pengembangan psda

5/10/2018 Pengembangan PSDA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pengembangan-psda 1/11

sarana Wilayah, dalam Semiloka dan Pelatihan di Universitas Islam Bandung (UNISBA), Bandung, 2 – 3 Mei 2001

PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR MELALUIPENDEKATAN PENATAAN RUANG *)

Oleh

Direktur Penataan Ruang Wilayah Tengah –Ditjen Penataan Ruang – Departemen Permukiman dan

Prasarana Wilayah

I. PENDAHULUAN

A. Pengertian

1. Pertama-tama, perlu terlebih dahulu diperjelas pengertian

sumberdaya air yang dimaksud di dalam makalah ini, untuk

membedakannya dengan pengertian sumber air, dan air itu

sendiri - sebagai bahan baku potensial yang dimanfaatkan untuk

kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Pembedaan

pengertian terhadap ketiga unsur tersebut akan memberikan

pengertian terhadap pola pengelolaannya.

2. Pengertian sumberdaya air di sini adalah kemampuan dan

kapasitas potensi air yang dapat dimanfaatkan oleh kegiatan

manusia untuk kegiatan sosial ekonomi. Terdapat berbagai jenis

sumber air yang umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat,

seperti air laut, air hujan, air tanah, dan air permukaan. Dari

keempat jenis air tersebut, sejauh ini air permukaan merupakan

sumber air tawar yang terbesar digunakan oleh masyarakat.

Untuk itu, air permukaan yang umumnya dijumpai di sungai,

danau, dan waduk buatan akan menjadi perhatian utama dalam

diskusi pada kesempatan ini.

1



B. Latar Belakang

3. UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa

pendayagunaan sumber daya air harus ditujukan untuk sebesar-

besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pengertian yang terkandung

di dalam amanat tersebut adalah bahwa negara

bertanggungjawab terhadap ketersediaan dan pendistribusian

potensi sumberdaya air bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan

dengan demikian pemanfaatan potensi sumberdaya air harus

direncanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi prinsip-

prinsip kemanfaatan, keadilan, kemandirian, kelestarian dan

keberlanjutan.

4. Sumberdaya air sebagai bagian dari sumberdaya alam (natural

resources), di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)

1999 – 2004 disebutkan diarahkan sebesar-besarnya bagi

kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi

dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang

berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat

lokal, serta penataan ruang yang pengusahaannya diatur

dengan undang-undang.

5. Berdasarkan hal tersebut dalam salah satu rumusan dari 7

(tujuh) misi penyelenggaraan tugas Departemen Kimpraswil di

dalam mencapai visi Departemen adalah “Penyelenggaraan

permukiman, prasarana wilayah dan sumber daya air yang

berwawasan lingkungan dan berdasarkan penataan ruang”.

Dengan demikian misi Departemen Kimpraswil ini memberikan

pengertian bahwa dalam rangka melaksanakan tugas

pembangunan yang diamanatkan oleh GBHN 1999-2004

tentang pengelolaan potensi sumberdaya air harus dilandaskan

pada aspek penataan ruang, yang secara kebetulan bidang



penataan ruang di Departemen Kimpraswil berada dalam satu

Direktorat Jenderal, yakni Direktorat Jenderal Penataan Ruang.

6. Kebijaksanaan dasar yang diterapkan dalam pengelolaansumber daya air adalah:

a. Pengelolaan sumberdaya air secara nasional harus

dilakukan secara holistik , terencana, dan

berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan nasional

dan melestarikan lingkungan, untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat dan menjaga kesatuan dan

ketahanan nasional.

b. Pengelolaan sumberdaya air harus dilakukan secara

terdesentralisasi dengan berdasar atas daerah

pengaliran sungai (DPS) sebagai satu kesatuan

wilayah pembinaan.

c. Pengelolaan sumber daya air harus berdasar prinsip

partisipasi dengan melibatkan masyarakat dalam

pengambilan keputusan dalam seluruh aspek

kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

pengendalian dan pembiayaan) untuk mendorong

tumbuhnya komitmen semua pihak yang

berkepentingan.

d. Pengelolaan sumber daya air diprioritaskan padasungai-sungai strategis bagi perkembangan

ekonomi, kesatuan, dan ketahanan nasional dengan

memperhatikan tingkat perkembangan sosio-ekonomi

daerah, tuntutan kebutuhan serta tingkat pemanfatan

dan ketersediaan air.

e. Masyarakat yang memperoleh manfaat/kenikmatan

atas air dan sumber-sumber air secara bertahap

3



wajib menanggung biaya pengelolaan sumber

daya air (users pay and cost recovery principles).

II. ISSUES PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR

7. Secara umum masalah pengelolaan sumberdaya air dapat

dilihat dari kelemahan mempertahankan sasaran manfaat

pengelolaan sumberdaya air dalam hal pengendalian banjir dan

penyediaan air baku bagi kegiatan domestik, municipal, dan

industri.

8. Masalah pengendalian banjir sebagai bagian dari upaya

pengelolaan pengelolaan sumberdaya air, sering mendapatkan

hambatan karena adanya pemukiman padat di sepanjang

sungai yang cenderung mengakibatkan terhambatnya aliran

sungai karena banyaknya sampah domestik yang dibuang ke

badan sungai sehingga mengakibatkan berkurangnya daya

tampung sungai untuk mengalirkan air yang datang akibat

curah hujan yang tinggi di daerah hulu.

9. Pada sisi lain penyediaan air baku yang dibutuhkan bagi

kegiatan rumah tangga, perkotaan dan industri sering

mendapatkan gangguan secara kuantitas – dalam arti terjadinya

penurunan debit air baku akibat terjadinya pembukaan lahan-

lahan baru bagi pemukiman baru di daerah hulu yang berakibat

pada pengurangan luas catchment area sebagai sumber

penyedia air baku. Disamping itu, secara kualitas penyediaan air

baku sering tidak memenuhi standar karena adanya

pencemaran air sungai oleh limbah rumah tangga, perkotaan,

dan industri.

10.Dengan diberlakukannya Undang-undang 22/1999 tentang



Otonomi Daerah, masalah pengelolaan sumberdaya air ini

menjadi lebih kompleks mengingat Satuan Wilayah Sungai

(SWS) atau Daerah Pengaliran Sungai (DPS) secara teknis tidak

dibatasi oleh batas-batas administratif tetapi oleh batas-batasfungsional, sehingga dengan demikian masalah koordinasi antar

daerah otonom yang berada dalam satu SWS atau DPS menjadi

sangat penting dalam pengelolaan sumberdaya air.

11.Perubahan peran Pemerintah dari institusi penyedia jasa

(service provider ) menjadi institusi pemberdayaan masyarakat

dan dunia usaha (enabler ) agar memiliki kemampuan dalammenyediakan kebutuhan air dan menunjang kegiatan usahanya

secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga perlu adanya

upaya-upaya pemberdayaan masyarakat pengguna air untuk

mengelola dan melestarikan potensi-potensi sumber daya air.

12.Pengelolaan sumberdaya air menghadapi berbagai persoalan

yang berhubungan berbagai macam penggunaan dari berbagaimacam sektor (pertanian, perikanan, industri, perkotaan, tenaga

listrik, perhubungan, pariwisata, dan lain-lain) baik yang berada

di hulu maupun di hilir cenderung semakin meningkat baik

secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini telah banyak

menimbulkan dispute antar sektor maupun antar wilayah, yang

pada dasarnya merupakan cerminan dari adanya conflict of

interests yang tajam serta tidak berjalannya fungsi koordinasiyang baik.

13.Memperhatikan adanya ketidakseimbangan jumlah

ketersediaan air diatas, maka jumlah ketersediaan air dan

besarnya kebutuhan akan air perlu dikelola sedemikian rupa

sehingga pemanfaatannya memenuhi kriteria keterpaduan

secara fungsional ruang, berkelanjutan, dan berwawasanlingkungan. Untuk itu, dibutuhkan perencanaan dan

5



pelaksanaan pengelolaan sumberdaya air yang memadai untuk

mencapai pengelolaan sumberdaya air secara berkelanjutan

berdasarkan strategi pemanfaatan ruang yang banyak

ditentukan oleh karakteristik sumber daya air.

III. KARAKTERISTIK SUMBERDAYA AIR

14.Secara eksplisit karakteristik dasar sumberdaya air antara lain:

a. Dapat mencakup beberapa wilayah administratif (cross-administrative boundary ) dikarenakan oleh

faktor topografi dan geologi

b. Dipergunakan oleh berbagai aktor (multi-stakeholders)

c. Bersifat sumberdaya mengalir (flowing/dynamic

resources) sehingga mempunyai keterkaitan yang

sangat erat antara kondisi kuantitas dengan kualitas,

antara hulu dengan hilir, antara instream dengan

offstream, maupun antara air permukaan dengan air

bawah tanah.

d. Dipergunakan baik oleh generasi sekarang maupun

generasi mendatang (antar generasi).

15.Merupakan bagian siklus alam (daur hidrologi) yang

mengakibatkan ketersediaannya tidak merata baik dalam aspek

waktu, lokasi, kuantitas maupun kualitas.

16.Dewasa ini, air tidak dapat lagi hanya dipandang sebagai

barang sosial (social goods), namun seiring dengan

kaberadaannya yang semakin langka (scarcity ), maka air perlu

dipandang sebagai barang ekonomis (economic goods) tanpa

harus melepaskan fungsi sosialnya.



17.Kuantitas dan kualitas air amat bergantung pada tingkat

pengelolaan sumber daya air masing-masing daerah,

keragaman penggunaan air yang bervariasi – pertanian, air baku

domestik dan industri, pembangkit tenaga listrik, perikanan, danpemeliharaan lingkungan – selain iklim, musim (waktu) serta

sifat ragawi alam (topografi dan geologi) dan kondisi demografi

(jumlah dan penyebaran) serta apresiasi (persepsi) tentang air.

18.Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka sumberdaya air

merupakan sumberdaya alam yang sangat vital bagi hidup dan

kehidupan mahluk serta sangat strategis bagi pembangunanperekonomian, menjaga kesatuan dan ketahanan nasional

sehingga harus dikelola secara terpadu, bijaksana dan

profesional.

IV. PENATAAN RUANG DALAM PENGELOLAAN

SUMBERDAYA AIR

19. Proses penataan ruang mempunyai pengaruh yang sangat besar

terhadap kegiatan permukiman dan pengelolaan sumberdaya air.

Mengacu kepada Undang-undang No. 24 tahun 1992 tentang

Penataan Ruang disebutkan bahwa penataan ruang mencakup

pengembangan lahan, air, udara dan sumberdaya lainnya.

Dengan demikian pengelolaan sumberdaya air adalah bagian daripenataan ruang.

20.Secara prinsip, sasaran strategis pengelolaan potensi

sumberdaya air adalah menjaga keberlanjutan dan ketersediaan

potensi sumberdaya air melalui upaya konservasi dan

pengendalian kualitas sumber air baku. Sasaran strategis

tersebut ditempuh melalui 4 (empat) tahapan yang saling terkait,yaitu perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, dan

7



pengendalian.

21.Pendekatan penataan ruang yang bertujuan untuk mengatur

hubungan antar berbagai kegiatan dengan fungsi ruang gunatercapainya pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien,

produktif dan berkelanjutan merupakan pendekatan yang

fundamental di dalam pengelolaan sumberdaya air sebagai

bagian dari sumberdaya alam, terutama di dalam meletakkan

sasaran fungsional konservasi dan keseimbangan neraca air

(water balance).

VI. KONSEPSI PENATAAN RUANG TERPADU UNTUK

SATUAN WILAYAH SUNGAI

Didalam UU Nomor 24/1992 tentang Penataan Ruang, terdapat hirarki

perencanaan berdasarkan skala yang berbeda meliputi : Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah

Propinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota

(RTRWK). Selain itu, dikenal pula adanya rencana-rencana tata ruang

yang sifatnya strategis-fungsional, seperti Rencana Tata Ruang Pulau,

Rencana Tata Ruang Kawasan, hingga Rencana Detail Tata Ruang

Kota.

Untuk skala Nasional, RTRWN memberikan arahan makro dalam

pengelolaan sumber daya air, dimana pengembangan sumber daya

air harus selaras dengan pengembangan kawasan permukiman dan

kawasan andalan. Pengembangan sumber daya air harus

memperhatikan keseimbangan antara supply dan demand dalam

mendukung aktivitas ekonomi pada kawasan-kawasan tersebut.

Untuk skala Pulau, maka Rencana Tata Ruang Pulau memberikan

arahan bahwa pengembangan sumber daya air harus selaras dengan



sistem kota-kota (pusat-pusat permukiman), mengingat sistem dan

hirarki kota-kota memberikan implikasi pada pola pengembangan

sumber daya air.

Untuk skala Propinsi, RTRWP memberikan arahan bahwa

pengembangan sumber daya air bukan hanya penting untuk

mendukung kawasan permukiman, namun lebih diprioritaskan untuk

mendukung pengembangan kawasan-kawasan strategis dalam

lingkup Propinsi, misalnya kawasan strategis pertanian, industri,

pariwisata, dan sebagainya.

Untuk skala kawasan, misalnya Jabotabek, pengelolaan

sumber daya air dibedakan ke dalam beberapa karateristik

zona yang spesifik, yaitu :

• Zona I merupakan zona rendah sepanjang garis pantai,

seringkali banjir, memiliki tanah yang lembek dan

adanya intrusi air laut ke air bawah tanah

• Zona II merupakan zona rendah, beresiko banjir, baik

untuk budidaya tanaman pangan, dan air tanah yang

sensitif (rawan) terhadap polusi

• Zona III merupakan zona datar dengan muka tanah

yang relatif tinggi, memiliki slope cukup, kualitas air

tanah yang baik, dan tidak ada resiko banjir, walaupun

kerap tergenang.

• Zona IV merupakan zona berbukit, berlokasi pada

dataran agak tinggi, tidak ada resiko banjir maupun

genangan, lahan relatif subur, namun ketersediaan air

tanah sedikit karena merupakan daerah tangkapan air

(catchment area) bagi zona I, II, dan III.

• Zona V merupakan zona pegunungan dengan

kelerengan (slope) yang tinggi dan kecepatan aliran

9



permukaan (fast flowing surface water ) yang tinggi

pula

Untuk lingkup Kabupaten dan Kota, Rencana Tata RuangWilayah mengatur alokasi ruang bagi sektor-sektor. Analisa

neraca air (water balance) sangat penting berdasarkan

ketersediaan seluruh potensi sumber daya air serta

kebutuhan akan air (baik untuk sektor, permukiman

perkotaan, maupun perdesaan).

Berdasarkan hirarki penataan ruang dan karakteristik sumberdaya air yang lintas wilayah (cross jurisdiction) dan

pemanfaatannya yang lintas sektor, maka diperlukan mekanisme

koordinasi yang baik. Kasus SWS Ciliwung-Cisadane menunjukkan

bahwa pengelolaan SWS dilakukan oleh 3 (tiga) Propinsi, yakni

DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, serta melibatkan setidaknya

6 (enam) wilayah otonom, yakni Kota DKI Jakarta, Bekasi,

Tangerang, Bogor, serta Kabupaten Bekasi, Tangerang, danBogor. Forum koordinasi bukan hanya beranggotakan unsur-unsur

Pemerintah, namun juga stakeholders lainnya, seperti LSM, dunia

usaha, dan para pengguna air.

VII. KESIMPULAN

Penataan ruang merupakan pendekatan yang sangat fundamental

dalam pengelolaan sumber daya air, dimana proses perencanaan,

pemanfaatan, perlindungan dan pengendalian dilaksanakan secara

terpadu (multi-stakeholders), menyeluruh (hulu-hilir, kuantitas-

kualitas, instream-offstream), berkelanjutan (antar generasi), dan

berwawasan lingkungan (konservasi ekosistem) dengan daerah

pengaliran sungai (satuan wilayah hidrologis) sebagai satu

kesatuan pengelolaan terpadu dengan memperhatikan sistem



pemerintahan yang berlaku.

Peran penataan ruang dalam pengelolaan sumber daya air

adalah dalam rangka : (1) menjamin ketersediaan air, baik kualitasmaupun kuantitas, untuk masa kini dan masa mendatang melalui

pengelolaan kawasan konservasi dan pengendalian kualitas air, (2)

koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah untuk mencapai komitmen

bersama (seperti landasan penyusunan program pembangunan), dan

(3) mencegah terjadinya externalities (seperti dampak lingkungan

negatif) yang merugikan masyarakat secara luas.

11

pengembangan psda

Documents