penguatan kelembagaan lembaga keuangan …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/penguatan kelembagaan...
TRANSCRIPT
![Page 1: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/1.jpg)
PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
Otoritas Jasa Keuangan
2017
![Page 2: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/2.jpg)
Sekilas TentangOtoritas Jasa Keuangan
![Page 3: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/3.jpg)
Lembaga yang independen yang mempunyai
fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan
![Page 4: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/4.jpg)
Menjadi lembaga pengawasindustri jasa keuangan yang
terpercaya, melindungikepentingan konsumen dan
masyarakat, dan mampumewujudkan industri jasa
keuangan menjadi pilarperekonomian nasional yang
berdaya saing global dandapat memajukan
kesejahteraan umum
Mewujudkanterselenggaranyaseluruh kegiatandi dalam sektorjasa keuangansecara teratur,
adil, transparandan akuntabel
Mewujudkansistem
keuangan yang tumbuh secaraberkelanjutan
dan adil
Melindungikepentingan
konsumen danmasyarakat
![Page 5: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/5.jpg)
PERBANKAN
PERASURANSIAN
PASAR MODAL
LEMBAGA JASA
KEUANGAN
Pergadaian
Lembaga Penjaminan
LEMBAGA PEMBIAYAAN
DANA PENSIUN
LEMBAGA JASA KEUANGAN
LAINNYA
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan
BPJS
OTORITAS JASA KEUANGAN
IKNB
Lembaga Keuangan Mikro
![Page 6: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/6.jpg)
• Salah satu kendala masyarakat kecil dalam mengembangkan kegiatanusahanya adalah pada keterbatasan akses pendanaan dari lembagakeuangan, khususnya perbankan.
• Kendala tersebut antara lain disebabkan adanya keterbatasan dalampenyediaan agunan, yaitu:
tidak memiliki agunan;
memiliki agunan namun tidak mencukupi;
memiliki agunan namun tidak memenuhi aspek legalitas (misal: tanah tidak bersertifikat).
Mengingat UMKM pada umumnya Non Bankable, maka perlu lembagakeuangan yang mampu memenuhi kebutuhan pendanaan bagi UMKM.
![Page 7: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/7.jpg)
• Dalam mengatasi kendala pendanaan masyarakat kecil, pemerintah melaluiKementerian/Lembaga termasuk Pemerintah Daerah telah mengalokasikananggaran untuk guliran dana masyarakat.
• Dalam praktek, guliran dana tersebut dikelola oleh lembaga-lembaga,antara lain:– UED SP– UPK PNPM– LKMA– KUB, Dll
• Kendala yang dialami oleh lembaga-lembaga tersebut antara lain :a. Permodalanb. SDMc. Pembukuand. Jaringan/Infrastrukture. IT
• Perlu di badan hukumkan dan memperoleh izin usaha
![Page 8: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/8.jpg)
Mengapa Lembaga Keuangan perlu memiliki badan hukum dan izin usaha ?
Aktivitas penghimpunan dana menjadi legal.
LKM akan memiliki aturan khusus dari sisi lembaga keuangan.
LKM akan dibina dan diawasi oleh regulator lembaga keuangan.
Mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan dana.
Pengembangan usaha akan menjadi lebih optimal.
Membuka peluang untuk dapat menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan formal lain seperti perbankan, asuransi, dll.
![Page 9: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/9.jpg)
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
![Page 10: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/10.jpg)
Pasal 16 Ayat (1) UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
jo. UU No 10 Tahun 1998
“Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum
atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan
menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang
tersendiri”.
Pasal 58 UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
jo. UU No 10 Tahun 1998
“Lembaga Dana Kredit Pedesaan (Bank Desa, Lumbung Desa), Bank Pasar, Bank
Pegawai, Lumbung Pitih Nagari, dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan
dengan itu) diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-
Undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah”.
![Page 11: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/11.jpg)
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 1992 tentang BPR
“Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 yang belum memperoleh
izin usaha sebagai BPR wajib mengajukan izin usaha selambat-lambatnya tanggal 30
Oktober 1997.”
Sampai dengan batas waktu tersebut, masih banyak LKM yang belum memenuhi
syarat untuk dikukuhkan sebagai BPR, bahkan ada yang tidak ingin dikukuhkan
sebagai BPR seperti LPD Bali.
Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas beroperasinya LKM yang
belum berbadan hukum, pada tanggal 8 Januari 2013 telah diundangkan Undang-
Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan mikro.
![Page 12: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/12.jpg)
Perbandingan Lembaga Keuangan
Lembaga keuangan informal yang menghimpun dana masyarakat memiliki beberapa opsi untuk menjadi lembaga keuangan formal dan memperoleh status hukum sesuai ketentuan perundangan. Tabel berikut menyajikan beberapa alternatif dan perbandingan dari opsi tersebut:
12
BPRKoperasi Simpan Pinjam
LKM Bumdes
Izin usaha
Badan hukum
Pembinaan
Pengawasan
Nasabah yang dilayani
OJK OJK
PD, Koperasi, PT, atau bentuk lain
Kemenkop & UKM
Koperasi
OJK
OJK
Kemenkop UKM
Kemenkop UKM
Masyarakat umum Anggota, calon anggota (Max 3 bulan), Koperasi lain, dan anggota Koperasi lain
-
Tidak wajib berbadan hukum
Kemendes, PDT, & Transmigrasi
Kemendes, PDT, & Transmigrasi
Masyarakat umum
PT atau Koperasi
OJK
OJK
Masyarakat desa
Cakupan Wilayah Usaha
Provinsi sesuai dengan zona I,II,III, dan IV
Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional
Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota
Desa
![Page 13: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/13.jpg)
Dasar
Hukum
UU LKM
Peraturan OJK
Peraturan Pemerintah
POJK Nomor 12/POJK.05/2014 dan POJK Nomor 61/POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM POJK Nomor 13/POJK.05/2014 dan POJK Nomor 62/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha LKMPOJK Nomor 14/POJK.05/2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM
PP Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha LKM
![Page 14: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/14.jpg)
Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalahlembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasapengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melaluipinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggotadan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasakonsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencarikeuntungan.
![Page 15: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/15.jpg)
Perseroan Terbatas Koperasi (Jasa)
Paling sedikit 60% dimiliki oleh Pemda
Kab/Kota atau Badan Usaha Milik
Desa/Kelurahan
Sisa 40% saham dapat dimiliki oleh WNI
dan/atau Koperasi
Kepemilikan Saham *
BENTUK BADAN HUKUM LKM
Kepemilikan setiap WNI maksimal 20%
atau
Penyesuaian kepemilikan saham
LKM hasil pengukuhan atau izin usaha setoran nontunai paling lama 5
tahun sejak POJK No.61/POJK.05/2015
berlaku, yaitu s.d.29 Desember 2020.
![Page 16: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/16.jpg)
LKM didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, melalui:
Tidak semata-mata mencari keuntungan
Jasa Pengembangan
Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat *
Pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat
Pengelolaan Simpanan
Jasa Konsultasi Pengembangan Usaha
Kegiatan berbasis fee*
kegiatan berbasis fee*, antara lain:a. memasarkan produk-produk jasa keuangan antara lain asuransi mikro.b.pembiayaan penerusan (channelling) atau pembiayaan bersama (joint financing).c. menjadi agen Lembaga Jasa Keuangan penyelenggara Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka
Keuangan Inklusif (Laku Pandai).
![Page 17: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/17.jpg)
Konvensional
Syariah
Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh DSN, MUI
LKM dapat melakukan kegiatan usaha secara :
![Page 18: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/18.jpg)
Modal disetor LKM berdasarkan cakupan wilayah usaha
Sumber permodalan LKM disesuaikan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku (UU PT dan UU Perkoperasian besertaPeraturan Pelaksanaannya)
LKM wajib memiliki izin usaha sesuai cakupan wilayah usaha
LKM yang bermaksud mengembangkan cakupan wilayah usahanya wajibmenyesuaikan izin usaha sesuai dengan cakupan wilayah usaha yang baru
Desa/Kelurahan Rp50.000.000,-
Kecamatan Rp100.000.000,-
Kabupaten/Kota Rp500.000.000,-
Pembiayaan/pinjaman kepada penduduk di 1 desa/kelurahan
Pembiayaan/pinjaman kepada penduduk 2 desa/kelurahan atau lebih dalam 1 wilayah kecamatan yang samaPembiayaan/pinjaman kepada penduduk di 2 kecamatan atau lebih dalam wilayah kabupaten/kota yang sama
![Page 19: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/19.jpg)
1. Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usahadari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk dapat memperoleh izin usaha, permohonan disampaikanmelalui Kantor Regional, Kantor OJK, atau Direktorat LKM sesuaitempat kedudukan LKM.
3. Sesuai POJK No.61/POJK.05/2015, permohonan izin usaha LKM dibagimenjadi 2, yaitu:a. Permohonan izin usaha dengan setoran modal secara tunai, berlaku
bagi pendirian LKM baru.b.Permohonan izin usaha dengan setoran modal secara non tunai,
berlaku bagi LKM yang sudah berdiri dan beroperasi sebelumtanggal 8 Januari 2015, namun belum memperoleh izin sesuaiperundang-undangan yang berlaku.
![Page 20: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/20.jpg)
Permohonan
Cek Kelengkapan
dan Kebenaran
Dokumen
Analisis
maksimal 20 hari kerja
maksimal 40 hari kerja
Surat Keputusan
Izin Usaha LKM
1
2
Keterangan:
Dokumen permohonan izin usaha LKM disampaikan ke Kantor OJK sesuai tempat kedudukan calon LKM
![Page 21: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/21.jpg)
Pemerintah Pusat
Beberapa LKM
Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah
Beberapa LKM
Pemerintah Daerah
LPS LKM *
Beberapa LKM
![Page 22: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/22.jpg)
Wajib Transformasi
Kriteria
LKMLKM
Kriteria:• Kegiatan Usaha melebihi Wilayah Kabupaten/Kota; atau
• Ekuitas paling kurang 5x modal disetor minimum BPR/BPRS; dan
Simpanan paling kurang 25x disetor minimum BPR/BPRS
BPRatau
BPRS
![Page 23: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/23.jpg)
23
Dalam rangka mendukung proses perizinan usaha LKM, OJK telahmelakukan:1. Memberikan asistensi kepada LKM yang akan mengajukan izin usaha
LKM
2. Penyusunan format Anggaran Dasar (AD) badan hukum LKM(Koperasi & PT)
3. OJK memberikan pelatihan antara lain:
a. Penyusunan laporan keuangan dan bisnis proses; b. Manajemen pengembangan usaha; danc. Tata kelola LKM yang baik.
![Page 24: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/24.jpg)
24
Badan Hukum dan Legalitas Usaha
Dengan telah memiliki badan hukum dan izin usahadari OJK, maka simpanan nasabah penyimpan akanterlindungi.
Pembinaan dan Pengawasan LKM Pembinaan dan Pengawasan LKM dilakukan OJK
dan didelegasikan kepada Pemda Kab/Kota atauPihak lain yang ditunjuk.
Pembinaan dan pengawasan bertujuan untukmemastikan bahwa LKM melaksanakan praktikpenyelenggaraan usaha LKM yang sehat, sehinggakeberlangsungan usahanya akan terjaga.
Manfaat Menjadi LKM (1)
Anggota LKM Masyarakat Umum
Pendanaan LKM
1
2
3
![Page 25: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/25.jpg)
Peningkatan Kapasitas LKM (Capacity Building).4
25
Sebelum mendapatkan izin usaha dari OJK
Setelah mendapatkan izin usaha dari OJK
Formal
Menghubungi Konsultan Ada Biaya Pelatihan
OJK memberikan pelatihan antaralain:o Penyusunan laporan keuangan; o Manajemen pengembangan
usaha; dano tata kelola LKM yang baik.
Tanpa Biaya Pelatihan
Butuh PelatihanInformal
Manfaat Menjadi LKM (2)
![Page 26: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/26.jpg)
Sinergi dengan lembaga lainnya 5
26
Simpanan Pinjaman/Pembiayaan
Agen Laku Pandai*) Agen Asuransi Mikro**)
*) Laku pandai adalah program penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasamadengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.
**) Asuransi Mikro adalah produk yang ditujukan untuk proteksi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan premi yangringan, seperti asuransi kesehatan untuk penyakit demam berdarah, tipus, asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan, danasuransi gempa bumi.
Jasa Konsultasi
Kerjasama Penyalur Program Kemitraan BUMN***)
Kegiatan Usaha LKM
Linkage
Program
***) Permen BUMN No. Per-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecildan Program Bina Lingkungan, yaitu Lembaga Keuangan Mikro dapat menjadi penyalur dana program kemitraan BadanUsaha Milik Negara (Pasal 8 ayat (2)).
Manfaat Menjadi LKM (3)
![Page 27: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/27.jpg)
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) LKM6
Sebelum mendapatkan izin usaha dari OJK
Setelah mendapatkan izin usaha dari OJK
Kesulitan Likuiditas LKM ditutup Dana masyarakat hilang
Dana masyarakat TerjaminKesulitan Likuiditas Jika tidak berhasil, LKM ditutup
Upaya Penyehatan
Manfaat Menjadi LKM (4)
![Page 28: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/28.jpg)
28
1
2
3
4
LKM
BANK
PMT
Poktan
![Page 29: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/29.jpg)
Terima Kasih
DIREKTORAT LEMBAGA KEUANGAN MIKROJalan Budi Kemuliaan I No. 2
Gedung Menara Merdeka Lantai 21Telepon: 02129600000 ext. 7872
Website: www.ojk.go.id
![Page 30: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/30.jpg)
30
LAMPIRAN
![Page 31: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/31.jpg)
No DOKUMENsetoran modal
tunai
setoran modal
nontunai
1. Akta pendirian badan hukum dan anggaran dasar V V
2. Dokumen Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS V V
3. Dokumen Pemegang Saham atau Anggota V V
4. Surat rekomendasi pengangkatan DPS atau sertifikasi pelatihan DPS dari DSN-MUI (bagi LKM dengan prinsip syariah)
V V
5. Struktur organisasi dan kepengurusan V -
6. Sistem dan prosedur kerja V -
7. Rencana kerja 2 tahun pertama V -
8. Bukti pemenuhan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah
V -
9. Bukti kesiapan operasional V -
10. Proyeksi laporan posisi dan kinerja keuangan 2 tahun pertama
- V
11. Laporan keuangan tahunan 2 tahun terakhir - V
12. Laporan posisi keuangan penutupan dan pembukaan - V
13. Daftar Pinjaman/Pembiayaan 2 tahun terakhir - V
![Page 32: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/33.jpg)
Koperasi Jasa
UU LKM (UU No. 1/2013) Pasal 5 ayat (1) huruf a, di Penjelasan:Yang dimaksud dengan "koperasi" adalah koperasi jasa.
Lembaga Keuangan Mikro
![Page 34: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/34.jpg)
34
Koperasi LKM tetap memerlukan pengesahan Anggaran Dasar sebagai Koperasi dari Dinas Koperasi
![Page 35: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/35.jpg)
35
Koperasi ini adalah Koperasi Simpan Pinjam, BUKAN Koperasi LKM
Izin usaha Koperasi LKM diterbitkan oleh OJK, BUKAN Dinas Koperasi
![Page 36: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/37.jpg)
(1) Maksud pendirian Koperasi adalah untuk memberikan jasapengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.
(2) Koperasi bertujuan:a. meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi anggota dan
masyarakat,b. membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan
produktivitas masyarakat, danc. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atauberpenghasilan rendah.
![Page 38: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/38.jpg)
![Page 39: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/39.jpg)
(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksudPasal 4, maka Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahameliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaanmasyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalamusaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat,pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasipengembangan usaha yang tidak semata-mata mencarikeuntungan.
(2) Dalam melaksanakan kegiatannya sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Koperasi wajib memiliki surat izin usahasebagai Lembaga Keuangan Mikro.
![Page 40: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/40.jpg)
40
PERHITUNGAN PERMODALAN LKM
SECARA NON TUNAI
![Page 41: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/41.jpg)
41
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Penutupan
1. Berdasarkan laporan keuangan calon LKM dilakukan pengelompokan akun-akun sesuai dengan format OJK.
2. Menghitung Penyisihan penghapusan Pinjaman berdasarkan format OJK.
3. Penyisihan penghapusan pinjaman sebagai pengurang ekuitas.
LAPORAN POSISI KEUANGAN PENUTUPAN & PEMBUKAAN LKM
![Page 42: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/42.jpg)
42
Berdasarkan laporan keuangan calon LKM dilakukan pengelompokan akun-akun sesuai dengan format OJK.
Akun-Akun Akun LKM
ASET ASET
Kas Kas
Rekening Bank 1 (BRI) Tabungan Pada Bank
Rekening Bank 2 (BKK) Tabungan Pada Bank
Piutang / Pembiayaan
Pinjaman Yang Diberikan (Kepada
Masyarakat)
Persediaan Pupuk/Obat Aset Lain-lain
Persediaan Materai Aset Lain-lain
Barang Inventaris Aset Tetap dan Inventaris (ATI)
Akumulasi Penyusutan Inventaris (Akumulasi Penyusutan ATI)
LIABILITAS LIABILITAS
Hutang dari BRI Pinjaman Yang Diterima
Simpanan Berjangka Simpanan - Deposito
Simpanan Sukarela Simpanan - Tabungan
Penyertaan Dana Pihak Lain Utang Yang Harus Segera Dibayar
Simpanan Pokok Simpanan Pokok
Simpanan Wajib Simpanan Wajib
Hibah BLM PUAP Hibah
Cadangan Promosi Liabilitas lain-lain
Simpanan Gapoktan Simpanan - Tabungan
Dana Sosial Liabilitas lain-lain
Cadangan perbaikan Kantor & Pelatihan Liabilitas lain-lain
Pemupukan Modal Gapoktan Cadangan
SHU Berjalan Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan
LAPORAN POSISI KEUANGAN PENUTUPAN & PEMBUKAAN LKM
![Page 43: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/43.jpg)
43
Menghitung Penyisihan penghapusan Pinjaman berdasarkan format OJK.
LAPORAN POSISI KEUANGAN PENUTUPAN & PEMBUKAAN LKM
![Page 44: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/44.jpg)
44
Penyisihan penghapusan pinjaman sebagai dasar perhitungan ekuitas bersih LKM yang dituangkan dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Pembukaan LKM.
Ekuitas setelah memperhitungkan penyisihan penghapusan pinjaman sebagai dasar menghitung permodalan LKM.
No. Nama AkunKode
Akun Jumlah
A. Aset
1. Kas 110 25.321.323Rp
2. Penempatan dana:
a. Tabungan Pada Bank 121 3.200.000Rp
b. Deposito Berjangka Pada Bank 122 -Rp
c. Sertifikat Deposito Pada Bank 123 -Rp
3. Pinjaman Yang Diberikan:
a. Kepada Masyarakat 131 645.980.900Rp
b. Kepada LKM Lain 132 -Rp
(Penyisihan Penghapusan Pinjaman) 133 (16.203.800)Rp
4. Aset Tetap dan Inventaris (ATI) 140 28.370.000Rp
(Akumulasi Penyusutan ATI) 141 (15.628.296)Rp
5. Aset Lain-Lain 150 7.240.000Rp 678.280.127Rp
B. Liabilitas
1. Utang Yang Harus Segera Dibayar 210 50.800.000Rp
2. Simpanan:
a. Tabungan 221 45.259.139Rp
b. Deposito 222 160.200.000Rp
3. Pinjaman Yang Diterima 230 217.777.400Rp
4. Liabilitas Lain-Lain 240 14.030.000Rp 488.066.539Rp
C. Ekuitas
Koperasi :
5. Modal
a. Simpanan pokok 311 8.980.000Rp
b. Simpanan Wajib 312 49.468.000Rp
6. Hibah 320 100.000.000Rp
7. Cadangan 330 16.200.700Rp
8. Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan 342 15.564.888Rp
190.213.588Rp
678.280.127Rp
Rasio Likuiditas 11%
Kas & Setara Kas 28.521.323Rp
Liabilitas Lancar 256.259.139Rp
Rasio Solvabilitas 139%
Total Aset 678.280.127Rp
Total Liabilitas 488.066.539Rp
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
a.
b.
KOPERASI LKM MUGI RAHAYU
LAPORAN POSISI KEUANGAN (PEMBUKAAN)
PER 31 AGUSTUS 2015
Jumlah Aset
Jumlah Liabilitas
Jumlah Ekuitas
LAPORAN POSISI KEUANGAN PENUTUPAN & PEMBUKAAN LKM
![Page 45: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/45.jpg)
45
Dasar penentuan permodalan LKM
Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Hibah dan Cadangan sebagai dasar memasukkan nilai pada anggaran dasar
PERMODALAN LKM
![Page 46: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/46.jpg)
46
Laporan Neraca KUB (Kelompok Usaha Bersama)
CONTOH LAPORAN KEUANGAN
![Page 47: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/47.jpg)
47
Laporan Neraca PD. LPK (Perusahaan Daerah Lembaga Perkreditan Kecamatan Kab. Tangerang)
CONTOH LAPORAN KEUANGAN
![Page 48: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/48.jpg)
48
Laporan Neraca LKM Kemala Aman
CONTOH LAPORAN KEUANGAN
![Page 49: PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Penguatan Kelembagaan LKM.pdf · fungsi, tugas, dan wewenang. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062504/5a79e80a7f8b9ab05f8d887e/html5/thumbnails/49.jpg)
49
TERIMA KASIH