Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

PENGUATAN PERAN SPI DALAM

KERANGKA PENINGKATAN TATA

KELOLA PERGURUAN TINGGI

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M.Hum.

1

Disampaikan dalam Pertemuan II Forum SPI Tahun 2016

Hotel Aryaduta Manado

10 – 11 Mei 2016

2

Nama : Prof Dr. H. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.

Tempat tgl lahir : Magelang, 8 November 1962

: Jl Manunggal 1/43 Solo, Jateng 0271-856848

: S1 FH UNS, S2 Hukum Ekm & Tek Undip, S3 PDIH Undip

: Berkeluarga, 1 Istri , 3 Anak

: 08122601681

: jamal@jamalwiwoho.com atau jamalwiwoho@yahoo.com

: www.jamalwiwoho.com

: @jamalwiwoho

: jamalwiwoho

Tempat tinggal

Pendidikan

Status

HP

e-mail

Website

Twitter

Facebook Pekerjaan

Pengalaman

: - Inspektur Jenderal Kemenristek Dikti

: - Wakil Rektor II UNS Surakarta

- Ketua forum PR II / WR II Se – Indonesia

- Sekretaris Prodi S3 Ilmu Hukum FH UNS

- Dosen S1/S2/S3 FH UNS Solo

- Lain-lain:

Reviewer Nasional DP2M Dikti, Tim PAK Dikti, Instruktur Brevet, Konsultan DPRD Ngawi-

Jatim, DPRD Karanganyar-Jateng, DPRD Surakarta, DPRD Balikpapan, Konsultan IAPI,

Konsultan Pemda Ngawi, Pemda Magetan Jatim, Pemkot Gorontalo, Saksi Ahli di beberapa

Pengadilan, dll.

Dosen S2/S3 tidak tetap di Univ Diponegoro, Univ Trisakti Jkt, Univ Taruma Negara Jkt, Univ

Djuanda Bogor, Univ Swadaya Gunung Jati Cirebon, Univ Slamet Riyadi dan UNSA Solo, Univ

Brawijaya Malang (disertasi) dll.

Dasar Hukum

• UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

• UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

• UU No 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan

Keuangan Negara;

• PP No 60 Tahun 2008, tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah

• Proses yang integral pada tindakan dan

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus

oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

memberikan keyakinan memadai atas

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan

yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara, dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan.

Sistem Pengendalian Intern

Proses yang dipengaruhi

oleh dewan direksi entitas,

manajemen, dan personil

lainnya, dirancang untuk

memberikan jaminan yang

memadai mengenai

pencapaian tujuan

Proses integral yang

dipengaruhi oleh manajemen

dan personil suatu entitas dan

dirancang untuk mengatasi

risiko dan memberikan jaminan

yang memadai dalam

mewujudkan misi entitas dan

tujuan umum dapat tercapai

Proses yang integral pada

tindakan dan kegiatan

yang dilakukan secara

terus menerus oleh

pimpinan dan seluruh

pegawai untuk

memberikan keyakinan

memadai atas tercapainya

tujuan organisasi

COSO INTOSAI SPIP

Definisi Pengendalian

Intern

Proses

Dipengaruhi

manusia

Keyakinan memadai

Mewujudkan

tujuan

• Pimpinan

• Pegawai

• Tidak mutlak

•Memiliki

keterbatasan

• Terintegrasi

• Terus-menerus

Operasi, pelaporan,

ketaatan,

pengamanan aset

Definisi Pengendalian Intern

Kegiatan Assurance

• Reviu laporan Keuangan

• Audit Kinerja

• Eksaminasi

• Audit Tujuan Tertentu (Incl. Etika & Profesi)

• Audit Ketaatan

Kegiatan Non-Assurance

• Jasa Konsultasi

• Asistensi Manajemen

• Koordinasi Manajemen Resiko

• Sosialisasi Pengawasan

• Koordinasi/Pembinaan MPI

Program Saluran Saran/Pengaduan Internal

Peran Pengawasan Internal

• Lingkungan pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan

memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan

perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem

Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya

• Penilaian risiko

Pengendalian intern harus mampu memberikan penilaian atas

risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari

dalam.

• Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan

pimpinan dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam

pencapaian tujuan organisasi.

Ruang Lingkup Pengendalian Intern

• Informasi dan komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan

Instansi Pemerintah dan pihak lain sesuai ketentuan.

Informasi disajikan dalam bentuk dan sarana tertentu serta

tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan secara

berjenjang melaksanakan pengendalian dan tanggung

jawabnya.

• Pemantauan pengendalian intern

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja baik secara

kualitatif dan kuantitatif dari waktu ke waktu serta

memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya

dapat segera ditindaklanjuti.

Ruang Lingkup Pendendalian Intern

a. penegakan integritas dan nilai etika;

b. komitmen terhadap kompetensi;

c. kepemimpinan yang kondusif;

d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan

kebutuhan;

e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang

pembinaan sumber daya manusia;

g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang

efektif; dan

h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara

lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan

kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam

lingkungan kerjanya, melalui:

Lingkungan Pengendalian

a. menyusun dan menerapkan aturan perilaku;

b. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada

setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah;

c. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas

penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau

pelanggaran terhadap aturan perilaku;

d. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya

intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan

e. menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat

mendorong perilaku tidak etis.

Penegakan integritas dan nilai etika sekurang-

kurangnya dilakukan dengan:

PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA

• Satuan Pengawasan yang dibentuk untuk terlaksananya pengawasan terhadap satuan tugas unit kerja

SPI

• Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disigkat BPKP adalah aparat pengawasan Internpemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden BPKP

• Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasintern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri/pimpinan lembaga.

Inspektorat Jenderal

• Inspektorat propinsi adalah aparat pengawas intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Inspektorat Propinsi

• Inspektorat Kabupaten /Kota adalah aparat pengawas intern pemerintah yang beranggungjawablangsung kepada bupati/walikota

Inspektorat Kabupaten/Kota

12

PERGESERAN FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL

Lingkup Paradigma Lama Paradigma Baru

Fungsi Watchdog

Mengungkap temuan

Menggangu obyek

Reaktif

Watchdog, Konsultan & Katalisator

Memecahkan Masalah

Membantu Klien

Proaktif

Sifat/Rekomendasi Post Audit

Korektif

Post & Prea Audit

Korektif, Preventif, Prediktif

Pendekatan Subyek-Obyek

Win-Lose

Subyek-Subyek (Patnership)

Win-win

Organisasi Memenuhi Ketentuan Alat/Tools Manajemen

Pusat Unggulan

Indikator Kinerja Jumlah Temuan Jumlah Bantuan/Manfaat

Pencapaian Good Govermance 13

Menristekdikti wajib melakukan

pengendalian atas

penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan dengan

berpedoman pada SPIP

PENGENDALIAN INTERN PP NOMOR 60 TAHUN 2008

14

KEBIJAKAN PELAKSANAAN TUGAS ITJEN KEMRISTEKDIKTI

7

TUGAS DAN FUNGSI

KEMENRISTEK DAN DIKTI

Mencegah dan melindungi sesuatu

Dari ketidaknyamanan dan kehancuran

Mencegah

Mengarahkan Menghentikan

PENGAWALAN

TUGAS ITJEN

Menyelenggarakan pengawasan

intern di lingkungan Kemristek

dan Dikti

PERPRES NO. 13 TAHUN 2015

KEGIATAN

1. AUDIT

2. REVIU

3. EVALUASI

4. PEMANTAUAN

5. PENGAWASAN LAINNYA Mendorong

PERAN DAN POSISI ITJEN

1. PEMBERI PERINGATAN DINI

2. KATALISATOR

3. KONSULTAN

16

PENGUATAN PENGAWASAN

GRATIFIKASI

•Kebijakan penanganan gratifikasi

•Dilakukan public

campaign

•Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan

•Dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi

•Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti

PENERAPAN SPIP

•Peraturan pimpinan K/L tentang SPIP

•Dibangun dilingkungan pengendalian

•Dilakukan penilaian risiko atas organisasi

•Dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

•SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

•Dilakukan pemantuan pengendalian intern

PENGADUAN MASYARAKAT

•Disusun kebijakan pengaduan masyarakat

•Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

•Hasil pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

•Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masayarakat

•Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

WHISTLE-BLOWING

SYSTEM

•Telah terdapat Whistle

Blowing System

•Whistle Blowing System

telah disosialisasikan

•Whistle Blowing System

telah diimplementasikan

•Telah dilakukan evaluasi atas penanganan Whistle

Blowing System

•Hasil evaluasi atas penanganan Whistle

Blowing System telah ditindaklajuti

17

PENGUATAN PENGAWASAN

PENANGANAN BENTURAN

KEPENTINGAN

• Terdapat Penanganan Benturan Kepentingan

• Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan

• Penanganan benturan Kepentingan telah diimplementasikan

• Dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan

• Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti

PEMBANGUNAN ZONA ITEGRITAS

• Ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas

• Dilakukan pembangunan zona integritas?

• Dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan?

• Terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai e uju WBK/WBBM ?

APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

(APIP)

• APIP didukung dengan komitmen pimpinan

• APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas

• APIP didukung dengan anggaran yang memadai

• APIP berfokus pada client dan audit berbasis resiko

18

KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL

1. Pelaksanaan kebijakan strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan

melalui kegiatan pemeriksaan, memberikan peringatan dini, memberikan

jaminan kualitas atas pelaksanaan tata kelola, memberikan masukan dan

koreksi kegiatan yang berpotensi menyimpang sebagai upaya pencegahan

melalui pendampingan penyusunan manajemen risiko dan audit berbasis risiko,

serta melakukan audit investigasi atas dugaan KKN dan berbagai bentuk

penyimpangan lainnya;

2. Mendorong percepatan tindaklanjut hasil pemeriksaan baik internal maupun

eksternal;

3. Perwujudan wilayah bebas dari korupsi (WBK);

4. Mendorong terwujudnya Tata Kelola Kemenristekdikti menuju pemerintahan

yang baik;

5. Peningkatan kompetensi SDM Inspektorat Jenderal dan pemberdayaan Satuan

Pengawasan Intern di Satuan Kerja

19

1. Pengelolaan dana rehab APBN+P (Bansos);

2. Bantuan Sosial (Beasiswa Siswa Miskin/Bidik Misi);

3. SNMPTN, SBMPTN

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

5. Hibah & Kerjasama;

6. Pengelolaan/Penertiban Barang Milik Negara;

7. Pengadaan Barang / Jasa;

8. Rekening, BOPTN.

Mengawal Efektifitas Implementasi Kebijakan Kemenristekdikti

Opini LK WTP

• Inmendiknas 1/2011

• Pendampingan

• Reviu LK,SAKIP,LAKIP

• Penertiban BMN

• Supervisi SPI

• Monev Tinjut LHP

• Penelitian dan Reviu RKA-K/L

Pendidikan Anti Korupsi

• Zona Integritas & WBK

• Program Pengendali Gratifikasi (PPG & UPG)

• Pendidikan Anti Korupsi (PAK)

• PRIMA (Program Revita- lisasi Integritas Moral Aparatur)

• LHKPN

• Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK)

• Pakta Integritas

Sinergitas

Pengawasan • Kebijakan Pengawasan

• SPI Unitama, PT, UPT

• BPKP

• Inspektorat Daerah

• KPK

• PPATK

• K/L Terkait (Korsup)

20

Outcome Inspektorat Jenderal

21

2013

WTP

Keterangan :

TMP : Tidak Memberikan Pendapat

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

2. Peningkatan kapasitas SDM Keu & BMN

3. Peningkatan/penguatan SPIP

4. Peningkatan e-Administrasi (termasuk e-Keuangan)

5. Peningkatan penerapan e-Procurement

6. Percepatan penyelesaian tindaklanjut pemeriksaan BPK-RI, dll

2014

WTP

2015

WTP

Opini Laporan Keuangan

22

1. Monev TL-HP BPK RI, BPKP, & Itjen;

2. Penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPIP dan SPI) ;

3. Pengawasan Dini (early warning system) / Kegiatan dan Anggaran;

4. Meningkatkan Pengawasan dan Reviu terhadap Satker BLU;

5. Meningkatkan Pengawasan atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan

anggaran dengan pendekatan audit berbasis risiko;

6. Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap satker,

khususnya pengelolaan kas, pencatatan, pelaporan piutang dan penatausahaan aset

tetap, melalui pendampingan penyusunan manajemen berbasis risiko;

7. Pendampingan Penyusunan LK Seluruh Satker;

8. Reviu atas LK, LAKIP/SAKIP Unit Utama dan Kementerian;

9. Meminimalisasi potensi kerugian negara yang mungkin terjadi atas :

• PBJ dan Barang Persediaan;

• Pengelolaan dan penertiban BMN;

• Pengelolaan PNBP;

• Pengelolaan rekening;

• Pengelolaan dana Hibah dan Kerjasama.

Upaya Itjen Mempertahankan Opini WTP

23

4 Kreteria Dalam Penentuan Opini WTP

24

TUJUAN DAN LINGKUP AUDIT LK

1. Mereviu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan;

2. Menguji kesesuaian dengan Standar AkuntansiPemerintahan atas

transaksi-transaksi selama periode yang berlangsung;

3. Memperoleh data dan informasi untuk pengembangan perencanaan

pemeriksaan, pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan

sebelumnya dan penilaian risiko (risk assesment);

4. Melakukan pengujian substantif terbatas atas transaksi penerimaan

dan belanja negara serta aset tetap;

5. Pemantuan proses pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi;

6. Pemahanan terhadap peraturan intern, tupoksi, program dan

kegiatan entitas;

7. Pemahaman siklus bisnis entitas dan analisis risiko;

8. Pemahaman sistem dan prosedur operasional entitas secara

manual maupun terkomputerisasi dan analisa kelemahannya;

9. Pengujian subtantif transaksi tahun diperiksa

25

PROSEDUR PENGAWASAN ITJEN

AUDIT ITJEN KEGIATAN

SATKER

AKUNTABILITAS

KEUANGAN

COMPLIANCE PADA

PERATURAN

TATA KELOLA YANG HANDAL

DAN BUDAYA KERJA YANG

UNGGUL

TERIMA KASIH

KEMENTERIAN RISTEK DAN

PENDIDIKAN TINGGI

26

PEGAWAI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI

TIDAK MENERIMA GRATIFIKASI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS

Perjanjian Kinerja

Pakta Integritas