pengertian politik dan strategi

7/31/2019 Pengertian Politik Dan Strategi

1/10

Pengertian Politik dan Strategi Nasional

Pengertian Politik

Kata Politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah

polis, berarti kesatuan masyarakatyang berdiri sendiri, yaitu negara. Politik (etimologis)

adalah segala sesuatu yag berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari

sekelompok masyarakat (negara).

Dalam bahasa Indonesia, Secara umum politik mempunyai dua arti, yaitu politik dalam arti

kepentingan umum (politics) dan politik dalam arti kebijakan (policy). Politik dalam arti

politics adalah rangkaian asas/prinsip, keadaan, jalan, cara atau alat yag akan digunakan

untuk mencapai tujuan. Sedangkan politik dalam arti policy adalah penggunaan pertimbangan

tertentu yang dapat menjamin terlaksananya usaha untuk mewujudkan keinginan atau cita-

cita yang dikehendaki. Policy merupakan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut

sebaik-baiknya.Politics dan policy mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik.

Dapat disimpulkan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut

proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara dan upaya-upaya dalam mewujudkan

tujuan itu, pengambilan keputusan (decisionmaking) mengenai seleksi antara beberapa

alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Untuk

melaksanakan tujuan itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang

menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada.

Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya.

Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang

menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada.

Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan,

pengambilan keputusan, kebijakan (policy), dan distribusi atau alokasi sumber daya.

a. Negara

b. Kekuasaaan

c. Pengambilan Keputusan

d. Kebijakan Umum

e. Distribusi

Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai the art of the general

atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz

(1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan

pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan

kelanjutan dari politik.
http://rudyregobiz.wordpress.com/pengertian-politik-dan-strategi-nasional/http://rudyregobiz.wordpress.com/pengertian-politik-dan-strategi-nasional/http://rudyregobiz.wordpress.com/pengertian-politik-dan-strategi-nasional/


2/10

Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat-kan kemenangan atau

pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jendral

atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan.

Politik dan Strategi Nasional

Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk

mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional

adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan,

pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk

mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik

nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang

terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.

1. Dalam perkembangannya istilah strategi condong ke militer sehingga ada tiga pengertian

strategi :

a. Strategi militer yang sering disebut sebagai strategi murni yaitu penggunaan kekauatan

militer untuk tujuan perang militer

b. Strategi besar (grand strategy) yaitu suatu strategi yang mencakup strategi militer dan

strategi nonmiliter sebagai usaha dalam pencapaian tujuan perang

c. Strategi nasional yaitu strategi yang mencakup strategi besar dan di orientasikan pada

upaya optimlaisasi pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan bangsa

2. Indonesia menuangkan politik nasionalnya dalam bentuk GBHN karena GBHN yang

merupakan kepanjangan dari Garis-garis Besar Haluan Negara adalah haluan negara tentang

penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara

menyeluruh dan terpadu di tetapkan oleh MPR untuk lima tahun guna mewujudkan

kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

3. Agar perencanaan pelaksanaan politik dan strategi dapat berjalan dengan baik maka harus

dirumuskan dan dilakukan pemikiran-pemikiran strategis yang akan digunakan. Pemikiran

strategis adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi perkembangan

keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi bahkan mengganggu pelaksanaan strategi

nasional, umumnya dilakukan Telaah Strategi atau suatu kajian terhadap pelaksanaan strategiyang akan dilaksanakan dengan selalu memperhatikan berbagai kecenderungan. Juga

dilakukan Perkiraan Strategi yaitu suatu analisis terhadap berbagai kemungkinan

perkembangan keadaan dan lingkungan, pengembangan sasaran alternatif, cara bertindak

yang ditempuh, analisis kemampuanh yang dimiliki dan pengaruhnya, serta batas waktu

berlakunya penilaian terhadap pelaksanaan strategi.

4. Wawasan strategi harus mengacu pada tiga hal penting, di antaranya adalah :

Melihat jauh ke depan; pencapaian kondisi yang lebih baik di masa mendatang. Itulah alasan

mengapa kita harus mampu mendahului dan mengestimasi permasalahan yang akan timbul,

mampu membuat desain yang tepat, dan menggunakan teknologi masa depan

Terpadu komprehensif integral; strategi dijadikan kajian dari konsep yang mencakuppermasalahan yang memerlukan pemecahan secara utuh menyeluruh. Gran strategy


3/10

dilaksanakan melalui bidang ilmu politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, baik

lintas sektor maupun lintas disiplin

Memperhatikan dimensi ruang dan waktu; pendekatan ruang dilakukan karena strategi akan

berhasil bila didukung oleh lingkungan sosial budaya dimana strategi dan manajemen

tersebut di operasionalkan, sedangkan pendekatan waktu sangat fluktuatif terhadap perubahan

dan ketidakpastian kondisi yang berkembang sehingga strategi tersebut dapat bersifattemporer dan kontemporer

5. Dalam ketatanegaraan Indonesia, unsur-unsur uatama sistem keamanan nasional adalah

sebagai berikut :

Negara sebagai organisasi kekuasaan yang mempunyai hak dan peranan terhadap pemilikan,

pengaturan, dan pelayanan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa

Bangsa Indonesia sebagai pemilik negara berperan untuk menentukan sistem nilai dan arah/

kebijaksanaan negara yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan

fungsi-fungsi negara

Pemerintah sebagai unsur manajer atau penguasa berperan dalam penyelenggaraan fungsi-

fungsi pemerintahan umum dan pembangunan ke arah cita-cita bangsa dan kelangsunganserta pertumbuhan negara

Masyarakat sebagai unsur penunjang dan pemakai berperan sebagai kontributor, penerima,

dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan

Dilihat secara strukutural, unsur-unsur utama sistem keamanan nasional tersusun atas empat

tatanan yaitu : tata kehidupan masyarakat (TKM), tata politik nasional (TPN), tata

administrasi negara (TAN), dan tata laksana pemerintahan (TLP). TKM dan TPN merupakan

tatanan luar (outer setting), sedangkan TAN dan TLP merupakan tatanan dalam (inner

setting) dari sistem keamanan nasional.

Secara proses, sistem keamanan nasional berpusat pada suatu rangkaian tata pengambilan

keputusan berwenang (TPKB) yang terjadi pada tatanan dalam (TAN dan TLP). Untuk

penyelenggaraan TPKB diperlukan proses arus masuk yang dimulai dari TKM lewat TPN.

Aspirasi dari TKM yang berintikan kepentingan rakyat dapat berasal dari rakyat

(individu/ormas), parpol, kelompok penekan, organisasi kepentingan, dan pers. Rangkaian

kegiatan dalam TPKB menghasilkan berbagai keputusan yang tehimpun dalam proses arus

keluar berupa berbagai kebijakan yang dituangkan ke dalam berbagai bentuk peraturan

perundngan sesuai dengan sifat permasalahan dan klasifikasi kebijakan serta instansi atau

pejabat yang mengeluarkan, selanjutnya di salurkan ke TPN dan TKM.

6. Mekanisme penyususunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik

diatur oleh Presiden/ Mandatris MPR. Dalam melaksanakan tugasnya Presiden dibantu oleh

lembaga-lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badankoordinatif, seperti Dewan Stabilitas Ekonomi, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional,dll.

Selanjutnya proses penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat ini dilakukan setelah

presiden menerima GBHN, kemudian menyusun program kabinet dan memilih para menteri

yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai

dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh presiden. Jika politik

nasional ditetapkan oleh Presiden/Mandataris MPR, maka strategi nasional dilaksanakan oleh

para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan bidangnya atas

petunjuk presiden.

Di tingkat infrastruktur, penyusunan politik dan strategi nasional merupakan sasaran yang

hendak dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang

meliputi bidang hukum, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sesuai dengankebijakan politik nasional, maka penyelenggaraan negara harus mengambil langkah-langkah


4/10

untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan apa

yang menjadi keinginan rakyat Indonesia sebagai sasaran sektoralnya. Peranan masyarakat

dalam turut mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh MPR

maupun yang dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris sangat besar.

7. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagai salah satu wujud politik dan strategi nasional,telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi luas kepada daerah

kabupaten/kota, dan otonomi terbatas kepada daerah provinsi. Sebagai konsekuensinya, maka

kewenangan pemerintah pusat dibatasi. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 secara legal

formal menggantikan dua UU sebelumnya, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Pemerintahan Di Daerah dan UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

8. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah

diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan

perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kebijakan perimbangan keuangan antara

pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau money followsfunction. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan

pengaturan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung

jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan

berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan

berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD; pembiayaan penyelenggaraan

pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN;

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dilakukan atas

beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

http://rudyregobiz.wordpress.com/pengertian-politik-dan-strategi-nasional/

Browse HomearticlePolitik dan Strategi Nasional


Amazon.com Widgets

Pengertian PolitikKata Politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis,
http://rudyregobiz.wordpress.com/pengertian-politik-dan-strategi-nasional/http://rudyregobiz.wordpress.com/pengertian-politik-dan-strategi-nasional/http://lyrics.addiehf.com/http://lyrics.addiehf.com/http://lyrics.addiehf.com/http://lyrics.addiehf.com/search/label/articlehttp://lyrics.addiehf.com/search/label/articlehttp://lyrics.addiehf.com/search/label/articlehttp://lyrics.addiehf.com/2008/02/politik-dan-strategi-nasional.htmlhttp://lyrics.addiehf.com/2008/02/politik-dan-strategi-nasional.htmlhttp://ws.amazon.com/widgets/q?rt=tf_w_mpw&ServiceVersion=20070822&MarketPlace=US&ID=V20070822%2FUS%2Fhamblos-20%2F8014%2Fcb65133a-f357-4cde-9b5e-c5d0ae2b76fe&Operation=NoScripthttp://ws.amazon.com/widgets/q?rt=tf_w_mpw&ServiceVersion=20070822&MarketPlace=US&ID=V20070822%2FUS%2Fhamblos-20%2F8014%2Fcb65133a-f357-4cde-9b5e-c5d0ae2b76fe&Operation=NoScripthttp://void%280%29/http://ws.amazon.com/widgets/q?rt=tf_w_mpw&ServiceVersion=20070822&MarketPlace=US&ID=V20070822%2FUS%2Fhamblos-20%2F8014%2Fcb65133a-f357-4cde-9b5e-c5d0ae2b76fe&Operation=NoScripthttp://lyrics.addiehf.com/2008/02/politik-dan-strategi-nasional.htmlhttp://www.addiehf.net/go/gomezpeerzone/http://lyrics.addiehf.com/search/label/articlehttp://lyrics.addiehf.com/http://rudyregobiz.wordpress.com/pengertian-politik-dan-strategi-nasional/


5/10

berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan teia, berarti urusan. Dalam

bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara

suatu bangsa. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang

digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politics dan policy mempunyai

hubungan yang erat dan timbal balik. Politics memberikan asas, jalan, arah, dan medannya,

sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-

baiknya.

Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya.

Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut

pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada.

Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan,

pengambilan keputusan, kebijakan (policy), dan distribusi atau alokasi sumber daya.

a. NegaraNegara merupakan suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang

ditaati oleh rakyatnya.

b. Kekuasaaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang

atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya.

c. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan adalah aspek utama politik. Jadi, politik adalah pengambilan keputusan

melalui sarana umum dan keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari suatu negara.

d. Kebijakan Umum

Kebijakan (policy) merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau

kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu.

e. Distribusi

Distribusi adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (value) dalam masyarakat. Nilai adalah

sesuatu yang diinginkan dan penting, ia harus dibagi secara adil.

Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai the art of the general atau seni

seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz (1780-1831)

berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk

memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.

Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat-kan kemenangan atau pencapaian

tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jendral atau bidang militer,

tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan.



6/10

Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu

cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha

serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan

pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan

strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang

ditetapkan oleh politik nasional.

Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung

dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan

Nusantara, dan Ketahanan Nasional.

Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistemkenegaraaan menurut UUD 1945. sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan

bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan

suprastruktur politik. Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA.

Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik, yang

mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi

kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan

(pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki

kekuatan yang seimbang.

Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di itngkat suprastruktur politik diatur oleh

presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat

suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN.

Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non

departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya

merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan.

Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun bidang

Hankam akan selalu berkembang karena:

a. Semakin tinggina kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.

c. Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan

hidup.

d. Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya

tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

e. Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru.

Sertifikasi Politik NasionalSertifikasi politik (kebijakan) nasional dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:


7/10

a. Tingkat Penentu Kebijakan Puncak

1). Tingkat kebijakan puncak meliputi Kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan

mencakup: penentuan Undang-undang Dasar, penggarisan masalah makro politik bangsa dan negara

untuk merumuskan idaman nasional (national goals) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

kebijakan tingkat puncak ini dilakukan oleh MPR dengan hasil rumusan dalam GBHN dan ketapan

MPR.

2). Dalam hal dan keadaaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada

pasal-pasal 10 s.d. 15 UUD 1945, tingkat penentuan kebijakan puncak ini juga menackup

kewenangan presiden sebagai kepala negara.

b. Tingkat Kebijakan Umum

Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak, yang

lingkupnya juga menyeluruh nasional. Hasil-hasilnya dapat berbentuk:

1). Undang-undang yang kekuasaan pembuatannya terletak di tangan presiden dengan persetujuan

DPR (UUD 1945 pasal 5 ayat (1) ).2). Peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang yang wewenang

penerbitannya berada di tangan presiden (UUD 1945 pasal 5 ayat (2) ).

3). Keputusan atau instruksi presiden, yang berisi kebijakan-kebijakan penyelenggaraan

pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada di tangan presiden (UUD 1945 pasal 4 ayat

(1) ).

4). Dalam keadaan tertentu dapat pula dikeluarkan Maklumat Presiden.

c. Tingkat Penentuan Kebijakan Khusus

Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major area) pemerintahan.

d. Tingkat Penentuan KebijakanTeknis

Kebijakan teknis merupakan penggarisan dalam satu sektor dari bidang utama di atas dalam bentuk

prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan.

e. Dua Macam Kekuasaan dalam Pembuatan Aturan di Daerah

1). Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak di tangan

gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yuridikasinya masing-

masing.

2). Kepala Daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan

DPRD.

Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional

Tujuan politik bangsa Indonesia telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945aline ke-4, yaitu

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

a. Makna Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesiasecara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta


8/10

memperhatikan tantangan perkembangan global.

Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan

seluruh bangsa Indonesia.

b. Manajemen Nasional

Manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah sistem, sehingga lebih tepat jika kita

menggunakan istilah sistem manajemen nasional. Orientasinya adalah pada penemuan dan

pengenalan (identifikasi) faktor-faktor strategis serta menyeluruh dan terpadu.

Pada dasarnya sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara tata nilai, struktur, dan

proses untuk mencapai kehematan, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam

menggunakan sumber dana dan daya nasional demi mencapai tujuan nasional.

a. Unsur, Struktur, dan Proses

Unsur-unsur utama sistem manajemen nasional dalam bidang ketatanegaraan meliputi:

1). Negara sebagai organisasi kekausaan mempunyai hak dan peranan atas pemilikan, pengaturan,dan pelayanan yang diperlakukan dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

2). Bangsa Indonesia sebagai unsur Pemilik Negara berperan dalam menentukan sistem nilai dan

arah/haluan/kebijak-sanaan negara yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi

penyelenggaraan fungsi-fungsi negara.

3). Pemerintah sebagai unsur Manajer atau Penguasa berperan dalam penyelenggaraan fungsi-

fungsi pemerin-tahan umum dan pembangunan kearah cita-cita bangsa dan kelangsungan serta

pertumbuhan negara.

4). Masyarakat adalah unsur Penunjang dan Pemakai yang berperan sebagai kontributor,

penerima, dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan

tersebut di atas.

Sejalan dengan pokok pikiran di atas, unsur-unsur utama SISMENNAS tersebut secara struktural

tersusun atas emapt tatanan (setting). Yang dilihat dari dalam ke luar adalah Tata Laksana

Pemerintahan (TLP), Tata Administrasi Negara (TAN), Tata Politik Nasional (TPN), dan Tata

Kehidupan Masyrakat (TKM).

b. Fungsi Sistem Manajemen Nasional

SISMENNAS memiliki fungsi pokok pemsyrakatan politik Hal ini berarti segenap usaha dan kegiatan

SISMENNAS diarahkan kepada penjaminan hak dan penertiban kewajiban rakyat. Hak rakyat pada

pokoknya adalah terpenuhinya berbaai kepentingan, sedangkan kewajiban rakyat pada pokoknya

adalah keikutsertaaan dan tanggung jawab atas terbentuknya situasi dan kondisi kewarganegaraan

yang baik.

Dalam proses Arus Masuk terdapat dua fungsi, yaitu pengenalan kepentingan dan pemilihan

kepemimpinan. Sedangkan pada aspek Arus Keluar, SISMENNAS diharapkan menghasilkan:

1. Aturan, norma, patokan, pedoman, dan lain-lain, yang secara singkat dapat disebut kebijaksanaan

umum.

2. Penyelenggaraan, penerapan, penegakan, maupun pelaksanaan berbagai kebijaksanaan nasional.

3. Penyelesaian segala macam perselisihan, pelanggaran, dan penyelewengan yang timbul

sehubungan dengan kebijaksanaan umum serta program tersebut dalam rangka pemeliharaan tertibhukum.


9/10

Otonomi Daerah

Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu wujud

politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua

daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah Kabupaten/Kota.

Perbedaan Undang-undang yang lama dan yang baru ialah:

1. Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat (central government

looking).

2. Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah (local government

looking).

Kewenangan Daerah

1. Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999tenang Otonomi Daerah, kewenagan daerah mencakupseluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri,

pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

2. Kewenagnan bidang lain, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian

pembangunan secara makro.

3. Bentuk dan susunan pemerintahan daerah,

a. DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai eksekutif daerah dibentuk di

daerah.

b. DPRD sebagai lwmbaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahanauntukmelaksanakan

demokrasi

1). Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

2). Memilih anggota Majelis Permusawartan Prakyat dari urusan Daerah.

3). Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil

Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

4. Membentuk peraturan daerah bersama gubernur, Bupati atas Wali Kota.

5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama gubernur, Bupati,

Walikota.

6. Mengawasi pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pelaksanaan APBD, kebijakan

daerah, pelaksanaan kerja sama internasional di daerah, dan menampung serta menindak-lanjuti

aspirasi daerah dan masyarakat.

Implementasi Politik dan Strategi Nasional yang Mencakup Bidang-bidang Pembangunan Nasional

1. Visi dan Misi GBHN 1999-2004

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan

sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Implementasi Polstranas di Bidang Hukum

3. Implementasi Polstranas di Bidang Ekonomi

4. Implementasi Polstranas di Bidang Politik

a. Politik Dalam Negeri.b. Politik Luar Negeri.


10/10

c. Penyelenggaraan Negara.

d. Komunikasi, Informasi, dan Media Massa.

e. Agama.

f. Pendidikan.

5. Implementasi di Bidang Sosial dan Budaya

a. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

b. Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata.

c. Kedudukan dan Peranan Perempuan.

d. Pemuda dan Olahraga.

e. Pembangunan Daerah.

f. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

6. Implementasi di Bidang Pertahanan dan Keamanan

a. Kaidah Pelaksanaan.

b. Keberhasilan Politik dan Strategi Nasional.

http://lyrics.addiehf.com/2008/02/politik-dan-strategi-nasional.html

pengertian politik dan strategi

Documents