 2006 jumlah hari pelatihan sudah
mencapai 13,5 hari per orang per tahun.
Keberagaman dan Kesempatan yang Sama
LA10 Deskripsi kebijakan kesempatan
yang sama dan sistem
pengawasannya
Kebijakan SDM Antam memastikan
bahwa semua aktivitas SDM harus
berdasarkan perlakuan dan kesempatan
yang sama. Standar Etika Antam juga
menyatakan bahwa rekrutmen, seleksi,
penempatan, pelatihan, kompensasi dan
promosi harus dilakukan tanpa ada
diskriminasi. Antam memiliki mekanisme
untuk menangani keluhan yang mucul
sebagaimana tercantum dalam Kebijakan
SDM serta Perjanjian Kerja Bersama (Bab
XII mengenai Keluhan).
LA11 Deskripsi program untuk
mendukung kontinuitas
pekerjaan serta mengelola career
endings
Kompetensi yang tinggi merupakan salah
satu ketentuan dalam kebijakan SDM
Antam. Selain itu, kebijakan SDM juga
menentukan pengembangan kompetensi
pegawai. Menjelang masa pensiun,
seluruh karyawan diberikan kesempatan
untuk mengikuti pelatihan tambahan
menurut pilihan mereka (pada umumnya
berupa pelatihan kewirausahaan). Hal ini
dilakukan untuk menunjang aktivitas
sosial dan ekonomi para karyawan selepas
bekerja di Antam.
Indikator Tambahan
LA13 Komposisi Manajemen Senior
dan organ tata kelola perusahaan
termasuk rasio pria dan
Tata kelola perusahaan di Antam terdiri
lima anggota Direksi. Selain itu, terdapat
pula lima Komite yang membantu tugas
Lanjutan Tabel 5.
perempuan Komisaris yakni Komite GCG, Komite
Nominasi, Remunerasi dan
Pengembangan SDM, Komite Audit,
Komite Manajemen Risiko dan Komite
Lingkungan dan Pasca Tambang.
4. Indikator Kinerja Hak Asasi Kinerja dan Upaya Antam
Strategi dan Manajemen
HR1 Persentase dan total jumlah dari
perjanjian investasi yang
signifikan meliputi klausa hak
asasi manusia atau sesuai dengan
hak asasi manusia
Praktik aspek SDM Antam didasrkan pada
Kebijakan SDM, Standar Etika, serta
perjanjian Kerja Bersama. Kesemuanya
ini mengacu pada peraturan perundangan
nasional. Standar Etika Antam juga
memastikan bahwa setiap aktivitas
operasional tidak melanggar prinsip-
prinsip HAM. Beberapa isu yang dibahas
dalam Standar Etika diantaranya
persamaan hak, non diskriminasi,
kebebasan berserikat, tidak adanya
pekerja anak-anak atau pekerja paksa serta
proteksi sosial. Sehingga kesemuanya ini
sudah memenuhi persyaratan 8 ILO Core
Convention.
HR2 Persentase signifikan dari suplier
dan kontraktor
Secara jelas Antam memiliki komitmen
tinggi untuk tidak melanggar prinsip-
prinsip HAM dalam kegiatan
operasionalnya. Terkait dengan
pengadaan atau pemilihan pemasok atau
kontraktor, Antam mematuhi Standar
Etika mengenai Hubungan dengan
Pemasok yang didasarkan pada nilai-nilai
etika yang tinggi.
Anti Diskriminasi
HR4 Total jumlah dari insiden dari
tindak diskriminasi
Kebijakan SDM, Perjanjian Kerja
Bersama dan Standar Etika memastikan
bahwa rekrutmen, seleksi, penempatan,
Lanjutan Tabel 5.
promosi dan pemberhentian dilakukan
secara transparan dengan tetap
mempertimbangkan hak asasi manusia,
termasuk peraturan perundangan
mengenai tenaga kerja dan ILO
Convention.
Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama
HR5 Asosiasi kebebasan berserikat
dan daya tawar kelompok
akan berada pada risiko
signifikan dan tindakan untuk
mendukungnya
Kebijakan SDM dan Standar Etika Antam
mengakui kebebasan berserikat dan
perundingan bersama berdasarkan UU No.
13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada
aspek ini, praktik aspek SDM Antam
selaras dengan ILO Convention No.87
dan 98
Penerapan aspek-aspek ini terlihat jelas
dengan keberadaan dua serikat pekerja
yakni Perpantam dan SPSI, serta adanya
penandatanganan Perjanjian Kerja
Bersama antara manajemen dan
Perpantam.
Pekerja Anak
HR6 Risiko signifikan untuk
insiden dari pekerja anak dan
mengukur untuk berkontribusi
mengeliminasikan pekerja
anak
Secara legal Antam mematuhi UU No.
13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yang
mencakup Bab X mengenai Pekerja Anak.
Perjanjian Kerja Bersama secara spesifik
menyebutkan batas usia minimum pekerja
di Antam adalah 18 tahun, sementara
Standar Etika Antam juga tidak
membolehkan adanya pekerja anak.
Kedua hal ini jelas telah sesuai dengan
ILO Convention 138.
Tenaga Kerja Wajib dan Terpaksa
HR7 Risiko signifikan untuk
insiden dari pekerja paksa dan
mengukur untuk berkontribusi
Antam mematuhi secara penuh UU No.
13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang
melarang setiap jenis paksaan
Lanjutan Tabel 5.
mengeliminasikan pekerja
paksa
sebagaimana juga dicantumkan dalam
ILO Convention 29. Terkait dengan
keselamatan dan kesehatan kerja, setiap
karyawan dapat menolak untuk
melakukan instruksi kerja jika ia merasa
keselamatan dirinya tidak terjamin.
Pelecehan juga merupakan pelanggaran
terhadap Kebijakan SDM dan Antam
memiliki Tim Musyawarah Kepegawaian
yang mengurus seluruh aspek disiplin
pegawai.
Indikator Tambahan, Praktik Kedisiplinan
HR8 Deskripsi prosedur konsultasi Deskripsi prosedur konsultasi Antam
tercantum dalam Kebijakan SDM dan
Perjanjian Kerja Bersama. Prosedur
konsultasi dapat dilakukan melalui atasan
langsung, kepala departemen, kepala
SDM, badan bipartit atau badan tripartit
(sesuai ketentuan legal).
Hak Masyarakat Adat
HR9 Total jumlah dari insiden
pelanggaran atas hak-hak
warga pribumi dan tindakan
menghadapinya
Berdasarkan Standar Etika, Antam akan
memprioritaskan prinsip-prinsip hak asasi
manusia dalam penanganan konflik
maupun keluhan yang mungkin muncul
dengan bekerja sama dengan aparat
pemerintah maupun LSM.
5. Indikator Kinerja Masyarakat Kinerja dan Upaya Antam
Masyarakat
SO1 Deskripsi kebijakan pengelolaan
dampak bagi masyarakat,
termasuk sistem pengawasan
yang ada
Standar Etika Antam mendukung
pemenuhan hak-hak asasi manusia dan
mempertimbangkan dampak yang
diakibatkan pada masyarakat sekitar.
Berdasarkan Standar Etika, Antam juga
memastikan bahwa masyarakat sekitar
memperoleh keuntungan bersamaan
Lanjutan Tabel 5.
dengan penghormatan terhadap budaya
lokal mereka
Untuk memonitor program dan aktivitas
yang dilaksanakan, Antam mendirikan
Community Development Group di
Kantor Pusat untuk mengkoordinasikan
aktivitas pengembangan masyarakat
secara lebih baik.
Penyuapan dan Korupsi
SO2 Kebijakan, prosedur dan
mekanisme bagi perusahaan dan
karyawan terkait penyuapan dan
korupsi
Standar Etika Antam mengatur praktek
dan aktivitas manajemen dan karyawan
terkait kemungkinan perolehan
keuntungan finansial secara tidak wajar
dan tidak transparan. Antam memiliki
standar etika untuk mengungkapkan
keuntungan finansial yang diperoleh dari
pihak eksternal seperti penerimaan hadiah,
diskon, perlakuan istimewa, pembayaran
tidak wajar, penerimaan biaya perjalanan
atau akomodasi, dan lain-lain. Dengan
kata lain, seluruh karyawan Antam harus
dapat membuktikan bahwa mereka tidak
memperoleh keuntungan finansial yang
tidak wajar, ilegal atau tidak transparan.
Sesuai dengan Standar Etika, karyawan
Antam harus sesegera mungkin
melaporkan jika ada indikasi kecurangan.
Kebijakan Publik
SO5 Deskripsi kebijakan dan prosedur
untuk mengelola lobi politik dan
kontribusi
Terkait lobi politik dan kontribusi,
Standar Etika Antam secara jelas
melarang penggunaan dana perusahaan
untuk keperluan politik baik dalam
maupun luar negeri. Hal ini juga berlaku
bagi mitra kerja Antam.
Lanjutan Tabel 5.
6. Indikator Kinerja Tanggung Jawab
dari Dampak Produk
Kinerja dan Upaya Antam
Keselamatan dan Kesehatan Konsumen
PR1 Deskripsi kebijakan untuk
mempertahankan kesehatan dan
keselamatan konsumen dalam
penggunaan produk atau jasa
perusahaan
Terkait dengan aspek keselamatan
penggunaan produk, Standar Etika Antam
memastikan untuk mengeliminir seluruh
risiko yang mungkin muncul dari aktivitas
operasional maupun produk yang
dihasilkan. Standar Etika juga menyatakan
bahwa Antam menghormati seluruh
peraturan terkait perdagangan
internasional.
Pelabelan Produk dan Servis
PR2 Deskripsi kebijakan dan
mekanisme kepatuhan terkait
informasi produk dan pelabelan
Terkait dengan informasi produk dan
pelabelan, seluruh informasi yang
disampaikan ke publik terkait korporasi,
produk atau jasa yang ditawarkan, adalah
akuntabel, informatif dan jelas sesuai
dengan Kebijakan Hubungan Eksternal
Antam dan bahwa pejabat unit bisnis juga
memiliki tanggungjawab untuk
memastikan bahwa informasi material
terkait produk atau jasa selaras dengan
kebijakan Antam.
4.2.2. Pengungkapan Sustainability Reporting PT Freeport Indonesia
Laporan berkelanjutan PT Freeport Indonesia (PTFI) berjudul
“Nilai Mendasar” yang berisi 54 halaman. PTFI memiliki Kebijakan
Lingkungan serta Kebijakan Sosial, Ketenagakerjaan dan HAM
sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pembangunan
berkelanjutan. PTFI telah menanamkan modal sebesar USD 100 Juta
untuk berbagai program pembangunan berkelanjutan di Papua
selama tahun 2006, termasuk USD 27 Juta untuk pengelolaan
lingkungan hidup dan USD 77 Juta untuk pengembangan sosial.
Lanjutan Tabel 5.
Laporan tersebut mencakup 20 komponen indikator kinerja yaitu 3
komponen indikator kinerja Ekonomi (EC), 7 komponen indikator
kinerja Lingkungan (EN), 6 komponen indikator kinerja Tenaga
Kerja (LA), 3 komponen indikator kinerja HAM (HR) dan 1
komponen indikator kinerja Masyarakat (SO). Berikut deskripsi
Sustainability Reporting PTFI yang dijelaskan pada Tabel 6.
Tabel 6. Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Tahun 2006 PT Freeport Indonesia
1. Indikator Kinerja Ekonomi Kinerja dan Upaya Freeport
Kinerja Ekonomi
EC1 Nilai Ekonomi yang dihasilkan
dan didistribusikan secara
langsung, termasuk pendapatan,
biaya operasi, kompensasi kepada
karyawan, donasi dan investasi ke
masyarakat, laba ditahan serta
pembayaran ke penyedia modal
dan pemerintah.
Manfaat langsung dari PTFI terdiri dari
kontribusi kepada negara yaitu jumlah
pajak, royalti, dividen dan retribusi
untuk tahun 2006 mencapai sekitar USD
1,6 miliar. Sebagai tambahan, sekitar
USD 0,2 miliar telah disetorkan pada
triwulan pertama tahun 2007.
Pekerjaan langsung dari PTFI bagi
hampir 9.000 orang selama tahun 2006.
Dari jumlah ini, sekitar 2.400 orang
(hampir 27%) adalah orang Papua.
Jumlah upah yang dibayarkan PTFI
kepada karyawannya mencapai sekitar
USD 1,3 miliar sejak tahun 1992.
Dampak Ekonomi Tidak Langsung
EC8 Pembangunan dan dampak dari
investasi infrastruktur dan jasa
PTFI telah menanamkan modal sebesar
lebih dari USD 5 miliar untuk
pembangunan infrastruktur di Papua
termasuk kota, bandara udara, jalan,
rumah sakit serta sarana lainnya yang
dimanfaatkan secara bersama dengan
masyarakat.
EC9 Memahami dan mendeskripsikan
dampak ekonomi tidak langsung
yang signifikan, termasuk
Kontribusi 2,5%, 49% dan 94% masing-
masing bagi PDB (Pendapatan Domestik
Bruto) Indonesia, Provinsi Papua dan
seberapa jauh dampak dihasilkan Kabupaten Mimika selama tahun 2006,
sebesar lebih daripada 80 triliun bagi
PDB nasional, setoran pajak sebesar
2,3% dari APBN dan menyediakan 66%
dari seluruh dana pengembangan
masyarakat yang disumbangkan dari
sektor pertambangan Indonesia melalui
program sosial perusahaan.
Memberi kontribusi 1,3% dari jumlah
ttal pendapatan rumah tanga secara
nasional dan 34% dari jumlah total
penapatan rumah tangga di Provinsi
Papua.
2. Indikator Kinerja Lingkungan Kinerja dan Upaya Freeport
Keanekaragaman Hayati
EN11 Lokasi dan luas lahan yang
dimiliki, disewakan, atau
berdekatan dengan area yang
dilindungi dan area dengan nilai
keanekaragaman hayati yang
tinggi di luar area yang dilindungi
Kawasan wilayah proyek PTFI terletak
di Provinsi Papua, Indonesia dan
bersebelahan dengan Taman Nasional
Lorentz, dengan luas 2,5 juta hektar
yang telah dijadikan lokasi warisan
dunia (World Heritage Site) oleh
UNESCO pada tahun 1999.
Pada seluruh wilayah Papua Selatan
terdapat tingkat endemisme yang tinggi
serta tingkat keanekaragaman hayati
yang termasuk tertinggi di Asia
Tertinggi di Asia Tenggara.
Sebagaimana wilayah proyek PTFI,
taman tersebut mencakup transek yang
terus menerus dan utuh mulai dari
pegunungan yang tinggi hingga
lingkungan laut tropis, termasuk daerah
rawa yang cukup luas sepanjang pesisir.
Tidak ada kegiatan PTFI didalam Taman
Nasional Lorentz.
Lanjutan Tabel 6.
EN13 Habitat yang dilindungi atau
dikembalikan kembali
Pada tanggal 28 Agustus 2006, sebanyak
3.000 ekor labi-labi moncong babi yang
akan diselundupkan ke Hongkong untuk
dikonsumsi, berhasil diselamatkan PTFI
dari Jakarta menuju habitat aslinya di
Papua.
EN14 Strategi, aktivitas saat ini dan
rencana masa depan untuk
mengelola dampak terhadap
keanekaragaman hayati
• PTFI melakukan Pengelolaan Tailing
yang dikenal dengan nama Pasir Sisa
Tambang (SIRSAT)-yaitu sisa pasir
tambang yang dihasilkan dari
pengeolahan bijih mineral.
• PTFI melakukan audit internal
maupun eksternal terhadap
lingkungan secara berkala.
• Reklamasi dan Penghijauan kembali
• Pengelolaan Overburden (Batuan
Penutup) dan Air Asam Tambang
EN15 Jumlah spesies IUCN Red List dan
spesies yang masuk dalam daftar
konservasi nasional dengan habitat
di wilayah yang terkena dampak
operasi, berdasarkan risiko
kepunahan
Pada kolonisasi bakau telah
diidentifikasi 7 spesies tanaman bakau,
40 spesies kepiting dan udang dan
beberapa siput, kerang, ikan dan cacing
laut Polychaentes.
Emisi, Efluen dan Limbah
EN24 Berat dari limbah yang
ditransportasikan, diimpor,
diekspor atau diolah yang
diklasifikasikan berbahaya
berdasarkan Basel Convetion
Annex I, II, III dan VIII, dan
persentase limbah yang dikapalkan
secara internasional
Program minimalisasi limbah meliputi
pengurangan dan pengantian dengan
produk yang ramah lingkungan.
• Wadah seperti kontainer barang
curah, wadah limbah oli, tempat
penyimpanan kertas bekas dan ban
bekas seluruhnya dimanfaatkan
kembali setempat dengan cara yang
ramah lingkungan.
Lanjutan Tabel 6.
• Bahan yang dapat didaur ulang
seperti aluminium, besi tua dan
baterai bekas dkumpulkan dan
disimpan dalam lokasi penyimpanan
sementara untuk didaur ulang atau
dipindahkan sesuai persyaratan
peraturan pemerintah Indonesia.
• Limbah B3 yang ditimbulkan oleh
pekerjaan pengujian emas (assay)
terhadap sampel bijih, labratorium
analitik serta proses lainnya dikelola
sesuai peraturan yang berlaku.
• Limbah medis dipisahkan dari limbah
lain dan dikemas dalam wadah
khusus untuk dimusnahkan dalam
tungku pembakaran (incenerator)
limbah medis khusus beremperatur
tinggi yang harus memiliki izin, yang
berada di lokasi PTFI.
• Limbah padat lainnya dibuang di 3
lokasi yang telah diperuntukkan
khusus, termasuk TPA untuk limbah
yang tidak terbakar (inert waste) serta
TPA yang mampu diurai (biodegrable
wastes) yang diberi lapisan dan
dilengkapi dengan sistim
pengumpulan dan pengolahan air
lindi.
EN25 Identitas, ukuran, status
perlindungan dan nilai
keanekaragaman dari air dan
hubungan habitat dengan
signifikan
Pada tahun 2006, PTFI memantau mutu
air di lebih 200 lokasi yang tersebar
pada seluruh wilayah proyek,
mengumpulkan hampir 6.000 sampel
air, serta melakukan hampir 45.000
analisa terhadap mutu air. PTFI telah
memantau lebih dari 100 lokasi
Lanjutan Tabel 6.
pengambilan sampel nekton, benths,
plankton maupun invertebarata bakau
dalam rangka program biota air.
Data dari pengambilan sampel tersebut
tetap menunjukkan bahwa estuaria di
bagian hilir kawasan pengendapan sirsat
merupakan ekosistem yang berfungsi,
berdasarkan jumlah spesies yang ada
maupun jumlah spesimen yang
terkumpul terdiri dari makhluk nektonik
atau perenang bebas seperti ikan, udang
dan fauna perairan hutan bakau.
Produk dan Jasa
EN26 Inisiatif untuk meringankan
dampak lingkungan dari produk
dan jasa, dan seberapa jauh
dampaknya
Program jangka panjang pemantauan
lingkungan hidup PTFI melakukan
evalusi potensi dampak yang
ditimbulkan oleh kegiatannya dengan
secara rutin mengukur mutu air, biologi,
hidrologi, sedimen, mutu udara maupun
meteorologi secara berkala.
Pada tahun 2006, secara keseluruhan
program pemantauan tersebut mencakup
pengumpulan hampir 7.500 sampel
lingkungan hidup serta analisa terhadap
53.000 sampel, termasuk biota air,
jaringan biota air, jaringan tumbuhan, air
tambang, air permukaan, air bawah
tanah, air limbah sanitasi, sedimen
sungai dan sirsat.
PTFI tidak menggunakan merkuri
maupun sianida dalam setiap proses
yang dilakukan, melainkan
menggunakan proses flotasi yang secara
fisik memisahkan mineral yang
mengandung tembaga dan emas dari
Lanjutan Tabel 6.
bijih.
3. Indikator Praktik Tenaga Kerja dan
Kinerja Pekerja yang Layak
Kinerja dan Upaya Freeport
Tenaga Kerja
LA1 Komposisi jumlah tenaga kerja
berdasarkan tipe pekerjaan dan
lokasi
Pekerja langsung PTFI hampir 9.000
orang pada tahun 2006. Dari jumlah
tersebut, sekitar 2.400 orang adalah asal
Papua. Penyediaan pekerjaan bagi
karyawan perusahaan kontraktor dari
privatisasi dan perusahaan lainnya yang
menyediakan jasa bagi PTFI, berjumlah
10.700 karyawan, artinya jumlah orang
yang bekerja atau menyediakan jasa bagi
kegiatan PTFI seluruhnya sebanyak
kurang lebih 19.700 orang.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
LA5 Praktik, pencatatan dan notifikasi
kecelakaan kerja serta kesehatan
Keselamatan merupakan pioritas utama
di PTFI. Kebijakan ini
diimplementasikan di seluruh Sistim
Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Freeport, yang juga diterapkan
pada perusahaan kontraktor dan
privatisasi yang menjadi rekanan PTFI
di Papua.
LA6 Persentase dari total angkatan
kerja yang direpresentasikan
dalam manajemen formal-serikat
kesehatan pekerja dan keselamatan
yang membantu memonitor dan
memberikan saran dalam program
kesehatan dan keselamatan
Menyangkut lebih dari 19.000 pekerja
pada kegiatan pertambangan dan pabrik
pengolahan, arus bijih dan pemrosesan,
instalasi pembangkit listrik, transportasi
darat, penerbangan, kegiatan pelabuhan
dan kapal laut, perkotaan, asrama dan
hotel.
LA7 Tingkat dan jumlah kecelakaan,
jumlah hari hilang, dan tingkat
absensi, termasuk subkontraktor
Selama tahun 2006, tingkat kerugian
waktu akibat cidera pada setiap 200.000
jam kerja di PTFI adalah 0,10 , yang
merupakan sebuah perbaikan bila
Lanjutan Tabel 6.
dibandingkan dengan jumlah di tahun
2005 dan merupakan prestasi yang
sangat baik dibandingkan angka rata-
rata industri penambangan logam di AS
dan perusahaan tambang lainnya untuk
tahun 2005, yaitu sebesar 2,15.
Total tingkat cedera menjadi 0,31.
Pendidikan dan Pelatihan
LA9 Rata-rata jam pelatihan per tahun
per karyawan
Pelatihan merupakan bagian sangat
penting dari program pengembangan
PTFI. Pada tahun 2006, Departemen
Pelayanan Manajemen Mutu (Quality
Management Services Departement)
menyediakan lebih dari 7 juta jam
pelatihan bagi sekitar 15.000 peserta-
kenaikan 16% dari jumlah jam pelatihan
pada tahun 2005.
LA11 Program keahlian manajemen dan
jangka panjang yang mendukung
kemampuan pekerja selanjutnya
dan melindungi para pekerja
dalam mengelola akhir dari
karirnya
Dalam rangka pengembangan SDM
warga asal Papua, pada tahun 2003 PTFI
mendirikan Institut Pertambangan
Nemangkawi. Sasaran Institut tersebut
adalah menyediakan peluang program
Pra-Magang, Magang serta
pengembangan lanjut jenjang karir bagi
ratusan warga Papua setiap tahunnya.
Pada tahun 2006, lebih dari 1000 warga
Papua terdaftar pada program Pra-
Magang dan Magang.
4. Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia Kinerja dan Upaya Freeport
Strategi dan Manajemen
HR1 Persentase dan total jumlah dari
perjanjian investasi yang
signifikan meliputi klausa hak
asasi manusia atau sesuai dengan
hak asasi manusia
Freeport-McMoran Copper&Gold Inc.
(FCX) bersama PTFI telah membangun
komitmen yang kokoh dan tegas
terhadap masalah HAM. Komitmen
tersebut dituangkan dalam Kebijakan
Lanjutan Tabel 6.
Sosial, Ketenagakerjaan dan HAM -
yang secara resmi diterapkan oleh
Dewan Direksi Freeport-McMoran
Copper&Gold Inc. maupun Dewan
Komisaris PTFI- yang mewajibkan
untuk melaksanakan operasi perusahaan
sesuai Deklarasi Universal tentang
HAM.
HR3 Total jam dari pelatihan karyawan
dalam kebijakan dan prosedur
mengenai aspek hak asasi manusia
yang relevan untuk beroperasi,
meliputi persentase dari pekerja
yang dilatih
Selama tahun 2006, PTFI telah
menyelenggarakan pelatihan mengenai
Kebijakan Sosial, Ketenagakerjaan dan
HAM bagi lebih dari 5000 karyawan.
Tenaga Kerja Wajib dan Terpaksa
HR8 Persentase dari pelatihan
keamanan personel dalam
kebijakan perusahaan atau
prosedur mengenai aspek hak asasi
manusia relevan untuk beroperasi
Karyawan pengamanan sipil PTFI (yang
berjumlah sekitar 675 orang) tidak
menyandang senjata dan menjalankan
tugas-tugasnya sejalan dengan peran
mereka selaku petugas keamanan
internal. Pada tahun 2006, total biaya
untuk departemen keamanan sipil
internal tersebut adalah sebesar USD
15,3 Juta (USD 14,2 Juta neto bagi
PTFI). Departemen keamanan tersebut
telah diberi pelatihan dalam bidang
HAM dan setiap anggotanya diwajibkan
membuat pernyataan mengenai
kepatuhannya pada kebijakan HAM.
5. Indikator Kinerja Masyarakat Kinerja dan Upaya Freeport
Masyarakat
SO1 Deskripsi kebijakan pengelolaan
dampak bagi masyarakat,
termasuk sistem pengawasan yang
ada
PTFI melakukan rekognisi yaitu
kompensasi yang dibayarkan kepada
masyarakat atas pelepasan hak
masyarakat adat (hak ulayat). Ada 2
Lanjutan Tabel 6.
program rekognisi jangka panjang yang
tengah berlangsung di daerah dataran
tinggi dan dataran rendah.
4.2.3. Pengungkapan Sustainability Reporting PT Internasional Nickel
Indonesia Tbk
PT Internasional Nickel Indonesia Tbk telah melakukan program
pemberdayaan masyarakat sejak tahun 1975. Corporate Social
Responsibility (CSR) merupakan komitmen PT Internasional Nickel
Indonesia, Tbk untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan sosial.
Laporan Berkelanjutan PT Internasional Nickel Indonesia Tbk tahun
2006 berjudul Kisah dari Ranah Sulawesi Laporan Pembangunan
Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup berisi 24 halaman. Laporan
tersebut lebih banyak memaparkan mengenai aktivitas pemberdayaan
masyarakat yang telah dilakukan PT Internasional Nickel Indonesia
Tbk di tahun 2006 sehingga hanya sedikit komponen dari G3 GRI
Guidelines yang termasuk didalamnya. Hanya terdapat 5 komponen
indikator kinerja yaitu 2 komponen kinerja Ekonomi (EC) dan 3
komponen kinerja Lingkungan (EN). Berikut deskripsi Sustainability
Reporting PT Internasional Nickel Indonesia Tbk yang dijelaskan
pada Tabel 7.
Tabel 7. Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Tahun 2006 PT Internasional Nickel Indonesia Tbk
1. Indikator Kinerja Ekonomi Kinerja dan Upaya Inco
Kinerja Ekonomi
EC1 Nilai ekonomi yang dihasilkan dan
didistribusikan secara langsung,
termasuk pendapatan, biaya operasi,
kompensasi kepada karyawan,
donasi dan investasi ke masyarakat,
laba ditahan serta pembayaran ke
penyedia modal dan pemerintah
Perusahaan telah membayar sebesar
US$ 136 juta dalam bentuk pajak,
deviden, royalti dan pungutan resmi
lainnya. Di tahun 2006, terjadi
peningkatan penerimaan negara sebesar
US$ 171 juta. Pemberian dana sekitar
US$ 236 Juta untuk kesehatan dan
kesejahteraan masyarakat Sorowako
dan sekitarnya
Lanjutan Tabel 6.
Dampak Ekonomi Tidak Langsung
EC9 Memahami dan mendeskripsikan
dampak ekonomi tidak langsung
yang signifikan, termasuk seberapa
jauh dampak dihasilkan
Inco turut mendorong pertumbuhan
sektor ekonomi yang lebih luas.
Penyerapan tenaga kerja dari kegiatan
pertambangan mencapai sekitar 2.464
orang
2. Indikator Kinerja Lingkungan Kinerja dan Upaya Inco
Air
EN9 Sumber Air yang Terpengaruh Meskipun limbah air hasil tambang
dialirkan ke danau, kualitasnya lebih
baik dari batas aman yang ditetapkan
pemerintah, setelah melalui proses
pengendapan sebelumnya. Terlebih
lagi, Inco memenuhi standar
pemerintah untuk Krom Bervalensi VI
Keanekaragaman Hayati
EN14 Strategi, aktivitas saat ini dan
rencana masa depan untuk
mengelola dampak terhadap
keanekaragaman hayati
Memulihkan kembali ekosistem dan
tegakan tanaman seperti sedia kala
sehingga ragam flora dan fauna
endemik Sulawesi seperti Anoa tetap
terjaga
Emisi, Efluen dan Limbah
EN18 Inisiatif untuk mengurangi emisi
gas rumah kaca dan pengurangan
yang berhasil dilakukan
Seluruh Stack, Dryers, Kilns, Converter
dan Furnace No. 3 telah memenuhi
persyaratan emisi pada akhir tahun
2006. Sejak pemasangan peralatan
pengontrol debu pada Furnace No. 3
pada pertengahan tahun 2005, emisi
telah berkurang jauh dibawah 50
mm/meter kubik. Perusahaan juga telah
memajang alat penangkap debu di
Furnace No. 4, yang membuat emisi
turun ke bawah nilai ambang batas
Lanjutan Tabel 7.
4.2.4. Pengungkapan Sustainability Reporting PT Kaltim Prima Coal
Laporan Keberlanjutan PT Kaltim Prima Coal Tbk tahun 2006
adalah laporan keempat yang telah dikeluarkan perusahaan. KPC
menggunakan pihak independen untuk mengaudit dan
memverifikasi laporan keberlanjutannya yaitu oleh SGS Indonesia
System and Service Certification. Laporan tersebut telah
memenangkan Indonesian Sustainability Reporting Award 2006,
kategori The Best Sustainability Reporting. Laporan Pembangunan
Berkelanjutan PT Kaltim Prima Coal Tbk mengacu pada indikator
GRI G3 Guideliness tahun 2006. Laporan ini berisi 52 halaman
yang mencakup 70 komponen indikator kinerja yaitu 3 komponen
Kinerja Ekonomi (EC), 29 komponen Kinerja Lingkungan (EN),
12 komponen Kinerja Tenaga Kerja (LA), 9 komponen Kinerja
Hak Asasi Manusia (HR), 8 komponen Kinerja Masyarakat (SO)
dan 9 komponen Kinerja Tanggung Jawab Produk (PR)
komponen-komponen indikator kinerja ekonomi, sosial dan
lingkungan. Berikut deskripsi Sustainability Reporting PT Kaltim
Prima Coal Tbk yang dijelaskan pada Tabel 8.
Tabel 8. Laporan Keberlanjutan Tahun 2006 PT Kaltim Prima Coal
1. Indikator Kinerja Ekonomi Kinerja dan Upaya KPC Kinerja Ekonomi
EC1 Nilai ekonomi yang dihasilkan
dan didistribusikan secara
langsung, termasuk
pendapatan, biaya operasi,
kompensasi kepada karyawan,
donasi dan investasi ke
masyarakat, laba ditahan serta
pembayaran ke penyedia
modal dan pemerintah
Dana investasi KPC sebesar US$
23.055.719,77 digunakan untuk bidang
infrastruktur, pembelian alat-alat berat. KPC
telah membayar royalti batu bara sebesar US$
239,64 juta kepada pemerintah. Pajak tahun
2006 mencapai Rp 1.377 triliun (terhitung sejak
tanggal 13 September 2006, KPC dan
perusahaan lain yang tergolong dalam PKP2B
generasi pertama, telah dibebaskan dari
pembayaran pajak ekspor). EC2 Dampak keuangan dan risiko
lainnya dan kesempatan bagi
aktivitas perusahaan akibat
Pengaruh curah hujan terhadap produksi KPC
tidak berdampak secara langsung terhadap
keuangan perusahaan namun secara langsung
perubahan iklim berdampak pada jumlah batu bara yang
dihasilkan.
Saat ini, harga batu bara dunia (spot market)
memiliki kecenderungan untuk naik, sehingga
dapat mengimbangi perubahan produksi akibat
perubahan cuaca tersebut. EC3 Cakupan program tunjangan Pada tahun 2006, KPC mempekerjakan 3.645
karyawan yang berasal dari berbagai daerah.
Untuk mempekerjakan karyawan tersebut, KPC
telah mengeluarkan dana sebesar US$ 56,89
juta. Dana tersebut digunakan untuk
pembayaran gaji, bonus, THR, pengobatan,
akomodasi dan benefit lainnya.
EC4 Bantuan keuangan dari
pemerintah
Dalam menjalankan kegiatan pembangunannya
selama ini, KPC tidak menerima bantuan
keuangan dari pemerintah, baik pemerintah
pusat maupun daerah.
Keberadaan Pasar EC5 Rasio-rasio Upah Awal Jika dilihat dari perbandingan upah karyawan,
KPC memberikan gaji pada karyawan
perusahaan sebesar 19,8 % lebih tinggi dari
Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK)
Kutai Timur untuk sektor batu bara. Jika
dibandingkan dengan standar gaji daerah, KPC
memberikan gaji pada karyawan perusahaan
sebesar 70,1 % diatas Upah Minimum Regional
(UMR).
EC6 Pemakaian Pemasok Lokal Dalam menjalankan operasinya, KPC didukung
oleh 206 supplier barang dan 120 kontraktor
pelayanan jasa. Dari jumlah tersebut, 96
supplier (atau 47%) merupakan supplier lokal
dan 92 kontraktor (atau 77%) merupakan
kontraktor lokal.
EC7 Pemakaian tenaga lokal dan
proporsi dari manajemen
Komposisi tenaga kerja lokal yang
dipekerjakan oleh PT Dharma Henwa sebagai
Lanjutan Tabel 8.
senior kontraktor utama KPC di Bengalon. Total
tenaga kerja Non Lokal sebesar 1981 orang,
Bengalon sebesar 1529 orang, dan Nasional
sebesar 3510 orang.
Dampak Ekonomi Tidak Langsung EC8 Pembangunan dan dampak
dari investasi infrastruktur dan
jasa
Pengembangan infrastruktur masyarakat oleh
KPC bersama pemerintah setempat melalui
dana kemitraan dengan dinas Pekerjaan Umum,
dengan melakukan perbaikan fasilitas umum,
olahraga, perbaikan jalan, semenisasi gang,
pembuatan drainase dan pengadaan tempat
sampah serta pengadaan sumur bor dan
program air bersih untuk sanitasi lingkungan,
dengan jumlah keseluruhan mencapai 50
proyek. Selain itu, penyediaan bangunan
sekolah dasar sebanyak 12 lokal kelas di
kawasan Munthe yang diperuntukkan bagi anak
karyawan namun juga masyarakat sekitar.
EC9 Memahami dan
mendeskripsikan dampak
ekonomi tidak langsung yang
signifikan, termasuk seberapa
jauh dampak dihasilkan
Pengaruh curah hujan terhadap produksi KPC
tidak berdampak secara langsung terhadap
keuangan perusahaan namun secara langsung
berdampak pada jumlah batu bara yang
dihasilkan.
Berdasarkan hasil sementara studi input-output
BPS tahun 2005, dampak kegiatan KPC
terhadap total output perekonomian di Kutai
Timur mencapai Rp 19,6 triliun. Dari jumlah
tersebut, dampak terhadap Kutai Timur
mencapai Rp 13,6 triliun. Operasional KPC
juga menciptakan pendapatan masyarakat
keseluruhan sebesar Rp 1,6 triliun, dimana Rp
550 miliar diantaranya dinikmati oleh
masyarakat Kutai Timur. Dan dari jumlah
tersebut, Rp 380 miliar diantaranya dinikmati
oleh masyarakat yang bekerja di sektor
Lanjutan Tabel 8.
ekonomi lainnya. Jumlah tenaga kerja yang
terserap akibat operasional KPC mencapai
142.988 orang.
2. Indikator Kinerja Lingkungan Kinerja dan Upaya KPC Bahan
EN1 Penggunaan material dengan
berat atau volume
Jenis Material :
• Amonium Nitrat : sebagai bahan peledak,
berjumlah 97,03 ton
• Magnetite : untuk pencucian batu bara,
berjumlah 1.055 ton
• Flocculant : untuk pencucian batu bara,
berjumlah 32,10 ton
• Lime : untuk pencucian batu bara, berjumlah
248 ton
• Solar : sebagai bahan bakar, berjumlah
419.178,30 KL
• Oli : sebagai pelumas, berjumlah 2.845 KL
• Bensin : sebagai bahan bakar, berjumlah
770,5 KL
• Limbah kertas yang berasal dari kantor-
kantor dikumpulkan dan diolah sebagai
bahan baku kompos (untuk kegiatan
reklamasi).
EN2 Persentase dari penggunaan
material yang didaur ulang
dari input material
Pelumas bekas (used oil) yang dihasilkan oleh
KPC dimanfaatkan untuk bahan bakar
pembantu dalam peledakan (ANFO-emulsi)
dengan komposisi yang diizinkan 75% pelumas
bekas dan 25% solar baru. KPC telah memiliki
izin dari Menteri Negara Lingkungan Hidup.
Pelumas bekas yang tidak digunakan untuk
bahan bakar pembantu, dikumpulkan di areal
penyimpanan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan
Beracun) di Tanjung Bara, untuk kemudian
dikirim ke pengelola oli bekas berizin.
Pada tahun 2006, terlihat peningkatan yang
Lanjutan Tabel 8.
signifikan yaitu sekitar 3.255.000 L (68%) dari
total oli bekas yang diproduksi oleh KPC telah
digunakan sebagai campuran bahan peledak.
Energi EN3 Energi langsung yang
digunakan
Untuk memenuhi keperluan energi listrik yang
dibutuhkan, KPC mengoperasikan PLTU
berkapasitas 2 x 5 MW dan beberapa genset
pendukung. Konsumsi keseluruhan pada tahun
2006 adalah 98.205,69 MWh (sumber listrik
dari PLTU KPC sebesar 66.886, 80 MWh dan
Genset 31.318,89 MWh).
EN5 Energi yang disimpan untuk
konservasi dan efisiensi
perbaikan
Pengelolaan oli bekas yang baik sebagai bagian
dari upaya konservasi energi, abu batu bara (fly
ash dan bottom ash) sisa pembakaran dari
PLTU dikumpulkan di areal penyimpanan
limbah B3 di Tanjung Bara untuk uji coba
pemanfaatan abu batu bara sebagai subtitusi
pasir, concrete dan subtitusi semen sesuai
dengan izin yang tertera Surat Tidak Keberatan
Deputy IV MENLH no. B-4045/2006
tertanggal 29 Juni 2006.
EN6 Inisiatif untuk menyediakan
produk dan jasa yang
menggunakan energi yang
efisien atau sumberdaya
terbarukan, serta pengurangan
kebutuhan penggunaan energi
sebagai dampak dari inisiatif
ini
KPC melakukan pembukaan lahan dan
reklamasi lahan bekas tambang. Area seluas
1.469,17 hektar dibuka untuk kegiatan
penambangan termasuk daerah penimbunan
batuan penutup.Reklamasi areal bekas tambang
di Sengata dan Bengalon pada tahun 2006
mencapai total seluas 248,08 hektar, dibawah
rencana seluas 301,63 hektar (realisasi
reklamasi 84%).
Peningkatan penggunaan oli bekas yang
signifikan menunjukkan adanya pengurangan
penggunaan bahan oli sebagai pelumas.
EN7 Inisiatif untuk mengurangi
konsumsi energi tidak
Melakukan pembukaan lahan dan reklamasi
lahan bekas tambang.
Lanjutan Tabel 8.
langsung
Air EN8 Total penarikan air Pengambilan air permukaan dan air tanah di
Air Sungai Sengata sebesar 2.265.222 meter
kubik dan Sumur bor Tanjung Bara sebesar
490.982 meter kubik. Sehingga total pemakaian
air baku adalah sebesar 2.756.204 meter kubik.
EN9 Sumber air yang terpengaruh
oleh penarikan air
Seluruh air keluaran dari kegiatan
penambangan dikelola melalui kolam-kolam
pengendap serta upaya pengapuran apabila
diperlukan. Setiap keluaran dipantau secara
rutin untuk mengetahui kualitas airnya. Untuk
memastikan pemenuhan standar kualitas air
yang keluar dari kegiatan penambangan, upaya
perbaikan terus dilakukan seperti pengerukan
sedimen, peningkatan kapasitas kolam
pengendap dan pembangunan kolam
pengendap baru. Upaya tersebut dilakukan
KPC untuk mengurangi dampak dari air
keluaran dari kegiatan tambang.
EN10 Persentase dan total volume
dari pemakaian ulang air dan
penggunaan kembali
Untuk proses pencucian batu bara di CPP dan
kegiatan penyiraman jalan tambang dan areal
CPP menggunakan air dari kolam pengendap
secara daur ulang.
Keanekaragaman Hayati EN11 Lokasi dan luas lahan yang
dimiliki, disewakan, atau
berdekatan dengan area yang
dilindungi dan area dengan
nilai keanekaragaman hayati
yang tinggi di luar area yang
dilindungi
Penggunaan lahan untuk kegiatan
pertambangan KPC yaitu Area Konsesi seluas
90.938 ha, Area Tambang seluas 7.505 ha,
Area Infrastruktur seluas 326,43 ha dan Area
rehabilitasi seluas 2.575,08 ha.
EN12 Deskripsi dari dampak
signifikan yang ditimbulkan
oleh aktivitas, produk dan jasa
pada keanekaragaman hayati
Penambangan terbuka akan mengakibatkan
perubahan rona awal lingkungan termasuk
punahnya keanekaragaman hayati. Dampak
terhadap keberadaan flora dan fauna :
Lanjutan Tabel 8.
yang ada di wilayah yang
dilindungi serta area dengan
nilai keanekaragaman hayati
di luar wilayah yang
dilindungi
• Terbukanya akses lepada perburuan dan
kehilangan habitat satwa liar terutama
yang dilindungi.
• Terganggunya populasi flora, khususnya
yang bernilai endemik/langka.
EN13 Habitat yang dilindungi atau
dikembalikan kembali
Kelompok tanaman spesies endemik berjumlah
13 spesies, buah-buahan berjumlah 4 spesies
dan tanaman lokal / asli Kalimantan berjumlah
69 spesies, sehingga terdapat total 86 spesies.
KPC telah melakukan suvey dan budidaya ikan
lokal di kolam bekas tambang (Kolam DS2),
jenis spesiesnya yaitu ikan dan udang-udangan.
EN14 Strategi, aktivitas saat ini dan
rencana masa depan untuk
mengelola dampak terhadap
keanekaragaman hayati
• KPC bekerjasama dengan tim UNMUL
untuk melaksanakan survey flora dan
fauna pada daerah rencana penambangan 5
tahun ke depan. Sebanyak 98 spesies flora
dan 98 spesies fauna yang tercatat dalam
survey tersebut dengan luas lahan sebesar
4.225,07 ha.
• Pemantauan flora yang tumbuh di areal
reklamasi dilakukan oleh karyawan
Departemen Lingkungan, yang meliputi
tinggi tanaman, diameter dan kesehatan
tanaman. Sebanyak 95 spesies tanaman
telah tercatat dari hasil pemantauan di
areal reklamasi seluas 215,82 ha.
• Pemantauan fauna telah dilakukan oleh
tim dari Pusat Penelitian hutan Tropis
(PPHT) Samarinda di areal reklamasi
Gajah Hitam, Albaret Hatari, D2 Surya,
dan DS2 Dump dengan total luas 120,55
ha.Dari hasil pemantauan tersebut
ditemukan berbagai spesies satwa dari
jenis mamalia, burung (22 spesies), reptil
Lanjutan Tabel 8.
dan amphibi, serta kupu-kupu (42 spesies)
dan capung (35 spesies).
EN15 Jumlah spesies IUCN Red List
dan spesies yang masuk dalam
daftar konservasi nasional
dengan habitat di wilayah
yang terkena dampak operasi,
berdasarkan risiko kepunahan
Spesies endemik yaitu Shorea balangeran,
Shorea johorensis, Shorea leprosula, Shorea
macrophila, Shorea paquiteana, Shorea seminis,
Shorea smithiana, Shorea solanica,
Eusideroxylon swageri, Durio acutifolius,
Diospyros borneensis, Oroxylon, dan Durio
kutejensis (13 spesies).
Emisi, Efluen dan Limbah EN16 Total emisi gas rumah kaca
langsung dan tidak langsung
Sumber PLTU
• Nox : dengan baku mutu 850 mg/m3,
cerobong 1 mengandung 371 mg/m3 dan
290 mg/m3 sedangkan cerobong 2
mengandung 207 mg/m3 dan 302 mg/m3.
• Sox : dengan baku mutu 750 mg/m3,
cerobong 1 mengandung 398 mg/m3 dan
326 mg/m3 sedangkan cerobong 2
mengandung 268 mg/m3 dan 348 mg/m3.
EN17 Emisi gas rumah kaca tidak
langsung yang relevan lainnya
Sumber Genset emisi gas lainnya yaitu NH3,
Cl2, HF, HCl, NO2, SO2, H2S, Hg, As, Sb, Cd,
Zn, dan Pb.
EN18 Inisiatif untuk mengurangi
emisi gas rumah kaca dan
pengurangan yang berhasil
dilakukan
Upaya pengelolaan udara yang timbul dari
kegiatan penambangan dilakukan dengan cara
yaitu penyiraman jalan tambang dengan truk
air, penanaman pohon di daerah industri,
memodifikasi dan menambah peralatan
penyemprot debu (dust suppression system) di
lokasi pemroresan batu bara (CPP), serta
perawatan stasiun pembangkit listrik dan
cerobong PLTU.
Hasil pemantauan kualitas udara ambien
(ambient air monitoring) dan pemantauan emisi
udara dari cerobong PLTU dan cerobong
genset menunjukkan hasil yang memenuhi
Lanjutan Tabel 8.
baku mutu selama tahun 2006.
EN19 Emisi pengurangan ozon Upaya pengelolaan udara yang timbul dari
kegiatan penambangan dilakukan dengan cara
yaitu penyiraman jalan tambang dengan truk
air, penanaman pohon di daerah industri,
memodifikasi dan menambah peralatan
penyemprot debu (dust suppression system) di
lokasi pemroresan batu bara (CPP), serta
perawatan stasiun pembangkit listrik dan
cerobong PLTU.
EN20 Tipe dan berat NOx, SOx dan
emisi udara yang sinifikan
lainnya
Nox dengan baku mutu 850 mg/m3, Sox
dengan baku mutu 750 mg/m3, NH3 dengan
baku mutu 0,5 mg/m3, CL2 dengan baku mutu
10%, HF dengan baku mutu 10 mg/m3, HCl
dengan baku mutu 5 mg/m3, NO2 dengan baku
mutu 1000 mg/m3, SO2 dengan baku mutu 800
mg/m3, H2S dengan baku mutu 35 mg/m3.
EN21 Total pembuangan air dengan
kualitas dan tujuannya
Kolam Endapan Tambang Sengata :
• Tujuan Sungai Sengata yaitu Melawan
South (Titik keluaran air : Melaso), Kedapat
(Titik keluaran air : WQ06), Villa Pond
(Titik keluaran air : WQ27D), Sisi Danau
(Titik keluaran air : WQ33), Kenyamukan-2
(Titik keluaran air : Keny-2),dan Pit J Sump
4 (Titik keluaran air : Pit J Sump 4).
• Tujuan Sungai Pinang Bengalon yaitu
Northlist (Titik keluaran air : WQ47)
• Tujuan Laut Tanjung Bara yaitu Kolam
Pengendap terminal batubara utara dan
selatan (Titik keluaran air : WQ19).
Kolam Endapan Tambang Bengalon :
• Tujuan Sungai Lembak yaitu NWD1 (Titik
keluaran air : NWD1), NMW2 (Titik
keluaran air : NMW2), Keluu (Titik
keluaran air : Keluu), Penebaran (Titik
Lanjutan Tabel 8.
keluaran air : Penebaran) dan Kelawitan
(Titik keluaran air : Kelawitan).
EN22 Total berat dari limbah dengan
tipe dan metode penjualan
• Pelumas Bekas : Alat berat, 4.755.000 Liter
• Majun Terkontaminasi : Bengkel, 440.072
Kg
• Filter Bekas : Alat Berat, 258.054 Kg
• Lumpur Beroli : Oli Interceptor, 234 m3
• Baterai Bekas : Bengkel, 708 Buah
• Abu Batubara : PLTU, 8.135 m3
• Abu Pembakaran Insinerator : Insinerator ,
14.076 Kg
• H2O2 (Hidrogen Peroksida) : Laboratorium,
18.600 Liter
• Limbah Medis : Klinik, 260 Kg
• Ban Bekas : Alat Berat, 565 Buah
• Limbah Umum : Kantor/Bengkel,
213.791,20 m3
EN23 Total jumlah dan volume dari
tumpahan yang signifikan
Selama tahun 2006 tidak terjadi tumpahan oli
atau minyak yang masuk dalam kategori
signifikan. Hal ini dimungkinkan karena
adanya suatu kontrol dengan standar yang
tertuang dalam ”Hydrocarbon Management
Handbook” dan “Waste Management
Handbook”.
EN24 Berat dari limbah yang
ditransportasikan, diimpor,
diekspor atau diolah yang
diklasifikasikan berbahaya
berdasarkan Basel Convetion
Annex I, II, III dan VIII, dan
persentase limbah yang
dikapalkan secara
internasional
• Pelumas Bekas : Alat berat, Pemanfaatan
internal KPC dan pihak ketiga
• Majun Terkontaminasi : Bengkel, Insinerasi
• Filter Bekas : Alat Berat, Insinerasi
• Lumpur Beroli : Oli Interceptor,
Bioremediasi
• Baterai Bekas : Bengkel, Pihak Ketiga
• Abu Batubara : PLTU, Pemanfaatan
• Abu Pembakaran Insinerator : Insinerator ,
Pihak Ketiga
Lanjutan Tabel 8.
• H2O2 (Hidrogen Peroksida) : Laboratorium,
Pihak Ketiga
• Limbah Medis : Klinik, Insinerasi
• Ban Bekas : Alat Berat, Struktur pengendali
erosi
• Limbah Umum : Kantor/Bengkel, Dikirim
ke TPA
EN25 Identitas, ukuran, status
perlindungan dan nilai
keanekaragaman dari air dan
hubungan habitat dengan
signifikan
Seluruh air keluaran dari kegiatan
penambangan dikelola melalui kolam-kolam
pengendap serta upaya pengapuran apabila
diperlukan. Setiap keluaran dipantau secara
rutin untuk mengetahui kualitas airnya. Untuk
memastikan pemenuhan standar kualitas air
yang keluar dari kegiatan penambangan, upaya
perbaikan terus dilakukan seperti pengerukan
sedimen, peningkatan kapasitas kolam
pengendap dan pembangunan kolam
pengendap baru. Upaya tersebut dilakukan
KPC untuk mengurangi dampak dari air
keluaran dari kegiatan tambang.
Produk dan Jasa EN26 Inisiatif untuk meringankan
dampak lingkungan dari
produk dan jasa, dan seberapa
jauh dampaknya
Produk batubara KPC yaitu Batubara Prima,
Pinang dan Melawan memiliki kualitas yang
baik dan bermutu tinggi. Sehingga tidak
berdampak buruk bagi lingkungan. KPC
melakukan pemantauan terhadap kualitas
produk. Sebagai bagian dari program ini, KPC
telah membentuk Departemen Teknologi
batubara yang memfokuskan diri pada :
• Pengelolaan Manajemen Kualitas dan
Kuantitas batubara
• Pemasaran Teknis
Hingga saat ini belum pernah terjadi adanya
keluhan dari konsumen mengenai penggunaan
Lanjutan Tabel 8.
produk KPC.
EN27 Persentase dari reklamasi
produk yang telah terpakai
Terdapat 565 ban bekas yang berasal dari alat
berat telah digunakan pada sistem drainage
(drop structure) di areal reklamasi.
Kepatuhan EN28 Denda dan total sanksi
terhadap pelanggaran undang-
undang lingkungan dan
regulasi
Tidak terdapat pelanggaran undang-undang
lingkungan.
Keseluruhan EN30 Jumlah biaya untuk
lingkungan dan investasi
berdasarkan jenis kegiatan
Total biaya pengelolaan lingkungan yaitu
sebesar USD 28.277.136.
3. Indikator Praktik Tenaga Kerja dan Kinerja Pekerja yang Layak
Kinerja dan Upaya KPC
Tenaga Kerja LA1 Komposisi jumlah tenaga
kerja berdasarkan tipe
pekerjaan dan lokasi
Dalam menjalani operasinya, KPC
memperkerjakan 3.645 karyawan. Berdasarkan
status kepegawaian : permanen sebanyak 3.338
orang dan kontrak sebanyak 297 orang.
Sedangkan berdasarkan asalnya : Indonesia
sebanyak 3.635 orang dan Ekspatriat sebanyak
21 orang.
LA2 Penciptaan lapangan kerja
neto dan rata-rata turnover
berdasarkan unit
Turnover karyawan berdasarkan jenis kelamin
yaitu pria sebanyak 95 orang dan wanita 10
orang sedangkan berdasarkan asalnya yaitu
Indonesia sebanyak 105 orang dan Ekspatriat
sebanyak 5 orang.
LA3 Persentase karyawan yang
diwakili oleh serikat pekerja
independen
Tercatat ada lima Serikat Pekerja dan Serikat
Buruh yang aktif di KPC dengan keanggotaan
sebagai berikut :
• KORPPRA : 1058 orang
• SPKEP : 650 orang
• SBSI : 756 orang
• PPMI : 221 orang
• SPK : 600 orang
Lanjutan Tabel 8.
• Anggota bebas (tidak terikat) : 353 orang
Tenaga Kerja / Hubungan Manajemen LA4 Kebijakan dan prosedur terkait
informasi, konsultasi dan
negosiasi dengan karyawan
terkait dengan perubahan
pekerjaan
Seluruh karyawan KPC termasuk level
manajemen diatur hak dan kewajibannya dalam
Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dalam PKB
tahun 2005-2007, ada beberapa item perubahan
sebagai hasil perundingan, tunjangan shift,
uang perumahan, tunjangan hari raya
keagamaan, bantuan penguburan, uang cuti,
penghargaan masa kerja dan program pensiun.
Kesehatan dan Keselamatan Kerja LA5 Praktik, pencatatan dan
notifikasi kecelakaan kerja
serta kesehatan sesuai Kode
ILO Code of Practice
KPC berkomitmen untuk selalu menjaga
kesehatan dan keselamatan karyawannya.
Berbagai aturan telah diberlakukan untuk
mencapai tujuan tersebut, diantaranya tetap
berkomitmen melaksanakan Aturan Baku yang
telah dikenal dengan istilah ”Golden Rules”.
LA6 Persentase dari total angkatan
kerja yang direpresentasikan
dalam manajemen formal-
serikat kesehatan pekerja dan
keselamatan yang membantu
memonitor dan memberikan
saran dalam program
kesehatan dan keselamatan
Tercatat 423 karyawan tingkat supervisor dan
koordinator HSE telah mengikuti program
sertifikasi, Pengawas Operasional Pratama dan
98 karyawan tingkat Superintendent dan
Manajer telah mengikuti program sertifikasi,
dan Pengawas Operasional Madya dari
Departemen Pertambangan dan Energi.
LA7 Tingkat dan jumlah
kecelakaan, jumlah hari
hilang, dan tingkat absensi,
termasuk subkontraktor
Tercatat tidak ada kejadian fatal yang terjadi
pada tahun 2006. terjadi penurunan angka
kekerapan terjadinya LTI dari 0,16 (tahun
2005) menjadi 0,10 (tahun 2006) per 200.000
jam kerja. Penurunan juga terjadi pada angka
kekerapan terjadinya kecelakaan yang
berpotensi fatal dari 0,2 (tahun 2005) menjadi
0,09 (tahun 2006).
Pendidikan dan Pelatihan LA8 Pendidikan, pelatihan,
konseling, pencegahan dan
Untuk terus menerus meningkatkan kapasitas
serta kemampuan menangani persoalan
Lanjutan Tabel 8.
program kontrol risiko untuk
melindungi anggota pekerja,
keluarganya atau anggota
masyarakat yang terserang
penyakit serius
kesehatan dan keselamatan kerja karyawan,
tercatat 423 karyawan tingkat supervisor dan
koordinator HSE telah mengikuti program
sertifikasi Pengawas Operasional Pratama dan
98 karyawan tingkat superintendent dan
Manager telah mengikuti program sertifikasi
Pengawas Operasional Madya dari Departemen
Pertambangan dan Energi.
LA9 Rata-rata jam pelatihan per
tahun per karyawan
Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan
KPC sebesar 48,01 jam per tahun per
karyawan.
Keragaman dan Peluang yang Setara LA11 Program keahlian manajemen
dan jangka panjang yang
mendukung kemampuan
pekerja selanjutnya dan
melindungi para pekerja
dalam mengelola akhir dari
karirnya
Untuk mendukung kemampuan kerja karyawan
secara berkesinambungan dan membantu
karyawan dalam meniti karir, KPC
memberikan beberapa program keahlian
manajemen, yaitu :
• Pelatihan Masa Persiapan Pensiun
Pelatihan ini membantu para karyawan dan
keluarganya untuk mempersiapkan diri
mereka dalam menghadapi masa pensiun
dan membekali mereka dengan
keterampilan maupun pengetahuan dalam
mengelola kesehatan, hubungan serta
keuangan mereka. Pelatihan ini juga
memberikan pengetahuan praktis di bidang
kewiraswastaan.
KPC melaksanakan 40 jam pelatihan MPP
unutk semua karyawan. Pada Tahun 2006,
sebanyak 46 peserta mengikuti pelatihan
ini, dengan jumlah waktu sebanyak 1.840
jam.
• Pelatihan Bahasa Inggris
KPC membuka kelas-kelas Pelatihan
Bahasa Inggris Umum untuk seluruh
Lanjutan Tabel 8.
karyawan KPC. Pelatihan ini membekali
peserta dengan keterampilan berbahasa
yang mereka butuhkan dalam pekerjaan
serta memberikan nilai tambah dalam
meniti karir mereka.
Pada tahun 2006, sebanyak 418 peserta
mengikuti pelatihan ini dengan jumlah
waktu sebanyak 25.080 jam.
LA13 Komposisi Manajemen Senior
dan organ tata kelola
perusahaan per kategori
meliputi jenis kelamin, grup
usia, anggota minoritas dan
indikator keberagaman lainnya
• Karyawan berdasarkan golongan :
golongan A sebanyak 398 orang ,
golongan B sebanyak 2187 orang,
golongan C sebanyak 383 orang,
Supervisor sebanyak 516 orang,
Superintendent sebanyak 115 orang,
Manajer 37 orang, General Manajer
sebanyak 10 orang, dan Managing
Director/Executive Officer sebanyak 1
orang.
• Berdasarkan jenis kelamin : Karyawan pria
sebanyak 3.463 orang dan wanita sebanyak
193 orang.
• Berdasarkan grup usia : usia kurang dari 20
tahun sebanyak 21 tahun, usia antara 20-30
tahun sebanyak 812 orang, usia antara 30-
40 tahun sebanyak 1.693 orang, usia antara
40-50 tahun sebanyak 955 orang, usia
antara 50-55 tahun sebanyak 168 orang dan
usia lebih dari 55 tahun sebanyak 7 orang.
LA14 Rasio dari gaji pria dan wanita Klasifikasi General Manager (pria : wanita / 1 :
0,732632), Manajer (pria : wanita / 1 :
0,949844), Superintendent (pria : wanita / 1 :
0,93832), Supervisor (pria : wanita / 1 :
0,99189), Leading Hand/Officer (pria : wanita /
1 : 0,943725),
Operator/Mechanic/Administration (pria :
Lanjutan Tabel 8.
wanita / 1 : 0,967348), dan Trainee/Tool
Storeman (pria : wanita / 1 : 0,947775)
4. Indikator Hak Asasi Manusia Kinerja dan Upaya KPC di tahun 2006 Praktek Investasi dan Pengadaan
HR1 Persentase dan total jumlah
dari perjanjian investasi yang
signifikan meliputi klausa hak
asasi manusia atau sesuai
dengan hak asasi manusia
KPC menjalin kerjasama dengan suplier dan
kontraktor, terdapat perjanjian kontrak
kerjasama yang mengharuskan suplier ataupun
kontraktor mengikuti peraturan
ketenagakerjaan yang diberlakukan pemerintah.
Selain itu, mereka harus memenuhi standar
keamanan dan praktek lingkungan yang ada di
KPC.
HR2 Persentase signifikan dari
suplier dan kontraktor
Dalam menjalankan operasinya, KPC didukung
oleh 206 supplier barang dan 120 kontraktor
pelayanan jasa. Dari jumlah tersebut, 96
supplier (atau 47%) merupakan supplier lokal
dan 92 kontraktor (atau 77%) merupakan
kontraktor lokal.
HR3 Total jam dari pelatihan
karyawan dalam kebijakan
dan prosedur mengenai aspek
hak asasi manusia yang
relevan untuk beroperasi,
meliputi persentase dari
pekerja yang dilatih
Hingga akhir 2006, KPC belum memiliki
program pelatihan terkait dengan kebijakan
penanganan hak asasi manusia.
Anti Diskriminasi HR4 Total jumlah dari insiden dari
tindak diskriminasi
Hingga akhir 2006, tidak pernah terjadi insiden
akibat tindakan diskriminasi di KPC. Dalam
melakukan bisnisnya, KPC tidak membedakan
karyawan dari segi agama, suku maupun jenis
kelamin. Bahkan karyawan perempuan
menerima benefit yang sama dengan karyawan
laki-laki. Proses seleksi karyawan didasarkan
pada kualitas, kompetensi dan pengalaman
kandidat.
Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama
Lanjutan Tabel 8.
HR5 Asosiasi kebebasan berserikat
dan daya tawar kelompok
akan berada pada risiko
signifikan dan tindakan untuk
mendukungnya
KPC membolehkan karyawannya menjadi
anggota Serikat Pekerja dan Serikat Buruh
(SP/SB) yang ada. Tercatat ada lima SP/SB
yang aktif di KPC (KORPPRA, SPKEP, SBSI,
PPMI, SPK dan Anggota bebas (tidak terikat).
Pekerja Anak HR6 Risiko signifikan untuk
insiden dari pekerja anak dan
mengukur untuk berkontribusi
mengeliminasikan pekerja
anak
KPC tidak memperkerjakan buruh anak-anak.
Usia terendah karyawan KPC hingga akhir
2006 adalah 18 tahun.
Tenaga Kerja Wajib dan Terpaksa HR7 Risiko signifikan untuk
insiden dari pekerja paksa dan
mengukur untuk berkontribusi
mengeliminasikan pekerja
paksa
Dalam tahun 2006 dan tahun-tahun sebelumnya
sepanjang operasi KPC tidak pernah terjadi
pemaksaan pekerjaan yang menyalahi aturan
jam kerja Depnaker. Sehingga tidak ada insiden
yang terjadi.
HR8 Persentase dari pelatihan
keamanan personel dalam
kebijakan perusahaan atau
prosedur mengenai aspek hak
asasi manusia relevan untuk
beroperasi
Terkait pelaksanaan hak asasi manusia bagi
para petugas keamanan, KPC tidak secara
khusus melakukan pelatihan tentang kebijakan
hak asasi manusia. Namun demikian, setiap
dilakukannya pendidikan dasar bagi anggota
keamanan selalu disisipkan materi terkait hal
tersebut.
Hak Masyarakat Adat HR9 Total jumlah dari insiden
pelanggaran atas hak-hak
warga pribumi dan tindakan
menghadapinya
Dalam menjalankan operasinya, KPC
senantiasa berkomunikasi dengan penduduk
lokal di sekitar daerah pertambangan. Hingga
akhir 2006, tidak pernah terjadi insiden ataupun
kekerasan dari pihak KPC terhadap masyarakat
lokal. Hubungan baik selalu dibina melalui
berbagai program kemasyarakatan yang
diorientasikan untuk memberikan kesejahteraan
bagi masyarakat lokal.
5. Indikator Masyarakat Kinerja dan Upaya KPC Sosial
SO1 Deskripsi kebijakan Selain kegiatan pertambangan, KPC
Lanjutan Tabel 8.
pengelolaan dampak bagi
masyarakat, termasuk sistem
pengawasan yang ada
mempunyai tekad untuk melaksanakan
tanggung jawab sosial perusahaan sesuai
dengan visi dan misi Divisi ESD. Berbagai
program pengembangan masyarakat terus
dilakukan untuk meningkatkan ekonomi lokal,
mengentaskan kemiskinan dan mempertinggi
kualitas hidup masyarakat.
KPC mengelompokkan program-program
tersebut ke dalam 7 (tujuh) bidang yaitu
pengembangan agribisnis, kesehatan dan
sanitasi, pendidikan dan pelatihan,
pembangunan infrastruktur, pengembangan
usaha kecil dan menengah (UMKM),
pelestarian alam dan budaya, serta penguatan
kapasitas masyarakat dan pemerintah.
Program pemberdayaan masyarakat tersebut
diarahkan kepada pengembangan sumber daya
alam (SDA) yang dapat diperbaharui dan
diselaraskan dengan program pemerintah
Kabupaten Kutai Timur yang mencanangkan
Gerakan Daerah Pembangunan Agribisnis
(GERDABANGAGRI).
Korupsi SO2 Persentase dan total jumlah
dari unit bisnis yang dianalisis
untuk risiko yang
dihubungkan dengan korupsi
Selama tahun 2006, KPC telah melakukan PHK
terhadap 6 karyawan yang terbukti terlibat
dalam praktek korupsi
SO3 Persentase dari pekerja yang
dilatih dalam kebijakan dan
prosedur organisasi anti
korupsi
Pada awal tahun 2006, induk perusahaan KPC,
PT Bumi Resources, Tbk telah menetapkan
semangat kerja yang sekaligus merupakan kode
etik bagi karyawan perusahaan yang dikenal
dengan Mr.SPIRIT (Semangat, Profesional,
Independen, Rajin, Integritas, dan Tanggung
Jawab). Mr.SPIRIT merupakan bentuk
komitmen segenap karyawan KPC mulai dari
Lanjutan Tabel 8.
pemegang saham, komisaris, direktur,
manajemen, karyawan sampai ke petugas
lapangan untuk menerapkan Good Corporate
Governance dan Code of Conduct.
Penerapan program ini dilakukan oleh Focal
Point Team dibentuk dan dilatih untuk
mensosialisasikan pedoman tersebut.
SO4 Tindakan dalam merespon
insiden dalam korupsi
Tata kelola perusahaan yang baik diwujudkan
melalui Surat Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
yang mengatur tentang konsekuensi terhadap
karyawan yang terbukti melakukan
penyalahgunaan wewenang seperti korupsi.
Konsekuensi ini meliputi pemberian sanksi
berupa teguran tertulis hingga Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK).
Kebijakan Publik SO5 Posisi kebijakan publik dan
partisipasi dalam
pengembangan kebijakan
publik dan lobi
Komitmen KPC untuk menjadi mitra pembangunan
bagi masyarakat serta pemerintah telah mendapat
sambutan yang baik. Melalui organisasi-organisasi
publik yang ada, masyarakat dan pemerintah
memberikan kepercayaan
kepada perwakilan perusahaan untuk ikut
mengambil bagian dalam menentukan
kebijakan-kebijakan publik.
Organisasi-organisasi tersebut adalah
Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI),
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI),
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI),
Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Gerakan
Daerah Pembangunan Agribisnis
(GERDABANGAGRI), dan Forum Multi
Stakeholder Corporate Social Responsible
(MSH-CSR). Selain itu, KPC juga anggota
aktif dari Corporate Forum on Community
Development (CFCD), Indonesia Business
Lanjutan Tabel 8.
Link (IBL), Asosiasi Pertambangan Indonesia
(API) serta Asosiasi Pertambangan Batu Bara
Indonesia (APBI).
SO6 Total nilai finansial dan
kontribusi dalam partai
politik, orang politik dan
hubungan institusi dalam
negara
Perusahaan melarang setiap karyawan untuk
terlibat dalam pesta politik negara. Kebijakan
ini dilakukan untuk menghindari konflik-
konflik kepentingan politik yang dapat
mengancam kegiatan operasional perusahaan.
Perilaku Anti Persaingan SO7 Total jumlah dari tindakan
resmi untuk perilaku anti
persaingan, anti kepercayaan
dan praktik monopoli serta
pengeluarannya
Guna menghindari praktek monopoli,
perusahaan membentuk Contract Committee
Meeting yang terdiri atas managing
Director/CEO, CFO, GM Supply, GM ESD dan
GM Finance. Setiap proyek pekerjaan di KPC
harus melalui Contract Committee Meeting ini
terlebih dahulu. Untuk proyek yang sifatnya
bantuan dilakukan melalui persetujuan
Sponsorship Committee.
Kepatuhan SO8 Nilai moneter dari
pelanggaran signifikan dan
total jumlah sanksi non-
moneter untuk pelanggaran
hukum dan regulasi
Selama tahun 2006, KPC telah melakukan PHK
terhadap 6 karyawan yang terbukti terlibat
dalam praktek korupsi.
6. Indikator Tanggung Jawab Produk Kinerja dan Upaya KPC Kesehatan dan Keselamatan Konsumen
PR1 Deskripsi kebijakan untuk
mempertahankan kesehatan
dan keselamatan konsumen
dalam penggunaan produk
atau jasa perusahaan
Sebagai bagian dari komitmen perusahaan
untuk menghasilkan produk yang aman,
pemantauan terhadap kualitas produk
merupakan komponen yang sangat penting
dalam proses perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan serta kontrol terhadap proses
penambangan, penyediaan batu bara, serta
proses pengangkutan.
Quality Control Team memonitor proses
tersebut selama 24 jam untuk memastikan tidak
Lanjutan Tabel 8.
adanya produk yang tidak berkualitas.
PR2 Total jumlah dari
ketidakpatuhan dalam regulasi
dan dampak dari produk dan
jasa mengenai kesehatan dan
keselamatan konsumen
Hingga saat ini, belum pernah terjadi keluhan
dari konsumen mengenai adanya dampak
negatif dari penggunaan produk KPC.
Intensitas pelanggan yang terus
memperpanjang kontrak pembelian menjadi
indikator bahwa produk KPC aman digunakan.
Pencantuman Label Produk dan Jasa PR3 Pencantuman label informasi
dari produk dan jasa
Mutu dan ukuran sumber daya batu bara dan
kemampuannya untuk memuati armada
angkutan besar dari terminal kelas dunia yang
dimilikinya membuat KPC mampu memiliki
portfolio yang berbeda untuk kontrak berkala.
PR4 Total jumlah dari insiden
ketidakpatuhan terhadap
regulasi dan informasi produk
dan pelabelan
Tidak terdapat insiden dari ketidakpatuhan
dalam pencantuman label informasi dari
produk.
PR5 Praktek yang berhubungan
dengan kepuasan konsumen,
meliputi hasil dari survei
pengukuran kepuasan
konsumen
KPC memiliki produk-produk dan mutu yang
cukup cocok dengan semua desain pembangkit
tenaga listrik di seluruh dunia.
Teknologi Batubara KPC memberikan Bantuan
Teknis kepada Konsumen Akhir dalam
Penanganan dan Pembakaran Batubara dan
secara aktif terlibat dengan konsumen untuk
menjamin agar mutu batubara memenuhi
syarat.
Selain itu, Bagian Pemasaran KPC
mengirimkan sampel kepada pembeli sesuai
persyaratan kontrak penjualan dan juga
mengirimkan sampel kepada pihak independen,
jika diminta oleh konsumen. Dengan demikian
kepuasan konsumen dapat terjaga.
Komunikasi Pemasaran PR6 Program yang berhubungan
dengan hukum, stándar dan
komunikasi pemasaran,
Tim Pemasaran KPC tetap berkomunikasi dan
melakukan kunjungan konsumen seperti yang
diminta. Untuk konsumen jangka panjang,
Lanjutan Tabel 8.
meliputi periklanan, promosi
dan sponsorship
dilakukan pula negosiasi harga setiap tahun.
Komunikasi dijalin melalui email, faksimili,
telepon dan kunjungan ke lokasi.
PR7 Total jumlah dari insiden dari
ketidakpatuhan dengan
regulasi dan mengenai
komunikasi pemasaran,
meliputi periklanan, promosi
dan sponsorship
Kehadiran sebagai peserta di dalam lokakarya
dan konferensi atau menjadi pembicara dapat
mendukung upaya pemasaran KPC dalam
menjual dan mempromosikan produk-
produknya ke seluruh dunia. Sehingga tidak
terjadi insiden mengenai program pemasaran
tersebut.
Privasi Konsumen PR8 Total jumlah dari pelanggaran
privasi konsumen dan
kehilangan data konsumen
Hingga saat ini belum pernah terjadi keluhan
dari konsumen sehubungan dengan
pelanggaran privasi konsumen. Telah dibuat
sistem untuk melindungi privasi konsumen.
PR9 Nilai moneter dari
pelanggaran hukum dan
regulasi mengenai provisi dan
penggunaan produk dan jasa
”Confidentiality Agreement” merupakan
bagian dari perjanjian penjualan dengan pihak
konsumen. Sampai saat ini tidak pernah terjadi
pelanggaran terhadap perjanjian tersebut.
4.2.5. Pengungkapan Sustainability Reporting PT Tambang Batu
Bara Bukit Asam Tbk
Laporan Keberlanjutan PT Tambang Batu Bara Bukit Asam
Tbk tahun 2006 yaitu ”Komitmen pada Kehidupan”. Laporan
tersebut mengacu pada GRI G3 Guidelines. Titik fokus CSR dalam
laporan keberlanjutan PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk
adalah pada kinerja ekonomi dan tata kelola perusahaan terkait
dengan kinerja lingkungan dan sosial. Laporan tersebut berisi 95
halaman yang mengungkapkan 19 komponen indikator GRI G3
Guideliness yaitu 2 komponen indikator kinerja Ekonomi (EC), 7
komponen indikator kinerja Lingkungan (EN), 9 komponen
indikator kinerja Tenaga Kerja (LA) dan 1 komponen indikator
kinerja Tanggung Jawab Produk (PR). Berikut deskripsi
Lanjutan Tabel 8.
Sustainability Reporting Tahun PT Tambang Batu Bara Bukit
Asam Tbk yang dijelaskan pada Tabel 9.
Tabel 9. Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Tahun 2006 PT
Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk
1. Indikator Kinerja Ekonomi Kinerja dan Upaya PTBA
Kinerja Ekonomi
EC1 Nilai ekonomi yang
dihasilkan dan didistribusikan
secara langsung, termasuk
pendapatan, biaya operasi,
kompensasi kepada
karyawan, donasi dan
investasi ke masyarakat, laba
ditahan serta pembayaran ke
penyedia modal dan
pemerintah
Sepanjang 2006, Perseroan membukukan
laba bersih sebesar Rp.485.670 juta atau naik
4% dibanding tahun 2005 sebesar
Rp.467.060 juta.
Kontribusi kepada negara pada tahun 2006
berupa pajak sebesar Rp 470.549 miliar dan
bukan pajak (bea masuk, royalti, iuran tetap,
retribusi&SP3D, pungutan ekspor dan
dividen) sebesar Rp 402.298 miliar.
Penyisihan Manfaat Pensiun dan
Kesejahteraan Karyawan sebesar Rp 292.950
miliar.
Keberadaan Pasar
EC5 Rasio-rasio Upah Awal Kesejahteraan karyawan merupakan salah
satu prioritas PTBA. Di tahun 2006 gaji
terendah karyawan PTBA masih cukup jauh
di atas ketetapan Upah Minimum Regional
(UMR) untuk daerah Kabupaten Muara Enim
sebesar Rp.724.400,- per bulan. - per bulan.
2. Indikator Kinerja Lingkungan Kinerja dan Upaya PTBA
Keanekaragaman Hayati
EN11 Lokasi dan luas lahan yang
dimiliki, disewakan, atau
berdekatan dengan area yang
dilindungi dan area dengan
nilai keanekaragaman hayati
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2006,
Perseroan memiliki izin ekplorasi dan
eksploitasi yang tercakup dalam Kuasa
Pertambangan (KP) seluas seluas 66.413,7
hektar di Unit Pertambangan Tanjung Enim,
yang tinggi di luar area yang
dilindungi
3.950 hektar di Unit Pertambangan Ombilin
dan 17.100 hektar di Cerenti.
EN12 Deskripsi dari dampak
signifikan yang ditimbulkan
oleh aktivitas, produk dan
jasa pada keanekaragaman
hayati yang ada di wilayah
yang dilindungi serta area
dengan nilai keanekaragaman
hayati di luar wilayah yang
dilindungi
Air Asam Tambang (Acid Mine Drainage)
merupakan masalah terbesar yang dihadapi
akibat kegiatan penambangan. Hal ini terjadi
karena aktifitas tambang umumnya
menggunakan sistem terbuka yang
mengakibatkan mineral-mineral sulfidik
(pirit, markasit, kalkopirit, dan lain-lain)
teroksidasi.
EN13 Strategi, aktivitas saat ini dan
rencana masa depan untuk
mengelola dampak terhadap
keanekaragaman hayati
Berdasarkan pengamatan jejak dan informasi
dari penduduk sekitar lokasi, satwa liar yang
berada di sekitar tambang seperti babi hutan,
biawak, kera, burung belibis, ayam hutan,
ular, burung elang, burung bangau dan rusa,
saat ini masih berkembang biak dengan baik
Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan
penambangan tidak menimbulkan dampak
negatif terhadap perkembangan satwa liar.
Tumbuhan ikutan yang dijumpai pada
seluruh lokasi tambang adalah Euphatorium
sp dan Mimosa indica. Ada jenis vegetasi
ikutan yang hanya dijumpai di lokasi KP
Banko Barat, tetapi tidak ditemukan di lokasi
KP Air Laya (TAL), yaitu Cyperus sp, dan
paku resam (Gleyhenia sp.). Sedangkan di
lokasi KP TAL banyak ditemukan tumbuhan
rambutan hutan (Passiflora latifolia) yang
tumbuh di bawah tegakan naungan pohon
petai cina dan sengon.
EN14 Strategi, aktivitas saat ini dan
rencana masa depan untuk
mengelola dampak terhadap
keanekaragaman hayati
Di tahun 2006, PTBA telah melakukan
berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan
termasuk di dalamnya pemulihan fisik yang
meliputi:
Lanjutan Tabel 9.
a. Melakukan revegetasi seluas 191,4 hektar
pada lahan-lahan pasca penambangan dengan
keragaman jenis vegetasi yang mengacu pada
fungsi hidrologis, orologis (menciptakan
tatanan iklim mikro dengan keragaman jenis
tanaman) dan konservasi.
b. Menjaga kualitas air buangan dan limpasan
dari area tambang sebelum keluar ke perairan
umum sehingga tetap memenuhi standar
Baku Mutu Lingkungan (BML) dengan
melakukan:
• Pembuatan Kolam Pengendap Lumpur
(KPL) sebanyak 5 (lima) unit;
• Pengapuran untuk menjaga stabilitas pH
sebanyak 1.430,6 ton pada KPL;
• Pembuatan saluran sepanjang 655 m di
Muara Tiga Besar (MTB) dan Banko
Barat;
• Pengurasan lumpur pada KPL sebanyak
328.516 m3.
c. Melakukan pengelolaan tanah humus
sebanyak 473.779 bcm untuk menyiapkan
lahan revegetasi dan pencegahan pencemaran
tanah dari limbah Bahan beracun dan
Berbahaya (B3) dengan cara membuat
fasilitas oil trap pada setiap bengkel tambang
(workshop).
d. Menjaga kualitas udara agar tetap dalam
ambang batas Baku Mutu Lingkungan
dengan melakukan penyiraman secara rutin
pada jalan produksi, memasang sprayer di
belt conveyor, dan penanaman tanaman di
kiri kanan jalan produksi.
EN22 Total berat dari limbah
dengan tipe dan metode
Proses eksploitasi penambangan batubara
yang menggunakan alat-alat berat tak bisa
Lanjutan Tabel 9.
penjualan dilepaskan dari pemakaian bahan bakar
minyak dan pelumas yang termasuk dalam
kelompok senyawa hidrokarbon. Senyawa ini
dikenal toksik, sukar terdegradasi sehingga
dapat membahayakan lingkungan.
PTBA sangat menyadari dampak
hidrokarbon terhalogenasi yang terkandung
dalam minyak pelumas dari kegiatan
operasional PTBA. Senyawa hidrokarbon
terhalogenasi yang terkandung dalam minyak
pelumas bekas menurut PP No. 18 tahun
1999 dikategorikan sebagai limbah B3
(Bahan Berbahaya dan Beracun) yang jika
mencemari tanah dapat mengganggu
fungsinya. Diperlukan upaya pemulihan yang
intensif agar tanah bisa produktif kembali.
Produk dan Jasa
EN26 Inisiatif untuk meringankan
dampak lingkungan dari
produk dan jasa, dan seberapa
jauh dampaknya
Untuk menjaga kelestarian lingkungan,
PTBA melakukan berbagai tindakan nyata
yang memberikan dampak signifikan seperti:
melakukan penataan dan revegetasi lahan
bekas tambang dengan menggunakan
tanaman rumput-rumputan dan pohon jenis
kayu keras untuk menjaga kestabilan lereng
serta memanfaatkan lahan pasca tambang
secara menguntungkan dan tidak
menimbulkan beban bagi generasi
mendatang, serta dapat tetap berfungsi secara
ekologis maupun ekonomis.
Upaya meminimalkan dampak lingkungan
dilakukan melalui Penanganan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup yang
meliputi: Pertama, Penanganan Tanah Pucuk
(Top soil), Penanganan Erosi, Pemantauan
Kualitas Air, Pengendalian Air Asam
Lanjutan Tabel 9.
Tambang (AAT), dan Penanganan &
Pemantauan Biodiversity yang terdiri atas
Revegetasi, Pemantauan Tanaman,
Pemantauan Biota Aquatik (Benthos &
Plankton), dan Pemantauan Satwa Liar. Ke-
dua, Penanganan dan Pemantauan
Lingkungan Kerja dengan memantau kualitas
udara, efek kebisingan dan penyakit infeksi
saluran pernapasan atas (ISPA) terhadap
pegawai di daerah penambangan.
Kepatuhan
EN28 Denda dan total sanksi
terhadap pelanggaran
Selama tahun 2006 tidak ada sanksi terhadap
Perseroan terkait penanganan K3 dan
lingkungan.
Sanksi, denda maupun teguran resmi dari
pejabat yang berwenang belum pernah
diterima PTBA atas kinerjanya. Meskipun di
tahun 2006, pernah terjadi unjuk rasa oleh
masyarakat di sekitar Dermaga Kertapati
akibat debu yang berasal dari proses
pembongkaran batubara dari gerbong kereta
api ke stockpile. Masalah ini bisa diatasi
karena PTBA langsung merespon tuntutan
masyarakat tersebut dengan cara memasang
penyemprot air (sprayer) agar tidak
menimbulkan debu yang dipermasalahkan.
3. Indikator Praktik Tenaga Kerja
dan Kinerja Pekerja yang Layak
Kinerja dan Upaya PTBA
Tenaga Kerja
LA1 Komposisi jumlah tenaga
kerja berdasarkan tipe
pekerjaan dan lokasi
Sampai akhir 2006, PTBA memiliki
karyawan tetap sebanyak 3.418 orang terdiri
dari 3.298 orang yang bekerja di Perseroan
dan 120 karyawan diperbantukan pada Anak
Perusahaan serta Dana Pensiun yang
Lanjutan Tabel 9.
didirikan PTBA.
Di samping pegawai tetap, PTBA juga
mempekerjakan tenaga kerja kontrak dan
tenaga kerja honorer sebagai bentuk
kepedulian PTBA menyediakan lapangan
kerja bagi masyarakat umum. Tenaga kontrak
dan honorer ditempatkan di: kantor Tanjung
Enim Sistem, UP Ombilin,
UP Briket Gresik, Kantor Unit Dermaga
Kertapati, Kantor Unit Dermaga Tarahan,
anak perusahaan dan pengelolaan Dana
Pensiun.
Tenaga Kerja / Hubungan Manajemen
LA4 Kebijakan dan prosedur
terkait informasi, konsultasi
dan negosiasi dengan
karyawan terkait dengan
perubahan pekerjaan
Safety talk (Diskusi) karyawan yang
dilaksanakan setiap awal giliran kerja di
lingkungan satuan kerja PTBA UPT dan
kontraktor pada periode tahun 2006 sebanyak
3.092 frekuensi dengan peserta 112.559
orang.
Safety talk yang dilakukan oleh satuan kerja
PTBA sebanyak 1.733 kali dengan jumlah
peserta 38.866 orang; Safety talk yang
dilakukan oleh kontraktor sebanyak 1.359
kali dengan jumlah peserta 73.693 orang.
Kesehatan dan Keselamatan Kerja
LA5 Praktik, pencatatan dan
notifikasi kecelakaan kerja
serta kesehatan sesuai Kode
ILO Code of Practice
PTBA mengoptimalkan penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja yang bersifat mandatori sesuai dengan
UU No. 13/2003 dan Sistem Manajemen
Lingkungan standar ISO 14001, untuk
mengantisipasi risiko K3. Untuk memenuhi
standar sistem manajemen keamanan
Pelabuhan, PTBA telah menerapkan sistem
International Code for the Security of Ships
and Port Facilities (ISPS Code).
Lanjutan Tabel 9.
LA6 Persentase dari total angkatan
kerja yang direpresentasikan
dalam manajemen formal-
serikat kesehatan pekerja dan
keselamatan yang membantu
memonitor dan memberikan
saran dalam program
kesehatan dan keselamatan
PTBA telah melakukan audit internal SMK3
(64 kriteria) sebanyak 1 (satu) kali terhadap 9
(sembilan) satuan kerja di UPTE dan 2 (dua)
perusahaan mitra kerja/ kontraktor. Di
samping itu juga telah dilakukan audit
internal SMK3 dengan pengembangan
implementasi penuh (166 kriteria) sebanyak 2
(dua kali terhadap 9 (sembilan) satuan kerja
di UPTE.
Total Jam Pembinaan K3 pada periode tahun
2006 sebesar 80.389,5 jam, dengan rata-rata
jumlah karyawan per bulan yang mendapat
pembinaan sebanyak 9.685 orang. Sehingga
rasio jam pembinaan K3 per karyawan
sebesar 14,61 jam.
LA7 Tingkat dan jumlah
kecelakaan, jumlah hari
hilang, dan tingkat absensi,
termasuk subkontraktor
Karyawan yang mendapat kecelakaan kerja
di lingkungan unit penambangan Tanjung
Enim selama periode tahun 2006 berjumlah 4
orang, terdiri dari 2 orang kecelakaan fatal
dan 2 orang kecelakaan berat atau meningkat
dibandingkan dengan tahun 2005 sebanyak 3
orang (1 orang kecelakaan berat dan 2 orang
kecelakaan ringan). Dengan demikian jumlah
angka kekerapan kecelakaan (Frequency
Rate) tahun 2006 menjadi 0,3 atau meningkat
dari tahun 2005 sejumlah 0,22.
Jumlah hari kerja hilang akibat dari
kecelakaan (bersifat ringan/berat/fatal) pada
periode tahun 2006 sebesar 18.190 hari atau
meningkat dari tahun 2005 sebesar 127 hari.
Sehingga jumlah angka keparahan
kecelakaan (severity rate) tahun 2006
menjadi 1.378,82 atau meningkat dari tahun
2005 sejumlah 9,22.
Sedangkan indeks kejadian (kecelakaan)
Lanjutan Tabel 9.
periode tahun 2006 sebesar 0,418 atau
meningkat dari tahun 2005 sebesar 0,002.
Jumlah kerusakan unit/peralatan produksi
maupun penunjang yang diakibatkan oleh
kecelakaan selama periode tahun 2006
sebanyak 55 kasus, atau meningkat dari tahun
2005 sebanyak 27 kasus.
Pendidikan dan Pelatihan
LA8 Pendidikan, pelatihan,
konseling, pencegahan dan
program kontrol risiko untuk
melindungi anggota pekerja,
keluarganya atau anggota
masyarakat yang terserang
penyakit serius
Di tahun 2006 telah dilakukan pemeriksaan
kesehatan khusus terhadap 12 orang
karyawan, penyuluhan kesehatan kepada
1.429 karyawan, dan pemeriksaan kesehatan
berkala (PKB) terhadap 1.785 orang
karyawan atau 71,3% dari 2.504 orang
karyawan yang terdaftar untuk pemeriksaan
kesehatan berkala.
LA10 Deskripsi kebijakan
kesempatan yang sama dan
sistem pengawasannya
Kebijakan komisaris dan direksi memberikan
kesempatan dan keleluasaan bagi karyawan
berserikat untuk bergabung dengan
organisasi buruh yang ada sebagai wujud
kebebasan berdemokrasi termasuk kebebasan
menyalurkan aspirasi politiknya sesuai hati
nurani. Seluruh karyawan juga diberikan
kebebasan untuk berserikat dengan organisasi
buruh yang ada.
LA11 Program keahlian manajemen
dan jangka panjang yang
mendukung kemampuan
pekerja selanjutnya dan
melindungi para pekerja
dalam mengelola akhir dari
karirnya
Untuk meningkatkan keahlian dan
kompetensi sumber daya manusianya,
Perseroan secara rutin menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan yang terkait
masalah Teknis (tambang, mesin, listrik,
administrasi, umum), dan masalah Manajerial
(Executive Development Program, Global
Leadership Development Program,
Lanjutan Tabel 9.
Manajemen Bisnis), Penataan Moral
(Pencegahan Praktik KKN dan Pembekalan
Spritual ESQ training guna membentuk
moral baik). Kepedulian terhadap SDM juga
diwujudkan dengan memberikan akses untuk
menjawab kebutuhan jangka pendek dan
jangka panjang seperti asuransi dan dana
pensiun. Jumlah pegawai yang mengikuti
pelatihan selama tahun 2006 sebanyak 2.777
orang, meningkat 27,74% dari tahun 2005.
LA13 Komposisi Manajemen
Senior dan organ tata kelola
perusahaan per kategori
meliputi jenis kelamin, grup
usia, anggota minoritas dan
indikator keberagaman
lainnya
• Berdasarkan jenjang pendidikan,
komposisi karyawan yang bekerja di
PTBA sebanyak 0,4% bergelar Sarjana
Strata-2, Sarjana Strata-1 7,5%, 4,7%
berijazah D3, 51,6% berijazah SLTA,
22,9% berijazah SLTP dan 13% SD.
• Berdasarkan Usia Pegawai 1,2% diatas 55
tahun, 13,1% antara 50-55%, 32,3% antara
45-50%, 39,7% antara 40-45 tahun, 8,7%
antara 35-40 tahun, 4,9% antara 30-35
tahun.
• Berdasarkan jabatan 0.6% (peringkat level
1), 2,3% (peringkat level 2), 7,5%
(peringkat level 3), 40,0% (peringkat level
4), 44,5% (peringkat level 5) ,dan 4,9%
(peringkat level 6).
6. Indikator Tanggung Jawab
Produk
Kinerja dan Upaya PTBA
Pencantuman Label Produk dan Jasa
PR5 Praktek yang berhubungan
dengan kepuasan konsumen,
meliputi hasil dari survei
pengukuran kepuasan
konsumen
Untuk menjaga kepuasan pelanggan, PTBA
secara rutin melakukan survey terhadap
tingkat kepuasan konsumen akan layanan
PTBA. Melalui survey ini PTBA
mendapatkan masukan tentang harapan,
Lanjutan Tabel 9.
standar layanan dan keluhan pelanggan
secara periodik sehingga memudahkan PTBA
meningkatkan kinerja dan membangun
hubungan yang lebih baik dengan pelanggan
(Customer Relationship Management (CRM).
Berdasar indeks skala 4, tingkat kepuasan
pelanggan tahun 2006 adalah 3,72.
4.2.7. Pengungkapan Sustainability Reporting PT Timah Tbk
PT Timah Tbk telah mengeluarkan laporan keberlanjutan sejak
tahun 2004. Tahun 2006 dengan tema Mewujudkan Kepedulian
mengacu pada GRI G3 Guideliness. Laporan tersebut berisi 58
halaman yang mencakup kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan.
Terdapat 24 komponen indikator yaitu meliputi 3 komponen
indikator kinerja Ekonomi (EC), 10 komponen indikator kinerja
Lingkungan (EN), 8 komponen indikator kinerja Tenaga Kerja (LA)
dan 3 komponen indikator kinerja Tanggung Jawab Produk (PR).
Berikut deskripsi Sustainability Reporting PT Timah Tbk yang
dijelaskan pada Tabel 10.
Tabel 10. Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Tahun 2006 PT
Timah Tbk
1. Indikator Kinerja Ekonomi Kinerja dan Upaya Timah
Kinerja Ekonomi
EC1 Nilai ekonomi yang dihasilkan dan
didistribusikan secara langsung,
termasuk pendapatan, biaya
operasi, kompensasi kepada
karyawan, donasi dan investasi ke
masyarakat, laba ditahan serta
pembayaran ke penyedia modal
dan pemerintah
Tahun 2006, laba bersih Timah sebesar
Rp 208,147 Miliar. Pembayaran pajak
langsung Rp 132,393 Juta, pajak tidak
langsung Rp 33,217 Juta, dividen
sebesar Rp 32,993 Juta, royalti sebesar
Rp 90,944 Juta, dan PNBP lainnya Rp
29,519 Juta.
Dampak Ekonomi Tidak Langsung
EC8 Pembangunan dan dampak dari
investasi infrastruktur dan jasa
Untuk kelancaran transportasi dan arus
barang antara lokasi penambangan
dengan pusat produksi dibutuhkan
Lanjutan Tabel 9.
sarana dan prasarana seperti jalan dan
adakalanya harus membuat jalan baru
dan atau memelihara jalan yang ada.
EC9 Memahami dan mendeskripsikan
dampak ekonomi tidak langsung
yang signifikan, termasuk seberapa
jauh dampak dihasilkan
Timah merupakan penggerak utama
ekonomi Kepulauan Bangka Belitung.
Berbagai kegiatan langsung yang
dilakukan oleh perusahaan adalah
memberikan kontribusi terhadap roda
perekonomian wilayah sekitar.
Dampak ekonomi langsung dengan
adanya kegiatan Timah adalah
kesempatan bekerja dan berusaha yang
terkait dengan kegiatan penambangan
seperti penyerapan tenaga lokal,
pemasok dan pemborong serta mitra
binaan tambang.
Kegiatan ini membangkitkan berbagai
kegiatan ekonomi dalam bentuk barang
dan jasa yang diikuti arus uang dalam
bentuk transaksi melalui lembaga
keuangan dan perbankan sebesar Rp 2-3
Triliun per tahun dan dengan demikian
akan berputar di masyarakat dan secara
tidak langsung akan menggerakan
perekonomian daerah dan masyarakat.
2. Indikator Kinerja Lingkungan Kinerja dan Upaya Timah
Energi
EN5 Energi yang disimpan untuk
konservasi dan efisiensi perbaikan
Penggantian HSD (High Speed Diesel)
sebesar 50% dengan briket batu bara
untuk operasional rotary drayer sejak
bulan September 2006 dan HSD hanya
dipakai untuk operasi alat berat.
Mulai bulan Desember 2006, HSD
Lanjutan Tabel 10.
hanya untuk BBM penyulut dan repair
dan seluruh rotary drayer menggunakan
briket batu bara. Mulai bulan September
2006, penggunaan BBM pada Tanur
SSF dan Flame Oven dialihkan dari
HSD menjadi Fuel Oil. Sehingga terjadi
pengurangan pemakaian HSD sekitar
50% pada proses peleburan timah.
EN6 Inisiatif untuk menyediakan
produk dan jasa yang
menggunakan energi yang efisien
atau sumberdaya terbarukan, serta
pengurangan kebutuhan
penggunaan energi sebagai
dampak dari inisiatif ini
• Penggantian BBM (HSD) dengan
briket batu bara dan Fuel Oil/bensin
• Optimalisasi operasi rotary drayer
dan perawatannya karena dari data
bulan Mei s.d Desember 2005,
efisiensi rotary drayer mencapai
82,14% lebih kecil dari efisiensi
disain sebesar 85,66%. Artinya
terdapat kekurangan sebesar 4,11%
• Pemasangan pengukur suhu kerja
rotary drayer
Air
EN8 Total penarikan air Pemakaian air permukaan baik untuk
Tambang Bangka, Belitung, peleburan
timah serta pemakaian air perumahan
Timah sebesar lebih dari 350.000 meter
kubik di tahun 2006.
Emisi, Efluen dan Limbah
EN16 Total emisi gas rumah kaca
langsung dan tidak langsung
Gas polutan yang merupakan emisi gas
rumah kaca berupa CO, Nox, SO2, ASH3
dan H2S serta senyawa lainnya
dihasilkan dari pembakaran bahan bakar
fosil (HSD, pelumas dan lain-lain).
EN18 Inisiatif untuk mengurangi emisi
gas rumah kaca dan pengurangan
Untuk mengurangi dampak emisi udara
di pusat peleburan dan pemurnian dalam
Lanjutan Tabel 10.
yang berhasil dilakukan rangka penerapan SML ISO 14001, pada
tahun 1997 digunakan filterback dan
water siklon pada cerobong asap. Selain
itu juga dapat meningkatkan nilai
tambah karena debu yang berada di
cerobong pipa dapat ditangkap dan
dimanfaatkan lalu dilebur kembali.
Pemantauan emisi cerobong PLTD
menunjukkan bahwa kadar SO2 dan NO2
masih dibawah baku mutu emisi sumber
tak bergerak untuk jenis kegiatan lain.
Untuk mencegah potensi pencemaran
emisi NOx, Timah berupaya dengan
cara:
• Pemasangan instalasi injeksi urea cair
• Pemasangan Exhaust permanen
dengan tujuan untuk menjaga
kestabilan temperatur ambeien di
dalam ruangan PLTD
• Rutinitas penggantian filter
HSD/solar dan udara
• Perawatan mesin secara rutin
• Rasio pemakaian BBM yang tepat
EN22 Total berat dari limbah dengan tipe
dan metode penjualan
Limbah padat di Balai Karya berupa
slag, limbah domestik, limbah non daur
ulang dibuang ke TPA Pemda yang
sesuai dengan prosedur yang berlaku.
• Pasir Furan sebanyak 271,53 Kwintal
• Slage sebanyak 15.138,96 Kwintal
• Limbah domestik sebanyak 26,82
Kwintal
• Limbah non daur ulang sebanyak
Lanjutan Tabel 10.
696,38 Kwintal
• Limbah daur ulang sebanyak 68,86
Kwintal
• Tembaga 3 sebanyak 3 Kwintal
Limbah B3 yang disimpan di Gudang
Limbah B3 Pabrik Peleburan Timah
tahun 2006 yaitu :
• Baterai bekas sebanyak 128 Pc
• Filter Oil sebanyak 360 Pc
• Acfog sebanyak 45 Kaleng
• Botol HCL ex Labor sebanyak 375
Botol
• Strip Tes Refotron sebanyak 2.309 Pc
• Disposible Syringe
EN24 Berat dari limbah yang
ditransportasikan, diimpor,
diekspor atau diolah yang
diklasifikasikan berbahaya
berdasarkan Basel Convetion
Annex I, II, III dan VIII, dan
persentase limbah yang dikapalkan
secara internasional
Pemanfaatan limbah padat pada tahun
2006 di Balai Karya berupa besi yang
rusak untuk didaur ulang kembali, selain
itu juga berasal dari logam berupa besi
dan baja yang diperoleh dari Pabrik
Peleburan Timah dan dari supplier.
• Produk rusak yang didaur ulang
sebanyak 12.902 Kg
• Dari Supplier sebanyak 116.420,5 Kg
• Logam berupa limbah dari Pabrik
Peleburan Timah
• Kapal Keruk Menumbing sebanyak
146.086 Kg
EN26 Inisiatif untuk meringankan
dampak lingkungan dari produk
dan jasa, dan seberapa jauh
dampaknya
Kegiatan penambangan mempunyai
aspek dan dampak terhadap lingkungan
seperti rusaknya bentang alam,
hilangnya vegetasi dan tanah pucuk.
Langkah Timah dimulai dengan
melaksanakan stripping tanah yang tidak
mengandung bijih timah (overburden)
dan menempatkan/menyimpan tanah
Lanjutan Tabel 10.
atas dan solum tanah tersebut pada
tempat tertentu (dumping area) yang
nantinya dikembalikan ke tempat semula
(backfilling) dan selanjutnya dilakukan
reklamasi.
EN27 Persentase dari reklamasi produk
yang telah terjual
Pada tahun 2006 telah dilaksanakan
reklamasi seluas 15 Ha.
EN30 Jumlah biaya untuk lingkungan
dan investasi berdasarkan jenis
kegiatan
Total Penyisihan Biaya Rehabilitasi
Lingkungan sebesar Rp 47,519 Juta.
Yaitu untuk :
• Biaya Estimasi Penggunaan
Penyisihan yang akan Dilaksanakan
dalam Satu Tahun sebesar Rp 6,69
Juta
• Biaya Estimasi Penggunaan
Penyisihan yang akan Dilaksanakan
dalam Jangka Waktu lebih dari Satu
Tahun sebesar Rp 40,829 Juta
3. Indikator Tenaga Kerja dan Kinerja
Pekerja yang Layak
Kinerja dan Upaya Timah
Tenaga Kerja
LA1 Komposisi jumlah tenaga kerja
berdasarkan tipe pekerjaan dan
lokasi
Timah didukung oleh 5.668 tenaga kerja
di tahun 2006 yang terdiri dari 4.002
orang karyawan tetap, PKWT sebanyak
20 orang dan outsourcing sebanyak
1.626 orang.
LA2 Penciptaan lapangan kerja neto
dan rata-rata turnover berdasarkan
unit
Perubahan karyawan pada tahun 2005-
2006 sebanyak 326 orang.
LA3 Persentase karyawan yang diwakili
oleh serikat pekerja independen
Sebagai wadah untuk berserikat dan
mewakili karyawan dalam
menyampaikan pendapat dalam
hubungan perburuhan, karyawan
membentuk serikat pekerja ikatan
karyawan dengan anggota sebanyak
Lanjutan Tabel 10.
3.621 orang.
Kesehatan dan Keselamatan Kerja
LA7 Tingkat dan jumlah kecelakaan,
jumlah hari hilang, dan tingkat
absensi, termasuk subkontraktor
Kegitan penambangan mempunyai
potensi yang tinggi untuk terjadinya
kecelakaan. Kecelakaan kerja yang
kerap terjadi sangat beragam. Potensi
risiko paling tinggi berada pada lokasi
penambangan, kapal keruk dan kapal
isap dan peleburan timah.
Risiko mencakup cidera kerja,
tenggelam, ledakan (kegiatan seismik),
penyakit akibat kerja (kebisingan,
getaran mesin/alat pemboran, debu,
panas), kebakaran kapal keruk/kapal
isap (karena pemotongan, pengelasan,
listrik, BBM) dan kecelakaan lalu lintas
(pada lokasi sarana transportasi alat
berat).
Pada tahun 2006 terjadi 8 kecelakaan
tambang di lingkungan kerta PT
Tambang Timah yang berakibat
kematian 3 orang, kecelakaan ringan 1
orang dan 4 orang mengalami
kecelakaan berat.
Dalam periode 2004-2006 terjadi
penurunan angka absentisme karyawan,
angka kehilangan hari kerja tahun 2006
sebanyak 1.037 hari.
Pendidikan dan Pelatihan
LA8 Pendidikan, pelatihan, konseling,
pencegahan dan program kontrol
risiko untuk melindungi anggota
pekerja, keluarganya atau anggota
masyarakat yang terserang
penyakit serius
Kecelakaan yang terjadi berawal dari
kondisi yang tidak aman dan tindakan
tidak aman. Untuk itu dilaksanakan
berbagai upaya untuk mengatasi kondisi
tidak aman dan tindakan tidak aman
seperti : Membentuk Safety Committee,
Lanjutan Tabel 10.
mempersiapkan alat pelindung diri,
Safety Talk dan Safety Patrol, promosi
dan kampanye Keselamatan Kerja (K2),
pendidikan dan pelatihan di bidang
keselamatan kerja
Kasus penyakit malaria masih
ditemukan dalam angka yang cukup
tinggi, sekitar 453 kasus. Karena itu
secara berkala program kesehatan
lingkungan kerja melakukan
pemberantasan sumber-sumber
penyebab malaria. Pada tahun 2006,
sampai dengan bulan Juni 2006, telah
dilakukan 7 kali penyemprotan di
lokasi-lokasi yang berpotensi.
LA9 Rata-rata jam pelatihan per tahun
per karyawan
Total waktu yang dicurahkan untuk
mengikuti pelatihan mencapai 5.918
jam.
Keragaman dan Peluang yang Setara
LA12 Persentase dari pekerja yang
menerima kinerja regular dan
pembangunan karir kembali
Tahun 2006, 1 orang karyawan
mengikuti program pasca sarjana dan
1.367 orang (33,98%) mengikuti
pelatihan berkaitan dengan bidang
keahlian yang dibutuhkan oleh Timah.
Jenis-jenis pelatihan yang diikuti oleh
karyawan mencakup bidang
administrasi, keuangan, hukum,
manajemen dan teknis pertambangan,
kesehatan dan keselamatan kerja serta
keahlian lain yang dibutuhkan oleh
Timah.
LA13 Komposisi Manajemen Senior dan
organ tata kelola perusahaan per
kategori meliputi jenis kelamin,
grup usia, anggota minoritas dan
• Pada tahun 2006, Manajemen Senior
sebanyak 37 orang (0,92%), Middle
Management sebanyak 120 orang
(2,98%), Site sebanyak 316
Lanjutan Tabel 10.
indikator keberagaman lainnya orang(7,86%), Kasi sebanyak 617
orang (15,34%), Mandor/Karus
sebanyak 1.386 orang (34,46%) dan
petugas sebanyak 1.546 orang
(38,44%)
• Berdasarkan usia karyawan : usia
lebih dari 25 tahun (0,5%), usia
antara 25-29 tahun (1,12%), usia
antara 30-34 tahun (0,7%), usia
antara 35-39 tahun (1,47%), usia
antara 40-44 tahun (4,6%), usia
antara 45-49 tahun (24,69%), usia
antara 50-53 tahun (47,14) dan usia
antara 54-56 tahun (19,79%)
4. Indikator Tanggung jawab Produk Kinerja dan Upaya Timah
Kesehatan dan Keselamatan Konsumen
PR1 Deskripsi kebijakan untuk
mempertahankan kesehatan dan
keselamatan konsumen dalam
penggunaan produk atau jasa
perusahaan
Dalam perserikatan yang sinergis dan
strategis dengan perusahaan produsen
timah lainnya, Timah adalah sponsor
utama dari ITRI (International Tin
Research Institute). Sejauh ini, ITRI
telah mampu mengantisipasi penurunan
permintaan atas timah dengan hasil
penelitian yang telah mengembangkan
penggunaan dan penerapan baru pada
timah seperti : pencegah kebakaran,
free-lead solder, kaleng minuman,
anticorrosive (bahan anti rusak) dan
lain-lain.
Sebagai bagian dari tanggung jawab
pengelolaan proses penambangan dan
pengembangan produk yang ramah
lingkungan, Timah juga telah sejak lama
menjadi anggota The International
Council on Metals and the Environment
Lanjutan Tabel 10.
(ICME) yaitu sebuah lembaga
independen yang didirikan pada 1991
untuk mempromosikan penerapan
kebijaksanaan lingkungan dan kesehatan
dalam produksi, penggunaan, daur ulang
dan pembuangan berbagai jenis logam.
PR2 Total jumlah dari ketidakpatuhan
dalam regulasi dan dampak dari
produk dan jasa mengenai
kesehatan dan keselamatan
konsumen
Badan-badan regulasi yang bertanggung
jawab mengamankan air minum bagi
warga negara dan warga dunia tidak
melihat perlunya mengatur penggunaan
timah dalam ketentuan-ketentuan
mereka.
Tidak seperti seng, tembaga, timbal dan
merkuri, yang mudah bereaksi dengan
unsur-unsur dalam tanah dan larut dalam
air sehingga menimbulkan pencemaran,
timah adalah logam yang sangat stabil
(inert).
Timah tidak larut dalam air pada derajat
keasaman yang ekstrim sekalipun,
sehingga timah tidak akan mencemari
lingkungan hidup, termasuk air minum
dan udara. Karena itu Badan Kesehatan
Dunia (WHO) tidak pernah
mencantumkan timah dalam daftar
bahan pencemar anorganik primer.
PR3 Pencantuman label informasi dari
produk dan jasa
Tidak ada keharusan mencantumkan
label “Berbahaya Jika Ditelan” pada
bahan kemasan timah, karena logam
timah dianggap tidak membahayakan.
Timah tidak hanya dipakai sebagai
bahan amalgam penambal gigi, tetapi
juga menjadi bahan campuran dalam
berbagai jenis obat.
Lanjutan Tabel 10.
Berdasarkan pengungkapan Sustainability Reporting dari
masing-masing perusahaan yang telah dideskripsikan dalam tabel-
tabel sebelumnya atau pada Lampiran 3, komponen indikator
kinerja masing-masing perusahaan dapat terlihat pada Gambar 4.
0
10
20
30
40
50
60
70
Jumlah Komponen
ANT AM PT FI INCO KPC PT BA T IMAH
Perusahaan
Komponen Indikator Kinerja Perusahaan
Kinerja Lingkungan
Kinerja Sosial
Kinerja Ekonomi
Gambar 4. Pengungkapan Komponen Kinerja Perusahaan
di Industri Pertambangan Berdasarkan GRI G3 Guidelines 4.3. Pengungkapan Sustainability Reporting Perusahaan di Industri
Pertambangan berdasarkan Skoring
Pengungkapan komponen indikator masing-masing kinerja yaitu
indikator kinerja Ekonomi (a), kinerja lingkungan (b), kinerja tenaga kerja
dan praktik tenaga kerja yang layak (c), kinerja hak asasi manusia (d),
kinerja masyarakat (e) dan kinerja tanggung jawab produk (f) diberikan skor
dengan skala 1-4 dalam bentuk naratif, grafik/tabel, non-moneter dan
moneter.
4.3.1. PT Aneka Tambang Tbk
Berdasarkan Tabel 11, total skor Sustainability Reporting PT
Aneka Tambang Tbk yaitu sebesar 65. Dengan pengungkapan
terbanyak dalam bentuk naratif. Sedangkan indikator komponen
terbesar yaitu indikator kinerja lingkungan.
Tabel 11. Perhitungan Skoring Komponen Indikator Kinerja PT Aneka Tambang Tbk
Pengungkapan
Naratif Grafik/Tabel Non-Moneter Moneter Total Indikator
Kom
ponen
Skor (1)
∑ K
omponen
(2)
∑ T
otal (1)x(2)
Kom
ponen
Skor (1)
∑ K
omponen
(2)
∑ T
otal (1)x(2)
Kom
ponen
Skor (1)
∑ K
omponen
(2)
∑ T
otal (1)x(2)
Kom
ponen
Skor (1)
∑ K
omponen
(2)
∑ T
otal (1)x(2)
a EC3 1
3
3 EC1 2 1 2 - - - - EC1 4 1 4 9 EC4
EC9 b EN11
1 4 4
EN2
2
5
10
EN6 3
2
6
EN30 4 1 4 24 EN12 EN15 EN15 EN13 EN18
EN14 EN24 EN30
c LA4 1
6
6
LA1 2
2
4
LA2 3
3
9
-
-
-
-
19 LA5 LA7 LA3
LA6 LA9 LA10 LA11 LA13
d HR1
1 8 8 - - - - - - - - - - - - 8
HR2 HR4 HR5 HR6 HR7 HR8 HR9
e SO1 1 3 3 - - - - - - - - - - - - 3 SO2
SO3 f PR1 1 2 2 - - - - - - - - - - - -
2 PR2
Total Naratif 26 Total Grafik/Tabel 16 Total
Non-Moneter 15 Total Moneter 8
Total Keseluruhan 65
Pengungkapan komponen indikator Sustainability Reporting PT
Aneka Tambang Tbk dapat terlihat pada Gambar 5.
Komponen Indikator PT Aneka Tambang Tbk
29.23%
4.61%
12.31%
3.08%13.85%
36.92%
1. Indikator KinerjaEkonomi
2. Indikator KinerjaLingkungan
3. Indikator PraktikTenaga Kerja dan KinerjaPekerja yang Layak 4. Indikator KinerjaHak Asasi
5. Indikator KinerjaKemasyarakatan
6. Indikator KinerjaTanggung Jawab dariDampak Produk
Gambar 5. Komponen indikator kinerja PT Aneka Tambang Tbk
4.3.2. PT Freeport Indonesia
Berdasarkan Tabel 12, total skor Sustainability Reporting PT
Freeport Indonesia yaitu sebesar 54. Dengan pengungkapan terbanyak
dalam bentuk non-moneter. Sedangkan indikator komponen terbesar
yaitu indikator kinerja lingkungan.
Tabel 12. Pengungkapan Komponen Indikator Sustainability Reporting
PT Freeport Indonesia
Pengungkapan
Naratif Grafik/Tabel Non-Moneter Moneter Total Indikator
Kom
ponen
Skor (1)
∑ K
omponen
(2)
∑ T
otal (1)x(2)
Kom
ponen
Skor (1)
∑ K
omponen
(2)
∑ T
otal (1)x(2)
Kom
ponen
Skor (1)
∑ K
omponen
(2)
∑ T
otal (1)x(2)
Kom
ponen
Skor (1)
∑ K
omponen
(2)
∑ T
otal (1)x(2)
a - - - - - - - - - - - -
EC1 4 3 12 12 EC8 EC9
b EN14 1 2 2 - - - - EN11
3
5
15
-
-
-
-
17
EN24 EN13 EN15 EN25 EN26
c LA5 1 1 1 - - - -
LA1 3
3
9
-
-
-
-
16 LA6
LA7
d HR1 1 1 1 - - - - HR3 3 1 3 HR8 4 1 4 8 e SO1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 1
Total Naratif 5 Total Grafik/Tabel
0 Total Non-Moneter
27 Total Moneter 16
Total Keseluruhan 54
Pengungkapan komponen-komponen indikator pada Sustainability
Reporting PT Freeport Indonesia dapat terlihat pada Gambar 6.
Komponen Indikator PT Freeport Indones ia
29.63%
31.48%
22.22%1.85%14.81%
1. Indikator KinerjaEkonomi
2. Indikator KinerjaLingkungan
3. Indikator Praktik TenagaKerja dan Kinerja Pekerjayang Layak4. Indikator Kinerja HakAsasi Manusia
5. Indikator KinerjaKemasyarakatan
Gambar 6. Komponen indikator kinerja PT Freeport Indonesia
4.3.3. PT Internasional Nickel Indonesia Tbk
Berdasarkan Tabel 13, total skor Sustainability Reporting PT
Internasional Nickel Indonesia yaitu sebesar 15. Dengan
pengungkapan terbanyak dalam bentuk non-moneter. Sedangkan
indikator komponen terbesar yaitu indikator kinerja ekonomi.
Tabel 13. Pengungkapan Komponen Indikator Sustainability Reporting
PT Internasional Nickel Indonesia Tbk
Pengungkapan
Naratif Grafik/Tabel Non-Moneter Moneter Total Indikator
Kom
ponen
Skor (1)
∑ K
omponen
(2)
∑ T
otal (1)x(2)
Kom
ponen
Skor (1)
∑ K
omponen
(2)
∑ T
otal (1)x(2)
Kom
ponen
Skor (1)
∑ K
omponen
(2)
∑ T
otal (1)x(2)
Kom
ponen
Skor (1)
∑ K
omponen
(2)
∑ T
otal (1)x(2)
a - - - - EC1 2 1 2 EC9 3 1 3 EC1 4 1 4 9 b EN9 1 3 3 - - - - EN18 3 1 3 - - - - 6
EN14 EN18
Total Naratif 3 Total Grafik/Tabel 2 Total
Non-Moneter 6 Total Moneter 4
Total Keseluruhan 15
Pengungkapan komponen-komponen indikator pada Sustainability
Reporting PT Internasional Nickel Indonesia Tbk yang juga dapat
terlihat pada Gambar 7.
Komponen Indikator PT Internasional Nickel Indonesia Tbk
40.00%
60.00%
1. Indikator KinerjaEkonomi2. Indikator KinerjaLingkungan
Gambar 7. Komponen indikator kinerja PT Internasional Nickel Indonesia Tbk
4.3.4. PT Kaltim Prima Coal
Berdasarkan Tabel 14, total skor Sustainability Reporting PT
Kaltim Prima Coal yaitu sebesar 134. Dengan pengungkapan
terbanyak dalam bentuk non-moneter. Sedangkan indikator komponen
terbesar yaitu indikator kinerja lingkungan.
Tabel 14. Pengungkapan Komponen Indikator Sustainability Reporting PT Kaltim Prima Coal
Pengungkapan
Naratif Grafik/Tabel Non-Moneter Moneter
Total Indikator
Kom
ponen
Skor (1)
∑ K
omponen (2)
∑ T
otal (1)x(2)
Kom
ponen
Skor (1)
∑ K
omponen (2)
∑ T
otal (1)x(2)
Kom
ponen
Skor (1)
∑ K
omponen (2)
∑ T
otal (1)x(2)
Kom
ponen
Skor (1)
∑ K
omponen (2)
∑ T
otal (1)x(2)
a EC2 1 2 2 - - - - EC3 3 6 18 EC1 4 3 12 32 EC4 EC5 EC3
EC6 EC9 EC7 EC8 EC9
b EN5
1 11 11
EN1
2 11 22
EN2 3
4
12
-
-
-
-
45 EN7 EN6 EN3
EN9 EN11 EN8 EN10 EN13 EN27 EN12 EN15 EN18 EN16 EN19 EN20 EN23 EN21 EN25 EN22 EN26 EN24 EN28 EN30
c LA4 1 2 2 LA1 2 7 14 LA6 3 3 9 - - - - 25 LA5 LA2 LA8
LA3 LA11 LA7 LA9
LA13 LA14
d HR1
1 6 6 HR5 2 1 2 HR2 3 1 3 - - - - 11
HR3 HR4 HR7 HR8 HR9
e SO1
1 6 6 - - - -
SO2 3 2 6 - - - - 12 SO3 SO8 SO4 SO5 SO6 SO7
f PR1 1 9 9 - - - - - - - - - - - - 9 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 PR7 PR8 PR9
Total Naratif 36 Total Grafik/Tabel 38 Total Non-Moneter 48 Total Moneter 12
Total Keseluruhan 134
Pengungkapan komponen-komponen indikator pada
Sustainability Reporting PT Kaltim Prima Coal yang juga dapat
terlihat pada Gambar 8.
Komponen Indikator PT Kaltim Prima Coal
33.58%
23.88%6.72%8.96%
8.21%
18.65%
1. Indikator KinerjaEkonomi
2. Indikator KinerjaLingkungan
3. Indikator PraktikTenaga Kerja dan KinerjaPekerja yang Layak4. Indikator Kinerja HakAsasi Manusia
5. Indikator KinerjaKemasyarakatan
6. Indikator KinerjaTanggung Jawab dariDampak Produk
Gambar 8. Komponen indikator kinerja PT Kaltim Prima Coal
4.3.5. PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk
Berdasarkan Tabel 15, total skor Sustainability Reporting PT
Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk yaitu sebesar 43. Dengan
pengungkapan terbanyak dalam bentuk non-moneter. Sedangkan
indikator komponen terbesar yaitu indikator kinerja tenaga kerja dan
kinerja pekerja yang layak.
Tabel 15. Pengungkapan Komponen Indikator Sustainability Reporting PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk
Pengungkapan
Naratif Grafik/Tabel Non-Moneter Moneter Total Indikator
Kom
ponen
Skor (1)
∑ K
omponen (2)
∑ T
otal (1)x(2)
Kom
ponen
Skor (1)
∑ K
omponen (2)
∑ T
otal (1)x(2)
Kom
ponen
Skor (1)
∑ K
omponen (2)
∑ T
otal (1)x(2)
Kom
ponen
Skor (1)
∑ K
omponen (2)
∑ T
otal (1)x(2)
a - - - - - - - - - - - - EC1 4 2 8 8 EC5
b EN12 1 5 5 - - - - EN11 3 2 6 - - - - 11 EN13 EN14 EN22
EN26 EN28
c LA5 1 2 2 LA1 2 2 4 LA4 3 5 15 - - - - 21 LA10 LA13 LA6
LA7
LA8 LA11
f - - - - - - - - PR5 3 1 3 - - - - 3
Total Naratif 7 Total Grafik/Tabel 4 Total Non-Moneter 24 Total Moneter 8
Total Keseluruhan 43
Pengungkapan komponen-komponen indikator pada Sustainability
Reporting PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk yang juga dapat
terlihat pada Gambar 9.
Komponen Indikator PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk
18.60%
25.58%48.84%
6.98%
1. Indikator KinerjaEkonomi
2. Indikator KinerjaLingkungan
3. Indikator PraktikTenaga Kerja danKinerja Pekerja yangLayak4. Indikator KinerjaTanggung Jawab dariDampak Produk
Gambar 9. Komponen indikator kinerja PT Tambang Batu Bara Bukit
Asam Tbk
4.3.6. PT Timah Tbk
Berdasarkan Tabel 16, total skor Sustainability Reporting PT
Timah Tbk yaitu sebesar 55. Dengan pengungkapan terbanyak dalam
bentuk grafik/tabel. Sedangkan indikator komponen terbesar yaitu
indikator kinerja lingkungan.
Tabel 16. Pengungkapan Komponen Indikator Sustainability Reporting PT Timah Tbk
Pengungkapan
Naratif Grafik/Tabel Non-Moneter Moneter Total Indikator
Kom
ponen
Skor (1)
∑ K
omponen
(2)
∑ T
otal (1)x(2)
Kom
ponen
Skor (1)
∑ K
omponen
(2)
∑ T
otal (1)x(2)
Kom
ponen
Skor (1)
∑ K
omponen
(2)
∑ T
otal (1)x(2)
Kom
ponen
Skor (1)
∑ K
omponen
(2)
∑ T
otal (1)x(2)
a EC8 1 2 2 EC1 2 1 2 - - - - EC1 4 2 8 8 EC9 EC9
b EN5 1 3 3 EN5 2 6 12 EN6 3
3 9 EN5 4 1 4 28 EN18 EN6 EN8 EN26 EN8 EN27
EN22
EN24 EN30
c LA8 1 1 1 LA1 2 6 12 LA8 3 1 3 - - - - 16
LA2 LA7 LA9
LA12 LA13
f PR1 1 3 3 - - - - - - - - - - - - 3 PR2 PR3
Total Naratif 9 Total Grafik/Tabel 26 Total Non-Moneter 12 Total Moneter 12
55 Total Keseluruhan
Pengungkapan komponen-komponen indikator pada
Sustainability Reporting PT Timah Tbk yang juga dapat terlihat pada
Gambar 10.
Komponen Indikator PT Timah Tbk
14.55%
50.91%
29.10%
5.45%
1. Indikator KinerjaEkonomi
2. Indikator KinerjaLingkungan
3. Indikator Praktik TenagaKerja dan Kinerja Pekerjayang Layak4. Indikator KinerjaTanggung Jawab dariDampak Produk
Gambar 10. Komponen indikator kinerja PT Timah Tbk
Dari total skor tersebut, dikelompokkan kembali berdasarkan
kategori pada Tabel 16. untuk mengetahui tingkat keluasan dan
kedalaman (breadth and depth) Sustainability Reporting masing-
masing perusahaan sebagai berikut serta dapat dilihat pada Gambar
11.
Tingkat Keluasan dan Kedalaman Sustainability Reporting Tahun 2006 di Industri Pertambangan
020406080
100120140160
BottomCraw el
Ultra Narrow Not So Hot Pressing Hard State-of-the-art
NewBenchmarks
Trailblazers Over theHorizon
Kategori
Skor
Antam
Freeport
Inco
KPC
PTBA
Timah
Gambar 11. Tingkat Keluasan dan Kedalaman Sustainability Reporting
Tahun 2006
Berikut pengelompokkan kategori dari tingkat keluasan dan
kedalaman Sustainability Reporting masing-masing perusahaan yang
dapat dilihat pada Tabel 17.
Tabel 17. Pengelompokkan Kategori tingkat keluasan dan kedalaman Sustainability Reporting 6 Perusahaan di Industri Pertambangan periode tahun 2006
Kategori Skor Perusahaan Over the Horizon
Trailblazers
New Benchmarks
State-of-the-Art
Pressing Hard
Not So Hot
Ultra Narrow
Bottom Crawler
141-194
121-140
101-120
81-100
61-80
41-60
21-40
0-20
-
KPC
-
-
ANTAM
PTFI , PTBA, TIMAH
-
INCO
4.4. Tingkatan level Sustainability Reporting Tahun 2006 Perusahaan di
Industri Pertambangan
Tingkatan level Sustainability Reporting dikualifikasikan berdasarkan
kriteria pada Gambar 3. meliputi pengungkapan profil G3, pendekatan
manajemen G3 dan indikator kinerja G3.
4.4.1. PT Aneka Tambang Tbk
a. Pengungkapan Profil G3
Pengungkapan Profil G3 PT Aneka Tambang Tbk dapat terlihat
pada Tabel 18.
Tabel 18. Pengungkapan Profil GRI G3 PT Aneka Tambang Tbk
Bagian Pengungkapan Profil
GRI G3 Pengungkapan Profil GRI G3
Strategi dan Analisis Profil 1.1, 1.2 Profil Organisasi Profil 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.10 Parameter Laporan Profil 3.3, 3.9 dan 3.12 Pengelolaan, Komitmen dan Keterikatan
Profil 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.9, 4.14 dan 4.19
b. Pengungkapan Pendekatan Manajemen G3 telah diungkapkan
untuk masing-masing kategori Indikator, mencakup :
1. Indikator Kinerja Ekonomi
2. Indikator Kinerja Lingkungan
3. Indikator Kinerja Tenaga Kerja
4. Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia
5. Indikator Kinerja Masyarakat
6. Indikator Kinerja Tanggung Jawab Produk
c. Indikator Kinerja G3
PT Aneka Tambang telah melaporkan 38 Komponen Indikator
Kinerja G3.
Berdasarkan kriteria pengungkapan profil GRI G3, pendekatan
manajemen G3 dan indikator kinerja G3 , maka PT Aneka
Tambang termasuk pada Level B+.
4.4.2. PT Freeport Indonesia
a. Pengungkapan Profil G3
Pengungkapan Profil G3 PT Freeport Indonesia dapat terlihat pada
Tabel 19.
Tabel 19. Pengungkapan Profil GRI G3 PT Aneka Tambang Tbk
Bagian Pengungkapan Profil
GRI G3 Pengungkapan Profil GRI G3
Strategi dan Analisis Profil 1.1 Profil Organisasi Profil 2.1, 2.2, 2.5
dan 2.9 Parameter Laporan - Pengelolaan, Komitmen dan Keterikatan
-
b. Pengungkapan Pendekatan Manajemen G3 telah diungkapkan
untuk masing-masing kategori Indikator, mencakup :
1. Indikator Kinerja Ekonomi
2. Indikator Kinerja Lingkungan
3. Indikator Kinerja Tenaga Kerja
4. Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia
5. Indikator Kinerja Masyarakat
c. Indikator Kinerja G3
PT Freeport Indonesia telah melaporkan 20 Komponen
Indikator Kinerja G3.
Berdasarkan kriteria pengungkapan profil GRI G3, pendekatan
manajemen G3 dan indikator kinerja G3 , maka PT Freeport
Indonesia termasuk pada Level B.
4.4.3. PT Internasional Nickel Indonesia Tbk
a. Pengungkapan Profil G3
Pengungkapan Profil G3 PT Internasional Nickel Indonesia
Tbk dapat terlihat pada Tabel 20.
b. Pengungkapan Pendekatan Manajemen G3 telah diungkapkan
untuk masing-masing kategori Indikator, mencakup :
1. Indikator Kinerja Ekonomi
2. Indikator Kinerja Lingkungan
Tabel 20. Pengungkapan Profil GRI G3 PT Internasional Nickel
Indonesia Tbk
Bagian Pengungkapan Profil
GRI G3 Pengungkapan Profil GRI G3
Strategi dan Analisis Profil 1.1 Profil Organisasi Profil 2.10 Parameter Laporan - Pengelolaan, Komitmen dan Keterikatan
Profil 4.8
c. Indikator Kinerja G3
PT Internasional Nickel Indonesia Tbk hanya melaporkan 5
Komponen Indikator Kinerja G3. Laporan lebih banyak
memfokuskan pada Program Pemberdayaan Masyarakat dan
kegiatan sosial.
Berdasarkan kriteria pengungkapan profil GRI G3, pendekatan
manajemen G3 dan indikator kinerja G3 , maka PT Internasional
Nickel Indonesia termasuk pada Level C.
4.4.4. PT Kaltim Prima Coal
a. Pengungkapan Profil G3
Pengungkapan Profil G3 PT Kaltim Prima Coal dapat terlihat
pada Tabel 21.
Tabel 21. Pengungkapan Profil GRI G3 PT Kaltim Prima Coal
Bagian Pengungkapan Profil
GRI G3 Pengungkapan Profil GRI G3
Strategi dan Analisis Semua Profil Profil Organisasi Semua Profil Parameter Laporan Semua Profil kecuali
Profil 3.4 Pengelolaan, Komitmen dan Keterikatan
Semua Profil
b. Pengungkapan Pendekatan Manajemen G3 telah diungkapkan
untuk masing-masing kategori Indikator, mencakup :
1. Indikator Kinerja Ekonomi
2. Indikator Kinerja Lingkungan
3. Indikator Kinerja Tenaga Kerja
4. Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia
5. Indikator Kinerja Masyarakat
6. Indikator Kinerja Tanggung Jawab Produk
c. Indikator Kinerja G3
PT Kaltim Prima Coal telah melaporkan 70 Komponen
Indikator Kinerja G3.
Berdasarkan kriteria pengungkapan profil GRI G3, pendekatan
manajemen G3 dan indikator kinerja G3 , maka PT Kaltim Prima
Coal termasuk pada Level A.
4.4.5. PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk
a. Pengungkapan Profil G3
Pengungkapan Profil G3 PT Tambang Batu Bara Bukit Asam
Tbk dapat terlihat pada Tabel 22.
Tabel 22. Pengungkapan Profil GRI G3 PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk
Bagian Pengungkapan Profil
GRI G3 Pengungkapan Profil GRI G3
Strategi dan Analisis Profil 1.1 Profil Organisasi Profil 2.1, 2.2, 2.4, 2.6 dan 2.10 Parameter Laporan Profil 3.3, 3.5 dan 3.9 Pengelolaan, Komitmen dan Keterikatan
Profil 4.4 dan 4.9
b. Pengungkapan Pendekatan Manajemen G3 telah diungkapkan
untuk masing-masing kategori Indikator, mencakup :
1. Indikator Kinerja Ekonomi
2. Indikator Kinerja Lingkungan
3. Indikator Kinerja Tenaga Kerja
4. Indikator Kinerja Tanggung Jawab Produk
c. Indikator Kinerja G3
PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk telah melaporkan 19
Komponen Indikator Kinerja G3.
Berdasarkan kriteria pengungkapan profil GRI G3, pendekatan
manajemen G3 dan indikator kinerja G3 , maka PT Tambang Batu
Bara Bukit Asam Tbk termasuk pada Level C+.
4.4.6. PT Timah Tbk
a. Pengungkapan Profil G3
Pengungkapan Profil G3 PT Timah Tbk dapat terlihat pada
Tabel 23.
Tabel 23. Pengungkapan Profil GRI G3 PT Timah Tbk
Bagian Pengungkapan Profil
GRI G3 Pengungkapan Profil GRI G3
Strategi dan Analisis Profil 1.1, 1.2 Profil Organisasi Profil 2.1, 2.2 dan 2.4 Parameter Laporan Profil 3.3
dan 3.9 Pengelolaan, Komitmen dan Keterikatan
-
b. Pengungkapan Pendekatan Manajemen G3 telah diungkapkan
untuk masing-masing kategori Indikator, mencakup :
1. Indikator Kinerja Ekonomi
2. Indikator Kinerja Lingkungan
3. Indikator Kinerja Tenaga Kerja
4. Indikator Kinerja Tanggung Jawab Produk
c. Indikator Kinerja G3
PT Timah Tbk telah melaporkan 24 Komponen Indikator
Kinerja G3.
Berdasarkan kriteria pengungkapan profil GRI G3, pendekatan
manajemen G3 dan indikator kinerja G3 , maka PT Timah Tbk
termasuk pada Level B.
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut :
1. Pengungkapan terbanyak indikator kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan
yang terdapat pada Sustainability Reporting 6 sampel perusahaan di Industri
Pertambangan yaitu oleh PT Kaltim Prima Coal sebesar 70 Komponen
Indikator (88,61%) dari 79 Komponen Indikator GRI G3 Guidelines diikuti
oleh PT Aneka Tambang Tbk sebesar 38 Komponen Indikator (48,10%), PT
Timah Tbk sebesar 24 Komponen Indikator (30,38%), PT Freeport
Indonesia sebesar 20 Komponen Indikator (25,32%), PT Tambang Batu
Bara Bukit Asam sebesar 19 Komponen Indikator (24,05%) Sedangkan
pengungkapan terkecil yaitu oleh PT Internasional Nickel Indonesia Tbk
sebesar 5 Komponen Indikator (6,33%).
2. Tingkat keluasan dan kedalaman (Breadth and Depth) dari Sustainability
Reporting 6 sampel perusahaan di Industri Pertambangan pada kategori
Trailblazers (skor antara 121-140) yaitu PT Kaltim Prima Coal dengan skor
134, kategori Pressing Hard (skor antara 61-80) yaitu PT Aneka Tambang
Tbk, kategori Not So Hot (skor antara 41-60) yaitu PT Tambang Batu Bara
Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia dan PT Timah Tbk sedangkan
kategori terendah Bottom Crawler (skor antara 0-20) yaitu PT Internasional
Nickel Indonesia Tbk dengan skor 15.
3. Level Sustainability Reporting tertinggi yaitu PT Kaltim Prima Coal dengan
tingkat Level A, diikuti dengan PT Aneka Tambang Tbk pada Level B+, PT
Freeport Indonesia dan PT Timah Tbk di Level B, PT Tambang Batu Bara
Bukit Asam Tbk pada Level C+ dan terakhir PT Internasional Nickel
Indonesia Tbk di Level C.
Secara keseluruhan, level Sustainability Reporting masing-masing sampel
perusahaan tersebar secara merata diantara keenam sampel perusahaan.
B. Saran
Berdasarkan dari hasil penelitian ini, dapat disarankan bagi perusahaan-
perusahaan di Indonesia dan peneliti selanjutnya yaitu :
1. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya, pengambilan sampel perusahaan
diperhatikan kembali perusahaan mana yang telah memiliki Sustainability
Reporting agar lebih mudah pengelompokkannya ke dalam GRI G3
Guidelines.
2. Dapat membandingkan penelitian ini dengan menggunakan standar
pelaporan yang lain.
3. Perusahaan di Indonesia diharapkan mengeluarkan Sustainability
Reporting yang terpisah dari Annual Report agar terdapat transparansi dari
pertanggungjawaban seluruh kegiatan perusahaan dari segi ekonomi,
sosial dan lingkungan sehingga kepercayaan stakeholder terhadap
perusahaan dapat semakin meningkat.
DAFTAR PUSTAKA
Aneka Tambang. 2007. Laporan Keberlanjutan (Jalan Keberlanjutan).
Asih, M. 2007. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembalian Kredit
Pengusaha Kecil pada Program Kemitraan Corporate Social Responsibility
(CSR) (Studi Kasus PT Telkom Divre II Jakarta). Skripsi pada Fakultas
Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Budimanta, A., Adi Prasetijo., Bambang Rudito. 2004. Jawaban Bagi Model
Pembangunan Indonesia Masa Kini. ICSD (Indonesia Center for Sustainable
Development).
Chapman, R and Markus J. Milne. 2003. The Tripple Bottom Line : How New
Zealand Companies Measure Up. Journal of Accountancy, pp 6-9.
Darwin, A. 2008. Sustainability Reporting : An Effective Media Report Your
CSR Performance. Makalah pada The 1st Parahiyangan International
Accounting and Business Conference. 13 Februari 2008, Bandung.
Freeport Indonesia. 2007. Nilai Mendasar (Laporan Berkarya Menuju
Pembangunan Berkelanjutan 2006).
Global Reporting Initiatives (2007a). Making The Connection (The GRI
Guidelines and The UNGC Communication on Progress).
Global Reporting Initiatives (2007b). GRI Application Levels.
Hadibroto, A. 2004. Ketua Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).
Internasional Nickel Indonesia. 2007. Kisah dari Ranah Sulawesi (Laporan
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup).
Kaltim Prima Coal. 2007. Laporan Pembangunan Keberlanjutan 2006.
Mulyadi, D. 2007. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social
Responsibility) dalam Usaha Pengembangan Masyarakat (Studi Kasus PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk, Jln Raya Gatot Subroto Kav. 52 Jakarta).
Skripsi pada Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Republika (Jakarta). 9 Mei 2008. BBM Naik, Si Miskin Membludak. Hlm 13
(Kolom 13).
Ruru, B. 2002. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di
Lingkungan BUMN. Palembang.
Sihotang, P and Poppy Margareth. 2008. Sustainability Reporting A Case Study
on Indonesian Leading Companies. Department Accounting, Bina Nusantara
Internasional.
Syam. 2007. Konsep Kedermawanan Korporasi Bisnis.
http://www.ima-unhas.com [22 Maret 2008]
Tambang Batu Bara Bukit Asam. 2007. Laporan Keberlanjutan Komitmen pada
Kehidupan.
Timah. 2007. Mewujudkan Kepedulian.
Wibisono, Y. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social
Responsibility). Cetakan Kedua. Fascho Publishing, Gresik.
Yakin, A. 1997. Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan (Teori dan
Kebijaksanaan Pembangunan Berkelanjutan). Cetakan Pertama. Akademika
Presindo, Jakarta.
www.bei.co.id [Februari 2008 – Mei 2008]
www.globalreporting.org [Maret 2008 – April 2008]
www.sustainability-indexes.com [Maret 2008-April 2008]
www.wartaekonomi.com [Maret 2008]
Lampiran 1. GRI G3 Guidelines Bagian
Pengungkapan
GRI G3
Pengungkapan GRI G3
Ekonomi Pengungkapan dalam Pendekatan Manajemen – Ekonomi
Meliputi ringkasan pengungkapan dengan mengikuti item
Pendekatan Manajemen: tujuan dan kinerja, kebijakan; tambahan
termasuk informasi
Kinerja Ekonomi EC1 - Nilai ekonomi yang dihasilkan dan
didistribusikan secara langsung, termasuk
pendapatan, biaya operasi, kompensasi
kepada karyawan, donasi dan investasi ke
masyarakat, laba ditahan serta pembayaran ke
penyedia modal dan pemerintah
EC2 - Dampak keuangan dan risiko lainnya
dan kesempatan bagi aktivitas perusahaan
akibat perubahan iklim
EC3 - Cakupan program tunjangan
EC4 - Bantuan keuangan dari pemerintah
Keberadaan Pasar EC5 - Rasio-rasio Upah Awal
EC6 - Pemakaian Pemasok Lokal
EC7 - Pemakaian tenaga lokal dan proporsi
dari manajemen senior
Dampak Ekonomi
Tidak Langsung
EC8 - Pembangunan dan dampak dari
investasi infrastruktur dan jasa
EC9 - Memahami dan mendeskripsikan
dampak ekonomi tidak langsung yang
signifikan, termasuk seberapa jauh dampak
dihasilkan.
Lingkungan
Pengungkapan dalam Pendekatan Manajemen – Lingkungan
Meliputi ringkasan pengungkapan dengan mengikuti item
Pendekatan Manajemen: tujuan dan kinerja, kebijakan; tanggung
jawab organisasi, pelatihan dan penghargaan, pengontrolan,
tambahan termasuk informasi
Bahan EN1 - Penggunaan material dengan berat atau
volume
EN2 - Persentase dari penggunaan material
yang didaur ulang dari input material
Energi EN3 - Energi langsung yang digunakan
EN4 - Energi tidak langsung yang digunakan
EN5 - Energi yang disimpan untuk
konservasi dan efisiensi perbaikan
EN6 - Inisiatif untuk menyediakan produk
dan jasa yang menggunakan energi yang
efisien atau sumberdaya terbarukan, serta
pengurangan kebutuhan penggunaan energi
sebagai dampak dari inisiatif ini
EN7 - Inisiatif untuk mengurangi konsumsi
energi tidak langsung dan pengurangan telah
dicapai
Air EN8 – Total penarikan air
EN9 - Sumber air yang terpengaruh oleh
penarikan air
EN10 - Persentase dan total volume dari
pemakaian ulang air dan penggunaan kembali
Keanekaragaman
Hayati
EN11 – Lokasi dan luas lahan yang dimiliki,
disewakan, atau berdekatan dengan area yang
dilindungi dan area dengan nilai
keanekaragaman hayati yang tinggi di luar
area yang dilindungi
EN12 – Deskripsi dari dampak signifikan
yang ditimbulkan oleh aktivitas, produk dan
Lanjutan Lampiran 1.
jasa pada keanekaragaman hayati yang ada di
wilayah yang dilindungi serta area dengan
nilai keanekaragaman hayati di luar wilayah
yang dilindungi
EN13 – Habitat yang dilindungi atau
dikembalikan kembali
EN14 – Strategi, aktivitas saat ini dan rencana
masa depan untuk mengelola dampak
terhadap keanekaragaman hayati
EN15 – Jumlah spesies IUCN Red List dan
spesies yang masuk dalam daftar konservasi
nasional dengan habitat di wilayah yang
terkena dampak operasi, berdasarkan risiko
kepunahan
Emisi, Efluen dan
Limbah
EN16 – Total emisi gas rumah kaca langsung
dan tidak langsung
EN17 – Emisi gas rumah kaca tidak langsung
yang relevan lainnya
EN18 - Inisiatif untuk mengurangi emisi gas
rumah kaca dan pengurangan yang berhasil
dilakukan
EN19 – Emisi pengurangan ozon
EN20 – Tipe dan berat NOx, SOx dan emisi
udara yang sinifikan lainnya
EN21 – Total pembuangan air dengan
kualitas dan tujuannya
EN22 – Total berat dari limbah dengan tipe
dan metode penjualan
EN23 – Total jumlah dan volume dari
tumpahan yang signifikan
EN24 - Berat dari limbah yang
ditransportasikan, diimpor, diekspor atau
diolah yang diklasifikasikan berbahaya
berdasarkan Basel Convetion Annex I, II, III
dan VIII, dan persentase limbah yang
Lanjutan Lampiran 1.
dikapalkan secara internasional
EN25 – Identitas, ukuran, status perlindungan
dan nilai keanekaragaman dari air dan
hubungan habitat dengan signifikan
Produk dan Jasa EN26 – Inisiatif untuk meringankan dampak
lingkungan dari produk dan jasa, dan seberapa
jauh dampaknya
EN27 – Persentase dari reklamasi produk
yang telah terjual
Kepatuhan EN28 – Denda dan total sanksi terhadap
pelanggaran undang-undang lingkungan dan
regulasi
Transportasi EN29 – Dampak lingkungan yang signifikan
dari mentransportasikan produk dan barang
serta material lainnya yang digunakan untuk
operasi organisasi dan mentransportasikan
tenaga kerja
Keseluruhan EN30 - Jumlah biaya untuk lingkungan dan
investasi berdasarkan jenis kegiatan
Praktik
Tenaga Kerja
dan Kinerja
Pekerja
yang Layak
Pengungkapan dalam Pendekatan Manajemen – Praktik
Tenaga Kerja dan Kinerja Pekerja yang Layak
Meliputi ringkasan pengungkapan dengan mengikuti item
Pendekatan Manajemen: tujuan dan kinerja, kebijakan; tanggung
jawab organisasi, pelatihan dan penghargaan, pengontrolan,
tambahan termasuk informasi.
Tenaga Kerja LA1 - Komposisi jumlah tenaga kerja
berdasarkan tipe pekerjaan dan lokasi
LA2 - Penciptaan lapangan kerja neto dan
rata-rata turnover berdasarkan unit
LA3 - Persentase karyawan yang diwakili
oleh serikat pekerja independen
Tenaga Kerja /
Hubungan
Manajemen
LA4 - Kebijakan dan prosedur terkait
informasi, konsultasi dan negosiasi dengan
karyawan terkait dengan perubahan pekerjaan
Lanjutan Lampiran 1.
Kesehatan dan
Keselamatan
Kerja
LA5 - Praktik, pencatatan dan notifikasi
kecelakaan kerja serta kesehatan sesuai Kode
ILO Code of Practice
LA6 – Persentase dari total angkatan kerja
yang direpresentasikan dalam manajemen
formal-serikat kesehatan pekerja dan
keselamatan yang membantu memonitor dan
memberikan saran dalam program kesehatan
dan keselamatan
LA7 - Tingkat dan jumlah kecelakaan, jumlah
hari hilang, dan tingkat absensi, termasuk
subkontraktor
Pendidikan dan
Pelatihan
LA8 – Pendidikan, pelatihan, konseling,
pencegahan dan program kontrol risiko untuk
melindungi anggota pekerja, keluarganya atau
anggota masyarakat yang terserang penyakit
serius
LA9 - Rata-rata jam pelatihan per tahun per
karyawan
Keragaman dan
Peluang yang
Setara
LA10 - Deskripsi kebijakan kesempatan yang
sama dan sistem pengawasannya
LA11 – Program keahlian manajemen dan
jangka panjang yang mendukung kemampuan
pekerja selanjutnya dan melindungi para
pekerja dalam mengelola akhir dari karirnya
LA12 – Persentase dari pekerja yang
menerima kinerja regular dan pembangunan
karir kembali
LA13 - Komposisi Manajemen Senior dan
organ tata kelola perusahaan per kategori
meliputi jenis kelamin, grup usia, anggota
minoritas dan indikator keberagaman lainnya
LA14 – Rasio dari gaji pria dan wanita
Hak Asasi
Manusia
Pengungkapan dalam Pendekatan Manajemen – Hak Asasi
Manusia
Meliputi ringkasan pengungkapan dengan mengikuti item
Pendekatan Manajemen: tujuan dan kinerja, kebijakan; tanggung
jawab organisasi, pelatihan dan penghargaan, pengontrolan,
tambahan termasuk informasi.
Praktek Investasi
dan Pengadaan
HR1 – Persentase dan total jumlah dari
perjanjian investasi yang signifikan meliputi
klausa hak asasi manusia atau sesuai dengan
hak asasi manusia
HR2 – Persentase signifikan dari suplier dan
kontraktor
HR3 – Total jam dari pelatihan karyawan
dalam kebijakan dan prosedur mengenai
aspek hak asasi manusia yang relevan untuk
beroperasi, meliputi persentase dari pekerja
yang dilatih
Anti Diskriminasi HR4 – Total jumlah dari insiden dari tindak
diskriminasi
Kebebasan
Berserikat dan
Perundingan
Bersama
HR5 – Asosiasi kebebasan berserikat dan
daya tawar kelompok akan berada pada risiko
signifikan dan tindakan untuk mendukungnya
Pekerja Anak HR6 – Risiko signifikan untuk insiden dari
pekerja anak dan mengukur untuk
berkontribusi mengeliminasikan pekerja anak
Tenaga Kerja
Wajib dan
Terpaksa
HR7 – Risiko signifikan untuk insiden dari
pekerja paksa dan mengukur untuk
berkontribusi mengeliminasikan pekerja paksa
Indikator
Tambahan,
Praktik
Kedisiplinan
HR8 – Persentase dari pelatihan keamanan
personel dalam kebijakan perusahaan atau
prosedur mengenai aspek hak asasi manusia
relevan untuk beroperasi
Hak Masyarakat
Adat
HR9 – Total jumlah dari insiden pelanggaran
atas hak-hak warga pribumi dan tindakan
menghadapinya
Masyarakat Pengungkapan dalam Pendekatan Manajemen – Masyarakat
Meliputi ringkasan pengungkapan dengan mengikuti item
Pendekatan Manajemen: tujuan dan kinerja, kebijakan; tanggung
jawab organisasi, pelatihan dan penghargaan, pengontrolan,
tambahan termasuk informasi.
Masyarakat SO1 - Deskripsi kebijakan pengelolaan
dampak bagi masyarakat, termasuk sistem
pengawasan yang ada
Penyuapan dan
Korupsi
SO2 – Persentase dan total jumlah dari unit
bisnis yang dianalisis untuk risiko yang
dihubungkan dengan korupsi
SO3 – Persentase dari pekerja yang dilatih
dalam kebijakan dan prosedur organisasi anti
korupsi
SO4 – Tindakan dalam merespon insiden
dalam korupsi
Kebijakan Publik SO5 – Posisi kebijakan publik dan partisipasi
dalam pengembangan kebijakan publik dan
lobi
SO6 – Total nilai finansial dan kontribusi
dalam partai politik, orang politik dan
hubungan institusi dalam negara
Perilaku Anti
Persaingan
SO7 – Total jumlah dari tindakan resmi untuk
perilaku anti persaingan, anti kepercayaan dan
praktik monopoli serta pengeluarannya
Kepatuhan SO8 – Nilai moneter dari pelanggaran
signifikan dan total jumlah sanksi non-
moneter untuk pelanggaran hukum dan
regulasi
Tanggung
jawab Produk
Pengungkapan dalam Pendekatan Manajemen – Tanggung
jawab Produk
Meliputi ringkasan pengungkapan dengan mengikuti item
Pendekatan Manajemen: tujuan dan kinerja, kebijakan; tanggung
jawab organisasi, pelatihan dan penghargaan, pengontrolan,
tambahan termasuk informasi.
Kesehatan dan
Keselamatan
Konsumen
PR1 - Deskripsi kebijakan untuk
mempertahankan kesehatan dan keselamatan
konsumen dalam penggunaan produk atau
jasa perusahaan
PR2 – Total jumlah dari ketidakpatuhan
dalam regulasi dan dampak dari produk dan
jasa mengenai kesehatan dan keselamatan
konsumen
Pencantuman
Label Produk
dan Jasa
PR3 – Pencantuman label informasi dari
produk dan jasa
PR4 - Total jumlah dari insiden
ketidakpatuhan terhadap regulasi dan
informasi produk dan pelabelan
PR5 – Praktek yang berhubungan dengan
kepuasan konsumen, meliputi hasil dari survei
pengukuran kepuasan konsumen
Komunikasi
Pemasaran
PR6 – Program yang berhubungan dengan
hukum, stándar dan komunikasi pemasaran,
meliputi periklanan, promosi dan sponsorship
PR7 – Total jumlah dari insiden dari
ketidakpatuhan dengan regulasi dan mengenai
komunikasi pemasaran, meliputi periklanan,
promosi dan sponsorship
Privasi Konsumen PR8 – Total jumlah dari pelanggaran privasi
konsumen dan kehilangan data konsumen
PR9 – Nilai moneter dari pelanggaran hukum
dan regulasi mengenai provisi dan
penggunaan produk dan jasa
Lampiran 2. Pengungkapan GRI Kriteria Level Aplikasi Bagian Pengungkapan
GRI G3
Pengungkapan GRI G3
Strategi dan Analisis Pengungkapan Profil 1.1 Pernyataan dari pembuat
keputusan tertinggi dari
organisasi (CEO, pemimpin
atau posisi senior yang sama)
Pengungkapan Profil 1.2 Deskripsi dari dampak, risiko
dan peluang
Profil Organisasi Pengungkapan Profil 2.1 Nama Organisasi
Pengungkapan Profil 2.2 Produk utama, produk dan jasa
Pengungkapan Profil 2.3 Struktur operasional
organisasi, meliputi divisi
utama, pengoperasian
perusahaan, tambahan dan
joint venture
Pengungkapan Profil 2.4 Lokasi pusat organisasi
Pengungkapan Profil 2.5 Jumlah Negara tempat
beroperasi, dan nama Negara
dengan operasi besar atau
yang relevan secara khusus
untuk isu sustainabilitas yang
dicantumkan dalam laporan
Pengungkapan Profil 2.6 Kepemilikan asli dan bentuk
hukum
Pengungkapan Profil 2.7 Pelayanan pasar (meliputi
geografis, pelayanan sektor
dan tipe dari pelanggan)
Pengungkapan Profil 2.8 Skala dalam pelaporan
organisasi
Pengungkapan Profil 2.9 Perubahan signifikan selama
pelaporan mengenai ukuran,
struktur dan kepemilikan
Pengungkapan Profil 2.10 Penghargaan yang diterima
selama periode pelaporan
Parameter Laporan Pengungkapan Profil 3.1 Periode Laporan (fiskal/tahun
kalender) untuk informasi
yang tersedia
Pengungkapan Profil 3.2 Tanggal yang baru-baru ini
lebih dahulu dilaporkan
Pengungkapan Profil 3.3 Siklus pelaporan (tahunan, dua
tahun, dan lain-lain)
Pengungkapan Profil 3.4 Titik kontak bagi pertanyaan
mengenai laporan atau isinya
Pengungkapan Profil 3.5 Proses untuk mendefinisikan
isi laporan
Pengungkapan Profil 3.6 Batasan laporan (negara,
divisi, tambahan, fasilitas yang
disewakan, joint venture,
pemasok)
Pengungkapan Profil 3.7 Pernyataan batasan khusus
dari laporan
Pengungkapan Profil 3.8 Dasar untuk melaporkan
dalam joint venture, tambahan,
fasilitas yang disewakan dan
lainnya yang bisa berdampak
secara signifikan dibandingkan
dari period ke periode dan atau
antara organisasi
Pengungkapan Profil 3.9 Teknik pengukuran data dan
perhitungan, meliputi asumsi
dan teknik yang menjadi dasar
estimasi untuk digunakan
sebagi kompilasi dari
indikator-indikator dan
informasi lainnya dalam
laporan
Pengungkapan Profil 3.10 Keterangan dari dampak
beberapa pengulangan kembali
Lanjutan Lampiran 2.
pernyataan dari informasi
yang tersedia dalam laporan
sebelumnya dan alas an untuk
pernyataan tersebut
Pengungkapan Profil 3.11 Perubahan signifikan dari
laporan peride sebelumnya,
batasan atau metode
pengukuran yang digunakan
dalam laporan
Pengungkapan Profil 3.12 Tabel yang mengidentifikasi
lokasi dari Pengungkapan
Standar dalam laporan
Pengungkapan Profil 3.13 Kebijakan dan praktik dengan
tujuan melihat jaminan
eksternal laporan
Pengelolaan,
Komitmen dan
Keterikatan
Pengungkapan Profil 4.1 Struktur tata kelola organisasi,
meliputi komite dibawah
pemimpin tertinggi untuk
tugas-tugas spesifik, seperti
menyiapkan strategi atau
kekeliruan organisasi
Pengungkapan Profil 4.2 Mengindikasikan apakah
pemimpin tertinggi juga
sebagai Executive Officer
Pengungkapan Profil 4.3 Bagi organisasi yang memiliki
struktur komisi unit,
menyatakan jumlah dari
anggota dari tingkatan
tertinggi secara independent
ataupun anggota non-eksekutif
Pengungkapan Profil 4.4 Mekanisme bagi shareholder
dan karyawan untuk
menyediakan rekomendasi
atau perintah untuk pemimpin
tertinggi
Lanjutan Lampiran 2.
Pengungkapan Profil 4.5 Hubungan antara kompensasi
bagi anggota pemimpin
tertinggi, manajer senior dan
eksekutif dan kinerja
organisasi (meliputi kinerja
sosial dan lingkungan)
Pengungkapan Profil 4.6 Proses dari pemimpin tertinggi
untuk menjamin bahwa
konflik dapat terhindarkan
Pengungkapan Profil 4.7 Proses untuk menentukan
kualifikasi dan keahlian dari
anggota pimpinan tertinggi
untuk memimpin strategi
organisasi secara ekonomi,
lingkungan dan sosial
Pengungkapan Profil 4.8 Pernyataan yang dibangun
secara internal dari misi/nilai-
nilai-nilai, kode dari
memimpin dan prinsip-prinsip
yang relevan bagi kinerja
ekonomi, sosial dan
lingkungan serta status dari
implementasi
Pengungkapan Profil 4.9 Prosedur dari pimpinan
tertinggi untuk mengawasi
pengidentifikasian organisasi
dan manajemen dari kinerja
ekonomi, sosial dan
lingkungan, meliputi risiko
dan peluang yang relevan serta
kepatuhan/pelanggaran sesuai
standar internasional
Pengungkapan Profil 4.10 Proses untuk mengevaluasi
Lanjutan Lampiran 2.
kinerja pemimpin tertinggi,
secara khusus yang
menghormati kinerja ekonomi,
sosial dan lingkungan
Pengungkapan Profil 4.11 Menjelaskan dan bagaimana
tindak pendekatan pencegahan
atau prinsip oleh organisasi
Pengungkapan Profil 4.12 Bagian ekonomi, sosial dan
lingkungan yang dibangun
secara eksternal, prinsip-
prinsip atau inisiatif lainnya
bagi penandatangan organisasi
atau pembenaran
Pengungkapan Profil 4.13 Keanggotaan dari asosiasi
(misalnya asosiasi
industri/nasional/internasional)
Pengungkapan Profil 4.14 Daftar grup dari stakeholder
yang diikat oleh organisasi
Pengungkapan Profil 4.15 Dasar untuk mengidentifikasi
dan menyeleksi stakeholder
Pengungkapan Profil 4.16 Pendekatan kepada
stakeholder, meliputi
frekuensi tipe keterikatan dan
grup stakeholder
Pengungkapan Profil 4.17 Topik utama dan mengenai
keterikatan stakeholder yang
telah diangkat, dan bagaimana
organisasi telah merespon hal
tersebut, meliputi laporannya
Lanjutan Lampiran 2.
Bagian Pengungkapan GRI G3 Pengungkapan GRI G3 ANTAM PTFI INCO KPC PTBA TIMAH
1. Kinerja Ekonomi Kinerja Ekonomi EC1 ü ü ü ü ü ü EC2 ü EC3 ü ü EC4 ü
Keberadaan Pasar EC5 ü EC6 EC7
Dampak Ekonomi Tidak Langsung
EC8 ü ü EC9 ü ü ü ü
Total Kinerja Ekonomi 4 3 2 3 2 3 2. Kinerja Lingkungan
Bahan EN1 ü EN2 ü ü
Energi EN3 ü EN4 ü EN5 ü ü EN6 ü ü ü EN7 ü
Air EN8 ü ü EN9 ü ü EN10 ü
Keanekaragaman
Hayati
EN11 ü ü ü ü EN12 ü ü ü EN13 ü ü ü ü EN14 ü ü ü ü ü EN15 ü ü ü
Emisi, Efluen dan Limbah
EN16 ü ü EN17 ü EN18 ü ü ü ü EN19 ü EN20 ü EN21 ü EN22 ü ü ü EN23 ü
Lampiran 3. Pengungkapan K
omponen K
inerja Perusahaan Berdasarkan
GR
I G3 G
uidelines
EN24 ü ü ü ü EN25 ü ü
Produk dan Jasa EN26 ü ü ü ü EN27 ü ü
Kepatuhan EN28 ü ü Transportasi EN29 Keseluruhan EN30 ü ü ü
Total Kinerja Lingkungan 10 7 3 29 7 10 3. Praktik Tenaga Kerja dan Kinerja
Pekerja yang Layak
Tenaga Kerja LA1 ü ü ü ü ü LA2 ü ü ü LA3 ü ü ü
Tenaga Kerja / Hubungan Manajemen
LA4 ü ü ü
Kesehatan dan Keselamatan Kerja
LA5 ü ü ü ü LA6 ü ü ü ü LA7 ü ü ü ü ü
Pendidikan dan Pelatihan
LA8 ü ü ü LA9 ü ü ü ü
Keragaman dan Peluang yang Setara
LA10 ü ü LA11 ü ü ü ü LA12 ü LA13 ü
ü ü ü
LA14 ü Total Praktik Tenaga Kerja dan Kinerja Pekerja yang Layak 11 6 0 12 9 8 4. Kinerja Hak Asasi Manusia Praktek Investasi dan
Pengadaan HR1 ü ü ü HR2 ü ü HR3 ü ü
Anti Diskriminasi HR4 ü ü
Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama
HR5 ü ü
Pekerja Anak HR6 ü ü Tenaga Kerja Wajib dan Terpaksa
HR7 ü ü
Lanjutan Lampiran 3.
Indikator Tambahan, Praktik Kedisiplinan
HR8 ü ü ü
Hak Masyarakat Adat HR9 ü ü Total Kinerja Hak Asasi Manusia 8 3 0 9 0 0 5. Kinerja Masyarakat Masyarakat SO1 ü ü ü
Penyuapan dan Korupsi SO2 ü ü SO3 ü SO4 ü
Kebijakan Publik SO5 ü ü SO6 ü
Perilaku Anti Persaingan SO7 ü Kepatuhan SO8 ü
Total Kinerja Masyarakat 3 1 0 8 0 0 6. Kinerja Tanggung jawab Produk Kesehatan dan
Keselamatan Konsumen PR1 ü ü ü PR2 ü ü ü
Pencantuman Label
Produk
dan Jasa
PR3 ü ü PR4 ü PR5 ü ü
Komunikasi Pemasaran PR6 ü PR7 ü
Privasi Konsumen PR8 ü PR9 ü
Total Kinerja Tanggung jawab Produk 2 0 0 9 1 3 Total Keseluruhan 38
(48.10%) 20
(25.32%) 5
(6.33%) 70
(88.61%) 19
(24.05%) 24
(30.38%)
Lanjutan Lampiran 3.
Perusahaan Profil
ANTAM INCO PTBA TIMAH
Berdiri 05 Juli 1968 25 Juli 1968 2 Maret 1981 01 Agustus 1976
No. NPWP 01.001.663.2-051.000 01.000.541.1-091.000 01.000.011.5-051.000 01.001.665.7-051.000
Klasifikasi Pertambangan Logam dan Mineral Lainnya
Pertambangan Logam dan Mineral Lainnya
Pertambangan Batu Bara
dan Gambut
Pertambangan Logam
dan Mineral Lainnya
Status Company Listing Company Listing Company Listing Company Listing
Harga Perdana Rp. 1.400,00 Rp. 9.800,00 Rp. 575,00 Rp. 2.900,00
Modal Dasar Rp.3.799.999.999.500 Rp.2.972.032.000.000 Rp.4.000.000.000.000 Rp.500.000.000.000
Modal Disetor Rp. 953.845.974.500 Rp.2.972.032.000.000 Rp.1.065.750.000.000 Rp.251.651.000.000
Tanggal Listing 27 November 1997 16 Mei 1990 23 Desember 2002
19 Oktober 1995
Lampiran 4. R
ekapitulasi Profil Sampel Perusahaan G
o Public
DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI
No Istilah Definisi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Global Reporting Initiave (GRI) Global Reporting Initiave (GRI) Criteria Level Aplication (GRI Kriteria Level Aplikasi) Global Reporting Initiave (GRI) G3 (Third Generation) Guidelines Good Corporate Governance (GCG) Sustainability Development (Pembangunan Keberlanjutan) Sustainability Reporting (Laporan Berkelanjutan) Stakeholder
Sebuah inisiatif bersama antara koalisi LSM di Amerika Serikat, Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) dengan United Nation Environment Programme (UNEP) yang mengeluarkan standar pelaporan bagi perusahaan di dunia. Kriteria level yang dibuat oleh GRI untuk mengkualifikasikan laporan berkelanjutan perusahaan. Panduan pelaporan kerangka kerja GRI yang baru dikeluarkan pada tahun 2006 di Amsterdam, Belanda. Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan meliputi prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,kemandirian, dan keadilan. Pembangunan atau perkembangan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Laporan yang mencakup komponen indikator kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan, dampak dan kinerja dari organisasi dan produk yang dihasilkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pihak yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Misalnya, pemegang saham, direksi dan manajer profesional, karyawan, keluarga karyawan, konsumen, penyalur dan pemasok, pers,
pesaing, pemerintah dan masyarakat.