penguatan pola pikir melalui budaya organisasi terhadap

41penguatan pola pikir Melalui Budaya organisasi terhadap program Reformasi Birokrasi di kejaksaan Republik indonesia - Alma wiranta

PengUatan POLa Pikir MeLaLUi BUdaYa Organisasi terHadaP PrOgraM reFOrMasi BirOkrasi di keJaksaan

rePUBLik indOnesia( Reinforcement of Mindset through organizational culture on the bureaucratic

Reform program in the Attorney general of the republic indonesia )

alma WirantaKejaksaan agung Republik Indonesia

jalan sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran baru jakarta [email protected]

(diterima tanggal 3 januari 2020, direvisi tanggal 17 Februari 2020, disetujui tanggal 24 Februari 2020)

abstrakPemerintah Republik Indonesia berkomitmen menjalankan program reformasi birokrasi sejak 2010, termasuk Kejaksaan Republik Indonesia yang telah menyusun roadmap reformasi birokrasi 2015-2019 sebagai tahapan kedua pelaksanaan reformasi birokrasi. dengan menggunakan teori penguatan, teori pola pikir dan teori budaya organisasi, serta merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 sebagai acuan evaluasi pelaksanaan 9 program reformasi birokrasi Kejaksaan. Penulis menganalisis ada beberapa hal menarik dalam hipotesisnya yang berkaitan dengan pola pikir aparatur Kejaksaan yang belum sejalan dengan budaya organisasi Kejaksaan Republik Indonesia, maupun temuan penelitian reformasi birokrasi di Kejaksaan, sehingga selain mencapai tujuan dan hasil (outcomes) yang baik, diharapkan publik puas dengan tugas dan fungsi Kejaksaan. Karya tulis ini meninjau pada pelaksanaan reformasi birokrasi tahap kedua di Kejaksaan seluruh Indonesia dengan menyarankan teori penguatan pola pikir (reinforcement of mind set) melalui budaya organisasi terhadap konsep program reformasi birokrasi di Kejaksaan. akhir dari karya tulis ini penulis memberikan beberapa saran penguatan pola pikir melalui analisis terhadap doktrin tri Krama adhyaksa sebagai budaya organisasi yang harus direvitalisasi secara modern sebagai penguat pelaksanaan reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dengan memberdayakan kemampuan aparatur Kejaksaan di seluruh Indonesia maka pembangunan zona integritas dapat tercapai.Kata kunci : penguatan pola pikir, budaya organisasi, program reformasi birokrasi, kejaksaan republik indonesia.

AbstractThe Government of the Republic of indonesia has committed to implementing a bureaucratic reform program since 2010, including the Republic of Indonesia Attorney General’s Office which has compiled a roadmap for 2015-2019 bureaucratic reform as the second stage of bureaucratic reform. by using reinforcement theory, mindset theory and organizational culture theory, and referring to the provisions of the Minister of Administrative Reform and bureaucratic Reform Reform of the Republic of indonesia Number 11 of 2015 as a reference for evaluating the implementation of 9 Attorney General’s bureaucratic reform programs. The author analyzes there are some interesting things in his hypothesis that are related to the mindset of the Prosecutor’s apparatus that are not yet in line with the Republic of indonesia’s Prosecutor’s organizational culture, as well as research findings on bureaucratic reform in the Attorney General’s Office, so that the goals and outcomes are good. and the functions of the Prosecutor’s Office. This paper reviews the implementation of the second stage of bureaucratic reform in the Prosecutor’s Office throughout Indonesia by suggesting a theory of reinforcement of mindset through organizational culture on the concept of bureaucratic reform programs at the Attorney General’s Office. The end of this paper the author gives some suggestions for strengthening the mindset through analysis of the Tri Krama Adhyaksa doctrine as an organizational culture that must be revitalized in a modern way as an reinforcement for the implementation of the Republic of indonesia’s Attorney General’s bureaucracy reformation by empowering Prosecutors throughout indonesia. achieved.Keywords : reinforcement of mind set, organizational culture, bureaucratic reform program, attorney general of the republic of indonesia.

42 Jurnal Bina adhyaksa Vol. 10 No. 2, Maret 2020

PendaHULUana.

Latar Belakang1.

Hasil penelitian oleh beberapa lembaga peneliti internasional terhadap birokrasi di Indonesia menyatakan, permasalahan inefisiensi birokrasi menjadi salah satu kendala paling besar dalam melakukan usaha di Indonesia. akibat tindakan koruptif dan memperlambat pelayanan yang dilakukan aparatur negara, pengusaha harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperlancar birokrasi, oleh karenanya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2010 dirumuskan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yang intinya berfokus pada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan hal ini tidak dapat berjalan jika tak didukung peningkatan kapasitas dan perubahan pola pikir secara fundamental (bagus Ramadhan, 2017).

Reformasi birokrasi yang dimaksudkan di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner (Kementerian PaNRb, n.d). Perjuangan pemerintah dalam menegakkan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi cukup panjang dan berat. berdasarkan laporan The Global competitiveness Report 2017-2018 yang dirilis oleh Forum ekonomi dunia, mengukur daya saing 137 negara yang memberikan wawasan tentang pendorong produktivitas dan kesejahteraan suatu negara telah menempatkan Indonesia pada tahun 2018 berada pada peringkat 36 dari 137 negara, penilaian ini lebih baik daripada tahun 2017 yang menduduki peringkat ke 41 (bagus Ramadhan, 2017).

berkaitan dengan hal tersebut, untuk mendukung program yang selalu didengungkan pemerintah sejak tahun 2010 sebagai prioritas utama, maka Kejaksaan Republik Indonesia juga ikut untuk menyempurnakan aspek kelembagaan, penatalaksanaan dan peningkatan sumber

daya aparatur melalui beberapa program kerja yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu tahapan pertama tahun 2010-2014, tahapan kedua tahun 2015-2019 dan tahapan ketiga tahun 2020-2024. Reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah Republik Indonesia diharapkan terwujud di dalam setiap tahapan oleh instansi pemerintah, termasuk Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan target yang telah ditentukan. di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2010 tersebut disebutkan secara impilisit bahwa program-program yang disusun oleh setiap instansi diharapkan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi mencapai keseluruhan dalam penguatan dalam beberapa hal, di antaranya adalah: 1) penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; 2) kualitas pelayanan publik; 3) kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; dan 4) profesionalisme sdM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi, transparan, dan mampu mendorong mobilitas aparatur antar-daerah, antar-pusat, dan antara pusat dengan daerah, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2010 mengenai Grand design Reformasi birokrasi 2010-2025 sebagai dasar pelaksanaan perbaikan dan perubahan dari sekian banyak aspek yang diberlakukan dalam reformasi birokrasi, Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan bagian dari pemerintahan dalam mengimplementasikan pada tahap pertama tahun 2010-2014, yang saat itu belum memiliki roadmap namun aspek perbaikan manajemen di Kejaksaan Republik Indonesia sudah dipersiapkan sejak dicanangkan pada 18 september 2008. dan Kejaksaan Republik Indonesia terus menunjukkan peningkatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya terhadap program percepatan (quick wins) berupa : 1) Percepatan penanganan perkara dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam penegakan hukum; 2) Penerapan sistem teknologi Informasi (on line) Penanganan Perkara


tindak Pidana Korupsi (mulai dari proses Penyelidikan sampai eksekusi, jumlah kasus korupsi, pengembalian kerugian negara, tanggal dan nomor bukti setoran ke kas negara; 3) Penerapan sistem teknologi Informasi (on line) dalam Pengelolaan Pengaduan jaksa yang terkena hukuman disiplin; 4) Pengembangan (up dating) website Kejaksaan Rl sehingga masyarakat dapat mengakses informasi penanganan perkara dan pengaduan masyarakat.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga pemerintahan penegak hukum di Indonesia bertugas untuk mendukung supremasi hukum dan menegakkan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran, dengan adanya reformasi birokrasi diharapkan mampu membenahi kendala-kendala kinerja dan integritas di internal instansinya. Reformasi birokrasi menjadi sangat penting di tubuh Kejaksaan Republik Indonesia di mana Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran krusial dalam penegakan hukum (law enforcement) yaitu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penuntutan dan kewenangan lain yang didasarkan undang-undang guna terwujudnya negara dengan supremasi hukum yang kuat. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan tidak lepas dari pengawasan kinerjanya agar menjadi lembaga pemerintahan yang tetap memperbaiki kualitas pelayanan.

Kementerian Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi birokrasi pada tahun 2016 telah memberikan penilaian b kepada Kejaksaan Republik Indonesia, berdasarkan penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2010-2014. selanjutnya pada tahun 2016 itu juga Kejaksaan Republik Indonesia membuat Peraturan jaksa agung Republik Indonesia Nomor : PeR-004/a/ja/03/2016 tentang roadmap reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia 2015-2019, yang berisi program-program reformasi birokrasi, sebagaimana komitmen untuk bersama-sama menjalankan konsep zona integritas dengan membenahi peningkatan

tugas dan fungsi dalam pelayanan publik terutama kepada masyarakat dengan menunjukkan bukti pada tahun 2018 melalui pengajuan beberapa unit kerja Kejaksaan untuk dicalonkan sebagai wilayah bebas Korupsi (wbK) dan wilayah birokrasi bersih dan Melayani (wbbM).

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia membandingkan laporan terkait kinerja Kejaksaan pada tahun 2016 menerima 1048 pengaduan masyarakat, selanjutnya dalam tahun 2017 menerima 878 pengaduan, sehingga Komisi Kejaksaan memberikan apresiasi atas perkembangan positif beberapa kebijakan dan capaian di Kejaksaan dengan semakin menurunnya laporan pengaduan. selain itu apresiasi KKRI atas capaian kinerja dalam penanganan perkara, baik tindak pidana umum maupun khusus, meskipun ditengah-tengah keterbatasan anggaran penanganan perkara, Kejaksaan terus bekerja dan melayani masyarakat.

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menyimpulkan tantangan terbesar ke depan yang dihadapi Kejaksaan adalah membangun kesadaran seluruh elemen yang ada di Kejaksaan tentang pentingnya perubahan pola pikir dalam semua sektor, baik bidang organisasi kelembagaan, sumber daya manusia dan juga budaya kerja di lingkungan Kejaksaan. selain kesadaran, tantangan yang lain adalah komitmen dan konsistensi untuk merealisasikan perencanaan yang telah disusun, sehingga peningkatan kinerja itu dapat diwujudkan dan dirasakan dampaknya dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan (andrea, 2017).

jaksa agung HM Prasetyo pada tanggal 2 Mei 2019 membuka acara bimbingan teknis Reformasi birokrasi Kejaksaan, di gedung badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, mengatakan bahwa pada tahun 2017 Kejaksaan telah melaksanakan beberapa kegiatan reformasi birokrasi yang sejalan dengan road map reformasi Kejaksaan Republik Indonesia 2015-2019. Namun, upaya itu masih banyak terfokus pada pemenuhan persyaratan formal, seperti adanya peraturan dan dokumen konseptual. oleh karenanya, penguatan 9


program reformasi birokrasi kejaksaan masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar bagi kejaksaan (golda eksa, 2019).

Permasalahan2.

dari adanya latar belakang pemikiran singkat tersebut maka pertanyaan penelitian adalah “bagaimana penguatan pola pikir melalui budaya organisasi terhadap program reformasi Kejaksaan Republik Indonesia?”

Metodologi3.

Pada penelitian ini, pendekatan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian dengan ciri menggunakan setting alami, bersifat deskriptif, menekankan pada proses, menggunakan pendekatan induktif, dan memberikan perhatian pada makna (Riant Nugroho, 2014)

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai referensi melalui studi pustaka dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media sosial berupa tulisan ilmiah. Hal ini dapat diperoleh dari dokumen-dokumen terkait seperti buku, jurnal, majalah, siaran surat kabar, siaran media institusi Kejaksaan, dan literatur lain yang membahas kinerja aparatur Kejaksaan, sumber daya manusia Kejaksaan, pelayanan publik Kejaksaan, dan penilaian-penilaian dari masyarakat maupun pemerintah terhadap Kejaksaan pada tahun 2016-2018.

PeMBaHasanB.

kerangka teori1.

sebelum penyusunan karya tulis ini, penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan penelitian, mengumpulkan sumber informasi, melakukan tinjauan pustaka dan melanjutkan penelitian penulis terdahulu. semua ini penulis lakukan sehubungan dengan penelitian dengan judul penguatan pola pikir (reinforcement of mind Set) melalui budaya organisasi (organizational culture) terhadap program

reformasi birokrasi di Kejaksaan Republik Indonesia.

Untuk melakukan penelitian ilmiah terhadap tahap kedua reformasi birokrasi Kejaksaan, penulis akan menganalisis lebih lanjut dengan menggunakan beberapa tinjauan pustaka, berupa landasan teori, konsep, tinjauan yuridis dan tinjauan kritis terhadap penelitian terdahulu oleh penulis sendiri yaitu berjudul kesiapan untuk berubah (readiness for change) melalui agen perubahan (agent of change) terhadap program reformasi birokrasi di Kejaksaan Republik Indonesia, semua sumber tersebut sangat relevan guna memahami berbagai hal yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya teori penguatan (reinforcement), teori pola pikir (mind set), teori budaya organisasi (organizational culture), konsep doktrin tri Krama adhyaksa sebagai budaya organisasi Kejaksaan, konsep inovasi sistem teknologi informasi dalam websites Kejaksaan agung, Kejaksaan tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia serta konsep wbK dan wbbM yang terkait dengan Kejaksaan sebagai subyek dan obyek penelitian, sehingga penulis dapat melakukan analisa secara mendalam.

teori Penguatan (a. reinforcement theory)

teori penguatan atau reinforcement theory of motivation dikemukakan pertama kali oleh b. F. skinner dan rekan-rekannya. Pandangan mereka menyatakan bahwa perilaku individu merupakan fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya (rangsangan - respons - konsekuensi). teori ini didasarkan atas semacam hukum pengaruh dimana tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung untuk diulang, sementara tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulang (Ferry Roen, 2012).

teori penguatan (reinforcement theory) oleh b. F. skinner didasarkan atas hubungan sebab dan akibat perilaku dengan pemberian kompensasi. dalam teori ini menyatakan bahwa keberhasilan dalam mencapai tujuan dan imbalannya


berlaku sebagai faktor pendorong yang positif dan perilaku yang berhasil dan perilaku individu adalah fungsi dari konsekuensinya. Hal ini didasarkan pada “hukum efek”, yaitu, perilaku individu dengan konsekuensi positif cenderung diulang, tetapi perilaku individu dengan konsekuensi negatif cenderung tidak terulang.

dalam teori ini mengabaikan keadaan internal individu, yaitu, perasaan batin dan penggerak individu. teori ini berfokus sepenuhnya pada apa yang terjadi pada seorang individu ketika ia melakukan beberapa tindakan di tempat ia bekerja. dengan demikian, menurut skinner, lingkungan eksternal organisasi harus dirancang secara efektif dan positif sehingga dapat memotivasi karyawan. teori ini adalah alat yang kuat untuk menganalisis mekanisme kontrol untuk perilaku individu.

teori penguatan (Reinforcement Theory) ini tidak fokus pada penyebab perilaku individu, tetapi suatu pendekatan psikologi yang menjelaskan bagaimana seseorang itu dapat menentukan, memilih dan mengambil keputusan dalam dinamika kehidupan. teori ini akan digunakan oleh penulis untuk menganalisis pada berbagai macam situasi yang seringkali dihadapi oleh aparatur Kejaksaan. Reinforcement Theory ini mengatakan bahwa tingkah laku manusia itu adalah hasil kompilasi dari pengalaman-pengalaman yang ditemui sebelumnya, atau dalam bahasa lainnya disebut “Consequences influence behavior”.

dalam Reinforcement Theory, terdapat 3 konsekuensi yang berbeda, yaitu:

1) Konsekuensi yang memberikan reward.

2) Konsekuensi yang memberikan punishment.

3) Konsekuensi yang tidak memberikan apa –apa

berdasarkan teori penguatan yang disampaikan b. F. skinner, penulis menganalisis dan berpendapat bahwa penguatan adalah perlakuan terhadap rangsangan yang direspon dengan kepekaan untuk diterapkan secara berkesinambungan dan terarah.

teori pola pikirb. (mind set)

(adi w gunawan, 2008) Mengartikan pola pikir atau mindset adalah sekumpulan kepercayaan (belief) atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang, atau dengan kata lain bahwa mindset adalah serangkaian pikiran yang diproduksi secara terstruktur oleh otak dan akal , yang akan mempengaruhi sikap mental dan pandangan seseorang., yang akhirnya akan menentukan level keberhasilan hidupnya. adi menyatakan bahwa Percaya (belief) menentukan cara berpikir, berkomunikasi dan bertindak seseorang. dengan demikian jika ingin mengubah pola pikir, yang harus diubah adalah belief atau kumpulan belief.

(dweck, 2008) mengatakan bahwa “Pandangan yang orang adopsi untuk dirinya sangat mempengaruhi cara orang tersebut mengarahkan kehidupan”. artinya kepercayaan atau keyakinan seseorang memiliki kekuatan yang dapat mengubah pikiran, kesadaran, perasaan, sikap, dan lain-lain, yang pada akhirnya membentuk kehidupannya saat ini.

Penelitian C. dweck s difokuskan pada bagaimana untuk mendorong kesuksesan bagi seseorang, sebagaimana dalam buku Self-Teori yang berisi peran yang di motivasi, kepribadian, dan pembangunan telah mempublikasikan tentang Mindset (Pola Pikir) sebagai psikologi baru dari Kesuksesan yaitu pandangan kita dalam mengadopsi diri kita sangat mempengaruhi cara kita menjalani hidup kita (Ignatius septo, 2016).

beberapa hal pemahaman tentang pola pikir, tujuan dan sukses dikemukakan


oleh para pakar sebagai berikut : tentang kunci – kunci sukses Menurut Maxwell Malts (antonius arief, 2013 : 81) ada 7 faktor : yakni goal, sill dan kompetensi, state of mind, melepaskan masa lalu, god faktor, passion ( hasrat ) dan people skill.

sedangkan menurut dewa eka Prayogi (2013 : 43-49) ; Lima penyakit mental (1). tidak mempunyai goal, (2). Mempunyai goal tetapi tidak jelas, (3). Mengambil jalan pintas, (4). terlalu cepat menyerah, (5). terhipnotis dengan kesuksesan – kesuksesan semu ( kecil ), dan dikatakan pula bahwa 7 ciri khas orang yang bersikap positip adalah : percaya diri, selalu melihat yang terbaik, selalu melihat peluang dimana – mana, focus pada solusi , selalu memiliki hasrat untuk berbagi, memiliki keuletan yang tinggi, dan selaslu bertanggung jawab terhadap kehidupan (thomas sukardi, dkk, 2016).

berdasarkan beberapa teori pola pikir di atas, penulis berpendapat bahwa pola pikir adalah pandangan atau pikiran yang terstruktur yang dimiliki seseorang dan mempengaruhi cara menjalani kehidupannya.

teori Budaya Organisasi c. (organizational culture)

budaya organisasi dapat terwujud dalam pikiran, perasaan dan pembicaraan organisasi. saling berbagi norma-norma mengenai cara berpakaian, praktik kerja, sistem promosi, saling berbagi rasa cara kerja dengan cabang dan bekerja tepat waktu dengan sikap positif. Ini menjadi andil yang mengikat dan menciptakan perasaan kebersamaan. budaya organisasi dapat menjadi positif atau negatif. budaya organisasi yang positif akan membantu meningkatkan produktivitas. budaya negatif akan merintangi perilaku, menghambat efektivitas kelompok dan desain organisasi yang lebih baik (Kilmann, et al., dalam gibson, j.L., et al., 1996).

Terdapat beberapa definisi budaya

atau kultur. Definisi yang luas digunakan adalah: “kultur mengandung pola, eksplisit maupun implisit dari dan untuk perilaku yang dibutuhkan dan diwujudkan dalam simbol, menunjukkan hasil kelompok manusia secara berbeda, termasuk benda-benda hasil ciptaan manusia, inti utama dari terdiri dari ide tradisional (turun-temurun dan terseleksi) dan terutama pada nilai yang menyertai (Kroeber dan Fluckhorn dalam gibson, j.L., et al., 1996).

budaya suatu organisasi mungkin kuat, dan mungkin pula lemah. Hal ini tergantung pada sejumlah variabel seperti misalnya: kohesivitas (keterikatan); konsensus nilai; dan komitmen individual terhadap tujuan-tujuan kolektif. Perlu diingat bahwa sebuah budaya kuat tidak selalu merupakan hal baik. sifat dari nilai-nilai sentral budaya lebih penting dibandingkan dengan kekuatan-kekuatannya. sebagai contoh, dapat dikemukakan bahwa sebuah budaya yang menolak perubahan dengan kuatnya, mungkin buruk, dipandang dari sudut profitabilitas dan kemampuan bersaing, dibandingkan dengan sebuah budaya lemah, tetapi inovatif (winardi, 2003).

berdasarkan beberapa teori budaya organisasi di atas, penulis berpendapat bahwa budaya organisasi merupakan sebuah identitas terhadap kebiasaan perilaku organisasi.

konsep Program reformasi Birokrasi d. kejaksaan ri

Peraturan jaksa agung Republik Indonesia Nomor : PeR-004/a/ja/03/2016 tentang roadmap reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia 2015-2019, yang berisi program-program reformasi birokrasi di Kejaksaan yaitu 9 program reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia juga akan diliat secara empiris yang meliputi, yaitu: 1) Program manajemen perubahan; 2) Program penataan peraturan dan perundang-undangan; 3) Program penataan dan penguatan organisasi; 4) Program


penataan tata laksana; 5) Program Manajemen sdM aparatur; 6) Program Penguatan Pengawasan; 7) Program Penguatan akuntabilitas Kinerja; 8) Program Peningkatan Pelayanan Publik; 9) Program monitoring dan evaluasi (www.Kejaksaan.go.id).

konsep doktrin tri krama adhyaksa e.

doktrin tri Krama adhyaksa pertama kali dituangkan dalam surat Keputusan jaksa agung Republik Indonesia Nomor : Kep-052/ja/s/1979 tentang doktrin adhyaksa trikrama adhyaksa. doktrin ini terdiri dari 4 pasal dan terdapat dalam keseluruhan bab, yakni bab I Pendahuluan / mukadimah, bab II doktrin adhyaksa, dan bab III Penutup.

Kemudian doktrin Kejaksaan tertuang pada Keputusan jaksa agung Republik Indonesia Nomor : 030/j.a/3/1988 tentang Penyempurnaan doktrin Kejaksaan tri Krama adhyaksa. selanjutnya dituangkan dalam Peraturan jaksa agung Republik Indonesia No. Per-016/a/ja/07/2013 tentang urusan dalam di lingkungan kejaksaan RI, di pasal 5 disebutkan tri Krama adhyaksa adalah satya adhi wicaksana. Yang dimaksudkan satya adalah kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap tuhan Yang Maha esa, terhadap diri pribadi, dan keluarga maupun kepada sesama manusia. adhi memiliki arti kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab terhadap tuhan Yang Maha esa, keluarga, dan sesama manusia. Maupun Wicaksana yang berarti bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam pengetrapan kekuasaan dan kewenangannya.

Penguatan Pola Pikir (2. Reinforcement of mind set) melalui Budaya Organisasi

Pada tahun 2018, wakil jaksa agung arminsyah sebagai Ketua tim Pengarah Reformasi birokrasi di Kejaksaan, memberikan semangat dan motivasi untuk

melakukan penguatan terhadap pentingnya penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat, dengan melakukan inovasi unit Kejaksaan dalam pembangunan zona integritas, sekaligus mengevaluasi dan mengukur kemajuan terhadap Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi birokrasi (PMPRb) yang diluncurkan pada tahun 2013.

dengan adanya hipotesis penelitian ini menjadi menarik, penulis berpendapat dengan belum adanya kepatuhan pola pikir aparatur Kejaksaan sebagai pelayan masyarakat, belum sejalan budaya organisasi dengan pola pikir yang mendukung reformasi birokrasi di Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga penelitian ini akan memfokuskan pada kenyataan pola pikir, budaya organisasi dan 9 program reformasi birokrasi di Kejaksaan.

aspek akuntabilitas kinerja kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu isu strategis dalam menilai pelaksanaan reformasi birokrasi yang indikatornya dalam pelayanan publik harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh unit Kejaksaan seluruh Indonesia. jaksa agung HM. Prasetyo menyampaikan hal tersebut dalam penyelenggaraan bimbingan teknis bagi pimpinan Kejaksaan di seluruh Indonesia agar dapat menjadi instrumen untuk memberikan pemahaman dan menyatukan pola pikir terkait rencana strategis, rencana kerja, perjanjian kerja, laporan kinerja, serta indikator utama di tataran konseptual, penyusunan, penerapan maupun evaluasinya (golda eksa, 2019).

bahwa karakteristik penguatan pola pikir yang diartikan sebagai respons terhadap evaluasi penilaian reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2016, adalah untuk meningkatkan kecenderungan pengulangan keberhasilan yang telah dilakukan. sama dengan yang dikemukakan (Prayitno dalam bayu saputra, 2017) bahwa penguatan (reinforcement) merupakan upaya untuk mendorong diulanginya lagi (sesering


mungkin) tingkah laku yang dianggap baik oleh si pelaku. Penguatan diberikan dengan pertimbangan: tepat sasaran, tepat waktu dan tempat, tepat isi, tepat cara, dan tepat orang yang memberikannya. secara umum ada dua bentuk penguatan atau reinforcement yaitu reinforcement positif dan negative. Reinforcement yang diberikan kepada siswa baik positif maupun negatif dengan prosedur yang tepat akan dapat memberikan manfaat dalam proses konseling.

tujuan dari penguatan (reinforcement) adalah untuk melakukan hal yang diinginkan secara terus menerus dan mencegah secara terus-menerus hal yang tidak diinginkan dalam reformasi birokrasi, apalagi (thoha, 2008) berpendapat reformasi adalah suatu proses yang tidak dapat diabaikan. Reformasi secara naluri harus dilakukan karena tatanan pemerintahan yang baik pada suatu masa dapat menjadi tidak sesuai lagi karena perkembangan zaman. Reformasi birokrasi yang mendasar semestinya memberikan perspektif rancangan besar yang akan dilakukan.

Reformasi birokrasi adalah inti dari upaya mewujudkan good governance. sumber daya manusia yang merupakan subjek vital berpusat pada bagaimana agar kemampuan (capability) dapat berkembang dan digunakan secara produktif untuk menciptakan performa bisnis dan tujuan strategi jangka panjang organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi maka organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem. agar sistem dapat berjalan baik, dalam pengelolaannya harus memperhatikan aspek-aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi, kesiapan untuk berubah, dan aspek lainnya. dengan kata lain, sumber daya manusia yang profesional menjadi aset vital untuk tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta harus dilakukan secara terus menerus sebagai penguatan.

Pola pikir adalah pemikiran yang akan sangat mempengaruhi respon, sikap dan tindakan setiap pribadi atas permasalahan yang dihadapinya. terkadang seseorang kesulitan dalam merespon/menyikapi

permasalahan yang dihadapi karena pola pikir yang ada membatasi dirinya untuk mencari pemecahan yang lebih baik. dalam suatu organisasi yang merupakan himpunan individu-individu, keberagaman pola pikir setiap individu disatu sisi merupakan kekayaan bagi organisasi, tetapi di sisi lain juga merupakan tantangan bagi organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya.

Pola pikir (mindset) yang penulis dapatkan berdasarkan hasil penelitian terhadap aparatur Kejaksaan, harapan pimpinan Kejaksaan adalah pola pikir yang inovatif dan membangun dalam pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana Pidato jaksa agung HM. Prasetyo yang dikutif dari laman website Kejaksaan.go.id yang menyatakan 3 pokok pemikiran yang diperlukan untuk kondisi saat ini “ 1). Pentingnya kesungguhan tekad dan semangat baru sebagai modal bertransformasi ke arah yanglebih baik. dari semula pesimis menjadi optimis, daripemikiran menghitung untung rugi menjadi tulus tanpa pamrih dan penuh kesungguhan, dari kebiasaandilayani berubah melayani, dan dari kerjaindividual menjadi bekerja bersama secarasinergis, untuk menghadirkan berbagai inovasi, terobosan, dan kreativitas yang dapat mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas dalam bekerja menghadapi tantangan di era baru yang penuh dinamika perubahan; 2). Komitmen segenap jajaran Kejaksaan yang harus selalu bersedia bersikap terbuka dan responsif untuk bertindak proaktif menjawab aspirasi, tuntutan dan harapan rasa keadilan yang tumbuh ditengah masyarakat, agar dengan demikian akan terbangun persepsi positif dan citra diri Korps adhyaksa yang bermartabat, kredibel dan terpercaya; 3) Kesungguhan, keuletan, kejujuran dan ketulusan yang dikemas dalam bingkai integritas diri yang terpuji dan teruji saat mengemban tugas, tanggung jawab dan kewenangan agar dapat menjadi bandul keseimbangan diantara nilai-nilai keadilan, kebenaran, kepastian dan kemanfaatan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat pencari keadilan akan menjadi sebuah prestasi yang terukir indah dalam lembar-lembar sejarah sebagai wujud pengabdian


terbaik kita bagi negeri.

dari 3 pemikiran jaksa agung HM. Prasetyo tersebut, diperkuat dengan rangsangan, direspon dan konsekuensinya dilaksanakan oleh seluruh aparatur Kejaksaan karena dipercaya dapat menjadi penguatan Pola Pikir (reinforcement of mind set), dan hal itu yang harus terus dimotivasi, disuarakan, diulang secara terus menerus agar menjadi penguatan yang positif dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.

Penulis berpendapat dengan menganalisis teori penguatan (reinforcement theory) oleh b. F. skinner, teori pola pikir (mind set) dari Carol dweck dan teori pola pikir dari adi w gunawan, teori budaya organisasi (organizational culture) dari Killman dengan penyampaian Pidato jaksa agung HM. Prasetyo tentang pemikiran terhadap korps adhyaksa, hasilnya adalah penguatan pola pikir (reinforcement of mind set) bagi aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dengan pola pikir pelayanan kepada masyarakat, hal tersebut membutuhkan rangsangan terhadap gagasan yang akan mempengaruhi perilaku dan sikap aparatur Kejaksaan karena adanya respons dan konsekuensi, berupa reward bagi pegawai yang berprestasi dan punisment bagi yang tidak menjalankan perannya dengan benar dalam melayani masyarakat.

doktrin Kejaksaan tri Krama adhyaksa ini perlu dianalisis dan dilakukan penyempurnaan dengan menambahkan indikator-indikator perilaku yang terukur untuk setiap nilai. agar bisa dimonitoring dan dievaluasi hasil penerapan budaya organisasi yang mendukung proses reformasi birokrasi di dalam tubuh instansi Kejaksaan. sebagaimana (alma wiranta, 2017) menyatakan doktrin tri Krama adhyaksa diharapkan sebagai budaya organisasi yang menjadi budaya organisasi aparatur Kejaksaan, namun doktrin tersebut mencakup terlalu luas sehingga diperlukan penjelasan yang spesifik agar memiliki kesamaan dalam pemahaman di tiap-tiap pegawai dan dapat dilakukan pengukuran untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan doktrin tersebut.

Untuk mengetahui bagaimana cara penguatan pola pikir (reinforcement of mind set) melalui budaya organisasi (organization culture) terhadap program reformasi Kejaksaan Republik Indonesia?”. Penulis akan menguraikannya dari analisis terhadap beberapa teori dan konsep dalam tinjauan pustaka, yaitu menurut penulis yang dimaksud dengan penguatan adalah perlakuan terhadap rangsangan yang direspon dengan kepekaan untuk diterapkan secara berkesinambungan dan terarah. Pola pikir adalah pandangan atau pikiran yang terstruktur yang dimiliki seseorang dan mempengaruhi cara menjalani kehidupannya dan budaya organisasi merupakan sebuah identitas terhadap kebiasaan perilaku organisasi.

berdasarkan analisis penulis tersebut yang dimaksud dengan penguatan pola pikir (reinforcement of mind set) melalui budaya organisasi (organization culture) adalah “rangsangan terhadap pandangan atau pikiran yang terstruktur yang dimiliki seseorang dan mempengaruhi cara hidupnya karena adanya respon yang diterapkan secara berkesinambungan dan terarah melalui adanya kebiasaan perilaku organisasi”.

Penulis berpendapat bahwa penguatan pola pikir sebagai pelayan masyarakat perlu disampaikan secara konsisten pada aparatur Kejaksaan, pola pikir positif yang dipercaya dapat dijadikan pandangan terstruktur di Kejaksaan melalui doktrin tri Krama adhyaksa sebagai rangsangan terhadap pola pikir yang positif, maka terhadap program reformasi birokrasi Kejaksaan yang saat ini belum sepenuhnya berjalan karena keterbatasan sumber daya aparatur Kejaksaan, sebagai penguat pola pikir dapat memanfaatkan sistem teknologi informasi sebagai respon bahwa aparatur Kejaksaan konsisten dengan roadmap reformasi birokrasi 2015-2019.

PenUtUPC.

kesimpulan 1.

Pola Pikir (mindset) pada aparatur Kejaksaan masih sebatas melaksanakan tugas tanpa memperhatikan outcomes,


sehingga keinginan untuk meningkatkan kinerja membutuhkan motivasi, apalagi pola pikir berkembang dengan mengedepankan pola pikir pelayan masyarakat dapat terus menerus dirangsang sehingga menjadi penguatan terhadap program reformasi yang sedang dilaksanakan, dengan adanya respon berupa penghargaan terhadap prestasi dan hukuman bagi yang melanggar, maka aparatur Kejaksaan akan berlomba untuk berinovasi dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga Kejaksaan dengan kinerja yang terarah.

Kejaksaan sebagai sebuah organisasi dengan doktrin tri Krama adhyaksa, yakni satya adhi wicaksana. doktrin ini memiliki nilai-nilai luhur yang diharapkan terwujud pada seluruh korps Kejaksaan sebagai budaya organisasi. Namun doktrin tersebut mencakup terlalu luas sehingga diperlukan penjelasan yang spesifik agar memiliki keseragaman dalam pemahaman di tiap-tiap pegawai dan dapat dilakukan pengukuran untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan doktrin tersebut. doktrin tersebut bisa diterjemahkan dengan lebih detail ke dalam budaya organisasi yang tertuang secara eksplisit.

terhadap 9 program reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, memerlukan dukungan dari aparatur Kejaksaan dengan menerapkan pola pikir (mind-set) melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi. sehingga sangat diperlukan adanya penguatan pola pikir (reinforcement of mind set) dan budaya organisasi untuk meningkatkan penilaian reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia mendapat nilai yang memuaskan publik. Karenanya sangat penting struktur organisasi, peran pemimpin sebagai penguat, strategi, dan budaya organisasi itu berpadu dan menyelaraskan diri untuk menjaga keberhasilan reformasi birokrasi.

berkaitan dengan analisis penulis tentang rangsangan terhadap pandangan atau pikiran yang terstruktur yang dimiliki seseorang dan mempengaruhi cara hidupnya karena adanya respon yang diterapkan secara berkesinambungan dan terarah melalui

adanya kebiasaan perilaku organisasi, pemikiran jaksa agung HM Prasetyo dapat dinilai sebagai gagasan yang harus memiliki konsekuensi.

tekanan utama dalam kebiasaan perilaku organisasi khususnya di Kejaksaan yang menganggap doktrin tri Krama adhyaksa sebagai budaya organisasi maka akan menjadi penguat bagi pemikiran aparatur Kejaksaan untuk bertindak, dan tindakan positif yang dirangsang adalah inovasi sistem teknologi informasi di Kejaksaan.

sekarang sudah jelas bahwa penguatan pola pikir melalui budaya organisasi telah jelas arahnya dan merupakan pemikiran manajemen sumber daya manusia yang dilegitimasi. budaya organisasi berhubungan erat dengan pola pikir dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas agar konsekuen dan baik seperti penarikan (recruitment), seleksi, penilaian, pelatihan, dan reward. Menciptakan budaya organisasi merupakan proses yang panjang dan mahal. sebagaimana saat ini pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang sistem Pemerintahan berbasis elektronik (sPbe) atau yang sering dikenal e-government. dengan adanya Prespres ini, akan mendorong pola pikir aparatur Kejaksaan dalam upaya percepatan integrasi infrastruktur, aplikasi, serta single and safety data sPbe secara nasional.

jika penguatan pola pikir melalui budaya organisasi yang dijadikan pegangan yaitu doktrin tri Krama adhyaksa terwujud, maka Pola pikir dan budaya organisasi menjadi interaksi terhadap self reinforcing atau penguat diri. sekali berasa pada tempatnya, budaya organisasi memberikan stabilitas dan kepastian bagi aparatur Kejaksaan mengetahui apa yang diharapkan, apa yang penting dan apa yang dilakukan. secara alamiah mereka mengetahui konsekuensi dan dapat memberikan pelayan terbaik ke masyarakat dan tempat kerja.

oleh karenanya penulis menyimpulkan dalam penelitian ini kebiasaan yang menjadi identitas organisasi di Kejaksaan melalui doktrin tri Krama adhyaksa dapat menjadi penguat pola pikir (reinforcement


of mind set), rangsangan terhadap pemikiran yang direspon secara terus menerus dan konsekuensinya melalui reward dan punisment untuk mendukung reformasi birokrasi aparatur Kejaksaan adalah pola pikir pelayanan dalam melaksanakan 9 program reformasi birokrasi, dengan demikian terjawablah penelitian ini.

saran2.

dari hasil penelitian tentang penguatan pola pikir melalui budaya organisasi terhadap program reformasi Kejaksaan Republik Indonesia, penulis sarankan :

Pola pikir aparatur Kejaksaan adalah a. sebagai pelayan masyarakat dan sebagai abdi negara yang rangsangannya sebagai berikut :

(Ends) 1) tujuannya menjadikan pola pikir aparatur Kejaksaan yang kuat sebagai aparatur penegak hukum yang profesional, proporsional dan akuntabel yang mengedepankan pelayanan masyarakat, melalui rangsangan dari Pimpinan Kejaksaan yang kemudian direspon oleh seluruh pegawai dan disetujui secara konsisten memastikan kinerja utama Kejaksaan melayani secara efektif dan efisien, yaitu mengembalikan kepercayaan publik sebagai tujuan reformasi birokrasi.

(2) Means) cara yang diperlukan adalah interaksi lingkungan kerja terhadap budaya organisasi Kejaksaan berupa doktrin tri Krama adhyaksa sebagai nilai luhur, identitas, dasar pemikiran, tindakan dan perbuatan serta pertanggungjawaban dalam menjalankan tugas dan wewenang aparatur Kejaksaan.

(3) ways) sarananya melalui pemahaman mendasar terhadap doktrin tri Krama adhyaksa (satya adhi wicaksana) dan motivasi adanya reformasi birokrasi adalah untuk perubahan yang lebih baik, sehingga pelayanan ke masyarakat dapat lebih baik, apalagi memanfaatkan sistem

teknologi informasi sebagai inovasi pelayanan.

doktrin sebagai budaya organisasi dapat b. memotivasi dan memberikan semangat baru dalam pola pikir setiap aparatur Kejaksaan.

3. rekomendasi

aparatur Kejaksaan dapat memperkuat pola pikir (reinforcement of mindset) yang positif melalui doktrin tri Krama adhyaksa sebagai budaya organisasi (organizational culture), sehingga dengan adanya pola pikir tersebut muncul inovasi dalam pelayanan masyarakat. doktrin dwi bahkti eka dharma sebagai Penguatan Pola pikir (Reinforcement of mind set) aparatur Kejaksaan. doktrin dwi bhakti eka dharma artinya “Pengabdian yang jujur sebagai aparatur negara dan sebagai pelayan masyarakat untuk melaksanakan satu tujuan yaitu penyempurnaan kehidupan.

dengan doktrin dwi bhakti eka dharma sebagai penguat pola pikir dan doktrin tri Krama adhyaksa sebagai budaya organisasi, dapat menjadi motivasi dan penyemangat baru setiap aparatur Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga pada akhirnya terwujud Reformasi birokrasi yang diinginkan dengan Profil Kejaksaan pada tahun 2025, yaitu Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang mendukung supremasi hukum dan menegakkan Hak asasi Manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran dengan sarana dan prasarana yang modern.


Buku :

adi .w.gunawan. (2008). the secret of Mindset, jakarta : Pt. gramedia

armenakis, a. a., Harris, s. g., & Mossholder, k. w. (1993). Creating Readiness for organizational Change. Human Relations, 46 (6), p.681-703

Cumming, g. t., & worley, C. g. (2005). organizational development and Change, 8th edition. United state of america: thomson Corporation

effendi, s. (21 juli 2000). Reformasi administrasi, workshop strategic Management of Local authorities. jakarta: badan diklat depdagri

gibson, j.L., et al. (1996). organisasi edisi Ke-5 jilid 2. jakarta: erlangga

gibson, j.L., et al. (1996). organisasi edisi Ke-8. jakarta: binarupa aksara

Kardi, Koesnadi. (2010). Menyusun strategi.. jakarta: Centre For security and defence studies

McKenna, e., & beech, Nic. (2000). sumber daya manusia. Yogyakarta: andi

Nugroho, Riant. (2014). Metode Penelitian Kebijakan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

oetomo, budi sutedjo dharma. (2002). Perencanaan dan Pengembangan sistem Informasi. edisi I. andi. Yogyakarta

Porras, j. I., & Robertson, P. j. (1992). organization development: theory, practice, and research. In M. d. dunnette & L. M. Hough (eds.), Handbook of industrial and organizational psychology (2d ed.), vol. 3: 719-822

Robbins, P. s. (2003). organizational behavior. United state of america: Prentice Hall, Inc

santosa, Pandji. (2008). administrasi Publik: teori dan aplikasi good governance. bandung: Refika Aditama

stillman II, Richard j. (2000). Public administration, Concept, and Cases. Boston: Houghton Mifflin Company

suryabrata, sumadi. 2004. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

thoha, Miftah. (2008). birokrasi dan Politik Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada

turban, McLean dan wetherbe. (2004). Pengenalan sistem Informasi. andi. jogjakarta

wibowo. (2011). Manajemen Perubahan, edisi ke-3. jakarta: Rajawali Press

winardi, j. (2006). teori organisasi dan pengorganisasian. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Jurnal :

alma wiranta. (2017). Kesiapan berubah (rediness for change) melalui agen perubahan (agent of change) terhadap program reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia.

Miller, d., Madsen, s. R., & john, C. R. (2006). Readiness for Change: Implications on employees’ Relationship with Management, job Knowledge and skills, and job demands. journal of applied Management and entrepreneurships, x11 (vol. 1), 3-16

bayu saputra. (2017). bimbingan Kelompok dengan teknik Penguatan Positif untuk meningkatkan kepercayaan diri. Consilia jurnal ilmiah.

Media elektronik :

alamsyah, wana. (2017). Kegagalan Reformasi birokrasi. diakses dari http://nasional.kompas.com/read/2017/04/07/17595581/kegagalan.reformasi.birokrasi pada tanggal 16 juni 2019

andrea, Yanis. (2017). Laporan Kinerja Komisi Kejaksaan RI tahun 2016. diakses dari https://komisi-kejaksaan.go.id/laporan-kinerja-komisi-kejaksaan-ri-tahun-2016/ pada tanggal 30 juni 2017

ant. (2017). Indeks Reformasi birokrasi tahun 2016, Kejagung raih nilai 64,75. diakses dari https://elshinta.com/news/112050/2017/06/22/indeks-reformasi-birokrasi-tahun-2016-kejagung-raih-nilai-6475 pada tanggal 16 juni 2019

bagus Ramadhan. (2017). tingkat daya saing Negara-Negara dunia tahun 2017-2018, Indonesia Naik Peringkat! diakses dari https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/10/04/

daFtar PUstaka


tingkat-daya-saing-negara-negara-dunia-tahun-2017-2018-indonesia-naik-peringkat pada tanggal 15 juni 2019

Chester I. bernard (2011). teori dan Perilaku organisasi. diakses dari : http://perilakuorganisasi.com/chester-i-barnard-1886-1961.html pada tanggal 8 september 2016.

golda eksa. (2019) jaksa wajib Ubah Pola Pikir dan budaya Kerja diakses dari https://mediaindonesia.com/read/detail/158619-jaksa-wajib-ubah-pola-pikir-dan-budaya-kerja.html pada tanggal 16 juni 2019

Ignatius septo. (2016) Mindset by Carol dweck – Revised summary I — Mindset: Psikologi baru dari Kesuksesan — bagaimana Kita dapat belajar untuk Memenuhi Potensi Kita? diakses dari https://dosen.perbanas.id/mindset-by-carol-dweck-revised-summary-i-mindset-psikologi-baru-dari-kesuksesan-bagaimana-kita-dapat-belajar-untuk-memenuhi-potensi-kita-oleh-ignatius-septo-pramesworo/ pada tanggal 14 juni 2019

Kementrerian PaNRb. (n.d). Reformasi birokrasi. diakses dari https://www.menpan.go.id/reformasi-birokrasi/makna-dan-tujuan# pada tanggal 13 juni 2019

Mohar syarif. (2016). Pemerintah siapkan tiga tahapan Reformasi birokrasi diakses dari http://www.neraca.co.id/article/64168/pemerintah-siapkan-tiga-tahapan-reformasi-birokrasi pada tanggal 16 juni 2019

Muhammad salim. (2015). Max weber birokrasi, diakses dari https://www.slideshare.net/Muhsalim95/max-weberbirokrasi pada tanggal 14 juni 2019

Radio Republik Indonesia. (2018). diakses dari http://rri.co.id/post/ berita/593309/nasional/menhan_ryamizard_rumusan_strategi_pertahanan_mengacu_pada_kondisi_aktual.html pada tanggal 16 juni 2019

Roen, Ferry. (2012). teori Penguatan. diakses dari http://perilakuorganisasi.com/teori-penguatan.html pada tanggal 13 juni 2019

sinar Keadilan. (2019) Rapor Merah Kinerja Komisi Kejaksaan, tak jelas Kinerjanya Kok Minta Nambah anggaran diakses dari https://sinarkeadilan.com/rapor-merah-kinerja-komisi-kejaksaan-tak-jelas-kinerjanya-kok-minta-

nambah-anggaran/ pada tanggal 16 juni 2019.

thomas sukardi, dkk. (2016) Penelitian tentang pola pikir diakses dari http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/prof-dr-thomas-sukardi-mpd/penelitian-ttg-pola-pikir-dan-profil-soft-skiill.pdf pada tanggal 16 juni 2019

dokumen :

buku saku Reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia 2019

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand design Reformasi birokrasi 2010-2025

Peraturan jaksa agung Republik Indonesia Nomor : PeR-004/a/ja/03/2016 tentang roadmap reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia 2015-2019

Peraturan jaksa agung Republik Indonesia Nomor : PeR-006/a/ja/07/2017 tentang organisasi dan tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang roadmap reformasi Kementerian/Lembaga Negara Republik Indonesia 2015-2019

Keputusan jaksa agung Republik Indonesia Nomor : 016/a/ja/07/2013 tentang Urusan dalam di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Keputusan jaksa agung Republik Indonesia Nomor : 030/j.a/3/1988 tentang Penyempurnaan doktrin Kejaksaan tri Krama adhyaksa.

Keputusan jaksa agung Republik Indonesia Nomor : Kep-052/ja/s/1979 tentang doktrin adhyaksa trikrama adhyaksa.

penguatan pola pikir melalui budaya organisasi terhadap

Documents