pengembalian dana bantuan likuiditas · pdf file daftar isi halaman resume hasil pemeriksaan...

www.antikorupsi.org

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

PENGEMBALIAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) PADA 15 BANK (DALAM LIKUIDASI) Nomor : 01/XII/02/2006 Tanggal : 06 Februari 2006 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210 Telp/Fax (021) 5700501

www.antikorupsi.org

DAFTAR ISI

Halaman

RESUME HASIL PEMERIKSAAN 1

BAB I PENDAHULUAN 8

1. Dasar Hukum Pemeriksaan 8

2. Tujuan Pemeriksaan 8

3. Sasaran Pemeriksaan 8

4. Metodologi Pemeriksaan 8

5. Jangka Waktu Pemeriksaan 9

6. Obyek Pemeriksaan 9

BAB II GAMBARAN UMUM 11

1. Penetapan Status BDL 11

2. Pembentukan dan Komposisi Tim Likuidasi (TL) 11

3. Jumlah BLBI yang Diterima 12

4. Akta Pengikatan dan Jaminan BLBI 13

5. Pengalihan BLBI Menjadi Kewajiban Pemerintah 13

6. Pengembalian BLBI Per Tanggal 30 April 2005 14

7. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Penutupan (31 Oktober 1997) 16

8. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Likuidasi (Neraca Akhir Likuidasi/NAL)

16

9. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 30 April 2005 18

10. Hal-Hal Lain 20

BAB III HASIL PEMERIKSAAN 23

1. Sistem Pengendalian Intern 23

a. Lingkungan Pengendalian 23

b. Pengendalian Pengamanan 23

www.antikorupsi.org

Halaman

2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terdahulu 24

a. PT Sejahtera Bank Umum (DL) 24

b. PT Bank Jakarta (DL) 25

3. Temuan-Temuan Pemeriksaan 25

a. Realisasi Pencairan Aset 25

b. Pembayaran Kewajiban 46

c. Realisasi Biaya Operasional 52

d. Sisa Aset 61

e. Indikasi Tindak Pidana Korupsi 76

4. Saran BPK-RI 94

LAMPIRAN

I Susunan Tim Likuidasi BDL

II Analisis Kinerja TL pada 14 BDL

www.antikorupsi.org

BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 1 dari 82


ATAS

PENGEMBALIAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI)

PADA

15 BANK DALAM LIKUIDASI (BDL)

Resume Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melaksanakan pemeriksaan atas pengembalian dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 15 BDL. Dari 15 BDL, terdapat satu bank yaitu PT Bank Umum Majapahit (DL) telah ditutup, maka pemeriksaan hanya dilakukan pada 14 BDL.

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami berkesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Intern

Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum sistem pengendalian intern (SPI) pada 14 BDL tidak dapat diandalkan, karena beberapa hal. Pertama, lingkungan pengendalian yang ada tidak dapat berjalan secara memadai. Di antaranya posisi pemegang saham utama yang sekaligus juga debitur utama menyulitkan pengelola yaitu Tim Likuidasi (TL) melakukan tugasnya. Kedua, tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi BDL dalam melaksanakan fungsinya, baik itu Bank Indonesia (BI) maupun Departemen Keuangan. Terakhir, tidak ada pengawasan yang memadai terhadap akuntabilitas dan kinerja TL selama periode kerjanya. Sesuai dengan PP No. 25 Tahun 1999 masa kerja TL telah berakhir pada tahun 2003 namun sampai dengan saat ini belum ada kejelasan mengenai status TL mengingat proses likuidasi belum selesai.

2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terdahulu

Pemeriksaan BPK-RI atas BDL di tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti. Namun demikian, ada perkembangan yang terjadi pada PT Sejahtera Bank Umum (DL) dan PT Bank Jakarta (DL) yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan terdahulu.

Permasalahan pada PT Sejahtera Bank Umum (DL) yang berkaitan dengan penyaluran dan penggunaan BLBI telah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan. Jaksa Agung Muda telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TL PT Sejahtera Bank Umum (DL) bukan merupakan tindak pidana. Sementara itu permasalahan pada PT Bank Jakarta (DL) yang berkaitan dengan dana

www.antikorupsi.org


talangan dari Bank Indonesia yang disalahgunakan oleh TL PT Bank Jakarta (DL) telah selesai dan menurut Surat Kejaksaan Agung perbuatan tersebut menjadi masalah perdata.

3. Temuan-Temuan Pemeriksaan

Pemeriksaan BPK-RI meliputi pemeriksaan atas realisasi pencairan aset, baik berupa penagihan kredit maupun penjualan aset, pembayaran kewajiban (termasuk biaya operasional), sisa aset dan indikasi tindak pidana korupsi (TPK) serta hal-hal lain yang berkaitan dengan BDL.

a. Realisasi Pencairan Aset

Dari jumlah aset 14 BDL per tanggal 31 Oktober 1997 sebesar Rp8.470.324,37 juta telah direalisasikan pencairan aset oleh TL 14 BDL sampai dengan tanggal 30 April 2005 sebesar Rp4.114.009,56 juta, yang terdiri atas hasil penagihan kredit sebesar Rp3.548.920,45 juta (Rp3.428.885,20 juta dan USD 12,635.29 ribu/ekuivalen sebesar Rp120.035,26 juta dengan kurs rata-rata sebesar Rp9.500,00/1 USD) serta penjualan aset sebesar Rp565.089,11 juta.

Temuan-temuan pemeriksaan yang berkaitan dengan pencairan aset adalah sebagai berikut:

1) Pemberian discount/penghapusan piutang sebesar Rp151.430,78 juta (antara 27% sampai dengan 100% dari pokok pinjaman) kepada debitur-debitur pada PT Bank Pacific (DL), PT Bank Harapan Santosa (DL), PT Bank Industri (DL), PT Bank SEAB (DL), PT Bank Dwipa Semesta (DL) dan PT Bank Mataram Dhanarta (DL) melebihi ketentuannya (25%);

2) Aset jaminan debitur pada PT Bank Jakarta (DL), PT Bank Pinaesaan (DL) dan PT Bank Kosagrha Semesta (DL) dijual di bawah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), sehingga hasil penjualan kurang sebesar Rp3.121,30 juta dari yang diharapkan;

3) Penjualan aset jaminan debitur pada PT Bank Jakarta (DL) dan PT Bank Kosagrha Semesta (DL) dilakukan di bawah nilai appraisal, sehingga hasil penjualan kurang sebesar Rp900,00 juta dari yang diharapkan;

4) Penyelesaian kredit pada PT Bank Pinaesaan (DL) sebesar Rp3.303,61 juta dengan cara kompensasi (set off) tidak didukung dengan dokumen yang lengkap sehingga cara penyelesaian kredit tersebut dilakukan secara tidak benar;

5) Penjualan aset berupa kendaraan, tanah dan bangunan seluruhnya senilai Rp18.461,82 juta pada PT Bank Jakarta (DL), PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) dan PT Bank Anrico (DL) tidak dilakukan melalui lelang, dan tanpa appraisal;

6) Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PPh atas transaksi jual beli tanah, rumah dan ruko pada PT Bank Pinaesaan (DL) dan PT Bank Jakarta (DL) kurang disetor ke kas negara sebesar Rp100,00 juta;

www.antikorupsi.org


7) Pembayaran hasil penjualan jaminan Grup PT Amcol Bumi Wisata pada PT Bank Kosagrha Semesta (DL) dilakukan dengan bilyet giro (cheque) mundur sebesar Rp988,76 juta sampai dengan tanggal 30 April 2005 masih belum dapat dicairkan;

8) Penjualan tanah jaminan kredit dilakukan oleh PT Bank Anrico (DL) bukan pada penawar yang mengajukan harga tertinggi sehingga penerimaan TL berkurang sebesar Rp863,38 juta;

9) Pihak terkait PT Bank Anrico (DL) tidak kooperatif dalam proses penjualan jaminan kredit berupa delapan ruko sehingga hasil penjualan belum dapat direalisasikan sebesar Rp897,85 juta;

10) Tanah dan bangunan senilai Rp1.400,00 juta atas jaminan kredit PT Nurina Nusantara Holyday T & T pada PT Bank Mataram Dhanarta (DL) dijual di bawah harga pasar dan tidak transparan;

11) Terdapat pembayaran success fee sebesar Rp791,11 juta atau 22% sampai dengan 30% dari jumlah yang dibayarkan debitur kepada pengacara oleh PT Bank Industri (DL) yang melebihi ketentuan sebesar 20%;

12) Terdapat penghapusan pinjaman eks Direksi PT Bank Industri (DL) sebesar Rp1.006,00 juta;

13) Terdapat pemberian bagi hasil penjualan aset sebesar Rp1.392,26 juta kepada pihak terkait (grup) yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

14) Cara penyelesaian surat berharga (obligasi) senilai Rp5.000,00 juta pada PT Bank Harapan Santosa (DL) tidak dilakukan dengan hati-hati.

b. Pembayaran Kewajiban

Jumlah kewajiban 14 BDL per tanggal 31 Oktober 1997 adalah sebesar Rp14.322.215,08 juta, sedangkan jumlah aktivanya adalah sebesar Rp8.470.324,37 juta, sehingga ekuitasnya menjadi minus sebesar Rp5.851.890,71 juta.

Dari jumlah kewajiban 14 BDL tersebut, terdapat kewajiban kepada Pemerintah berupa BLBI sebesar Rp11.880.389,99 juta. Sampai dengan tanggal 30 April 2005, kewajiban BLBI baru dibayar kembali sebesar Rp2.590.065,23 juta (21,80%).

Temuan-temuan pemeriksaan yang berkaitan dengan pembayaran kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1) TL PT Bank Dwipa Semesta (DL) kurang memotong dan menyetorkan PPh Pasal 23 dari tahun 1998 sampai dengan 2004 sebesar Rp661,65 juta;

2) PT Bank Dwipa Semesta (DL) masih mempunyai kewajiban tidak tercatat sebesar Rp110.894,71 juta;

3) TL PT Bank Harapan Santosa (DL) membayar kewajiban kepada pihak ketiga lainnya senilai Rp69.681,59 juta sebelum Dana Talangan Rupiah (DTR) lunas;

4) Penyelesaian kewajiban kepada PT Trimegah Securindo Lestari (PT TS) merugikan PT Bank Harapan Santosa (DL) sebesar Rp9.523,42 juta;

www.antikorupsi.org


c. Biaya Operasional

Jumlah realisasi biaya operasional 14 BDL dari tanggal 1 November 1997 sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp1.042.540,39 juta. BDL yang realisasi biaya operasionalnya terbesar adalah PT Bank Harapan Santosa (DL), PT Bank Pacific (DL) dan PT Sejahtera Bank Umum (DL), yaitu masing-masing sebesar 35%, 23% dan 12% dari jumlah realisasi biaya operasional 14 BDL, sedangkan 11 BDL lainnya hanya antara 1% sampai dengan 5%.

Temuan-temuan pemeriksaan yang berkaitan dengan realisasi biaya operasional adalah sebagai berikut:

1) Pembayaran jasa konsultan hukum (lawyer) pada PT Bank Pinaesaan (DL) belum dipungut PPN 10% dan PPh Pasal 23 7,5% sebesar Rp1.288,08 juta;

2) Pengeluaran biaya pegawai untuk THR dan biaya kesejahteraan karyawan sebesar Rp2.309,35 juta pada PT Bank Pinaesaan (DL) tidak sesuai dengan ketentuan;

3) Pembayaran jasa konsultan pada PT Bank Jakarta (DL) belum dipungut/disetor PPh dan PPN sebesar Rp213,55 juta;

4) TL PT Bank Kosagrha (DL) telah melakukan pembayaran kepada konsultan pajak (Sdr. M. Husnaini Iskandar) sebesar Rp1.412,02 juta tetapi konsultan pajak tersebut belum menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian;

5) Tambahan biaya operasional (operational cost) dengan nilai sebesar Rp2.392,33 juta dalam penanganan perkara di PT Bank Kosagrha Semesta (DL) belum dapat diyakini kewajarannya;

6) Dasar pembayaran honor TL PT Bank Industri (DL) yang ditetapkan oleh RUPS untuk periode Desember 1997 sampai dengan April 2005 melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

d. Sisa Aset

Jumlah sisa aset 13 BDL (tidak termasuk PT Bank Anrico yang belum menyusun laporan keuangannya) per tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp4.236.226,39 juta. Jumlah aset tersebut seharusnya menjadi bagian Pemerintah.

Temuan-temuan pemeriksaan yang berkaitan dengan sisa aset adalah sebagai berikut:

1) Deposito di Bank Bukopin senilai Rp9.000,00 juta (pokok) tidak dapat dicairkan oleh PT Bank Pinaesaan (DL) meskipun telah ada keputusan Mahkamah Agung;

2) Terdapat beberapa permasalahan dalam sisa aset eks jaminan dan jaminan yang diterima dari nasabah pada PT Bank Pinaesaan (DL) sebagai berikut:

a) Tanah dan Bangunan di Jl. Mayjen Sungkono, Darmo Park I/15 Surabaya milik PT Bank Pinaesaan (DL) tidak dapat dijual karena atas nama pemegang saham (Sdr. Herman Rattu);

b) Jaminan berupa sebuah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) pada Kantor Cabang Jakarta diambil debitur dan hutangnya belum dibayar lunas;

www.antikorupsi.org


c) Sebidang tanah di Sudimara Barat, Cileduk SHM Nomor 2619 dibangun sekolah dan sulit dijual;

d) Tanah di Sudimara RT 01/03 Ciledug Tangerang SHM No.187 a.n. Landy Wanget dijual oleh eks karyawan PT Bank Pinaesaan (DL) dalam sengketa di pengadilan;

e) Tanah kosong di Balimester Jatinegara dengan nilai buku sebesar Rp56,50 juta sulit dijual dan telah dihapusbuku (write off);

3) Penyerahan kembali jaminan kredit berupa tanah seluas 46.917 m2 sebesar Rp7.884,33 juta dikembalikan kepada debitur oleh pemegang saham PT Bank Jakarta (DL) adalah tindakan tidak wajar;

4) Terdapat aset berupa tanah seluas 1.910,96 ha untuk jaminan kredit sebesar Rp30.816,26 juta yang dipinjam Pemegang Saham PT Bank Jakarta (DL) yang tidak jelas kelanjutannya;

5) Aset berupa tanah seluas 39.763 m2 untuk jaminan kredit sebesar Rp8.000,00 juta diambil alih oleh Pemegang Saham PT Bank Jakarta (DL) tanpa persetujuan dari Tim Likuidasi (TL);

6) Hutang PT Intercon Kebon Jeruk pada PT Bank Jakarta (DL) senilai Rp4.110,56 juta tidak didukung jaminan dan tidak jelas cara penyelesaiannya;

7) Sertifikat dan bukti kepemilikan tanah dan rumah sebagai jaminan kredit sebesar Rp18.933,13 pada PT Bank Jakarta (DL) dikuasai oleh pihak lain;

8) Jaminan kredit yang belum terjual berupa tanah dan bangunan pada PT Bank Anrico (DL) tidak terawat dan dihuni oleh penghuni liar;

9) TL PT Bank Anrico (DL) dan TL Bank Mataram Dhanarta (DL) tidak menguasai bukti-bukti kepemilikan aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikuasajualkan/jaminan kredit;

10) Kredit pihak terkait senilai Rp52.433,00 juta pada PT Bank Guna Internasional (DL) tidak terjamin dan tidak jelas penyelesaiannya.

e. Indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)

Temuan pemeriksaan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) adalah sebagai berikut:

1) Pemblokiran, penyitaan dan pengalihan deposito hasil pencairan aset PT Bank Pacific (DL) di PT Bank BNI menyimpang dari ketentuan yang ada dan dapat mengurangi potensi pengembalian kewajiban kepada Negara sebesar Rp64.010,00 juta ekuivalen USD7,400.00 ribu;

2) Pemblokiran, penyitaan dan pengalihan deposito dan giro di PT Bank BNI hasil pencairan aset PT Sejahtera Bank Umum (DL) senilai Rp29.215,00 juta tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan berpotensi mengurangi pengembalian kewajiban kepada Negara;

www.antikorupsi.org


3) Kebijakan TL PT Bank Pacific (DL) dalam penerapan kurs untuk pelunasan kredit oleh Debitur, PT Citra Flour Mils Persada (PT CFMP), tidak sesuai dengan ketentuan dan merugikan PT Bank Pacific (DL) sebesar Rp24.857,97 juta;

4) Tagihan kepada pihak terkait PT Bank Pacific (DL) sebesar Rp1.377.096,00 juta tidak didukung dengan jaminan yang memadai dan pihak terkait tidak kooperatif untuk menyelesaikan kewajibannya;

5) PT Sadean Intra Mitra Corporation (SIMC) Group sebagai pihak terkait PT Bank Mataram Dhanarta (DL) tidak kooperatif dan tidak beritikad baik untuk segera melunasi kreditnya sebesar Rp183.061,99 juta;

6) Pembayaran success fee jasa pengacara yang dilakukan sebelum pencairan aset dan pembayaran operational cost berdasarkan persentase diragukan kewajarannya dan berpotensi merugikan PT Bank Pinaesaan (DL) sebesar Rp5.850,00 juta;

7) Grup UDATIMEX sebagai pihak terkait PT Bank Pinaesaan (DL) tidak beritikad baik untuk melunasi kreditnya sebesar Rp408.462,90 juta.

4. Saran BPK-RI

Sehubungan dengan pemeriksaan atas 14 BDL, BPK-RI menyarankan sebagai berikut:

a. Pemerintah dan BI segera mengambil langkah-langkah konkrit mengenai penyelesaian tugas TL BDL termasuk kemungkinan mengambil alih aset yang masih tersisa di BDL untuk menyelesaikan kewajiban bank dalam rangka meminimalkan kerugian negara;

b. Pihak penegak hukum menindaklanjuti beberapa permasalahan yang berindikasi TPK;

c. TL mempertanggungjawabkan kepada RUPS atas pelaksanaan tugasnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. TL meminta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait sehubungan dengan kewajiban pihak terkait pada BDL dan apabila diperlukan agar dilakukan melalui jalur hukum.

Jakarta, Desember 2005

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Penanggung Jawab Audit,

Haryanto Suwondo

NIP 240000361

www.antikorupsi.org


BAB I

PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

Dasar hukum pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada 15 BDL adalah:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

2. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada 15 BDL adalah untuk memastikan dan mengetahui:

a. Pencairan aset melalui penagihan dan penjualan aset telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

b. Dana dari pencairan aset telah digunakan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban termasuk pembayaran BLBI serta biaya operasional BDL sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

c. Sisa aset yang akan diserahkan kepada Pemerintah setelah berakhirnya proses likuidasi;

d. Apakah terdapat indikasi penyimpangan dalam pencairan aset melalui penagihan dan penjualan serta pembayaran kewajiban BDL.

3. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada 15 BDL adalah:

a. Proses pencairan aset melalui penagihan piutang kepada para debitur dan penjualan aset;

b. Proses pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan aset tersebut termasuk pengembalian uang negara (BLBI) kepada Pemerintah.

4. Metodologi Pemeriksaan

Metodologi pemeriksaan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

a. Melakukan reviu terbatas atas sistem dan prosedur pencairan aset dan pembayaran kewajiban serta membandingkan dengan kriteria yang berlaku;

b. Melakukan analisis terhadap transaksi-transaksi yang signifikan;

c. Melakukan pengujian dengan mengambil sampling transaksi penagihan dan penjualan aset serta pembayaran kewajiban-kewajiban;

www.antikorupsi.org


d. Melakukan analisis terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan aset dan pembayaran kewajiban;

e. Melakukan konfirmasi, observasi fisik, diskusi dan wawancara dengan instansi atau pejabat yang berkompeten.

5. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan pada 15 BDL dilakukan sejak tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2005.

6. Obyek Pemeriksaan

Obyek pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada 15 BDL adalah sebagai berikut:

a. PT Bank Pacific (DL);

b. PT Sejahtera Bank Umum (DL);

c. PT Bank Harapan Santosa (DL);

d. PT Bank Guna Internasional (DL);

e. PT Bank Industri (DL);

f. PT Bank Anrico (DL);

g. PT Bank Jakarta (DL);

h. PT Bank SEAB (DL);

i. PT Bank Pinaesaan (DL);

j. PT Bank Dwipa Semesta (DL);

k. PT Bank Astria Raya (DL);

l. PT Bank Kosagrha Semesta (DL);

m. PT Bank Mataram Dhanarta (DL);

n PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL);

o. PT Bank Umum Majapahit (DL).

Pada kenyataannya jumlah obyek pemeriksaan hanya 14 BDL, karena salah satu dari 15 BDL yaitu PT Bank Umum Majapahit (DL) telah ditutup.

www.antikorupsi.org


BAB II

GAMBARAN UMUM

1. Penetapan Status BDL

Penetapan status bank untuk dilikuidasi/dicabut ijin usahanya adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan. Pencabutan ijin usaha tersebut dilakukan berdasarkan usulan BI.

Surat-Surat Keputusan Menteri Keuangan dimaksud untuk 14 bank adalah sebagai berikut:

No. Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Menteri

Keuangan Bank yang Dicabut Ijin Usahanya

1. No. 537/KMK.017/1997 Tgl. 1/11-1997 PT Bank Pacific

2. No. 531/KMK.017/1997 Tgl. 1/11-1997 PT Sejahtera Bank Umum

3. No. 529/KMK.017/1997 Tgl. 1/11-1997 PT Bank Harapan Santosa

4. No. 530/KMK.017/1997 Tgl. 1/11-1997 PT Bank Guna Internasional

5. No. 525/KMK.017/1997 Tgl. 1/11-1997 PT Bank Industri

6. No. 526/KMK.017/1997 Tgl. 1/11-1997 PT Bank Anrico

7. No. 533/KMK.017/1997 Tgl. 1/11-1997 PT Bank Jakarta

8. No. 536/KMK.017/1997 Tgl. 1/11-1997 PT Bank SEAB

9. No. 524/KMK.017/1997 Tgl. 1/11-1997 PT Bank Pinaesaan

10. No. 538/KMK.017/1997 Tgl. 1/11-1997 PT Bank Dwipa Semesta

11. No. 527/KMK.017/1997 Tgl. 1/11-1997 PT Bank Astria Raya

12. No. 534/KMK.017/1997 Tgl. 1/11-1997 PT Bank Kosagrha Semesta

13. No. 535/KMK.017/1997 Tgl. 1/11-1997 PT Bank Mataram Dhanarta

14. No. 539/KMK.017/1997 Tgl. 1/11-1997 PT Bank Citrahasta D.

2. Pembentukan dan Komposisi Tim Likuidasi (TL)

TL BDL dibentuk berdasarkan Surat Keputusan BI dan dilaksanakan dengan Akta Notaris. Sesuai dengan PP No. 25 Tahun 1999 masa kerja TL telah berakhir antara 24 Nopember 2002 sampai dengan 24 Desember 2002 dan dapat diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2003 namun sampai dengan saat ini belum ada kejelasan mengenai status TL. Dilain pihak proses likuidasi belum selesai, karena belum seluruh aset dapat dicairkan dan seluruh kewajiban belum dapat dilunasi.

Susunan TL sejak didirikan sampai dengan saat ini untuk 14 BDL dapat dilihat pada Lampiran I.

www.antikorupsi.org


3. Jumlah BLBI yang Diterima

Berdasarkan hasil pemeriksaan, jumlah BLBI yang diterima oleh 14 BDL adalah sebesar Rp11.880.383,98 juta, yang dapat dirinci sebagai berikut:

dalam juta rupiah

Dana Talangan

No. BDL Saldo Debet Rp

(DTR) Valas (DTV)

Jumlah

%

Dari Total

1 2 3 4 5 6 7

1. PT Bank Pacific 1.843.343,36 145.202,00 144.821,08 2.133.366,44 17,96

2. PT Sejahtera Bank Umum 203.731,89 1.297.121,00 186.496,63 1.687.349,52 14,20

3. PT Bank Harapan Santosa 1.570.044,26 2.234.524,00 61.614,05 3.866.182,31 32,54

4. PT Bank Guna International 0,01 251.055,00 - 251.055,01 2,11

5. PT Bank Industri 232.346,23 279.124,00 - 511.470,23 4,31

6. PT Bank Anrico 9.803,73 200.277,00 - 210.080,73 1,77

7. PT Bank Jakarta - 210.994,00 - 210.994,00 1,78

8. PT Bank SEAB 733.317,02 166.082,00 - 899.399,02 7,57

9. PT Bank Pinaesaan 411.118,49 269.966,00 - 681.084,49 5,73

10. PT Bank Dwipa Semesta 103.135,86 6.970,13 - 110.105,99 0,93

11. PT Bank Astria Raya 456.969,26 121.949,00 - 578.918,26 4,87

12. PT Bank Kosagrha Semesta 154.940,41 46.872,20 - 201.812,61 1,70

13. PT Bank Mataram Dhanarta 283.265,21 53.498,00 - 336.763,21 2,83

14. PT Bank Citrahasta Dh. 158.404,17 43.398,00 - 201.802,17 1,70

Total 6.160.419,90 5.327.032,33 392.931,76 11.880.383,99 100,00

Keterangan: - DTV PT Bank Pacific = USD16,108.66 ribu ekuivalen Rp144.821,08 juta. - DTV PT Sejahtera Bank Umum = USD20,837.61 ribu ekuivalen Rp186.496,63 juta.

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa BDL penerima BLBI terbesar adalah PT Bank Harapan Sentosa, PT Bank Pacific dan PT Sejahtera Bank Umum, yaitu masing-masing sebesar 32,54%, 17,96% dan 14,20% dari jumlah BLBI yang diberikan kepada 14 BDL, sedangkan 11 BDL yang lainnya menerima BLBI antara 1% sampai dengan 8% .

BLBI yang diberikan kepada bank-bank di atas telah dialihkan kepada Pemerintah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI tanggal 6 Februari 1999 dan Akta Cessie yang dibuat di hadapan Notaris antara Direksi BI dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Dengan pengalihan tersebut, maka BLBI yang

www.antikorupsi.org


diberikan oleh BI beralih menjadi hutang Pemerintah kepada BI dan sekaligus menjadi piutang Pemerintah cq. BPPN kepada bank-bank.

4. Akta Pengikatan dan Jaminan BLBI

Pada umumnya tidak ada akta pengikatan yang dilakukan bank-bank dengan Bank Indonesia dan tidak ada jaminan yang diberikan bank-bank kepada BI, baik yang bersumber dari Saldo Debet maupun dari DTR dan DTV.

Akta pengikatan diadakan hanya untuk DTV, yaitu sebagai berikut:

No. Nomor/Tanggal Akta Notaris Bank

1. No. 22/30 Juni 1998 Martin Roestam, SH PT Bank Pacific (DL) 2. No. 23/30 Juni 1998 Martin Roestam, SH PT Bank Pacific (DL) 3. No. 164/27 Juni 1998 Teddy Anwar, SH PT Sejahtera Bank Umum (DL)

4. No. 62/30 Juni 1998 Koesbrono Samarhadi, SH. MH. PT Bank Harapan Santosa (DL)

5. Pengalihan BLBI Menjadi Kewajiban Pemerintah

BLBI yang diberikan kepada bank-bank telah dialihkan kepada Pemerintah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI tanggal 6 Februari 1999 dan akta cessie yang dibuat di hadapan Notaris antara Direksi BI dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Dengan pengalihan tersebut, maka BLBI yang diberikan oleh BI beralih menjadi hutang Pemerintah kepada BI dan sekaligus menjadi piutang pemerintah cq. BPPN kepada bank-bank.

Jumlah BLBI yang dialihkan tersebut adalah sebesar Rp11.880,383,98 juta, dengan rincian sebagai berikut:

dalam juta rupiah

No. BDL Posisi Per Tanggal

Jumlah BLBI yang Dialihkan

1. PT Bank Pacific 29-01-1999 2.133.366,44

2. PT Sejahtera Bank Umum 29-01-1999 1.687.349,52

3. PT Bank Harapan Santosa 29-01-1999 3.866.182,31

4. PT Bank Guna International 22-02-1999 251.055,00

5. PT Bank Industri 29-01-1999 511.470,23

6. PT Bank Anrico 29-01-1999 210.080,73

www.antikorupsi.org


dalam juta rupiah

No. BDL Posisi Per Tanggal

Jumlah BLBI yang Dialihkan

7. PT Bank Jakarta 29-02-1999 210.994,00

8. PT Bank SEAB 22-02-1999 899.399,02

9. PT Bank Pinaesaan 29-01-1999 681.084,49

10. PT Bank Dwipa Semesta 22-02-1999 110.105,99

11. PT Bank Astria Raya 29-01-1999 578.918,26

12. PT Bank Kosagrha Semesta 29-01-1999 201.812, 61

13. PT Bank Mataram Dhanarta 29-01-1999 336.763,21

14. PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal 29-01-1999 201.802,17

Jumlah 11.880.383,98

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa semua BLBI sebesar Rp 11.880.383,98 juta telah dialihkan menjadi kewajiban Pemerintah atau sebesar 100 %.

6. Pengembalian BLBI Per Tanggal 30 April 2005

Jumlah BLBI tersebut di atas telah dibayar kembali oleh 14 BDL sebesar Rp2.590.065,23 juta, sehingga saldo BLBI per tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp9.290.318,76 juta, dengan rincian sebagai berikut:

dalam juta rupiah/ribu USD

No. Nama BDL Jumlah BLBI Pembayaran

Kembali Saldo BLBI

1 2 3 4 5 1. PT Bank Pacific 2.133.366,44 315.023,08 1.818.343,362. PT Sejahtera Bank Umum 1.500.852,89 738.529,19 868.077,70 USD 20,837.61 USD 12,601.00 USD 8,236.61

3. PT Bank Harapan Sentosa 3.866.182,31 538. 228,06 3.327.954,26

4. PT Bank Guna International

251.055,01 156.054,31 95.000,70

5. PT Bank Industri 511.470,23 279.124,00 232.346,236. PT Bank Anrico 210.080,73 9.532,96 200.547,777. PT Bank Jakarta 210.994,00 100.959,95 110.034,058. PT Bank SEAB 899.399,02 99.302,72 800.096,309. PT Bank Pinaesaan 681.084,49 10.456,68 670.627,81

10. PT Bank Dwipa S. 110.105,99 6.970,13 103.135,8611. PT Bank Astria Raya 578.918,26 121.949,00 456.969,26

www.antikorupsi.org


dalam juta rupiah/ribu USD

No. Nama BDL Jumlah BLBI Pembayaran

Kembali Saldo BLBI

12. PT Bank Kosagrha S. 201.812,61 46.872,20 154.940,4113. PT Bank Mataram Dh. 336.763,21 31.186,00 305.577,2114. PT Bank Citrahasta Dh. 201.802,17 23.098,83 179.510,35

Jumlah 11.693.887,36

+USD 20,837.6111.880.383,99

2.477.286,28+USD 12,601.00

2.590.065,23

9.216.601,08+USD 8,236.61

9.290.318,76

Keterangan: - PT Sejahtera Bank Umum sebesar USD 20,837.61 ribu ekuivalen Rp186.496,63 juta;

USD12,601.00 ribu ekuivalen Rp112.778,95 juta dan USD 8,236.61 ribu ekuivalen Rp73.717,68 juta;

- Selain pembayaran kembali dari PT Bank Pacific dengan nilai total sebesar Rp315.023,08 juta, terdapat juga setoran Rp238.000 juta yang dialihkan untuk pembayaran pajak. Atas hal ini, TL Bank Pacific sedang melakukan banding;

- Pembayaran kembali dari PT Bank Harapan Sentosa Rp538.228,06 juta belum termasuk setoran yang dialihkan dalam rangka pembayaran pajak senilai Rp16.869,95 juta;

- Pembayaran kembali dari PT Bank Jakarta sebesar Rp100.959,95 juta telah mencakup deposito pemilik lama PT Bank Jakarta (DL) yaitu Probosutedjo senilai 99,98 juta yang diperlakukan oleh BI sebagai setoran pengembalian BLBI.

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa pengembalian BLBI yang telah dilakukan oleh 14 BDL selama lebih dari lima tahun yang lalu secara keseluruhan hanya sebesar 21,80% dari jumlah BLBI.

7. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Penutupan (31 Oktober 1997)

Posisi keuangan Bank-Bank Dalam Likuidasi per tanggal penutupan berdasarkan Laporan Kantor Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

dalam juta rupiahJumlah

No. BDL Jumlah Aktiva Kewajiban Ekuitas

Kewajiban & Ekuitas

1. PT Bank Pacific 2.406.204,03 3.015.158,65 (608.954,62) 2.406.204,032. PT Sejahtera Bank Umum 2.261.667,99 2.394.820,12 (133.152,13) 2.261.667,993. PT Bank Harapan Santosa 625.100,21 4.115.569,31 (3.490.469,10) 625.100,21

4. PT Bank Guna International

177.708,17 302.244,79 (124.536,62) 177.708,17

5. PT Bank Industri 634.905,86 843.708,53 (208.802,67) 634.905,866. PT Bank Anrico 170.855,87 212.177,65 (41.321,78) 170.855,877. PT Bank Jakarta 226.898,52 233.861,06 (6.962,54) 226.898,528. PT Bank SEAB 279.539,45 931.265,04 (651.725,59) 279.539,459. PT Bank Pinaesaan 370.928,77 647.878,49 (276.949,72) 370.928,7710. PT Bank Dwipa S. 30.651,64 116.387,43 (85.735,79) 30.651,6411. PT Bank Astria Raya 749.363,78 710.734,71 38.629,07 749.363,78

www.antikorupsi.org



No. BDL Jumlah Aktiva Kewajiban Ekuitas

Kewajiban & Ekuitas

12. PT Bank Kosagrha S. 214.417,96 209.047,09 5.370,87 214.417,9613. PT Bank Mataram D. )* 121.798,53 381.192,49 (259.393,96) 121.798,5314. PT Bank Citrahasta D )* 200.283,59 208.169,72 (7.886,13) 200.283,59

Jumlah 8.470.324,37 14.322.215,08 (5.851.890,71) 8.470.324,37

Keterangan: )* = Nilai Buku

Pada saat tanggal penutupan 14 BDL ternyata jumlah aktivanya hanya sebesar Rp8.470.324,37 juta, sedangkan jumlah kewajibannya sebesar Rp14.322.215,08 juta, sehingga ekuitasnya menjadi minus sebesar Rp5.851.890,71 juta.


Posisi keuangan Bank-Bank Dalam Likuidasi per tanggal likuidasi berdasarkan Laporan Akuntan Publik, adalah sebagai berikut:


No BDL Jumlah Aktiva Kewajiban Ekuitas

Kewajiban & Ekuitas

Posisi Per

Tanggal1. PT Bank Pacific Nilai Buku 1.915.243,06 2.431.910,70 (516.667,64) 1.915.243,06 23-5-03 Nilai Realisasi 890.530,10 2.431.910,70 (1.541.380,60) 890.530,10

2. PT Sejahtera Bank Umum

Nilai Buku 1.016.165,32 2.121.673,87 (1.105.508,55) 1.016.165,32 24-5-03 Nilai Realisasi 396.243,08 2.121.673,87 (1.725.430,79) 396.243,08

3. PT Bank Harapan Santosa

Nilai Buku 174.374,01 3.658.987,83 (3.484.613,82) 174.374,01 30-6-03 Nilai Realisasi 123.580,24 3.658.987,83 (3.535.407,59) 123.580,24

4. PT Bank Guna Internasional

Nilai Buku 137.068,50 107.293,11 29.775,39 137.068,50 24-6-03 Nilai Realisasi 68.131,54 107.033,65 (38.902,11) 68.131,54

5. PT Bank Industri Nilai Buku 122.715,58 568.806,40 (446.090,82) 122.715,58 24-5-03 Nilai Realisasi 111.710,52 568.806,40 (457.095,88) 111.710,52

6. PT Bank Anrico Nilai Buku 36.030,02 205.396,09 (169.366,07) 36.030,02 24-6-03 Nilai Realisasi 29.374,88 205.396,09 (176.021,21) 29.374,88

www.antikorupsi.org




Kewajiban & Ekuitas

Posisi Per

Tanggal7. PT Bank Jakarta Nilai Buku 183.973,23 136.046,66 47.926,57 183.973,23 18-9-03 Nilai Realisasi 102.772,66 136.046,66 (33.274,00) 102.772,66

8. PT Bank SEAB Nilai Buku 192.288,43 806.076,11 (613.787,68) 192.288,43 4-6-03 Nilai Realisasi 92.681,09 807.869,79 (715.188,70) 92.681,09

9. PT Bank Pinaesaan Nilai Buku 118.701,06 673.398,60 (554.697,54) 118.701,06 18-6-03 Nilai Realisasi 74.063,66 673.398,60 (599.334,94) 74.063,66

10. PT Bank Dwipa S. Nilai Buku 116.759,18 105.962,81 10.796,37 116.759,18 3-6-03 Nilai Realisasi 27.661,42 105.962,81 (78.301,39) 27.661,42

11. PT Bank Astria R. Nilai Buku 59.756,05 528.072,61 (468.316,56) 59.756,05 18-6-03 Nilai Realisasi 92.467,60 528.072,61 (435.605,01) 92.467,60

12. PT Bank Kosagrha S. Nilai Buku 162.557,57 161.239,55 1.318,02 162.557,57 10-06-03 Nilai Realisasi 39.169,82 161.110,30 (121.940,48) 39.169,82

13. PT Bank Mataram Dh Nilai Buku 9.720,78 346.535,16 (336.814,38) 9.720,78 23-6-03 Nilai Realisasi 9.144,08 346.373,31 (337.229,23) 9.144,08

14. PT Bank Citrahasta Dh Nilai Buku 183.855,42 189.326,91 (5.471,49) 183.855,42 30-6-03 Nilai Realisasi 165.474,55 189.326,91 (23.852,36) 165.474,55 Jumlah Nilai Buku

Nilai Realisasi 4.429.208,212.223.005,24

12.040.726,4112.041.969,53

(7.611.518,20)(9.818.964,29)

4.429.208,21 2.223.005,24

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa pada umumnya nilai realisasi aktiva 14 BDL per tanggal likuidasi berada jauh di bawah nilai buku dan kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan BDL untuk memenuhi kewajiban semakin sulit.

www.antikorupsi.org


9. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 30 April 2005

Posisi keuangan BDL per tanggal 30 April 2005 berdasarkan Laporan Audit Kantor Akuntan Publik dan Laporan Keuangan Intern BDL adalah sebagai berikut:



Kewajiban & Ekuitas

Ket.

1. PT Bank Pacific Nilai Buku 1.646.496,59 2.176.946,65 (530.450,06) 1.646.496,59 LK Nilai Realisasi 621.222,35 2.176.946,65 (1.555.724,30) 621.222,35 Intern

2. PT Sejahtera Bank Umum

Nilai Buku 1.164.833,47 2.224.552,27 (1.059.718,80) 1.164.833,47 LK Nilai Realisasi 319.203,54 2.224.552,27 (1.905.348,73) 319.203,54 Intern

3. PT Bank Harapan Santosa

Nilai Buku 167.218,38 3.622.109,56 (3.454.891,18) 167.218,38 KAP Nilai Realisasi 102.401,50 3.622.109,56 (3.519.708,06) 102.401,50

4. PT Bank Guna Internasional

Nilai Buku 134.761,40 106.794,72 27.966,68 134.761,40 KAP Nilai Realisasi 74.821,25 106.535,22 (31.713,97) 74.821,25

5. PT Bank Industri Nilai Buku 117.260,42 569.725,49 (452.465,07) 117.260,42 LK Nilai Realisasi 113.797,44 569.725,49 (455.928,05) 113.797,44 Intern

6. PT Bank Anrico Tidak Nilai Buku - - - - Memb. Nilai Realisasi - - - - LK

7. PT Bank Jakarta Nilai Buku 160.639,37 112.062,44 48.576,93 160.639,37 KAP Nilai Realisasi 80.626,42 112.062,44 (31.436,02) 80.626,42

8. PT Bank SEAB Nilai Buku 190.101,64 804.186,47 (614.084,83) 190.101,64 LK Nilai Realisasi - - - - Intern

9. PT Bank Pinaesaan Nilai Buku 114.483,05 672.726,07 (558.243,02) 114.483,05 Nilai Realisasi 72.050,58 672.726,07 (600.675,49) 72.050,58

10 PT Bank Dwipa S. Nilai Buku 131.550,92 107.919,57 23.631,35 131.550,92 LK Nilai Realisasi - - - - Intern

11 PT Bank Astria Raya

www.antikorupsi.org




Kewajiban & Ekuitas

Ket.

Nilai Buku 68.136,92 527.903,00 (459.766,08) 68.136,92 KAP

Nilai Realisasi 91.854,45 527.903,00 (436.048,55) 91.854,45

12 PT Bank Kosagrha S.

Nilai Buku 157.911,09 160.777,45 (2.866,36) 157.911,09

Nilai Realisasi 35.931,09 154.940,41 (119.009,32) 35.931,09

13 PT Bank Mataram Dh.

Nilai Buku 8.526,99 346.273,40 (337.746,41) 8.526,99 LK

Nilai Realisasi - - - - Intern

14 PT Bank Citrahasta D.

Nilai Buku 174.306,15 180.541,39 (6.235,24) 174.306,15 KAP

Nilai Realisasi 157.113,03 180.541,39 (23.428,36) 157.113,03

Jumlah Nilai Buku Nilai Realisasi

4.236.226,39

1.669.021,65

11.612.518,48

10.348.042,50

(7.376.292,09)

(8.679.020,85)

4.236.226,39

1.669.021,65

Jumlah aktiva BDL baik nilai buku maupun nilai realisasinya pada umumnya lebih kecil dari kewajibannya, seperti halnya pada tanggal likuidasi.

10. Hal-Hal Lain

a. Analisis Efektivitas dan Efisiensi TL dalam Meminimalkan Kerugian Negara

Hasil analisis terhadap realisasi pencairan aset, pembayaran kewajiban kepada Pemerintah termasuk BLBI dan biaya operasional serta sisa aset pada 14 BDL menunjukkan beberapa TL tidak efisien dan efektif dalam upaya meminimalkan kerugian negara, seperti nampak di bawah ini:

www.antikorupsi.org


No

BDL

Biaya

Operasional

Dibanding

Pembayaran

Ke Pemerintah

Biaya

Operasional

Dibanding

Pencairan Aset

Pembayaran

Ke Pemerintah

Dibanding

Pencairan Aset

Pembayaran

Ke Pemerintah

Dibanding

Jumlah BLBI

1 PT Bank

Pacific

75%

30%

39%

15%

2 PT Bank Harapan

Santosa

67%

48%

71%

14%

3 PT Bank Anrico

130%

55%

42%

5%

4 PT Bank

Pinaesaan

353%

31%

9%

2%

5 PT Bank Dwipa

S.

633%

60%

10%

6%

Rata-Rata 38% 26% 68% 23%

Keterangan Semakin kecil

semakin

baik

Semakin kecil

semakin baik

Semakin besar

semakin

baik

Semakin besar

semakin

baik

Sementara itu, dalam tabel berikut ini menunjukkan beberapa TL telah efisien dan efektif dalam upaya meminimalkan kerugian negara.

No

BDL

Biaya

Opearasional

Dibanding

Pembayaran

Ke Pemerintah

Biaya

Operasional

Dibanding

Pencairan Aset

Pembayaran

Ke Pemerintah

Dibanding

Pencairan Aset

Pembayaran

Ke Pemerintah

Dibanding

Jumlah

BLBI

1 PT Sejahtera Bank

Umum

13%

10%

78%

53%

2 PT Bank

Guna Internasional

29%

19%

64%

62%

3 PT Bank Industri 17% 23% 137% 55%

4 PT Bank Jakarta 17% 17% 105% 48%

Rata-rata 38% 26% 68% 23%

Keterangan Semakin kecil

Semakin baik

Semakin kecil

Semakin baik

Semakin besar

semakin baik

Semakin besar

semakin baik

Secara lengkap analisis 14 BDL tersebut dapat dilihat pada Lampiran II.

b. Masa Tugas TL

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank Pasal 12 disebutkan bahwa masa tugas semua TL telah berakhir di tahun 2003. Akan tetapi proses pengalihan kepada Pemerintah terkesan lambat. Hasil diskusi dengan pihak Departemen Keuangan

www.antikorupsi.org


dan BI menunjukkan bahwa Pemerintah belum memutuskan langkah-langkah kongkrit yang akan dilakukan terhadap BDL.

www.antikorupsi.org


BAB III

HASIL PEMERIKSAAN


Dari pemeriksaan atas sistem pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian dan pengendalian pengamanan termasuk monitoring pada 14 BDL pada umumnya menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Hal ini nampak dalam uraian berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum lingkungan pengendalian pada 14 BDL tidak dapat diandalkan, karena setiap unsur manajemen tidak dapat melakukan fungsinya secara memadai. Sesuai dengan ketentuan yang ada, pada akhir masa tugasnya TL bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, TL juga harus menyelesaikan tagihan kepada debitur utamanya, yang pada umumnya terkait dengan pemegang saham utama, antara lain dengan meminta tambahan jaminan terhadap hutang-hutang mereka kepada bank yang telah berkategori macet.

Selain itu, secara substansi tidak jelas siapa pemilik utama harta yang masih ada di 14 BDL, mengingat pada umumnya nilai kewajiban 14 BDL kepada Pemerintah berupa saldo debet dan dana talangan rupiah lebih besar dari harta yang ada. Di samping itu, saat ini 14 BDL juga sedang menghadapi tuntutan dari kreditur yang merasa memiliki piutang pada BDL, tetapi atas simpanan tersebut tidak tercatat dalam Laporan Keuangan Penutupan BDL.

Dari sisi ketentuan perusahaan, harta tersebut adalah milik pemegang saham, tetapi dengan besarnya kewajiban kepada Pemerintah, maka Pemerintah merupakan pihak yang lebih berhak terhadap harta yang masih ada. Dengan kondisi ini, TL kurang memahami bahwa harta yang masih ada seharusnya sudah menjadi bagian keuangan negara sehingga seluruh kegiatan TL seharusnya lebih diarahkan terhadap kepentingan negara. Dalam kenyataannya pemegang saham utama masih besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas TL sehari-hari yang dapat mengakibatkan tidak maksimalnya pengembalian harta BDL kepada Negara.

b. Pengendalian Pengamanan

Tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi 14 BDL, baik itu BI maupun Departemen Keuangan. Selama ini pihak BI hanya memantau posisi aset dan kewajiban serta setoran kepada Negara dari BDL. Ketidakjelasan ini mengakibatkan tidak adanya ketentuan dan/atau prosedur yang memadai dan secara tegas mengatur pelaksanaan tugas TL terutama dalam melakukan pencairan aset dan pembayaran kewajiban kepada Pemerintah.

www.antikorupsi.org


Untuk kegiatan pencairan aset di 14 BDL selain kegiatan pencairan aset bank dan jaminan yang diambil alih, juga terdapat pencairan aset milik pemegang saham, baik yang diserahkan oleh pihak terkait dengan pemegang saham maupun aset yang berhasil disita dari pemegang saham. Atas aset tersebut oleh TL dilakukan penyitaan dan dilakukan penjualan proses lelang pengadilan. Pengurusan aset milik pemegang saham yang diambil alih tersebut dilakukan dengan menggunakaan jasa konsultan hukum.

Selain ketidakjelasan tentang pihak yang menjadi pengawas BDL, juga terdapat ketidakjelasan mengenai masa kerja TL BDL. Sesuai dengan ketentuan yang ada masa kerja TL BDL pada umumnya adalah selama lima tahun sejak terbentuknya TL ditambah dengan enam bulan. Pada akhir masa tugasnya TL harus menyusun NAL yang akan dimintakan persetujan ke BI sebagai dasar RUPS dalam rangka pembubaran TL. Tetapi sampai dengan lima tahun masa kerja TL dan telah disusun NAL ternyata belum ada persetujuan dari BI mengenai pelaksanaan RUPS dan sampai dengan akhir pemeriksaan belum ada kejelasan mengenai status TL walaupun masa kerja TL sudah berakhir.

Berdasarkan monitoring atas pelaksanaan pemeriksaan pada BDL diketahui bahwa selama ini pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP adalah untuk menentukan posisi aset dan kewajiban. Tidak ada audit yang ditujukan untuk menilai kinerja TL dan/atau memberikan opini terhadap laporan keuangan BDL.


Pemeriksaan BPK-RI atas BDL di tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti. Namun demikian, dari pemeriksaan ternyata terdapat perkembangan yang berkaitan dengan pemeriksaan, yaitu pada PT Sejahtera Bank Umum (DL) dan PT Bank Jakarta (DL) sebagai berikut:

a. PT Sejahtera Bank Umum (DL)

Hasil audit investigasi atas penyaluran dan penggunaan BLBI pada PT Sejahtera Bank Umum (DL) yang dimuat dalam Laporan Audit Investigasi Nomor 06/48/Auditama II/AI/VII/2000 tanggal 31 Juli 2000 menyebutkan beberapa masalah yang ditemukan dalam penyaluran dan penggunaan BLBI. Permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dengan memanggil dan meminta keterangan kepada Ketua dan Wakil Ketua Tim Likuidasi PT Sejahtera Bank Umum (DL). Setelah melakukan penyidikan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Prin-01/F/F2.1/01/2003 tanggal 2 Januari 2003, yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Ketua dan Wakil Ketua Tim Likuidasi PT Sejahtera Bank Umum (DL) bukan merupakan tindak pidana.

b. PT Bank Jakarta (DL)

Berdasarkan Laporan Audit Investigasi BPK-RI Nomor 06/42/Auditama II/AI/VII/2000 tanggal 31 Juli 2000 terhadap bank, ditemukan adanya penyimpangan pembayaran Dana Pihak Ketiga (DPK) kepada pihak terkait. Dalam Laporan Audit Investigasi tersebut diperoleh keterangan bahwa menurut Sdr. H. Probosutedjo, Direksi BI telah

www.antikorupsi.org


memberikan persetujuan (secara lisan). Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, Deputi Gubernur Senior BI dengan Nomor 3/3/DGS/DPIP tanggal 11 Januari 2001 menyatakan menolak klaim Sdr. H. Probosutedjo dan memerintahkan PT Bank Jakarta (DL) mengembalikan dana sejumlah Rp96.759,00 juta kepada Pemerintah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tim Pemberesan (TP) PT Bank Jakarta (DL) tidak melakukan usaha-usaha untuk menarik kembali dana talangan rupiah tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya potensi kerugian negara sebesar Rp96.759,00 juta.

TP PT Bank Jakarta (DL) menanggapi bahwa dengan adanya kasus ini seluruh Anggota TP telah dipanggil dan/atau diperiksa oleh Kejaksaan. Dari hasil pemeriksaan oleh Kejaksaan tersebut, maka telah diterbitkan surat oleh Kejaksaan tanggal 9 April 2002 yang antara lain menjelaskan bahwa penyelidikan terhadap kasus penyalahgunaan dana talangan dari BI oleh PT Bank Jakarta (DL) telah selesai. Perbuatan yang ditemukan adalah perbuatan perdata. Dalam hal ini, PT Bank Jakarta (DL) mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan dana talangan sebesar Rp210,00 milyar (posisi sampai dengan bulan September 2003).


Pemeriksaan BPK-RI meliputi pemeriksaan atas realisasi pencairan aset, baik berupa penagihan kredit maupun penjualan aset, pembayaran kewajiban (termasuk biaya operasional), sisa aset dan indikasi tindak pidana korupsi (TPK) serta hal-hal lain yang berkaitan dengan BDL. Hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut di bawah ini.


Pencairan aset dilakukan baik melalui penagihan kredit maupun penjualan aktiva tetap dan inventaris kantor.

Jumlah realisasi pencairan aset 14 BDL dari tanggal 1 November 1997 sampai dengan -tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp4.114.009,56 juta. Jumlah ini terdiri atas hasil penagihan kredit sebesar Rp3.548.920,45 juta (Rp3.428.885,20 juta dan USD12,635.29 ribu/ekuivalen sebesar Rp120.035,26 juta dengan kurs rata-rata sebesar Rp9.500,00/1 USD) serta penjualan aset berupa tanah, bangunan dan kendaraan bermotor sebesar Rp565.089,11 juta, yang secara rinci adalah sebagai berikut:

dalam juta rupiahNo. BDL Penagihan

Kredit Penjualan

Aset Jumlah

Pencairan Aset

1. PT Bank Pacific 762,431,43 35.404,93 797.836,362. PT Sejahtera Bank U. 1.188.128,68 36.444,82 1.224.573,503. PT Bank Harapan S. 509.215,90 244.049,99 753.265,894. PT Bank Guna Int. 163.269,00 78.961,00 242.230,005. PT Bank Industri 289.539,70 28.796,76 318.336,466. PT Bank Anrico 18.299,20 4.145,07 22.444,277. PT Bank Jakarta 94.429,20 2.023,05 96.452,25

www.antikorupsi.org


8. PT Bank SEAB 87.685,22 11.797,44 99.482,669. PT Bank Pinaesaan 79.686,95 37.863,38 117.550,3310. PT Bank Dwipa S. 28.423,39 44.827,05 73.250,4411. PT Bank Astria Raya 202.631,47 25.388,82 228.020,2912. PT Bank Kosagrha S. 80.873,62 2.614,12 83.487,7413. PT Bank Mataram D. 23.955,11 1.681,11 25.636,2214. PT Bank Citrahasta Dh. 20.351,58 11.091,57 31.443,15 Jumlah 3.548.920,45 565.089,11 4.114.009,56

Apabila jumlah pencairan aset sebesar Rp4.114.009,56 juta itu dibandingkan dengan jumlah aset 14 BDL per tanggal 31 Oktober 1997 yang harus dicairkan sebesar Rp8.470.324,37 juta, maka realisasi pencairan aset tersebut hanya sebesar 48,57% dari jumlah aset yang harus dicairkan.

Temuan-temuan pemeriksaan yang terkait dengan pencairan aset adalah sebagai berikut:

1) Temuan - Pemberian discount/penghapusan piutang sebesar Rp151.430,78 juta (antara 27% sampai dengan 100% dari pokok pinjaman) kepada debitur-debitur pada PT Bank Pacific (DL), PT Bank Harapan Santosa (DL), PT Bank Industri (DL), PT Bank SEAB (DL), PT Bank Dwipa Semesta (DL) dan PT Bank Mataram Dhanarta (DL) melebihi ketentuannya (25%)

Selama tahun 2000 – 2005, TL beberapa BDL telah memberikan discount/penghapusan antara 27% sampai dengan 100% dari pokok pinjaman kepada beberapa debitur, seperti nampak dalam tabel berikut:

dalam juta rupiah No. BDL Jumlah

Debitur Jumlah

Pinjaman Jumlah

Discount %

Discount 1. PT Bank Pacific 14 180.589,83 133.786,22 30%-89% 2. PT Bank Harapan S. 8 11.074,88 10.555,22 35%-100% 3. PT Bank Industri 6 2.091,97 698,50 29%-41% 4. PT Bank SEAB 2 1.600,00 795,00 49%-58% 5. PT Bank Dwipa S 2 2.298,39 1.373,85 30%-64% 6. PT Bank Mataram D 9 13.507,99 4.221,99 27%-71%

Jumlah 211.163,06 151.430,78

Pemberian discount/penghapusan tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuannya yaitu maksimum 25%.

Dalam Surat Edaran BI Nomor 32/9/UPPB tanggal 14 Mei 1999 perihal Tata Cara Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum disebutkan bahwa salah satu wewenang TL adalah melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan harta kekayaan dan penagihan terhadap para debitur. Mengenai penagihan terhadap para debitur tersebut, dalam Pedoman Pelaksanaan Kerja TL yang ditandatangani oleh semua TL pada tanggal 8 Agustus 2000

www.antikorupsi.org


disebutkan bahwa Discount atau penghapusan dimungkinkan untuk diberikan berdasarkan keputusan masing-masing TL dengan pertimbangan sebagai berikut:

a) Pertimbangan yang bersifat ekonomis menjadi penting apabila upaya hukum melalui jalur hukum akan memakan biaya yang lebih besar dan jangka waktu yang panjang ditambah adanya unsur ketidakpastian;

b) Kemampuan debitur atau keadaan perusahaan debitur untuk dapat membayar kewajibannya serta status dan nilai agunan;

c) Pada dasarnya pemberian discount/penghapusan untuk bunga pinjaman dimungkinkan. Discount/penghapusan terhadap pokok pinjaman harus dilihat secara kasus demi kasus;

d) Pemberian discount atas pokok pinjaman termaksud pada butir (3) maksimum 25%. Bagi debitur yang tidak bersedia sebagaimana dimaksud, agar diselesaikan melalui jalur hukum (eksekusi) dan apabila masih ada saldo/sisa pinjamannya, maka sisanya tetap menjadi kewajiban debitur dimaksud;

e) Atas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait yang turut serta menjadi penyebab ambruknya bank, tidak dapat diberikan discount.”

Dengan adanya pemberian discount yang melebihi 25% mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan dari hasil penagihan dan juga dapat menimbulkan peluang untuk tujuan yang tidak baik.

Hal tersebut terjadi karena TL tidak sepenuhnya mengikuti pedoman kerja yang telah ditandatangani oleh semua TL. Selain itu, ada beberapa TL yang beranggapan bahwa peluang atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh debitur harus dimanfaatkan mengingat tidak semua debitur bersifat kooperatif.

Sehubungan dengan adanya kondisi tersebut di atas, TL keenam BDL tersebut di atas menanggapi antara lain sebagai berikut:

a) Tidak semua debitur bersifat kooperatif sehingga jika komitmen debitur untuk membayar tidak diakomodasikan maka peluang tersebut akan hilang;

b) Ada kredit yang diberikan oleh bank tidak didukung dengan agunan dan surat pengakuan hutang;

c) Kredit sudah lama macet dan jaminan tidak mencukupi;

d) Mengikuti kebijakan BPPN untuk kredit sindikasi, dimana BPPN telah menjual bagiannya melalui lelang;

e) Salah satu debitur PT Bank Harapan Santosa (DL) yaitu PT Multy City Agung dinyatakan pailit sehingga sisa pinjamannya dihapus;

f) Pemilik PT Dwi Kencana Ganda, salah satu debitur PT Bank SEAB (DL) meninggal dunia, sedangkan jaminan hutangnya tidak ada, dan pembayaran sebagian hutangnya dilakukan oleh kakak kandungnya, sehingga sisa pinjaman (hutangnya) dihapus;

www.antikorupsi.org


g) Jaminan atas nama salah satu debitur PT Bank SEAB (DL), yaitu Sdr. Mukmin Saudjana sudah diambil alih oleh PT Bank SEAB (DL), tetapi karena kondisi barang jaminan tersebut kurang baik, maka hasil penjualannya di bawah jumlah hutangnya.

2) Temuan - Aset jaminan debitur pada PT Bank Jakarta (DL), PT Bank Pinaesaan (DL) dan PT Bank Kosagrha Semesta (DL) dijual di bawah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sehingga hasil penjualan kurang sebesar Rp3.121,30 juta dari yang diharapkan

Dari pemeriksaan diketahui bahwa dalam tahun 1999 sampai dengan 2000 terdapat aset-aset jaminan debitur berupa tanah dan bangunan pada PT Bank Jakarta (DL), PT Bank Pinaesaan (DL) dan PT Bank Kosagrha Semesta (DL) yang dijual oleh TL di bawah NJOP, seperti nampak sebagai berikut:

dalam juta rupiah No. Aset/BDL Harga Jual NJOP Selisih

Kurang 1. Enam Ruko dan dua rumah di

Jakarta Barat /PT Bank Jakarta 3.475,00 3.773,74 298,74

2. Tanah & Bangunan di Bogor, Cianjur,Cipanas, Cipendawa dan Surabaya / PT Bank Pinaesaan

10.423,00 11.175,58 752,58

3. Tiga Tanah di Surabaya/PT Bank Kosagrha Semesta

5.642,80 7.712,78 2.069,98

Jumlah 19.540,80 22.662,10 3.121,30

Selain itu, diketahui pula hal-hal sebagai berikut:

a) TL PT Bank Jakarta (DL) melaksanakan penjualan aset tanpa lelang dan belum pernah melakukan penilaian aset serta tidak memiliki perkiraan nilai sendiri (owners estimate);

b) TL PT Bank Pinaesaan (DL) melakukan penawaran melalui iklan di mass media. Aset yang dijual telah dilakukan appraisal sebelum dijual;

c) Menurut Konsultan Penilai (PT Bhinneka Consulting Group/BCG), nilai wajar aset yang akan dijual pada PT Bank Kosagrha Semesta (DL) adalah sebesar Rp7.614,00 juta.

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan:

a) Hasil Risalah Rapat Tim Kerja BDL tanggal 8 Agustus 2000 yang menyebutkan antara lain bahwa untuk harga jual aset harus diusahakan agar dapat mencapai setinggi-tingginya, dengan patokan minimal senilai harga likuidasi (forced sale value) yang dinilai oleh perusahaan penilai (berdasarkan appraisal report);

www.antikorupsi.org


b) Pedoman Audit BDL yang diterbitkan oleh IAI pada bulan Oktober 2003 yang menyebutkan bahwa nilai realisasi tanah dan bangunan dinilai berdasarkan hasil penilaian pihak penilai independen atau sebesar NJOP apabila tanah dan bangunan tersebut belum dinilai oleh penilai independen. Selain itu, penjualan aset harus melebihi atau minimal seharga NJOP.

Sehubungan dengan adanya aset yang dijual di bawah NJOP pada tiga BDL tersebut mengakibatkan berkurangnya hasil penjualan sebesar Rp3.121,30 juta dan akan mengurangi potensi pengembalian BLBI kepada Negara.

Hal tersebut terjadi karena TL pada tiga BDL tersebut tidak menaati ketentuan yang berlaku dalam penjualan aset dan tidak mempertimbangkan NJOP dalam penjualan aset tersebut.

Atas temuan-temuan pemeriksaan itu, TL pada tiga BDL tersebut memberikan tanggapan antara lain sebagai berikut:

a) TL PT Bank Jakarta (DL) menyatakan bahwa:

(1) Kondisi bangunan yang dijual telah rusak sehingga tidak mungkin penjualannya mencapai NJOP;

(2) Penilaian aset oleh penilai independen akan memakan waktu dan biaya;

(3) Pelelangan kurang menguntungkan karena hanya ada satu bangunan yang akan dijual;

(4) Untuk setiap penjualan TL membuat catatan yang diperlukan sebagai legal opinion;

b) TL PT Bank Pinaesaan (DL) menyatakan bahwa sebagian besar penjualan aset-aset ada PPh final sebesar 5% yang seharusnya menjadi kewajiban pihak penjual diputuskan menjadi beban pembeli;

c) TL PT Bank Kosagrha menyatakan bahwa ;

(1) Pembeli adalah pengusaha real estate, sehingga memperhitungan biaya yang tidak kecil untuk pengurukan tanah;

(2) Tanah yang dijual belum clean & clear karena pada setiap sertifikat terdapat milik orang lain, termasuk tanah milik desa;

(3) Perusahaan penilai tidak mempertimbangkan lebih teliti mengenai masalah-masalah yang melekat di atas tanah-tanah tersebut.

3) Temuan -Penjualan aset jaminan debitur pada PT Bank Jakarta (DL) dan PT Bank Kosagrha Semesta (DL) dilakukan di bawah nilai appraisal, sehingga hasil penjualan kurang sebesar Rp900,00 juta dari yang diharapkan

Dari pemeriksaan pada PT Bank Jakarta (DL) dan PT Bank Kosagrha Semesta (DL) diketahui hal-hal sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


a) Pada tanggal 20 Desember 2002, TL PT Bank Kosagrha Semesta (DL) telah melakukan penjualan salah satu aset jaminan PT Persada Kalpataru Tama (PT PKT) berupa tanah seluas 4.000 m2 di Desa Karah Surabaya melalui agen yaitu Sdr. Ziadatul Choiroh, yang juga menjabat sebagai Direktur PT PKT. Hasil penjualan (kotor) aset tersebut adalah sebesar Rp200,00 juta, sedangkan nilai appraisal-nya, menurut penilai independen (PT BCG) pada tanggal 2 November 1999 adalah sebesar Rp600,00 juta.

b) Pada tanggal 7 Desember 2004 TL PT Bank Jakarta (DL) telah melakukan penjualan ruko seluas 900 m2 (di atas tanah seluas 300 m2) di Komplek Pasar Induk Caringin, Bandung seharga Rp1.300,00 juta, sedangkan nilai appraisal-nya adalah sebesar Rp1.800,00 juta.

Dengan demikian, harga penjualan (kotor) aset-aset tersebut adalah sebesar Rp200,00 juta + Rp1.300,00 juta = Rp1.500,00 juta. Seharusnya harga penjualan aset-aset tersebut minimal sebesar nilai appraisal-nya yaitu sebesar Rp600,00 juta + Rp1.800,00 juta = Rp2.400,00 juta.

Adanya penjualan aset jaminan debitur yang dilakukan di bawah nilai appraisal tersebut tidak sesuai dengan Hasil Risalah Rapat Tim Kerja BDL tanggal 8 Agustus 2000 yang menyebutkan antara lain bahwa untuk harga jual aset harus diusahakan agar dapat mencapai harga setinggi-tingginya, dengan patokan minimal senilai harga likuidasi (forced sale value) yang dinilai oleh perusahaan penilai (berdasarkan appraisal report). Apabila penawaran lebih rendah, maka agar penjualan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan legal opinion sebagai pertanggungjawaban atas terjadinya penjualan aset dimaksud.

Sehubungan dengan penjualan aset di bawah nilai menurut appraisal mengakibatkan berkurangnya hasil penjualan sebesar Rp900,00 juta (Rp400,00 juta + Rp500,00 juta), yang pada akhirnya akan mengurangi kemampuan TL dalam membayar kewajibannya (BLBI) kepada Negara.

Hal tersebut terjadi karena TL kedua BDL tersebut kurang mempertimbangkan dan kurang memahami ketentuan penjualan aset BDL.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, TL PT Bank Jakarta (DL) menanggapi antara lain bahwa TL telah membuat catatan yang diperlukan sebagai legal opinion sebagai pertanggungjawaban atas terjadinya penjualan aset tersebut. Sementara itu TL PT Bank Kosagrha Semesta (DL) menanggapi bahwa pembeli aset BDL ini bersedia membeli aset dengan harga di bawah harga pasar dengan syarat TL bersedia memberi kuasa kepadanya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan karena aset yang akan dibelinya itu sedang diserobot orang. Pada perkembangannya kemudian, pembeli aset itu telah mengeluarkan biaya pembebasan yang cukup besar karena seluruh lahan tersebut sudah penuh dengan bangunan rumah termasuk masjid di dalamnya.

www.antikorupsi.org


4) Temuan - Penyelesaian kredit pada PT Bank Pinaesaan (DL) sebesar Rp3.303,61 juta dengan cara kompensasi (set off) tidak didukung dengan dokumen yang lengkap, sehingga cara penyelesaian kredit tersebut dilakukan secara tidak benar

Dari pemeriksaan atas penyelesaian kredit dengan cara kompensasi (set off) diketahui bahwa dalam tahun 1999 sampai dengan April 2005 terdapat set off kredit dengan deposito para debitur sebesar Rp3.303,61 juta yang tidak didukung dengan dokumen yang memadai. Para debitur yang dimaksud adalah PT Pan Gasindo Buncit pada Cabang Jakarta sebesar Rp454,03 juta dan 26 debitur pada Cabang Surabaya sebesar Rp2.849,58 juta.

Seharusnya set off kredit dengan deposito didukung dengan dokumen pendukung yang memadai seperti permohonan pembayaran dengan set off dari debitur, tanda terima pembayaran, tanda bukti pembayaran pinjaman (back to back loan) persetujuan TL PT Bank Pinaesaan (DL) dan bilyet deposito nasabah.

Ketidaklengkapan dokumen pendukung set off di atas mengakibatkan tidak dapat dipastikannya kewajaran penagihan kredit sebesar Rp3.303,61 juta.

Hal tersebut terjadi karena TL PT Bank Pinaesaan (DL) kurang memperhatikan ketentuan persyaratan administrasi keuangan dengan baik.

Terhadap hal tersebut di atas, TL PT Bank Pinaesaan (DL) menanggapi bahwa transaksi-transaksi penyelesaian debitur secara set off dengan simpanan deposito baik di Kantor Jakarta maupun di Kantor Surabaya secara akuntansi telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan dilakukan pembukuan secara benar. Sejak selesainya proses pembayaran tersebut TL PT Bank Pinaesaan (DL) telah mengalami beberapa kali pemeriksaan dari beberapa instansi sehingga sulit menelusuri keberadaan dokumen-dokumen tersebut.

5) Temuan - Penjualan aset berupa kendaraan, tanah dan bangunan senilai Rp18.461,82 juta pada PT Bank Jakarta (DL), PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) dan PT Bank Anrico (DL) tidak dilakukan melalui lelang dan tanpa appraisal

Dalam rangka menyelesaikan outstanding kredit yang ada, PT Bank Jakarta (DL), PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) dan PT Bank Anrico (DL) telah melakukan penjualan aset agunan berupa kendaraan bermotor, tanah dan bangunan dalam tahun 2003 senilai Rp18.461,82 juta tanpa melalui lelang, tetapi melalui penjualan langsung dan tanpa melalui appraisal. Penjualan yang dimaksud nampak sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


dalam juta rupiah No. Aset/BDL Harga Jual Keterangan 1. Sembilan kendaraan sedan

/minibus pada PT Bank Jakarta 230,00 Pembeli adalah Anggota TL

dan Koordinator Tim eks. Pimpinan Cabang

2. Tanah dan bangunan pada PT Bank Citrahasta Dhana- manunggal

700,00 Tanpa appraisal

3. Tanah dan bangunan pada PT Anrico

17.531,82

Jumlah 18.461,82

Realisasi penjualan aset tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Deputi Gubernur Senior BI Nomor 1/4/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 2 November 1999 yang menyatakan bahwa nilai harta tetap dan inventaris (HTI) dan agunan atau yang sejenisnya yang akan dijual harus dilakukan appraisal oleh perusahaan penilai independen, dan penjualan aset dilakukan secara terbuka serta lelang dengan mengacu pada harga pasar. Selain itu, dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank disebutkan antara lain bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota TL dilarang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan hasil penjualan tidak optimal.

Hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman TL terhadap peraturan yang berlaku dalam penjualan aset BDL dan adanya anggapan dari TL bahwa lelang dilakukan setelah melampaui periode lima tahun.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas, TL pada tiga BDL memberi tanggapan antara lain sebagai berikut:

a) Penjualan kendaraan bermotor dilakukan secara langsung atas persetujuan Ketua Tim selaku pemilik PT Bank Jakarta dengan alasan untuk memberikan suatu kenang-kenangan kepada pejabat PT Bank Jakarta (DL) yang telah mengabdikan dirinya lebih dari 20 tahun dan dengan dijualnya kendaraan tersebut maka dapat mengurangi biaya pemeliharaan;

b) Kondisi tanah agunan yang akan dijual dinilai sudah tidak marketable karena terletak di belakang ruko yang sudah laku terjual dan hanya mempunyai alternatif jalan yang sangat sempit sehingga harus ada pembebasan lahan penduduk sekitar untuk mendapat lahan yang baik. Keadaan tersebut menyulitkan TL PT Bank Citrahasta Dhana Manunggal (DL) untuk mencari calon pembeli yang berminat atas aset angunan tersebut;

c) Terhadap jaminan kredit yang telah diikat dengan hak tanggungan ataupun hipotik, TL PT Bank Anrico (DL) mengajukan permohonan lelang setelah melampaui masa 5 tahun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 1999 jo Pasal 22 ayat (4) dan (5) Surat

www.antikorupsi.org


Keputusan (SK) Direksi BI Nomor 32/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999. Sedangkan untuk jaminan kredit yang sebelumnya tidak diikat dengan hak tanggungan atau hipotik serta aset pemegang saham yang diserahkan dalam bentuk Akta Kuasa Jual, TL tidak dapat mengajukan permohonan lelang sesuai ketentuan Pasal 224 HIR. Walaupun demikian, dalam tanggapannya TL menyatakan juga bahwa TL telah meminta kepada pemegang saham PT Bank Anrico (DL) untuk dapat menjual aset melalui lelang tetapi tidak ditanggapi.

6) Temuan - Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PPh atas transaksi jual beli tanah, rumah dan ruko pada PT Bank Pinaesaan (DL) dan PT Bank Jakarta (DL), kurang disetor ke kas negara sebesar Rp100,00 juta

Dari pemeriksaan diketahui bahwa dalam tahun 2000 sampai dengan 2003 telah terjadi transaksi-transaksi penjualan aset berupa tanah, rumah dan ruko pada PT Bank Pinaesaan (DL) dan PT Bank Jakarta (DL) yang belum atau kurang disetor ke kas negara sebesar Rp100,00 juta, dengan rincian sebagai berikut:

dalam juta rupiah No. Penjualan Aset/BDL BPHTB PPh Jumlah 1. Tanah di Cileduk, Jakarta pada

PT Bank Pinaesaan (DL) 6,41 6,41 12,82

2. Rumah dan ruko di Bandung, Medan dan Surakarta pada PT Bank Jakarta.

9,60 77,58 87,18

Jumlah 16.01 83,99 100,00

Dalam transaksi jual beli aset pada PT Bank Pinaesaan (DL), TL telah menyetujui BPHTB sebesar 5% dan PPh final sebesar 5% menjadi tanggungan pembeli, tetapi ternyata sampai dengan tanggal 14 Juli 2005 bukti setor pembayaran BPHTB dan PPh final yang menjadi tanggung jawab pembeli tidak diperoleh. Sementara itu dalam transaksi jual beli aset pada PT Bank Jakarta (DL), pengenaan BPHTB dan PPh final pada umumnya adalah dari NJOP bukan dari nilai penjualan, padahal nilai penjualan lebih tinggi dari NJOP.

Menurut UU Pajak Penghasilan Nomor 17 tahun 2000 Pasal 4 ayat 2 dan PP Nomor 48 tahun 1994 juncto PP Nomor 27 tahun 1996 juncto PP Nomor 79 tahun 1999, dasar pengenaan PPh final dan BPHTB adalah dari harga penjualan bruto mana yang tertinggi, NJOP atau harga jual.

Dengan demikian, maka TL PT Bank Jakarta (DL) masih kurang membebankan BPHTB dan PPh sebesar Rp87,18 juta dan pembeli aset pada PT Bank Pinaesaan (DL) belum menyetor BPHTB dan PPh sebesar Rp12,82 juta, sehingga jumlah keseluruhannya yang kurang/belum disetor ke kas negara adalah sebesar Rp100,00 juta.

www.antikorupsi.org


Belum disetorkan BPHTB dan PPh tersebut terjadi karena:

a) TL PT Bank Pinaesaan (DL) tidak melakukan pemantauan pemenuhan kewajiban pembeli dan tidak meminta bukti dalam transaksi jual beli;

b) TL PT Bank Jakarta (DL) kurang memahami peraturan perpajakan.

Mengenai hal tersebut, TL PT Bank Pinaesaan menanggapi antara lain bahwa TL telah menyetujui BPHTP 5% dan PPh sebesar 5% menjadi tanggungan pembeli, sedangkan TL PT Bank Jakarta (DL) menanggapi bahwa mengenai perhitungan pajak, TL mengikuti pembayaran sesuai dengan tagihan notaris, namun TL tidak berkeberatan jika dianggap PPh penjual masih kurang untuk disetor kekurangannya.

7) Temuan – Pembayaran hasil penjualan jaminan Grup PT Amcol Bumi Wisata pada PT Bank Kosagrha Semesta (DL) dilakukan dengan bilyet giro (cheque) mundur sebesar Rp988,76 juta sampai dengan tanggal 30 April 2005 masih belum dapat dicairkan

Posisi hutang (pokok) Grup Amcol pada PT Bank Kosagrha Semesta (DL) per tanggal 31 Oktober 1997 adalah sebesar Rp6.558,43 juta, yang terdiri atas hutang pokok sebesar Rp5.825,72 juta dan bunga sebesar Rp732,71 juta.

Grup Amcol adalah gabungan dari tiga debitur PT Bank Kosagrha Semesta yaitu PT Amcol Bumi Wisata (PT ABW), Sdr. Buyung Suryadja (BS) dan Sdri. Thien Kie Fong (TFK). Pada saat pemeriksaan BPK, PT ABW telah berganti nama menjadi PT Ekasurya Bumiwisata.

Untuk penyelesaian hutangnya, PT ABW telah menyerahkan lima buah vila di Desa Cipendawa, Pacet, Cianjur, Bogor dengan Akta Penyerahan Jaminan Nomor 35 dari Notaris Ny. Rodiah Yahya, SH tanggal 13 Mei 2002. Berdasarkan akta tersebut, sisa pokok pinjaman pihak pertama kepada pihak kedua menjadi sebesar Rp1.688,97 juta. Selain itu, PT ABW juga telah menandatangani Akta Kuasa Untuk Menjual pada tanggal 13 Mei 2002 kepada PT Bank Kosagrha Semesta (DL).

Dengan adanya akta penyerahan jaminan tersebut, maka hutang Grup Amcol sebesar Rp1.688,97 juta dinyatakan selesai dengan penyerahan aset.

Terhadap kelima vila tersebut, TL telah mencoba untuk menjualnya melalui Kantor Piutang dan Lelang Negara Bogor, namun menurut Risalah Lelang Nomor 96/2003 tanggal 24 April 2003, tidak ada pembeli yang mengajukan penawaran. Oleh karena itu, TL menyerahkan kembali agunan dan kuasa menjualnya kepada PT ABW untuk menjualnya sendiri. Pada tanggal 30 Mei 2005, PT ABW melaporkan bahwa empat buah vila telah laku dijual kepada Sdr. Djumir Rimin (selaku kuasa dari pemilik PT ABW yaitu Sdr. BS dan Sdr. TFK atau dengan kata lain pemilik sendiri yang membeli vila tersebut) dengan harga masing-masing vila sebesar Rp275,00 juta atau seluruhnya sebesar Rp1.100,00 juta.

Atas penjualan tersebut, TL menyetujui untuk menerima pembayaran dalam bentuk bilyet giro (cek) mundur yang cair sebulan sekali hingga Juli 2006 dengan total penerimaan apabila telah dicairkan seluruhnya adalah sebesar Rp1.197,01 juta.

www.antikorupsi.org


Sampai dengan tanggal 30 April 2005 bilyet giro yang telah cair adalah sebesar Rp358,25 juta, sehingga masih terdapat bilyet giro yang belum cair sebesar Rp838,76 juta dan satu buah vila lagi yang belum terjual yang nilainya diperkirakan sebesar Rp150,00 juta.

Sementara itu, total baki debet Grup Amcol per tanggal 30 April 2005, setelah dikurangi pembayaran giro tersebut adalah sebesar Rp1.430,64 juta. Apabila seluruh giro tersebut telah cair ditambah dengan hasil penjualan satu vila jika terjual, maka TL masih akan menerima tunai sebesar Rp988,76 juta (Rp838,76 juta + Rp150,00 juta) dan masih mempunyai sisa pinjaman (outstanding hutang Amcol Grup) sebesar Rp441,88 juta (Rp1.430,64 juta – Rp988,76 juta).

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa pihak PT ABW sering kali menunda pencairan bilyet giro tersebut (cek ditolak). Selain itu, jangka waktu pencairan juga terlalu lama hingga melewati masa kerja TL yang berdasarkan PP Nomor 25 tahun 1999, berakhir pada tahun 2003.

Kondisi di atas mengakibatkan terjadinya inefisiensi secara langsung pada PT Bank Kosagrha Semesta (DL) dan secara tidak langsung pada negara terutama di dalam pengembalian BLBI kepada Pemerintah.

Hal tersebut terjadi karena TL kurang tegas dalam mengambil kebijakan terhadap debitur dan memberikan kelonggaran bayar kepada debitur, khususnya Grup Amcol.

Atas temuan tersebut, TL memberikan tanggapan bahwa untuk menjual vila tersebut, TL telah mengupayakan berbagai cara, baik melalui lelang terbuka maupun dengan memasang spanduk, bahkan menunggu pembeli setiap akhir minggu. Terdapat kesan dari calon pembeli bahwa barang-barang sitaan seperti itu akan membawa masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, TL kembali meminta bantuan PT ABW untuk menjualnya. Bahwa pendapat pemeriksa yang menyatakan bahwa keempat vila tersebut dibeli oleh PT ABW tidaklah sepenuhnya benar, karena transaksi tersebut merupakan trade-off antara PT ABW dengan para pemilik vila lama yang ingin menukarkan vila yang telah dibelinya dengan vila yang lebih besar, namun pembayarannya ada yang secara tunai dan sebagian besar dicicil ke PT ABW. Kelima sertifikat vila masih disimpan sebagai jaminan, yang baru akan diserahkan apabila pembayaran atas masing-masing vila telah selesai. Kerjasama penyelesaian ini ditempuh pada dasarnya karena selama ini debitur menunjukkan itikad baik, namun cash flow usahanya agak tersendat.

8) Temuan - Penjualan tanah jaminan kredit dilakukan oleh PT Bank Anrico (DL) bukan pada penawar yang mengajukan harga tertinggi, sehingga penerimaan TL berkurang sebesar Rp863,38 juta

Penjualan tanah tersebut (seluas 34.747 m2) dilakukan oleh TL PT Bank Anrico (DL) dengan harga sebesar Rp3.480,00 juta pada tanggal 13 April 2000.

www.antikorupsi.org


Sebelumnya, tanah tersebut telah ditawarkan oleh TL melalui surat kabar dan hasilnya terdapat tiga penawar yang mengajukan surat penawarannya, yaitu sebagai berikut:

dalam rupiahNo. Nama Penawar Tanggal

Penawaran Harga/m2 Nilai

1. Zulnaidi 28-03-2000 125.000,00 4.343.375.000,00 2. Bunyamin 05-04-2000 105.000,00 3.648.435.000,00 3. Drs. H. Aznur

Affandi, MBA 05-04-2000 96.411,20 3.350.000.000,00

Harga pasar tanah tersebut berdasarkan appraisal independen (PT Penilai) tanggal 18 Maret 2000 adalah sebesar Rp3.345,00 juta dan harga likuidasi sebesar Rp1.672,00 juta.

Atas tiga penawar tersebut telah diadakan korespondensi melalui faksimili. Sebagai pemenangnya diputuskan oleh TL adalah penawar yang mengajukan harga yang terendah, yaitu Drs. H. Aznur Affandi, MBA, dengan harga negosiasi sebesar Rp3.480,00 juta.

Hal ini mengakibatkan penerimaan TL atas penjualan aset tersebut berkurang sebesar Rp863,38 juta (Rp4.343, 38 juta – Rp3.480,00 juta).

Hal ini terjadi karena TL tidak memberikan kesempatan yang sama kepada dua penawar yang lain untuk mengadakan negosiasi harga.

Mengenai hal ini, TL menanggapi bahwa TL telah mengirimkan surat kepada Sdr. Zulnaidi sebagai penawar tertinggi, tetapi yang bersangkutan tidak memberikan konfirmasi. Drs. H. Aznur Affandi, MBA mengajukan penawaran pada tanggal 31 Maret 2000 dan telah memberikan penegasan harga pada tanggal 5 April 2000, sedangkan penawaran dari Sdr. Bunyamin baru diterima pada tanggal 7 April 2000.

9) Temuan – Pihak terkait PT Bank Anrico (DL) tidak kooperatif dalam proses penjualan jaminan kredit berupa delapan ruko sehingga hasil penjualan belum dapat direalisasikan sebesar Rp897,85 juta

Delapan Ruko tersebut adalah sebagian dari jaminan kredit sebanyak 103 Ruko yang diberikan oleh PT Bunga Setangkai kepada PT Bank Anrico (DL). PT Bunga Setangkai merupakan pemegang saham sebesar 99% pada PT Bank Anrico dan memperoleh kredit dari PT Bank Anrico (DL) dengan baki debet per tanggal 31 Oktober 1997 sebesar Rp170.261,44 juta (90% dari total kredit yang dikucurkan oleh PT Bank Anrico).

Dari sebanyak 103 ruko yang dijaminkan, sebanyak 35 ruko telah dijual pada saat PT Bank Anrico masih beroperasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18 ruko dibayar

www.antikorupsi.org


dengan cara tunai, sedangkan 17 ruko lainnya dengan cara kredit. Setelah likuidasi, TL melanjutkan penagihan kredit tersebut kepada para debitur PT Bunga Setangkai.

Dari 17 ruko yang dijual secara kredit, sebanyak sembilan ruko telah lunas dibayar oleh debitur. Namun demikian, dari sembilan ruko yang telah lunas tersebut terdapat empat debitur yang belum dibuatkan akta jual belinya karena Pemegang Saham dan Direktur Utama PT Bunga Setangkai sebagai pemilik ruko tidak bersedia menandatangani akta jual beli ruko tersebut. Dengan adanya hal itu, maka delapan debitur yang belum melunasi cicilannya tidak bersedia melunasinya dan tagihan menjadi macet.

Jumlah baki debet atas delapan ruko yang macet tersebut adalah sebesar Rp1.119,85 juta, sedangkan penerimaan tunai oleh TL PT Bank Anrico (DL) dari pembayaran cicilan hanya sebesar Rp222,00 juta.

Keadaan tersebut mengakibatkan berkurangnya penerimaan TL PT Bank Anrico (DL) dari hasil penjualan sebesar kredit yang macet tersebut, yaitu sebesar Rp897,85 juta (Rp1.119,85 juta – Rp222,00 juta).

Hal ini terjadi karena tidak adanya itikad yang baik dari pemegang saham PT Bunga Setangkai, yang juga pemegang saham mayoritas PT Bank Anrico (DL) untuk menyelesaikan kewajiban BLBI.

Mengenai hal ini, TL PT Bank Anrico (DL) menanggapi bahwa terhadap empat debitur yang telah melunasi kredit kepemilikan ruko tetapi belum dibuatkan akta jual beli, TL telah berupaya meminta kepada Sdr. H. Anwar Syukur dengan mengirimkan surat sebanyak tiga kali, yaitu tanggal 12 Mei 2000, 29 September 2000 dan 26 Oktober 2000, tetapi tidak ditanggapi oleh yang bersangkutan.

10) Temuan - Tanah dan Bangunan senilai Rp1.400,00 juta atas jaminan kredit PT Nurina Nusantara Holyday T & T pada PT Bank Mataram Dhanarta (DL) dijual di bawah harga pasar dan tidak transparan

Tanah dan bangunan seluas 1.435 m2 yang terletak di Komplek BPPB Selakopi, Ciomas Bogor adalah merupakan jaminan kredit senilai Rp1.400,00 juta dari debitur PT Nurina Nusantara Holyday T & T dengan baki debet per tanggal 31 Oktober 1997 sebesar Rp1.304,10 juta.

Menurut appraisal independen terakhir, PT Amandamai Arthamitra Jasa Penilai, nilai/harga pasar tanah dan bangunan tersebut per tanggal 21 Juni 2002 adalah sebesar Rp1.078,20 juta. Penetapan nilai pasar oleh appraisal independen tersebut dilakukan lebih dari enam bulan yang lalu sehingga tidak menggambarkan nilai pasar terkini.

Dalam tahun 1999 sampai dengan 2003, atas aset tersebut telah empat kali dilakukan lelang oleh Balai Lelang tiga PT yaitu PT Jasa Artha Gemilang satu kali, PT Pacific Property Citra dua kali dan terakhir oleh PT Batavia satu kali. Berdasarkan risalah lelang terakhir, dinyatakan bahwa aset tidak terjual karena tidak ada yang berminat.

www.antikorupsi.org


Kemudian, TL meminta Pengacara Sonie Sudarsono, SH untuk menawarkan dan mencarikan calon pembeli aset tersebut secara langsung tanpa melalui lelang. Dalam suratnya tertanggal 10 Februari 2004 kepada PT Bank Mataram Dhanarta (DL), pihak pengacara melaporkan telah mendapatkan calon pembeli yang menawar tanah dan bangunan tersebut seharga Rp250,00 juta.

Persetujuan terhadap harga penjualan tanah dan bangunan tersebut dilakukan TL melalui surat Nomor TL/BMD/NDB/II/04 tanggal 16 Februari 2004 yang menyebutkan antara lain bahwa harga penjualan aset adalah sebesar Rp250,00 juta (net). Dengan demikian, aset tersebut dijual di bawah harga pasar menurut appraisal independen.

Sehubungan dengan adanya penjualan tersebut, maka saldo kewajiban debitur masih berjumlah Rp1.105,10 juta, yaitu Rp1.304,10 juta dikurangi hasil penjualan sebesar Rp250,00 juta dan fee pengacara serta biaya sebesar Rp51,00 juta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim BPK-RI pada tanggal 4 Juli 2005 ke lokasi, dapat dilihat bahwa tanah dan bangunan tersebut masih dalam kondisi yang baik sesuai dengan gambar yang ada dalam appraisal independen terakhir yang dilakukan pada tanggal 21 Juni 2002.

Pembeli dari aset tersebut belum diketahui karena pihak TL hanya berhubungan dengan pengacara dan akta jual beli berada di pengacara.

Realisasi penjualan aset tersebut tidak sesuai dengan:

a) Ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi BI Nomor 3/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 yang antara lain menyebutkan bahwa sejak terbentuknya TL, tanggung jawab pengelolaan bank beralih dari pengurus bank kepada TL. Selain itu, TL wajib melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif sehingga dapat menyelesaikan likuidasi bank dalam waktu singkat;

b) Ketentuan dalam Surat Deputi Gubernur Senior BI Nomor 4/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 2 November 1999 yang antara lain menyatakan bahwa nilai harta tetap dan inventaris (HTI) dan agunan atau yang sejenisnya yang akan dijual harus dilakukan appraisal oleh perusahaan penilai independen, dan penjualan aset dilakukan secara terbuka serta lelang dengan mengacu pada harga pasar.

Dengan adanya hal-hal tersebut di atas mengakibatkan penerimaan dari penjualan tanah dan bangunan tersebut tidak optimal, dan selain itu, sisa kewajiban PT Nurina Nusantara Holyday T & T sebesar Rp1.105,10 juta tidak didukung dengan jaminan.

Hal tersebut disebabkan pihak TL kurang memahami ketentuan yang berlaku dan kurang transparan dalam melaksanakan tugasnya.

Mengenai masalah tersebut, TL menanggapi bahwa nasabah telah diberi kesempatan untuk menjual sendiri, namun yang bersangkutan tidak mendapat pembeli, walaupun telah diiklankan di surat kabar. Di samping itu, pemilik sudah tidak sanggup memelihara rumah yang kondisinya sudah semakin rusak, di mana AC dan kusen pintu/jendela sudah tidak ada sebagian, halaman dan kolam renang

www.antikorupsi.org


sudah rusak. Sebelum pelaksanaan lelang yang keempat, Balai Lelang PT Batavia melakukan on the spot ke lokasi untuk memperkirakan harga jual obyek lelang yang dimaksud sebesar Rp350,00 juta dan nilai likuidasi sebesar Rp250,00 juta.

11) Temuan - Terdapat pembayaran success fee sebesar Rp791,11 juta atau 22% sampai dengan 30% dari jumlah yang dibayarkan debitur kepada pengacara oleh PT Bank Industri (DL) yang melebihi ketentuan sebesar 20%

TL PT Bank Industri (DL) dalam tugasnya juga menggunakan jasa konsultan hukum dan pengacara untuk menangani sebagian penagihan kredit. Kantor pengacara yang digunakan antara lain adalah Dumoli Simanjuntak dan Rekan, Amir Nasution dan Association, LARS & Partners, dan Rustriandi Adidana Christofer Chairil.

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pembayaran success fee setelah dikurangi dengan biaya operasional yang terdapat dalam penagihan untuk tahun 2004 dan 2005 kepada dua pengacara (lawyer) adalah sebesar Rp791,11 juta, yaitu Dumoli Simanjuntak & Rekan sebesar Rp179,99 juta (disetujui pengeluaran biayanya sebesar Rp129,99 juta) dan Amir Nasution & Associates sebesar Rp611,12 juta. Jumlah tersebut adalah sebesar 22% sampai dengan 30% dari jumlah yang dibayarkan debitur/hasil yang tertagih.

Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kerja Tim Likuidasi yang ditandatangani oleh semua TL pada tanggal 8 Agustus 2000 butir 6 mengenai penagihan kredit atau perolehan aset dengan menggunakan law office atau pihak ketiga disebutkan bahwa TL dapat menggunakan jasa law office (harus selektif) atau pihak ketiga untuk melakukan penagihan kredit atau perolehan aset yang tidak dapat ditangani sendiri. Tarif success fee yang berlaku umum untuk lawyer di luar biaya pengadilan adalah setinggi-tingginya 20% dari hasil yang tertagih di samping lawyer fee dan biaya operasional (out of pocket expenses).

Adanya pembayaran success fee yang melebihi 20% tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pelaksanaan Kerja Tim Likuidasi.

Sehubungan dengan adanya pembayaran yang melebihi ketentuan tersebut mengakibatkan berkurangnya penerimaan dari hasil penjualan sebesar Rp741,11 juta – (20% x Rp2.637,03 juta) = Rp213,70 juta.

Hal tersebut terjadi karena TL PT Bank Industri (DL) kurang memahami Pedoman Pelaksanaan Kerja Tim Likuidasi.

Terhadap masalah itu, TL PT Bank Industri memberikan tanggapan bahwa pada prinsipnya TL menyetujui penarapan pedoman pelaksanaan tersebut dan sudah diterapkan sejak tahun 1997 sampai dengan tanggal 25 November 2002 yaitu dengan memberikan fee kepada pengacara sebesar 10% bila penyelesaian perkara melalui lelang, dan 15% bila penyelesaian perkara dengan cara negosiasi. Dalam PP Nomor 25/1999 dan SK Direksi BI Nomor 32/9/UPPB tanggal 14 Mei 1999, antara lain dinyatakan bahwa masa kerja TL adalah lima tahun dan dapat diperpanjang selama enam bulan. Pada masa perpanjangan tersebut, penjualan aset dilakukan

www.antikorupsi.org


secara lelang. Berdasarkan pengalaman TL selama ini, fee kepada pengacara sebesar 20% sesuai dengan pedoman di atas akan sulit dilaksanakan untuk transaksi lelang mengingat pajak-pajak lelang minimal sebesar 16,5%, sehingga total fee pengacara minimal mencapai 36,5%. Sejak November 2003 TL PT Bank Industri (DL) menempuh kebijakan membayar fee pengacara untuk transaksi lelang sebesar 15% dan untuk penagihan secara langsung sebesar 30%.

12) Temuan - Terdapat penghapusan pinjaman eks Direksi PT Bank Industri (DL) sebesar Rp1.006,00 juta

Dari pemeriksaan diketahui bahwa jumlah penghapusan atas pinjaman eks. Direksi, Kepala Divisi dan Kepala Cabang pada PT Bank Industri (DL) dari tanggal 1 November 2005 sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp1.356,65 juta. Diantara jumlah tersebut terdapat pinjaman eks Direksi sebesar Rp1.006,00 juta.

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Kerja Tim Likuidasi yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 2000 oleh semua Tim Likuidasi. Pada butir 3 Pedoman tersebut antara lain dinyatakan bahwa atas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait yang turut serta menjadi penyebab ambruknya bank, tidak dapat diberikan discount. Selain itu dalam Surat Edaran BI Nomor 32/9/UPPB tanggal 14 Mei 1999 disebutkan bahwa pengurus bank adalah direksi dan dewan komisaris bagi bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas atau yang dipersamakan dengan itu bagi bank yang berbentuk hukum koperasi atau perusahaan daerah, atau pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, sehingga direksi merupakan pihak yang terkait dengan bank.

Adanya penghapusan pinjaman eks direksi tersebut mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan negara sebesar Rp1,006,00 juta.

Mengenai hal ini, TL PT Bank Industri (DL) memberikan tanggapan sebagai berikut:

Pada saat dilakukan verifikasi secara administrasi sebenarnya pinjaman karyawan sudah di write off namun pada pelaksanaan TL PT Bank Industri (DL) tetap melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Setelah penutupan bank, TL menagih atau membuat somasi baik kepada karyawan maupun direksi dan komisaris;

b) Kepada direksi/dewan komisaris tidak diberikan surat lunas, kecuali bagi mereka yang melakukan pembayaran penuh.

www.antikorupsi.org


13) Temuan – Pada PT Bank Guna Internasional (DL) terdapat pemberian bagi hasil penjualan aset sebesar Rp1.392,26 juta kepada pihak terkait (grup) yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas

Dalam rangka penagihan kredit pihak terkait (grup) TL PT Bank Guna Internasional (DL) melakukan pengambilalihan gedung bekas Cabang PT Bank Guna Internasional (DL) serta kendaraan bermotor kantor yang status kepemilikannya masih atas nama pihak terkait (grup).

Berdasarkan negosiasi TL dengan grup terkait diperoleh kesepakatan bagi hasil penjualan aset dan kendaraan milik grup yang dikuasai oleh TL, yaitu sebesar 60% untuk TL dan sebesar 40% untuk Manajemen Grup.

Dalam pelaksanaannya proporsi tersebut berubah menjadi sebesar 55% untuk TL dan 45% untuk Manajemen Grup, namun tidak ada dokumentasi yang diperoleh Tim BPK-RI yang menegaskan pembagian ini.

Hasil penjualan aset (gedung dan kendaraan bermotor) milik Grup yang dikuasai TL PT Bank Guna Internasional (DL) sampai dengan April 2005 adalah nilai jual sebesar Rp3.093,90 juta dengan pembagian sebesar Rp1.701,64 juta (55%) untuk TL dan sebesar Rp1.392,26 juta (45%) untuk pihak terkait (grup).

Tim BPK-RI berpendapat bahwa berdasarkan Surat Edaran BI Nomor SE 32/9/UPB tanggal 14 Mei 1999 tentang Tatacara Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi bank Umum, TL tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pembagian proporsi tersebut. Pihak terkait seharusnya melunasi seluruh kewajibannya kepada bank-bank antara lain melalui penjualan aset miliknya tanpa harus meminta bagi hasil.

Dengan tidak adanya kesepakatan tertulis yang sah menurut hukum (legal) mengakibatkan pembayaran hasil penjualan tersebut tidak mempunyai dasar yang jelas.

Pembagian proporsi tersebut mengakibatkan hak negara yaitu pembayaran dana talangan senilai Rp1.377,44 juta yang seharusnya bisa diambil dari dana tersebut menjadi tidak bisa direalisasikan.

Hal ini disebabkan TL dalam mengupayakan penarikan dana yang berasal dari pihak terkait kurang memperhatikan aspek-aspek kewenangannya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, TL memberikan tanggapan antara lain sebagai berikut:

a) TL hanya menguasai aset secara fisik tetapi surat-surat bukti kepemilikannya ada pada Grup. Mengingat kondisi tersebut, TL berpendapat bahwa aset-aset yang dikuasai TL tidak dapat dijual dan dimanafaatkan untuk pembayaran kepada TL kecuali dengan adanya kerjasama Grup;

b) TL tidak mempunyai kesepakatan tertulis dengan Grup mengenai pembagian hasil penjualan aset Grup tersebut, namun demikian bila dirasa perlu oleh BPK, TL akan meminta pernyataan tertulis dari Grup mengenai pembagian hasil penjualan aset Grup;

www.antikorupsi.org


c) Perlu ditambahkan bahwa pembagian hasil penjualan aset Grup tersebut bukan merupakan kompensasi antara jumlah kewajiban dan jumlah tagihan dari debitur, tetapi merupakan tambahan aset dari Grup tanpa disertai surat-surat bukti kepemilikannya.

14) Temuan - Cara penyelesaian surat berharga (obligasi) senilai Rp5.000,00 juta pada PT Bank Harapan Santosa (DL) tidak dilakukan dengan hati-hati

Obligasi PT Sinar Mas Multi Finance (PT SMM) sebesar Rp5.000,00 juta telah dilakukan penyisihan sebesar 50% dengan alasan PT SMM belum bisa membayar pokok obligasi yang jatuh tempo tanggal 11 April 2002 dan gagal membayar pokok dan bunga yang seharusnya dibayar setiap empat bulanan selama sembilan kali berturut-turut.

Pada tanggal 7 Februari 2003 dilakukan kesepakatan antara PT SMM dengan TL PT Bank Harapan Santosa (DL) yang dituangkan dalam Akta Penyelesaian Hutang Nomor 76. Kewajiban PT SMM diselesaikan dengan cara penyerahan lima unit Apartemen Muara Indah dengan nilai pasar sebesar Rp3.867,70 juta dan nilai likuidasi sebesar Rp1.934,00 juta (berdasarkan appraisal tanggal 8 Mei 2003). Pencatatan apartemen sebagai aktiva lain-lain baru dilakukan pada tanggal 18 September 2004.

Akta Penyelesaian Hutang ini mendasarkan pada Rapat Umum Pemegang Obligasi yang menyatakan bahwa masalah penyelesaiannya bisa melalui persetujuan bilateral.

Seharusnya dalam melakukan pencairan aset, TL PT Bank Harapan Santosa (DL) selalu memaksimalkan penerimaaan hasilnya untuk membayar kewajiban BLBI.

Kondisi tersebut diatas mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan TL sebesar Rp3.066,00 juta.

Hal tersebut terjadi karena TL PT Bank Harapan Santosa (DL) lebih mendasarkan pada nilai buku obligasi yang telah disisihkan sebesar 50%.

Terhadap permasalahan di atas, TL PT Bank Harapan Santosa (DL) menanggapi bahwa pada waktu Akta Penyelesaian Hutang Nomor 76 dibuat, apartemen tersebut belum dicatat sebagai aset dikarenakan PT SMM masih berjanji untuk menjualnya sehingga TL PT Bank Harapan Santosa (DL) tak perlu mengeluarkan biaya balik nama. Tetapi karena PT SMM gagal memenuhinya, maka TL PT Bank Harapan Santosa (DL) baru mencatat sebagai aktiva setelah terjadi balik nama.

Sebenarnya PT SMM sudah sekian kali default dan apabila diperhatikan rating obligasi PT SMM pada waktu itu adalah idD, yang artinya efek utang yang macet atau emitennya sudah berhenti berusaha dan akhirnya obligasi PT SMM dikeluarkan dari bursa. TL telah bersikap hati-hati sehingga baru melakukan persetujuan bilateral setelah mendapat saran dari pengacara pada bulan November 2002. Pengacara menginformasikan bahwa obligasi tersebut tidak mempunyai nilai jual, penawaran yang ada hanya 40% dari nilai nominal dan sisa aset yang tersisa

www.antikorupsi.org


adalah apartemen tersebut. Jika persetujuan bilateral tidak segera dilakukan maka aset PT SMM sudah diambil alih pemegang obligasi yang lain dan TL PT Bank Harapan Santosa (DL) akan menderita kerugian yang lebih besar lagi.


Berdasarkan pemeriksaan, jumlah realisasi pembayaran kewajiban 14 BDL dari tanggal 1 November 1997 sampai dengan tanggal 30 April 2005, khususnya pengembalian BLBI adalah sebesar Rp2.590.065,23 juta. Apabila jumlah realisasi pembayaran kewajiban tersebut dibandingkan dengan jumlah BLBI yang harus dibayar kembali sebesar Rp11.880.383,99 juta, maka pembayaran kewajiban tersebut hanya sebesar 21,80% dari jumlah BLBI.

Temuan-temuan pemeriksaan yang berkaitan dengan pembayaran kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1) Temuan - TL PT Bank Dwipa Semesta (DL) kurang memotong dan menyetorkan PPh Pasal 23 dari tahun 1998 sampai dengan 2004 sebesar Rp661,65 juta

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa selama tahun 1998 sampai dengan 2004, TL telah membayar fee/jasa pengacara (konsultan hukum) sebesar Rp11.949,24 juta. Jumlah tersebut belum dipungut/diperhitungkan PPh Pasal 23 sebesar 7,5% yaitu sebesar Rp896,19 juta.

Selama periode tahun 1998-2004 telah disetor ke kas negara PPH Pasal 23 sebesar Rp234,54 juta, sehingga masih harus disetor sebesar Rp661,65 juta (Rp896,19 juta dikurangi Rp234,54 juta).

Dalam Surat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Peraturan Perpajakan Nomor S-265/Pj.313/2005 kepada TL PT Bank Dwipa Semesta (DL) disebutkan bahwa meskipun ijin usaha PT Bank Dwipa Semesta (DL) telah dicabut dan diharuskan untuk dilikuidasi, selama proses likuidasi tersebut belum selesai, PT Bank Dwipa Semesta (DL) tetap berstatus sebagai badan hukum sampai dengan tanggal diumumkan berakhirnya likuidasi. Selain itu status PT Bank Dwipa Semesta (DL) dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak tetap merupakan wajib pajak bank, sehingga tetap tunduk pada peraturan perpajakan yang berlaku bagi wajib pajak bank dan tetap harus melaksanakan kewajibannya sampai dengan proses likuidasi tersebut selesai dan NPWP PT Bank Dwipa Semesta (DL) dicabut.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jasa konsultan hukum tersebut harus dipotong dan disetor ke kas negara PPh Pasal 23 sebesar 7,5%.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan tertundanya penerimaan negara dari pajak sebesar Rp661,65 juta.

Hal ini terjadi karena ada keraguan TL terhadap status BDL terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

www.antikorupsi.org


Mengenai hal ini TL memberikan tanggapan bahwa selama tahun 1998 s.d 2004, TL memang tidak melakukan pemotongan dan penyetoran atas kewajiban PPh Pasal 23 atas fee yang dibayarkan kepada pengacara karena keraguan TL atas status BDL setelah likuidasi dilakukan. Namun setelah menerima surat dari Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa status BDL tetap sebagai bank sampai proses likuidasi selesai, TL telah melakukan pemotongan dan penyetoran atas PPh Pasal 23 yang dibayarkan kepada pihak ketiga yaitu terhitung sejak tahun 2005. Selanjutnya TL akan membayar kewajiban pajak selama tahun 1998 sampai dengan 2004 sebagaimana dimaksud dengan perhitungan pemeriksa di atas.

2) Temuan - PT Bank Dwipa Semesta (DL) masih mempunyai kewajiban tidak tercatat sebesar Rp110.894,71 juta

Dari hasil pemeriksaan atas kewajiban PT Bank Dwipa Semesta (DL) diketahui bahwa sampai dengan tanggal 30 April 2005 PT Bank Dwipa Semesta (DL) masih mempunyai kewajiban yang tidak tercatat dalam Laporan Keuangan Penutupan maupun verifikasi sebesar Rp110.894,71 juta, yang terdiri atas Deposito Berjangka NCD milik 12 nasabah sebesar Rp98.527,00 juta, Bank Garansi milik satu nasabah sebesar Rp2.223,71 juta (USD787,00 ribu) dan Commercial Paper yang diaval sebesar Rp10.144,00 juta.

Atas adanya deposito yang tidak tercatat (unrecorded) tersebut dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

a) Sampai dengan tanggal 1 Juli 2005 atas deposito unrecorded belum dibayar oleh TL. Karena sengketa deposito unrecorded tidak dapat terselesaikan sesuai keinginan, para pemegang deposito mengajukan gugatan ke Menteri Keuangan, BI dan PT Bank Dwipa Semesta (DL) selaku para tergugat, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dengan Nomor Perkara 76/Pdt.G/1999/PN Jakarta Pusat;

b) Terhadap gugatan para penggugat tersebut telah terbit berturut-turut putusan sebagai berikut:

(1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Oktober 1999 Nomor 76/Pdt.G/1999/PN Jakarta Pusat yang amar putusannya antara lain menyatakan bahwa deposito para penggugat adalah tercatat dengan segala akibat hukumnya dan menghukum para tergugat untuk melakukan pembayaran/pencairan deposito dan bunganya;

(2) Putusan Pengadilan Tinggi DKI tanggal 25 Juli 2000 No.354/Pdt/2000/PT DKI yang amar putusannya antara lain membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimohonkan banding dan menolak gugatan para penggungat untuk seluruhnya;

(3) Putusan Mahkamah Agung (MA) RI tanggal 28 Juni 2001 Nomor 1629K/Pdt/2001 yang amar putusannya antara lain membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI tanggal 25 Juli 2001 Nomor 354/Pdt/2000/PT DKI; mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; menyatakan sah dan surat

www.antikorupsi.org


berharga deposito milik penggugat untuk dibayar dan menghukum para tergugat untuk mencairkan deposito pokok dan bunganya;

(4) Putusan PK yang diajukan para tergugat tanggal 9 Desember 2003 Nomor 01PK/Pdt/2003 yang amar putusannya antara lain mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali: 1. TL PT Bank Dwipa Semesta (DL),2. Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan, 3. Gubernur BI; dan membatalkan putusan MA RI tanggal 28 Juni 2001 Nomor 1629K/Pdt/2001.

Atas deposito tersebut beberapa deposan telah meminta pembayaran dengan menggunakan Konsultan Hukum Lucas dan Partner melalui surat Nomor 1999/LP/LT/XII/2004 tanggal 9 Desember 2004 dan Nomor 008/LP/LT/1/2005 tanggal 14 Januari 2005.

Atas hal tersebut TL telah mengirim surat ke BI tanggal 1 Juli 2005 untuk meminta arahan dan penegasan untuk penyelesaian unrecorded deposito tersebut dan memberikan beberapa alternatif penyelesaian. Namun demikian, TL sampai dengan saat pemeriksaan berakhir belum memperoleh jawaban atas surat tersebut.

Sehubungan dengan adanya tuntutan dari pemegang sertifikat deposito yang tidak tercatat dalam daftar kewajiban bank, maka mengakibatkan jumlah aset yang akan diterima oleh Pemerintah sebagai pembayaran kewajiban BLBI PT Bank Dwipa Semesta (DL) kepada Pemerintah kemungkinan berkurang.

Menurut penjelasan TL, tidak tercatatnya tagihan mereka karena sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas bank dan beberapa pengurus bank yang telah diproses dan diputus hukumannya oleh pengadilan.

Mengenai hal tersebut, TL memberikan tanggapan antara lain bahwa pada saat ijin usaha bank dicabut dan neraca penutupan dibuat per tanggal 31 Oktober 1997, terdapat beberapa deposan tidak tercatat dalam pembukuan bank, dan sebagai konsekuensinya kepada yang bersangkutan tidak diberikan dana talangan. Selain itu, dengan adanya gugatan dari deposan maka hal ini merupakan salah satu pertimbangan mengapa TL hingga saat ini belum melakukan pembayaran terhadap saldo debet kepada BI.

3) Temuan - TL PT Bank Harapan Santosa (DL) membayar kewajiban kepada pihak ketiga lainnya senilai Rp69.681,59 juta sebelum Dana Talangan Rupiah (DTR) lunas

TL telah menyelesaikan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang preferensinya di bawah Pemerintah dalam tahun 1998 sampai dengan 2002, yaitu sebagai berikut:

a) Kewajiban sewa guna usaha sebesar Rp11.453,09 juta kepada PT Beringin Srikandi Leasing dan PT Swadarma Surya Finance (perusahaan yang

www.antikorupsi.org


mempunyai hubungan istimewa, dalam hal ini kedua perusahaan tersebut menjadi pemberi jasa sewa gedung kantor PT Bank Harapan Santosa (DL));

b) Kewajiban kepada PT Trimegah Securindo Lestari sebesar Rp7.700,00 juta yang diselesaikan dengan set off sesuai dengan Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada tanggal 24 November 1998;

c) Kewajiban kepada pihak ketiga lainnya (BPD, Bank Aken dan Bank Tata sebesar Rp50.528,50 juta.

PP Nomor 25 tahun 1999 tentang pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Pasal 17 ayat (1) s.d (3) menyatakan bahwa:

a) Pembayaran kewajiban kepada kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan setelah dikurangi dengan gaji pegawai yang terutang, biaya perkara pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang yang berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/pemungut pajak dan biaya kantor;

b) Sisa dana hasil pencairan harta dan/atau penagihan piutang kepada debitur setelah dikurangi dengan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan secara berurutan kepada kreditur:

(1) Nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya ditetapkan oleh Tim Likuidasi;

(2) Lainnya;

(3) Dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana, maka kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan nasaban penyimpan dana.

Pada bulan Desember 1997 Pemerintah telah mengeluarkan dana talangan untuk membayar seluruh uang nasabah penyimpan dana. Dengan demikian, Pemerintah berdasarkan Pasal 17 ayat (3) PP Nomor 25 Tahun 1999 menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana.

Kondisi tersebut di atas terjadi karena TL PT Bank Harapan Santosa (DL) tidak memperhatikan ketentuan di atas dalam menyelesaikan kewajibannya.

Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya pembayaran yang seharusnya dilakukan TL PT Bank Harapan Santosa (DL) kepada Pemerintah sebesar Rp69.681,59 juta.

Menanggapi masalah tersebut, TL PT Bank Harapan Santosa (DL) menyatakan bahwa apabila PT Bank Harapan Santosa (DL) tidak melakukan pembayaran kewajiban kepada BPD-BPD, maka perusahaan negara tersebut terancam bangkrut, sedangkan pembayaran kepada Bank Aken dan Bank Tata dilakukan atas permintaan BPPN dan jumlahnya relatif kecil.

www.antikorupsi.org


4) Temuan - Penyelesaian kewajiban kepada PT Trimegah Securindo Lestari (PT TS) merugikan PT Bank Harapan Santosa (DL) sebesar Rp9.523,42 juta

Pada tanggal 15 Agustus 1997 PT Bank Harapan Santosa (DL) dengan PT TS telah menandatangani Perjanjian Pembelian dan Penjualan Kembali Obligasi. Isi perjanjian tersebut menyatakan antara lain bahwa:

a) PT TS membeli obligasi PT Pudjiadi Prestige Ltd dengan harga/nilai sebesar Rp7.200,00 juta (nilai nominal obligasi sebesar Rp8.000,00 juta) pada tanggal 15 Agustus 1997;

b) PT Bank Harapan Santosa (DL) wajib membeli kembali obligasi tersebut dari PT TS dengan nilai pelunasan sebesar Rp7.700,00 juta pada tanggal 18 Desember 1997.

Di lain pihak, PT Bank Harapan Santosa (DL) menempatkan dana sebesar Rp5.000,00 juta dalam bentuk penyertaan pada Reksa Dana Megah Pendapatan Tetap, yang harus dikembalikan PT TS selambat-lambatnya tanggal 6 Maret 1998.

Dalam suratnya kepada Ketua Tim Caretaker PT Bank Harapan Santosa (DL) tanggal 24 November 1997, PT TS memberikan alternatif penyelesaian dengan cara:

a) Memberi ijin kepada PT TS untuk menggunakan dana penyertaaan reksadana milik PT Bank Harapan Santosa (DL) sebesar harga pasar sekarang yaitu Rp4.000,00 juta untuk menyelesaikan kewajiban PT TS ke Bank DKI yang jatuh tempo 18 Desember 1997;

b) Memberikan ijin kepada PT TS untuk menjual obligasi senilai nominal Rp8.000,00 tersebut menurut harga pasar dan di bawah pengawasan Tim Caretaker, agar dapat menutup kekurangan sebesar Rp3.700,00 juta, sedangkan sisa harga jual akan dikembalikan kepada PT Bank Harapan Santosa (DL).

Kedua pihak baru melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tersebut yang tertuang dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada tanggal 24 November 1998 dengan cara perjumpaan hutang sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


Kewajiban PT Bank Harapan Santosa (DL) kepada PT TS (dengan nilai nominal sebesar Rp8.000,00 juta) sebesar.............. = Rp7.700,00 juta

Dikurangi: Penyerahan surat berharga milik PT Bank Harapan Santosa (DL):

Penempatan PT Bank Harapan Santosa (DL) pada Reksa Dana Megah (nilai nominal Rp5.000,00 juta) sebesar ........

=

Rp2.439,36 juta

Obligasi yang dijaminkan (Obligasi PT Pudjiadi senilai nominal Rp8.000,00 juta) sebesar ..........................................

=

Rp2.400,00 juta

Potongan sebesar ................................... = Rp360,64 juta

Obligasi PT Pudjiadi (nilai nominal Rp2.000,00 juta) sebesar........................

=

Rp637,22 juta

Jumlah = Rp5.837.22 juta

Sisa hutang PT Bank Harapan Santosa (DL)........................... = Rp1.862,78 juta

Dibulatkan.................................................................................... = Rp1.800,00 juta

Dengan demikian total write off yang dilakukan oleh TL terhadap aktiva yang diserahkan yaitu Reksa Dana Megah dan Obligasi PT Pudjiadi adalah sebesar Rp2.560,64 juta + Rp1.362,78 juta + Rp5.600,00 juta= Rp9.523,42 juta .

Seharusnya dalam melakukan pencairan aset, TL selalu memaksimalkan penerimaan hasil untuk membayar kewajiban BLBI.

Hal ini mengakibatkan PT Bank Harapan Santosa (DL) kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hasil yang optimal dari pencairan aktiva dan penyelesaian kewajiban sebesar Rp9.523,42 juta.

Hal tersebut terjadi karena TL tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menyelesaikan hutang piutang dimaksud .

Terhadap permasalahan ini TL memberi tanggapan bahwa sepanjang mengenai nilai Reksa Dana Megah dan Obligasi PT Pudjiadi, nilai yang disepakati sudah sesuai dengan harga pasar pada waktu itu, di mana seluruh pasar saham dan obligasi berada pada level terendah akibat krisis moneter 1998.

c. Realisasi Biaya Operasional

Berdasarkan pemeriksaan, jumlah realisasi biaya operasional 14 BDL dari tanggal 1 November 1997 sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp1.042.540,39 juta, yang dapat dirinci sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


Dalam rupiah

No. BDL Jumlah Realisasi Biaya Operasional

% dari Total

1. PT Bank Pacific 235.466,85 22,59 2. PT Sejahtera Bank Umum 127.649,77 12,24 3. PT Bank Harapan Santosa 361.477,96 34,67 4. PT Bank Guna Internasional 46.005,31 4,41 5. PT Bank Industri 48.480,62 4,65 6. PT Bank Anrico 12.348,09 1,18 7. PT Bank Jakarta 16.754,35 1,61 8. PT Bank SEAB 21.652,55 2,08 9. PT Bank Pinaesaan 36.953,11 3,54 10. PT Bank Dwipa Semesta 44.088,66 4,23 11 PT Bank Astria Raya 44.515,72 4,27 12. PT Bank Kosagrha Semesta 24.139,08 2,32 13. PT Bank Mataram Dhanarta 12.476,10 1,20 14. PT Bank Citrahasta Dh. 10.532,22 1,01 Total 1.042.540,39 100

Dari data tersebut di atas nampak bahwa BDL yang realisasi biaya operasionalnya terbesar adalah PT Bank Harapan Santosa, PT Bank Pacific dan PT Sejahtera Bank Umum, yaitu masing-masing sebesar 34,67%, 22,59% dan 12,24% dari jumlah realisasi biaya operasional 14 BDL, sedangkan 11 BDL lainnya hanya berkisar 1 – 5%.

Apabila dilihat dari jenis biaya operasional, maka jumlah realisasi biaya operasional 14 BDL dari tanggal 1 November 1997 sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebagai berikut:

dalam juta rupiah

No. Jenis Biaya Operasional Jumlah Realisasi Biaya Operasional

% dari total

1. Biaya Honor dan Gaji 389.175,13 37,34 2. Biaya Adm. & Umum 293.667,63 28,17 3. Biaya Penyelesaian Kredit 46.265,39 4,44 4. Biaya Konsultan & Akuntan 81.404,87 7,81 5. Pajak-pajak 193.089,74 18,52 6. Bunga 15.934,41 1,53 7. Lain-lain 22.914,41 2,20 Total 1.042.540,28 100,00

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa komponen biaya operasional 14 BDL yang terbesar adalah biaya honor dan gaji, biaya administrasi & umum dan pajak-pajak, yaitu masing-masing sebesar 37,34%, 28,17% dan 18,52% dari total biaya operasional untuk 14 BDL. Dari biaya pajak-pajak sebesar Rp193.089,74 juta terdapat sebesar Rp182.864.14 juta (95%) yang dikeluarkan oleh PT Bank Harapan Santosa (DL).

www.antikorupsi.org


Temuan-temuan pemeriksaan yang berkaitan dengan biaya operasional adalah sebagai berikut:

1) Temuan - Pembayaran jasa konsultan hukum (lawyer) pada PT Bank Pinaesaan (DL) belum dipungut PPN 10% dan PPh Pasal 23 7,5% sebesar Rp1.288,08 juta

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas biaya konsultan hukum diketahui bahwa dalam menangani kasus-kasus di PT Bank Pinaesaan (DL), TL menggunakan jasa pengacara.

Sampai dengan Mei 2005, TL telah mengeluarkan biaya untuk beberapa pengacara sebesar Rp7.936,92 juta.

Atas pengeluaran biaya/pembayaran kepada pengacara tersebut, TL belum memungut dan membayar PPN 10% dan PPh Pasal 23 konsultan 7,5%.

Seharusnya PPN yang dipungut adalah sebesar Rp693,19 juta dan PPh Pasal 23 sebesar Rp594,89 juta atau total sebesar Rp1.288,08 juta.

Berdasarkan UU PPN dan UU PPh, TL adalah badan hukum wajib pungut yang harus memungut PPN dan PPh dari para konsultan.

Belum dipungutnya pajak tersebut mengakibatkan penerimaan Negara dari sektor pajak sebesar Rp1.288,08 juta belum dapat direalisasikan.

Terhadap hal tersebut di atas, TL menanggapi bahwa semua pajak-pajak yang menjadi kewajiban PT Bank Pinaesaan (DL) akan segera dibayarkan oleh TL.

2) Temuan - Pengeluaran biaya pegawai untuk THR dan biaya kesejahteraan karyawan sebesar Rp2.309,35 juta pada PT Bank Pinaesaan (DL) tidak sesuai dengan ketentuan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengeluaran PT Bank Pinaesaan (DL) untuk biaya pegawai dari tahun 2000 sampai dengan Mei 2005 diketahui bahwa jumlah pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan biaya kesejahteraan karyawan untuk tahun 2001 sampai dengan 2004 adalah sebesar Rp2.858,48 juta.

Pembayaran biaya pegawai tersebut dilakukan sebagai berikut:

a) THR tahun 2001 adalah sebesar kurang lebih empat kali gaji/honor;

b) THR tahun 2002 sebesar lima kali gaji/honor;

c) Biaya kesejahteraan karyawan tahun 2003 dilakukan dua kali, yaitu dalam bulan November dan Desember 2003, masing-masing sebesar lima kali gaji/honor atau dalam setahun sebesar 10 kali gaji/honor;

d) THR tahun 2004 dilakukan dua kali yaitu dalam bulan Oktober dan Desember 2004 masing-masing sebesar lima kali gajin/honor; dan biaya kesejahteraan karyawan tahun 2004 dilakukan dua kali yaitu dalam bulan Juli dan Agustus

www.antikorupsi.org


2004 masing-masing sebesar 10 kali gaji/honor atau total pembayaran THR dan biaya kesejahteraan karyawan tahun 2004 adalah sebesar 30 kali gaji.

Pengeluaran tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran BI Nomor 32/9/UPPB tanggal 14 Mei 1999, yang antara lain menyatakan bahwa TL wajib memperhatikan efisiensi dalam pelaksanaan likuidasi dan kemampuan keuangan BDL untuk membayar honor, karena sampai dengan tanggal 12 Juli 2005, PT Bank Pinaesaan (DL) baru melakukan pembayaran kepada negara sebesar Rp1.000,00 juta yang berasal dari hasil pencairan aset di luar pengembalian dana talangan.

Pembayaran THR dan biaya kesejahteraan pegawai dari tahun 2001 sampai dengan Mei 2004 seharusnya sebesar Rp549,13 juta.

Dengan adanya pembayaran sebesar Rp2.858,48 juta, maka mengakibatkan terjadinya pemborosan keuangan pada PT Bank Pinaesaan (DL) sebesar Rp2.309,35 juta (Rp2.858,48 juta – Rp549,13 juta).

Hal tersebut terjadi karena kebijakan keputusan TL dalam melakukan pengeluaran yang tidak memperhatikan kondisi keuangan dan kewajiban PT Bank Pinaesaan (DL) kepada Negara yang belum dibayar atau dilunasi.

Atas permasalahan tersebut, TL menanggapi antara lain bahwa dalam keputusannya, TL memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Di dalam honor yang dibayarkan oleh TL tidak ada tunjangan tetap seperti tunjangan kesehatan, perumahan, transportasi, makan dan lain-lain;

b) Bertugas pada PT Bank Pinaesaan (DL) bersifat temporer dan tidak mempunyai masa depan/karir;

c) Besarnya honor yang dibayarkan nominalnya relatif kecil;

d) Berdasarkan kenyataan kebutuhan biaya hidup sehari-hari dari tenaga yang diperbantukan pada TL makin meningkat, adanya kenaikan harga, biaya listrik, telekomunikasi dan transportasi serta bahan bakar minyak;

e) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas, TL sangat membutuhkan tenaga-tenaga eks karyawan PT Bank Pinaesaan, karena di samping yang bersangkutan mengetahui tugas dan pekerjaannya, honor yang dibayarkan lebih kecil dibandingkan dengan mempekerjakan tenaga baru di luar dari PT Bank Pinaesaan (DL).

3) Temuan - Pembayaran jasa konsultan pada PT Bank Jakarta (DL) belum dipungut/disetor PPh dan PPN sebesar Rp213,55 juta

Selama proses likuidasi TL hanya menggunakan dua jenis jasa konsultan, yaitu konsultan hukum (lawyer) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memudahkan TL melaksanakan tugasnya.

www.antikorupsi.org


Dari hasil pemeriksaan ternyata bahwa dalam pembayaran jasa konsultan dari tahun 1996 sampai dengan tanggal 30 April 2005 belum dipungut PPh dan PPN sebesar Rp213,55 juta, dengan rincian sebagai berikut:

dalam juta rupiah No. Nama Lawyer/

KAP Perjanjian/Penanganan

Kasus Jumlah PPh & PPN yg belum dipungut

1. Sdr. Yusuf dan Sdr. Fichar

Perjanjian tgl. 6 Juli 1999 Perkara permohonan pailit PT Intercon Kebon jeruk

109,78

2. Sdr. Djoko dan Sdr. Thamrin

Perjanjian belum diperlihatkan Perkara tagihan kepada Sdr. D.Sutrisno

2,62

3. Sdr. RA Harini Perjanjian belum diperlihatkan Perkara sembilan debitur

61,16

4. Sdr. Dahlan Perjanjian tanggal 23 September 1996

18,11

5. KAP Tjahjo, Machdjud Modo Puro dan Rekan (TMM)

Perjanjian tanggal 12 Agustus 2003 Pembuatan NAL

21,88

Jumlah 213,55

Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, seluruh jasa konsultan yang dibayarkan kepada konsultan hukum dan KAP harus dipungut PPN dan PPh sebesar 10% dan 7,5%.

Sehubungan dengan belum dipungut/disetor PPN dan PPh tersebut mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara sektor pajak minimal sebesar pajak yang belum disetor yaitu sebesar Rp213,55 juta.

Hal tersebut disebabkan TL kurang memahami peraturan perpajakan dan sebagian biaya operasional konsultan hukum untuk biaya pengadilan (biaya under table) tidak dapat dibuktikan, sehingga konsultan hukum tidak bersedia menganggap penerimaaan untuk biaya operasional sebagai pendapatan konsultan hukum.

TL PT Bank Jakarta (DL) menanggapi bahwa pembayaran jasa konsultan hukum (lawyer) untuk masalah yang telah selesai atau dianggap selesai, TL telah membayarkan success fee yang telah dikenakan PPh 7,5% namun belum dipotong PPN sebesar 10%. Bukti pembayaran PPh telah disampaikan kepada pemeriksa dari BPK-RI. Sementara itu biaya-biaya yang dikeluarkan di luar fee seperti biaya operasional pengacara dan biaya operasional pengadilan, TL belum memotong PPh sebesar 7,5% dan PPN 10%. Dalam hubungan ini, TL tidak berkeberatan untuk menyetor PPh dan PPN untuk pengeluaran biaya pengacara tersebut. Untuk biaya pemeriksaan akuntan, TL belum memotong PPh dan PPN, namun pajak tersebut telah dibayar oleh akuntan.

www.antikorupsi.org


4) TL PT Bank Kosagrha (DL) telah melakukan pembayaran kepada konsultan pajak (Sdr. M. Husnaini Iskandar) sebesar Rp1.412,02 juta tetapi konsultan pajak tersebut belum menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian

Perjanjian kerjasama antara TL (yang diwakili oleh Sdr. Santo Silaban dan Sdri. Asrianty Purwantini) dengan Konsultan Pajak (Sdr.M.Husnaini Iskandar (MHI) ditandatangani pada tanggal 7 April 2005.

Perjanjian kerjasama ini meliputi jasa pengurusan perpajakan terhadap kewajiban perpajakan PT Bank Kosagrha Semesta (DL) untuk tahun pajak 1994 sampai dengan 2004 untuk segala jenis pajak yang terkait. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah terhitung mulai tanggal 1 April sampai dengan tanggal 5 Juni 2005.

Sebagai hasil dari pelaksanaan pekerjaan, TL akan menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan/atau surat bebas dari tagihan pajak apapun (tax clearance) dari instansi pajak untuk masing-masing tahun pajak mulai tahun 1994 sampai dengan 2004.

Biaya pelaksanaan pekerjaan dan imbal jasa yang disepakati terbagi dalam dua kelompok, yaitu:

a) Untuk tahun pajak 1994 sampai dengan 1998 adalah sebesar Rp725,96 juta all-inclusive, yang meliputi di dalamnya fee jasa pengurusan, pembayaran pajak terhutang mulai tahun 1994 sampai dengan 1998, biaya transportasi, dan biaya operasional lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut;

b) Untuk tahun pajak 1999 sampai dengan 2004 adalah sebesar Rp686,07 juta all-inclusive, yang meliputi di dalamnya fee jasa pengurusan, pembayaran pajak terhutang mulai tahun 1999 sampai dengan 2004, biaya transportasi, dan biaya operasional lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.

Jumlah tersebut di atas belum termasuk pajak penghasilan yang masih harus dibayarkan atas jasa yang diberikan sebesar 7,5%

Dari hasil pemeriksaan atas dokumen perjanjian/kontrak beserta bukti-bukti pendukungnya diketahui hal-hal sebagai berikut:

a) Sampai dengan pemeriksaan berakhir, SKP dan/atau surat bebas dari tagihan pajak apapun (tax clearance) yang dijanjikan oleh konsultan pajak di dalam kontrak belum diterima oleh TL;

b) Sampai dengan pemeriksaan berakhir, Tim pemeriksa belum memperoleh bukti setoran pajak atas pembayaran pajak yang terhutang yang dibayarkan oleh konsultan pajak;

c) Biaya yang telah dibayarkan oleh TL PT Bank Kosagrha Semesta (DL) kepada konsultan pajak adalah sebesar Rp1.412,02 juta yang terdiri dari:

(1) Bukti kuitansi dan cek Bank Mandiri tanggal 1 April 2005 sebesar Rp403,04 juta;

(2) Bukti kuitansi dan cek Bank Mandiri tanggal 1 April 2005 sebesar Rp78,75 juta;

www.antikorupsi.org


(3) Bukti kuitansi dan cek Bank Mandiri tanggal 4 Mei 2005 sebesar Rp930,23 juta.

d) Dalam perjanjian kerjasama tersebut tidak di-cover dengan jaminan yang memadai yang diberikan oleh konsultan pajak untuk mengantisipasi apabila konsultan pajak tidak dapat memberikan hasil seperti yang disebutkan di dalam perjanjian kerjasama.

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan SK DIR BI Nomor 32/53/KEP/DIR tentang Tata Cara Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Umum, Pasal 45 yang antara lain menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan wewenang untuk meminta bantuan konsultan dalam pelaksanaan likuidasi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f, TL wajib memperhatikan hal-hal, antara lain: a) efisiensi dalam pelaksanaan likuidasi; b) keahlian tenaga konsultan; dan c) kemampuan keuangan BDL untuk membayar jasa konsultan.

Hal tersebut di atas mengakibatkan terjadinya ketidakhematan di dalam perjanjian kerjasama, dengan nilai sebesar Rp1.412,02 juta yang dilakukan oleh TL karena tidak memperoleh hasil sebagaimana yang dituangkan di dalam kontrak kerja.

Kondisi tersebut di atas terjadi karena TL tidak berhati-hati di dalam melakukan kontrak kerja dengan konsultan pajak.

Atas masalah tersebut TL memberikan tanggapan bahwa sewaktu PT Bank Kosagrha Semesta dilikuidasi, ternyata manajemen belum menyelesaikan kewajiban pajak sejak tahun 1995. Hal ini diketahui dari belum diterbitkannya surat keterangan lunas pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan. Padahal dokumen tersebut sangat penting dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Kosagraha Semesta (DL) dalam waktu dekat. TL sudah beberapa kali mencoba untuk menyelesaikan masalah perpajakan ini, bahkan pada tahun 2002 TL telah diperiksa oleh Kantor Pajak terkait, tetapi tetap saja surat keterangan lunas pajak tidak diperoleh, sehingga akhirnya TL menjajaki kerjasama dengan Konsultan Pajak MHI. Disebabkan oleh adanya kendala teknis di KPP yang bersangkutan dan mengingat berkaitan dengan perhitungan 10 tahun fiskal, maka sampai saat ini SKP belum selesai diproses, sehingga nilai pasti biaya pajak belum dapat diperoleh. Untuk itu TL telah membuat perjanjian kerjasama yang antara lain memuat perpanjangan waktu kerjasama sampai dengan tanggal 10 September 2005. Diharapkan paling lambat pada akhir Agustus 2005 masalah perpajakan sudah dapat diselesaikan.

5) Temuan - Tambahan biaya operasional (operational cost) dengan nilai sebesar Rp2.392,33 juta dalam penanganan perkara di PT Bank Kosagrha Semesta (DL) belum dapat diyakini kewajarannya

Dalam rangka melaksanakan penyelesaian sebagian besar penagihan kredit kepada para debitur, TL menggunakan jasa konsultan hukum.

Di dalam kontrak kerjasama yang dibuat dengan para konsultan hukum, biaya yang harus dikeluarkan oleh TL adalah terdiri atas:

www.antikorupsi.org


a) Profesional fee, yang dilakukan dalam dua kali pembayaran, yaitu pertama dilakukan pada saat perjanjian kerjasama ditandatangani dan kedua dilakukan setelah gugatan disidangkan untuk pertamakalinya di pengadilan negeri yang berwenang.

b) Operational fee, yang pembayarannya dilakukan pada saat biaya tersebut dibutuhkan untuk membiayai kasus dan pembayaran pertama dilakukan pada saat perjanjian ditandatangani sebesar 10%.

Di dalam perjanjian kerja sama tersebut terdapat dua jenis pembebanan operational fee, yaitu yang mencantumkan nilai perkiraan operational fee dan yang tidak mencantumkan nilai perkiraan operational fee (akan diajukan sesuai dengan kebutuhan dan akan dimintakan persetujuan terlebih dahulu dengan TL).

c) Success fee sebesar 5% sampai dengan 10% dari hasil yang diperoleh setelah penanganan kasus tersebut berhasil ditangani oleh konsultan hukum. Selain itu ada juga yang mempergunakan sistem lumpsum tanpa success fee.

Sebagai bukti telah dilakukan pembayaran atas penambahan operational cost, TL mengeluarkan kuitansi yang ditandatangani oleh konsultan hukum. Dalam kwitansi pembayaran tersebut dijelaskan bahwa biaya tersebut digunakan untuk penambahan operational cost dalam menangani suatu kasus/perkara.

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa tambahan biaya operational cost tidak didukung dengan bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh konsultan hukum. Hal ini dapat dilihat dari ”Laporan Periodik Penanganan Debitur-Debitur” yang diberikan kepada TL. Dengan demikian, maka sulit bagi Tim BPK untuk memastikan bahwa biaya tersebut memang digunakan sebagai operasional konsultan hukum di dalam menangani suatu kasus/perkara. Selain itu tambahan operational cost yang diberikan bisa melebihi jumlah biaya yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama antara TL dengan konsultan hukum

Realisasi operational cost yang telah dibayarkan oleh TL yang ditandatangani oleh dua pengacara berdasarkan catatan dan bukti pendukung adalah sebesar Rp4.767,33 juta, yang terdiri atas operational cost berdasarkan perjanjian sebesar Rp2.375,00 juta dan sisanya sebesar Rp2.392,33 juta merupakan tambahan operational cost yang tidak tercantum di dalam perjanjian atau terdapat penambahan sebanyak 101% dari biaya operasional yang tercantum dalam perjanjian.

Seharusnya TL lebih bersikap konservatif di dalam membuat kontrak/perjanjian kerjasama dengan konsultan hukum yaitu dengan menambahkan klausul/membuat addendum yang menyebutkan atau menjelaskan bahwa apabila konsultan hukum mengajukan tambahan operational cost kepada TL, supaya membuat rincian biaya serta menyampaikan bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh konsultan hukum agar akuntatabilitas dari pembayaran tambahan biaya tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

www.antikorupsi.org


Hal tersebut di atas mengakibatkan tambahan biaya operational cost sebesar Rp2.392,33 juta tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai.

6) Temuan – Dasar pembayaran honor TL PT Bank Industri (DL) yang ditetapkan oleh RUPS untuk periode Desember 1997 sampai dengan April 2005 melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Berdasarkan hasil perhitungan pembayaran honor TL dari Desember 1997 sampai dengan tanggal 30 April 2005 diketahui bahwa pembayaran honor TL sejumlah Rp3.371,50 juta dilakukan dengan mendasarkan pada hasil RUPS tanggal 24 November 1997. Berdasarkan ketentuan RUPS tersebut, honor TL adalah minimum sebesar honor Caretaker yaitu sebagai berikut:

a) Ketua sebesar .......................... Rp20,00 juta;

b) Wakil Ketua sebesar ............... Rp17,50 juta;

c) Anggota sebesar ...................... Rp15,00 juta.

Menurut Surat BI Nomor 1/4/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 2 November 1999 yang mengatur tentang honorarium TL, besarnya honor TL adalah sebesar Rp7,50 juta untuk Ketua dan Rp5,00 juta untuk Wakil Ketua/Anggota.

Dalam PP Nomor 25 tahun 1999 tentang Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa Honor Tim Likuidasi yang termasuk salam satu komponen dalam biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan BI.

Hal tersebut mengakibatkan beban operasional TL PT Bank Industri (DL) menjadi lebih besar dari yang seharusnya.

Hal ini terjadi karena TL kurang memahami ketentuan yang berlaku mengenai honor TL.

Sehubungan dengan hal tersebut, TL menanggapi bahwa mengacu pada Pasal 22 dan 23 SK BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, yang menyatakan masa kerja TL berakhir sampai dengan November 2002, tetapi berdasarkan Surat BI Nomor 1/4/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 2 November 1999 penggajian masih diberlakukan sampai November 2003. Sejak berakhir masa kerja TL (5 tahun 6 bulan), TL memberlakukan penggajian berdasarkan RUPS tanggal 24 November 1997.

d. Sisa Aset

Dari pemeriksaan diketahui bahwa jumlah sisa aset yang seharusnya menjadi bagian Pemerintah dan jumlah sisa kewajiban serta sisa BLBI untuk 14 BDL per tanggal 30 April 2005 adalah sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


dalam juta rupiah Jumlah Sisa Aset

Per Tanggal 30-04-2005 No

BDL

Nilai Buku

Nilai Realisasi

Sisa Kewajiban

Per Tanggal 30-04-2005

Sisa BLBI Per Tanggal 30-04-2005

1. PT Bank Pacific 1.646.496,59 621.222,35 2.176.946,65 1.801.343,36 2. PT Sejahtera Bank U 1.164.833,47 319.203,54 2.2224.552,27 836.041,38 3. PT Bank Harapan S 167.218,38 102.401,50 3.622.109,56 3.311.084,16 4. PT Bank Guna Intern.. 134.761,40 74.821,25 106.794,72 95.000,70 5. PT Bank Industri 117.260,42 113.797,44 569.725,49 232.346,23 6. PT Bank Anrico)* --- --- --- 200.547,77 7. PT Bank Jakarta 160.639,37 80.626,42 112.062,44 110.134,05 8. PT Bank SEAB 190.101,64 --- 804.186,47 800.096,30 9. PT Bank Pinaesaan 114.483,05 72.050,58 672.726,44 670.627,81 10. PT Bank Dwipa S 131.550,92 --- 107.919,57 103.135,86 11. PT Bank Astria Raya 68.136,92 91.854,45 527.903,00 456.969,26 12. PT Bank Kosagrha S. 157.911,09 35.931,09 154.940,41 154.940,41 13. PT Bank Mataram Dh. 8.526,99 --- 346.273,40 305.577,21 14. PT Bank Citrahasta Dh. 174.306,15 157.113,03 180.541,39 178.704,17 Jumlah 4.236.226,39

(13 BDL) 1.669.021,65

(10 BDL) 11.612.518,48

(13 BDL) 9.256.548,67 (14 BDL)

Dari data tersebut di atas ternyata bahwa jumlah sisa aset 13 BDL (nilai buku) per tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp4.236.226,39 juta, namun pada umumnya nilai realisasinya jauh di bawah nilai bukunya. Dibandingkan dengan sisa kewajibannya sebesar Rp11.612.518,48 juta, maka jumlah sisa aset tersebut hanya dapat menutup kewajibannya sebesar 36%-nya. Apabila jumlah sisa aset tersebut dibandingkan dengan sisa kewajiban BLBI sebesar Rp9.256.548,67 juta, maka hanya dapat menutup sebesar 46%. Hal ini berarti bahwa seluruh sisa aset (harta) 14 BDL seharusnya sudah menjadi hak Pemerintah.

Temuan-temuan pemeriksaan yang berkaitan dengan sisa aset adalah sebagai berikut:

1) Temuan - Deposito di Bank Bukopin senilai Rp9.000,00 juta (pokok) tidak dapat dicairkan oleh PT Bank Pinaesaan (DL) meskipun telah ada keputusan Mahkamah Agung

Pada tanggal 30 Oktober 2002, melalui keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 680K/Pdt/2002, telah diputuskan agar Bank Bukopin mengembalikan deposito PT Bank Pinaesaan (DL) sebesar Rp9.000,00 juta dan bunganya sebesar 16,5% per tahun terhitung sejak tanggal 16 Juli 1997. Berdasarkan perhitungan TL, pokok dan bunga deposito tersebut hingga tanggal 16 Januari 2004 telah mencapai sebesar Rp26.112,60 juta.

Kasus ini ditangani oleh Pengacara Sidartha Pratidina Law Firm.

Bank Bukopin mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dan berkeras belum mengembalikan dana tersebut. Berdasarkan Surat MA–RI Nomor

www.antikorupsi.org


680/PK/Pdt/2002 tanggal 18 Juli 2002, dijelaskan bahwa pengajuan PK tidak menunda eksekusi.

Pada tanggal 10 Februari 2004, Bank Bukopin telah mengajukan perlawanan dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang isinya menangguhkan/menunda pelaksanaan eksekusi Putusan MA sampai adanya putusan peninjauan kembali oleh MA. Hingga saat pemeriksaan, belum ada putusan atas peninjauan kembali oleh MA.

Dengan berlarut-larutnya penyelesaian masalah ini mengakibatkan tertundanya pencairan deposito PT Bank Pinaesaan (DL).

Hal tersebut terjadi karena Putusan MA tidak dapat dilaksanakan sehubungan adanya pengajuan peninjauan kembali di MA.

Atas permasalahan tersebut, TL menanggapi bahwa dalam penyelesaian tugasnya TL sangat mengharapkan agar penyelesaian permasalahan ini dapat selesai dalam waktu singkat.

2) Temuan - Terdapat beberapa permasalahan dalam sisa aset eks jaminan dan jaminan yang diterima dari nasabah pada PT Bank Pinaesaan (DL) sebagai berikut:

a) Tanah dan Bangunan di Jl. Mayjen Sungkono, Darmo Park I/15 Surabaya milik PT Bank Pinaesaan (DL) tidak dapat dijual karena atas nama pemegang saham (Sdr. Herman Rattu);

b) Jaminan berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) pada Kantor Cabang Jakarta diambil debitur dan hutang belum dibayar lunas;

c) Sebidang tanah di Sudimara Barat, Cileduk SHM Nomor 2619 dibangun sekolah dan sulit dijual;

d) Tanah di Sudimara RT 01/03 Ciledug Tangerang SHM No.187 a.n. Landy Wanget dijual oleh eks karyawan PT Bank Pinaesaan (DL) dalam sengketa di pengadilan;

e) Tanah kosong di Balimester Jatinegara dengan nilai buku sebesar Rp56,50 juta sulit dijual dan telah dihapusbuku (write off).

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa:

a) Tanah dan bangunan di Jl. Mayjen Sungkono Surabaya tidak dapat dijual oleh TL walaupun pernah ada peminat atau calon pembelinya, karena tidak ada Kuasa Jual kepada TL. Selain itu, ternyata sertifikatnya telah jatuh tempo tahun 2002 dan perpanjangannya tidak dapat dilaksanakan oleh TL karena perpanjangannya hanya dapat dilakukan oleh Sdr. Herman Rattu, sedangkan yang bersangkutan tidak kooperatif;

b) Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas jaminan debitur Sdri. Suzy Sunarsih yaitu berupa BPKB No. 4340529 G a.n. Sdri. Suzy Sunarsih tidak ada. Menurut

www.antikorupsi.org


penjelasan pihak TL, dokumen BPKB tersebut dikembalikan kepada debitur yang bersangkutan pada saat akan diperpanjang, namun dokumen hasil perpanjangan BPKB tidak dikembalikaan kepada TL dan debitur telah menjual jaminan tersebut. Hasil penjualan tersebut tidak digunakan untuk pembayaran kredit debitur. Tidak ada tindakan dari TL atas kejadian tersebut sehingga jaminan kredit atas nama Sdri. Suzy Sunarsih hanya berupa surat pernyataan penjatahan atas Kios Mangga Dua Blok A/182 PT Praja Puri Real Estate;

c) Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa sisa tanah SHM No. 2619 seluas 1.591 m2 a.n. Mochamad Alfan Hariyanto adalah sisa tanah SHM No.174 yang telah dijual sebagian dan tanah tersebut sekarang digunakan oleh Perguruan Muhammadiyah untuk sekolah. Aset tersebut belum dapat dicairkan karena pihak pengelola perguruan tidak mempunyai kemampuan dana untuk membeli secara tunai walaupun dengan harga likuidasi;

d) Tanah di Sudimara SHM No. 187 a.n. Landy Wanget ternyata telah dijual oleh karyawan PT Bank Pinaesaan (DL) yaitu Sdr. Chandra Damanik pada saat PT Bank Pinaesaan masih beroperasi pada tahun 1996. Aset ini masih dalam sengketa di pengadilan. TL dengan bantuan Kantor Pengacara Gani Djemat Jakarta melaporkan hal tersebut ke POLDA Metro Jaya sehingga berlanjut ke proses hukum di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Keputusan di Pengadilan Negeri tersebut adalah Sdr. Chandra Damanik dihukum enam bulan namun tingkat banding di Pengadilan Tinggi, yang bersangkutan diputus bebas. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi, dan berkas perkara permohonan kasasi telah dikirim ke Panitera MA tanggal 2 Mei 2001;

e) Tanah kosong di Balimester Jatinegara tersebut telah dihapusbukukan karena sertifikat hak pakainya telah jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 1999. Aset ini sulit dijual karena telah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang oleh TL.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas mengakibatkan kredit dari debitur-debitur tersebut di atas tidak ada jaminannya atau jaminannya tidak memadai serta sisa aset yang ada berpotensi tidak dapat dicairkan.

Hal ini terjadi antara lain karena:

a) Sdr. Herman Rattu sebagai salah satu pemegang saham PT Bank Pinaesaan tidak kooperatif untuk menyelesaikan masalah tanah dan bangunan di Darmo Park, Surabaya;

b) Adanya kelalaian dari TL dalam pengembalian dokumen jaminan (BPKB) dan TL tidak menaati prinsip kehati-hatian dalam perbankan;

c) TL menghadapi berbagai kendala seperti aset sedang digunakan/diduduki oleh pihak lain dan masih dalam proses di pengadilan.

www.antikorupsi.org


Mengenai permasalahan tersebut di atas TL memberikan tanggapannya antara lain:

a) Dalam rangka penyelesaian masalah tanah dan bangunan di Darmo Park, Surabaya, TL telah berkali-kali memanggil, menelpon dan menyurati Sdr. Herman Rattu, namun yang bersangkutan ternyata tidak kooperatif;

b) Jaminan berupa BPKB diberikan oleh Koordinator Jakarta kepada debitur tanpa sepengetahuan TL, namun oleh yang bersangkutan BPKB tidak dikembalikan;

c) Dengan kondisi tanah di Sudimara seperti itu, TL berada dalam posisi yang sulit, karena TL tetap harus mempertimbangkan kondisi harta eks jaminan tersebut yang digunakan untuk sekolah masyarakat sekitar. Sampai saat ini, TL belum mendapatkan jalan ke luar terbaik bagi permasalahan ini;

d) Tanah kosong di Balimester Jatinegara akan digunakan oleh Pemda DKI Jakarta sebagai areal parkir, namun sampai saat ini belum ada realisasinya.

3) Temuan – Penyerahan kembali jaminan kredit berupa tanah seluas 46.917 m2 sebesar Rp7.884,33 juta dikembalikan kepada debitur oleh pemegang saham PT Bank Jakarta (DL) adalah tindakan tidak wajar

Debitur H. Ali Marzuki dan H. Abdul Azis berhutang kepada PT Bank Jakarta (DL) sebesar Rp7.884,33 juta dan menyerahkan jaminan berupa lima sertifikat hak milik tanah seluas 46.917 m2.

Keseluruhan jaminan tersebut dipinjam oleh pemegang saham dan disetujui oleh TL pada tanggal 3 Janauari 2003.

Kemudian pada tanggal yang sama Sdr. H. Probosutedjo menyerahkan sertifikat tersebut kepada Sdr. H. Abdul Azis. Atas penyerahan jaminan tersebut Sdr. H. Probosutedjo mendapatkan penggantian dari Sdr. H. Abdul Azis berupa hak jual atas tanah lain yang dimiliki debitur sesuai dengan Akta Notaris Eny Haryanti, SH.

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa di dalam Akta Notaris tersebut dinyatakan bahwa kuasa menjual ini diberikan kepada Sdr. H. Probosutedjo atas nama pribadi bukan atas Ketua TL dan tidak ada pernyataan bahwa pemberian kuasa kepada Sdr. H. Probosutedjo tersebut karena adanya pengembalian jaminan kredit Sdr. H. Ali Marzuki dan Sdr. H. Abdul Azis di PT Bank Jakarta (DL). Kejadian tersebut mengakibatkan PT Bank Jakarta (DL) kehilangan hak atas jaminan pinjamannya.

Seharusnya, apabila jaminan sertifikat itu ditukar dengan sertifikat lain, surat kuasanya diberikan kepada PT Bank Jakarta (DL) bukan kepada pemegang saham.

Hal tersebut di atas mengakibatkan pinjaman pada Sdr. H. Ali Marzuki dan Sdr. H. Abdul Azis tidak memiliki jaminan sama sekali.

Kondisi tersebut di atas terjadi karena Ketua TL adalah pemegang saham utama PT Bank Jakarta (DL) sehingga tidak ada pemisahan kewenangan yang jelas antara kedua jabatan/status tersebut.

www.antikorupsi.org


TL PT Bank Jakarta (DL) menanggapi bahwa pemberian kuasa menjual kepada pemegang saham menimbulkan ketidakjelasan atas status jaminan tersebut. Apabila hal ini menimbulkan ketidakjelasan, maka TL tidak berkeberatan untuk meminta perubahan surat kuasa tersebut untuk dialihkan kepada TL.

4) Temuan - Terdapat aset berupa tanah seluas 1.910,96 Ha untuk jaminan kredit sebesar Rp30.816,26 juta yang dipinjam Pemegang Saham PT Bank Jakarta (DL) yang tidak jelas kelanjutannya

Pihak terkait dengan pemegang saham PT Bank Jakarta yaitu Grup Mercu Buana (PT Mercu Buana Contractor, PT Yudistiria Utama, PT Buana Estate, PT Garmak Motor dan PT Sagitarius Sari) mempunyai hutang per tanggal 30 Oktober 1997 sebesar Rp30.816,26 juta dengan jaminan tanah seluas 1.226.920 m2 di Mega Mendung, Jawa Barat dan tanah seluas 1.788,27 ha di Langkat, Sumatera Utara.

Berdasarkan Tanda Terima Peminjaman oleh Sdr. I Wayan Danada dari Grup Mercu Buana pada tanggal 1 Juni 2000, diketahui bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) tanah di Mega Mendung dipinjam untuk pengurusan perpanjangan masa berlakunya. Namun hingga saat pemeriksaan tanggal 4 Juli 2005 atau telah berselang lima tahun setelah tanggal peminjaman tersebut ijin HGU belum selesai diperpanjang dan belum dikembalikan kepada PT Bank Jakarta (DL) oleh pemegang saham.

Berdasarkan hasil pengamatan fisik secara langsung ke lokasi dan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pertanahan BPN Kota Bogor (Sdr. Husaini) diperoleh keterangan antara lain bahwa tanah di Mega Mendung sulit untuk diperpanjang ijin HGU-nya karena tanah berupa perkebunan itu berada pada Level IV atau tidak terurus oleh Dinas Perkebunan setempat, dan tidak ada upaya perbaikan yang signifikan dari PT Mercu Buana. SHGU yang telah habis masa berlakunya otomatis kehilangan hak tanggungan sesuai dengan UU Pertanahan Nomor 4 tahun 1996. SHGU di Mega Mendung tersebut sudah tidak bisa dijadikan jaminan atas hutang bank kepada Pemerintah.

Pada tanggal 14 Desember 2004, pemegang saham PT Bank Jakarta, Sdr. H. Probosutedjo telah meminjam SHGU tanah perkebunan di Langkat, Sumatera Utara untuk perpanjangan usaha perkebunan Buana Estate.

Dalam tanda terima tanggal 27 Januari 2005 dijelaskan bahwa SHGU tersebut akan diganti dengan sertifikat lain. Selain itu, dalam Surat BPN Kabupaten Langkat Nomor 600/648/2005 tanggal 16 Juni 2005 dijelaskan bahwa SHGU tersebut masih dalam proses pendaftaran hak. Jaminan yang dipinjam seharusnya diganti dengan jaminan lain yang senilai sehingga ada kepastian hukum atas jaminan kredit.

Hal tersebut mengakibatkan tagihan PT Bank Jakarta (DL) kepada Grup Mercu Buana tidak didukung dengan jaminan yang memadai.

Keadaan tersebut di atas terjadi karena Ketua TL adalah Pemegang Saham PT Bank Jakarta (DL) sehingga independensi TL menjadi lemah.

www.antikorupsi.org


Atas masalah ini, TL menanggapi antara lain bahwa sampai saat ini perpanjangan masa waktu SHGU tersebut belum selesai. SHGU akan dikembalikan kepada PT Bank Jakarta (DL) apabila perpanjangan telah selesai.

5) Temuan - Aset berupa tanah seluas 39.763 m2 untuk jaminan kredit sebesar Rp8.000,00 juta dikembalikan kepada pemiliknya oleh Pemegang Saham PT Bank Jakarta (DL) tanpa persetujuan dari Tim Likuidasi (TL)

Baki debet PT Panca Bhakti Nusanatara (PBN) per tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp8.000,00 juta. Semula kredit ini dijamin dengan aktiva tetap berupa tanah seluas 39.763 m2 yang terletak di Palembang a.n Sdr. Hedrik Lunardi. Kemudian, berdasarkan surat tertanggal 5 Mei 1998, Sdr. H. Probosutedjo selaku Ketua TL kepada Sdr. Waldjimin SW selaku Anggota TL menginstruksikan agar jaminan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya dan mengambil alih semua kewajiban yang terkait dengan jaminan tersebut menjadi tanggung jawab pribadinya (personal guarantee) .

Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat BI Nomor 5/257/DPIP/IPSiP tanggal 4 September 2003 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan PT Bank Jakarta (DL) per tanggal 30 September 2002, poin 2 yang menyatakan bahwa tindakan pengembalian agunan PT PBN tanpa pengikatan baru oleh debitur penggantinya tidak dapat diterima, karena berpotensi merugikan PT Bank Jakarta (DL). Sdr. H. Probosutedjo sebagai pribadi dapat mengambil alih hutang PT PBN kepada PT Bank Jakarta (DL) sepanjang ada persetujuan tertulis dari TL dan untuk pengambilalihan tersebut harus dibuatkan pengikatan baru. Pengambilalihan yang disertai dengan pelepasan agunan debitur lama tersebut harus disertai dengan agunan baru yang nilai dan pengikatannya minimal sama dengan agunan lama.

Pengambilalihan jaminan tersebut mengakibatkan jaminan atas kredit PT PBN menjadi tidak ada nilainya karena diganti dengan personal guarantee yang tidak ada nilainya dan berpotensi tidak dapat dicairkan.

Hal ini terjadi karena Ketua TL PT Bank Jakarta (DL) adalah Pemegang Saham Utama PT Bank Jakarta, sehingga tidak ada pemisahan kewenangan yang jelas antara kedua jabatan (status) tersebut.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas, TL PT Bank Jakarta (DL) menanggapi antara lain bahwa Sdr. H. Probosutedjo telah menyatakan dalam suratnya bahwa kewajiban PT PBN telah diakui sebagai tanggung jawabnya, sehingga dalam hal ini TL berhak menagih hutang PT PBN kepada beliau, dan oleh karenanya tidak akan terjadi kerugian yang dialami oleh PT Bank Jakarta (DL). Namun demikian, bila diperlukan saat ini juga tidak ada kesulitan untuk membuat persetujuan maupun pengikatan baru sebagaimana dimaksud oleh BPK-RI.

www.antikorupsi.org


6) Temuan - Hutang PT Intercon Kebon Jeruk pada PT Bank Jakarta (DL) senilai Rp4.110,56 juta tidak didukung jaminan dan tidak jelas cara penyelesaiannya

Berdasarkan data pembukuan PT Bank Jakarta (DL) per tanggal 31 Oktober 1997 (unaudited) dapat diketahui bahwa outstanding hutang lima debitur adalah sebesar Rp83.947,00 juta.

Pada tanggal 28 Maret 2001 kelima debitur itu membuat kesepakatan yang tertuang di dalam Akta Nomor 51 tentang Perjanjian Pengalihan Hutang dan Perubahan Pengakuan Hutang di depan Notaris H. Azhar Alia, SH yang berisi pengalihan hutang dari kelima debitur tersebut kepada PT Intercon Interprises (kemudian berganti nama menjadi PT Intercon Kebon Jeruk) sebanyak hutang mereka yang belum lunas per tanggal 31 Oktober 1997.

Meskipun telah ada perjanjian pengalihan hutang senilai Rp102.000,00 juta, PT Bank Jakarta (DL) tetap mencatat hutang PT Intercon Kebon Jeruk dalam pembukuan internalnya sebesar Rp83.947,00 juta.

Sampai dengan tanggal 18 September 2003 PT Intercon Kebon Jeruk telah membayar cicilan sebesar Rp21.836.00 juta, sehingga baki debet PT Intercon Kebon Jeruk per 18 September 2003 adalah sebesar Rp62.111,00 juta.

Kemudian pihak PT Bank Jakarta (DL) dengan persetujuan debitur berinisiatif untuk menjual seluruh aset jaminan berupa tanah secara borongan kepada PT Taman Kebon Jeruk Indah seharga Rp79.000,00 juta. Sehubungan dengan hal itu, pada tanggal 16 September 2003 seluruh jaminan sertifikat tanah tersebut telah diserahkan kepada Notaris Sutjipto, SH dan terkait dengan itu, PT Bank Jakarta (DL) mendapatkan hak pembayaran atas piutangnya terhadap PT Intercon Kebon Jeruk sebesar Rp49.243,44 juta.

PT Intercon Kebon Jeruk menyerahkan Bilyet Deposito Berjangka dari Bank Lippo Nomor BD 1088523 sebesar Rp49.243,44 juta atas nama PT Taman Kebon Jeruk kepada PT Bank Jakarta (DL). Bilyet deposito tersebut baru dapat dicairkan apabila seluruh proses pemindahan kepemilikan dari para debitur ke PT Taman Kebon Jeruk Indah telah sah dan selesai secara hukum. Surat kuasa pencairan deposito telah diberikan kepada PT Bank Jakarta (DL) pada tanggal 28 Juni 2004.

Pada tanggal 5 Oktober 2004 telah diterima pembayaran dari PT Intercon Kebon Jeruk sebesar Rp8.757,00 juta.

Dengan adanya pembayaran tersebut, maka baki debet PT Intercon Kebon Jeruk per tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp62.111,00 juta – Rp8.757,00 juta = Rp53.354,00 juta.

Apabila diperhitungkan dengan hasil penjualan aset jaminan sebesar Rp49.243,44 juta, maka seharusnya sisa kredit PT Interkon adalah sebesar Rp53.354,00 juta – Rp49.243,44 juta=Rp4.110,56 juta.

Dengan adanya penjualan jaminan kredit tersebut, mengakibatkan hutang PT Intercon Kebon Jeruk sebesar Rp4.110,56 juta belum terjamin.

www.antikorupsi.org


Seharusnya besar deposito yang diserahkan kepada PT Bank Jakarta (DL) sejumlah sisa hutang yang masih outstanding di catatan pembukuan PT Bank Jakarta (DL).

Hal ini terjadi karena Ketua TL PT Bank Jakarta (DL) adalah Pemegang Saham Utama PT Bank Jakarta, sehingga tidak ada pemisahan kewenangan yang jelas antara kedua jabatan (status) tersebut.

Sehubungan dengan temuan hasil pemeriksaan BPK tersebut di atas, TL PT Bank Jakarta (DL) menanggapi antara lain bahwa seolah-olah ada kerugian/penghapusan kredit sebesar Rp4.110,56 juta. Sebenarnya tidak demikian, karena setelah jaminan dijual, masih ada 14 lembar SPP seluas 9.568 m2 sebagai jaminan yang akan diganti dengan SHGB oleh Sdr. Eddy Yuwono, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris H. Azhar Alia, SH Nomor 51. Namun mengingat Sdr. Eddy Yuwono pada saat ini ditahan oleh pihak yang berwajib karena masalah lain, maka proses penggantian SPP dengan SHGB oleh Sdr. Eddy Yuwono masih tertangguh. Dengan demikian, maka kerugian/penghapusan tersebut belum terjadi dan mungkin dapat dihindarkan.

7) Temuan - Sertifikat dan bukti kepemilikan tanah dan rumah sebagai jaminan kredit sebesar Rp18.933,13 juta pada PT Bank Jakarta (DL) dikuasai pihak lain

Jumlah baki debet tujuh debitur eks Kantor Cabang Medan per tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp18.933,13 juta. Kredit tersebut dijamin dengan aset berupa tanah, rumah dan personal guarantie senilai Rp20.099,32 juta. Aset jaminan tersebut saat ini masih dipegang dan dikuasai oleh pihak ketiga (karyawan PT Mercu Buana Medan) atas kuasa dari TL PT Bank Jakarta (DL).

Dari hasil pemeriksaan diketahui hal-hal sebagai berikut:

a) TL PT Bank Jakarta (DL) telah secara resmi memberi kuasa kepada Pemimpin PT Mercu Buana Cabang Medan untuk menyimpan dan menguasai aset-aset tersebut melalui surat Nomor 76/TBBJ/III/03 tanggal 26 Maret 2003 dan Berita Acara Serah Terima tertanggal 31 Maret 2003;

b) Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Edwin ternyata bahwa pemberian kuasa ini karena masa kerja Satuan Tugas Pemberesan Bank Jakarta eks Cabang Medan telah berakhir sehingga untuk memudahkan proses pengembalian kredit dokumen-dokumen terkait dengan aset-aset tersebut tetap disimpan di Medan.

Hal tersebut mengakibatkan kredit-kredit yang diberikan kepada tujuh debitur tersebut tidak didukung dengan jaminan yang memadai.

Keadaan ini terjadi karena Ketua TL PT Bank Jakarta (DL) adalah Komisaris Utama PT Mercu Buana sehingga independensinya menjadi lemah.

TL PT Bank Jakarta (DL) menanggapi bahwa penyerahan sertifikat dan bukti kepemilikan kepada Pimpinan PT Mercu Buana adalah sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


a) Untuk menghemat biaya penagihan atas hutang tersebut karena jarak yang harus ditempuh cukup jauh (Medan) dan memerlukan biaya transportasi perjalanan yang cukup besar;

b) Pimpinan PT Mercu Buana Cabang Medan (Sdr. Subagio) adalah merupakan adik dari Sdr. H. Probosutedjo;

c) PT Mercu Buana adalah merupakan grup perusahaan dari pemilik PT Bank Jakarta (DL)/Ketua TL;

d) TL telah menempatkan seorang eks karyawan TL PT Bank Jakarta (DL) sebagai petugas untuk menagih hutang-hutang tersebut dan menyampaikan kepada TL.

8) Temuan - Jaminan kredit yang belum terjual berupa tanah dan bangunan pada PT Bank Anrico (DL) tidak terawat dan dihuni oleh penghuni liar

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa jaminan kredit berupa tanah dan bangunan yang belum terjual pada PT Bank Anrico (DL) ternyata tidak terawat dan dihuni oleh penghuni liar. Tanah dan bangunan yang dimaksud adalah tanah dan bangunan di Komplek Cut Meutia Bekasi Timur dan tanah di Cipondoh, Cileduk, Tangerang.

Berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim BPK pada tanggal 4 Juli 2005 di Komplek Cut Meutia Bekasi Timur, diketahui hal-hal sebagai berikut:

a) Bangunan ruko sebanyak 67 ruko yang belum terjual, sebagian besar dalam keadaan rusak, tidak ada listrik, air ataupun jaringan telepon;

b) Terdapat delapan ruko yang belum terjual dihuni oleh pihak-pihak yang menyewa ruko tersebut secara langsung kepada PT Bunga Setangkai.

TL tidak mengetahui permasalahan ini sehingga sewa ruko tersebut diterima oleh PT Bunga Setangkai;

c) Sebanyak 26 ruko beserta tanah kosong yang belum dibangun dalam proses kasasi di Mahkamah Agung atas tuntutan pembatalan Akta Kuasa Jual Nomor 31, dengan penggugat Sdr. Anwar Syukur dan Sdr. Reno Anwar Syukur selaku Pemegang Saham 99% PT Bank Anrico (DL);

d) Di depan ruko-ruko yang menghadap ke terminal terdapat pedagang kaki lima yang menempati tanah yang dijaminkan tersebut. Sesuai dengan kesepakatan antara PT Bunga Setangkai dengan Pemda setempat, PT Bunga Setangkai harus membebaskan tanah di lokasi lain sebagai pengganti lokasi yang ditempati oleh pedagang kaki lima tersebut.

Dari pemeriksaan selanjutnya diketahui bahwa tanah di Cipondoh, Cileduk, Tangerang dijaminkan oleh pihak terkait PT Bank Anrico (DL), yaitu PT Pangkalan Menanti Film dengan total baki debet sebesar Rp306,81 juta. Tanah tersebut mempunyai enam Sertifikat Hak Milik dengan total luas sebesar 6.084 m2 yang telah dikuasi oleh TL.

www.antikorupsi.org


Lokasi tanah cukup strategis karena letaknya berbatasan dengan perumahan dan dekat dengan jalan raya. Namun demikian, tanah tersebut tidak laku dijual karena telah terjadi penggalian tanah secara liar di lokasi itu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga kondisi tanah menjadi rendah dan tidak beraturan.

Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 Pasal 20 yang menyebutkan bahwa sejak terbentuknya TL, tanggung jawab pengelolaan bank beralih dari pengurus bank kepada TL. Selain itu, pada Pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa TL wajib melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif sehingga dapat menyelesaikan likuidasi bank dalam waktu singkat.

Kondisi ini mengakibatkan aset jaminan tersebut sulit untuk dijual, sehingga mempengaruhi kelancaran pengembalian BLBI.

Hal ini terjadi karena tidak tersedianya biaya operasional yang dimiliki oleh TL untuk mengamankan lokasi tersebut.

Mengenai hal tersebut, TL memberikan tanggapan sebagai berikut:

a) TL telah berupaya maksimal dengan meminta kepada pihak PT Bunga Setangkai terhadap perawatan dan pemeliharaan kawasan Komplek Ruko Cut Meutia Plaza, Bekasi Timur namun tidak pernah ditanggapi oleh pihak PT Bunga Setangkai;

b) TL juga menyampaikan bahwa Sertifikat Hak Milik yang dijadikan jaminan kredit oleh Debitur PT Bunga Setangkai, tidak diikat secara notarial sejak PT Bank Anrico (DL) masih beroperasi (hipotik/hak tanggungan) sehingga keberadaan jaminan secara fisik maupun hak pengelolaannya masih melekat pada Debitur PT Bunga Setangkai. Demikian juga dengan Sertifikat Hak Milik atas tanah-tanah yang berada di Cipondoh, Tangerang yang dijaminkan oleh PT Pangkalan Menanti Film juga tidak diikat dengan akta notaris sehingga keberadaan secara fisik maupun pengelolaannya masih melekat pada debitur PT Pangkalan Menanti Film.

9) Temuan - TL PT Bank Anrico (DL) dan TL Bank Mataram Dhanarta (DL) tidak menguasai bukti-bukti kepemilikan aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikuasa jualkan/jaminan kredit.

Dari pemeriksaan atas sisa aset ternyata terdapat aset pemegang saham yang dikuasajualkan PT Bunga Setangkai (pihak terkait) kepada TL PT Bank Anrico (DL) dan aset jaminan kredit PT Kapitaguna yang dikelola oleh TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL), tidak didukung oleh bukti kepemilikan dan belum dilakukan proses pensertifikatan, sehingga kedua TL tersebut tidak menguasai bukti-bukti kepemilikan aset-aset jaminan tersebut.

www.antikorupsi.org


Aset-aset yang dimaksud dan permasalahannya adalah sebagai berikut:

a) PT Bank Anrico (DL)

(1) Tanah di Batam, Riau seluas 192 m2, pembuatan sertifikat belum dilakukan dan dokumen yang ada berupa Jual-Beli Bangunan;

(2) Tanah di Pekanbaru seluas 46.250 m2, pembuatan sertifikat belum dilakukan dan dokumen yang ada berupa Akta Jual-Beli;

(3) Ruko di Komplek Cut Meutia Plaza, Bekasi seluas 145 m2. Sertifikatnya berada pada Pemegang Saham dan Direktur Utama PT Bunga Setangkai;

b) PT Bank Mataram Dhanarta (DL)

(1) Tanah di Bekasi seluas 20.705 m2, Sertifikat Hak Milik tidak dikuasai TL;

(2) Tanah di Citeureup, luas dan lokasinya tidak diketahui oleh TL. Sertifikat Hak Guna Bangunan tidak dikuasai TL namun hanya terdapat surat jaminan untuk perjanjian kredit;

(3) Tanah di Cikarang seluas 23.073 m2 . Sertifikat masih dikuasai Debitur PT Kapitaguna. Dari hasil pemeriksaan fisik oleh Tim BPK pada tanggal 7 Juli 2005 diketahui bahwa atas tanah tersebut telah penuh dihuni oleh penghuni liar sekitar 40 keluarga dengan rumah tinggal permanen dan saat ini tanah sedang dalam proses penyelesaian sengketa antara warga dengan Direktur PT Kapitaguna (Sdr. Edi Chandra).

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 yang antara lain menyatakan bahwa sejak terbentuknya TL, tanggung jawab pengelolaan bank beralih dari pengurus bank kepada TL.

Seharusnya TL melakukan upaya untuk menyelesaikan bukti-bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut.

Hal ini mengakibatkan TL tidak dapat menjual tanah dan bangunan tersebut sehingga mengurangi potensi pelunasan BLBI.

Kondisi ini disebabkan tidak adanya itikad yang baik dari pemegang saham PT Bunga Setangkai yang juga pemegang saham mayoritas PT Bank Anrico (DL) dan TL kedua BDL tersebut kurang berupaya untuk menyelesaikan bukti-bukti kepemilikan aset yang dikuasajualkan/aset jaminan.

Mengenai hal tersebut, TL kedua BDL tersebut memberikan tanggapan antara lain sebagai berikut:

a) PT Bank Anrico (DL)

(1) Terhadap tanah di Batam, Riau seluas 192 m2, telah diupayakan meminta kepada pihak PT Bunga Setangkai selaku pemilik untuk melengkapi dokumen kepemilikan tanah dan bangunan namun hingga saat ini tidak mendapat tanggapan dari yang bersangkutan;

www.antikorupsi.org


(2) Tanah di Pekanbaru seluas 46.250 m2 merupakan aset (bukan jaminan) kredit yang tercatat atas nama orang lain yang diserahkan oleh H. Anwar Syukur melalui Akta Kuasa Jual Nomor 52. TL tidak melihat adanya ketentuan di dalam PP Nomor 25 Tahun 1999 juncto SK Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 yang secara tegas mengatur kewajiban TL untuk melakukan pengurusan sertifikat mengingat aset yang diserahkan dimaksud bukan sepenuhnya milik bank termasuk adanya biaya yang timbul akibat adanya proses permohonan sertifikat. TL berpendapat bahwa proses pengurusan sertifikat sepenuhnya merupakan kewajiban pemilik;

(3) Mengenai ruko di Komplek Cut Meutia Plaza, Bekasi seluas 145 m2, TL telah meminta melalui surat tanggal 1 Juli 1999 kepada Sdr. H. Anwar Syukur untuk menyerahkan dua buah sertifikat jaminan kredit atas nama debitur PT Bunga Setangkai, namun hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan.

b) PT Bank Mataram Dhanarta (DL)

(1) Tanah di Bekasi seluas 20.705 m2 dan Sertifikatnya tidak dikuasai TL. Upaya yang telah dilakukan oleh TL adalah meminta sertifikat tersebut kepada debitur melalui kantor pengacaranya namun tidak ada realisasinya. Saat ini pengacara debitur telah mengundurkan diri dan debitur tidak diketahui keberadaannya;

(2) Tanah di Citeureup dengan luas 5.048 m2 pernah ditawarkan kepada Balai Lelang Ray White pada tahun 2000, namun setelah ditawarkan tidak ada pembelinya. Selanjutnya menyerahkan kepada Kantor Pengacara Sonie untuk dilakukan penjualan melalui eksekusi Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor, dan telah didaftarkan sita jaminan pada Pengadilan Negeri Cibinong namun belum laku dijual.

(3) Tanah di Cikarang seluas 23.073 m2 ternyata telah ditempati oleh penghuni liar.

10) Temuan - Kredit pihak terkait senilai Rp52.433,00 juta pada PT Bank Guna Internasional (DL) tidak terjamin dan tidak jelas penyelesaiannya

Dari pemeriksaan diketahui bahwa dari jumlah saldo kredit kepada pihak terkait dengan nilai buku sebesar Rp70.821,00 juta, terdapat kredit kepada pihak terkait dengan nilai buku sebesar Rp52.433,00 juta yang tidak terjamin, yang rinciannya sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


dalam juta rupiahNo. Nama Debitur Nilai Buku Keterangan

1. PT Prasetia Pertiwi (Perumahan Tenjo)

17.128,00 Tidak ada jaminan

2. PT Arta Buana Sakti (Perumahan Bumi Indah)

22.466,00 Tidak ada jaminan

3. PT Aneka Jaya 10.749,00 Tanah di Pasar Kemis dengan nilai Likuidasi (Appraisal) senilai Rp8.000,00 juta.

4. Lainnya (grup) 2.090,00 Tidak ada jaminan Total 52.433,00

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa hanya PT Aneka Jaya yang mempunyai jaminan sedangkan kredit lainnya tidak didukung dengan jaminan yang memadai.

BPK-RI telah melakukan konfirmasi dengan pihak yang mewakili ketiga perusahaan tersebut pada tanggal 5 Juli 2005 dan mendapatkan komitmen dari mereka untuk memberikan jaminan tambahan berupa tanah di Bumi Indah yang nilainya cukup memadai untuk menjamin kreditnya

BPK-RI juga telah melakukan peninjauan terhadap aset yang direncanakan akan diserahkan pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 Juli 2005. Aset yang direncanakan untuk diserahkan adalah tanah pada Proyek Bumi Indah seluas 33,6 ha. Nilai NJOP atas tanah tersebut bervariasi antara Rp82.000,00 sampai dengan Rp285.000,00 per m2.

Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 Pasal 20 yang menyebutkan bahwa sejak terbentuknya TL, tanggung jawab pengelolaan bank beralih dari pengurus bank kepada TL. Selain itu, pada Pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa TL wajib melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif sehingga dapat menyelesaikan likuidasi bank dalam waktu singkat.

Hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian negara karena kewajiban PT Bank Guna Internasional (DL) kepada Pemerintah per tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp95.000,00 juta tidak dapat dilunasi mengingat salah satu sumber pembayarannya berasal dari pelunasan kredit pihak terkait tersebut

Kondisi tersebut di atas terjadi karena tidak adanya niat baik dari pihak terkait untuk melunasi hutangnya dan TL tidak segera menindaklanjuti rencana penambahan jaminan yang dijanjikan pihak terkait.

TL menanggapi bahwa TL telah melakukan upaya agar kredit tersebut dapat diselesaikan namun karena tidak adanya niat baik dari pihak terkait sehingga sampai pemeriksaan berakhir kredit ini belum diselesaikan.

www.antikorupsi.org


e. Indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK).

Berikut ini adalah temuan pemeriksaan yang menurut auditor berindikasi tindak pidana korupsi (TPK) yang masih dalam proses telaahan hukum oleh Tim Bantuan Hukum Pusat BPK-RI:

Temuan-temuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Temuan - Pemblokiran, penyitaan dan pengalihan deposito hasil pencairan aset PT Bank Pacific (DL) di PT Bank BNI menyimpang dari ketentuan yang ada dan dapat mengurangi potensi pengembalian kewajiban kepada Negara sebesar Rp64.010,00 juta ekuivalen USD7,400.00 ribu.

PT. Wicaksana Overseas International, Tbk. (PT WOI) melakukan gugatan perkara terhadap PT Pacific International Finance (PT PIF) dan PT Bank Pacific karena adanya kasus Commercial Paper (CP) yang dikeluarkan oleh PT PIF pihak terkait PT Bank Pacific. Dalam hal ini PT Bank Pacific bertindak sebagai penjamin (avalis).

Proses perkara dimulai pada tahun 1996 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, dan terakhir adalah Kasasi di Mahkamah Agung yang putusannya diterima pada tahun 2000. Seluruh keputusan pengadilan tersebut pada intinya memenangkan PT WOI dan menyarankan agar dilakukan pembayaran kepada PT WOI.

Sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Agung – RI Nomor 3678/Pdt/1998 tanggal 28 Juni 2000 antara lain dinyatakan bahwa PT PIF dan PT Bank Pacific dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kembali kepada PT WOI jumlah pokok dua buah CP sebesar USD5,000.00 ribu ditambah bunga sebesar 6% per tahun dihitung sejak tanggal 16 April 1996 sampai dengan jumlah pokok/nilai pokok dibayar lunas.

Di samping itu dinyatakan pula, bahwa dengan kondisi ekonomi sekarang di mana nilai tukar mata uang rupiah melemah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat, maka putusan tersebut sangat memberatkan sehingga adalah patut dan adil apabila tidak ditetapkan pembayaran bunga yang demikian itu.

Berdasarkan permohonan PT WOI, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerbitkan penetapan Draft Nomor135/2001 tanggal 30 Maret 2004 tentang penyitaan eksekusi/pemblokiran terhadap harta kekayaan PT Bank Pacific (DL) yang berada pada PT Bank BNI sejumlah Rp75.000,00 juta yang terdiri atas sertifikat deposito dengan rincian sebagai berikut:

dalam juta rupiahNo. Bilyet Nominal 1 AA 433330 15.000,002 AA 433331 20.000,003 AA 433405 35.000,004 AA 433917 5.000,00

Jumlah 75.000,00

www.antikorupsi.org


Deposito PT Bank Pacific (DL) sebesar Rp75.000,00 juta merupakan uang hasil pencairan aset dalam rangka pelaksanaan likuidasi yang disimpan di PT Bank BNI sebelum disetor kepada Negara dalam rangka pelunasan BLBI. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 50, deposito ini merupakan hak negara dan tidak dapat disita oleh pihak manapun.

Selanjutnya sesuai dengan penetapan Draft Nomor135/2001 Eks tanggal 16 April 2004, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan eksekusi pencairan atas bilyet deposito sebesar Rp64.010,00 juta ekuivalen USD7,400.00 ribu, terdiri atas pokok sebesar USD5,000.00 ribu dan bunga sebesar USD2,400.00 ribu (delapan tahun) yang ditransfer ke rekening Pengadilan Negeri Jakpus. Sedangkan sisa deposito sebesar Rp10.990,00 ribu dikembalikan dan dititipkan oleh pengadilan di PT Bank BNI, yang kemudian telah dibuka blokir dan dipindahkan ke rekening Tim Likuidasi.

Sehubungan dengan hal ini Tim Likuidasi telah melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan agar deposito tidak dicairkan, di antaranya melalui permintaan kepada PT Bank BNI agar tidak mencairkan deposito tanpa persetujuan Tim Likuidasi PT Bank Pacific (DL), pengajuan surat keberatan kepada pengadilan, dan melaporkan pelaksaanaan sita jaminan dan sita eksekusi kepada Direktorat Perijinan dan Informasi Perbankan, Bank Indonesia (DPIP-BI). Perkembangan terakhir, Tim Likuidasi telah melakukan upaya penyampaian memori banding atas tidak diterimanya gugatan terhadap PT WOI dan PT Bank BNI yang telah melaksanakan eksekusi Deposito milik PT Bank Pacific (DL).

Pencairan deposito terjadi karena adanya kerjasama antara PT WOI, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pemimpin Cabang Kantor PT Bank BNI Jakarta Pusat, yang memungkinkan sita jaminan dan sita eksekusi atas Deposito PT Bank Pacific (DL) dapat terlaksana, sebagai berikut:

a) PT WOI meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan sita jaminan dan eksekusi atas deposito milik PT Bank Pacific (DL);

b) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan sita jaminan dan sita eksekusi atas deposito milik PT Bank Pacific (DL);

c) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memperhatikan seluruh amar putusan Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa yang duhukum adalah PT Bank Pacific bukan PT Bank Pacific (DL) serta kepatutan untuk tidak membebankan bunga karena krisis ekonomi;

d) Pemimpin Kantor Cabang PT Bank BNI Jakarta Pusat, memberikan kesempatan pengadilan untuk melaksanakan perintah pengadilan tanpa mendapatkan kepastian atas kesesuaian antara Penetapan Sita dengan Amar Putusan Pengadilan/Mahkamah Agung;

e) Pemimpin Kantor Cabang PT Bank BNI Jakarta Pusat tidak memberikan perlindungan yang memadai atas dana nasabah yang disimpan di PT Bank BNI.

Seluruh proses yang dilakukan oleh PT Bank BNI sebelumnya tidak diberitahukan dan disetujui oleh Bank Indonesia/Menteri Keuangan.

www.antikorupsi.org


Hal demikian tidak sesuai dengan:

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 50 yang antara lain menyatakan bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

(1) Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;

(2) Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;

b) Undang-undang perbankan yang antara lain menyatakan bahwa bank harus menjaga kerahasiaan data keuangan penyimpan dana. Rahasia bank dapat dibuka hanya atas permintaan dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dengan atas persetujan Menteri Keuangan/Bank Indonesia;

c) PP Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 16, yang antara lain menyatakan bahwa likuidasi bank dilakukan dengan cara pencairan harta dan/atau penagihan piutang kepada para debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut;

d) Kep DIR BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 Pasal 30 yang antara lain menyatakan, hasil pencairan harta kekayaan BDL disetorkan kepada bank yang telah ditunjuk oleh TL pada rekening deposito dan/atau tabungan. Pencairan rekening tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia;

e) Amar Putusan Mahkamah Agung – RI Nomor 3678/Pdt/1998 tanggal 28 Juni 2000.

Pelaksanaan sita eksekusi Deposito PT Bank Pacific (DL) di PT Bank BNI yang menyimpang dari ketentuan ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp64.010,00 juta ekuivalen USD7,400.00 ribu.

2) Temuan - Pemblokiran, penyitaan dan pengalihan deposito dan giro di PT Bank BNI hasil pencairan aset PT Sejahtera Bank Umum (DL) senilai Rp29.215,00 juta tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan berpotensi mengurangi potensi pengembalian kewajiban kepada Negara.

Dalam rekening PT Sejahtera Bank Umum Dalam Likuidasi (SBU DL) per tanggal 1 November 1997, tercatat kewajiban PT SBU (DL) kepada Grup BCA yang terdiri atas Deposito Rupiah sebesar Rp57.500,00 juta dan Deposito Valas sebesar USD3,000.00 ribu.

Melalui Perjanjian Pengalihan Piutang, pada tanggal 30 Desember 1997, piutang Grup BCA ini kemudian dialihkan kepada PT Bumi Indira Wisesa (PT BIW) dengan nilai pengalihan sebesar Rp69.245,20 juta. Kemudian pada tanggal yang sama PT BIW kemudian menjual/mengalihkan piutang tersebut kepada PT Asmawi Agung Corporation (PT ASCO) berdasarkan perjanjian Jual Beli Piutang tanggal 30 Desember 1997 antara PT BIW dengan PT ASCO. PT ASCO sendiri merupakan

www.antikorupsi.org


pihak terkait PT SBU (DL), karena pemegang saham utama di PT SBU (DL) merupakan juga pemegang saham dan komisaris di PT ASCO.

Pada tanggal 29 Juni 1999, PT ASCO mengirim surat Nomor 024/VI/Dirut/99 kepada TL PT SBU (DL), yang berisi permintaan untuk melakukan kompensasi antara piutang PT ASCO tersebut di atas sebesar Rp69.245,03 juta dengan utang Grup PT ASCO di PT SBU (DL) sebesar Rp49.256,22 juta.

Permintaan tersebut dijawab oleh TL PT SBU (DL) dengan surat Nomor 894/TL/SBU-DL/VII/99 tanggal 6 Juli 1999 yang antara lain menyatakan bahwa kompensasi piutang dengan utang PT ASCO tidak dapat dilakukan karena PT ASCO merupakan Pihak Terkait. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/Kep.DIR tanggal 14 Mei 1999 pada Pasal 39.

Berdasarkan tuntutan PT Bank Astria (DL), pada tanggal 25 Februari 2000, PT ASCO dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/PAILIT/2000/PN.NIAGA/ JKT.PST dan menunjuk I Nyoman Putra, SH (INP) sebagai Hakim Pengawas serta mengangkat Hendra Reza Putra, SH (HRP) sebagai Kurator. Atas putusan tersebut, PT ASCO mengajukan kasasi dan putusan Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi tersebut. PT ASCO kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan putusan MA adalah menolak Peninjauan Kembali tersebut.

Berdasarkan putusan MA dan permohonan kurator, Hakim Pengawas INP mengeluarkan Penetapan tanggal 10 Juli 2000 yang memberi ijin dan memerintahkan kurator HRPuntuk menarik dana milik PT ASCO yang disimpan di rekening penampungan TL PT SBU (DL) sebesar Rp69.218,76 juta dan kemudian dikuasai dan dikelola oleh kurator sebagaimana mestinya sebagai boedel pailit.

Hal ini kemudian diperkuat dengan penetapan pada tanggal 30 November 2004 oleh Hakim Pengawas Agus Subroto, SH, MH (AS) yang memerintahkan kurator dan/atau kuasa hukum kurator untuk melaksanakan pemblokiran atas rekening-rekening TL PT SBU (DL) sebagai boedel pailit PT ASCO sejumlah Rp69.218,76 juta yang ada di BNI’46 (Persero) TBk, Kantor Cabang Utama Gambir dan Kantor Cabang BNI’46 Tbk, Gedung Garuda, untuk selanjutnya boedel pailit tersebut diserahkan oleh Kepala Cabang BNI’46 (Persero) Tbk, Kantor Cabang Utama Gambir, Jakarta Pusat dan/atau pejabat bank yang mewakili BNI’46 (Persero) Tbk kepada kuasa hukum kurator.

PT BNI (Persero) Tbk Kantor Kantor Wilayah dengan Surat Nomor W.10/7.5/1085/R tanggal 7 Desember 2004 kepada PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Gambir menyatakan bahwa permohonan blokir atas rekening TL PT SBU (DL) dapat dipenuhi/dilaksanakan.

Pemblokiran dilakukan pada tanggal 7 Desember 2004 dengan Berita Acara Pemblokiran tanggal 7 Desember 2004 yang dilakukan oleh kurator PT ASCO.

www.antikorupsi.org


Rekening TL PT SBU (DL) di PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Gambir yang diblokir adalah sebagai berikut:

No Rekening Nomor Nilai 1 Deposito 089.000393453.103 Rp2.000.000.000,00 2 Deposito 089.000393453.104 Rp10.000.000.000,00 3 Deposito 089.000393453.105 Rp10.000.000.000,00 4 Deposito 089.000393453.106 Rp3.000.000.000,00 5 Giro 089.000409555.003 Rp3.310.320.819,32 6 Giro 089.000409555.001 Rp229.174.324,40 7 Giro 089.000393453.006 JPY7,617,663.00 8 Giro 089.000393453.002 USD11,606.58 9 Giro 089.000393453.001 Rp61.869.252,39

Pada tanggal 9 Desember 2004 dilakukan pemblokiran kembali berdasar Berita Acara Pemblokiran tanggal 9 Desember 2004 dengan rekening yang diblokir yaitu:

No Rekening Nomor Nilai 1 Giro 089.000409555.002 Rp251.131.228,84

Dari hasil diskusi dengan pejabat PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Gambir tanggal 6 Juli 2005, diperoleh penjelasan bahwa pengisian nomor rekening dan nilainya dalam Berita Acara Pemblokiran dilakukan pada saat pemblokiran berdasarkan data yang diberikan oleh PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Gambir dan ditulis tangan pada berita acara tersebut.

PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Gambir dengan surat Nomor Gambir/178/R tanggal 4 Februari 2005 memberitahukan kepada TL PT SBU, akan menyerahkan atau melakukan transfer boedel pailit PT ASCO berupa dana yang terdapat pada rekening TL PT SBU pada tanggal 4 Februari 2004 yang pelaksanaannya dilakukan kuasa hukum BNI.

Pada tanggal 7 Februari 2005, Juru Sita Pengadilan Negeri/Niaga dan HAM Jakarta Pusat melakukan sita jaminan/pemblokiran rekening dengan Berita Acara Sita Jaminan/Pemblokiran Rekening Nomor 30/Pdt.G/2005/-PN.JKT.PST atas rekening TL PT SBU (DL) di PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Gambir yaitu sebagai berikut:

No Rekening Nomor Nilai Keterangan dari BNI

1 Deposito 089.000393453.103 Rp2.000.000.000,00 Tidak ada dananya 2 Deposito 089.000393453.104 Rp10.000.000.000,00 Tidak ada dananya 3 Deposito 089.000393453.105 Rp10.000.000.000,00 Tidak ada dananya 4 Deposito 089.000393453.106 Rp3.000.000.000,00 Tidak ada dananya 5 Giro 089.000409555.003 Rp3.310.320.819,92 Rp11.492.212,00 6 Giro 089.000409555.001 Rp229.174.324,40 Rp193.112.806,00 7 Giro 089.000393453.006 JPY7,617,663.00 JPY 100,000.00

www.antikorupsi.org


Hakim Pengawas AS mengeluarkan Penetapan tanggal 7 April 2005 yang memberi ijin kepada kurator untuk menarik dan melakukan pengalihan seluruh sisa pokok boedel pailit dan seluruh bunga boedel pailit PT ASCO dalam rekening-rekening penampungan TL PT SBU (DL) yang ada di BNI’46 (Persero) Tbk, Kantor Cabang Utama Gambir dan Kantor Cabang BNI’46 (Persero) Tbk, Gedung Garuda kepada rekening kurator.

Kurator melakukan pengalihan, penarikan dan penguasaan atas rekening TL PT SBU (DL) ke rekening kurator dengan Berita Acara tanggal 18 April 2005, sebagai berikut:

No Rekening Nomor Nilai Keterangan 1 Giro 089.000393453.001 Rp- Di bawah saldo minimum 2 Giro 089.000393453.002 USD - Di bawah saldo minimum 3 Giro 089.000393453.006 JPY - Di bawah saldo minimum 4 Giro 089.000409555.001 Rp192.602.727,00 5 Giro 089.000409555.002 Rp- Di bawah Saldo Minimum 6 Giro 089.000409555.003 Rp10.990.501,00 7 Deposito 089.000393453.103 Rp- Kosong 8 Deposito 089.000393453.104 Rp- Kosong 9 Deposito 089.000393453.105 Rp- Kosong 10 Deposito 089.000393453.106 Rp- Kosong

PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Gambir kemudian memberitahukan kepada TL PT SBU (DL) dengan surat Nomor GBR/03/1116/2005 tanggal 19 April 2005 tentang pelaksanaan pengalihan dana dari rekening TL PT SBU (DL) ke rekening kurator yang telah dilakukan pada tanggal 18 April 2005.

Kurator terus mencari dana milik TL PT SBU (DL) dan mengajukan pemblokiran rekening TL PT SBU (DL) di Bank Mandiri Cabang Juanda. Bank Mandiri Cabang Juanda dengan surat Nomor 3.Sp.JJd/CSO/150.2005 tanggal 8 April 2005 memberitahukan kepada TL PT SBU (DL), telah melakukan pemblokiran rekening giro TL PT SBU (DL) yang ada di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Juanda.

Dengan demikian jumlah rekening TL PT SBU (DL) di BNI dan Bank Mandiri yang telah diblokir dan/atau dipindahbukukan adalah:

www.antikorupsi.org


No Rekening Nomor Diblokir Tgl Pem- blokiran

Pencairan Tgl Pen- cairan

Bank BNI 1 Deposito 089.000393453.103 Rp 2.000.000.000,00 7 Des 2004 Rp 2.000.000.000,00 4 Feb 2005 2 Deposito 089.000393453.104 Rp 10.000.000.000,00 7 Des 2004 Rp10.000.000.000,00 4 Feb 2005 3 Deposito 089.000393453.105 Rp 10.000.000.000,00 7 Des 2004 Rp10.000.000.000,00 4 Feb 2005 4 Deposito 089.000393453.106 Rp 3.000.000.000,00 7 Des 2004 Rp3.000.000.000,00 4 Feb 2005 5 Giro 089.000393453.001 Rp 61.869.252,39 7 Des 2004 Rp126.869.252,00 4 Feb 2005 6 Giro 089.000393453.002 USD 11,606.58 7 Des 2004 USD10,610.34 4 Feb 2005 7 Giro 089.000393453.006 JPY 7,617,663.00 7 Des 2004 JPY7,517,397.00 4 Feb 2005 JPY 100,000.00 7 Feb 2005 - -

8 Giro 089.000409555.001 Rp 229.174.324,40 7 Des 2004 Rp229.174.324,00 4 Feb 2005 Rp 193.112.806,00 7 Feb 2005 Rp192.602.727,00 18 Apr 2005

9 Giro 089.000409555.002 Rp 251.131.228,84 9 Des 2004 Rp251.131.228,00 4 Feb 2005 10 Giro 089.000409555.003 Rp 3.310.320.819,92 7 Des 2004 Rp2.644.070.819,00 4 Feb 2005 Rp 11.492.212,00 7 Feb 2005 Rp10.990.501,00 18 Apr 2005

Jumlah Dep/Giro Rupiah Rp 29.057.100.643,55 Rp28.454.838.851,00 Jumlah Giro USD USD 11,606.58 USD10,610.34

Jumlah Giro JPY JPY 7,617,663.00 JPY7,517,397.00 Bank Mandiri

Giro 119-00-0428146-3 Rp 2.277.261.984,58 8 Apr 2005 - -

Jumlah Deposito & Giro Rupiah Rp28.454.838.851,00

USD10,610.34 Kurs 1USD Jumlah Giro USD

eq. Rp97.668.179.70 Rp9.205,00 JPY7,517,397.00 Kurs JPY100

Jumlah Giro JPY eq. Rp662.496.169.77 Rp8.812,84

Total dalam Rupiah Rp29.215.003.200,47

Rekening-rekening tersebut berisi hasil pencairan asset PT SBU (DL) yang untuk sementara ditampung sebelum disetorkan ke Pemerintah sebagai pengganti Dana Talangan yang telah diterima PT SBU, yaitu:

a) Giro BNI Nomor 089.000393453.001 menampung dana hasil penagihan kredit dalam mata uang Rupiah;

b) Giro BNI Nomor 089.000393453.002 menampung dana hasil penagihan kredit dalam mata uang USD;

c) Giro BNI Nomor 089.000393453.006 menampung dana hasil penagihan kredit dalam mata uang JPY;

d) Giro BNI Nomor 089.000409555.002 menampung dana hasil penjualan asset berupa Harta Tetap dan Inventaris;

e) Deposito-deposito merupakan penempatan dana hasil pencairan asset dalam bentuk deposito;

www.antikorupsi.org


f) Giro BNI Nomor 089.000409555.001 menampung hasil penempatan dana yang digunakan sebagai biaya operasional TL;

g) Giro BNI Nomor 089.000409555.003 menampung hasil penempatan dana yang digunakan sebagai biaya operasional TL;

h) Giro Bank Mandiri Nomor 119-00-0428146-3 merupakan menampung hasil penempatan dana yang digunakan sebagai biaya operasional TL.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 50 menyatakan bahwa pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selanjutnya pada Pasal 47 ayat (2) menyatakan bahwa anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40 diancam dengan pidana.

Dari hal-hal tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa:

a) Dana TL PT SBU (DL) yang tersimpan di Bank BNI dan Bank Mandiri merupakan dana hasil pencairan asset PT SBU (DL) yang akan disetor ke Pemerintah sebagai pengganti Dana Talangan dan/atau BLBI sehingga dana tersebut merupakan uang yang harus disetor ke Negara. Pemblokiran, penyitaan bahkan pencairan/pengalihan dana tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004;

b) Pada saat pemblokiran rekening, pemberian data nomor rekening TL PT SBU (DL) dan jumlahnya oleh pejabat Bank BNI kepada kurator melanggar UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan khususnya kerahasiaan bank;

c) Pemblokiran dan pencairan/pengalihan dana tersebut berpotensi merugikan Negara sebesar Rp29.215.003.200,47 karena pengembalian Dana Talangan ke Pemerintah menjadi berkurang.

3) Temuan - Kebijakan TL PT Bank Pacific (DL) dalam penerapan kurs untuk pelunasan kredit oleh debitur PT Citra Flour Mils Persada (PT CFMP) tidak sesuai dengan ketentuan dan merugikan PT Bank Pacific (DL) sebesar Rp24.857,97 juta

PT Citra Flour Mils Persada (PT CFMP), perusahaan yang bergerak dibidang industri tepung terigu memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Pacific sebesar USD4,116.92 ribu yang merupakan kredit sindikasi dari tujuh bank yang dipimpin oleh Hongkong Shanghai Bank Corp. dengan total kredit sebesar USD31,498.98 ribu. Kredit tersebut dijamin secara paripasu dengan peserta sindikasi lainnya, yaitu:

www.antikorupsi.org


a) Hipotik senilai USD 35.000,00 ribu;

b) Cessie atas seluruh tagihan / income yang disetor ke dalam Escrow Account;

c) Gadai saham seluruh pemegang saham;

d) Pengalihan hak/assignment atas hak PT CFMP atas proyek:

(1) The Joint Venture Agreement antara pemegang saham;

(2) The Gold Coin offtake Agreement kepada PT CFMP;

(3) The Construction Contract;

(4) The Management and Technical Assistance Management;

(5) Seluruh jaminan bank yang diterima oleh PT CFMP atas proyek;

(6) Seluruh hasil asuransi dari seluruh proyek ini;

(7) BULOG off take agreement kepada PT CFMP.

Jadwal pelunasan kredit tersebut adalah sebagai berikut:

dalam USD

Bulan Pelunasan % Pelunasan Porsi PT Bank Pacific (USD)

January 1998 5% 206,062.00 Juli 1998 6% 247,274.00 Januari 1999 7% 288,486.00 Juli 1999 7% 288,486.00 Januari 2000 8% 329,699.00 Juli 2000 8% 329,699.00 Januari 2001 9% 370,911.00 Juli 2001 10% 412,123.00 Januari 2002 40% 1,648,493.00

Sehubungan dengan proses likuidasi PT Bank Pacific, pada tanggal 14 Januari 1998, Kepala Cabang PT Bank Pacific – Mangga Dua mengirimkan surat kepada Tim Likuidasi PT Bank Pacific (DL) yang merupakan surat balasan atas permintaan Tim Likuidasi tentang Relaas PT Citra Flour Mils Persada dan riwayat kreditnya kepada PT Bank Pacific. Surat Kepala Cabang tersebut antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

a) PT CFMP bermaksud menyelesaikan fasilitas kredit sindikasi yang merupakan porsi PT Bank Pacific (DL) sebesar USD4,116.92 ribu akan tetapi dalam bentuk mata uang Rupiah dengan kondisi dengan kurs 1 USD = Rp2.400,00 dan jangka waktu pelunasan dua tahun dengan kurs tetap;

b) Kepala Cabang mengusulkan agar pelunasan dengan kurs 1 USD = Rp.2.420,00 yang merupakan rate pada saat pinjaman dikonversi ke USD. Pelunasan diangsur tiga kali yaitu angsuran I pada bulan Februari 1998 sebesar

www.antikorupsi.org


Rp3.500,00 juta, angsuran II pada Juli 1998 sebesar Rp3.500,00 juta, dan angsuran III pada bulan Januari 1999 sebesar Rp3.000,00 juta;

c) Kepala Cabang juga memberikan pendapat bahwa penyelesaian kredit yang lebih cepat akan menghilangkan risiko kredit tidak tertagih. Hal ini mengingat pendapatan debitur dalam bentuk Rupiah sedangkan kewajibannya dalam bentuk USD, maka pelunasannya akan berisiko karena kenaikan nilai kurs Rupiah terhadap Dolar.

Atas surat dari Pimpinan Cabang tesebut Tim TL memberikan tanggapan bahwa:

a) Apabila hal tersebut memaksa maka TL meminta pembayaran sekaligus dan tidak diangsur sebesar Rp10 milyar;

b) Meminta cabang mempelajari hal tersebut karena akan adanya penghapusan yang cukup besar (+/- Rp5,2 milyar);

c) Pelunasan paling lambat bulan Februari 1998.

Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 1998 terbit Nota Kredit Pemindahbukuan dari Bank Arta Niaga Kencana atas nama PT Citra Flour Mils Persada kepada PT Bank Pacific (DL) sebesar Rp483,95 juta. Pada tanggal 30 Maret 1998 terbit nota serupa sebesar Rp10.000,00 juta.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

a) Cara pelunasan dengan menggunakan kurs Rupiah adalah merupakan usulan dari Kepala Cabang Mangga Dua yang disetujui oleh Tim Likuidasi;

b) Dilihat dari usaha debitur yang masih berjalan dengan baik, dan jaminan yang sangat memadai, maka seharusnya debitur dapat melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya apabila mengacu pada jangka waktu pelunasan kredit, yaitu terakhir pada bulan Januari 2002, berarti jangka waktu pelunasan tersebut masih dalam masa kerja Tim Likudasi. Dengan demikian, kondisi debitur dan keterbatasan waktu tidak dapat dijadikan alasan yang tepat;

c) Dengan diterimanya pelunasan pokok piutang sebesar Rp10.000,00 juta berarti PT Bank Pacific (DL) telah memberlakukan kurs transaksi untuk pelunasan tersebut sebesar Rp2.429,00 per 1 USD, padahal kurs transaksi yang berlaku pada tanggal 30 Maret 1998 adalah sebesar Rp8.467,00 per 1 USD. Dengan demikian kebijakan TL tersebut telah merugikan PT Bank Pacific (DL) sebesar Rp24.857,97 juta dengan perhitungan sebagai berikut:

(1) Pelunasan berdasarkan kurs Rp2.429,00/1 USD = Rp10.000,00 juta

(2) Pelunasan seharusnya berdasarkan kurs transaksi

Rp8.467,00/USD x USD4,116,921.00 = Rp34.857,97 juta

Kerugian ... .......................................................... = Rp24.857,97 juta

Adanya pelunasan kredit valas yang tidak menggunakan kurs transaksi mengakibatkan penerimaan TL dari hasil pencairan kredit menjadi berkurang yang

www.antikorupsi.org


pada akhirnya mengurangi potensi pengembalian kewajiban kepada Negara sebesar Rp24.857,97 juta karena dana tersebut seharusnya dapat digunakan untuk melunasi kewajiban kepada Negara.

Kondisi di atas menunjukkan juga kurangnya kehati-hatian TL PT Bank Pacific (DL) dalam melakukan penyelesaian aset

Hal tersebut tidak sesuai dengan surat BI Nomor 1/4/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 2 November 1999 yang menyatakan bahwa seluruh uang yang diterima dari kredit valas, menggunakan valas yang bersangkutan atau dengan Rupiah dengan kurs/nilai tukar pada saat pembayaran/pelunasan cicilan kredit.

4) Temuan - Tagihan kepada pihak terkait PT Bank Pacific (DL) sebesar Rp1.377.096,00 juta tidak didukung dengan jaminan yang memadai dan pihak terkait tidak kooperatif untuk menyelesaikan kewajibannya

Sesuai dengan Laporan Keuangan PT Bank Pacific (DL) per tanggal 30 April 2005 terdapat outstanding tagihan kepada pihak terkait sebesar Rp1.377.096,00 juta yaitu PT Pacific International Finance (PIF), PT Indopac Perdana Finance (IPF) dan PT Adhitya Putra Pratama (APP), yang terdiri atas Tagihan Surat Berharga Rp594.123,00 juta, Dokumen dan Fasilitas Lainnya Rp198.269,00 juta dan Kredit yang diberikan sebesar Rp584.704,00 juta.

Hasil audit investigasi penyaluran dan penggunaan BLBI oleh BPK-RI sebelumnya pada tahun 2000 menyatakan bahwa penerbitan surat berharga, dokumen fasilitas lainnya, serta penyaluran kredit kepada pihak terkait tersebut menyimpang dari sistem dan prosedur serta peraturan perundangan yang berlaku.

Tagihan-tagihan surat berharga dan dokumen serta fasilitas lainnya ini tidak didukung jaminan yang memadai, sedangkan untuk kredit yang diberikan didukung dengan jaminan yang dilakukan pengikatan dengan SHT sebesar Rp500.000,00 juta. Dari jaminan tersebut di antaranya sebesar Rp350.000,00 juta menjadi hak tanggungan untuk kepentingan Bank Indonesia sebagai jaminan atas pemberian Kredit Likuiditas Darurat, sehingga PT Bank Pacific (DL) hanya memperoleh tanggungan sebesar Rp150.000,00 juta. Dengan demikian dari jumlah tagihan sebesar Rp1.377.095,00 juta diantaranya sebesar Rp1.227.095,00 tidak terjamin.

Dalam perkembangannya, berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 05K/N/1998 tanggal 13 Januari 1999, PT PIF telah dipailitkan oleh Bank Mandiri.

Sdri. Endang Utari Mokodompit selaku Mantan Direksi yang bertanggung Jawab atas permasalahan PT Bank Pacific, menyatakan bahwa jaminan yang diberikan telah mencakup seluruh kewajiban pihak terkait. Sementara itu langkah-langkah yang diambil oleh TL belum memberikan hasil yang maksimal dan pihak terkait tidak menunjukkan adanya itikad untuk membayar kewajibannya.

Keadaan demikian tidak sesuai dengan PP Nomor 25 tahun 1999 pasal 24 yang menyatakan bahwa dalam hal harta kekayaan bank dalam likuidasi tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban bank dalam likuidasi maka kekurangannya

www.antikorupsi.org


wajib dipenuhi oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris serta pemegang saham yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank.

5) Temuan - PT Sadean Intra Mitra Corporation (SIMC) Group sebagai pihak terkait PT Bank Mataram Dhanarta (DL) tidak kooperatif dan tidak beritikad baik dengan belum melunasi kreditnya sebesar Rp183.061,99 juta

Sehubungan dengan hutangnya, PT SIMC memberikan jaminan kredit kepada PT Bank Mataram Dhanarta (DL) berupa Hak pengelolaan Mataram Plaza Malang, Hak pengelolaan Sarinah Plaza Malang dan 23 ruko serta Hak pengelolaan Lantai 2 Gedung Sarinah Jakarta. Atas jaminan tersebut PT Bank Mataram Dhanarta (DL) tidak memperoleh pemasukan baik dari hak pengelolaan maupun dari penjualan asset. Jaminan-jaminan tersebut belum ada yang dapat dijual karena bukti-bukti kepemilikan masih dikuasai oleh PT SIMC.

Sedangkan untuk kredit kepada PT Bhumi Merapi Eratama, PT Bank Mataram Dhanarta (DL) tidak mendapatkan jaminan kredit tambahan.

Sehubungan dengan kondisi ini, Tim Likuidasi (TL) PT Bank Mataram Dhanarta (DL) telah melakukan usaha-usaha penagihan dengan melakukan beberapa pertemuan dengan pihak PT SIMC pada tanggal 13 Juli 1998, 21 September 1998, dan 5 Oktober 1998. Selain itu selama tahun 2000, TL telah mengirim sembilan surat panggilan kepada PT SIMC namun tidak berhasil. Berdasarkan data yang ada, PT SIMC masih beroperasi dan mempunyai kantor di Perkantoran Grand Wijaya Jakarta Selatan, sehingga seharusnya PT SIMC mampu menyelesaikan kreditnya dengan cara mengangsur atau melunasi.

Terkait dengan permasalahan tersebut, BPK-RI telah mengundang PT SIMC melalui surat Nomor 22/KT4/BDL/07/2005 tanggal 13 Juli 2005 dan Nomor 19/S/XII.2/07/2005 tanggal 28 Juli 2005 untuk mengadakan pembicaraan tanggal 18 Juli 2005 dan 1 Agustus 2005 tetapi PT SIMC tidak bersedia hadir. Usaha pertemuan telah ditempuh juga dengan difasilitasi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X yang sebelumnya merupakan Komisaris Utama PT SIMC, tetapi hingga berakhirnya pemeriksaan tidak terlaksana.

Kondisi di atas menunjukkan permasalahan ini berlarut-larut disebabkan tidak adanya itikad baik dari PT SIMC untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya.

6) Temuan - Pembayaran success fee jasa pengacara yang dilakukan sebelum pencairan asset dan pembayaran operational cost berdasarkan persentase diragukan kewajarannya dan berpotensi merugikan PT Bank Pinaesaan (DL) sebesar Rp5.850,00 juta

Berdasarkan hasil pemeriksaan biaya operasional Tim Likuidasi, diketahui bahwa pada tanggal 1 November 2002, berdasarkan surat Nomor 355/SP-MP/XI/02, TL PT Bank Pinaesaan (DL) menyetujui penunjukan Sidartha Pratidina & Partners Law Firms menjadi pengacara dan konsultan hukum dalam rangka eksekusi putusan

www.antikorupsi.org


kasasi Mahkamah Agung Nomor 680K/Pdt/2002. Dari persetujuan tersebut, diketahui bahwa biaya yang ditanggung PT Bank Pinaesaan (DL) adalah:

a) Lawyer Fee sebesar Rp35,00 juta (dibayarkan saat penandatanganan surat kuasa);

b) Biaya operasional berdasarkan konfirmasi dan persetujuan klien (berdasarkan tabel biaya untuk pengadilan); dan

c) Success fee 20% dari nilai yang dapat ditagih.

Surat kuasa itu sendiri telah diberikan TL PT Bank Pinaesaan (DL) kepada Sidartha Pratidina & Partners Law Firms pada tanggal 24 September 2001.

Mahkamah Agung (MA) dalam putusan Nomor 680K/Pdt/2002 atas perkara PT Bank Bukopin dan PT Udatimex memutuskan menghukum PT Bank Bukopin dan PT Udatimex baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar kerugian secara tunai dan sekaligus kepada PT Bank Pinaesaan (DL) sebesar Rp9.000,00 juta ditambah bunga sebesar 16,5% per tahun terhitung sejak tanggal 16 Juli 1997 sampai jumlah kerugian tersebut dibayar lunas. Realisasi pencairan dana atas putusan MA tersebut hingga Juni 2005 belum dapat dicairkan atau direalisasikan. Hal tersebut terjadi karena Bank Bukopin masih mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Dengan adanya putusan MA tersebut, berdasarkan surat Nomor 059/SP/SP/SP-MP/II/03 tanggal 3 Februari 2003, Sidartha Pratidina Law Firms (SP & P Law Firms) menagih kepada PT Bank Pinaesaan (DL) sebesar Rp5.850,00 juta dengan rincian sebagai berikut:

a) Tagihan berupa success fee sebesar Rp3.600,00 juta yaitu 20% dari Rp18.000,00 juta (nilai permohonan kasasi yang dikabulkan sebesar Rp9.000,00 juta dan bunganya); dan

b) Operational cost sebesar Rp2.250,00 juta yaitu 12,5% dari Rp18.000,00 juta.

Keseluruhan tagihan tersebut telah dibayarkan kepada Sidartha Pratidina Law Firms secara tunai.

Kondisi di atas yaitu isi kontrak perjanjian berikut pembayaran kepada kantor konsultan hukum tidak sesuai dengan:

a) Risalah Rapat Tim Kerja Forum Komunikasi Bank Likuidasi tanggal 8 Agustus 2000 dan arahan Bank Indonesia Nomor 2169/DPIP/IDPiP tanggal 20 Juni 2000 yang menyebutkan bahwa tarif success fee yang berlaku umum untuk lawyer setinggi-tingginya 20% dari hasil yang tertagih. Sementara itu realisasi pembayaran dilakukan terhadap 20% dari perkiraan tagihan yang akan diperoleh, karena sampai dengan pemeriksaan lapangan di PT Bank Pinaesaan (DL) berakhir tanggal 21 Juli 2005, belum ada dana yang tertagih sesuai putusan MA;

b) Pembayaran operational cost berdasarkan kesepakatan atau perjanjian tanggal 1 November 2002 adalah sesuai kebutuhan dan persetujuan TL PT Bank

www.antikorupsi.org


Pinaesaan (DL). Dalam perjanjian tersebut tidak diatur mengenai biaya operasional sebesar 12,5% dari tagihan tetapi berdasarkan kebutuhan. Namun pada kenyataannya, pembayaran dilakukan dari persentase seperti layaknya success fee dan bukan dari operasional cost pengacara yang sebenarnya.

Hingga saat berakhirnya pemeriksaan, BPK-RI belum memperoleh perincian penggunaan dana operational cost tersebut. Bukti-bukti penggunaan dana operasional cost sebesar Rp2.250,00 juta tersebut juga tidak dapat diperlihatkan oleh pengacara Sidartha Pratidina Law Firm. Berdasarkan wawancara dengan Pengacara Sidartha tanggal 5 Juli 2005, biaya tersebut untuk biaya operational lawyer dan operasional pengadilan, namun pengacara menyatakan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti biaya yang telah dikeluarkan berkaitan dengan biaya operasional tersebut.

Hal tersebut mengakibatkan pembayaran sebesar Rp5.850,00 juta diragukan kewajarannya dan berpotensi merugikan PT Bank Pinaesaan (DL) apabila nantinya deposito tersebut tidak dapat dicairkan berdasarkan keputusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung.

Kelebihan pembayaran fee tersebut terjadi karena Tim Likuidasi tidak memperhatikan pedoman yang telah disepakati oleh Tim Likuidasi dalam rapat tanggal 8 Agustus 2000 dan tidak memperhatikan kondisi keuangan PT Bank Pinaesaan (DL).

Terhadap permasalahan di atas, Tim Likuidasi menanggapi bahwa dalam melakukan kerjasama dengan pihak pengacara, biasanya Tim Likuidasi selalu disodorkan tiga komponen fee (biaya) yaitu:

a) Legal/lawyer fee yaitu biaya yang diperoleh untuk pengacara/kantor pengacara yang bersangkutan untuk menangani perkara, biaya ini biasanya dihitung per jam;

b) Operational fee yaitu biaya yang digunakan atau yang dikeluarkan oleh pengacara dalam menangani perkara;

c) Success fee yaitu persentase yang diperoleh pengacara sehubungan dengan keberhasilan dalam penanganan kasus.

Mengenai besar dan cara pembayaran dari ketiga komponen fee tersebut di atas tergantung kesepakatan, tingkat kesulitan perkara termasuk juga kelengkapan dokumen yang tersedia serta kemungkinan keberhasilan dari perkara tersebut.

Untuk perkara yang ditangani oleh Law Firms SP&P, besaran operational fee sebesar 12,5% merupakan hasil perhitungan dari lawyer dalam menangani perkara PT Bank Pinaesaan (DL) melawan Bank Bukopin. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya oleh pengacara Tim Likuidasi, Bp. Sidartha, dalam wawancara dengan BPK-RI, besaran 12,5% tersebut diajukan semata-mata untuk memudahkan perhitungan pengeluaran yang harus diperhitungkan dan dikeluarkan oleh PT Bank Pinaesaan (DL).

www.antikorupsi.org


7) Temuan - Grup UDATIMEX sebagai Pihak Terkait PT Bank Pinaesaan (DL) tidak beritikad baik untuk melunasi kreditnya sebesar Rp408.462,90 juta

Berdasarkan daftar rincian kredit pihak terkait per tanggal 30 April 2005 dapat diketahui bahwa total kredit yang diberikan (outstanding) per tanggal 30 April 2005 adalah Rp557.744,36 juta (nilai sebelum penyisihan penghapusan aktiva produktif).

Dari total kredit tersebut, sebesar 73,23%-nya atau Rp408.462,90 juta adalah kredit kepada pihak yang terkait pemegang saham PT Bank Pinaesaan yaitu Grup Udatimex yang dipimpin oleh Sdr. Frits Eman dengan rincian sebagai berikut:

dalam juta rupiah No. Debitur Kewajiban 1. PT INDAUDA 203.563,31 2. PT UDATIMEX 203.541,87 3. BPR PINANGSUKULAN 300,00 4. FEMMY EMAN LESAR 75, 74 5. HERMAN RATTU 100,72 6. RJ. SOEMAMPOUW 224,55 7. YAYASAN PENDIDIKAN UDATIN 394,79 8. EMAN NICO 35,00 9. RATTU HARRY 226,92 JUMLAH 408.462,90

Atas kredit pihak terkait tersebut, jaminan yang diberikan hanya sebatas Personal Guarantee (PC) dan Corporate Guarantee (CG) PT Inauda dan PT Udatimex. Jaminan tersebut tidak ada nilainya dan tidak dapat dipakai untuk melunasi kredit.

Sejak PT Bank Pinaesaan dilikuidasi pada tanggal 31 Oktober 1997 hingga saat pemeriksaan tanggal 18 Juli 2005, Grup Udatimex dalam hal ini Sdr. Frits Eman belum pernah melakukan pembayaran untuk melunasi hutang-hutangnya. Alasan yang disampaikan kepada BPK-RI adalah yang bersangkutan masih mau menghitung kembali kebenaran jumlah hutangnya kepada PT Bank Pinaesaan (DL).

Kondisi ini menunjukkan tidak adanya itikad yang maksimal dari Udatimex Group untuk melunasi hutang-hutangnya kepada PT Bank Pinaesaan (DL) sejak tanggal 31 Oktober 1997.

TL PT Bank Pinaesaan (DL) hingga saat pemeriksaan juga belum pernah melakukan usaha penagihan dan permintaan jaminan kredit kepada Grup Udatimex. Selain itu TL PT Bank Pinaesaan (DL) belum melakukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pemegang saham untuk melunasi hutang-hutangnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 23 yang menyatakan bahwa pemegang saham, anggota dewan komisaris atau pengawas, anggota direksi dan pejabat lainnya, pegawai serta pihak-pihak lain, yang turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, yang telah melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan

www.antikorupsi.org


keadaan bank yang bersangkutan memburuk sehingga dicabut ijin usahanya, yang telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah, diancam dengan sanksi pidana;

b) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 24 yang menyatakan bahwa dalam hal harga kekayaan bank dalam likuidasi tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban bank dalam likuidasi tersebut maka kekurangannya wajib dipenuhi oleh anggota direksi dan angota dewan komisaris serta pemegang saham yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank;

c) Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 24 menyatakan bahwa gugatan atau tuntutan kepada pemegang saham dapat diajukan oleh Tim Likuidasi.

Hal tersebut mengakibatkan adanya potensi kerugian negara karena tidak dapat ditagihnya kredit kepada pihak terkait minimal sebesar Rp408.462,90 juta.

Hal tersebut terjadi karena kurang tegasnya TL PT Bank Pinaesaan (DL) untuk menagih hutang pemegang saham dan tidak adanya itikad baik dari pemegang saham.

TL menjelaskan bahwa TL dibentuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan akan diakhiri melalui persetujuan RUPS juga. Apabila TL melakukan gugatan, maka besar kemungkinan pemegang saham tidak akan menyetujui pertanggungjawaban TL.

4. Saran BPK-RI

Sehubungan dengan pemeriksaan atas 14 BDL, BPK-RI menyarankan sebagai berikut:

a. Pemerintah dan BI segera mengambil langkah-langkah konkrit mengenai penyelesaian tugas TL BDL termasuk kemungkinan mengambil alih aset yang masih tersisa di BDL untuk menyelesaikan kewajiban bank dalam rangka meminimalkan kerugian negara;

b. Pihak penegak hukum menindaklanjuti beberapa permasalahan yang berindikasi TPK;

c. TL mempertanggungjawabkan kepada RUPS atas pelaksanaan tugasnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. TL meminta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait sehubungan dengan kewajiban pihak terkait pada BDL dan apabila diperlukan agar dilakukan melalui jalur hukum.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI

www.antikorupsi.org

LAMPIRAN I

No1

Ketua : Moh. Ma'ruf Saleh, SH Ketua : Moh. Ma'ruf Saleh, SHWaka : Drs. Ali Sanusi Lubis Waka : Drs. Ali Sanusi LubisAnggota : Sutomo Sunatadirdja Anggota : Sutomo Sunatadirdja

Yasin Rodiaz Yasin RodiazZulkarnain ZA Houtman Zainal ArifinHoutman Zainal Arifin

Jumlah Pendukung Tim Likuidasi per 30 April 2005 sebanyak 15 orangMasa kerja TL telah berakhir per tanggal 5 Desember 2003 dan dapat diperpanjang sampai dengan 5 Juni 2003

2

Ketua : Siswanto Djoyodisastro Ketua : Siswanto DjoyodisastroWaka : Max Dharmawan S. Waka : Max Dharmawan S.Anggota : Soewarso Anggota : Soewarso

Lukman Hakim K. Dasa Eka Widagdo Toni Suherman Dasa Eka Widagdo Prasasto Sudjatmiko

Jumlah Pendukung Tim Likuidasi 30 April 2005 sebanyak 65 orangMasa kerja Tim Likuidasi telah berakhir tanggal 24 November 2002 dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 24 Mei 2003

3

Ketua : Ekotjipto Ketua : Ekotjipto Ketua : EkotjiptoWaka : Iswanto Tejadinata Waka : Iswanto Tejadinata Anggota : Arry DharmaAnggota : Arry Dharma Anggota : Arry Dharma Gunawan Santoso

Gunawan Santoso Gunawan Santoso Hendy SusantoHendy Susanto Hendy Susanto Hidayat AchyarYunar Surya Graha Hidayat AchyarHidayat Achyar

Masa kerja TL telah berakhir tanggal 23 Desember 2002 dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 23 Juni 20034

Ketua : Muchtar Suriadihardja Ketua : Muchtar SuriadihardjaWaka : Viventus Halim Waka : Viventus HalimAnggota : Bambang Santoso Anggota : Bambang Santoso

Marhorati Monik Marhorati MonikFerrie Rahardja I Nyoman JushaI Nyoman Jusha

Masa kerja TL telah berakhir tanggal 24 Desember 2002 dan diperpanjang sampai dengan 24 Juni 2003

BDL/Nama Personal Tim Likuidasi (Berdasarkan Surat Bank Indonesia)SUSUNAN TIM LIKUIDASI BDL

PT Bank PasificSurat BI No.30/30/402/UPB3/AdB3/Rahasia tanggal 19 Januari 1998

PT Sejahtera Bank UmumSurat BI No.30/346/UPB2/AdB2/Rahasia tanggal 24 November 1997

PT Bank Harapan SantosaSurat BI No.30/2420/UPB2/AdB2/Rahasia tanggal 23 Desember 1997

Surat BI No.31/1691/UPPB/AdP tanggal 30 Maret 1999

Surat BI No.31/220/UPPB/Adp tanggal 22 Mei 1998 dan Surat BI No.31/828/UPPB/Adpt tanggal 15 Oktober 1998

Surat BI No.31/803/UPPB/Adp tanggal 23 Oktober 1999

Surat BI No.32/9/UPPB tanggal 14 Mei 1999

Jumlah Pendukung Tim Likuidasi per 30 April 2005 sebanyak 47 orang

PT Bank Guna InternasionalSurat BI No: -

Surat BI No.6/9/DPIP/IPSiP tanggal 13 Januari 2004

www.antikorupsi.org

No BDL/Nama Personal Tim Likuidasi (Berdasarkan Surat Bank Indonesia)5

Ketua : Yusuf Kartadibrata, SE. MA Ketua : Yusuf Kartadibrata, SE. MA Ketua : TL TobingWaka : Sofyan Latief, SH Anggota : TL Tobing Waka : Bambang Irawan, SHAnggota : Warsito Sanyoto Bambang Irawan, SH Anggota : Jamaslin Purba, SH

Masa kerja TL telah berakhir tanggal 24 November 2002 dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 24 Mei 20036

Ketua : Sjahrial Hamid Ketua : T DjuharmanWaka : T Djuharman Anggota : Refry Anwar Syukur

Indriyanto Seno Adji

Masa kerja TL PT Bank Anrico (DL) telah berakhir tanggal 24 Desember 2002 dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 24 Juni 20037

Ketua : H. ProbosutedjoAnggota : Dudung Hamidi

Drs. H. TriwidodoDrs. WaldjiminMuh. Amin, SEH. Amidhan Bambang Suroso

Jumlah Pendukung Tim Likuidasi sebanyak tujuh orang per 31 Mei 2005Masa kerja TP/TL sudah berakhir pada tanggal 18 Desember 2003

8

Ketua : Suhaimi Saleh Ketua : Zulkarnaen Z, A, SHWaka : Arifin Gunawan Rosali Anggota : Arifin Gunawan RosaliAnggota : Linda Trisno Tri Harijanto, SH

Atmajaya Salim, SH

Jumlah Pendukung Tim Likuidasi per 30 April 2005 sebanyak 19 OrangMasa kerja TL telah berakhir tanggal 4 Desember 2002 dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni 2003

9

Ketua : Tantowi Djauhari Lintang Ketua : Tantowi Djauhari Lintang Ketua : Tantowi Djauhari LintangWaka : Jugia Wahab Anggota : L. Johannes Henry Eman Anggota : L. Johannes Henry EmanAnggota : L. Johannes Henry Eman Alfan Hariyanto Alfan Hariyanto

Alfan Hariyanto Rizal Sofyan Gueci Desty Liza Rabain, SHRizal Sofyan GueciPieter Solang

Jumlah Pendukung Tim Likuidasi per 30 April 2005 sebanyak 13 orangMasa kerja TL telah berakhir tanggal 18 Juni 2003

Tanggal 12 Maret 1998

PT Bank IndustriSurat BI No: -

PT Bank AnricoSurat BI No.30/67/DIR/UPB2/Rahasia tanggal -

PT Bank JakartaSurat BI No.30/176/DIR/UHA

PT Bank SEABSurat BI No. - Tanggal 1 April 1997

PT Bank PinaesaanSurat BI No. -

Surat BI No.4/2/DGS/DPIP tanggal 14 Februari 2002

Surat BI No. - Tanggal 1 April 1999

Surat BI No.31/624/UPPB/Adp tanggal 22 September 1998

Surat BI No: -

Surat BI No. -

Surat BI No.3/7/DPIP/DIPIR tanggal 24 Januari 2001

www.antikorupsi.org

No BDL/Nama Personal Tim Likuidasi (Berdasarkan Surat Bank Indonesia)10

Ketua : Yoga Sugomo Ketua : Ignatius SoetardjoWaka : Ignatius Soetardjo Waka : Yosef Anton JuwaAnggota : Humprey R. Djemat Anggota : Humprey R. Djemat

Jumlah Pendukung Tim Likuidasi per 30 April 2005 sebanyak 8 orangMasa kerja TL telah berakhir pada tanggal 3 Desember 2002, dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 3 Mei 2003

11

Ketua : Drs. Ady Soenaryo Ketua : Drs. Ady SoenaryoAnggota : Adventus Hermawan Wibowo Anggota : Soetaris Natakusumah

Prof. Dr. Erman Radjagukguk Saleh UdinYoudy Lao Tambuwun

Jumlah Pendukung Tim Likuidasi per 30 April 2005 sebanyak 15 orangMasa kerja TL PT Bank Astria Raya (DL) telah berakhir tanggal 18 Desember 2002 dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 18 Juni 2003

12Surat BI No.30/317/UPB3/Rahasia Surat Deputi Direktur Direktorat Perizinan dan Informasi PerbankanTanggal 5 Desember 1997 No.6/215/DPIP/PSIP Tgl 1 Juli 2004Ketua : Santo Silaban Ketua : Santo SilabanWaka : Ong Gwat Tjiang Anggota : Asrianty PurwantiniAnggota : Asrianty Purwantini Muh. Husni Thamrin

Muh. Husni Thamrin

Masa kerja TL telah berakhir tanggal 10 Juni 200313 PT Bank Mataram Dhanarta

Surat BI No.30/286/UPB3/ADB3/Rahasia Surat BI No.31/643/UPPB/Ad.PTanggal 18 November 1997 Tanggal 25 September 1999Ketua : H. Moh. Moenadi Qosjim, SE. MM Ketua : H. Moh. Moenadi Qosjim, SE. MMWaka : H. Muh. Ibrahim Ismail Anggota : Poli Paulus Petrus, SHAnggota : Poli Paulus Petrus, SH Soeprapto, SH

Wowok Sutarso Widjenar, SESoeprapto, SHKomara Achmad Hidayat

Masa kerja TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) telah berakhir tanggal 23 Desember 2002 dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 23 Juni 200314

Ketua : Alus Karo Sekali Ketua : Alus Karo Sekali Anggota : Ferdinand Nurfian PandjiWaka : Nasrul Husin Waka : Nasrul Husin Herman HofferiaAnggota : Ferdinand Nurfian Pandji Anggota : Ferdinand Nurfian Pandji

Herman Hofferia Herman Hofferia

Masa kerja TL telah berakhir tanggal 8 Desember 2002 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Juni 2003

Surat BI No.7/215/DPIP/IAdmP tanggal 31Mei 2005PT Bank Dwipa SemestaSurat BI No.30/308/UPB3/Ad33/Rahasia tanggal 2 Desember 1997

PT Bank Astria Raya

Surat BI No. -

Surat BI No. -

PT Bank Kosagrha Semesta

PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal

Surat BI No.31/1655/UPPB/Ad.P tanggal 19 Maret 1999

Surat BI No.32/9/UPPB tanggal 14 Mei 1999 Surat BI No. -

www.antikorupsi.org

LAMPIRAN II

No. Nama BDL Jumlah BLBIPembayaran

Kewajiban ke Pemerintah

Pencairan Aset Jumlah Realisasi Biaya Operasional

Biaya Operasional dibanding

Pembayaran ke Pemerintah

Biaya Operasional dibanding

Pencairan Aset

Pembayaran ke Pemerintah dibanding

Pencairan Aset

Pembayaran ke Pemerintah

dibanding Jumlah BLBI

1 2 3 4 5 6 7 = 6 : 4 8 = 6 : 5 9 = 4 : 5 10 = 4 : 31. PT Bank Pacific 2.133.366,44 315.023,08 797.836,36 235.466,85 75% 30% 39% 15%2. PT Sejahtera Bank Umum 1.687.349,52 851.308,14 1.224.573,50 127.649,77 15% 10% 70% 50%3. PT Bank Harapan Santosa 3.866.182,31 538.228,20 753.265,89 361.477,96 67% 48% 71% 14%4. PT Bank Guna Internasional 251.055,01 156.054,31 242.230,00 46.005,31 29% 19% 64% 62%5. PT Bank Industri 511.470,23 279.124,00 318.336,46 48.480,62 17% 15% 88% 55%6. PT Bank Anrico 210.080,73 9.532,96 22.444,27 12.348,09 130% 55% 42% 5%7. PT Bank Jakarta 210.994,00 100.959,95 96.452,25 16.754,35 17% 17% 105% 48%8. PT Bank SEAB 899.399,02 99.302,72 99.482,66 21.652,55 22% 22% 100% 11%9. PT Bank Pinaesaan 681.084,49 10.456,68 117.550,33 36.953,11 353% 31% 9% 2%

10. PT Bank Dwipa Semesta 110.105,99 6.970,13 73.250,44 44.088,66 633% 60% 10% 6%11. PT Bank Astria Raya 578.918,26 121.949,00 228.020,29 44.515,72 37% 20% 53% 21%12. PT Bank Kosgrha Semesta 201.812,61 46.872,20 83.487,74 24.139,08 51% 29% 56% 23%13. PT Bank Mataram Dhana Artha 336.763,21 31.186,00 25.636,22 12.476,10 40% 49% 122% 9%14. PT Bank Citrahasta Danamanunggal 201.802,17 23.485,83 31.443,15 10.532,22 45% 33% 75% 12%

11.880.383,99 2.590.453,20 4.114.009,56 1.042.540,39 40% 25% 63% 22%

Keterangan : : Kinerja Baik

: Kinerja Buruk

ANALISIS KINERJA TL PADA 14 BDL(Dalam Juta Rupiah)

www.antikorupsi.org

DAFTAR SINGKATAN

BDL : Bank Dalam Likuidasi

BI : Bank Indonesia

BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

BPD : Bank Pembangunan Daerah

BPHTB : Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

BPKB : Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor

BPK-RI : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional

CG : Corporate Guarantee

CP : Commercial Paper

DGS : Deputi Gubernur Senior

DL : Dalam Likuidasi

DPIP : Direktorat Perijinan dan Informasi Perbankan

DPK : Dana Pihak Ketiga

DTR : Dana Talangan Rupiah

DTV : Dana Talangan Valas

HGU : Hak Guna Usaha

HRP : Hendra Reza Putra

HTI : Harta Tetap dan Inventaris

INP : I Nyoman Putra

KAP : Kantor Akuntan Publik

KMK : Keputusan Menteri Keuangan

www.antikorupsi.org

KPP : Kantor Pelayanan Pajak

LK : Laporan Keuangan

MA : Mahkamah Agung

MHI : M. Husnaini Iskandar

NAL : Neraca Akhir Likuidasi

NJOP : Nilai Jual Objek Pajak

NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak

PG : Personal Guarantee

PK : Peninjauan Kembali

PN : Pengadilan Negeri

POLDA : Kepolisian Daerah

PPh : Pajak Penghasilan

PPN : Pajak Pertambahan Nilai

PT APP : PT Aditya Putra Pratama

PT ABW : Amcol Bumi Wisata

PT ASCO : PT Asmawi Agung Corporation

PT Bank SEAB : PT Bank South East Asian Bank

PT BCG : PT Bhinneka Consulting Group

PT BIW : PT Bumi Indira Wisesa

PT BMD : PT Bank Mataram Dhanarta

PT BNI : PT Bank Negara Indonesia

PT CFMP : PT Citra Flour Mils Persada

PT IPF : PT Indopac Perdana Finance

www.antikorupsi.org

PT PBN : PT Panca Bhakti Nusantara

PT PIF : PT Pacific Indonesia Finance

PT PKT : PT Persada Kalpataru Tama

PT SBU : PT Sejahtera Bank Umum

PT SIMC : PT Sadean Intra Mitra Corporation

PT SMM : PT Sinar Mas Multi Finance

PT TS : PT Trimegah Securindo Lestari

PT WOI : PT Wicaksana Overseas Internasional

RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham

SE : Surat Edaran

SHGU : Sertifikat Hak Guna Usaha

SHM : Sertifikat Hak Milik

SK : Surat Keputusan

SKP : Surat Ketetapan Pajak

SP&P : Sidartha Pratidina & Partners

SPI : Sistem Pengendalian Intern

TFK : Thien Kie Fong

THR : Tunjangan Hari Raya

TL : Tim Likuidasi

TL BDL : Tim Likuidasi Bank Dalam Likuidasi

TP : Tim Pemberesan

TPK : Tindak Pidana Korupsi

www.antikorupsi.org



PENGEMBALIAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) PADA PT BANK PACIFIC (DALAM LIKUIDASI) Nomor : 01.A/XII/02/2006

Tanggal : 06 Februari 2006

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210 Telp/Fax (021) 5700501

www.antikorupsi.org

DAFTAR ISI

Halaman


BAB I PENDAHULUAN 4









2. Pembentukan dan Komposisi Tim Likuidasi 6




6. Pengembalian BLBI Per 30 April 2005 8


8. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Likuidasi (Neraca Akhir Likuidasi)

9






www.antikorupsi.org

Halaman

2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Penyaluran dan Penggunaan BLBI

13




c. Biaya Operasional 40

d. Sisa Aset 41

DAFTAR SINGKATAN

www.antikorupsi.org

BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 1 dari 45


ATAS PENGEMBALIAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI)

PADA PT BANK PACIFIC (DALAM LIKUIDASI)


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melaksanakan pemeriksaan atas pengembalian dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada PT Bank Pacific (Dalam Likuidasi/DL).



Dengan status Bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum sistem pengendalian intern (SPI) pada PT Bank Pacific (DL) tidak dapat diandalkan karena beberapa hal. Pertama, lingkungan pengendalian yang ada tidak dapat berjalan secara memadai. Diantaranya posisi pemegang saham utama yang sekaligus juga debitur utama menyulitkan pengelola yaitu Tim Likuidasi (TL) melakukan tugasnya. Kedua, tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi bank dalam likuidasi (BDL) dalam melaksanakan fungsinya, baik itu Bank Indonesia (BI) maupun Departemen Keuangan. Terakhir, tidak ada pengawasan yang memadai terhadap akuntabilitas dan kinerja TL selama periode kerjanya.


Pemeriksaan BPK-RI ditahun 2000 adalah Pemeriksaan Investigasi sehingga tidak ada rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti.


Pemeriksaan BPK-RI meliputi pemeriksaan atas realisasi pencairan aset, baik berupa penagihan kredit maupun penjualan aset, pembayaran kewajiban (termasuk biaya operasional), sisa aset dan indikasi tindak pidana korupsi (TPK) serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Bank Dalam Likuidasi (BDL).

Dari hasil pemeriksaan tersebut, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :


Nilai buku aset berdasarkan neraca likuidasi per 1 November 1997 adalah sebesar Rp2.406.204.032.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp797.836.368.454,00, yaitu penagihan kredit sebesar Rp762.431.434.000,00 dan penjualan aset sebesar

www.antikorupsi.org


Rp35.404.934.454,00. Terkait hal ini, kami menemukan adanya pemberian diskon untuk pencairan kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp90.884.771.921,16 dan adanya kebijakan pemberian keringanan kurs pelunasan kredit kepada PT Citra Flour Mils Persada (CFMP) merugikan PT Bank Pacific (DL) sebesar Rp24.857.968.998,00.


Dari jumlah kewajiban kepada pemerintah sebesar Rp2.133.366.434.810,00, telah diselesaikan sebesar Rp315.023.076.238,00 sehingga masih mempunyai sisa kewajiban sebesar Rp1.818.343.358.572,00. Terkait hal ini, kami menemukan adanya pembayaran kewajiban melalui sita eksekusi deposito PT Bank Bacific (DL) di BNI yang pelaksanaannya menyimpang dari amar putusan Mahkamah Agung, sehingga merugikan PT Bank Pacific (DL) sebesar Rp64.010.000.000,00.


Realisasi biaya operasional sampai dengan tanggal 30 Oktober 2005 adalah sebesar Rp235.466.852.881,00. Terkait hal ini, kami menemukan adanya pembayaran honor bulanan kepada pengacara yang tidak didukung dengan kontrak senilai Rp912.000.000,00.

d. Sisa Aset

Nilai tercatat sisa aset per tanggal 30 April 2005 sesuai dengan adalah sebesar Rp1.646.496.592.114,00, sedangkan nilai realisasinya adalah sebesar Rp621.222.351.020,00. Dari nilai realisasi tersebut diantaranya sebesar Rp350.000.000.000,00 menjadi hak tanggungan kredit likuiditas darurat (KLD) PT Bank Pacific (DL) kepada BI. Sementara itu, sisa kewajiban kepada Pemerintah adalah sebesar Rp1.818.343.358.572,00 sehingga sisa aset tersebut lebih kecil dari sisa kewajiban. Terkait hal ini, kami menemukan adanya tagihan kepada pihak terkait yang tercatat sebesar Rp1.377.095.530.113,00 yang penyalurannya dilakukan secara tidak wajar, dan saat ini yang bersangkutan tidak kooperatif untuk menyelesaikan kewajibannya.

4. Saran BPK-RI

a. TL mempertanggungjawabkan kepada RUPS atas permasalahan pelaksanaan penagihan/penagihan kredit dan penjualan aset yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta pengeluaran biaya pengacara yang tidak didukung dengan kontrak.

www.antikorupsi.org


b. Aparat penegak hukum menindaklanjuti masalah-masalah yang menyangkut kerugian Negara, yaitu: (1) pemberian keringanan kurs pelunasan kepada PT CFMP; (2) pelunasan kewajiban melalui penyitaan deposito milik Bank Pacific, dan (3) dan pihak terkait (Sdr. EUM) tidak kooperatif meyelesaikan kewajibannya.

Jakarta, Juli 2005 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA Penanggung Jawab Audit

Drs. Haryanto Suwondo NIP. 240000361

www.antikorupsi.org


BAB I

PENDAHULUAN



b. Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;


Tujuan pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Pacific (DL) adalah untuk mengetahui dan memastikan :

a. Pencairan aset melalui penagihan dan penjualan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

b. Dana realisasi pencairan aset telah digunakan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban termasuk pembayaran BLBI serta biaya operasional BDL sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

c. Sisa asset yang akan diserahkan kepadan pemerintah setelah berakhirnya proses likuidasi;

d. Apakah terdapat indikasi penyimpangan dalam pencairan aset melalui penagihan dan penjualan, serta pembayaran kewajiban.


Sasaran pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Pacific (DL) adalah :

a. Proses pencairan aset melaui penjualan dan/atau penagihan piutang kepada para debitur;

b. Proses pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan aset, termasuk pengembalian BLBI kepada Pemerintah







www.antikorupsi.org


e. Melakukan konfirmasi, observasi fisik, diskusi dan wawancara dengan instansi dan atau pejabat yang berkompeten.


Pemeriksaan atas PT Bank Pacific (DL) dilakukan sejak tanggal 8 Juni sampai dengan 19 Juli 2005.


PT Bank Pacific (DL)

www.antikorupsi.org


BAB II

GAMBARAN UMUM


Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 537/KMK.017/1997 tanggal 1 November 1997, izin usaha PT Bank Pacific dicabut terhitung mulai tanggal 1 November 1997.

2. Pembentukan dan Komposisi Tim Likuidasi

Berdasarkan Keputusan Rapat PT Bank Pacific yang dimuat dalan Akta Nomor 9 Tanggal 5 Desember 1997 Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H, pemegang saham PT Bank Pacific (DL) antara lain menyetujui: a. Me-nonaktifkan seluruh anggota direksi dan komisaris Bank Pacific (DL); b. Membubarkan badan hukum perseroan, serta mengubah menjadi PT Bank Pacific (DL) c. Membentuk TL dengan sususan sebagai berikut :

Ketua : Mohammad Ma’ruf Saleh, S.H Wakil Ketua : Drs. Ali Sanusi Lubis Anggota : Sutomo Sunatadirdja Yasin Rodiaz Zulkarnain Z. A.

Houtman Zainal Arifin Susunan TL tersebut telah disetujui oleh BI dengan Surat Nomor 30/30/402/UPB3/AdB3/Rahasia tanggal 19 Januari 1998.

Selanjutnya mendasarkan pada Surat Nomor 31/1691/UPPB/AdP tanggal 30 Maret 1999, Sdr Zulkarnaen, Ketua TL PT Bank SEAB (DL), berhenti sebagai anggota TL PT Bank Pacific (DL).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1999 dan surat Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, masa kerja TL telah berakhir per tanggal 5 Desember 2002 dan dapat diperpanjang sampai dengan 5 Juni 2003. Namun mengingat proses likuidasi (pencairan aset dan pembayaran kewajiban) belum dapat diselesaikan seluruhnya, maka TL belum membuat pertanggungjawaban sehingga rapat umum pemegang saham (RUPS) belum melakukan pembubaran terhadap TL Bank Pacific (DL). Dengan demikian keberadaan TL PT Bank Pacific (DL) setelah tanggal 5 Juni 2003 tidak sesuai dengan ketentuan.

www.antikorupsi.org



Jumlah BLBI yang diterima adalah sebesar Rp2.133.366.434.840,00 dengan rincian sebagai berikut:

dalam rupiah

Jenis BLBI Jumlah Saldo Debet 1.843.343.358.572,00Dana Talangan Rupiah 145.202.000.000,00Dana Talangan Valas (USD 16,408,656.38) 144.821.076.268,00Jumlah 2.133.366.434.840,00


Akta pengikatan yang diterima oleh Bank Pacific:

Jenis/Skim Notaris No/Tanggal Akta Keterangan Saldo Debet sebelum likuidasi

- - Tidak diikat

Dana Talangan Rupiah - - Tidak Diikat Dana Talangan Valas Martin

Roestam, SH No.22/tgl 30.06.1998 No.23/tgl 30.06.1998

APJ APH

Bank Pacific tidak menyerahkan jaminan-jaminan terhadap fasilitas BLBI yang diterima dari BI.


BLBI yang diberikan kepada Bank Pacific telah dialihkan sesuai dengan kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI tanggal 6 Februari 1999 dan Akta Cessie antara Direksi BI dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Nomor 46 tanggal 22 Februari 1999 sesuai dengan Akta cessie yang dibuat dihadapan Notaris Mudofir Hadi, SH. Jumlah BLBI yang dialihkan tersebut adalah posisi tanggal 29 Januari 1999 sebesar Rp2.133.366.434.840,00.

Dengan pengalihan tersebut, BLBI yang diberikan oleh BI beralih menjadi hutang pemerintah kepada BI dan sekaligus menjadi piutang pemerintah kepada PT Bank Pacific (DL) sebesar Rp2.133.366.434.840.

www.antikorupsi.org


6. Pengembalian BLBI per 30 April 2005

Jumlah BLBI yang telah dibayar kembali oleh bank sampai dengan 31 April 2005, adalah sebagai berikut:

dalam rupiah

Jenis BLBI Penerimaan Pelunasan Sisa Saldo Debet Dana Talangan Rupiah Dana Talangan Valas

1.843.343.358.572 145.202.000.000 144.821.076.268

25.000.000.000 145.202.000.000 144.821.076.268

1.818.343.358.572 - -

Jumlah 2.133.366.434.840 315.023.076.268 1.818.343.358.572

Di samping pelunasan atas Dana Talangan Rupiah (DTR) sebesar Rp145.202.000.000,00 dan Dana Talangan Valas sebesar Rp144.821.076.268,00 (equivalen USD16,108,656.38), sampai dengan tanggal 30 April 2005 PT Bank Pacific (DL) juga telah melakukan pembayaran saldo debet kepada BI sebesar Rp263.000.000.000,00. Dari jumlah tersebut telah dikoreksi sebesar Rp238.000.000.000,00 untuk pembayaran pajak, sehingga jumlah yang diperhitungkan sebagai pelunasan adalah sebesar Rp25.000.000.000,00. TL PT Bank Pacific (DL) sedang melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan pembayaran pajak terhutang tersebut. Sehingga jumlah pelunasan kepada Pemerintah sebesar Rp315.023.076.268,00. Pada tanggal 2 Juni 2005, TL PT Bank Pacific (DL) telah melakukan setoran saldo debet tambahan sebesar Rp17.000.000.000,00.

7. Posisi Keuangan Bank per Tanggal Penutupan (31 Oktober 1997)

Posisi Keuangan PT Bank Pacific (DL) per 31 Oktober 1997 sesuai dengan Laporan Akuntan Independen Arthur Andersen/Prasetio, Utomo & Co atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Nomor 30505 tanggal 28 Februari 1998, adalah sebagai berikut:

dalam rupiah

Rekening Audited 31/10/97 Penyesuaian Verifikasi 31/10/97

AKTIVA Kas 3.891.985.000 0 3.891.985.000 Giro Pada Bank Indonesia 10.953.087.000 (1.871.018.000) 9.082.069.000 Giro Pada bank Lain 13.886.624.000 665.574.000.000 14.552.198.000 Penempatan Pada Bank Lain 61.220.574.000 (665.574.000.000) 60.555.000.000 PPAT (19.021.000.000) 0 (19.021.000.000) Surat-Surat Berharga 701.075.884.000 (386.264.209.000) 314.811.675.000 PPAT (156.362.457.000) 156.362.457.000 0 Dokumen dan Fasilitas Lain 255.510.543.000 (242.234.209.000) 13.276.334.000 PPAT (97.534.533.000) 97.534.533.000 0 Kredit Yang Diberikan 1.652.619.245.000 (307.203.292.000) 1.345.415.953.000 PPAT (94.946.569.000) 94.946.569.000 0

www.antikorupsi.org


Rekening Audited 31/10/97 Penyesuaian Verifikasi 31/10/97

Penyertaan saham 16.000.000 0 16..000.000 Aktiva Tetap 62.935.593.000 22.023.156.000 84.958.749.000 Ak.Penyusutan Aktiva Tetap (27.505.976.000) 0 (27.505.976.000) Aktiva Lain-lain 39.465.033.000 (32.477.171.000) 6.987.862.000

TOTAL AKTIVA 2.406.204.032.000 1.807.020.849.000 KEWAJIBAN

Giro 242.479.573.000 0 242.479.573.000 Tabungan 23.786.979.000 0 23.786.979.000 Deposito Berjangka 269.753.018.000 0 269.753.018.000 Hutang Pajak 1.391.917.000 0 1.391.917.000 Pinjaman Yang Diterima BI 350.000.000.000 0 350.000.000.000 BLBI (OD) 1.841.967.214.000 1.373.803.000 1.843.341.017.000 Lainnya 250.250.000.000 0 250.250.000.000 Kewajiban Lain-lain 20.929.951.000 (8.588.000) 20.921.363.000 Pinjaman Subordinasi 14.600.000.000 0 14.600.000.000

Jumlah Kewajiban 3.015.158.651.000 3.016.522.867.000 MODAL

Modal Dasar 60.000.000.000 0 60.000.000.000 Modal Disetor Lainnya 40.000.000.000 0 40.000.000.000 DEFISIT (720.042.218.000) (600.548.398.000) (1.320.590.616.000) Thn Lalu (374.003.046.000) 1 (374.003.045.000) Thn Berjalan (346.039.172.000) (600.548.399.000) (946.587.571.000) Cadangan Umum 11.087.599.000 (0) 11.087.599.000

Jumlah Defisiensi Modal (608.954.618.000) (1.209.503.017.000) TOTAL PASIVA 2.406.204.032.000 1.807.019.850.000

8. Posisi Keuangan Bank per Tanggal Likuidasi (Neraca Akhir Likuidasi)

Posisi NAL PT Bank Pacific (DL) per 23 Mei 2003 sesuai dengan Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati, Ernst&Young/Prasetio, Sarwoko & Sandjaja Nomor RPC-306 tanggal 30 April 2004 adalah sebagai berikut:

dalam rupiah

Rekening Audited 22 Mei 2003 Penyesuaian Nilai Realisasi AKTIVA

Kas 56.358.887 0 56.358.887 Giro Pada bank Lain 17.357.698.386 566.868.664 17.924.567.050 Penempatan Pada Bank Lain 344.355.000.000 (23.855.000.000) 320.500.000.000 PPAT (8.725.000.000) 8.725.000.000 0

www.antikorupsi.org


Rekening Audited 22 Mei 2003 Penyesuaian Nilai Realisasi Surat-Surat Berharga 699.816.133.433 (698.619.908.255) 1.196.225.178 PPAT (155.412.766.397) 155.412.766.397 0 Dokumen dan Fasilitas Lain 237.908.858.717 (237.708.858.717) 200.000.000 PPAT (97.534.532.272) 97.534.532.272 0 Kredit Yang Diberikan 970.760.926.361 (424.847.378.133) 545.913.548.228 PPAT (107.931.011.944) 107.931.011.944 0 Penyertaan saham 16.000.000 (16.000.000) 0 Aktiva Tetap 1.827.046.986 2.685.337.214 4.512.384.200 Aktiva Lain-lain 12.748.343.116 (12.521.327.866) 227.015.250

TOTAL AKTIVA 1.915.243.055.273 890.530.098.793 KEWAJIBAN

Giro 1.333.811.483 0 1.333.811.483 Tabungan 335.777.101 0 335.777.101 Deposito Berjangka 882.057.809 0 882.057.809 Hutang Pajak 48.249.651 0 48.249.651 Pinjaman Yang Diterima 2.414.343.358.572 0 2.414.343.358.572 Bank Indonesia 350.000.000.000 0 350.000.000.000 BLBI (OD) 1.833.343.358.572 0 1.833.343.358.572 Lainnya 231.000.000.000 0 231.000.000.000 Kewajiban Lain-lain 367.448.264 0 367.448.264 Pinjaman Subordinasi 14.600.000.000 0 14.600.000.000

Jumlah Kewajiban 2.431.910.702.880 2.431.910.702.880 MODAL

Modal Dasar 60.000.000.000 0 60,000,000,000 Modal Disetor Lainnya 40.000.000.000 0 40,000,000,000 Defisit (616.667.647.607) (1.024.712.956.480) (1.641.380.604.087) Thn Lalu 0 Thn Berjalan (616.667.647.607) (1.024.712.956.480) (1.641.380.604.087)

Jumlah Defisiasi Modal (516.667.647.607) (1.541.380.604.087) TOTAL PASIVA 1.915.243.055.273 890.530.098.793

Surat DPIP-BI Nomor 7/209/DPIP/IAdmP tanggal 27 Mei 2005 antara lain menyatakan bahwa sesuai dengan penelitian BI dapat dikemukakan bahwa NAL tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan RUPS. Namun mengingat upaya penyelesaian sisa aset dan kewajiban BDL masih dalam proses pembahasan dengan Pemerintah selaku kreditur mayoritas, RUPS akan dilaksanakan setelah adanya pemberitahuan dari BI.

www.antikorupsi.org


9. Posisi Keuangan Bank per Tanggal 30 April 2005

Posisi keuangan per tanggal 30 April 2005 sebagai berikut :

dalam rupiah

Rekening Posisi 30/04/05 Penyesuaian Nilai Realisasi

AKTIVA Kas 46.185.569 0 46.185.569Giro Pada Bank Indonesia 0 0Giro Pada bank Lain 11.824.272.111 0 11.829.856.161Penempatan Pada Bank Lain 70.855.000.000 (23.855.000.000) 47.000.000.000 PPAT (8.725.000.000) 8.725.000.000 0Surat-Surat Berharga 762.629.908.255 (698.619.908.255) 64.010.000.000 PPAT (155.412.766.397) 155.412.766.397 0Dokumen dan Fasilitas Lain 237.908.858.717 (237.708.858.717) 200.000.000 PPAT (97.534.532.272) 97.534.532.272 0Kredit Yang Diberikan 920.046.652.973 (424.847.378.133) 495.199.274.840 PPAT (107.931.011.944) 107.931.011.944 0Penyertaan saham 16.000.000 (16.000.000) 0Aktiva Tetap 24.681.986 2.685.337.214 2.710.019.200Aktiva Lain-lain 12.748.343.116 (12.521.327.866) 227.015.250

TOTAL AKTIVA 1.646.496.592.114 621.222.351.020KEWAJIBAN

Giro 605.966.283 0 605.966.283Hutang Pajak 29.882.136 0 29.882.136Pinjaman Yang Diterima Bank Indonesia 350.000.000.000 0 350.000.000.000 BLBI (OD) 1.580.343.358.572 0 1.580.343.358.572 Lainnya 231.000.000.000 0 231.000.000.000Kewajiban Lain-lain 367.448.256 0 367.448.256Pinjaman Subordinasi 14.600.000.000 0 14.600.000.000

Jumlah Kewajiban 2.176.946.655.247 - 2.176.946.655.247 MODAL

Modal Dasar 60.000.000.000 60.000.000.000Modal Disetor Lainnya 40.000.000.000 40.000.000.000DEFISIT Thn Lalu (615.168.686.127) 615.729.970.741 561.284.614Thn Berjalan (630.450.063.133) (1.024.712.956.480) (1.655.163.019.613)

Jmlh Defisiasi Modal (530.450.063.133) (1.555.724.304.227)

TOTAL PASIVA 1.646.496.592.114 621.222.351.020

www.antikorupsi.org


Angka-angka dalam laporan tersebut merupakan angka intern PT Bank Pacific (DL) dan belum diaudit (Unaudited).

www.antikorupsi.org


BAB III

HASIL PEMERIKSAAN


Dari pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi lingkungan pengendalian dan pengendalian pengamanan (termasuk monitoring) menunjukkan masih adanya kelemahan pada sistem pengendalian intern. Hal ini dapat dilihat pada uraian berikut:


Dengan status Bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum lingkungan pengendalian pada PT Bank Pacific (DL) tidak dapat diandalkan, karena setiap unsur manajemen tidak dapat melakukan fungsinya secara memadai.

Sesuai dengan ketentuan yang ada, pada akhir masa tugasnya, TL bertanggung jawab kepada RUPS. Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, TL juga harus menyelesaikan tagihan kepada debitur utamanya, yang pada umumnya terkait dengan pemegang saham utama, antara lain dengan meminta tambahan jaminan terhadap hutang-hutang mereka kepada bank yang telah berkategori macet.

Selain itu, secara substansi tidak jelas siapa pemilik utama harta yang masih ada di BDL, mengingat sebagian besar BDL, nilai kewajibannya kepada Pemerintah (Saldo Debet, DTR, dan DTV) lebih besar dari harta yang ada. Dari sisi ketentuan perusahaan, harta tersebut adalah milik pemegang saham, tetapi dengan besarnya kewajiban kepada Pemerintah, maka Pemerintah merupakan pihak yang lebih berhak terhadap harta yang ada.

Dengan kondisi ini, harta yang masih ada seharusnya sudah menjadi bagian keuangan negara sehingga seluruh kegiatan TL harus lebih diarahkan terhadap kepentingan negara. Dalam kenyataannya pemegang saham utama masih besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas TL sehari-hari yang dapat mengakibatkan tidak maksimalnya pengembalian harta PT Bank Pacific (DL) kepada Negara.


Tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi BDL, baik itu BI maupun Departemen Keuangan. Selama pihak BI hanya memantau posisi aset dan kewajiban serta setoran kepada Negara dari BDL. Ketidakjelasan ini mengakibatkan tidak adanya ketentuan dan atau prosedur yang memadai dan secara tegas mengatur pelaksanaan tugas TL terutama dalam melakukan pencairan aset dan pembayaran kewajiban kepada Pemerintah.

Selain ketidakjelasan tentang pihak yang menjadi pengawas BDL, juga terdapat ketidakjelasan mengenai masa kerja TL. Sesuai dengan ketentuan yang ada, masa kerja TL adalah selama lima tahun sejak terbentuknya TL ditambah enam bulan. Pada akhir

www.antikorupsi.org


masa tugasnya, TL harus menyusun NAL yang akan dimintakan persetujuan ke BI sebagai dasar RUPS dalam rangka pembubaran TL. Sampai dengan akhir masa pemeriksaan, NAL belum selesai disusun walaupun masa kerja TL telah berakhir sehingga belum ada kejelasan mengenai status TL.

Berdasarkan monitoring atas pelaksanaan pemeriksaan pada TL PT Bank Pacific (DL), diketahui bahwa selama ini pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah untuk menentukan posisi aset dan kewajiban. Tidak ada audit yang ditujukan untuk menilai kinerja TL dan atau memberikan opini terhadap laporan keuangan PT Bank Pacific (DL).

Audit yang dilakukan BPK-RI terhadap TL BDL adalah saat audit investigasi BLBI di tahun 2000. Dengan demikian sejak tahun 2000 hingga tahun 2005, tidak ada pengawasan yang memadai terhadap kinerja TL.


Pemeriksaan BPK-RI ditahun 2000 adalah Pemeriksaan Investigasi sehingga tidak ada rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti.



Penagihan Kredit

Aset PT Bank Pacific (DL) dalam bentuk tagihan terdiri atas surat-surat berharga, dokumen dan fasilitas lainnya, serta kredit yang diberikan. Realisasi pencairan dari tagihan tersebut sampai dengan 30 April 2005 dapat dilihat pada tabel berikut berikut:

Uraian Pihak Terkait Pihak Ke II TOTAL

Surat Surat Berharga Posisi 31 Okt 1997 699.832.675.339 1.243.209.000 701.075.884.339Cash In (1.196.225.000) (1.192.952.000) ( 2,389,177,000)Set Off (66.797.000) (66.797.000)Hapus Buku - - -Tambahan *)1 64.010.000.000 64.010.000.000Posisi 30 April 2005 762.579.653.339 50.257.000 762.629.910.339Dokumen dan Fasilitas Lainnya Posisi 31 Okt 1997 206.234.542.873 49.276.000.000 255.510.542.873Tambahan *)2 59.688.875.000 59.688.875.000Cash In (38.067.486.000) (38.067.486.000)Set Off (118.018.156) (20.126.857.000) (20.244.875.156)Hapus Buku *)3 (7.847.808.000) (11.130.390.000) (18.978.198.000)Posisi 30 April 2005 198.268.716.717 39.640.142.000 237.908.858.717

www.antikorupsi.org


Uraian Pihak Terkait Pihak Ke II TOTAL Kredit Yang Diberikan Posisi 31 Okt 1997 969.137.109.540 683.482.135.000 1.652.619.244.540Cash In (5.299.345.836) (333,771,799,552) (339,071,145,388) Set Off (175.079.149.704) (163.699.645.475) (338.778.795.179)Hapus Buku - (77.926.651.000) (77.926.651.000)Settlement Agunan - (6.156.000.000) (6.156.000.000)Total Penagihan Kredit Tambahan *)4

29.360.000.000

(761.932.591.567) 29.360.000.000

Posisi 30 April 2005 818.118.614.000 101.928.038.973 920.046.652.973

Tambahan*)

1. Tambahan Tagihan kepada PT PIF ( terkait) atas kasus PT Wicksana Overseas Int. 2. Tambahan dari rekening Administratif. 3. Hapus Buku pada Pihak Terkait Sebesar Rp7.847.808.000 berasal dari tagihan Pihak Terkait atas Biaya

Provisi dan Denda dari perpanjangan kredit yang diberikan kepada pihak terkait. 4. Tambahan Kredit PT PIF berasal dari reklasifikasi / pemindahbukuan dari penempatan dana PT Bank

Pacific (DL) pada Bank Jabar untuk menyelesaikan kewajiban PT PIF pada Bank Jabar

Dari data tersebut terlihat bahwa pencairan kredit melalui Cash In, Set Off, Hapus Buku dan Settlement Agunan adalah sebesar Rp761.932.591.567,00 selain itu terdapat penerimaan bunga sebesar Rp498.842.433,00, sehingga penerimaan penagihan kredit menurut laporan bagian kredit PT Bank Pacific (DL) adalah sebesar Rp762.431.434.000,00.

Porsi terbesar dari tagihan PT Bank Pacific (DL) adalah tagihan kepada pihak terkait, namun reasliasi pencairan untuk tagihan kepada pihak terkait masih sangat rendah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pencairan tagihan tersebut ditemukan beberapa hal sebagai berikut :

1) Temuan - Terdapat Penyelesaian Kredit yang Dilakukan dengan Pemberian Potongan Di Atas 25% dari Pokok Pinjaman

Pencairan kredit PT Bank Pacific (DL) dilakukan dengan pembayaran kas, set-off kewajiban, dan/atau pencairan agunan. Selain itu, TL juga memberikan potongan kepada para debitur atas pelunasan kreditnya yang dicatat sebagai penghapus bukuan.

Pedoman Pelaksanaan Kerja Tim Likuidasi antara lain mengatur bahwa penghapusan untuk pokok pinjaman harus dilihat kasus per kasus, dengan jumlah maksimum sebesar 25%.

Dari hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap pelunasan kredit khususnya tehadap pihak tidak terkait, ditemukan adanya penghapusbukuan (pemberian diskon) yang melebihi 25% seperti terlihat pada daftar berikut :

www.antikorupsi.org


Keterangan: Total pinjaman dalam valas dihitung dengan kurs konversi saat pelunasan.

Dari data tersebut terlihat bahwa dari nilai kredit yang dicairkan sebesar Rp180.589.832.039,95 TL memberikan diskon sebesar Rp133.786.229.931,05 atau 74,08%. Sesuai dengan ketentuan, diskon yang dapat diberikan maksimal adalah sebesar 25% atau Rp45.147.458.009,89 sehingga terjadi kelebihan pemberian diskon sebesar Rp90.884.771.921,16.

Atas pemberian diskon (hapus buku) tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Coni Suki

Jumlah kredit yang diberikan kepada Coni Suki adalah sebesar USD285,000.00 equivalen Rp2.531.085.000,00 (USD1=Rp8.881). Sejak tahun 1996, kredit ini dikategorikan macet setelah usaha Coni Suki tidak berjalan karena kebakaran. Pada tanggal 17 Februari 2003, Coni Suki mengajukan permohonan pelunasan hutang sebesar Rp500.000.000,00 yang berasal dari penjualan jaminan berupa tanah sertifikat HGB No. 186 atas bangunan Ruko Komplek Kapitol Plaza Blok C-6 Jl Sudirman 91 Bandung. Nilai taksiran jaminan menurut apraissal tanggal 28 November 1995 adalah sebesar Rp400.000.000,00.

Pada tanggal 21 Februari 2003, TL menyetujui pelunasan sebesar Rp500.000.000,00 dengan pertimbangan sebagai berikut:

(1) Aktifitas usaha debitur telah berhenti sejak terjadinya kebakaran. (2) Pinjaman yang bersangkutan telah lama macet.

No Nama Debitur Total Pinjaman *) Jumlah Hapus % Maksimal Diskon Selisih

1 Coni Suki 2.531.085.000,00 2.031.085.000,00 80,24% 632.771.250,00 1.398.313.750,00

2 PT.Forindo Permai 3.800.000.000,00 1.280.000.000,00 33,68% 950.000.000,00 330.000.000,00

3 PT.Megarimba

Karyatatama 17.770.000.000,00 13.734.958.281,00 77,29% 4.442.500.000,00 9.292.458.281,00

4 PT.Niagatama Arsaraya 18.930.680.157,95 14.576.623.757,95 77,00% 4.732.670.039,49 9.843.953.718,46

5 PT.Tiga Utama 11.000.000.000,00 3.186.000.000,00 28,96% 2.750.000.000,00 436.000.000,00

6 PT.Sinar Lawang Indah 1.719.000.000,00 1.199.000.000,00 69,75% 429.750.000,00 769.250.000,00

7 PT.Prabu Budi Mulia 91.686.949.700,00 76.081.445.710,50 82,98% 22.921.737.425,00 53.159.708.285,50

8 Efdjuno Tando 1.171.000.000,00 371.000.000,00 31,68% 292.750.000,00 78.250.000,00

9 PT.Poong III Jaya 11.503.117.181,60 10.253.117.181,60 89,13% 2.875.779.295,40 7.377.337.886,20

10 PT.Palmec 3.348.000.000,00 2.145.000.000,00 64,07% 837.000.000,00 1.308.000.000,00

11 PT.Bandung Pakar 2.200.000.000,00 666.000.000,00 30,27% 550.000.000,00 116.000.000,00

12 PT. Pluit Sakti 5.652.000.000,00 3.652.000.000,00 64,61% 1.413.000.000,00 2.239.000.000,00

13 Karyawan 5.401.000.000,00 2.979.000.000,00 55,16% 1.350.250.000,00 1.628.750.000,00

14 Lain-lain 3.877.000.000,00 1.631.000.000,00 42,07% 969.250.000,00 2.907.750.000,00

Total 180.589.832.039,55 133.786.229.931,05 74,08 45.147.458.009,89 90.884.771.921,16

www.antikorupsi.org


(3) Pelunasan sebesar Rp500.000.000,00 berarti melebihi nilai hipotik jaminan sebesar Rp400.000.000,00.

(4) Penyelesaian satu-satunya hanya dari penjualan jaminan. Dengan kebijakan TL tersebut, Coni Suki mendapat penghapusan (diskon) atas

kredit yang diterimanya sebesar Rp2.031.085.000,00 atau 80,24% dari total kreditnya.

Menurut pendapat kami, keputusan TL untuk memberikan diskon sebesar 80,24% tidak mempunyai dasar yang jelas karena tanpa melalui proses hukum dan/atau penilaian kembali terhadap jaminan mengingat apraissal jaminan tahun 1995 tidak dapat dijadikan patokan.

b) PT Forindo Permai Jaya (PT FPJ)

PT FPJ adalah perusahaan yang bergerak dibidang pemintalan memperoleh fasilitas Kredit Investasi (KI) dan Pinjaman Tetap (PT) dari PT Bank Pacific (DL) tahun 1989 dengan nilai outstanding pokok sebesar Rp3.800.000.000,00 bunga terhutang per 31/10/97 sebesar Rp3.407.822.222,00 dan denda bunga sebesar Rp1.331.347.155,00. Kredit tersebut dijamin dengan hipotik tanah senilai Rp.2.350 juta, FTO mesin-mesin senilai 133% dari plafond Kredit dan Company Guarantee

Pada bulan Juni 1991 kredit yang diberikan mulai bermasalah dengan adanya tunggakan bunga untuk fasilitas KI. Dari penjelasan cabang BP-Samanhudi melalui surat No.96/Shd-Bdl/VII/98 tanggal 19 Agustus 1998 diperoleh keterangan bahwa PT FPJ sejak bulan Oktober 1995 tidak pernah lagi mampu membayar bunga ataupun pokok dari seluruh pinjaman yang ada di Bank Pacific. Melalui surat tersebut juga menerangkan bahwa PT FPJ melalui suratnya No.001/BP/FPJ/98 menyatakan bersedia membayar secara mencicil Rp100 juta per bulan dan meminta hanya melunasi 50% dari kewajiban pokok dan bunga.

Pada tanggal 25 Agustus 1998, TL melalui catatan dalam surat No. No.96/Shd-Bdl/VII/98 tanggal 19 Agustus 1998 menyetujui permohonan pelunasan kewajiban tersebut oleh debitur sebesar Rp4.320.000.000 yang terdiri atas pokok kredit Rp3.800.000.000,00 dan bunganya sebesar Rp520.000.000,00 secara angsuran Rp120.000.000,00 per bulan selama tiga tahun. Pada tanggal 12 Juli 2002, PT FPJ dengan surat No.0121/FPJ/VIII/02 meminta keringanan berupa pembebasan bunga sebesar Rp520.000.000,00 dan disetujui oleh seluruh TL dengan pertimbangan:

(1) Nilai sisa hutang pokok sebesar Rp2.760.000.000,00 masih lebih besar daripada nilai hipotik jaminan sebesar Rp2.400.000.000,00 yang mempunyai nilai pasar sebesar Rp1.344.120.750. Nilai pokok kredit yang telah dilunasi secara angsuran oleh PT FPJ adalah senilai Rp1.040.000.000,00

www.antikorupsi.org


(2) Apabila mengeksekusi jaminan maka akan memakan waktu yang lama biaya tinggi, penyelesaian buruh pabrik yang rumit apabila mesin-mesin disita dan pabrik berhenti beroperasi dan nilainya kemungkinan kecil.

Setelah membayar angsuran sebesar Rp280.000.000,00 dari sisa pokok kredit Rp2.760.000.000,00, pada tanggal 4 April 2003 debitur dengan surat No.054/FPJ/IV/03 kembali memohon keringanan pembayaram atas sisa pinjamannya dan hanya membayar sebesar Rp1.200.000.000,00. Mengingat waktu yang lama untuk melelang jaminan dibutuhkan, TL menyetujui permohonan debitur sesuai dengan catatan yang ditandatangani seluruh TL pada surat Nomor 003/Shd-Bdl/IV/2003 tanggal 8 April 2003. Dengan demikian PT FPJ hanya melakukan pembayaran sebesar Rp2.520.000.000,00 dari dari pokok hutangnya sebesar Rp3.800.000.000,00.

Dengan berlandaskan pada jaminan yang bernilai 133% dari plafon kredit dan kesepakatan awal antara TL dan debitur untuk melunasi hutang pokok dan bunganya dengan secara angsuran, menurut pendapat kami kredit tersebut seharusnya dapat dikembalikan oleh debitur tanpa harus diberikan diskon. Sementara kebijakan TL untuk memberikan potongan terhadap pokok dan bunga tidak mempunyai dasar yang kuat.

c) PT Megarimba Karyatatama (PT MK)

PT MK menerima fasilitas kredit sindikasi senilai USD48,000,000.00 dari ban-bank dalam penyehatan BPPN yaitu BII, PDFCI, Niaga, Bira, Modern, Dharmala, Ficorinvest, dan Tamara (66,67%), Bank Panin (10,42%), Finconesia (6,25%), Bank Bali (12,5%), dan Bank Pacific (6,25% atau equivalen sebesar USD2,000,000.00).

Berdasarkan catatan kredit (relaas) dari Unit Kredit Bank Pacific (DL) tanggal 20 Juli 2001 diketahui bahwa PT MK yang bergerak di Industri pengolahan kayu MDF telah menarik seluruh fasilitas kredit investasinya namun pabrik belum selesai dibangun sehingga belum berproduksi dan saat ini sedang dilakukan restrukturisasi oleh BPPN.

PT Samuel Sekuritas merupakan pemenang tender program PPAK BPPN atas kredit PT MK senilai 18,7%, memberikan penawaran untuk membeli porsi Bank Pacific (DL) dengan harga sesuai dengan harga jual BPPN yaitu 18,76%. Sesuai surat No.008/SLP-DL/VIII/02 unit kredit mengusulkan harga 41% atau minimal 28%.

Melalui surat Bank Pacific No.315/TL-BP/Eks/XI/2002 tanggal 21 November 2002 TL menyetujui penawaran Samuel Sekuritas dengan harga jual pengalihan hak sebesar 23% dengan pembayaran selambatnya 31 Januari 2003. Adapun alas an persetujuan harga sesuai catatan No.010/SLP-DL/IX/02 tanggal 20 September 2002 karena pabrik belum selesai, penjualan jaminan akan sulit dilakukan, dan

www.antikorupsi.org


BPPN sebagai agen sindikasi telah menjual porsi kepemilikannya dengan harga 18,7%.

Dari proses yang telah dilakukan oleh TL tidak terlihat adanya usaha maksimal dari TL untuk mengoptimalkan penerimaan dari pencairan kredit PT MK. Dalam hal ini, TL hanya mendasarkan pada perbandingan hasil penjualan aset kredit BPPN. Dengan demikian kebijakan penghapusbukuan kredit atas nama PT MK senilai Rp13.734.958.281,00 tidak didukung dengan dasar yang memadai.

d) PT Niagatama Arsaraya (PT NA)

PT NA menerima fasilitas kredit sindikasi senilai USD20,500,000,000.00 dari BPPN yang berasal dari Bank PDFCI, Niaga, Bira, Papan dan Tamara sebesar 69,40%, Sumitomo Mitsui sebesar sebesar 9,38%, Merincorp 4,98% dan Bank Pacific sebesar 15,79%. Saldo kredit porsi Bank Pacific per tanggal 5 Agustus 2002 sebesar USD2,130,633.67.

PT NA yang bergerak di bisnis perhotelan sesuai surat unit kredit No.007/SLP-DL/VIII/02 tanggal 5 Agustus 2002, dinyatakan bahwa hotel telah beroperasi, meskipun dengan jumlah kamar yang belum sesuai dengan rencana semula. Tingkat hunian dan tarif kamar juga, tidak sesuai dengan proyeksi semula. Pendapatan hotel hanya cukup untuk menutup biaya operasinya. Samuel Sekuritas telah memberikan penawaran sebesar 17% untuk membeli porsi Bank Pacific (DL). PT Samuel Sekuritas adalah pemenang tender dalam program PPAK BPPN atas kredit kepada PT NA senilai 21,5%.

Melalui surat Bank Pacific No.315/TL-BP/Eks/XI/2002 tanggal 21 November 2002 TL menyetujui penawaran Samuel Sekuritas dengan harga jual pengalihan hak sebesar 23% . Sesuai catatan No.007/SLP-DL/VIII/02 tanggal 5 Agusuts 2002 dikemukakan bahwa alasan penetapan harga tersebut karena eksekusi jaminan akan memakan waktu dan biaya dan hasil operasional hotel dirasa tidak memungkinkan..

Dari proses yang telah dilakukan oleh TL tidak terlihat adanya usaha maksimal dari TL untuk mengoptimalkan penerimaan dari pencairan kredit PT NA. Dalam hal ini TL hanya mendasarkan pada perbandingan hasil penjualan asset kredit BPPN. Dengan demikian kebijakan penghapus bukuan kredit atas nama PT NA senilai Rp14.576.623.757,95 tidak didukung dengan dasar yang memadai.

e) PT Tiga Utama (PT TU)

PT TU yang bergerak dalam bisnis Biro Perjalanan dan Wisata memperoleh fasilitas Pinjaman Tetap (PT) 1 dan 2 pada tahun 1994 sebesar Rp11.050.000.000,00 dengan baki debet pinjaman per 31 Oktober 1997 sebesar Rp11.000.000.000,00. Jaminan atas fasilitas kredit ini adalah 5 SHGB, FTO dan Personal Guarantee.

www.antikorupsi.org


Dalam catatan TL tanggal 13 Februari 2003 menyebutkan bahwa TL pada beberapa hari sebelumnya meminta PT Tiga Utama untuk menebus jaminannya sebesar 8 Milyar. Namun, PT TU dengan surat No.SK/020/KHS/II/2003 tanggal 13 Februari 2003 hanya dapat menebus jaminannya seharga Rp7 miliar. Selanjutnya 14 Februari 2003 TL memberikan penawaran kepada PT TU untuk menebus jaminannya senilai Rp7,5 miliar. PT TU telah melakukan penyetoran untuk penebusan jaminan pada tanggal 31 Maret 2003 senilai Rp7,5 milyar, sehingga TL melakukan hapus buku sebesar Rp3.186.000.000,00 atau 28,36% dari pokok kredit.

Petimbangan utama TL menyetujui permintaan PT TU adalah adanya ketidakpasitan bahwa TL dapat memenangkan proses kasasi di Mahkamah Agung, setelah sebelumnya eksekusi jaminan tidak berhasil karena dilakukan Verzet oleh debitur. Dengan mendasarkan pada upaya yang telah ditempuh oleh TL, terlihat telah adanya upaya yang maksimal dari TL, antara lain melalui upaya hukum sampai ke tingkat kasasi.

f) PT Sinar Lawang Indah (PT SLI)

PT SLI mendapat Fasilitas pinjaman club deal dari Bank Pacific dan Bank Uppindo. Porsi kredit Bank Pacific adalah sebesar Rp1.719.000.000,00 atau 5,48% dari total kredit sebesar Rp31.744.000.000,00. Keseluruhan kredit tersebut dijamin dengan agunan Tanah SHGB dan SHM senilai Rp11.500.000.000,00.

Jaminan tersebut merupakan agunan paripasu untuk menjamin kredit dari Bank Uppindo (BBKU) yang saat itu telah dikuasai oleh BPPN.

Sebagai pemenang tender program PPAK BPPN untuk kredit atas nama PT SLI, PT Harumdana Sekuritas (PT HS) melalui suratnya tertanggal 11 Februari 2003 mengajukan penawaran pembelian kredit dari PT Bank Pacific (DL) kepada PT SLI senilai 10% dari pokok kreditnya atau Rp172.000.000,00.

Dari negosiasi atas penawaran akhir PT HS tertanggal 1 Mei 2003, TL dan PT HS menyepakati harga pembelian kredit a.n PT SLI sebesar Rp456.000.000,00 atau diberikan diskon sebesar Rp1.199.000.000,00 atau 69,75%.

Dari proses di atas, TL belum berupaya maksimal untuk mengoptimalkan penerimaan dari pencairan kredit PT SLI. Dalam hal ini, TL hanya mendasarkan pada perbandingan hasil penjualan aset kredit BPPN. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberian potongan oleh TL sebesar 69,75% dari pokok kredit atau senilai Rp1.199.000.000,00 tidak didukung dengan dasar yang memadai.

g) PT Prabu Budi Mulya (PT PBM)

PT PBM memperoleh kredit sindikasi dari Bank Pacific, Bank BNI dan Bank Bapindo dengan total kredit sebesar USD 60,383,514.11 dan porsi Bank Pacific dalam sindikasi ini adalah USD10,882,724.00.

www.antikorupsi.org


PT PBM yang bergerak di bidang perhotelan sejak Oktober 1995 tidak dapat lagi melakukan pembayaran kewajiban bunga. Porsi Bank BNI dan Bank Bappindo telah dikuasai BPPN, dan per tanggal 30 November 2000 PT PBM masih menunggu hasil restrukturisasi oleh konsultan penilai Jones Lang LaSalle Hotel dimana kemungkinannya akan dilakukan Debt To Equity Swap atau Debt To Bond dan setelah direstrukturisasi akan dilakukan penjualan oleh BPPN atau likuidasi.

TL PT Bank Pacific (DL) telah mengajukan eksekusi atas jaminan PT PBM dan PN Jakarta Selatan telah menyutujui permohonan atas sita jaminan tersebut per tanggal 2 Desember 1998, namun karena ada bantahan, PN Jakarta Selatan mencabut putusan eksekusi dan keputusan tersebut diperkuat oleh PN Jaksel pada saat banding.

Berdasarkan surat dari PT Pacific Investment Corpororation (PIC) No. 0216/DC-BPHP/V/2003 tanggal 12 Mei 2003 , PT PIC sebagai pemenang tender PPAK BPPN atas kredit PT PBM mengajukan penawaran untuk membeli porsi kredit sindikasi Bank Pacific kepada PT PBM senilai 15%. Selanjutnya, dari hasil negosiasi antara PT PIC dan TL, disepakati harga pembelian PT PIC sebesar 16% dari pokok piutang atau sebesar USD1,852,285.34.

Dengan demikian TL telah melakukan hapus buku kredit sebesar 82,98% atau USD9,030,438.66 equivalen Rp76.081.445.710,50.

Dari uraian di atas terlihat bahwa kebijakan TL untuk menjual kredit dengan memberikan potongan sebesar 82,98%, telah melalui upaya hukum namun tidak berhasil.

h) PT Efdjundo Tando (PT ET)

Kami belum memperoleh dokumen berkaitan dengan hapus buku kredit kepada PT ET sebesar Rp371.000.000,00 atau 31,68%, sehingga kami belum dapat menilai kewajaran penghapusan tersebut.

i) PT Pong Ill Jaya (PIJ)

PT PIJ yang bergerak dalam industri garmen memperoleh kredit dari PT Bank Pacific (DL) sebesar USD1,588,828.34 yang dijamin dengan tanah dan bangunan pabrik sebesar Rp1.920.640.000 dan Rp303.264.000, personal guarante, mesin-mesin senilai ± Rp300.000.000 dan hipotek atas jaminan tanah dan bangunan Rp1.250.000.000

Menurut penjelasan dari TL, kredit tersebut diragukan kolektibilitasnya sejak Agustus 1995 karena usahanya bangkrut dan pemiliknya, seorang warga negara Korea, melarikan diri.

Direksi PT PIJ, Sdr. Moh. Nur Adib dan Lutfi Hamid tanggal 4 Desember 1999 menawarkan pelunasan kewajibannya sebesar Rp1.000.000.000,00, yang

www.antikorupsi.org


diperoleh dari penjualan aset, mengingat kepemilikan saham keduanya hanya masing-masing 7,5% saja. Menurut penjelasan cabang Panglima Polim, penjualan jaminan banyak menemui hambatan untuk mendapat harga yang diinginkan untuk dapat melunasi nilai kredit. Dengan pertimbangan tersebut, dan kondisi debitur, TL dalam catatan yang ditandatangani oleh seluruh TL dalam surat No.106/BP-BDL/PPM/XII/99 memberikan penawaran kepada debitur untuk melunasi hutangnya senilai Rp1.250.000.000, sesuai dengan nilai hipotik jaminan. PT PIJ telah melakukan pembayaran sebesar Rp1.250.000.000,00 equivalen USD172,651.93 pada tanggal 15 Desember 1999. Dengan demikian TL telah mengambil kebijakan untuk menghapus sisa kredit PT PIJ sebesar USD1,416,176.41 equivalent Rp10.253.117.181,60.

Dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa TL tidak melakukan upaya lain untuk menyelesaikan permasalahan dengan PT PIJ baik melalui penjualan jaminan ataupun jalur hukum, sehingga kebijakan pemberian potongan oleh sebesar 89,13% dari pokok kredit atau senilai Rp10.253.117.181,60 tidak didukung dengan dasar yang memadai.

j) PT Palmec

PT Palmec memperoleh kredit dari Bank Pacific sebesar Rp3.348.000.000,00 tahun 1992 yang dijamin dengan Hak Tanggungan atas tanah senilai Rp2.000.000.000,00

Menurut keterangan kantor cabang Medan fasilitas kredit yang bersangkutan termasuk kategori I (lancar) dan aktifitas usaha masih berjalan.

Dengan surat tertangal 6 Mei 2003 PT Palmec mengajukan permohonan untuk melunasi pinjamannya sekaligus sebesar Rp1.000.000.000,00 sesuai dengan kemampuan PT Palmec. Namun TL tidak menyetujui, dan melalui surat No.055//UH/Eks/V/2003 tanggal 8 Mei 2003 TL menyatakan bahwa kewajiban PT Palmec dapat dilunasi dengan pembayaran sebesar Rp1.200.000.000,00.

Dengan demikian TL telah mengambil kebijakan untuk memberikan potongan sebesar Rp2.145.000.000,00 atau 64,07% dari pokok kredit.

Kami tidak diperoleh penjelasan yang memadai mengenai dasar pengambilan kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberian potongan oleh TL sebesar Rp2.145.000.000,00 atau 64,07% dari pokok kredit tidak didukung dengan dasar yang memadai.

k) PT Bandung Pakar (PB)

Kami belum meperoleh dokumen dan penjelasan mengenai penghapusan kredit kepada PT PB sebesar Rp666.000.000,00 atau 30,27%.

www.antikorupsi.org


l) PT Pluit Sakti (PT PS)

Jumlah hutang adalah sebesar Rp5.652.276.000,00 dengan jaminan; 6 lembar Surat Tanah Verponding Indonesia, Personal Guarantee dari Sdr.Laksana Chandra, Company Guarantee dari PT Istana Pluit Raya Mobil dan dokumen titipan berupa 6 girik tanah..

Debitur telah masuk dalam kategori macet sejak tahun 1992 setelah PT Pluit Sakti yang bergerak di bidang Properti dan dealer mobil telah dinyatakan Pailit.

Melalui surat staf pendukung TL Bagian Hukum No.276/UK/BBBP/X/2002 tanggal 18 Oktober 2002, setelah melakukan pembicaraan dengan Sdr.Laksana Chandra, bahwa yang bersangkutan memohon untuk melunasi kewajibannya kepada PT Bank Pacific (DL) dengan pembayaran Rp2.000.000.000,00. Dengan pertimbangan debitur tidak mempunyai usaha sejak keluar dari penjara, dan proses hukum terkait pemalsuan dokumen, serta dokumen yang dikuasai oleh PT Bank Pacific (DL) hanya berupa Surat Verponding Negara, sedangkan Akta Jual Belinya dijaminkan di Bank Mandiri.

Maka TL dengan catatan 21 Oktober 2002 menyetujui pelunasan kewajiban PT PS sebesar Rp2.000.000.000,00, atau terjadi penghapusan sebesar Rp3.652.276.000,00 (64,41%) dari jumlah kewajiban.

Pertimbangan utama TL menyetujui permintaan PT PS adalah adanya ketidakpastian terhadap debitur yang sedang dalam proses hukum dan ketidakjelasan kepemilikan jaminan yang nantinya akan menyulitkan dalam proses eksekusi.

m) Karyawan Bank Pacific

Piutang kepada karyawan Bank Pacific menurut buku per 31 Oktober 1997 sebesar Rp5.401.000.000,00 merupakan piutang konsolidasi 19 kantor Bank Pacific (DL).

Hapus buku piutang ini sebesar 55,16% atau sebesar Rp2.979.000.000,00 merupakan ungkapan rasa terima kasih PT Bank Pacific (DL) kepada eks pegawainya, namun masih ada beberapa eks karyawan yang melakukan pembayaran angsuran.

Pemberian diskon di atas 25% kepada 14 debitur tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kerja TL antara lain mengatur bahwa penghapusan untuk pokok pinjaman harus dilihat kasus per kasus, dengan jumlah maksimum sebesar 25%.

Adanya penghapusbukuan yang tidak dapat diyakini kewajarannya dan atau melebihi ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Kerja Tim Likuidasi mengakibatkan penerimaan dari pencarian kredit menjadi berkurang minimal sebesar

www.antikorupsi.org


Rp93.306.771.921,16 yang pada akhirnya mempengaruhi pengembalian BLBI yang seharusnya diterima oleh Negara.

Tanggapan - TL Bank Pacific (DL) memberikan tanggapan bahwa Penghapusan maksimum 25% dari pokok pinjaman hanya merupakan kesepakatan diantara Tim Likuidasi yang penerapannya harus dilihat kasus per kasus. Penghapusbukuan diatas 25% tersebut dilakukan setelah berbagai macam cara dilakukan secara maksimal namun hasilnya tidak optimal.

Beberapa alasan pemberian diskon tersebut adalah sebagai berikut :

a) Pinjaman telah lama macet karena usaha debitur sudah lama bangkrut.

b) Untuk kredit sindikasi proyeknya terbengkalai karena kekurangan dana.

c) Kredit sindikasi BPPN telah menjual kreditnya kepada pihak ketiga. sehinga PT Bank Pacific (DL) terpaksa menjual porsinya namun dengan harga yang lebih tinggi.

d) Surat-surat jaminan tidak lengkap sehingga tidak bisa dilelang.

e) Sebagian telah dilakukan penuntutan melalui pengadilan namun kalah

f) Bila dilakukan penuntutan melalui pengadilan akan menyita waktu lama dan biaya besar.

g) Sebagian debitur-debitur tersebut mengalami kesulitan keuangan/bangkrut karena krisis ekonomi.

Saran – BPK-RI menyarankan agar TL mempertanggungjawabkan terjadinya pemberian diskon yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut kepada RUPS.

2) Temuan - Penggunaan kurs untuk pelunasan kredit PT Citra Flour Mils Persada tidak sesuai dengan ketentuan sehingga merugikan PT Bank Pacific (DL) sebesar Rp24.857.968.998

PT Citra Flour Mils Persada (PT CFMP) perusahaan yang bergerak di bidang industri tepung terigu memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Pacific (DL) sebesar USD4,116,921.00 semula pinjaman tersebut diikat dengan perjanjian kredit no. 159 tanggal 19 Desember 2004, namun tanggal 17 Oktober 2004 pinjaman tersebut dikonversi ke USD Pinjaman tersebut merupakan pinjaman sindikasi dari tujuh bank yang dipimpin oleh Hongkong Shanghai Bank Corp (HSBC) dengan total kredit sebesar USD31,498,976.25. Kredit tersebut dijamin secara paripasu dengan peserta sindikasi lainnya, yaitu :

a) Hipotek senilai USD 35 Juta;

b) Cessie atas seluruh tagihan / income yang disetor ke dalam Escrow Account;

c) Gadai saham seluruh pemegang saham;

d) Pengalihan hak / assignment atas hak PT CFMP atas proyek:

www.antikorupsi.org


(1) The Joint Venture Agreement antara pemegang saham;

(2) The Gold Coin offtake Agreement kepada PT CFMP;

(3) The Construction Contract;

(4) The Management and technical assistance management;

(5) Seluruh jaminan bank yang diterima oleh PT CFMP atas proyek;

(6) Seluruh hasil asuransi dari seluruh proyek ini;

(7) BULOG offtake Agreement kepada PT CFMP;

Jadwal pelunasan kredit tersebut adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 14 Januari 1998, Kepala Cabang Bank Pacific – Mangga Dua mengirimkan surat kepada TL PT Bank Pacific (DL) yang merupakan surat balasan atas permintaan TL tentang Relaas PT CFMP dan riwayat kreditnya, yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut :

a) PT CFMP bermaksud menyelesaikan fasilitas kredit sindikasi yang merupakan porsi PT Bank Pacific (DL) sebesar USD4,116,921 akan tetapi dalam bentuk mata uang Rupiah dengan kurs USD1.00=Rp2.400,00 dan jangka waktu pelunasan 2 tahun dengan kurs tetap.

b) Kepala cabang mengusulkan agar pelunasan dengan kurs USD1.00=Rp.2.420,00 yang merupakan rate pada saat pinjaman dikonversi ke USD. Pelunasan diangsur tiga kali yaitu angsuran I pada bulan Feb ’98 sebesar Rp3.500.000.000, angsuran II pada Juli 1998 sebesar Rp3.500.000.000,00 dan angsuran III pada bulan Januari 1999 sebesar Rp3.000.000.000,00.

c) Kepala Cabang juga memberikan pendapat bahwa pelesaian kredit yang lebih cepat akan menghilangkan resiko kredit tidak tertagih. Mengingat pendapatan debitur dalam bentuk Rupiah sedangkan kewajibannya dalam bentuk USD maka pelunasannya akan berisiko karena kenaikan nilai kurs Rupiah terhadap Dollar.

Bulan Pelunasan % pelunasan Porsi Bank Pacific (USD) Januari 1998 5% 206,062Juli 1998 6% 247,274Januari 1999 7% 288,486Juli 1999 7% 288,486Januari 2000 8% 329,699Juli 2000 8% 329,699Januari 2001 9% 370,911Juli 2001 10% 412,123Januari 2002 40% 1,648,493

www.antikorupsi.org


Atas surat dari Pimpinan Cabang tesebut Tim TL dalam catatan yang ditanda tangani oleh seluruh TL tanggal 19 Januari 1998 memberikan tanggapan bahwa :

a) Apabila hal tersebut memaksa maka TL meminta pembayaran sekaligus dan tidak diangsur sebesar Rp10 Milyar

b) Meminta cabang mempelajari hal tersebut karena akan adanya penghapusan yang cukup besar (+/- Rp5,2 Milyar)

c) Pelunasan paling lambat bulan Februari 1998.

Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 1998 terbit Nota Kredit pemindahbukuan dari Bank Arta Niaga Kencana atas nama PT CFMP kepada PT Bank Pacific (DL) sebesar Rp483.952.650. Dan pada tanggal 30 Maret 1998 terbit nota serupa sebesar Rp10.000.001.109,00.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :

a) Cara pelunasan dengan menggunakan kurs Rp2.420,00 adalah merupakan usulan dari Kepala Cabang Mangga Dua yang disetujui oleh TL.

b) Dilihat dari usaha debitur yang masih berjalan dengan baik, dan jaminan yang sangat memadai, maka seharusnya debitur dapat melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya apabila mengacu pada jangka waktu pelunasan kredit, yaitu terakhir pada bulan Januari 2002, berarti jangka waktu pelunasan tersebut masih dalam masa kerja Tim Likudasi. Dengan demikian menurut pendapat kami, kondisi debitur dan keterbatasan waktu tidak dapat dijadikan alasan yang tepat

c) Dengan diterimanya pelunasan pokok piutang sebesasr Rp10.000.001.109,00 berarti PT Bank Pacific (DL) telah memberlakukan kurs transaksi untuk pelunasan tersebut sebesar Rp2.429,00 per 1 USD, padahal kurs transaksi yang berlaku pada tanggal 30 Maret 1998 adalah sebesar Rp8.467,00 per 1 USD. Dengan demikian kebijakan TL tersebut telah merugikan PT Bank Pacific (DL) sebesar Rp24.857.968.998,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

Pelunasan yang diterima Rp

10.000.001.109,00

Pelunasan seharusnya :

berdasarkan kurs transaksi

Rp8.467 x USD 4,116,921 Rp

34.857.970.107,00

Kerugian Rp 24.857.968.998,00

www.antikorupsi.org


Hal tersebut tidak sesuai dengan surat BI No.1/4/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 2 November 1999 paragraf ke-2 point ke-3 yang menyatakan bahwa seluruh uang yang diterima dari kredit Valas, menggunakan valas yang bersangkutan atau dengan Rupiah dengan kurs/nilai tukar pada saat pembayaran/pelunasan cicilan kredit.

Adanya pelunasan kredit valas yang tidak menggunakan kurs transaksi mengakibatkan penerimaan TL dari hasil pencairan kredit menjadi bekurang yang pada akhirnya mengurangi kemampuan bank Pacific DL melunasi hutangnya kepada Negara sebesar Rp24.857.968.998,00.

Hal tersebut terjadi karena tidak hati-hatian dari pihak TL dalam mengambil keputusan, tanpa melalui pertimbangan yang mendalam.

Tanggapan - TL Bank Pacific (DL) memberikan tanggapan bahwa surat – surat jaminan dipegang oleh HSBC sebagai Lead, pencairan / eksekusinya harus atas persetujuan semua anggota sindikasi dan Bank Pacific tidak dapat mengeksekusi barang jaminan tersebut secara sendirian.

Bank Pacific telah meminta kepada semua anggota sindikasi untuk mengambil alih kredit porsi Bank Pacific, Namun tidak ada yang bersedia untuk menambah eksposurenya.

Pada saat kredit benar-benar telah macet PT Multicor, PT Indovest, dan BPPN menjual porsinya dengan harga lebih rendah dibawah harga yang diperoleh Bank Pacific dari pelunasan. Dengan demikian perkiraan Bank Pacific bahwa kredit sindikasi tersebut akan macet menjadi terbukti, dan perusahaan tersebut saat ini sudah tidak ada lagi di Cilacap.

Karena resesi ekonomi tahun 1998 yang menyebabkan kurs melonjak, dan apabila penagihan kredit tersebut ditunda untuk sesuai dengan kurs berlaku dapat dipastikan bahwa debitur semakin tidak akan mampu untuk menyelesaikan hutangnya, dan penyelesaian hutangnya tidak dapat dipastikan akan tertagih sehingga Bank Pacific akan mengalami kerugian yang lebih besar.

Saran – BPK-RI menyarankan agar TL mempertanggungjawabkan terjadinya pemberian diskon yang merugikan tersebut kepada RUPS, dan aparat penegak hukum agar menindaklanjuti masalah terjadinya kurgian Negara pada PT Bank Pacific (DL) sehubungan dengan pemberian keringan penerapan kurs perlunasan tagihan PT CFMP sebesar 24.857.968.998,00.

Penjualan Aset

Dari saldo aktiva tetap berdasarkan nilai buku per 31 Oktober 1997 adalah sebesar Rp35.429.617.000,00, diantaranya senilai Rp35.404.934.454 telah terjual sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

Uraian Saldo

Per 31 Oktober 1997

Penjualan s.d. 30 April

2005

Saldo Per 30 Mei 2005

Tanah 13.275.034.000 13.253.749.914 21.284.086Gedung Kantor 17.228.470.000 17.225.072.100 3.397.900Gedung perumahan 95.074.440 95.074.440 -Iventaris Perumahan 15.152.000 15.152.000 -Peralatan Kantor 552.875.000 552.875.000 -Kendaraan 1.647.487.000 1.647.487.000 -Mesin-mesin 311.184.000 311.184.000 -Komputer 1.083.947.000 1.083.947.000 -Instalasi 1.220.393.000 1.220.393.000 -Total 35.429.616.440 35.404.934.454 24.681.986

Dari data tersebut terlihat bahwa, realisasi pejualan aset sebagian besar adalah penjualan aset berupa tanah dan gedung kantor.

Dari hasil pemeriksaan atas penjualan aset khususnya terhadap tanah dan bangunan ditemukan adaanya hal-hal yag tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu :

Temuan - Terdapat penjualan Penjualan Aktiva TetapTanah dan Gedung dengan harga yang lebih rendah dari Nilai Likuidasi

Realisasi penjualan aktiva tetap tanah dan bangunan s.d. April 2005 sebesar nilai buku Rp13.253.749.914,00 dan Rp17.225.072.100,00 atau seluruhnya sebesar Rp30,478,822,014,00 yang merupakan 86,09% dari seluruh nilai buku aset terjual sebesar Rp35.404.934.494,00.

Terhadap aset yang akan dijaul, TL telah melakukan penilaian atas aset (appraisal) pada bulan Februari 1998, sementara itu realisasi penjualan sebagian besar dilakukan setelah lebih 6 bulan dari tanggal laporan appraisal.

Dalam pelaksanaan penjualan ditemuakan adanya penjualan aset di bawah nilai nilai jual likuidasi, yaitu seperti pada daftar berikut :

www.antikorupsi.org


DAFTAR PENJUALAN ASET YANG KURANG DARI NILAI WAJAR ATAU NILAI LIKUIDASI

dalam rupiah

No Lokalisasi Th

Penjualan

Nilai

Likuidasi

Harga

Penjualan Selisih

Penjualan Melalui Lelang

1 GEDUNG, Jl A.Muis 70

Jakarta Nov 2001 4,526,140,000 3,800,540,000 -725,600,000

2 Gedung JL Pecenongan Raya

No.43 Jaksel. Mar 99 1,132,000,000 699,200,000 -432,800,000

Penjualan Langsung

1 Gdg Jl Raya Kl Malang Duta

Permai Blok B I No 8-9, Jkt. Nov 2001 727,092,000 360,000,000 -367,092,000

2 Gedung, Kelapa gading Juni 1999 1,324,722,000 890,000,000 -434,722,000

3 Gedung, Wisma Eka Juwa No

7 dan 8 Des 1999 3,146,113,600 2,982,463,949 -163,649,651

4 Gedung, Jl Kali Besar Timur

No 21 A Apr 2003 353,984,000 350,000,000 -3,984,000

5 Gedung Graha SBY, Surabaya Mar 99 29,544,250,196 25,500,000,000 -4,044,250,196

6 Tanah, Jl Panglima Batur,

Samarinda Apr 1999 1,207,500,000 1,200,000,000 -7,500,000

7 Tanah dan Gedung, Jl

Tamblong No 12-18 Bandung Juni 2000 5,478,889,500 3,250,000,000 -2,228,889,500

Total Penjualan Langsung

41,782,551,296

34,532,463,949

-7,250,087,347

Proses penjualan tanah dan bangunan tersebut dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1) Penilaian Aset

Penilaian atas aset dilakukan pada bulan Pebruari 1998 dimana kondisi perekonomian tahun 1998 sedang mengalami krisis dan daya beli masyarakat sedang turun. Sementara sebagian besar penjualan aset dilakukan setelah lebih 6 bulan dari tanggal laporan appraisal. Sebagai pembanding, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 333/ KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara, pada pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa masa berlaku hasil penilaian selambat-lambatnya 6 bulan. Dengan demikian harga berdasarkan nilai appraisal Tahun 1998 tidak dapat sepenuhnya dipakai sebagai acuan dalam menentukan harga jual.

www.antikorupsi.org


2) Penjualan secara lelang

Lelang Gedung di Jl. Abdul Muis dilakukan oleh Balai Lelang Royal sedangkan gedung di Jl. Pecenongan dilakukan oleh Balai Lelang Indonesia. Pelaksanaan proses lelang dilakukan oleh masing-masing balai lelang, namun sebelum keputusan diambil pihak balai lelang meminta persetujuan dari TL terhadap harga yang terjadi. Beberapa pertimbangan TL menyetujui harga penjualan dibawah nilai likuidasi adalah :

a) Tanah di Jl. Pecenongan akan terkena pelebaran jalan dan masa berlaku sertifikat HGB No. 1579 hanya sampai 31 Juli 2000. Sedangan realisasi penjualan terjadi tanggal 03 Maret 1999, sehingga sisa waktu pemanfaatan tanah -/+ hanya 1 tahun 4 bulan. Selain itu tanah tersebut lama terlantar (kosong) sehingga sering dimanfaatkan Pihak Ke III secara Ilegal.

b) Menurut penjelasan petugas Tata Kota Jakarta Pusat, Tanah dan Gedung Jl. Abdul Muis No. 70 A penggunaannya adalah untuk Perkantoran Pemerintah. Hal ini terlihat pula dalam pendirian bangunan maupun bangunann yang telah ada disekitarnya , sebagian telah diundur sejauh 10 M.

Dengan demikian, meskipun harga jual yang terjadi masih lebih rendah dari taksiran nilai likuidasi, namun karena telah melalui proses lelang, maka hal tersebut telah menunjukkan adanya transparansi dan upaya dari TL untuk memaksimalkan harga jual.

3) Penjualan langsung

Untuk penjualan secara langsung, TL tidak mempunyai prosedur baku yang mengatur mekanisme penjualan yang dapat digunakan sebagai acuan. Harga yang terbentuk pada umumnya diawali dengan surat-surat penawaran dari calon pembeli yang berminat. Dalam hal TL tidak melakukan perbandingan harga dari penawar lainnya. Keputusan mengenai harga jual sepenuhnya berdasarkan pertimbangan TL melalui negosiasi dengan calon pembeli. TL juga tidak melakukan penilaian ulang untuk mengetahui harga wajar atau harga likuidasi terhadap aset yang akan dijual, padahal penilaian yang dilakukan terdahulu sudah melebihi satu tahun. Terhadap penjualan tanah dan bangunan dengan harga yang lebih rendah dari nilai likuidasi tahun 1998, TL tidak melakukan upaya legal opinion, akan tetapi membuat catatan mengenai pertimbangan terbentuknya harga yang disetujui oleh seluruh anggota TL. Dengan kondisi tersebut di atas, maka harga penjualan yang terjadi tidak dapat dinilai kewajarannya.

Hal tersebut mengakibatkan penerimaan hasil penjualan tanah dan bangunan tidak maksimal, sehingga mengurangi kemampuan TL untuk melunasi kewajibannya kepada Negara sebesar Rp7.250.087.347,00.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kerja Tim Likuidasi yang antara lain menyatakan bahwa:

www.antikorupsi.org


1) Untuk menentukan harga jual aset perlu dilakukan penilaian (appraisal) oleh perusahaan appraisal independen.

2) Harga jual aset harus diusahakan agar dapat mencapai harga setinggi-tingginya dengan patokan minimal seharga likuidasi (forced sale value) yang dinilai oleh appraisal.

3) Apabila harga penawaran lebih rendah dari harga likuidasi. agar penjualan dapat lebih dipertanggungjawabkan maka diperlukan legal opinion atau catatan dari TL.

Tanggapan TL - Atas permasalahan tersebut TL memberikan tanggapan sebagai berikut:

1) Bangunan di Duta Permai Blok B/I No. 8-9 Kali Malang, kondisi bangunan rusak parah akibat dibakar dan dijarah pada waktu kerusuhan.

2) Bangunan di Jl. Boulevard Barat Kelapa Gading, aset bukan atas nama PT Bank Pacific akan tetapi atas nama pihak lain (PT. Pura Citra Lestari).

3) Wisma Eka Jiwa Mangga Dua, kondisi bangunannya rusak parah (dibakar dan dijarah pada waktu kerusuhan)

4) Jl. Kali Besar Timur No 21 A Jakarta Barat, masuk dalam wilayah Cagar Budaya (hiburan malam) dan Proyek Peremajaan Lingkungan sehingga tidak diperkenankan mendirikan bangunan baru (kecuali renovasi. akan tetapi tidak boleh merubah bentuk bangunan). Selain itu, Jl. Kali Besar Timur lokasinya berada diarea yang ditetapkan oleh PEMDA untuk gedung bersejarah dan tidak cocok untuk gedung perkantoran dan Bank.

5) Jl. Tamblong No. 12 Bandung. Kondisi phisik bangunan sudah kurang baik (tua) dan sebagian besar kaca - kaca jendela pecah karena lemparan batu Supporter sepak bola dari Jakarta.

Saran – BPK-RI menyarankan agar TL mempertanggungjawabkan terjadinya penjualan aset dengan harga di bawah nilai jual likuidasi tersebut kepada RUPS.


Realisasi pembayaran kewajiban sejak 1 November 1997 s/d 30 April 2005 baik kepada pemerintah maupun kepada pihak III lainnya, sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

Jenis Kewajiban Jumlah Giro 241.873.606.717 Tabungan 23.786.979.000 Deposito Berjangka 269.753.018.000 Hutang Pajak 1.362.034.864 Dana Talangan Pemerintah 282.250.000.000 Saldo Debet Bank Indonesia 263.000.000.000 Pinjaman Lainnya 19.250.000.000 Kewajiban Lain-lain 20.553.914.744 Jumlah Pembayaran 839.579.553.325

Sampai dengan tanggal 30 April 2005 PT Bank Pacific (DL) telah melakukan pembayaran saldo debet ke BI sebesar Rp263.000.000.000,00 dan pembayaran tanggal 2 Juni 2005 sebesar Rp17.000.000.000,00. Dari jumlah tersebut telah dikoreksi sebesar Rp238.000.000.000,00 untuk pembayaran pajak terhutang. Sehingga jumlah yang diperhitungkan sebagai pelunasan Saldo Debet per 31 April 2005 adalah sebesar Rp42.000.000.000,00. TL sedang melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan pembayaran pajak terhutang tersebut.

Dari hasil pemeriksaan atas pembayaran kewajiban, ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu :

Temuan – Pembayaran kewajiban melalui Sita Eksekusi Deposito PT Bank Bacific (DL) di BNI Sebesar Rp64.010.000.000 Ekuivalen USD7.400.000 Menyimpang Dari Amar Putusan Mahkamah Agung

PT Pacific Indonesia Finance (PT PIF), pihak terkait PT Bank Pacific (DL), menerbitkan Commercial Paper (CP) yang dibeli oleh PT Wicaksana Overseas International, Tbk. (PT WOI) senilai USD USD 3,000,000.00 dan USD2,000,000.00 yang jatuh tempo tgl 30 November 1995 dan 1 Desember 2005. Dalam penerbitan CP tersebut Bank Pacific bertindak sebagai penjamin (Avalis). Pada saat jatuh tempo PT PIF tidak dapat membayar kewajibannya, sehingga PT WOI menggugat PT PIF dan PT Bank Pacific (DL) untuk membayar CP tersebut. Proses hukum dari permasalahan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Pada tanggal 16 april 1996 PT WOI mengugat PT PIF dan PT Bank Pacific ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk membayar CP senilai USD 3 juta dan 2 juta yang jatuh tempo masing-masing tanggal 30 November 1995 dan 1 Desember 1995 ditambah bunga 11,5% disertai permohonan sita seluruh harta benda milik Bank Pacific.

2) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan keputusannya tanggal 28 November 1996, mengabulkan sebagian gugatan PT WOI, yaitu menghukum PT PIF dan PT

www.antikorupsi.org


Bank Pacific (DL) untuk membayar CP sebesar USD 5,000,000.00 beserta bunga 6%. Atas keputusan tersebut PT Bank Pacific (DL) mengajukan banding.

3) Pengadilan Tinggi Jakarta dengan keputusan tanggal 2 Juli 1997 menguatkan keputusan Pengadilan Negeri tanggal 28 November 1996. Selanjutnya pihak PT Bank Pacific mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

4) Kemudian, dengan keputusan tanggal 28 Juni 2000 Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan PT Bank Pacific. Atas keputusan tersebut selanjutnya PT Bank Pacific mengajukan peninjauan kembali (PK), namun sampai saat ini belum ada keputusan atas PK tersebut.

Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Agung – RI Nomor 3678/Pdt/1998 tanggal 28 Juni 2000 antara lain dinyatakan bahwa PT PIF dan PT Bank Pacific dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kembali kepada PT WOI jumlah pokok 2 buah CP sebesar USD5,000,000.00 ditambah bunga sebesar 6% per tahun dihitung sejak tanggal 16 April 1996 sampai dengan jumlah pokok/nilai pokok dibayar lunas. Selain itu dalam putusan itu dinyatakan pula bahwa PT Bank Pacific dan PT Pacific International Finance sebagai pemohon kasasi menyatakan merasa keberatan atas penetapan pembayaran bunga tersebut mengingat dengan kondisi ekonomi sekarang dimana nilai tukar mata uang rupiah melemah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat. Namun Mahkamah Agung menolak keberatan tersebut dan berpendapat bahwa Judec Facti tidak salah dalam menerapkan hukum.

Selanjutnya berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tersebut, telah dilakukan beberapa tindakan hukum dalam pelaksanaan keputusan tersbut, yaitu sebagai berikut :

1) Pada tanggal 11 Februari 2002, TL Bank Pacicik (DL) menerima surat panggilan teguran (Aanmaning), untuk menghadap Ketua PN Jakarta Pusat yang meminta agar PT Bank Pacific (DL) melaksanakan keputusan PN, PT dan MA tersebut. PT Bank Pacific (DL) mengajukan keberatan atas aanmaning tersebut.

2) Pada tanggal 27 Juni 2002, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan penenetapan sita jaminan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Wakilnya guna melakukan penyitaan eksekusi terhadap :

Satu buah gedung perkantoran di Jl. Sudirman Kav 7-8

Satu rumah tinggal di Jl. Tanjung No. 12 Jak Pus

Rekening PT Bank Pacific (DL) di BI dalam mata uang USD No.02184238 dan mata uang rupiah.

Eksekusi tanggal 30 Juli 2002 gagal dilaksanakan karena Gedung Kantor dan Rumah tinggal bukan milik PT Bank Pacific dan Gubernur BI belum menentukan sikap.

3) Atas permintaaan PT WOI, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerbitkan penetapan Daft No.135/2001 tanggal 30 Maret 2004 tentang pensitaan eksekusi/pemblokiran terhadap harta kekayaan PT Bank Pacific (DL) yang berada pada PT BNI sejumlah

www.antikorupsi.org


Rp75.000.000.000 yang terdiri empat bilyet sertifikat deposito dengan rincian Bilyet senilai masing-masing Rp15.000.000.000,00, Rp20.000.000.000,00, Rp5.000.000.000,00, dan Rp35.000.000.000,00.

Sehubungan dengan penetapan tersebut pada tanggal 30 Maret 2004 Bank BNI menyampaikan pemblokiran tersebut kepada TL Bank Pacific. Selanjutnya TL Bank Pacific mengajukan keberatan kepada Pengadilan Jakarta Pusat dan melakukan perlawanan terhadap eksekusi.

4) Atas Perintah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 16 April 2004, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan eksekusi pencairan atas bilyet deposito sebesar Rp64.010.000.000,00 ekuivalen USD7,400,000.00 terdiri atas pokok USD5,000,000.00 dan bunga sebesar USD2,400,000.00 (8 tahun) yang ditransfer ke rekening Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan sisa Deposito sebesar Rp10.990.000.000,00 dikembalikan dan dititipkan oleh pengadilan di BNI yang selanjutnya akan dipindahkan ke rekening TL.

Sehubungan penyitaan dan pencairan deposito tersebut, TL telah melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan agar Deposito tidak dicairkan. diantaranya melalui permintaan kepada BNI agar tidak mencairkan deposito tanpa persetujuan TL Bank Pacific (DL). pengajuan surat keberatan kepada pengadilan. dan melaporkan pelaksaanaan sita jaminan dan sita eksekusi kepada DPIP-BI. Perkembangan terakhir, TL telah melakukan upaya penyampaian memori banding atas tidak diterimanya gugatan terhadap PT WOI dan BNI yang telah melaksanakan eksekusi Deposito milik PT Bank Pacific (DL).

Berdasarkan hasil penelahaan atas pelaksanaan eksekusi terebut, terdapat hal-hal yang tidak sejalan dengan ketentuan, yaitu :

a) Bank Pacific menghadapi tuntutan PT WOI untuk mebayar dua buah CP, yang telah jatuh tempo sejak Tahun 1995. Pada tingkat Pengadilan Negeri, PT WOI dimenangkan sekaligus dikabulkan permohonannya sebagian dan menghukum PT PIF dan PT Bank Pacific (DL) untuk membayar CP sebesar USD 5 juta beserta bunga 6%. Pengadilan Negeri dalam amar putusannya juga menyatakan menolak tuntutan PT WOI untuk melakukan sita jaminan atas harta milik PT PIF dan PT Bank Pacific (DL) karena saham-saham BP sebagian dimiliki BI yang berarti pemerintah memiliki saham dari PT Bank Pacific (DL). Selanjutnya dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi menguatkan keputusan Keputusan PN. Demikian pula pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam amar keputusannya menguatkan putusan Pengadilan Tinggi, akan tetapi dalam keputusannya tidak secara khusus menyebutkan nama dan nilai rekening milik Bank Pacific di BNI. Pada saat pelaksanaan sita eksekusi tahun 2002, ternyata aset yang dimohon sita jaminan bukan milik PT Bank Pacific dan tidak ada keputusan dari Gubernur BI untuk menyita rekening TL di BI, sehingga eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Dengan mendasarkan pada amar keputusan tersebut maka terlihat bahwa pelaksanaan khususnya terhadap penyitaan

www.antikorupsi.org


rekening TL di BNI tidak sejalan dengan amar keputusan Pengadilan Negeri, karena dalam keputusan tersebut tidak dibenarkan melakukan sita jaminan atau menyebut deposito PT Bank Pacific (DL) di Bank BNI adalah aset yang disita.

b) Seperti diuraikan di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerbitkan penetapan Daft No.135/2001 tanggal 30 Maret 2004 untuk menyita kekayaan PT Bank Pacific (DL) yang berada pada PT BNI, disertai rincian rincian No. rekening dan nominal sejumlah Rp75.000.000.000,00. Terhadap penyitaan deposito tersebut, seharusnya dilakukan usaha penolakan oleh BNI, karena :

Penyitaan tidak sesuai dengan amar keputusan Mahkamah Agung yang digunakan sebagai dasar penyitaan;

Sesuai dengan ketentuan penempatan deposito, maka deposito hanya dapat dicairkan dengan menunjukkan asli sertifikat deposito. Dengan adanya pencairan deposito BNI tersebut, maka berarti BNI tidak memberikan perlindungan kepada Nasabah, dalam hal ini TL PT Bank Pacific (DL).

Nomor rekening deposito nasabah adalah merupakan salah satu rahasia bank yang hanya dapat diungkapkan dapat dibuka atas permintaan dari Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dengan persetujuan dari Menteri Keuangan/BI. Walaupun belum diketahui pihak yang memberikan data mengenai rincian deposito TL Bank Pacific (DL) kepada Panitera Pengadilan Negeri, namun pencantuman nomor rekening TL Bank Pacific (DL) tanpa sepengetahuan TL Bank Pacific (DL) dan adanya izin dari Menteri Keuangan/BI, telah mengindikasikan adanya tindak pidana pembocoran rahasia Bank.

c) Deposito yang disita dan dicarikan tersebut diatas merupakan hasil pencairan aset PT Bank Pacific (DL) yang seharusnya atau akan disetorkan kepada Negara untuk melunasi utang PT Bank Pacific (DL) kepada Negara berupa BLBI yang diterima Bank Paficik. Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyakatan bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap : (a) uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga; (b) Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah. Selain itu dalam Kep DIR BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 pasal 30 rekening Deposito dan atau tabungan TL yang berasal dari pencairan aset, hanya dapat dicairkan setelah mendapat persetujuan BI.

Dengan demikian, pemblokiran dan penyitaan deposito tersebut bertentangan dengan :

a) Amar Putusan Mahkamah Agung – RI Nomor 3678/Pdt/1998 tanggal 28 Juni 2000, yang tidak menyatakan adanya sita jaminan.

b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. yang antara lain menyatakan bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

www.antikorupsi.org


(1) Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga

(2) Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah.

c) Undang-undang perbankan yang antara lain menyatakan bahwa bank harus menjaga kerahasiaan data keuangan penyimpan dana. Rahasia bank dapat dibuka hanya atas permintaan dari Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan dengan atas persetujan Menteri Keuangan/BI.

d) Kep DIR BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 pasal 30 antara lain menyatakan. Hasil pencairan harta kekayaan BDL disetorkan kepada Bank yang telah ditunjuk oleh TL pada rekening Deposito dan atau tabungan. Pencairan rekening tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BI.

Adanya penyitaan dan pencairan deposito milik TL yang tidak sesuai dengan amar keputusan Mahkamah Agung dan tidak sesuai kaidah perbankan mengakibatkan terjadi kerugian negara sebesar Rp64.010.000.000,00, mengingat deposito tersebut merupakan dana milik TL yang akan disetorkan kepa Negara untuk pelunasan BLBI.

Sehubungan dengan pencairan Deposito tersebut. TL telah melakukan upaya-upaya antara lain :

(1) Pada saat pencairan deposito tersebut. PT Bank Pacific (DL) melalui kuasa hukumnya langsung menyatakan keberatan terhadap pelaksanaan pencairannya kepada BNI dan Jurusita PN Jakarta Pusat dengan alasan. Jurusita Pengadilan tidak membawa Asli Penetapan Pencairan dari Ketua PN serta perkaranya masih dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung namun pelaksanaan sita/pencairan deposito tetap dilaksakan.

(2) Atas pencairan deposito tersebut PT Bank Pacific (DL) telah mengajukan keberatan dan protes keras kepada Komisaris Utama Bank BNI vide Surat No.020/UH/Eks/V/2004 tgl 31 Mei 2004 dan kepada BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat vide Surat No.025/UH/Eks/VII/2004 tanggal 16 Juli 2004 dengan tembusan Direksi dan Divisi Hukum.

(3) Dalam surat protes tersebut pada pokoknya PT Bank Pacific (DL) mengancam akan melaporkan pihak BNI kepada Kepolisian/KPK atas bocornya nomor-nomor Deposito PT Bank Pacific (DL) yang ada pada BNI kepada pihak lain.

(4) PT Bank Pacific (DL) meminta Perlindungan Hukum Atas Eksekusi Separatis Harta Kekayaan PT Bank Pacific (DL) kepada Ketua Mahkamah Agung vide Surat No.971/YP/BPDL/IV/2004 tgl 21 April 2004. serta mengajukan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Penetapan Penyitaan Pencairan pada PN Jakarta Pusat vide Surat No.358/YP/BPDL/IV/200a tgl 26 April 2004. Namun kedua upaya hukum tersebut tidak mendapat tanggapan baik dari Ketua Mahkamah Agung maupun PN.

www.antikorupsi.org


(5) Mengajukan pengangkatan sita terhadap uang sebesar Rp10.990.000.000.- yang dititipkan PN Jakarta Pusat pada BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat. Yang kemudian Diangkat Sitanya berdasarkan Penetapan/Berita Acara Pengangkatan Sita/pencairan tgl 9 Agustus 2004 No. 135/2001Eks

(6) Terhadap deposito sebesar Rp.64.010.000.000,00 yang telah dicairkan kepada PT WOI telah diajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PT. WOI dan BNI tanggal 30 Juni 2004 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

(7) Berdasarkan putusan No.187/Pdt/G/2004/PN.Jkt.Utara tanggal 24 November 2004 gugatan PT Bank Pacific (DL) Ditolak dan saat ini dalam proses banding di Pengadilan Tinggi. Adapun alasan penolakan PN adalah karena PN berpendapat bahwa PT Bank Pacific (DL) selaku Penggugat Tidak Berhasil membuktikan bahwa Para Tergugat (PT WOI dan PT BNI) melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundan-undangan.

(8) Pencairan. penyitaan deposito tersebut telah dilaporkan kepada BI tanggaì 7 Mei 2004 vide Surat No.012/UH/Eks/V/2004.

Saran – BPK-RI menyarankan agar penegak hukum menindaklanjuti masalah penyitaan deposito yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga merugikan keuangan Negara, termasuk didalamnya pembocoran rahasia bank.


Realisasi biaya operasional yang dikeluarkan oleh TL sejak 1 November 1997 s/d 30 April 2005 adalah sebesar Rp235.466.852.881,00 yang terinci sebagai berikut : dalam rupiah

No. Keterangan 1 Nop 97 s/d 31 Des 02

1 Jan 03 s/d 30 Apr 05 Total

1 Biaya Tenaga Kerja 62.243.752.859 3.959.368.178 66.203.121.037

2 Penurunan Nilai Surat Berharga 15.206.790 15.206.790

3 Barang dan Jasa 22.366.548.861 22.366.548.861

4 Biaya Penyusutan & Penghapusan 17.110.106.386 17.110.106.386

5 Asuransi 271.078.866 271.078.866 6 Pajak-Pajak 686.666.247 686.666.247 7 Promosi 139.079.455 139.079.455 8 Sewa 13.978.826.423 13.978.826.423 9 Pendidikan & Pelatihan 17.095.039 17.095.039

10 Pemeliharaan dan perbaikan 5.599.570.007 5.599.570.007

11 Kerugian Trans.Valas 11.258.557.769 11.258.557.769

www.antikorupsi.org


No. Keterangan 1 Nop 97 s/d 31 Des 02

1 Jan 03 s/d 30 Apr 05 Total

12 Beban bunga rupiah 8.127.647.302 8.127.647.302 13 Beban bunga valas 41.886.053 41.886.053 14 Biaya Lainnya 4.369726.412 175.538.776 4.545.265.18815 Biaya Provisi 1.263.980 1.263.98017 Biaya Adm & Umum 85.104.933.478 85.104.933478 Total 146.225.748.469 89.241.104.412 235.466.852.881

Data berasal dari laporan keuangan intern PT Bank Pacific (DL) yang belum diaudit (unaudited).

Dari hasil pemeriksaan berdasarkan dokumen yang diterima, kami tidak menemukan adanya permasalahan terkait biaya operasional.

d. Sisa Aset

Daftar sisa aset yang tersedia untuk menutup sisa kewajiban berdasarkan NAL PT Bank Pacific (DL) per 30 April 2003, sebagai berikut :

Daftar Sisa Aset PT Bank Pacific Per 30 April 2005

dalam rupiah

JENIS ASET NILAI

TERCATAT PENYESUAIAN

NILAI REALISASI

Kas 56.358.887 56.358.887Giro 17.357.698.386 566.868.664 17.924.567.050Deposito - Rupiah 344.355.000.000 (23.855.000.000) 320.500.000.000 - Valas - - -Surat-Surat Berhaga - Pihak Terkait 531.376.162.966 (530.179..937.788) 1.196.225.178 - Pihak Ketiga 168.439.970.467 (168.439.970.467) - 699.816.133.433 (698.619.908.255) 1.196.225.178DOK DAN FASILITAS - Pihak Terkait 198.268.716.268 (198.268.716.268) - - Pihak Tidak Terkait 39.640.142.449 (39.440.142.449) 200.000.000 237.908.858.717 (237.708.858.717) 200.000.000KREDIT YANG DIBERIKAN - Pihak Terkait 613.198.959.836 (113.198.959.836) 500.000.000.000 - Pihak Tidak Terkait 357.561.966.525 (311.648.418.297) 45.913.548.228 970.760.926.361 (424.847.378.133) 545.913.548.228PENYERTAAN 16.000.000 (16.000.000) -

www.antikorupsi.org


AKTIVA TETAP 1.827.046.986 2.685.337.214 4.512.384.200 AGUNAN DIAMBIL ALIH 12.748.343.116 (12.521.327.866) 227.015.250 TOTAL SISA ASET 1.915.243..055.273 (1.024.712.956.480) 890.530.098.793

Dari data tersebut di atas, terlihat bahwa nilai tercatat aset PT Bank Pacific (DL) adalah sebesar Rp1.915.243.055.273,00 sedangkan nilai realisasinya adalah sebesar Rp890.530.098.793,00. Sementara itu PT Bank Pacific (DL) masih mempunyai kewajiban BLBI kepada pemerintah sebesar Rp1.801.343.358.572 dan kewajiban kepada BI berupa kredit likuiditas darurat (KLD) sebesar Rp350.000.0000.000,00. Dengan demikian sisat aset PT Bank Pacific (DL) tidak dapat menutupi sisa kewajibannya kepada Negara berupa kewajiban BLBI kepada pemerintah dan KLD kepada BI.

Dari hasil penelaahan atas sisa aset ditemukan adanya permasalahan sebagai berikut :

1) Temuan - Tagihan kepada Pihak Terkait yang tercatat sebesar Rp1.377.095.530.113,00 tidak didukung dengan jaminan yang memadai dan pihak terkait tidak kooperatif dalam menyelesaikan kewajibannya

Sesuai dengan laporan keuangan PT Bank Pacific (DL) diketahui bahwa Out standing tagihan kepada pihak terkait PT Pacific International Finance (PIF), PT Indopac Perdana Finance (IPF) dan PT Adhitiya Putra Pratama (APP) per 30 April 2005 adalah sebesar Rp1.377.162.327.113,00 dengan rincian sebagai berikut :

dalam rupiah Keterangan PT PIF PT IPF PT APP Jumlah

Surat-surat berharga 443.578.463.854* 13.243.974.112 137.367.500.000 594.189.937.966

Dokumen dan fasilitas

lainnya 198.268.716.717 - - 198.268.716.717

Kredit yang diberikan 584.703.672.430 - - 584.703.672.430

Jumlah 1.226.550.853.001 13.243.974.112 137.367.500.000 1.377.162.327.113

Tagihan tersebut sebagian dalam mata uang rupiah dan sebagian dalam valuta asing. Untuk tagihan dalam valuta asing nilai tercatat masih menggunakan kurs pada tanggal 31 Oktober 1998, pada saat bank dilikuidasi. Apabila tagihan dalam valas tersebut dijabarkan dalam dengan menggunakan kurs tengah BI tanggal 30 April 2005 (USD=Rp10.070), maka jumlah tagihan kepada pihak terkait menjadi sebagai berikut :

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

Keterangan PT PIF PT IPF PT APP Jumlah

Surat-surat berharga 952.147.876.380 13.243.974.112 362.967.500.000 1.328.359.350.492

Dokumen dan fasilitas

lainnya 544.346.810.896 - - 544.346.810.896

Kredit yang diberikan 584.703.672.430 - - 584.703.672.430

Jumlah 2.081.198.359.706 13.243.974.112 362.967.500.000 2.457.409.833.818

Tagihan PT Bank Pacific (DL) kepada pihak terkait umumnya terjadi pada saat Presiden Direktur PT Bank Pacific dijabat oleh Sdri. Endang Utari Mokodompit (Sdri. EUM). Adapun pihak-pihak terkait tersebut adalah :

PT PIF adalalah perusahaan yang bergerak di bidang multi finance yang sahamnya dimiliki oleh PT AA. Dalam perusahaan tersebut Sdri. EUM berkedudukan sebagai Komisaris Utama dan Adrian Herling Woworuntu (Sdr. AHW) sebagai Wakil Komisaris Utama. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No.05K/N/1998 tanggal 13 Januari 1999, PT PIF telah dipailitkan oleh Bank Mandiri (dahulu PT Bank Ekspor Impor Indonesia);

PT Indopac Perdana Finance adalah perusaahaan yang bergerak dalam bidang multi finance yang dimiliki oleh PT AA. Dalam perusahaan tersebut Sdri. EUM menjabat sebagai Komisaris Utama dan Sdr. AHW sebagai Wakil Komisaris Utama;

PT APPF adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang multi finance yang sahamnya dimiliki oleh dimiliki oleh PT AL. Dalam perusahaan tersebut (Sdri. EUM) menjabat sebagai Komisaris Utama dan Sdr. AHW sebagai Wakil Komisaris Utama.

Berkatian dengan pemberian kredit kepada pihak-pihak terkait tersebut, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

a) Surat-surat berharga

Surat berharga, terdiri atas Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan call money dapat dirinci sebaga berikut :

dalam rupiah

Keterangan SBPU Call Money Jumlah PT PIF 87.781.687.982 291.786.775.872 379.568.463.854PT IPF 14.440.199.112 - 14.440.199.112PT APP 8.000.000.000 129.367.500.000 137.367.500.000Jumlah 110.221.887.094 421.154.275.872 531.376.162.966

www.antikorupsi.org


Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi BPK-RI, terhadap tagihan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : PT PIF

Permohonan kredit dari PT PIF disetujui Panitia Kredit termasuk diantaranya Sdri. EUM yang saat itu menjabat Presiden Direktur PT Bank Pacific dan sekaligus sebagai Komisaris Utama Utama PT PIF. Perjanjian kredit antara PT Bank Pacific (DL) dan PT PIF dibuat di bawah tangan, yaitu :

dalam rupiah

No Nomor dan Tanggal Perjanjian

Tgl Jt tempo Nilai

1 No. 001B/PK/K/Kng/95/MM 6 Januari 1995

8 November 1995 Rp30.000.000.000,00

2 089B/PK/Kng/94/MM 28 Desember 1994

8 November 1995 Rp8.000.000.000,00

3 075/PK/Kng/94/MM 8 November 2004

8 November 1995 Rp27.000.000.000,00

4 0077A/PK/Kng/94/MM 8 November 2004

8 November 1995 Rp35.700.000.000,00

5 0703B/PK/Kng/94/MM 8 November 2004

8 November 1995 UD $ 40,000,000.00

6 076/PK/Kng/94/MM 8 November 2004

8 November 1995 UD $ 27,500,000.00

Perjanjian terebut tanpa diikuti dengana pengikatan jaminan, sehingga kredit tersebut tidak memiliki jaminanan.

Penyaluran kredit tersebut dilakukan melalui penerbitan surat berharga. Pada saat jatuh tempo, PT PIF tidak dapat melunasi hutangnya, sehingga per 30 April 2005, PT PIF masih mempunyai kewajiban SPBU dan Call Money sebesar Rp379.568.463.854,00 yang terdiri atas 27 SBPU senilai Rp87.781.687.982,00 dan 30 instrumen call money senilai Rp291.786.775.872,00.

Disamping itu terdapat penambahan nilai surat berharga sebesar Rp64.010.000.000,00, karena kasus PT.Wicaksana Overseas International, sehingga posisi outstanding surat berharga pada bulan April 2005 menjadi 443.578.463.854,00.

PT APPL

Permohonan kredit dari PT APPL disetujui Panitia Kredit termasuk diantaranya Sdri. EUM yang saat itu menjabat Presiden Direktur PT Bank Pacific (DL) dan sekaligus sebagai Komisaris Utama PT PIF. Fasilitas tersebut telah ditarik/digunakan sejak diberikan dengan menggunakan

www.antikorupsi.org


promes yang diterbitkan oleh PT APPL senilai USD 35,250,000.00 atau equivalen Rp137.367.500,00. Penerbitan promes tersebut tanpa disertai jaminan oleh PT APPL Pada saat jatuh tempo PT APPL tidak mampu melunasi hutangnya kepada PT Bank Pacific (DL).

PT IPF

Permohonan kredit PT IPF dalam bentuk surat-surat berharga kepada PT Bank Pacific (DL) disetujui Panitia Kredit termasuk diantaranya Sdri. EUM yang saat itu menjabat Presiden Direktur PT Bank Pacific (DL) dan sekaligus sebagai Komisaris Utama Utama PT IPF. Perjanjian kredit antara PT Bank Pacific (DL) dan PT IPF diikat dengan perjanjian di bawah tangan No. 036A/PK/Kng/94 MM tanggal 4 Mei 1995. Penarikan kredit terebut dilakukan melalui penerbitan pormes oleh PT IPF Nomor : 167 tanggal 5 Oktober 1995 senilai Rp9.500.000.000,00 dan No. 172 tanggal 9 Oktober 1995 senilai Rp5.000.000.000,00. Promes PT IPF tersebut dijamin dengan cesie piutang senilai Rp15.000.000.000,00. Pada tanggal 7 Juli 1997 seluruh saham PT IPF dijual kepada PT BIF. Pada saat jatuh tempo TP IPF tidak dapat melunasi kewajibannya, sehingga per tanggal 30 April 2005 PT IPF masih mempunyai kewajiban promes kepada PT Bank Pacific (DL) sebesar Rp13.243.974.112,00

b) Dokumen dan Fasilitas Lainnya Tagihan dalam bentuk dokumen dann fasilitas lainnya merupakan tagihan Valas Ex Indoniarta yang berasal dari transaksi ekspor non L/C PT Indoniarta Utama dengan kondisi pembayaran berjangka yang diaksep oleh pembeli yaitu Vesture Marketing Pte, Ltd, Singapore yang kemudian di diskontokan ke Bank dan oleh Bank di re-diskontokan ke BI. Pada saat jatuh tempo PT Indoniarta Utama tidak dapat membayar ke Bank sehingga rekening Bank didebet oleh BI dan muncul tagihan kepada PT Indoniarta Utama.

Saldo awal pada tahun 1997 adalah sebesar Rp206.234.542.873,00. Sampai dengan saat pemeriksaan, upaya penyelesaian belum menunjukkan hasil yang memadai kecuali adanya set-off sebesar Rp118.018.156,00 dan hapus buku atas Biaya Provisi dan Denda dari perpanjangan kredit yang diberikan kepada pihak terkait sebesar Rp7.847.808.000, sehingga posisi outstanding surat berharga pada bulan April 2005 menjadi Rp198.268.716.717,00.

Berdasarkan laporan inspeksi khusus transaksi khusus oleh tim inspeksi Bank tanggal 14 September 1995, ditemukan adanya fraud atas transaksi diskonto wesel ekspor tersebut yang menyebabkan Bank tidak dapat menagih kepada PT Indoniarta Utama. Berdasarkan hal tersebut, nilai realisasi Dokumen dan fasilitas lainnya dinilai oleh KAP pada Neraca Penutupan, sebesar Rp0,00.

c) Kredit yang diberikan

www.antikorupsi.org


Kredit yang diberikan merupakan sarana pengikatan atas Commercial Paper (CP) dan Promissory Notes (PN), yang diterbitkan oleh PT PIF dan di aval (Sdri. EUM) atas nama PT Bank Pacific, namun tidak dilaporkan kepada Bank Pacific sehingga tidak tercatat di Bank Pacific.

Jumlah CP dan PN yang telah jatuh tempo dan telah diikat dalam pagu kredit adalah sebesar Rp701.846.577.660, kemudian saldo setelah set-off menjadi sebesar Rp584.703.672.430.

Jumlah kredit Jaminan yang diberikan/disediakan oleh debitur untuk pagu kredit ini adalah :

Agunan tanah atas nama PT Pengembangan Agrowisata Prima.

Jaminan Pribadi Ir. (Sdri. EUM) , Sdr. AHW, dan Ferdinan Japutra;

Jaminan Perusahaan dari perseroan terbatas PT Aditarina Arispratama, PT Pengembangan Agrowisata Prima, PT Aditarina Arthaniaga, dan PT Aditarina Lestari;

Gadai seluruh saham-saham yang dimilki para pemegang saham PT Pengembangan Agrowisata Prima, Jakarta kecuali saham-saham milik Agung Concern;

Penyerahan hak atas tagihan-tagihan debitur terhadap pihak ketiga;

Penyerahan hak atas tagihan-tagihan PT Pengembangan Agrowisata Prima kepada pihak ketiga;

Penyerahan hak atas tagihan-tagihan PT Batu Panorama berkedudukan di Malang terhadap pihak ketiga;

Saham-saham milik Pertiwi Adya Sentosa dan PT Surya Pembangunan Utama dalam PT Suryamas Duta Makmur di Jakarta.

Sehubungan dengan pemberian kredit kepada PIF, dapat dikemukakan antara lain:

Terkait dengan jaminan/agunan atas nama PT Pengembangan Agrowisata Prima, telah dilakukan pengikatan dengan SHT sebesar Rp500.000.000.000,00. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp350.000.000.000,00 diantaranya merupakan merupakan hak tanggungan untuk kepentingan BI sebagai jaminan atas pemberian Kredit Likuiditas Darurat oleh BI kepada PT Bank Pacific (DL). Dengan demikian sisa hak tanggungan kepada PT Bank Pacific (DL) hanya sebesar Rp150.000.000,00.

Pemasangan hak tanggungan untuk kepentingan BI sebesar Rp100.000.000.000,00 telah dilakukan pada tahun 1995 saat pemberian Kredit Likuiditas Darurat kepada Bank Pacific dan sejumlah

www.antikorupsi.org


Rp250.000.000.000,00 dilakukan pada tahun 1998 setelah PT Bank Pacific (DL) dilikuidasi.

Sebagian HGB tanah yang dijadikan jaminan masih atas nama pihak ketiga (HGU PT Perkebunan) dan sebagian dipergunakan oleh pihak ketiga lainnya dengan persetujuan PT PAP.

Sampai dengan saat pemeriksaan, rencana penjualan sudah beberapa kali dilaksanakan namun selalu gagal antara lain disebabkan kedaan tersebut.

Atas dasar laporan pemeriksaan investigatif BPK tahun 2000, pihak penegak hukum telah melakukan pemeriksaan kepada manajemen bank termasuk diantaranya permintaan TL yang sebagian saat ini juga menjadi TL, namun menurut penjelasan TL sampai saat ini belum ada penyelesaian dari penegak hukum.

Dalam pertemuan antara Tim BPK-RI dan Sdri. EUM tanggal 16 September 2005 dan 22 Desember 2005 Sdri. EUM menyatakan bahwa yang bersangkutan merasa telah menyelesaikan kewajibannnya kepada Negara dengan menyerahkan jaminan berupa aset proyek LIDO dan Non LIDO, sehingga yang bersangkutan berpedapat bahwa tidak lagi mempunyai kewajiban apapun kepada Bank Pacific.

Namun dalam Akte perjanjian Kredit No.89 tanggal 29 Nopember 1995 dinyatakan bahwa Sdri. EUM memberikan jaminan berupa Aset Lido dan Non Lido dan apabila terdapat kekurangan Sdri. EUM berkewajiban memberikan tambahan sejumlah kekurangannya tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

a) Jumlah kewajiban pihak terkait kepada PT Bank Pacific (DL) yang tercatat belum diselesikan adalah sebesar sebesar Rp1.377.095.530.113. Apabila valuta asing tersebut dijabarkan dengan kurs per 30 Mei 2005 maka jumlah kewajiban pihak terkait adalah sebesar Rp2.457.409.833.818.

b) Penyaluran kredit tersebut dilakukan pada saat Ny. (Sdri. EUM) menjabat Presiden Direktur PT Bank Pacific (DL) dan sekaligus menjadi Komisaris Utama di PT PIFF, PT APPL dan PT IPF. Selain itu terdapat pula penyaluran kredit yang berasal dari promes yang diterbitkan oleh pihak terkait dan diaval oleh Sdri. EUM atas nama PT Bank Pacific (DL) namun tidak pernah tercatat di PT Bank Pacific (DL).

c) Cara-cara penyaluran kredit seperti itu, telah mengakibatkan kesulitan keuangan PT Bank Pacific (DL) sampai akhirnya dilikuidasi.

d) Jumlah hak tanggungan yang menjadi hak PT Bank Pacific (DL) atas aset yang diserahkan oleh Sdri. EUM hanya sebesar Rp150.000.000.000,00. Sementara itu Sdri. EUM tidak kooperatif untuk menyelesaikan

www.antikorupsi.org


kewajiabannya, meskipun TL PT Bank Pacific (DL) telah melakukan berbagai upaya.

Sesuai dengan PP Nomor 25 tahun 1999 pasal 24 yang menyatakan bahwa, Dalam hal harta kekayaan BDL tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban BDL maka kekurangannya wajib dipenuhi oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris serta pemegang saham yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank. Selain itu sesuai dengan pernyatan Sdri. EUM maka seluruh kewajiban tersebut seharusnya menjadi tanggungan pribadi Sdri. EUM.

Dengan tidak adanya penyelesaian kewajiban dari pihak terkait, maka mengakibatkan PT Bank Pacific (DL) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah minimal sebesar Rp1.377.162.327.113,00 dari seluruh kewajiban PT Bank Pacific (DL) kepada Negara sebesar Rp1.801.343.358.572,00.

Saran - BPK-RI menyarankan agar permasalahan dengan Sdri. EUM diselesaikan melalui jalur hukum, dengan melaporkan Sdri. EUM kepada pihak penegak hukum.

Tanggapan - Dalam surat Sdri. EUM yang dikirimkan kepada Tim BPK-RI tanggal 28 Desember 2005, yang menyatakan bahwa pendirian PT PIF dimaksudkan sebagai program penyelamatan kredit macet di PT Bank Pacific (DL). PT PIF menangani dan menyelesaikan kredit macet dengan jalan memperbaiki proyek / tanah dan menjualnya lagi, hasilnya dibayarkan kembali pada PT Bank Pacific (DL). Pada tahun 1992 PT Bank Pacific (DL) menghadapi masalah kredit macet dengan 2 debitur besar yaitu PT PAP (proyek LIDO) dan PT RSP (proyek hotel Westin Surabaya) keduanya bukan perusahaan grup. Menurut catatannya Sdri. EUM tidak terlibat dalam kegiatan pembiayaan kedua proyek tersebut oleh PT PIF dan grup. Seluruh kegiatan grup menjadi tanggung jawab direksinya. Untuk kegiatan pembiayaan proyek PT PIF menerbitkan Commercial Paper (CP) dan Negotiable Commercial Paper (NCP) atas nama PT PIF. Pada akhir tahun 1994 terjadi krisis Meksiko yang imbasnya juga menekan pasar uang dalam negeri, banyak penerbit CP tidak dapat membayar CP/PN pada saat jatuh tempo. Pada keadaan tersebut banyak pembeli menjadi panik dan meminta agar CP yang akan diperpanjang harus diaval oleh bank. Dengan adanya permintaan pembeli yang disampaikan kepada arranger PT PIF, maka diminta Bank Pacific untuk mengaval CP/PN. Karena sebagian besar kebutuhan likuiditas PT PIF dikarenakan Rescue Program ex-nasabah macet PT Bank Pacific (DL). Dalam catatan tersebut karena desakan situasi Sdri. EUM terpaksa melakukan peng-avalan tersebut.

www.antikorupsi.org

DAFTAR SINGKATAN AHW : Adrian Herling Woworuntu BBD : Bank Bumi Daya BBKU : Bank Beku Kegiatan Usaha BDL : Bank Dalam Likuidasi BI : Bank Indonesia BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BNI : Bank Negara Indonesia BPK-RI : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional CFMP : Citra Flour Mills Persada CP : Comercial Papper DL : Dalam Likuidasi DTR : Dana Talangan Rupiah DTV : Dana Talangan Valas EUM : Endang Utari Mokodompit HGU : Hak Guna Usaha HSBC : Hongkong Shanghai Bank Corp KAP : Kantor Akuntan Publik KI : Kredit Investasi KLD : Kredit Likuiditas Darurat NAL : Neraca Akhir Likuidasi NCP : Negotiable Commercial Paper PN : Promissory Notes PT : Pinjaman Tetap PT APP : Aditya Putra Pratama PT BP : Bandung Pakar PT ET : Efdjundo Tando PT FPJ : Forindo Permai Jaya PT HS : Harumdana Sekuritas PT IPF : Indopac Perdana Finance PT MK : Megarimba Karyatama PT NA : Niagatama Arsaraya PT PBM : Prabu Budi Mulya PT PIC : Pacific Investment Corporation PT PIF : Pacific Indonesia Finance PT PIJ : Pong III Jaya

www.antikorupsi.org

PT PS : Pluit Sakti PT SLI : Sinar Lawang Indah PT TU : Tiga Utama PT WOI : Wicaksana Overseas Internasional RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham SEAB : South East Asia Bank SHGB : Sertifikat Hak Guna Bangunan SHM : Sertifikat Hak Milik SPBU : Surat Berharga Pasar Uang SPI : Sistem Pengendalian Intern

www.antikorupsi.org



PENGEMBALIAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) PADA PT SEJAHTERA BANK UMUM (DALAM LIKUIDASI) Nomor : 01.B/XII/02/2006



www.antikorupsi.org

DAFTAR ISI

Halaman


BAB I PENDAHULUAN 4









2. Pembentukan dan Komposisi Tim Likuidasi (TL) 6






8. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 24 Mei 2003 (Neraca Akhir Likuidasi/NAL)

10







www.antikorupsi.org

Halaman





d. Sisa Aset 16

DAFTAR SINGKATAN

LAMPIRAN

www.antikorupsi.org

BPK-RI PT SBU (DL) Halaman 1 dari 25


ATAS


PADA

PT SEJAHTERA BANK UMUM (DALAM LIKUIDASI)


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melaksanakan pemeriksaan atas pengembalian dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada PT Sejahtera Bank Umum (Dalam Likuidasi)/PT SBU (DL).

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami berkesimpulan sebagai berikut :


Dengan status Bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum sistem pengendalian intern (SPI) pada PT SBU (DL) tidak dapat diandalkan karena beberapa hal. Pertama, lingkungan pengendalian yang ada tidak dapat berjalan secara memadai, di antaranya posisi pemegang saham utama menyulitkan pengelola yaitu Tim Likuidasi (TL) dalam melakukan tugasnya. Kedua, tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi Bank Dalam Likuidasi (BDL) dalam melaksanakan fungsinya, baik itu Bank Indonesia (BI) maupun Departemen Keuangan. Terakhir, tidak ada pengawasan yang memadai terhadap akuntabilitas dan kinerja TL selama periode kerjanya.


Pemeriksaan BPK-RI atas PT SBU (DL) di tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti. Namun demikian, terdapat perkembangan yang terjadi sehubungan dengan hasil pemeriksaan terdahulu, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan penyaluran dan penggunaan BLBI pada PT SBU (DL) telah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Setelah dilakukan penyidikan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tim Likuidasi PT SBU (DL) bukan merupakan tindak pidana.

www.antikorupsi.org


3. Temuan-temuan Pemeriksaan


Dari hasil pemeriksaan tersebut, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :


Nilai buku aset berdasarkan neraca likuidasi per tanggal 31 Oktober 1997 sebesar Rp2.261.667.985.449,00, telah direalisasikan sebesar Rp1.104.538.242.286,23 dan USD12,635,287.65

Terkait dengan hal ini, kami tidak menemukan permasalahan yang material.


Dari kewajiban BLBI sebesar Rp1.500.852.885.225,53 dan USD20,837,611.86 ekuivalen Rp186.496.626.147,00, telah diselesaikan sebesar Rp738.529.189.615,65 (49,21%) dan USD12,601,000.00 (60,47%) ekuivalen Rp112.778.950.000,00 sehingga masih mempunyai sisa kewajiban BLBI sebesar Rp762.323.695.609,88 dan USD8,238,611.86



Realisasi biaya operasional sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp127.649.766.037,24.

Terkait dengan hal ini, kami tidak menemukan permasalahan yang cukup material.

d. Sisa Aset

Nilai buku sisa aset per tanggal 30 April 2005 sesuai dengan Laporan Keuangan (Unaudited) PT SBU (DL) adalah sebesar Rp1.164.833.466.429,00 dengan nilai realisasi sebesar Rp319.203.543.785,00.

Sementara itu, sisa kewajiban BLBI kepada Pemerintah adalah sebesar Rp 762.323.695.609,88 dan USD8,238,611.86 ekuivalen Rp73.717,68 sehingga nilai realisasi sisa aset tersebut lebih kecil daripada sisa kewajiban.

Terkait dengan hal ini, kami menemukan masalah sebagai berikut:

Pemblokiran, penyitaan dan pemindahbukuan deposito dan giro hasil pencairan aset PT SBU (DL) senilai Rp29.011.409.596,60 tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan mengurangi kemampuan PT SBU (DL) untuk melunasi kewajiban kepada Negara.

www.antikorupsi.org


4. Saran BPK-RI

Sehubungan dengan pemeriksaan atas PT SBU (DL), BPK-RI menyarankan agar TL PT SBU (DL) melakukan tindakan melalui jalur hukum untuk mendapatkan kembali deposito dan giro yang telah dicairkan oleh pihak ketiga.


BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Penanggung Jawab Audit

Haryanto Suwondo NIP. 240000361

www.antikorupsi.org


BAB I

PENDAHULUAN





Tujuan pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT SBU (DL) adalah untuk memastikan dan mengetahui bahwa:


b. Dana dari pencairan aset telah digunakan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban termasuk pembayaran BLBI serta biaya operasional PT SBU (DL) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;


d. Apakah terdapat indikasi penyimpangan dalam pencairan aset melalui penagihan dan penjualan serta pembayaran kewajiban PT SBU (DL).


Sasaran pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT SBU (DL) adalah:








www.antikorupsi.org





Pemeriksaan pada PT SBU (DL) dilakukan sejak tanggal 8 Juni 2005 sampai dengan tanggal 19 Juli 2005.


PT Sejahtera Bank Umum (DL).

www.antikorupsi.org


BAB II

GAMBARAN UMUM


PT Sejahtera Bank Umum (PT SBU) dicabut ijin usahanya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 531/KMK.017/1997 tanggal 1 November 1997 tentang Pencabutan Izin Usaha PT SBU dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/1238/KEP/DIR tanggal 1 November 1997 tentang Ijin Usaha Bank Nomor 289372/u.M.II tanggal 6 Desember 1956.

2. Pembentukan dan Komposisi Tim Likuidasi (TL)

Sejak pencabutan ijin usaha PT SBU (DL), kepengurusan PT SBU (DL) diambil alih oleh Tim Caretaker yang ditunjuk oleh Bank Indonesia berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 30/346/UPB2/AdB2/Rahasia yang bertugas melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna Pembentukan Tim Likuidasi serta melaporkan hasil RUPS tersebut ke Bank Indonesia.

Susunan Tim Caretaker tersebut yaitu :

Ketua : Siswanto Djojodisastro

Wakil Ketua : Max Dharmawan Setijadi

Anggota : Soewarso

Lukman Hakim

Tony Suherman

Dasa Eka Widagdo

Prasasto Sudjatmiko, SH

Rapat Umum Pemegang Saham PT SBU (DL) dilaksanakan pada tanggal 24 November 1997, yang Risalah Rapatnya dibuat oleh dengan Akta Nomor 16 tanggal 24 November 1997 Notaris Ny. Hartati Marsono, SH. RUPS tersebut antara lain memutuskan pembentukan dan penetapan Tim Likuidasi sesuai dengan nama-nama yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan Surat Nomor 30/346/UPB2/Rahasia tanggal 24 November 1997, yaitu :



www.antikorupsi.org


Anggota : Soewarso

Lukman Hakim Kamaluddin

Tony Suherman

Dasa Eka Widagdo

Prasasto Sudjatmiko

Lukman Hakim Kamaluddin dan Prasasto Sudjatmiko mengundurkan diri dari keanggotaan Tim Likuidasi, yang disetujui oleh Bank Indonesia dengan Surat Nomor 31/220/UPPB/Adp tanggal 22 Mei 1998.

Tony Suherman mengundurkan diri dari keanggotaan Tim Likuidasi, yang disetujui Bank Indonesia dengan Surat Nomor 31/828/UPPB/Adpt terhitung sejak tanggal 15 Oktober 1998. Surat tersebut juga menetapkan susunan Tim Likuidasi PT SBU (DL) menjadi :



Anggota : Soewarso

Dasa Eka Widagdo

Jumlah personil pendukung Tim Likuidasi PT SBU (DL) per tanggal 30 April 2005 sebanyak 65 orang.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1999 dan Surat Keputusan (SK) Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, masa kerja Tim Likuidasi telah berakhir tanggal 24 November 2002 dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 24 Mei 2003. Namun karena kegiatan likuidasi (pencairan aset dan pembayaran kewajiban) belum dapat diselesaikan seluruhnya, maka belum dilaksanakan RUPS untuk pembubaran Tim Likuidasi. Dengan demikian, keberadaan Tim Likuidasi PT SBU (DL) tidak sesuai dengan ketentuan.


Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diterima oleh PT SBU (DL) terdiri dari Saldo Debet (Overdraft – OD), Dana Talangan Rupiah (DTR) dan Dana Talangan Valas (DTV) sebagai berikut:

a. Saldo Debet Rp203.731.889.225,53

b. Dana Talangan Rupiah Rp1.297.121.000.000,00

c. Dana Talangan Valas USD20,837,611.86

www.antikorupsi.org


DTR diberikan berdasarkan surat Bank Indonesia Nomor 30/933/UK tanggal 4 Maret 1998, untuk pengembalian dana pihak ketiga sebesar Rp1.297.121.000.000,00 yang diberikan dalam 2 (dua) tahap yaitu DTR I sebesar Rp409.962.000.000,00 dan DTR II sebesar Rp992.913.000.000,00

DTV diberikan berdasarkan surat Bank Indonesia Nomor 31/3780/ULN/APLN tanggal 11 Februari 1999, untuk pembayaran kewajiban dalam rangka trade finance kepada kreditur luar negeri sebesar USD20,837,611.86.


Dana Talangan Rupiah sebesar Rp1.297.121.000.000,00 tidak ada akta pengikatan pengakuan secara notariil, tetapi melalui SPK Nomor 30/933/UK tanggal 4 Maret 1998 yang ditandatangani oleh Bank Indonesia dan Tim Likuidasi PT SBU (DL).

Dana Talangan Valuta Asing sebesar USD20,837,611.85 dilakukan pengikatan dengan Akta Nomor 164 tanggal 27 Juni 1998 Notaris Teddy Anwar, SH tentang Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dan Akta Notaris Nomor 165 tentang Pengakuan Hutang dengan nilai sebesar USD26,247,026.89.

Atas Saldo Debet, DTR dan DTV yang telah diterima oleh PT SBU (DL), tidak ada jaminan fisik yang diberikan kepada Bank Indonesia (Pemerintah).


BLBI yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada PT SBU (DL) telah dialihkan kepada Pemerintah sesuai kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia tanggal 6 Februari 1999 dan akta cessie antara Direksi Bank Indonesia dengan Ketua BPPN Nomor 58 tanggal 22 Februari 1999 di hadapan Notaris Mudhofir Hadi, SH. Jumlah BLBI yang dialihkan tersebut pada posisi tanggal 29 Januari 1999 sebesar Rp1.687.349.515.372,53.


Jumlah BLBI yang telah dibayar kembali oleh bank sampai dengan tanggal 30 April 2005, adalah sebagai berikut:

Jenis BLBI Jumlah Kewajiban Pembayaran Sisa

Saldo Debet Rp 203.731.885.225,53 - Rp 203.731.885.225.53

Dana Talangan Rupiah Rp 1.297.121.000.000,00 Rp 738.529.189.615,65 Rp 558.591.810.384,35

Dana Talangan Valas USD 20,837,611.86 USD 12,601,000.00 USD 8,238,611.86

Rp 1.500.852.885.225,53 Rp 738.529.189.615,65 Rp 762.323.695.609,88Jumlah

USD 20,837,611.86 USD 12,601,000.00 USD 8,236,611.86

www.antikorupsi.org


Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah BLBI yang telah dikembalikan telah mencapai sebesar 52,55% dari total kewajiban BLBI dalam Rupiah dan sebesar 60,47% dari total kewajiban BLBI dalam valuta asing (USD).


Posisi Keuangan PT SBU (DL) per tanggal Likuidasi (31 Oktober 1997) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Prasetio, Utomo & Co (Arthur Andersen) sesuai dengan Laporan Akuntan Independen Nomor 29509 tanggal 9 April 1998 sebagai berikut:

dalam rupiah Uraian Nilai Tercatat Nilai Realisasi

AKTIVA Kas 6.171.857.328,00 6.171.857.328 Giro pada Bank Indonesia (199.127.805.154) (199.127.805.154) Giro pada Bank Lain 6.379.490.092,00 6.379.490.092 Penempatan Bank Lain (Bersih) 3.905.418.332 285.418.332 Surat Berharga (Bersih) 525.970.610.630 494.847.247.984 Kredit yang Diberikan (Bersih) 1.968.338.512.165 1.840.045.627.288 Penyertaan Saham 523.850.298 523.850.298 Aktiva Tetap (Bersih) 75.114.502.816 75.829.175.797 Aktiva Lain-Lain 79.708.093.922 36.713.123.484 Jumlah Aktiva 2.466.984.530.429 2.261.667.985.449

KEWAJIBAN Simpanan Giro 224.617.117.521 224.617.117.521 Tabungan 247.949.022.889 247.949.022.889 Deposito 1.161.153.931.661 1.161.153.931.661 Sertifikat Deposito 7.024.000.000 7.024.000.000 Hutang Pajak 6.653.986.402 6.653.986.402 Pinjaman yang Diterima 550.590.951.129 550.590.951.129 Kewajiban Lain-Lain 197.277.109.782 196.831.109.782 Jumlah Kewajiban 2.395.266.119.384 2.394.820.119.384

EKUITAS Modal Saham 109.067.642.000 109.067.642.000 Defisit Tahun Berjalan (37.349.230.955) (242.219.775.935) Jumlah Ekuitas 71.718.411.045 (133.152.133.935)Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 2.466.984.530.429 2.261.667.985.449

www.antikorupsi.org


8. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 24 Mei 2003 (Neraca Akhir Likuidasi / NAL) Neraca Akhir Likuidasi PT SBU (DL) per tanggal 24 Mei 2003 belum selesai diaudit oleh KAP Prasetio Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) karena adanya permintaan BI untuk dilakukan audit dengan subsequent event sampai dengan tanggal 30 April 2005. Draft NAL yang telah disusun adalah draft laporan audit dengan subsequent event sampai dengan tanggal 28 Februari 2004. Posisi keuangan sesuai dengan draft tersebut sebagai berikut :

dalam rupiah Uraian Nilai Tercatat Nilai Realisasi

AKTIVA Kas 493.960.291 493.960.291 Valas 1.665.000.000 1.665.000.000 Giro pada Bank Lain 5.920.874.763 5.920.874.763 Penempatan pada Bank Lain 74.144.444.441 74.144.444.441 Efek-Efek 1.159.974.773.615 69.385.171.276 Penyisihan Kerugian (895.894.074.012) - . Bersih 264.080.699.603 69.385.171.276 Kredit yang Diberikan 1.090.938.055.654 193.095.136.856 Penyisihan Kerugian (506.307.956.873) - . Bersih 584.630.098.781 193.095.136.856 Penyertaan Saham 542.464.263 522.363.965 Penyisihan Kerugian (20.100.298) - . Bersih 522.363.965 522.363.965 Aktiva Tetap 76.530.680.266 41.738.800.000 Penyisihan Penurunan Nilai (11.445.686.800) - . Bersih 65.084.993.466 41.738.800.000 Aktiva Lain-lain 26.879.091.071 9.277.331.000 Penyisihan Penurunan Nilai (7.256.204.740) - . Bersih 19.622.886.331 9.277.331.000 Jumlah Aktiva 1.016.165.321.641 396.243.082.592 KEWAJIBAN Cerukan pada Bank Indonesia 203.731.885.226 203.731.885.226 Simpanan Giro 7.327.638.469 7.327.638.469 Tabungan 2.622.913.773 2.622.913.773 Deposito 46.321.440.755 46.321.440.755 Pinjaman yang Diterima 1.723.949.852.256 1.723.949.852.256 Kewajiban Akseptasi 14.670.897.750 14.670.897.750 Hutang Pajak 114.448.616 114.448.616 Kewajiban Lain-Lain 122.934.799.608 122.934.799.608 Jumlah Kewajiban 2.121.673.876.453 2.121.673.876.453 EKUITAS Modal 109.067.642.000 109.067.642.000 Defisit (1.214.576.196.812) (1.834.498.435.861) Defisiensi Modal (1.105.508.554.812) (1.725.430.793.861) Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 1.016.165.321.641 396.243.082.592

www.antikorupsi.org



Posisi keuangan PT SBU (DL) per tanggal 30 April 2005 sesuai dengan Laporan Keuangan (Unaudited) sebagai berikut : dalam rupiah

Uraian Nilai Tercatat Nilai Realisasi AKTIVA Kas 2.916.266.908 2.916.266.908Giro pada Bank Indonesia 1.914.000.000 1.914.000.000Giro pada Bank Lain 2.293.005.778 2.293.005.778Penempatan pada Bank Lain 333.333.330 333.333.330Surat-surat Berharga 1.337.716.682.048 69.385.171.276 Penyisihan Nilai (895.894.074.012) - . Bersih 441.822.608.036 69.385.171.276Kredit yang Diberikan 1.108.775.224.287 194.484.043.127.80 Penyisihan Nilai (506.307.956.873) - . Bersih 602.467.267.414 194.484.043.127.80Penyertaan 542.464.263 522.363.965 Penyisihan Nilai (20.100.298) - . Bersih 522.363.965 522.363.965Pendapatan YMA Diterima 12.836.756 - . Penyisihan Nilai (12.836.756) - . Bersih - - .Biaya Dibayar Dimuka 94.046.358 - . Penyisihan Nilai (467.347.917) - . Bersih (373.301.559) - .Aktiva Tetap 76.530.680.266 41.738.800.000 Akumulasi Penghapusan (11.356.395.918) - . Bersih 65.174.284.348 41.738.800.000Aktiva Lain-Lain (Bersih) 47.763.638.209 5.616.559.400Jumlah Aktiva 1.164.833.466.429 319.203.543.785KEWAJIBAN Giro 4.145.620.406 4.145.620.406Kewajiban Segera Lainnya 8.039.490.576 8.039.490.576Tabungan 1.006.065.048 1.006.065.048Deposito Berjangka 44.036.012.247 44.036.012.247Pinjaman Diterima 2.056.658.916.292 2.056.658.916.292Beban yang Masih Harus Dibayar 9.635.340.993 9.635.340.993

Kewajiban Lain-Lain 101.030.829.2

33 101.030.829.233Jumlah Kewajiban 2.224.552.274.795 2.224.552.274.795EKUITAS Modal 109.067.642.000 109.067.642.000Defisit (1.168.786.450.366) (2.014.416.373.010)Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 1.164.833.466.429 319.203.543.785

www.antikorupsi.org


BAB III

HASIL PEMERIKSAAN


Dari pemeriksaan atas sistem pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian dan pengendalian pengamanan termasuk monitoring, menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Hal ini nampak dalam uraian berikut :


Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum lingkungan pengendalian pada PT SBU (DL) tidak dapat diandalkan, karena setiap unsur manajemen tidak dapat melakukan fungsinya secara memadai.

Sesuai dengan ketentuan yang ada, pada akhir masa tugasnya, TL bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, TL juga harus menyelesaikan tagihan kepada debitur utamanya, yang pada umumnya terkait dengan pemegang saham utama, antara lain dengan meminta tambahan jaminan terhadap hutang-hutang mereka kepada bank yang telah berkategori macet.

Selain itu, secara substansi tidak jelas siapa pemilik utama harta yang masih ada di PT SBU (DL), mengingat nilai kewajiban PT SBU (DL) kepada Pemerintah berupa saldo debet, DTR, dan DTV lebih besar daripada harta yang ada. Disamping itu, saat ini PT SBU (DL) juga sedang menghadapi tuntutan dari kreditur yang merasa memiliki piutang pada PT SBU (DL).

Dari sisi ketentuan perusahaan, harta tersebut adalah milik pemegang saham, tetapi dengan besarnya kewajiban kepada Pemerintah, maka Pemerintah merupakan pihak yang lebih berhak terhadap harta yang ada. Dengan kondisi ini, harta yang masih ada seharusnya sudah menjadi bagian keuangan negara sehingga seluruh kegiatan TL harus lebih diarahkan terhadap kepentingan negara. Dalam kenyataannya pemegang saham utama masih besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas TL sehari-hari yang dapat mengakibatkan tidak maksimalnya pengembalian harta PT SBU (DL) kepada Negara.


Tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi BDL, baik itu Bank Indonesia (BI) maupun Departemen Keuangan. Selama pihak BI selama ini hanya memantau posisi aset dan kewajiban serta setoran kepada Negara dari BDL. Ketidakjelasan ini mengakibatkan tidak adanya ketentuan dan atau prosedur yang memadai dan secara tegas mengatur pelaksanaan tugas TL terutama dalam melakukan pencairan aset dan pembayaran kewajiban kepada Pemerintah.

www.antikorupsi.org


Selain ketidakjelasan tentang pihak yang menjadi pengawas BDL, juga terdapat ketidakjelasan mengenai masa kerja TL. Sesuai dengan ketentuan yang ada, masa kerja TL adalah selama lima tahun sejak terbentuknya TL ditambah enam bulan. Pada akhir masa tugasnya, TL harus menyusun NAL yang akan dimintakan persetujuan ke BI sebagai dasar RUPS dalam rangka pembubaran TL. Sampai dengan akhir masa pemeriksaan, NAL belum selesai disusun walaupun masa kerja TL telah berakhir sehingga belum ada kejelasan mengenai status TL.

Berdasarkan monitoring atas pelaksanaan pemeriksaan pada TL PT SBU (DL), diketahui bahwa selama ini pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah untuk menentukan posisi aset dan kewajiban. Tidak ada audit yang ditujukan untuk menilai kinerja TL dan atau memberikan opini terhadap laporan keuangan PT SBU (DL).



Pemeriksaan BPK-RI di tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi, sehingga tidak ada rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti. Namun demikian, dari pemeriksaan ternyata terdapat perkembangan yang berkaitan dengan pemeriksaan terdahulu pada PT SBU (DL).

Hasil Audit Investigasi atas Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada PT SBU (DL) yang dimuat dalam Laporan Audit Investigasi Nomor 06/48/Auditama II/AI/VII/2000 tanggal 31 Juli 2000 menyebutkan beberapa masalah yang ditemukan dalam penyaluran dan penggunaan BLBI. Permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dengan memanggil dan meminta keterangan kepada Ketua dan Wakil Ketua Tim Likuidasi PT SBU (DL). Setelah melakukan penyidikan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Prin-01/F/F2.1/01/2003 tanggal 2 Januari 2003, yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Ketua dan Wakil Ketua Tim Likuidasi PT SBU (DL) bukan merupakan tindak pidana.


Pada posisi tanggal 30 April 2005, nilai total aset (aktiva) dan kewajiban PT SBU (DL) adalah sebagai berikut :

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

Uraian Nilai Tercatat Nilai Realisasi AKTIVA Kas 2.916.266.908 2.916.266.908Giro pada Bank Indonesia 1.914.000.000 1.914.000.000Giro pada Bank Lain 2.293.005.778 2.293.005.778Penempatan pada Bank Lain 333.333.330 333.333.330Surat-Surat Berharga (Bersih) 441.822.608.036 69.385.171.276Kredit yang Diberikan (Bersih) 602.467.267.414 194.484.043.128Penyertaan (Bersih) 522.363.965 522.363.965Aktiva Tetap (Bersih) 65.174.284.348 41.738.800.000Aktiva Lain-Lain (Bersih) 47.390.336.650 5.616.559.400Jumlah Aktiva 1.164.833.466.429 319.203.543.785 KEWAJIBAN Dana Pihak Ketiga 49.187.697.701 49.187.697.701Kewajiban Segera Lainnya 8.039.490.576 8.039.490.576Pinjaman Diterima 2.056.658.916.292 2.056.658.916.292Kewajiban Lain-Lain 110.666.170.226 110.666.170.226Jumlah Kewajiban 2.224.552.274.795 2.224.552.274.795 EKUITAS Modal 109.067.642.000 109.067.642.000Defisit (1.168.786.450.366) (2.014.416.373.010)Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 1.164.833.466.429 319.203.543.785


1) Penagihan Kredit

Realisasi penagihan kredit yang telah dilakukan sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp1.068.093.420.276,52 atau sebesar 58,35% untuk kredit dalam Rupiah dan USD12,635,287.65 atau 28,54% untuk kredit dalam valuta USD dari jumlah kredit per tanggal 31 Oktober 1997.

Realisasi penagihan tersebut terdiri dari penerimaan tunai sebesar Rp594.833.858.454,35, pengambilalihan jaminan sebesar Rp1.949.659.928,17, kompensasi dengan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp471.050.638.809,00 dan penghapusan sebesar Rp259.263.085,00.

www.antikorupsi.org


Dari hasil pemeriksaan atas penagihan kredit, kami tidak menemukan permasalahan yang material.

2) Penjualan Aset

Realisasi penjualan aset berupa harta tetap dan inventaris pada umumnya dilakukan dengan metode lelang. Realisasi penjualan yang telah dilakukan oleh TL sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp36.444.822.009,67 yang terdiri dari penjualan aktiva tetap sebesar Rp30.662.979.584,67 dan penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebesar Rp5.781.842.425,00.


Realisasi pembayaran kewajiban kepada pemerintah berupa OD, DTR dan DTV yang telah dilakukan oleh TL sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah :

• OD sebesar Rp 0,00

• DTR sebesar Rp738.529.189.615,65

• DTV sebesar USD 12,601,000.00

Dari pembayaran DTR sebesar Rp738.529.189.615,65 tersebut, di antaranya sebesar Rp246.515.378.355,29 merupakan pengembalian sisa DTR yang tidak digunakan, sedangkan sisanya dan pembayaran DTV berasal dari pencairan aset yang dilakukan TL PT SBU (DL).

TL PT SBU (DL) dengan surat Nomor 085/TL/SBU-DL/VI/2005 tanggal 7 Juni 2005 telah meminta kepada BI untuk melakukan kompensasi/menggunakan saldo rekening giro valas PT SBU (DL) yang ada di BI sebesar USD200,000.00 sebagai pembayaran dana talangan. Hal tersebut disetujui BI dengan surat Nomor 7/254/DPIP/IAdmP tanggal 24 Juni 2005, namun dokumen realisasinya belum ada sehingga jumlah pembayaran kepada pemerintah belum memperhitungkan pembayaran dari saldo rekening giro valas tersebut.

Sedangkan pembayaran kewajiban Dana Pihak Ketiga (DPK) sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp1.685.915.463.899,00 dari total kewajiban sebesar Rp1.766.021.529.443,00. Sisa kewajiban yang belum dibayarkan sebesar Rp80.106.065.544,00 di antaranya dititipkan ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Bank BNI) sebesar Rp6.471.344.412,00.

Terkait dengan pembayaran kewajiban, tidak ditemukan permasalahan yang cukup material.

www.antikorupsi.org



Realisasi biaya operasional yang dikeluarkan oleh TL sampai dengan tanggal 30 April 2005 sebagai berikut :

• Biaya Tenaga Kerja Rp76.142.632.049,00

• Biaya Operasional Rp26.566.611.706,98

• Biaya Pencairan Aset Rp24.940.522.281,26

Total Rp127.649.766.037,24

Terkait dengan realisasi biaya operasional, tidak ditemukan permasalahan yang cukup material.

d. Sisa Aset

Sisa aset yang dimiliki PT SBU (DL) per tanggal 30 April 2005 menurut laporan keuangan intern adalah sebesar Rp1.164.833.466.429,00 dengan nilai realisasi sebesar Rp319.203.543.785,00

Nilai realisasi sebesar Rp319.203.543.785,00 tersebut tidak dapat menutup kewajiban kepada Negara berupa OD, DTR dan DTV sebesar Rp836.041.375.609,88 (OD sebesar Rp203.731.889.225,53, DTR sebesar Rp762.323.695.609,88 dan DTV sebesar USD8,236,611.86 ekuivalen Rp73.717.680.000,00). Dengan demikian sisa aset tersebut seluruhnya merupakan hak negara karena pembayaran kepada Negara lebih diutamakan.

Realisasi sisa aset per tanggal 30 April 2005 sebesar Rp319.203.543.785,00 dapat terpengaruh dengan adanya kasus litigasi yang sedang berlangsung di pengadilan. Rincian perkara yang masih berjalan di pengadilan dapat dilihat pada lampiran.

Terkait dengan hal ini, kami menemukan permasalahan sebagai berikut:

Temuan – Pemblokiran, Penyitaan dan Pengalihan Deposito dan Giro Hasil Pencairan Aset PT SBU (DL) Senilai Rp29.215.003.200,47 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan yang Ada dan Mengurangi Kemampuan PT SBU (DL) untuk Melunasi Kewajiban kepada Negara

Dalam rekening PT SBU (DL) per tanggal 1 November 1997, tercatat kewajiban PT SBU (DL) kepada Grup BCA sebagai berikut :

www.antikorupsi.org


No Deposan Nomor Nominal 53-00-97000808.27 Rp 5.500.000.0001 PT Indofood Sukses Makmur (ISM)

(Deposito) 53-00-97000808.75 Rp 5.000.000.0002 PT Intranusa Citra (IC) 53-00-97000810.84 Rp 11.500.000.000

PT Bank Central Asia (BCA) - Deposito 53-00-97000787.00 Rp 10.000.000.000- Deposito 53-00-97000798.93 Rp 10.000.000.000- Deposito 53-00-97000897.78 Rp 10.000.000.000- Bill of Exchange 41/IMP/0900 USD 2,000,000

3

- Bill of Exchange 41/IMP/0976 USD 1,000,00053-00-97000743.24 Rp 2.500.000.0004 PT Unggul Indah Corporation (UIC)

(Deposito) 53-00-97000800.39 Rp 3.000.000.000Jumlah Deposito Rupiah Rp 57.500.000.000

Jumlah Deposito Valas USD 3,000,000,000

Deposan-deposan tersebut mengalihkan deposito (piutang) kepada PT Bumi Indira Wisesa (BIW) berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang antara ISM dengan BIW, antara IC dengan BIW, antara BCA dengan BIW dan antara UIC dengan BIW, semuanya tertanggal 30 Desember 1997, dengan perhitungan sebagai berikut :

No Deposan Nomor Nominal Nilai Pengalihan 53-00-97000808.27 Rp 5.500.000.000 Rp 5.582.465.753 1 PT Indofood Sukses

Makmur 53-00-97000808.75 Rp 5.000.000.000 Rp 5.073.150.685 2 PT Intranusa Citra 53-00-97000810.84 Rp 11.500.000.000 Rp 11.694.246.575

53-00-97000787.00 Rp 10.000.000.000 Rp 10.229.041.096 53-00-97000798.93 Rp 10.000.000.000 Rp 10.182.465.753 53-00-97000897.78 Rp 10.000.000.000 Rp 10.162.191.781 41/IMP/0900 USD 2,000,000 Rp 7.151.213.766

3 PT Bank Central Asia

41/IMP/0976 USD 1,000,000 Rp 3.564.290.888 53-00-97000743.24 Rp 2.500.000.000 Rp 2.578.630.137 4 PT Unggul Indah

Corporation 53-00-97000800.39 Rp 3.000.000.000 Rp 3.027.506.849 Jumlah Rp 69.245.203.283

BIW kemudian menjual/mengalihkan piutang tersebut kepada PT Asmawi Agung Corporation (ASCO) berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang tanggal 30 Desember 1997 antara BIW dengan ASCO.

www.antikorupsi.org


Pada tanggal 29 Juni 1999, ASCO mengirim surat Nomor 024/VI/Dirut/99 kepada TL PT SBU (DL), yang berisi permintaan untuk melakukan kompensasi antara piutang ASCO tersebut di atas dengan utang Grup ASCO di PT SBU (DL) sebagai berikut :

dalam rupiah No Debitur Nilai 1 PT Asmawi Agung Corporation (Fixed Loan – FL) 8.000.000.000,002 PT Asmawi Agung Corporation (Rekening Koran – RK) 3.750.000.000,003 PT Bangun Eka Sejahtera Perdana (FL) 7.750.000.000,004 PT Sejahtera Wira Artha (USD3,750,000) 13.623.750.000,005 PT Sejahtera Wira Artha (USD876,611.03) 3.184.727.871,996 PT Sejahtera Wira Artha (pinjaman + OD RK) 588.953.767,017 PT Sejahtera Wira Artha 100.000.0008 PT Karya Citra Quarindo 624.576.4339 PT Cardo Lestari 2.188.920.751,6910 PT Sari Bumu Eramaju 4.500.000.000,0011 PT Sari Gazelindo 4.900.000.000,0012 Fanny Basuki (FL + OD) 45.286.468,33 Jumlah 49.256.215.292,02

Permintaan tersebut dijawab oleh TL PT SBU (DL) dengan surat Nomor 894/TL/SBU-DL/VII/99 tanggal 6 Juli 1999 yang antara lain menyatakan bahwa kompensasi piutang dengan utang ASCO tidak dapat dilakukan karena ASCO merupakan pihak terkait. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 pada Pasal 39.

Dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa nilai pengalihan piutang UIC kepada ASCO yang dicatat oleh TL PT SBU (DL) menjadi sebesar Rp5.579.698.630,00 karena dari deposito UIC telah dibayarkan pokok dan bunga sebesar Rp26.438.356,00.

Pada tanggal 25 Februari 2000, ASCO dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST dan menunjuk I Nyoman Putra, SH (INP) sebagai Hakim Pengawas serta mengangkat Hendra Reza Putra, SH (HRP) sebagai kurator. Atas putusan tersebut, ASCO mengajukan kasasi dan putusan Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi tersebut. ASCO kemudian mengajukan peninjauan kembali, putusan MA adalah menolak peninjauan kembali tersebut.

www.antikorupsi.org


Berdasarkan putusan MA dan permohonan kurator, Hakim Pengawas INP mengeluarkan Penetapan tanggal 10 Juli 2000 yang memberi izin dan memerintahkan kurator HRP untuk menarik dana milik ASCO yang disimpan di rekening penampungan TL PT SBU (DL) sebesar Rp69.218.764.927,00 dan kemudian dikuasai dan dikelola oleh kurator sebagaimana mestinya sebagai boedel pailit.

TL PT SBU (DL) mengajukan keberatan (banding) atas Penetapan Hakim Pengawas tanggal 10 Juli 2000, dan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 8 Agustus 2000 membuat putusan :

• Menerima permohonan banding untuk sebagian;

• Menyatakan sah tindakan pembanding menggunakan dana yang berasal dari pengalihan piutang grup BCA sebesar Rp69.218.764.927,00;

• Menyatakan dana yang berasal dari pengalihan piutang Grup BCA sebesar Rp69.218.764.927,00 merupakan boedel pailit;

• Menyatakan Penetapan Hakim Pengawas tanggal 10 Juli 2000 belum dapat dieksekusi (non executable).

Atas putusan banding tersebut kurator mengajukan Peninjauan Kembali ke MA, dan dengan Putusan Nomor 014/PK/N/2000 tanggal 18 Oktober 2000 MA memutuskan menolak peninjauan kembali tersebut. Kurator kemudian mengajukan permohonan Actio Pauliana ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan dengan Putusan Nomor 04/ACTIO PAULIANA/2000/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 10 Januari 2001 Pengadilan Niaga menolak permohonan tersebut.

Kurator kemudian mengirim surat kepada Ketua Mahkamah Agung dan dengan Surat Nomor KMA/057/11/2003 tanggal 13 Februari 2003, Ketua Mahkamah Agung menyatakan :

• Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Agustus 2000 bersifat declaratoir, karena itu demi hukum tidak dapat dilaksanakan (eksekusi);

• Pengurusan dana sebesar Rp69.218.761.927,00 yang berasal dari pengalihan piutang Grup BCA, apabila benar merupakan harta pailit menjadi tugas kurator sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan.

Pada tanggal 30 November 2004, Hakim Pengawas Agus Subroto, SH, MH (AS) mengeluarkan penetapan yang memerintahkan kurator dan/atau kuasa hukum kurator untuk melaksanakan pemblokiran atas rekening-rekening TL PT SBU (DL) sebagai boedel pailit PT ASCO sejumlah Rp69.218.764.927,00 yang ada di Bank BNI Kantor Cabang Utama Gambir dan Kantor Cabang Gedung Garuda, untuk selanjutnya boedel

www.antikorupsi.org


pailit tersebut diserahkan oleh Kepala Cabang Bank BNI Kantor Cabang Utama Gambir dan/atau pejabat bank yang mewakili Bank BNI kepada kuasa hukum kurator.

TL PT SBU (DL) mengajukan banding atas Penetapan Hakim Pengawas tersebut ke Pengadilan Niaga. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/BDG/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 25 Januari 2005 memutuskan menolak permohonan banding tersebut.

Kurator ASCO mengirim surat kepada Kepala Kantor Cabang Bank BNI Cabang Gambir Nomor 041/HRP/XII/04/KRT tanggal 7 Desember 2004 untuk memblokir seluruh rekening TL PT SBU (DL) sebagai boedel pailit sampai sejumlah Rp69.218.764.925,00 di Bank BNI. Dalam surat tersebut tidak dicantumkan nomor rekening dan saldo milik TL PT SBU (DL).

Bank BNI Kantor Kantor Wilayah dengan surat Nomor W.10/7.5/1085/R tanggal 7 Desember 2004 kepada Bank BNI Kantor Cabang Utama Gambir menyatakan bahwa permohonan blokir atas rekening TL PT SBU (DL) dapat dipenuhi/ dilaksanakan.

Pemblokiran dilakukan pada tanggal 7 Desember 2004 dengan Berita Acara Pemblokiran tanggal 7 Desember 2004 yang dilakukan oleh kurator ASCO. Dalam berita acara tersebut, nomor rekening TL PT SBU (DL) dan saldonya ditulis tangan, dimana informasi mengenai nomor rekening dan saldonya diperoleh pada saat pemblokiran tanggal 7 Desember 2004 tersebut.

Dari hasil diskusi dengan pejabat Bank BNI Kantor Cabang Utama Gambir tanggal 6 Juli 2005, diperoleh penjelasan bahwa pengisian nomor rekening dan nilainya dalam Berita Acara Pemblokiran dilakukan pada saat pemblokiran berdasarkan data yang diberikan oleh Bank BNI Kantor Cabang Utama Gambir dan ditulis tangan pada berita acara tersebut.

Rekening TL PT SBU (DL) di Bank BNI Kantor Cabang Utama Gambir yang diblokir:

No Rekening Nilai 1 Deposito Rp 2.000.000.000,00 2 Deposito Rp 10.000.000.000,00 3 Deposito Rp 10.000.000.000,00 4 Deposito Rp 3.000.000.000,00 5 Giro Rp 3.310.320.819,92 6 Giro Rp 229.174.324,40 7 Giro JPY 7,617,663.00 8 Giro USD 11,606.58 9 Giro Rp 61.869.252,39

www.antikorupsi.org


Pada tanggal 9 Desember 2004 dilakukan pemblokiran kembali berdasar Berita Acara Pemblokiran tanggal 9 Desember 2004 dengan rekening yang diblokir yaitu:

No Rekening Nilai 1 Giro Rp 251.131.228,84

Bank BNI Kantor Cabang Utama Gambir kemudian memberitahukan pemblokiran tersebut kepada TL PT SBU (DL) dengan surat Nomor GBR/03/2350/R tanggal 8 Desember 2004 dan surat Nomor GBR/03/2358/R tanggal 9 Desember 2004.

Kurator kemudian meminta kepada Bank BNI agar mengalihkan rekening yang diblokir tersebut ke rekening kurator. Bank BNI Kantor Wilayah dengan Surat Nomor W.10/7.5/6422/R tanggal 31 Desember 2004 kepada Bank BNI Kantor Cabang Utama Gambir menyatakan bahwa pengalihan/pemindahan dana dari rekening TL PT SBU (SBU) ke rekening kurator dapat dipenuhi/ dilaksanakan.

Bank BNI Kantor Cabang Utama Gambir dengan surat Nomor Gambir/178/R tanggal 4 Februari 2005 memberitahukan kepada TL PT SBU (DL), akan menyerahkan atau melakukan transfer boedel pailit ASCO berupa dana yang terdapat pada rekening TL PT SBU (DL) pada tanggal 4 Februari 2004 kepada kurator ASCO yang pelaksanaannya dilakukan oleh kuasa hukum Bank BNI.

Pada tanggal 7 Februari 2005, Jurusita Pengadilan Negeri/Niaga dan HAM Jakarta Pusat melakukan sita jaminan/pemblokiran rekening dengan Berita Acara Sita Jaminan/Pemblokiran Rekening Nomor 30/Pdt.G/2005/PN.JKT.PST atas rekening TL PT SBU (DL) di Bank BNI Kantor Cabang Utama Gambir yaitu :

No Rekening Nilai Keterangan dari BNI 1 Deposito Rp 2.000.000.000,00 Tidak ada dananya2 Deposito Rp 10.000.000.000,00 Tidak ada dananya3 Deposito Rp 10.000.000.000,00 Tidak ada dananya4 Deposito Rp 3.000.000.000,00 Tidak ada dananya5 Giro Rp 3.310.320.819,92 Rp 11.492.212 6 Giro Rp 229.174.324,40 Rp 193.112.806 7 Giro JPY 7,617,663.00 JPY 100,000

Hakim Pengawas AS mengeluarkan Penetapan tanggal 7 April 2005 yang memberi ijin kepada kurator untuk menarik dan melakukan pengalihan seluruh sisa pokok boedel pailit dan seluruh bunga boedel pailit PT ASCO dalam rekening-rekening penampungan TL PT SBU (DL) yang ada di Bank BNI Kantor Cabang Utama Gambir dan Kantor Cabang Gedung Garuda kepada rekening kurator.

www.antikorupsi.org


Kurator melakukan pengalihan, penarikan dan penguasaan atas rekening TL PT SBU (DL) ke rekening kurator dengan Berita Acara tanggal 18 April 2005, sebagai berikut:

No Rekening Nilai Keterangan 1 Giro Rp - Dibawah saldo minimum 2 Giro USD - Dibawah saldo minimum 3 Giro JPY - Dibawah saldo minimum 4 Giro Rp 192.602.727 5 Giro Rp - Dibawah saldo minimum 6 Giro Rp 10.990.501 7 Deposito Rp - Kosong 8 Deposito Rp - Kosong 9 Deposito Rp - Kosong

10 Deposito Rp - Kosong

Bank BNI Kantor Cabang Utama Gambir kemudian memberitahukan kepada TL PT SBU (DL) dengan surat Nomor GBR/03/1116/2005 tanggal 19 April 2005 tentang pelaksanaan pengalihan dana dari rekening TL PT SBU (DL) ke rekening kurator yang telah dilakukan pada tanggal 18 April 2005.

Kurator terus mencari dana milik TL PT SBU (DL) dan mengajukan pemblokiran rekening TL PT SBU (DL) di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) Cabang Juanda. Bank Mandiri Cabang Juanda dengan surat Nomor 3.Sp.JJd/CSO/150.2005 tanggal 8 April 2005 memberitahukan kepada TL PT SBU (DL), telah melakukan pemblokiran rekening giro TL PT SBU (DL) yang ada di Bank Mandiri Cabang Jakarta Juanda.

Dengan demikian jumlah rekening TL PT SBU (DL) di Bank BNI dan Bank Mandiri yang telah diblokir dan/atau dipindahbukukan adalah :

No Rekening Diblokir Tgl Pem- blokiran


Bank BNI 1 Deposito Rp 2.000.000.000,00 7 Des 2004 Rp 2.000.000.000,00 4 Feb 2005

2 Deposito Rp 10.000.000.000,00 7 Des 2004 Rp 10.000.000.000,00 4 Feb 2005



5 Giro Rp 61.869.252,39 7 Des 2004 Rp 126.869.252,00 4 Feb 2005

6 Giro USD 11,606.58 7 Des 2004 USD 10,610.34 4 Feb 2005

www.antikorupsi.org


No Rekening Diblokir Tgl Pem- blokiran


7 Giro JPY 7,617,663.00 7 Des 2004 JPY 7,517,397.00 4 Feb 2005

JPY 100,000.00 7 Feb 2005 - -

8 Giro Rp 229.174.324,40 7 Des 2004 Rp 229.174.324,00 4 Feb 2005

Rp 193.112.806,00 7 Feb 2005 Rp 192.602.727,00 18 Apr 2005

9 Giro Rp 251.131.228,84 9 Des 2004 Rp 251.131.228,00 4 Feb 2005

10 Giro Rp 3.310.320.819,92 7 Des 2004 Rp 2.644.070.819,00 4 Feb 2005

Rp 11.492.212,00 7 Feb 2005 Rp 10.990.501,00 18 Apr 2005

Jumlah dlm Rp Rp 29.057.100.643,55 Rp 28.454.838.851,00

Jumlah dlm USD USD 11,606.58 USD 10,610.34

Jumlah dlm JPY JPY 7,617,663.00 JPY 7,517,397.00

Bank Mandiri

Giro Rp 2.277.261.984,58 8 Apr 2005 - -

Jumlah Deposito & Giro Rupiah Rp 28.454.838.851,00

USD 10,610.34 Kurs USD1 = Jumlah Giro USD

eq. Rp 97.668.179.70 Rp9.205,00

JPY 7,517,397.00 Kurs JPY100 =Jumlah Giro JPY

eq. Rp 662.496.169.77 Rp8.812,84

Total dalam Rupiah Rp 29.215.003.200,47

Rekening-rekening tersebut berisi hasil pencairan aset PT SBU (DL) yang untuk sementara ditampung sebelum disetorkan ke Pemerintah sebagai pengganti Dana Talangan yang telah diterima PT SBU, yaitu:

1) Giro untuk menampung dana hasil penagihan kredit dalam mata uang Rupiah, USD, JPY dan dana hasil penjualan aset berupa Harta Tetap dan Inventaris;

2) Deposito-deposito merupakan penempatan dana hasil pencairan aset dalam bentuk deposito;

3) Giro untuk menampung hasil penempatan dana yang digunakan sebagai biaya operasional TL.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 50 menyatakan bahwa pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selanjutnya pada Pasal 47 ayat (2) menyatakan bahwa anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang sengaja

www.antikorupsi.org


memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40 diancam dengan pidana.

Dari hal-hal tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa :

1) Dana TL PT SBU (DL) yang tersimpan di Bank BNI dan Bank Mandiri merupakan dana hasil pencairan aset PT SBU (DL) yang akan disetor ke Pemerintah sebagai pengganti Dana Talangan sehingga dana tersebut merupakan uang yang harus disetor ke Negara. Pemblokiran, penyitaan bahkan pencairan/pengalihan dana tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;

2) Pada saat pemblokiran rekening, pemberian data nomor rekening TL PT SBU (DL) dan jumlahnya oleh pejabat Bank BNI kepada kurator melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan khususnya kerahasiaan bank.

Pemblokiran dan pencairan/pengalihan dana tersebut mengurangi kemampuan PT SBU (DL) untuk melunasi kewajiban kepada Negara sebesar Rp29.215.003.200,47 karena pengembalian Dana Talangan ke Pemerintah menjadi berkurang.

Tanggapan – TL PT SBU (DL) sependapat dan setuju dengan pendapat Tim Pemeriksa BPK-RI yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan kurator dan Bank BNI Kantor Cabang Utama Gambir yang berkaitan dengan dana dan giro yang sumber dananya berasal dari pencairan aset PT SBU (DL) yang disimpan oleh TL PT SBU (DL) pada Bank BNI Kantor Cabang Gambir dan dialihkan ke rekening pihak ketiga atas permintaan kurator adalah tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan kurator dan Bank BNI Kantor Cabang Utama Gambir telah melanggar ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan disamping itu tindakan tersebut juga melanggar Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 05/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 8 Agustus 2000 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 014PK/N/2000 tertanggal 18 Oktober 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap. Salah satu amar putusan dari badan peradilan tersebut menyatakan sah tindakan TL PT SBU (DL) mempergunakan dana sebesar Rp69.218.764.927,00 sebagai pembayaran hutang PT ASCO dan hutang debitur lainnya yang diambil-alih oleh PT ASCO.

Berkaitan dengan tindakan kurator dan Bank BNI Kantor Cabang Utama Gambir, TL PT SBU (DL) telah mengambil langkah-langkah hukum yakni melakukan gugatan perdata berupa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Kurator dan Bank BNI Kantor Cabang Utama Gambir melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dalam register perkara Nomor 120/Pdt.G/2005/PN.JKT.PST. Pada persidangan tanggal 20 Juli 2005 atas gugatan perdata tersebut, Majelis Hakim Perkara telah mengeluarkan Putusan Sela yang amar putusannya menyatakan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Kurator dan Bank BNI Kantor Cabang Utama Gambir serta menyatakan Pengadilan

www.antikorupsi.org


Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan karenanya melanjutkan proses persidangan sampai dengan putusan akhir.

Saran - BPK-RI menyarankan agar TL PT SBU (DL) melakukan tindakan melalui jalur hukum untuk mendapatkan kembali deposito dan giro yang telah dicairkan oleh pihak ketiga.


www.antikorupsi.org

DAFTAR SINGKATAN ASCO : Asmawi Agung Corporation AYDA : Agunan Yang Diambil Alih BCA : Bank Central Asia BDL : Bank Dalam Likuidasi BI : Bank Indonesia BIW : Bumi Indira Wisesa BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BNI : Bank Negara Indonesia BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional DL : Dalam Likuidasi DTR : Dana Talangan Rupiah DTV : Dana Talangan Valas FL : Fixed Loan HAM : Hak Asasi Manusia HRP : Hendra Reza Putra IC : Intranusa Citra INP : I Nyoman Putra ISM : Indofood Sukses Makmur JPY : Japan Yen KAP : Kantor Akuntan Publik NAL : Neraca Akhir Likuidasi RK : Rekening Koran RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham SBU : Sejahtera Bank Umum TPK : Tindak Pidana Korupsi UIC : Unggul Indah Corporation USD : United State Dollar

www.antikorupsi.org



PENGEMBALIAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) PADA PT BANK HARAPAN SANTOSA (DALAM LIKUIDASI) Nomor : 01.C/XII/02/2006



www.antikorupsi.org

DAFTAR ISI

Halaman


BAB I PENDAHULUAN 4
















9






www.antikorupsi.org

Halaman


14





d. Sisa Aset 23

DAFTAR SINGKATAN

www.antikorupsi.org

BPK RI PT BHS (DL) Halaman 1 dari 24

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS

PENGEMBALIAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) PADA

PT BANK HARAPAN SANTOSA (DALAM LIKUIDASI)


Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melakukan pemeriksaan atas pengembalian dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada PT Bank Harapan Santosa (Dalam Likuidasi)/ PT BHS (DL).

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami berkesimpulan sebagai berikut :


Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum sistem pengendalian intern (SPI) pada PT BHS (DL) tidak dapat diandalkan, karena beberapa hal. Pertama, lingkungan pengendalian yang ada tidak dapat berjalan secara memadai. Di antaranya posisi pemegang saham utama yang sekaligus juga debitur utama menyulitkan Tim Likuidasi (TL) PT BHS (DL) dalam melakukan tugasnya. Kedua, tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi BDL dalam melaksanakan fungsinya, baik itu Bank Indonesia (BI) maupun Departemen Keuangan. Terakhir, tidak ada pengawasan yang memadai terhadap akuntabilitas dan kinerja TL selama periode kerjanya.


Pemeriksaan BPK-RI pada tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti. Namun pada Tahun 2002 terjadi perkembangan dalam penyelesaian perkara hukum atas pemilik PT BHS (DL) yaitu adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1032/Pid.B/2001/ P.JKT.PST tanggal 22 Maret 2002 jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 125/Pid/2002/PT.DKI tanggal 8 November 2002 yang menghukum Hendra Rahardja dengan pidana penjara seumur hidup, sedangkan Eko Edi Putranto dan Sherny Kojongian dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.


Pemeriksaan BPK-RI meliputi pemeriksaan atas realisasi pencairan aset, baik berupa penagihan kredit maupun penjualan aset, pembayaran kewajiban (termasuk biaya

www.antikorupsi.org


operasional), sisa aset dan indikasi tindak pidana korupsi (TPK) serta hal-hal lain yang berkaitan dengan PT BHS (DL).

Dari hasil pemeriksaaan tersebut, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:


Dari nilai aset sebesar Rp625.100.206.466,00 pada tanggal 1 November 1997, realisasi penjualan aktiva tetap adalah sebesar Rp244.049.986.025,00, sedangkan realisasi penagihan kredit adalah sebesar Rp509.215.896.333,00.

Terkait dengan hal ini kami menemukan beberapa masalah sebagai berikut:

1) Pemberian discount (penghapusan kredit) oleh TL PT BHS (DL) melampaui batas maksimal yang ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kerja TL;

2) Cara penyelesaian surat berharga (obligasi) senilai Rp5.000,00 juta pada PT BHS (DL) tidak dilakukan dengan hati-hati.


Dari nilai kewajiban BLBI sebesar Rp3.866.182.312.852,00 pada tanggal 1 November 1997, telah diselesaikan sebesar Rp538.228.056.499,00 (13,92%) sehingga mempunyai sisa kewajiban BLBI sebesar Rp3.327.954.256.353,00.

Terkait dengan hal ini kami menemukan beberapa masalah sebagai berikut:

1) TL PT BHS (DL) membayar kewajiban kepada pihak ketiga lainnya senilai Rp69.681.588.869,00 sebelum Dana Talangan Rupiah (DTR) lunas;

2) Penyelesaian kewajiban kepada PT Trimegah Securindo Lestari mengakibatkan PT BHS (DL) kehilangan kemampuan untuk membayar kewajiban BLBI sebesar Rp9.523.423.601,00.



Terkait dengan hal ini kami tidak menemukan permasalahan yang material.

d. Sisa Aset

Nilai buku sisa aset per tanggal 30 April 2005 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik adalah sebesar Rp167.218.382.491,00 dengan nilai realisasi sebesar Rp102.401.501.797,00. Di samping itu terdapat agunan kredit (termasuk yang disita kejaksaan) sebesar Rp71.305.412.607,00.

www.antikorupsi.org


Sementara itu sisa kewajiban BLBI kepada pemerintah adalah sebesar Rp3.327.954.256.353,00, sehingga sisa aset tersebut lebih kecil dari sisa kewajiban.

Terkait dengan hal ini kami tidak menemukan permasalahan yang material.

4. Saran BPK-RI

Atas pemeriksaan pada PT BHS (DL), BPK–RI memberikan saran agar TL PT BHS (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada RUPS sehubungan dengan pemberian discount yang melampaui batas maksimal, penyelesaian obligasi senilai Rp5.000,00 juta yang tidak dilakukan secara hati-hati, pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga lainnya sebelum Dana Talangan Rupiah (DTR) lunas, serta penyelesaian kewajiban kepada PT Trimegah Securindo Lestari sebesar Rp9.523.423.601,00.



Haryanto Suwondo NIP 240000361

www.antikorupsi.org


BAB I

PENDAHULUAN


Dasar hukum pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT BHS (DL) adalah: a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara.


Tujuan pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT BHS (DL) adalah untuk memastikan dan mengetahui: a. Pencairan aset melalui penagihan dan penjualan aset telah sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku; b. Dana dari pencairan aset telah digunakan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban

termasuk pembayaran BLBI serta biaya operasional PT BHS (DL) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

c. Sisa aset yang akan diserahkan kepada Pemerintah setelah berakhirnya proses likuidasi; d. Apakah terdapat indikasi penyimpangan dalam pencairan aset melalui penagihan dan

penjualan serta pembayaran kewajiban PT BHS (DL).


Sasaran pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT BHS (DL) adalah: a. Proses pencairan aset melalui penagihan piutang kepada para debitur dan penjualan aset; b. Proses pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan aset

tersebut termasuk pengembalian uang negara (BLBI) kepada Pemerintah.


Metodologi pemeriksaan yang diterapkan adalah sebagai berikut: a. Melakukan reviu terbatas atas sistem dan prosedur pencairan aset dan pembayaran

kewajiban serta membandingkan dengan kriteria yang berlaku; b. Melakukan analisis terhadap transaksi-transaksi yang signifikan; c. Melakukan pengujian dengan mengambil sampling transaksi penagihan dan penjualan

aset serta pembayaran kewajiban-kewajiban; d. Melakukan analisis terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan

aset dan pembayaran kewajiban;

www.antikorupsi.org


e. Melakukan konfirmasi, observasi fisik, diskusi dan wawancara dengan instansi atau pejabat yang berkompeten.


Pemeriksaan pada PT BHS (DL) dilakukan sejak tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2005.


PT Bank Harapan Santosa (DL).

www.antikorupsi.org


BAB II

GAMBARAN UMUM 1. Penetapan Status Bank Dalam Likuidasi (BDL)

PT Bank Harapan Santosa dicabut ijin usahanya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 529/KMK.017/1997 tanggal 1 November 1997. Pencabutan ijin usaha tersebut dilakukan berdasarkan usulan BI Nomor 30/70/DIR/UPB2/Rahasia tanggal 31 Oktober 1997.


TL PT BHS (DL) dibentuk sesuai Surat BI Nomor 30/2420/UPB2/AdB2/Rahasia tanggal 23 Desember 1997 dan Akta Notaris Sulaimansjah, SH Nomor 63 tanggal 24 Desember 1997. Susunan TL adalah sebagai berikut:

Ketua : Ekotjipto Wakil Ketua : Iswanto Tejadinata Anggota : Arry Dharma Gunawan Santoso Hendy Sutanto Yunar Surya Graha Hidayat Achyar

Pada tanggal 9 Juli 1998, Yunar Surya Graha mengundurkan diri dari susunan TL. Hal ini telah mendapat persetujuan BI sesuai Surat BI Nomor 31/803/UPPB/AdP tanggal 23 Oktober 1998, sehingga susunan TL PT BHS (DL) menjadi sebagai berikut:

Ketua : Ekotjipto Wakil Ketua : Iswanto Tejadinata Anggota : Arry Dharma Gunawan Santoso Hendy Sutanto Hidayat Achyar

Pada tanggal 18 Desember 2003, Iswanto Tejadinata mengundurkan diri dengan alasan kesehatan. BI dengan surat Nomor 6/9/DPIP/IPSiP tanggal 13 Januari 2004 menyetujui pengunduran diri tersebut, sehingga susunan TL PT BHS (DL) menjadi :

Ketua : Ekotjipto Anggota : Arry Dharma Gunawan Santoso Hendy Sutanto Hidayat Achyar

www.antikorupsi.org


Sejak tanggal 13 Januari 2004 sampai dengan tanggal 30 April 2005, susunan TL PT BHS (DL) tidak mengalami perubahan. Jumlah tim pendukung TL PT BHS (DL) per tanggal 30 April 2005 adalah sebanyak 47 orang.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1999 dan Surat Keputusan (SK) Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, masa kerja TL telah berakhir tanggal 23 Desember 2002 dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 23 Juni 2003. Namun karena kegiatan likuidasi (pencairan aset dan pembayaran kewajiban) belum dapat diselesaikan seluruhnya, maka belum dilaksanakan RUPS untuk pembubaran TL. Dengan demikian, keberadaan TL PT BHS (DL) tidak sesuai dengan ketentuan. Namun untuk memperkuat keberadaannya, TL PT BHS (DL) telah memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menetapkan antara lain bahwa ‘Tim Likuidasi Bank Harapan Santosa (DL) adalah satu-satunya pihak yang masih berhak dan berwenang mewakili PT BHS (DL) untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 sampai dengan didaftarkannya pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian’.


Jumlah BLBI yang diterima oleh PT BHS (DL) pada saat cessie dari BI kepada Pemerintah adalah sebesar Rp3.866.182.312.852,00 dengan rincian sebagai berikut:

dalam rupiah Jenis BLBI Menurut Data BI Menurut Data TL

Saldo Debet 1.570.044.264.791,00 1.570.044.264.791,00Dana Talangan Rupiah 2.234.524.000.000,00 2.234.524.000.000,00Dana Talangan Valas 61.614.048.061,00 61.614.048.061,00

Jumlah 3.866.182.312.852,00 3.866.182.312.852,00

4. Akta Pengikatan dan Jaminan BLBI BLBI berupa saldo debet dan dana talangan rupiah sebesar Rp3.804.568.000.000,00 tidak dilakukan pengikatan, sedangkan dana talangan valas diikat dengan Akta Pengikatan Nomor 62 tanggal 30 Juni 1998.

5. Pengalihan BLBI Menjadi Kewajiban Pemerintah BLBI yang diberikan kepada PT BHS (DL) telah dialihkan kepada Pemerintah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan RI dan Gubernur BI tanggal 6 Februari 1999 dan akta cessie antara Direksi BI dan ketua BPPN tanggal 22 Februari 1999. Sesuai dengan akta cessie yang dibuat dihadapan Notaris Mudofir Hadi, SH, jumlah BLBI yang dialihkan per posisi tanggal 29 Januari 1999 adalah sebesar Rp3.866.182.312.852,00.

www.antikorupsi.org




dalam rupiah Jenis BLBI Kewajiban Pelunasan Sisa Kewajiban

Saldo Debet 1.570.044.264.791,00 0,00 1.570.044.264.791,00 Dana Talangan Rupiah 2.234.524.000.000,00 538.228.056.499,00 1.696.295.943.501,00 Dana Talangan Valas 61.614.048.061,00 0,00 61.614.048.061,00

Jumlah 3.866.182.312.852,00 538.228.056.499,00 3.327.954.256.353,00

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah pelunasan BLBI hanya mencapai sebesar 14% dari total kewajiban BLBI.

7. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Penutupan (31 Oktober 1997) Posisi Keuangan PT BHS (DL) per tanggal 1 November 1997 sesuai dengan Laporan Keuangan Bank yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Price Waterhouse Coopers (Drs. Hadi Sutanto & Rekan) adalah sebagai berikut :

dalam rupiahUraian Saldo 1-Nov-97

AKTIVA Kas 29.174.173.058Giro pada Bank Indonesia 4.541.255.489 Giro pada Bank Lain 27.461.000.000 Penempatan pada Bank Lain 3.670.000.000 Surat Berharga 76.997.022.668 Kredit yang Diberikan 379.623.808.923Biaya Dibayar Dimuka 4.915.284.000Aktiva Tetap 95.304.162.361 Pendapatan yang Masih Akan Diterima 2.904.924.276 Aktiva Lain-Lain 508.575.691

Jumlah Aktiva 625.100.206.466 Kewajiban Giro 103.154.508.694 Tabungan 382.624.386.090 Deposito 1.775.958.217.520 Sertifikat Deposito 56.379.000.000 Kewajiban kepada Pemerintah 1.567.638.000.000Kewajiban kepada Pihak Ketiga Lain 19.300.000.000Hutang Pajak 13.752.644.837 Kewajiban Sewa Guna Usaha 11.744.588.869 Pinjaman yang Diterima 64.771.891.210 Kewajiban Lain-Lain 120.246.075.322

www.antikorupsi.org


dalam rupiahUraian Saldo 1-Nov-97

Jumlah Kewajiban 4.115.569.312.542 Ekuitas Modal 207.879.836.590 Akumulasi Rugi (Defisit) (3.698.348.942.666)Jumlah Modal (Aktiva Bersih) (3.490.469.106.076)

Jumlah Kewajiban dan Modal 625.100.206.466

8. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Likuidasi (Neraca Akhir Likuidasi / NAL)

Posisi Keuangan PT BHS (DL) per tanggal 30 Juni 2003 sesuai dengan Laporan Audit KAP Husni, Mucharram, & Rasidi atas Penerapan Prosedur yang disepakati terhadap NAL PT BHS (DL) Nomor LA.04185 tanggal 15 Desember 2003 adalah sebagai berikut:

dalam rupiah 30-Jun-03

1-Nov-97

Nilai buku Nilai Buku Nilai Realisasi AKTIVA Kas 29.174.173.058 493.091.955 493.091.955 Giro pada Bank Indonesia 4.541.255.489 0 0 Giro pada Bank Lain 27.461.000.000 2.381.922.257 2.381.922.257 Penempatan pada Bank Lain 3.670.000.000 64.193.951.900 64.193.951.900 Surat Berharga 76.997.022.668 2.501.900.000 1.934.000.000 Kredit yang Diberikan 379.623.808.923 36.199.289.304 25.751.458.604 Tagihan Lainnya 0 14.634.230.822 221.937.470 Biaya Dibayar Dimuka 4.915.284.000 0 0 Aktiva Tetap 95.304.162.361 39.416.299.470 14.056.700.000 Rekening Jaksa Penuntut Umum 0 13.529.150.800 13.529.150.800 Pendapatan yang Masih Akan Diterima 2.904.924.276 0 0 Aktiva Lain-Lain 508.575.691 1.024.169.520 1.018.025.831 Jumlah Aktiva 625.100.206.466 174.374.006.028 123.580.238.817 KEWAJIBAN Giro 103.154.508.694 12.690.007.892 12.690.007.892 Tabungan 382.624.386.090 5.509.732.369 5.509.732.369 Deposito 1.775.958.217.520 2.865.144.422 2.865.144.422 Sertifikat Deposito 56.379.000.000 0 0 Kewajiban kepada Pemerintah 1.567.638.000.000 3.327.954.256.353 3.327.954.256.353 Kewajiban kepada Pihak Ketiga Lain 19.300.000.000 4.800.000.000 4.800.000.000 Hutang Pajak 13.752.644.837 165.744.359.948 165.744.359.948 Kewajiban Sewa Guna Usaha 11.744.588.869 0 0 Pinjaman yang Diterima 64.771.891.210 129.372.902.090 129.372.902.090 Kewajiban Lain-Lain 120.246.075.322 10.051.425.459 10.051.425.459 Jumlah Kewajiban 4.115.569.312.542 3.658.987.828.533 3.658.987.828.533 MODAL Modal 207.879.836.590 207.879.836.590 207.879.836.590

www.antikorupsi.org


dalam rupiah 30-Jun-03

1-Nov-97

Nilai buku Nilai Buku Nilai Realisasi Akumulasi Rugi (Defisit) (3.698.348.942.666) (3.692.493.659.095) (3.743.287.426.306) Jumlah Modal (Aktiva Bersih) (3.490.469.106.076) (3.484.613.822.505) (3.535.407.589.716) Jumlah Kewajiban dan Modal 625.100.206.466 174.374.006.028 123.580.238.817

Berdasarkan Surat BI Nomor 7/31/DPIP/IPSiP tanggal 12 Januari 2005 perihal Penyampaian NAL PT BHS (DL), NAL tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertanggungjawaban TL PT BHS (DL) pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).


Posisi Keuangan PT BHS (DL) per tanggal 30 April 2005 yang telah diaudit oleh KAP Husni, Mucharram, & Rasidi sesuai Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Nomor LA.05073 tanggal 31 Mei 2005 adalah sebagai berikut:

dalam rupiah 30-Apr-05

01-Nop-97 Nilai buku Nilai Buku Nilai Realisasi

AKTIVA Kas 29.174.173.058 244.329.414 244.329.414 Giro pada Bank Indonesia 4.541.255.489 0 0 Giro pada Bank Lain 27.461.000.000 18.900.746.162 18.900.746.162 Penempatan pada Bank Lain 3.670.000.000 65.000.000.000 65.000.000.000 Surat Berharga 76.997.022.668 933.281.051 931.381.051 Kredit yang Diberikan 379.623.808.923 24.443.003.944 12.579.929.175 Tagihan Lainnya 0 13.730.089.911 0 Biaya Dibayar Dimuka 4.915.284.000 0 0 Aktiva Tetap 95.304.162.361 39.165.713.727 508.500.000 Pendapatan yang Masih Akan Diterima 2.904.924.276 0 0 Aktiva Lain-Lain 508.575.691 4.801.218.282 4.236.615.996 Jumlah Aktiva 625.100.206.466 167.218.382.491 102.401.501.798 KEWAJIBAN Giro 103.154.508.694 12.186.929.875 12.186.929.875 Tabungan 382.624.386.090 1.250.947.981 1.250.947.981 Deposito 1.775.958.217.520 2.371.647.404 2.371.647.404 Sertifikat Deposito 56.379.000.000 0 0 Kewajiban kepada Pemerintah 1.567.638.000.000 3.297.555.013.013 3.297.555.013.013 Kewajiban kepada Pihak Ketiga Lain 19.300.000.000 4.800.000.000 4.800.000.000 Hutang pajak 13.752.644.837 150.120.247.121 150.120.247.121 Kewajiban Sewa Guna Usaha 11.744.588.869 0 0 Pinjaman yang diterima 64.771.891.210 149.438.583.600 149.438.583.600 Kewajiban lain-lain 120.246.075.322 4.386.194.750 4.386.194.750 Jumlah Kewajiban 4.115.569.312.542 3.622.109.563.744 3.622.109.563.744

www.antikorupsi.org


dalam rupiah 30-Apr-05

01-Nop-97 Nilai buku Nilai Buku Nilai Realisasi

MODAL Modal 207.879.836.590 207.879.836.590 207.879.836.590 Akumulasi Rugi (Defisit) (3.698.348.942.666) (3.662.771.017.844) (3.727.587.898.537) Jumlah Modal (Aktiva Bersih) (3.490.469.106.076) (3.454.891.181.254) (3.519.708.061.947) Jumlah Kewajiban dan Modal 625.100.206.466 167.218.382.490 102.401.501.797

www.antikorupsi.org


BAB III HASIL PEMERIKSAAN


Dari pemeriksaan atas sistem pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian dan pengendalian pengamanan termasuk monitoring pada PT BHS (DL) pada umumnya menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Hal ini nampak dalam uraian berikut :


Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum lingkungan pengendalian pada PT BHS (DL) tidak dapat diandalkan, karena setiap unsur manajemen tidak dapat melakukan fungsinya secara memadai.

Sesuai dengan ketentuan yang ada, TL pada akhir masa tugas bertanggung jawab kepada RUPS. Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, TL juga harus menyelesaikan tagihan kepada debitur utamanya yang pada umumnya terkait dengan pemegang saham utama, antara lain dengan meminta tambahan jaminan terhadap hutang-hutang mereka kepada bank yang telah berkategori macet. TL PT BHS (DL) tidak melakukan permintaan penambahan jaminan hutang-hutang terhadap pemegang saham karena sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1032/Pid.B/2001/P.JKT.PST tanggal 22 Maret 2002 jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 125/Pid/2002/PT.DKI tanggal 8 November 2002 yang menghukum Hendra Rahardja dengan pidana penjara seumur hidup, sedangkan Eko Edi Putranto dan Sherny Kojongian dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Selain itu, secara substansi tidak jelas siapa pemilik utama harta yang masih ada di PT BHS (DL), mengingat nilai kewajiban PT BHS (DL) kepada Pemerintah berupa Saldo Debet, Dana Talangan Rupiah serta Dana Talangan Valas jauh lebih besar dari harta yang ada. Dari sisi ketentuan perusahaan, harta tersebut adalah milik Pemegang Saham, tetapi dengan besarnya kewajiban kepada Pemerintah, maka Pemerintah merupakan pihak yang lebih berhak terhadap harta yang masih ada.

Dengan kondisi ini, TL PT BHS (DL) tidak memahami bahwa harta yang masih ada seharusnya sudah menjadi bagian keuangan negara sehingga seluruh kegiatan TL seharusnya lebih diarahkan terhadap kepentingan negara. Dalam kenyataannya pemegang saham utama masih besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas TL sehari-hari yang dapat mengakibatkan tidak maksimalnya pengembalian kewajiban PT BHS (DL) kepada Negara.

www.antikorupsi.org



Tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi PT BHS (DL), baik itu BI maupun Departemen Keuangan. Pihak BI selama ini hanya memantau posisi aset dan kewajiban serta setoran ke Negara dari PT BHS (DL).

Ketidakjelasan ini mengakibatkan tidak adanya ketentuan dan atau prosedur yang memadai dan secara tegas mengatur pelaksanaan tugas TL terutama dalam melakukan pencairan aset dan pembayaran kewajiban kepada Pemerintah.

Untuk kegiatan pencairan aset di PT BHS (DL), selain kegiatan pencairan aset bank dan jaminan yang diambil alih, juga terdapat pencairan aset milik pemegang saham. Atas aset tersebut oleh TL dilakukan penyitaan dan dilakukan penjualan proses lelang pengadilan. Pengurusan aset milik pemegang saham yamg diambil alih tersebut dilakukan dengan menggunakan jasa konsultan hukum.

Selain ketidakjelasan tentang pihak yang menjadi pengawas PT BHS (DL), juga terdapat ketidakjelasan mengenai masa kerja TL PT BHS (DL). Sesuai dengan ketentuan yang ada masa kerja TL PT BHS (DL) pada umumnya adalah selama lima tahun sejak terbentuknya TL ditambah dengan enam bulan. Pada akhir masa tugasnya TL harus menyusun NAL yang akan dimintakan persetujuan ke BI sebagai dasar RUPS dalam rangka pembubaran TL. Tetapi sampai dengan akhir pemeriksaan belum ada kejelasan mengenai status TL walaupun masa kerja TL sudah berakhir.

Mengingat jangka waktu lima tahun telah terlewati dan belum adanya persetujuan BI untuk pelaksanaan RPUS, maka TL PT BHS (DL) mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk tetap dapat melaksanakan tugasnya secara sah menurut hukum. Permohonan tersebut disetujui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2004/PN.Jaksel tanggal 12 Februari 2004 yang menetapkan antara lain ‘menyatakan Tim Likuidasi Bank Harapan Santosa (DL) adalah satu-satunya pihak yang masih berhak dan berwenang mewakili BHS (DL) untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 sampai dengan didaftarkannya pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian’.

Berdasarkan atas monitoring atas pelaksanaan pemeriksaan pada BDL diketahui bahwa selama ini di TL yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah untuk menentukan posisi aset dan kewajiban. Tidak ada audit yang ditujukan untuk menilai kinerja TL dan atau memberikan opini terhadap laporan keuangan BDL.

www.antikorupsi.org



Pemeriksaan BPK-RI pada tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti. Namun pada Tahun 2002 terjadi perkembangan dalam penyelesaian perkara hukum atas pemilik PT BHS (DL) yaitu dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1032/Pid.B/ 2001/P.JKT.PST tanggal 22 Maret 2002 jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor125/Pid/2002/PT.DKI tanggal 8 November 2002 yang menghukum Hendra Rahardja dengan pidana penjara seumur hidup, sedangkan Eko Edi Putranto dan Sherny Kojongian dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.



Sesuai dengan tugas pokok TL yang diatur dalam peraturan pemerintah yaitu untuk membayar kewajiban dan melakukan pencairan aset baik melalui penagihan kredit maupun penjualan harta tetap dan inventaris bank. Pencairan Aset yang telah dilakukan oleh TL PT BHS (DL) sejak November 1997 sampai dengan 30 April 2005 adalah sebesar Rp753.265.882.358,00 terdiri dari penagihan kredit Rp509.215.896.333,00 dan penjualan aset Rp244.049.986.025,00.

1) Penagihan Kredit

Penerimaan dari penagihan kredit termasuk penjualan agunan yang diambil alih dan penerimaan bunga pinjaman sampai dengan 30 April 2005 adalah sebesar Rp509.215.896.333,00, dengan rincian sebagai berikut :

dalam rupiah Cara Pelunasan Group Non Group Jumlah

(1) Tunai 168,893,303,717.00 195,632,317,660.00 364,525,621,377.00

(a) Kas 58,666,354,997.00 165,467,604,671.00 224,133,959,668.00

(b) Agunan 109,879,912,566.00 18,211,047,962.00 128,090,960,528.00

(c) Pendapatan 347,036,154.00 11,953,665,027.00 12,300,701,181.00

2) Non Tunai 34,906,654,967.00 109,783,619,989.00 144,690,274,956.00

(a) Discount 0.00 11,303,873,275.00 11,303,873,275.00

(b) Offset 24,519,926,967.00 97,548,365,662.00 122,068,292,629.00

(c) Lainnya 10,386,728,000.00 931,381,052.00 11,318,109,052.00

Total 203,799,958,684.00 305,415,937,649.00 509,215,896,333.00

Dari hasil pemeriksaan atas penagihan kredit yang dilakukan oleh TL PT BHS (DL) terdapat temuan sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


Temuan – Pemberian Discount (Penghapusan kredit) oleh TL PT BHS (DL) Melampaui Batas Maksimal yang Ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kerja TL

Selama periode tanggal 1 November 1997 sampai dengan 30 April 2005 TL PT BHS (DL) telah menghapuskan kredit yang diberikan senilai Rp11.247.782.902,36. Dari penghapusan yang dilakukan TL tersebut, terdapat penghapusan dengan jumlah di atas 25% dari baki debet yang nilainya Rp10.555.217.011,68 dengan rincian sebagai berikut :

dalam rupiah

No Debitur Baki Debet 1 November 1997

Penghapusbukuan /Discount

% Pemberian Discount

1 PT Multy City Agung 10.000.000.000.00 9.867.060.720.68 98.67 2 Sutjipto Arifin 277.685.111.00 277.685.111.00 100.00 3 Fransisco Tandiari 169,981,785.00 131,481,785.00 77.35 4 PT. Karya Jaya Maluku 76,841,824.00 51,841,824.00 67.47 5 H. Ramli Damis 76,533,471.00 26,533,471.00 34.67 6 CV Kali Mas 58,799,250.00 33,799,250.00 57.48 7 Nur Tajeb 9.165.800.00 9.165.800.00 100.00 Nur Tajeb 30.331.328.00 30.331.328.00 100.00 8 H. Abdul Choliq 24.056.724.00 14.056.724.00 58.43

11,074,879,444.00 10,555,217,011.68

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen kredit terhadap 3 (tiga) debitur dengan nilai penghapusbukuan yang cukup besar yaitu PT Multi City Agung, Sutjipto Arifin, dan Fransisco Tandiari diketahui hal-hal sebagai berikut:

a) Kredit kepada PT Multy City Agung (MCA) diberikan berdasarkan perjanjian kredit Nomor 009B/PMK/FTL-P/IV/95 tanggal 30 April 1995. Fasilitas kredit yang diberikan adalah fixed loan sebesar Rp10.000.000.000,00 terhitung mulai tanggal 30 April 1995 dengan tingkat bunga 21% per tahun dan jaminan yang diberikan adalah Jaminan Perusahaan PT Gunung Agung yang dituangkan dalam Akta Jaminan Perusahaan Nomor 6 tanggal 2 Juni 1993. Pada tanggal jatuh tempo PT MCA tidak melunasi kewajibannya, pengacara bank pada tanggal 24 November 1998 memberikan somasi terakhir kepada PT MCA untuk segera menyelesaikan kewajibannya. Berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 89/PAILIT/1999 tanggal 17 Desember 1999, PT MCA dinyatakan pailit. Setelah dinyatakan pailit, PT MCA melakukan pembayaran sebesar Rp132.781.279,32 dan sisa pinjaman sebesar Rp9.867.060.720,68 dihapus.

www.antikorupsi.org


b) Kredit yang diberikan Sdr. Sutjipto Arifin tidak didukung dengan agunan dan surat pengakuan hutang. Kredit tersebut dihapus sesuai dengan hasil audit BI bulan November 2002.

c) Kredit yang diberikan kepada Sdr. Fransisco Tandiari merupakan Fixed Term Loan (FTL) dengan plafon sebesar Rp175.000.000,00 dan tingkat bunga 30% per tahun. Jaminan yang diberikan debitur adalah 2 (dua) unit kendaraan bermotor. Pada saat jatuh tempo debitur tidak dapat melunasi kewajibannya dan tidak diketahui keberadaannya. Pada tanggal 11 Maret 1999, jaminan berupa 2 (dua) unit kendaraan tersebut dijual dengan harga sebesar Rp38.500.000,00 dan sisa kredit sebesar Rp131.481.785,00 dihapuskan.

Penghapusan yang dilakukan oleh TL diatas tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kerja TL yang ditandatangani perwakilan dari setiap TL tanggal 8 Agustus 2000. Pada pedoman tersebut antara lain dinyatakan bahwa pada dasarnya pemberian discount untuk bunga pinjaman dimungkinkan. Discount untuk pokok pinjaman harus dilihat secara kasus demi kasus. Pemberian discount atas pokok pinjaman maksimum 25%.

Kondisi di atas disebabkan TL tidak memperhatikan pedoman yang telah disepakati bersama.

Hal ini mengakibatkan berkurangnya kesempatan TL PT BHS (DL) memperoleh pengembalian yang optimal.

Tanggapan - TL PT BHS (DL) menanggapi bahwa penghapusan tersebut dilakukan karena hal-hal sebagai berikut: a) Debitur 1 : Telah dilakukan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali setelah keputusan

pailit dan merupakan hasil akhir dari pembagian yang diatur oleh kurator PT MCA. Penghapusan dilakukan sesuai saran auditor yang ditugaskan BI Desember 2002.

b) Debitur 2 : Sisa pemberian overdraft dilakukan sebelum likuidasi dan tidak ada jaminan sama sekali. Penghapusan dilakukan oleh TL atas saran auditor yang ditugaskan BI pada bulan Desember 2002.

c) Debitur 3 : Penghapusbukuan di sini terjadi karena koreksi pembukuan semata. Sebelum BHS dilikuidasi, keempat debitur tersebut sebenarnya telah lunas dengan menyerahkan agunan kredit. BHS mencatat penerimaan agunan tersebut sebagai aktiva lain-lain (Aset Yang Diambil Alih-AYDA). Kekeliruan terjadi karena pada saat itu PT BHS (DL) tidak melakukan jurnal penyesuaian atas kejadian tersebut. Pada periode setelah likuidasi, saat AYDA tersebut terjual,

www.antikorupsi.org


PT BHS (DL) mencatat dengan mendebet kas dan menkredit outstanding debitur dimaksud. Selisih antara nilai realisasi dengan nilai baki debet debitur dicatat sebagai penghapusbukuan.

Saran – BPK-RI menyarankan agar TL PT BHS (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan terkait dengan pemberian discount yang melampaui batas maksimal yang ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kerja TL kepada RUPS.

2) Penjualan Aset

Sampai dengan tanggal 30 April 2005 penerimaan yang diperoleh dari penjualan aset yang berupa aktiva tetap (tanah dan bangunan, kendaraan bermotor) dan inventaris (alat kantor dan furniture) adalah sebesar Rp244.049.986.025,00.

Dari hasil pemeriksaan atas penjualan aktiva tetap dan inventaris yang dilakukan oleh TL PT BHS (DL), BPK-RI menemukan permasalahan sebagai berikut:

Temuan – Cara Penyelesaian Surat Berharga (Obligasi) Senilai Rp5.000,00 juta Pada PT BHS (DL) Tidak Dilakukan Dengan Hati-hati

PT BHS (DL) mempunyai obligasi yang diterbitkan oleh PT Sinar Mas Multi Finance (PT SMM) dengan nilai nominal Rp5.000.000.000,00 dengan tanggal jatuh tempo (maturity date) pada tanggal 11 April 2002. Pada saat jatuh tempo, PT SMM tidak bisa membayar pokok obligasi dan gagal membayar pokok bunga yang seharusnya dibayar setiap empat bulanan selama sembilan kali berturut-turut.

Pada tanggal 7 Februari 2003 dilakukan kesepakatan antara PT SMM dengan TL PT BHS (DL) yang dituangkan dalam Akta Penyelesaian Hutang Nomor 76. Untuk membayar kewajiban sebesar Rp5.000.000.000,00 ditambah bunga, PT SMM menyerahkan 5 (lima) unit Apartemen Muara Indah yang mempunyai nilai pasar seluruhnya sebesar Rp3.867.700.000,00 dan nilai likuidasi hanya sebesar Rp1.934.000.000,00 (berdasarkan appraisal tgl 8 Mei 2003). Dengan demikian nilai aset yang diterima PT BHS (DL) hanya Rp Rp1.934.000.000,00 (lebih rendah Rp3.066.000.000,00) dari nominal tagihan sebesar Rp5.000.000.000,00.

Seharusnya dalam melakukan pencairan aset, TL PT BHS (DL) selalu memaksimalkan penerimaan hasilnya untuk membayar kewajiban BLBI.

Hal ini disebabkan pada saat TL PT BHS (DL) menerima aset sebagai pengganti obligasi, lebih mendasarkan pada nilai buku obligasi yang telah disisihkan sebesar 50% yaitu senilai Rp2.500.000.000,00 daripada nilai nominal obligasi tersebut.

Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya kemampuan PT BHS (DL) untuk membayar kewajiban BLBI sebesar Rp3.066.000.000,00.

www.antikorupsi.org


Tanggapan - Terhadap permasalahan di atas, TL PT BHS (DL) menyatakan PT SMM sudah sekian kali default, dan rating obligasi PT SMM pada waktu itu, adalah idD, yang artinya efek utang yang macet atau emitennya sudah berhenti berusaha dan akhirnya obligasi PT SMM dikeluarkan dari bursa. Saran – BPK-RI menyarankan agar TL PT BHS (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan terkait dengan cara penyelesaian surat berharga (obligasi) senilai Rp5.000,00 juta yang tidak dilakukan dengan hati-hati kepada RUPS.


Sampai dengan tanggal 30 April 2005 dari DTR yang diterima sebesar Rp2.234.524.000.000,00 TL PT BHS (DL) telah melakukan pembayaran sebesar Rp538.228.056.499,00 sehingga sisa DTR yang belum dibayar adalah sebesar Rp1.696.295.943.501,00. Sedangkan untuk DTV dan Saldo Debet, TL PT BHS (DL) sama sekali belum melakukan pembayaran. Selain itu, TL PT BHS (DL) telah melakukan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga lainnya berupa kewajiban sewa guna usaha, kewajiban repurchase obligasi dan kewajiban antar bank (dalam bentuk giro dan promes) sebesar Rp68.173.088.869,00

Dari hasil pemeriksaan terhadap realisasi pembayaran kewajiban, ditemukan masalah sebagai berikut:

1) Temuan - TL PT BHS (DL) Membayar Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Lainnya Senilai Rp69.681.588.869,00 Sebelum DTR Lunas

TL telah menyelesaikan pembayaran kewajiban di antaranya kepada pihak yang preferensinya di bawah Pemerintah, sebagai berikut :

a) Kewajiban Sewa Guna Usaha sebesar Rp11.453.088.869,00 telah dibayar dengan menggunakan dana sendiri kepada PT Beringin Srikandi Leasing dan PT Swadarma Surya Finance (perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, dalam hal ini kedua perusahaan tersebut menjadi pemberi jasa sewa gedung kantor PT BHS).

Pembayaran kepada kedua perusahaan tersebut dilakukan berturut-turut sebagai berikut :

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

Tanggal No. Bukti Pembayaran Rupiah

PT Beringin Srikandi Leasing

28 Desember 1998 Cek BRI No.CA 910255 2.166.666.100

20 Januari 1998 Bilyet Giro BRI No.GE 904401 2.000.000.000

Sub total 4.166.666.100

PT Swadarma Surya Finance

28 Desember 1998 Cek BRI No.CA 910253 2.286.422.769

25 Januari 1999 Bilyet Giro No.GE 904402 1.000.000.000

25 Februari 1999 Bilyet Giro No.GE 904403 1.000.000.000

25 Maret 1999 Bilyet Giro No.GE 904404 1.000.000.000

25 April 1999 Bilyet Giro No.GE 904405 1.000.000.000

25 Mei 1999 Bilyet Giro No.GE 904406 1.000.000.000

Sub total 7.286.422.769

Jumlah Total 11.453.088.869

b) Kewajiban kepada PT Trimegah Securindo Lestari sebesar Rp7.700.000.000,00 diselesaikan dengan set off sesuai dengan Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada tanggal 24 November 1998;

c) Kewajiban kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp50.528.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

dalam rupiahNo Bank Tanggal Pembayaran Jumlah (Rupiah)

1 BPD Sulsel – Promes 26 April 1998 s.d 27 April 2000 16.300.000.000

2 BPD Jateng – Giro 30 Sept 1998 s.d 25 Agust 1999 27.600.000.000

3 BPD Kaltim – Giro 20 Juli 1998 1.000.000.000

4 BPD NTT – Giro 10 Juli 1998 1.000.000.000

5 BPD Jatim – Giro 7 Juli 1998 – 9 Desember 1990 4.500.000.000

6 Bank Aken – Giro 22 Mei 2002 52.800.000

7 Bank Tata – Giro 6 Juni 2002 75.700.000

Total 50.528.500.000

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3) menyatakan bahwa : a) Pembayaran kewajiban kepada kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

dilakukan setelah dikurangi dengan gaji pegawai yang terutang, biaya perkara

www.antikorupsi.org


pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang yang berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/pemungut pajak dan biaya kantor;

b) Sisa dana hasil pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada debitur setelah dikurangi dengan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan secara berurutan kepada kreditur : (1) Nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya ditetapkan oleh TL; (2) Lainnya.

c) Dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana, maka kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana.

Pada bulan Desember 1997 Pemerintah telah mengeluarkan dana talangan untuk membayar seluruh uang nasabah penyimpan dana. Dengan demikian, Pemerintah berdasarkan Pasal 17 ayat (3) PP No.25 Tahun 1999, menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana.

Hal ini disebabkan TL BHS (DL) dalam menyelesaikan kewajibannya tidak memperhatikan ketentuan di atas.

Hal ini mengakibatkan berkurangnya pembayaran yang seharusnya dilakukan TL PT BHS (DL) kepada Pemerintah sebesar Rp69.681.588.869,00.

Tanggapan - Menanggapi masalah tersebut, TL BHS (DL) menyatakan bahwa: a) Nilai aset yang dijaminkan pada kedua Leasing Company tersebut jauh lebih

besar dibanding dengan nilai hutang PT BHS (DL), dengan demikian TL PT BHS (DL) memperoleh kesempatan untuk menjual aset setelah memperoleh kembali sertifikat tanah dan bangunan yang dijaminkan. Berikut ini realisasi penjualan dari aset yang ditebus sebagai berikut:

dalam rupiah No. Lokasi Realisasi Penjualan 1 Jl. Jend. Gatot Subroto 52 B-C, Medan 800.000.000 2 Jl. A. Yani No 252, Bandung 2.300.000.000 3 Jl. Pasar Besar Wetan No. 4-8, Surabaya 7.000.000.000 4 Jl. Taman Bungkul No. 1, 3, 5, Surabaya 5.555.000.000 5 Jl. Kertajaya No. 185, Surabaya 850.000.000

Jumlah 16.505.000.000

b) Untuk pembayaran kepada BPD-BPD dapat dikemukakan bahwa apabila PT BHS (DL) tidak melakukan pembayaran kewajiban, maka Perusahaan Negara tersebut terancam bangkrut. Sedangkan pembayaran kepada Bank Aken dan Bank Tata dilakukan atas permintaan BPPN dan jumlahnya relatif kecil.

www.antikorupsi.org


Saran – BPK-RI menyarankan agar TL PT BHS (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada RUPS terkait dengan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga lainnya senilai Rp69.681.588.869,00 sebelum DTR lunas.

2) Temuan - Penyelesaian Kewajiban kepada PT Trimegah Securindolestari Mengakibatkan PT BHS (DL) Kehilangan Kemampuan Untuk Membayar Kewajiban BLBI Sebesar Rp9.523.423.601,00

Pada tanggal 15 Agustus 1997 antara PT BHS (pada tanggal tersebut belum dilikuidasi) dengan PT Trimegah Securindolestari (PT TS) telah ditandatangani Perjanjian Pembelian dan Penjualan Kembali Obligasi. Isi perjanjian tersebut menyatakan antara lain bahwa: a) PT TS membeli obligasi PT Pudjiadi Prestige Ltd. Tbk. dengan nilai nominal

Rp8.000.000.000,00 dari PT BHS dengan nilai beli sebesar Rp7.200.000.000,00 pada tanggal 15 Agustus 1997;

b) PT BHS wajib membeli kembali (repurchase) obligasi tersebut dengan nilai repurchase sebesar Rp7.700.000.000,00 pada tanggal 18 Desember 1997.

Namun pada saat jatuh tempo repurchase (18 Desember 1997), PT BHS (DL) tidak dapat membayar hal tersebut. Dengan demikian PT BHS (DL) mempunyai kewajiban kepada PT TS sebesar Rp7.700.000.000,00.

Kedua pihak melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menandatangani Nota Kesepahaman pada tanggal 24 November 1998 dengan cara perjumpaan hutang sebagai berikut: Kewajiban BHS kepada PT TS (Nominal Rp8.000.000.000,00) Rp7.700.000.000,00

Dikurangi penyerahan surat berharga milik PT BHS (DL) : Penempatan BHS pada Reksa Dana Megah, nilai nominal Rp5.000.000.000,00 Rp2.439.359.732,00 Obligasi yang dijaminkan (Obligasi PT Pudjiadi) senilai Rp8.000.000.000,00 Rp2.400.000.000,00 Potongan Rp 360.640.268,00 Obligasi Pudjiadi nilai nominal Rp2.000.000.000,00 Rp 637.216.667,00 Sisa Hutang Rp1.862.783.333,00 Dibulatkan Rp1.800.000.000,00

Rincian di atas menunjukkan bahwa TL PT BHS (DL) menyerahkan aktiva berupa Reksa Dana Megah dan Obligasi PT Pudjiadi dengan nilai nominal sebesar Rp15.000.000.000,00. Jumlah tersebut hanya dinilai oleh PT TS sebesar Rp5.476.576.399,00. Dengan demikian write off yang dilakukan oleh TL PT BHS (DL) adalah sebesar Rp9.523.423.601,00 dengan rincian sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


dalam rupiahNo. Uraian Nilai Nominal Nilai yang Disepakati Selisih

1 Reksa Dana Megah 5.000.000.000 2.439.359.732 2.560.640.268

2 Obligasi Pudjiadi I 8.000.000.000 2.400.000.000 5.600.000.000

3 Obligasi Pudjiadi II 2.000.000.000 637.216.667 1.362.783.333

Jumlah 15.000.000.000 5.476.576.399 9.523.423.601

Seharusnya dalam melakukan pencairan aset, TL PT BHS (DL) selalu memaksimalkan penerimaan hasil untuk membayar kewajiban BLBI.

Hal ini disebabkan TL BHS (DL) tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menyelesaikan hutang piutang dimaksud.

Hal ini mengakibatkan PT BHS (DL) kehilangan kemampuan untuk membayar kewajiban BLBI sebesar Rp9.523.423.601,00.

Tanggapan - Terhadap permasalahan ini TL PT BHS (DL) memberi tanggapan bahwa nilai Reksa Dana Megah dan obligasi PT Pudjiadi sudah sesuai dengan harga pasar pada waktu itu, di mana seluruh pasar saham dan obligasi berada pada level terendah akibat krisis moneter 1998. Saran – BPK-RI menyarankan agar TL PT BHS (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada RUPS terkait dengan penyelesaian kewajiban kepada PT Trimegah Securindolestari tersebut diatas.


Realisasi biaya operasional yang dikeluarkan oleh TL PT BHS (DL) sejak tanggal 1 November 1997 sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebagai berikut:

dalam rupiahJenis Biaya Jumlah

Beban Pajak 182.864.143.931 Gaji, Honor dan Success Fee TL 87.800.046.133 Beban Pengacara 47.827.442.888 Beban Lelang dan Komisi 8.696.206.864 Listrik, Telefon, dan Air 9.118.973.649 Beban Bunga 7.212.072.573 Beban Kantor 8.212.878.422 Beban Perkara 3.050.000.000 Beban Fee Pembayaran Talangan 2.542.356.556 Beban Konsultan 4.153.842.622

Total 361.477.963.638

www.antikorupsi.org


Dari hasil pemeriksaan dan pengujian atas realisasi biaya operasional tidak ditemukan adanya permasalahan yang signifikan.

d. Sisa Aset

Posisi Sisa Aset TL PT BHS (DL) per tanggal 30 April 2005 yang telah diaudit oleh KAP Husni, Mucharram, & Rasidi sesuai Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Nomor LA.05073 tanggal 31 Mei 2005, baik nilai buku maupun nilai likuidasi adalah sebagai berikut:

dalam rupiahSisa Aset 30 April 2005

Nilai Buku Nilai Realisasi AKTIVA Kas 244.329.414 244.329.414 Giro pada Bank Lain 18.900.746.162 18.900.746.162 Penempatan pada Bank Lain 65.000.000.000 65.000.000.000 Surat Berharga 933.281.051 931.381.051 Kredit yang Diberikan 24.443.003.944 12.579.929.175 Tagihan Lainnya 13.730.089.911 0 Aktiva Tetap 39.165.713.727 508.500.000 Aktiva Lain-Lain 4.801.218.282 4.236.615.996 Jumlah Aktiva 167.218.382.491 102.401.501.798 KEWAJIBAN Giro 12.186.929.875 12.186.929.875 Tabungan 1.250.947.981 1.250.947.981 Deposito 2.371.647.404 2.371.647.404 Kewajiban kepada Pemerintah 3.297.555.013.013 3.297.555.013.013 Kewajiban kepada Pihak Ketiga Lain 4.800.000.000 4.800.000.000 Hutang Pajak 150.120.247.121 150.120.247.121 Pinjaman yang Diterima 149.438.583.600 149.438.583.600 Kewajiban Lain-Lain 4.386.194.750 4.386.194.750 Jumlah Kewajiban 3.622.109.563.744 3.622.109.563.744 MODAL Modal 207.879.836.590 207.879.836.590 Akumulasi Rugi (Defisit) (3.662.771.017.844) (3.727.587.898.537)Jumlah Modal (Aktiva Bersih) (3.454.891.181.254) (3.519.708.061.947)Jumlah Kewajiban dan Modal 167.218.382.490 102.401.501.797

Selain aset yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut TL PT BHS (DL) juga mencatat aset berupa tanah dan bangunan yang merupakan jaminan dari debitur terkait. Sebagian besar jaminan tersebut telah disita oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. (Rincian terlampir).

www.antikorupsi.org


Berdasarkan nilai sisa aset yang hanya sebesar Rp102.401.501.797,00 serta nilai agunan yang ada di TL PT BHS (DL) dan agunan yang di sita kejaksaan sebesar Rp71.305.412.607,00, atau seluruhnya berjumlah Rp173.706.914.404,00 bila dibandingkan dengan jumlah kewajiban sebesar Rp3.622.109.563.744,00, BPK-RI menilai bahwa aset PT BHS (DL) tidak akan cukup untuk membayar kewajibannya kepada Pemerintah.


www.antikorupsi.org

DAFTAR SINGKATAN BDL : Bank Dalam Likuidasi BHS : Bank Harapan Santosa BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BPD : Bank Pembangunan Daerah BPK-RI : Badan Pemeriksa Republik Indonesia BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional DL : Dalam Likuidasi DTR : Dana Talangan Rupiah FTL : Fixed Term Loan KAP : Kantor Akuntan Publik NAL : Neraca Akhir Likuidasi PT MCA : Multy City Agung PT SMM : Sinar Mas Multifinance PT TS : Trimegah Securindolestari RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham SPI : Sistem Pengendalian Intern TL : Tim Likuidasi TPK : Tindak Pidana Korupsi

www.antikorupsi.org



PENGEMBALIAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) PADA PT BANK GUNA INTERNASIONAL (DALAM LIKUIDASI) Nomor : 01.D/XII/02/2006



www.antikorupsi.org

DAFTAR ISI

Halaman


BAB I PENDAHULUAN 4














7. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Penutupan Bank (1 November 1997)

7

8. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Neraca Akhir Likuidasi (24 Juni 2003)

8

9. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 31 Januari 2005 10






13

www.antikorupsi.org

Halaman





d. Sisa Aset 21

DAFTAR SINGKATAN

www.antikorupsi.org

BPK-RI PT Bank Guna Internasional (DL) Halaman 1 dari 22


ATAS


PADA

PT BANK GUNA INTERNASIONAL (DALAM LIKUIDASI)


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melaksanakan pemeriksaan atas pengembalian dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada PT Bank Guna Internasional (Dalam Likuidasi/DL)



Dengan status Bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum sistem pengendalian intern (SPI) pada PT Bank Guna Internasional (DL) tidak dapat diandalkan, karena beberapa hal. Pertama, lingkungan pengendalian yang ada tidak dapat berjalan secara memadai. Diantaranya posisi pemegang saham utama yang sekaligus juga debitur utama menyulitkan pengelola yaitu Tim Likuidasi (TL) melakukan tugasnya. Kedua, tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi Bank Dalam Likuidasi (BDL) dalam melaksanakan fungsinya, baik itu Bank Indonesia (BI) maupun Departemen Keuangan. Terakhir, tidak ada pengawasan yang memadai terhadap akuntabilitas dan kinerja TL selama periode kerjanya.


Pemeriksaan BPK-RI atas PT Bank Guna Internasional (DL) di tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari TL, kejaksaan telah melakukan pemeriksaan namun tidak diketahui tingkat penyelesaiannya.


Pemeriksaan BPK-RI meliputi pemeriksaan atas realisasi pencairan aset baik berupa penagihan kredit maupun penjualan aset, pembayaran kewajiban (termasuk biaya operasional), sisa aset, dan indikasi tindak pidana korupsi (TPK) serta hal-hal lain yang berkaitan dengan BDL.

www.antikorupsi.org


Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:


Nilai buku aset per tanggal 1 November 1997 sebesar Rp177.708 juta (nilai neto) telah direalisasikan sebesar Rp198.226 yang terdiri atas penjualan aktiva tetap sebesar Rp34.997 juta dan penagihan kredit sebesar Rp163.269 juta. Kami menemukan permasalahan mengenai pemberian bagi hasil penjualan aset sebesar Rp1.392 juta kepada pihak terkait (Grup) yang tidak mempunyai dasar yang jelas.


Dari nilai kewajiban kepada Pemerintah per tanggal 1 November 1997 sebesar Rp251.055.008.000,00 telah diselesaikan pembayarannya sampai dengan tanggal 31 Januari 2005 sebesar Rp156.054.314.325,00 atau 62,16 %.

Terkait dengan hal ini, kami tidak menemukan permasalahan yang cukup material.


Realisasi biaya operasional sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp46.005,31 juta.

Terkait hal ini, kami tidak menemukan adanya hal-hal material yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan.

d. Sisa Aset

Nilai buku sisa aset berdasarkan Neraca Akhir Likuidasi (NAL) per tanggal 31 Januari 2005 sesuai dengan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) S. Manaan Sumantri & Rekan adalah sebesar Rp78.821 juta. Terkait hal tersebut terdapat tagihan kepada pihak terkait sebesar Rp52.433 juta yang berpotensi tidak tertagih karena debitur tidak kooperatif dan tidak memiliki aset jaminan yang memadai.

www.antikorupsi.org


4. Saran BPK-RI

Dari hasil pemeriksaan atas pencairan aset, pembayaran kewajiban dan sisa maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

a. TL melakukan penagihan bagi hasil penjualan aset pihak terkait;

b. TL melakukan penagihan secara intensif kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait dan atau meminta debitur yang bersangkutan memberikan jaminan yang memadai.



REPUBLIK INDONESIA

Penanggung Jawab Audit

Drs. Haryanto Suwondo

NIP. 240000361

www.antikorupsi.org


BAB I

PENDAHULUAN





Tujuan pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Guna Internasional (DL) adalah untuk memastikan dan mengetahui bahwa:


b. Dana hasil pencairan aset telah digunakan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban termasuk pembayaran BLBI serta biaya operasional PT Bank Guna Internasional (DL) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

c. Sisa aset PT Bank Guna Internasional (DL) yang akan diserahkan kepada Pemerintah setelah berakhirnya proses likuidasi;

d. Apakah terdapat indikasi penyimpangan dalam pencairan aset melalui penagihan dan penjualan serta pembayaran kewajiban PT Bank Guna Internasional (DL).


Sasaran pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Guna Internasional (DL) adalah:








www.antikorupsi.org





Pemeriksaan atas PT Bank Guna Internasional (DL) dilakukan sejak tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2005.


PT Bank Guna Internasional (DL).

www.antikorupsi.org


BAB II

GAMBARAN UMUM


PT Bank Guna Internasional (DL) telah dicabut ijin usaha sejak tanggal 1 November 1997 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 530/KMK.017/1997 tanggal 1 November 1997.


Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT Bank Guna Internasional (DL) yang diaktakan dengan Akta Notaris Notaris Sulaimansjah, SH Nomor 64 tanggal 24 Desember 1997, pemegang saham menyetujui untuk:

a. Menonaktifkan seluruh anggota Direksi dan Komisaris;

b. Membubarkan badan hukum perseroan, serta mengubah menjadi perseroan DL;

c. Membentuk TL dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Muchtar Suriadihardja

Wakil Ketua : Viventus Halim

Anggota : Bambang Santoso

Marhorati Monik

Ferrie Rahardja

I Nyoman Jusha

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1999, Ferrie Rahardja mengundurkan diri sebagai anggota TL.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 1999 dan Surat Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, masa kerja TL telah berakhir tanggal 24 Desember 2002 dan diperpanjang sampai dengan 24 Juni 2003. Namun karena kegiatan likuidasi (pencairan aset dan pembayaran kewajiban) belum dapat diselesaikan seluruhnya maka belum dilaksanakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk pembubaran TL. Dengan demikian, keberadaan TL PT Bank Guna Internasional (DL) sejak tanggal 30 Juni 2003 tidak sesuai dengan PP Nomor 25 tahun 1999 dan Surat Edaran BI Nomor 32/9/UPPB tahun 1999 sehingga segala tindakan TL sejak tanggal tersebut tidak mempunyai dasar yang jelas.

www.antikorupsi.org



Jumlah BLBI yang diterima PT Bank Guna Internasional (DL) adalah sebesar Rp251.055.008.000,00 yang terdiri atas saldo debet sebesar Rp8.000,00 dan Dana Talangan Rupiah (DTR) sebesar Rp251.055.000.000,00.


Pengikatan BLBI secara notarial tidak ada. Pengikatan BLBI hanya didasarkan kepada Surat Penegasan Kredit (SPK) dari BI Nomor 30/927/UK tanggal 4 Maret 1998, perihal penyediaan kredit talangan dalam rangka likuidasi bank, yang ditandatangani oleh Kepala Urusan Kredit BI setelah disetujui oleh Ketua TL dengan membubuhkan tanda tangan di atas materai.


Berdasarkan Akta Penyerahan Dan Pengalihan Hak (Cessie) Nomor 65, tanggal 22 Februari 1999 oleh Notaris Mudofir Hadi,SH di Jakarta, BI telah mengalihkan hak tagih atas BLBI kepada pemerintah q.q Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp251.055.008.000,00.


Jumlah BLBI yang telah dibayar kembali oleh bank sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebagai berikut:

dalam rupiah Jenis BLBI Penerimaan Pembayaran Sisa

Saldo Debet 8.000,00 - 8.000,00 Dana Talangan Rupiah (DTR) 251.055.000.000,00 156.054.314.325,00 95.000.685.675,00Jumlah 251.055.008.000,00 156.054.314.325,00 95.000.693.675,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pelunasan BLBI hanya mencapai 62,15% dari total kewajiban. Apabila sisa DTR sebesar Rp95.000.698.675,00 di atas dikurangi dengan dana PT Bank Guna Internasional (DL) berupa deposito PT Bank Mandiri sebesar Rp46.300 juta maka kewajiban PT Bank Guna Internasional (DL) kepada Pemerintah menjadi sebesar Rp48.700 juta.

7. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Penutupan Bank (1 November 1997)

Berdasarkan Laporan Akuntan Drs. Hadi Sutanto & Rekan (Price Waterhouse) tanggal 23 April 1998 tentang Laporan Khusus atas Neraca dan Laporan Laba Rugi Posisi 1 November 1997 diketahui bahwa nilai sisa aset dan kewajiban adalah sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


dalam juta rupiah Uraian Nilai Buku

AKTIVA Kas 6.961,05 Giro pada Bank Indonesia 17.836,92 Giro pada Bank Lain 1.373,59 Penempatan pada Bank Lain 15.700,00 Surat-Surat Berharga 155,90 Kredit yang Diberikan (Neto) 109.046,00 Aktiva Tetap 25.385,72Aktiva Lain-Lain 1.250,00

JUMLAH AKTIVA 177.708,17 KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN Giro 21.556,95 Tabungan 41.564,71 Deposito Berjangka 207.464,68 Sertifikat Deposito 5.474,16 Hutang Pajak 2.653,09 Pinjaman yang Diterima 9.735,39Kewajiban Lain-Lain 13.796

Jumlah Kewajiban 302.244,79 EKUITAS Modal Saham 52.500,00 Rugi (177.036,62)

Jumlah Ekuitas (124.536,62)JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 177.708,17


Berdasarkan Laporan Akuntan S. Mannan Sumantri & Rekan Nomor LAP.040/SM.05.A/ VIII/2003 tanggal 25 Agustus 2003 tentang Neraca Akhir Likuidasi PT Bank Guna Internasional (DL) per tanggal 24 Juni 2003 diketahui bahwa nilai sisa aset dan kewajiban adalah sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


dalam juta rupiahUraian Nilai Buku Nilai Realisasi

AKTIVA

Kas 7,79 7,79Antar Bank Aktiva a. Giro 12.447,36 12.447,36b. Tabungan - -c. Deposito 39.000,00 39.000,00Kredit yang Diberikan 74.098,02 13.408,26Cadangan Penghapusan Kredit - -Aktiva Tetap dan Inventaris 241,22 66,12Akumulasi Penyusutan (109,91) -Rupa-Rupa Aktiva 11.384,02 3.202,01JUMLAH AKTIVA 137.068,50 68.131,54 KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN Dana Pihak Ketiga a. Giro - Pihak Terkait 4.491,89 4.491,89 - Bukan Pihak Terkait 45,74 45,74b. Tabungan - Pihak Terkait 196,58 196,58 - Bukan Pihak Terkait 364,47 364,47c. Deposito - Pihak Terkait 3.162,53 3.161,19 - Bukan Pihak Terkait 101,00 43,50d. Sertifikat Deposito - Pihak Terkait - - - Bukan Pihak Terkait - -Kewajiban Segera Lainnya 24,52 0,33Antar Bank Pasiva a. Giro 3.670,00 3.670,00b. Tabungan - -c. Deposito - -Kewajiban Kepada Pemerintah - 95.000,69Kewajiban Kepada Bank Indonesia 95.000,69 -Rupa-Rupa Pasiva 235,71 0,45Modal 52.500.00 52.500,00Laba/Rugi Ditahan (1.866,00) (1.866,00)

www.antikorupsi.org



Laba/Rugi Tahun 1997 (s.d. Awal Likuidasi) (10.082,00) (10.082,00)Laba/Rugi Selama Likuidasi (Sejak Awal Likuidasi) (10,776.61) (10.776,61)Selisih Nilai Buku dengan Nilai Realisasi - (68.677,50)JUMLAH PASIVA 137.068,52 68.131,54

9. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 31 Januari 2005

Setelah TL PT Bank Guna Internasional (DL) membuat NAL per tanggal 24 Juni 2003 seharusnya diikuti dengan RUPS pembubaran perusahaan, namun hingga 31 Januari 2005 RUPS tersebut belum terlaksana. Sementara itu dalam periode tersebut terdapat perubahan posisi keuangan sehingga untuk memutakhirkan data posisi keuangan disusun NAL per posisi tanggal 31 Januari 2005. Berdasarkan Laporan Akuntan S. Manaan Sumantri & Rekan Nomor LAP.021/MSA.054/IV /2005 yang dikeluarkan pada tanggal 27 April 2005 posisi aset dan kewajiban per tanggal 31 Januari 2005 adalah sebagai berikut:


AKTIVA Kas 9,32 9,32Giro pada Bank Lain 11.451,54 11.451,54Penempatan pada Bank Lain 46.300,00 46.300,00Surat Berharga 710,63 710,63Kredit yang Diberikan 70.341,65 13.408,26Aktiva Tetap & Inventaris 241,22 65,65Akumulasi Penyusutan (109,91)Rupa-Rupa Aktiva 5.816,95 2.875,85JUMLAH AKTIVA 134.761,40 74.821,25 KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN Dana Pihak Ketiga a. Giro - Pihak Terkait 4.491,89 4.491,89 - Pihak Tidak Terkait 0,01 0,01b. Tabungan - Pihak Terkait 196,58 196,58 - Pihak Tidak Terkait 13,52 13,52

www.antikorupsi.org



c. Deposito - Pihak Terkait 3.161,19 3.161,19 - Pihak Tidak Terkait 1,34 1,34Kewajiban Segera Lainnya 24,52 -Antar Bank Pasiva 3.670,00 3.670,00Kewajiban Kepada Pemerintah 95.000,69 95.000,69Rupa-Rupa Pasiva 234,98 -

JUMLAH KEWAJIBAN 106.794,72 106.535,22Modal 52.500,00 52.500,00Laba/Rugi Ditahan (1.866,00) (1.866,00)Laba/Rugi Tahun 1997 (s.d. Awal Likuidasi) (10.082,00) (10.082,00)Laba/Rugi Selama Likuidasi (Sejak Awal Likuidasi) (12.584,87) (12.526,04)Selisih Nilai Buku dengan Nilai Realisasi (59.739,94)JUMLAH PASIVA 134.761,85 74.821,24

www.antikorupsi.org


BAB III

HASIL PEMERIKSAAN


Dari pemeriksaan atas pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian dan pengendalian pengamanan termasuk monitoring pada PT Bank Guna Internasional (DL) menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Hal ini nampak dalam uraian berikut:


Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum lingkungan pengendalian pada PT Bank Guna Internasional (DL) tidak dapat diandalkan, karena setiap unsur manajemen tidak dapat melakukan fungsinya secara memadai.


Selain itu, secara substansi tidak jelas siapa pemilik utama harta yang masih ada di PT Bank Guna Internasional (DL), mengingat nilai kewajiban PT Bank Guna Internasional (DL) kepada Pemerintah berupa saldo debet, dan DTR lebih besar daripada harta yang ada. Disamping itu, saat ini PT Bank Guna Internasional (DL) juga sedang menghadapi tuntutan kreditur yang merasa memiliki piutang pada PT Bank Guna Internasional (DL).

Dari sisi ketentuan perusahaan, harta tersebut adalah milik pemegang saham, tetapi dengan besarnya kewajiban kepada Pemerintah, maka Pemerintah merupakan pihak yang lebih berhak terhadap harta yang ada. Dengan kondisi ini, harta yang masih ada seharusnya sudah menjadi bagian keuangan negara sehingga seluruh kegiatan TL harus lebih diarahkan terhadap kepentingan negara. Dalam kenyataannya pemegang saham utama masih besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas TL sehari-hari yang dapat mengakibatkan tidak maksimalnya pengembalian harta PT Bank Guna Internasional (DL) kepada Negara.

b. Pengendalian Pengendalian

Tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi BDL, baik itu BI maupun Departemen Keuangan. Selama pihak BI selama ini hanya memantau posisi aset dan kewajiban serta setoran kepada Negara dari BDL. Ketidakjelasan ini mengakibatkan tidak adanya ketentuan dan atau prosedur yang memadai dan secara tegas mengatur pelaksanaan tugas TL terutama dalam melakukan pencairan aset dan pembayaran kewajiban kepada Pemerintah.

www.antikorupsi.org


Selain ketidakjelasan tentang pihak yang menjadi pengawas BDL, juga terdapat ketidakjelasan mengenai masa kerja TL. Sesuai dengan ketentuan yang ada, masa kerja TL adalah selama lima tahun sejak terbentuknya TL ditambah enam bulan. Pada akhir masa tugasnya, TL harus menyusun NAL yang akan dimintakan persetujuan ke BI sebagai dasar RUPS dalam rangka pembubaran TL. Sampai dengan akhir masa pemeriksaan, NAL belum selesai disusun walaupun masa kerja TL telah berakhir sehingga belum ada kejelasan mengenai status TL.

Berdasarkan monitoring atas pelaksanaan pemeriksaan pada TL PT Bank Guna Internasional (DL), diketahui bahwa selama ini pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP adalah untuk menentukan posisi aset dan kewajiban. Tidak ada audit yang ditujukan untuk menilai kinerja TL dan atau memberikan opini terhadap laporan keuangan PT Bank Guna Internasional (DL).

Pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI terhadap TL BDL adalah saat pemeriksaan investigasi BLBI di tahun 2000. Dengan demikian sejak tahun 2000 hingga tahun 2005, tidak ada pengawasan yang memadai terhadap kinerja TL.


Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti.


Pada posisi tanggal 30 April 2005, nilai total aset (aktiva) dan kewajiban PT SBU (DL) adalah sebagai berikut:

dalam juta rupiah Uraian Nilai Buku Nilai Realisasi

AKTIVA Kas 9,32 9,32 Giro pada Bank Lain 11.451,54 11.451,54 Penempatan pada Bank Lain 46.300,00 46.300,00 Surat Berharga 710,63 710,63 Kredit yang Diberikan 70.341,65 13.408,26 Aktiva Tetap & Inventaris 241,22 65,65 Akumulasi Penyusutan (109,91) Rupa-Rupa Aktiva 5.816,95 2.875,85 JUMLAH AKTIVA 134.761,40 74.821,25 KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN Dana Pihak Ketiga a. Giro - Pihak Terkait 4.491,89 4.491,89

www.antikorupsi.org


Uraian Nilai Buku Nilai Realisasi - Pihak Tidak Terkait 0,01 0,01 b. Tabungan - Pihak Terkait 196,58 196,58 - Pihak Tidak Terkait 13,52 13,52 c. Deposito - Pihak Terkait 3.161,19 3.161,19 - Pihak Tidak Terkait 1,34 1,34 Kewajiban Segera Lainnya 24,52 - Antar Bank Pasiva 3.670,00 3.670,00 Kewajiban kepada Pemerintah 95.000,69 95.000,69 Rupa-Rupa Pasiva 234,98 - JUMLAH KEWAJIBAN 106.794,72 106.535,22 Modal 52.500,00 52.500,00 Laba/Rugi Ditahan (1.866,00) (1.866,00) Laba/Rugi Tahun 1997 (s.d. Awal Likuidasi) (10.082,00) (10.082,00) Laba/Rugi Selama Likuidasi (Sejak Awal Likuidasi) (12.584,87) (12.526,04) Selisih Nilai Buku dengan Nilai Realisasi (59.739,94) JUMLAH PASIVA 134.761,85 74.821,24


1) Penagihan Kredit

Perkembangan pelunasan kredit berdasarkan debitur Grup dan Non Grup adalah sebagai berikut:

dalam jutaan rupiah Jenis kredit Posisi Kredit Pelunasan s/d 30-Apr-05 Posisi Kredit

Tgl 01-11-97 Nominal (Rp) % Tgl 30-4-05 Grup 111.046 58.613 52,78% 52.433 Non Grup 106.293 93.910 88,35% 12.383 Sindikasi 16.271 10.746 66,04% 5.525 Total 233.610 163.269 69,89 % 70.341

Realisasi pelunasan kredit sejak tanggal 1 November 1997 sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp163.269 juta atau 69,89% dari total kredit bank per tanggal 1 November 1997 sebesar Rp233.610 juta sehingga posisi pinjaman yang tersisa per tanggal 30 April 2005 masih sebesar Rp70.341 juta atau 30,11% (terdapat penghapusan sebesar Rp738 juta sesuai NAL 24 Juni 2003). Dalam pelunasan tersebut sudah termasuk didalamnya pelunasan secara kompensasi dengan simpanan dana debitur di bank (back to back) yang jumlahnya sebesar

www.antikorupsi.org


Rp22.574 juta (13,89%) namun jumlah tersebut belum termasuk hasil kompensasi dengan dana/simpanan Grup pada PT Bank Guna Internasional (DL).

Dari hasil pemeriksaan atas penagihan kredit ditemukan adanya pembagian proporsi perjualan aset senilai Rp1.392,26 juta kepada pihak terkait tidak sesuai ketentuan yaitu:

Temuan - Terdapat penyetoran dana hasil penjualan aset sebesar Rp1.392,26 juta kepada pihak terkait (Grup) yang tidak mempunyai dasar yang jelas

Dalam rangka penagihan kredit pihak terkait (Grup) dengan Bank maka TL melakukan pengambilalihan gedung bekas kantor cabang PT Bank Guna Internasional (DL) serta kendaraan kantor yang status kepemilikannya masih atas nama pihak terkait (Grup). Hasil penjualan aset tersebut digunakan untuk melunasi outstanding kredit grup terkait. Dalam pelaksanaannya tidak seluruh hasil penjualan aset milik grup digunakan untuk melunasi kreditnya, akan tetapi terdapat sebagian hasil penjualan yang dikembalikan/diberikan kepada pihak terkait sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan negoisasi TL dengan Grup terkait diperoleh kesepakatan bagi hasil penjualan aset dan kendaraan milik grup yang dikuasai oleh TL PT Bank Guna Internasional (DL) masing-masing sebesar 60% untuk TL Bank Guna Internasional (DL) dan 40% untuk Manajemen Grup.

TL Bank Guna Internasional (DL) dengan surat Nomor 088/TL/BGI-DL/ASS/V/98 tanggal 7 Mei 1998 kepada BI meminta persetujuan mengenai proporsi tersebut. Namun Bank Indonesia sesuai surat Nomor 31/242/UPPB/Adp tanggal 5 Juni 1998 yang menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 14 PP Nomor 68 tahun 1996 tanggal 3 Desember 1996 dan Pasal 8 SK BI Nomor 30/63/KEP/DIR tanggal 2 September 1997, mengenai hal tersebut merupakan wewenang TL sepenuhnya.

Dalam pelaksanaannya proporsi tersebut berubah menjadi 55% untuk TL PT Bank Guna Internasional (DL) dan 45% untuk Manajemen Grup. Hal ini telah di informasikan kepada BI oleh TL sesuai surat TL Bank Guna Internasional (DL) Nomor 163/TL/BGI-DL/ASS/VIII/98 tanggal 24 Agustus 1998 kepada BI bahwa sesuai hasil perundingan lebih lanjut, TL dan grup menghasilkan kesepakatan pembagian hasil penjualan aset milik grup dengan prosentase 45% untuk grup dan 55% untuk TL.

Hasil penjualan aset milik grup yang dikuasai oleh TL Bank Guna Internasional (DL) sampai dengan April 2005 adalah sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


dalam juta rupiah No Uraian Nilai Jual Bersih Prosentase TL Prosentase

Management grup 1 Kendaraan Mobil 677,15 372,43 304.,22 Gedung 2.416.,5 1.329,21 1.087,54

Total 3.093,90 1.701,64 1.392,26

Hasil pemeriksaan atas dokumen yang berkaitan dengan bagi hasil tersebut menunjukkan bahwa :

a) Tidak ditemukan kesepakatan tertulis yang sah menurut hukum (legal) yang mengikat yang dapat dijadikan dasar untuk membagi hasil penjualan;

b) TL berdasarkan Surat Edaran BI No SE 32/9/UPB tanggal 14 Mei 1999 tentang Tatacara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pembagian proporsi tersebut.

Dengan demikian pembagian hasil penjualan aset tersebut kepada pihak terkait tidak mempunyai dasar yang jelas. Hasil penjualan aset milik grup seharusnya terlebih dahulu digunakan untuk melunasi outstanding kredit, mengingat sampai dengan tanggal 30 April 2005 grup terkait masih mempunyai kewajiban sebesar Rp52.433 juta.

Pembagian proporsi tersebut mengakibatkan pelunasan dana talangan yang seharusnya bisa di peroleh dari dana tersebut menjadi tidak bisa direalisir.

Hal ini disebabkan TL dalam mengupayakan penarikan dana yang berasal dari pihak terkait kurang memperhatikan aspek-aspek kewenangannya.

Kami akan merekomendasikan agar pembagian kepada pihak terkait senilai Rp1.392,26 juta tersebut ditarik kembali oleh TL dan digunakan sebagai pengurang kredit pihak terkait.

Tanggapan - TL memberikan tanggapan bahwa kesepakatan pembagian hasil penjualan aset milik Grup dicapai oleh TL PT Bank Guna Internasional (DL) dan Grup dengan alasan-alasan dan kronologi sebagai berikut:

a) Ada surat dari kuasa hukum grup, Bpk Asmaun yang intinya meminta pengembalian aset grup yang ada di PT Bank Guna Internasional (DL). TL PT Bank Guna Internasional (DL) hanya menguasai aset Grup tersebut secara fisik tetapi surat-surat bukti kepemilikannya ada pada Grup. Mengingat kondisi tersebut di atas, TL PT Bank Guna Internasional (DL) berpendapat bahwa aset-aset grup yang dikuasai TL PT Bank Guna Internasional (DL) tidak dapat dijual dan dimanfaatkan untuk pembayaran kepada TL PT Bank Guna Internasional (DL), kecuali dengan adanya kerjasama dari Grup;

b) Dengan pertimbangan bahwa jika TL PT Bank Guna Internasional (DL) bersikeras tidak membagi kepada Grup, Grup tidak akan menyerahkan bukti

www.antikorupsi.org


kepemilikan aset, yang artinya pada akhirnya TL PT Bank Guna Internasional (DL) tidak mendapat apa-apa dari aset Grup yang sudah dikuasai TL PT Bank Guna Internasional (DL), TL PT Bank Guna Internasional (DL) melakukan perundingan dengan Grup agar dapat dicapai win - win solution. Akhirnya tercapai kesepakatan tidak tertulis bahwa Grup akan menyerahkan bukti kepemilikan asset kepada TL PT Bank Guna Internasional (DL) untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dengan rasio 40% untuk Grup dan 60% untuk TL PT Bank Guna Internasional (DL). Kesepakatan tidak tertulis ini selanjutnya diajukan kepada BI untuk persetujuan dan dijawab oleh BI dengan surat Nomor 31/242/UPPB/ADP tertanggal 5 Juni, 1998 yang intinya menyatakan bahwa masalah pembagian tersebut merupakan wewenang TL PT Bank Guna Internasional (DL);

c) Didalam pelaksanaan pembagian, setelah adanya penjualan, Grup meminta tambahan 10%, jadi Grup ingin menerima 50% dari hasil penjualan aset. Setelah melalui perundingan Grup mau menurunkan tawaran menjadi 45% dan TL PT Bank Guna Internasional (DL) mendapat 55%;

d) Perlu kami tambahkan bahwa pembagian hasil penjualan aset Grup yang kami lakukan bukan merupakan kompensasi antara jumlah kewajiban dan jumlah tagihan dari debitur (misalnya deposito debitur yang ada di Bank). Ini justru tambahan aset dari Grup atau dari luar Bank (yang memang tidak pernah diberikan kepada PT Bank Guna Internasional (DL) secara sah, yaitu secara fisik saja tanpa disertai surat-surat bukti kepemilikannya;

e) Untuk aset Grup yang merupakan gedung Rawa Bening, terdapat fotokopi pernyataan tertulis dari Grup mengenai pembagian hasil penjualan. Sedangkan untuk gedung Gajah Mada, selain pernyataan tertulis dari Grup, kami juga melampirkan pendapat hukum yang dikeluarkan oleh kantor hukum Muchtar, Karuwin & Komar. Menurut hemat kami pendapat hukum tersebut dapat diterapkan untuk pembagian hasil penjualan aset Grup secara keseluruhan;

f) Berdasarkan hal-hal di atas, menurut kami TL berwenang melakukan pembagian hasil penjualan aset milik Grup kepada Grup, karena aset-aset tersebut bukan termasuk kekayaan PT. Bank Guna Internasional (DL).

Saran – BPK-RI menyarankan agar TL melakukan penagihan bagi hasil penjualan aset pihak terkait.

2) Penjualan Aset

Realiasi penjualan aset milik bank dalam periode likuidasi sampai dengan April 2005 adalah sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


dalam juta rupiah No Uraian Nilai Jual Nilai Perolehan

1 Gedung 32.155,00 32.713,102 Kendaraan Bermotor 1.408,38 1.618,203 Inventaris Kantor 1.433,39 2.866,30

Total 34.996,77 36.657,60

TL dalam melakukan penjualan aset baik aset bank, aset milik Grup maupun barang jaminan dilakukan dengan cara lelang umum, penjualan/penebusan oleh debitur sendiri maupun melalui pihak ketiga seperti agen properti.

Dari hasil pemeriksaan berdasarkan dokumen yang diterima atas penjualan aset bank kami tidak menemukan adanya hal-hal material yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan.


Realisasi pembayaran kewajiban kepada Pemerintah berupa saldo debet dan DTR yang telah dilakukan oleh TL sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah:

1) Realisasi Pembayaran kepada Pemerintah

dalam juta rupiah Tanggal Keterangan Pembayaran Saldo

Total dana talangan I dan II 251.055,01 31-Okt-98 Pengembalian dana talangan 366,16 04-Nop-98 Pengembalian dana talangan 36.816.64 27-Nop-98 Pengembalian dana talangan 2.822,07 14-Des-98 Pengembalian dana talangan 108,84

Total pengembalian 40.113,71 11-Mar-99 Hasil pencairan aset 3.200,00 05-Apr-99 Hasil pencairan aset 6.078,32 26-Jul-99 Hasil pencairan aset 721,68 29-Des-99 Hasil pencairan aset 5.250,00 30-Des-99 Hasil pencairan aset 5.690,60 04-Feb-00 Hasil pencairan aset 7.250,00 21-Feb-00 Hasil pencairan aset 10.000,00 14-Apr-00 Hasil pencairan aset 6.450,00 29-Ags-00 Hasil pencairan aset 6.300,00 29-Jan-01 Hasil pencairan aset 20.000,00 23-Apr-01 Hasil pencairan aset 10.000,00 28-Jun-01 Hasil pencairan aset 7.500,00

www.antikorupsi.org


27-Okt-01 Hasil pencairan aset 31,44 05-Okt-01 Hasil pencairan aset 7.468,56 21-Nop-01 Hasil pencairan aset 252,77 08-Jan-02 Hasil pencairan aset 4.747,23 28-Mei-03 Hasil pencairan aset 15.000,00

Total pencairan aset 115.940,60 Saldo total 95.000,70

Dikurangi Deposito TL Bank Guna Internasional 46.300,00

Saldo Akhir 48.700,69

Dari data tersebut terlihat bahwa pembayaran kewajiban kepada Pemerintah sebesar Rp156.054,31 atau 62,16% dari seluruh kewajiban sebesar Rp251.055,01. Dengan demikian posisi sisa dana talangan pemerintah dalam rangka pembayaran dana deposan dari dana talangan tahap I dan II masih tersisa sebesar Rp95.000,69 atau 37,84%. Apabila sisa dana talangan di atas dikurangi dana PT Bank Guna Internasional (DL) yang berbentuk deposito Bank Mandiri senilai Rp46.300,00 maka sisa kewajiban PT Bank Guna Internasional (DL) kepada Pemerintah adalah sebesar Rp48.700,69 atau 19,39%.

2) Realisasi Pembayaran kepada Pihak Ketiga Lainnya

dalam juta rupiah Uraian Nilai

Kewajiban DPK per tanggal 1 November 1997 285.618,85

- Pembayaran dengan Dana Talangan I (68.671,73) - Pembayaran dengan Dana Talangan II (140.224,20)

- Pembayaran dengan Dana Sendiri (46.284,75)

- Back To Back (22.573,65)

Total Pembayaran (277.754,33)Sisa DPK per tanggal April 2005 7.864,52

Saldo dana pihak ketiga per tanggal 30 April 2005 terdiri atas :

dalam juta rupiah JENIS REKENING Nilai

Tabungan Gunamas 210,10Giro 4.491,89Deposito 3.162,52Total Kewajiban DPK 7.864,52

www.antikorupsi.org


Dari hasil pemeriksaan atas pembayaran kewajiban berdasarkan dokumen yang diterima, kami tidak menemukan hal-hal material yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan


Realisasi biaya operasional dari tanggal likuidasi sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebagai berikut:

dalam juta rupiahNo. Pos Biaya Jumlah 1 Biaya Gedung 4.328,102 Biaya Pegawai/ Honorarium 32.390,61

3 Biaya Pemeliharaan 710,844 Biaya operasional lainnya 8.575,76

Jumlah 46.005,31

Dari hasil pemeriksaan berdasarkan dokumen yang diterima atas biaya operasional kami tidak menemukan adanya hal-hal material yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan.

d. Sisa Aset

Sisa aset per tanggal 31 Januari 2005 adalah sebagai berikut :

dalam juta rupiah Uraian Nilai Buku Nilai Realisasi

AKTIVA Kas 9,32 9,32Giro Pada Bank Lain 11.451,54 11.451,54Penempatan Pada Bank Lain 46.300,00 46.300,00Surat Berharga 710,63 710,63Kredit yang Diberikan 70.341,65 13.408,26Aktiva Tetap & Inventaris 241,22 65,65Akumulasi Penyusutan (109,91)Rupa-Rupa Aktiva 5.816,95 2.875,85JUMLAH AKTIVA 134.761,40 74.821,25

Dari data tersebut terlihat bahwa dari nilai buku aset PT Bank Guna Internasional (DL) per tanggal 31 Januari 2005 sebesar Rp134.761 juta nilai realisasinya adalah sebesar Rp74.821,25 juta. Sementara itu jumlah kewajiban per tanggal 31 Januari 2005 adalah sebesar Rp106.794,72 juta yang diantaranya sebesar Rp95.000,70 juta merupakan kewajiban kepada Pemerintah.

www.antikorupsi.org


Dengan demikian nilai realisasi sisa aset tersebut tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban kepada pemerintah sehingga apabila likuidasi dilakukan maka seluruh sisa asset akan menjadi bagian untuk pelunasan kewajiban kepada Pemerintah.

Dari nilai buku aset sebesar Rp134.761,70 juta, bagian terbesar dari aset tersebut adalah kredit yang diberikan sebesar Rp70.341 juta atau 52,20%. Kredit tersebut terbagi antara terkait, tidak terkait dan sindikasi. Nilai dari kredit tersebut masing-masing adalah sebesar Rp52.433 juta, Rp12.383 juta dan Rp5.525 juta. Dilihat dari prosentasenya masing-masing adalah 74,55%, 17,60% dan 7,85%.

Dari hasil pemeriksaan atas sisa aset tersebut dapat ditemukan adanya kredit pihak terkait sebesar Rp52.433 juta yang tidak jelas penyelesaiannya.

Temuan – Kredit pihak terkait senilai Rp52.433 juta tidak jelas penyelesaiannya

Dari nilai buku kredit yang diberikan sebesar Rp70.821 juta, diantaranya terdapat kredit kepada pihak terkait dengan nilai buku sebesar Rp52.433 juta, dengan rincian sebagai berikut:

dalam juta rupiah

Nama Debitur Nilai Jaminan PT Prasetia Pertiwi (Perumahan Tenjo) 17.128Tidak ada jaminan PT Arta Buana Sakti (Perumahan Bumi Indah) 22.466Tidak ada jaminan PT Aneka Jaya 10.749Tanah di Pasar kemis

dengan nilai Likuidasi (appraisal) senilai Rp8.000 juta

Lainnya grup 2.090Tidak ada jaminan

Total 52.433

Dari data tersebut di atas terlihat hanya PT Aneka Jaya yang mempunyai jaminan sedangkan kredit lainnya tidak dilindungi oleh jaminan yang memadai.

Menurut penjelasan Ketua TL, TL PT Bank Guna Internasional (DL) telah melakukan usaha agar kredit tersebut dapat diselesaikan namun karena tidak adanya niat baik dari pihak terkait sehingga sampai pemeriksaan berakhir kredit ini belum diselesaikan.

Tim BPK-RI telah melakukan konfirmasi dengan pihak yang mewakili ketiga perusahaan tersebut pada tanggal 5 Juli 2005 dan mendapatkan komitmen dari mereka untuk memberikan jaminan tambahan berupa tanah di Bumi Indah yang nilainya cukup memadai berdasarkan nilai NJOP-nya untuk menyelesaikan kredit tersebut.

Untuk menyakini eksistensinya, Tim BPK-RI telah melakukan peninjauan terhadap aset yang direncanakan akan diserahkan pada tanggal 8 sampai 10 Juli 2005. Aset yang direncanakan untuk diserahkan adalah tanah pada Proyek Bumi Indah seluas 33,6 Ha. Nilai NJOP atas tanah tersebut bervariasi antara Rp82.000 sampai dengan Rp285.000 per meter.

www.antikorupsi.org


Hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian negara karena kewajiban PT Bank Guna Internasional (DL) kepada Pemerintah per tanggal 30 April 2004 sebesar Rp95.000 juta tidak dapat dilunasi. Salah satu sumber pembayarannya berasal dari pelunasan kredit tersebut.

Tanggapan - Berdasarkan pertemuan antara BPK-RI, TL dan pihak yang mewakili pihak terkait, TL PT Bank Guna Internasional (DL) telah menindaklanjuti dengan mendapatkan fotokopi sertifikat tanah yang direncanakan sebagai tambahan jaminan kredit pihak terkait. TL PT Bank Guna Internasional (DL) telah menghubungi notaris/PPAT untuk mengecek keabsahan dan mengukur ulang melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). TL juga telah menghubungi independent appraisal untuk menila tambahan aset jaminan tersebut. Salah satu kendala yang menghambat upaya pengecekan dan penilaian adalah pihak terkait belum dapat memberikan sertifikat asli dari tanah tersebut karena persyaratan dalam rangka pengecekan tanah di BPN adalah menyerahkan sertifikat asli. TL PT Bank Guna Internasional telah mengupayakan agar segera dapat diserahkan sertifikat tersebut.

Saran – BPK-RI menyarankan agar TL melakukan penagihan secara intensif kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait dan atau meminta debitur yang bersangkutan memberikan jaminan yang memadai.


REPUBLIK INDONESIA

www.antikorupsi.org

DAFTAR SINGKATAN BDL : Bank Dalam Likuidasi BI : Bank Indonesia BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BPK-RI : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional DL : Dalam Likuidasi KAP : Kantor Akuntan Publik NAL : Neraca Akhir Likuidasi RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham TPK : Tindak Pidana Korupsi

www.antikorupsi.org



PENGEMBALIAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) PADA PT BANK INDUSTRI (DALAM LIKUIDASI) Nomor : 01.E/XII/02/2006



www.antikorupsi.org

DAFTAR ISI

Halaman


BAB I PENDAHULUAN 4















8. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 24 Mei 2003 (Neraca Akhir Likuidasi/NAL)

9







15

www.antikorupsi.org

Halaman





d. Sisa Aset 26

DAFTAR SINGKATAN

LAMPIRAN

1. PT Bank Industri (DL) Daftar Debitur yang Ditangani Pengacara

www.antikorupsi.org

BPK-RI PT Bank Industri (DL) Halaman 1 dari 24


ATAS


PADA

PT BANK INDUSTRI (DALAM LIKUIDASI)


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melaksanakan pemeriksaan atas pengembalian dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada PT Bank Industri (Dalam Likuidasi/DL).



Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum sistem pengendalian intern (SPI) pada PT Bank Industri (DL) tidak dapat diandalkan, karena beberapa hal. Pertama, lingkungan pengendalian yang ada tidak dapat berjalan secara memadai, di antaranya posisi pemegang saham utama yang sekaligus juga debitur utama menyulitkan pengelola yaitu Tim Likuidasi (TL) melakukan tugasnya. Kedua, tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi PT Bank Industri (DL) dalam melaksanakan fungsinya, baik itu Bank Indonesia (BI) maupun Departemen Keuangan. Terakhir, tidak ada pengawasan yang memadai terhadap akuntabilitas dan kinerja TL selama periode kerjanya.


Pemeriksaan BPK-RI di tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada rekomendasi yang ditujukan ke TL untuk ditindaklanjuti




Dari jumlah aset sebesar Rp634.905.863.833,00 sesuai dengan Neraca Penutupan tanggal 31 Oktober 1997, realisasi pencairan aset yang telah dilakukan oleh TL PT Bank Industri (DL) sampai dengan tanggal 30 April 2005 berjumlah

www.antikorupsi.org


Rp318.336.459.424,00 berupa penagihan kredit sebesar Rp289.539.700.864,00 dan penjualan aktiva tetap sebesar Rp28.796.758.560,00.

Terkait hal tersebut, kami menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1) Terdapat pembayaran success fee kepada pengacara yang melebihi ketentuan sebesar 20%;

2) Terdapat penghapusan pinjaman eks direksi sebesar Rp1.006.000.000,00; dan

3) Terdapat penghapusan pinjaman piutang kepada debitur melebihi 25%.


Dari kewajiban BLBI sebesar Rp511.470.229.327,00 sampai dengan tanggal 30 April 2005, pembayaran kewajiban yang telah dilakukan adalah sebesar Rp279.124.000.000,00, sehingga mempunyai sisa kewajiban BLBI sebesar Rp232.346.229.327,00.

Dari hasil pemeriksaan atas pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh TL PT Bank Industri (DL), kami tidak menemukan permasalahan yang material.


Realisasi biaya operasional sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp48.480.625.181,00. Terkait hal ini, kami menemukan dasar pembayaran honor TL yang ditetapkan oleh RUPS untuk periode Desember 1997 sampai dengan April 2005 melebihi ketentuan yang ditetapkan BI.

d. Sisa Aset

Nilai buku sisa aset PT Bank Industri (DL) sesuai dengan Laporan Keuangan Intern yang belum diaudit per tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp113.797.443.390,00. Terkait hal ini, kami tidak menemukan permasalahan yang material.

www.antikorupsi.org


4. Saran BPK-RI

Atas pemeriksaan pada PT Bank Industri (DL), BPK–RI memberikan saran agar TL PT Bank Industri (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada RUPS sehubungan dengan pembayaran success fee kepada pengacara yang melebihi ketentuan sebesar 20%, penghapusan pinjaman eks direksi, dan penghapusan pinjaman piutang kepada debitur melebihi 25%, serta dasar pembayaran honor TL yang melebihi ketentuan yang ditetapkan BI.

Jakarta Desember 2005


REPUBLIK INDONESIA

Penanggung jawab Audit

Haryanto Suwondo

NIP.240000361

www.antikorupsi.org


BAB I

PENDAHULUAN


Dasar hukum pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Industri (DL) adalah:




Tujuan pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Industri (DL) adalah untuk memastikan dan mengetahui bahwa:

a. Realisasi aset melalui penagihan dan penjualan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

b. Dana dari pencairan aset telah digunakan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban termasuk pembayaran BLBI serta biaya operasional PT Bank Industri (DL) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

c. Sisa aset PT Bank Industri (DL) yang akan diserahkan kepada Pemerintah setelah berakhirnya proses likuidasi, dan

d. Terdapat indikasi penyimpangan dalam realisasi aset melalui penagihan dan penjualan serta pembayaran kewajiban PT Bank Industri (DL) termasuk biaya operasional PT Bank Industri (DL).


Sasaran pemeriksaan atas pengembalian BLBI PT Bank Industri (DL) adalah:


b. Proses pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan tersebut termasuk pengembalian uang negara (BLBI) kepada Pemerintah.






www.antikorupsi.org





Pemeriksaan dilakukan sejak tanggal 8 Juni 2005 sampai dengan tanggal 19 Juli 2005.


PT Bank Industri (DL).

www.antikorupsi.org


BAB II

GAMBARAN UMUM


Bank Industri dilikuidasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 535/KMK.017/1997 tanggal 1 November 1997 tentang Pencabutan Ijin Usaha PT Bank Industri.


Berdasarkan RUPSLB PT Bank Industri (DL) tanggal 24 November 1997 sesuai Berita Acara RUPSLB PT Bank Industri Nomor 153 yang dibuat dihadapan Notaris Purbandari, SH. Tanggal 24 November 1997 susunan TL PT Bank Industri (DL) adalah sebagai berikut:

Ketua : Jusuf Kartadibrata SE,MA.

Wakil Ketua : Sofyan Latief, SH.

Anggota : Warsito Sanyoto, SH.

Warsito Sanyoto, SH. mengundurkan diri sebagai anggota TL pada tanggal 9 Januari 2001 dan Sofyan Latief, SH mengundurkan diri sebagai wakil ketua TL pada tanggal 1 Oktober 2001.

Dengan pengunduran diri tersebut, pada tanggal 1 Oktober 2001 TL. Tobing diangkat menjadi anggota TL berdasarkan Surat Keputusan (SK) TL Nomor SK.TLBI.302.VI.2001 tanggal 5 Juni 2001. Selanjutnya berdasarkan Surat Nomor 4/2/DGS/DPIP tanggal 14 Februari 2002, BI menunjuk secara resmi TL. Tobing dan Bambang Irawan, SH sebagai anggota TL PT Bank Industri (DL) sehingga susunan TL menjadi:

Ketua : Jusuf Kartadibrata SE, MA.

Anggota : TL. Tobing

Anggota : Bambang Irawan, SH.

Pada tanggal 22 Juli 2003 Sdr. Jusuf Kartadibrata SE, MA yang menjabat sebagai Ketua TL meninggal dunia. Sesuai rekomendasi Nomor SR.TLBI.206.XI.03 tanggal 5 November 2003 maka Sdr. Jamaslin Purba, SH diangkat sebagai anggota Tim Likuidasi PT Bank Industri (DL) sehingga susunan Tim Likuidasi menjadi:

Ketua : TL. Tobing

Wakil Ketua : Bambang Irawan, SH.

Anggota : Jamaslin Purba, SH.

Susunan TL ini telah mendapat penetapan pengadilan tanggal 17 November 2003.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Direktur BI Nomor 32/9/UPPB tanggal 14 Mei 1999, masa kerja TL telah berakhir tanggal

www.antikorupsi.org


24 November 2002 dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 24 Mei 2003. Namun karena kegiatan likuidasi (pencairan aset dan pembayaran kewajiban) belum dapat diselesaikan seluruhnya, maka belum dilaksanakan RUPS untuk pembubaran TL. Dengan demikian, keberadaan Tim Likuidasi PT Bank Industri tidak sesuai dengan ketentuan, meskipun telah ada penetapan dari pengadilan tanggal 17 November 2003.


Jumlah BLBI yang diterima oleh PT Bank Industri (DL) pada saat cessie dari BI kepada Pemerintah adalah sebesar Rp511.470.229.327 dengan rincian Saldo Debet sebesar Rp232.346.229.327,00 dan Dana Talangan Rupiah (DTR) sebesar Rp279.124.000.000,00


Tidak ada akta pengikatan yang dilakukan bank dengan BI dan tidak ada jaminan yang diberikan bank kepada BI baik yang bersumber dari DTR maupun Saldo Debet.


BLBI yang diberikan kepada PT Bank Industri (DL) telah dialihkan kepada Pemerintah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI tanggal 6 Februari 1999 dan akta cessie antara Direksi BI dan Ketua BPPN No. 66 tanggal 22 Februari 1999. Sesuai dengan akta cessie yang dibuat dihadapan Notaris Mudofir Hadi, SH. jumlah BLBI yang dialihkan per posisi tanggal 29 Januari 1999 adalah sebesar Rp511.470.229.327,00.


Jumlah BLBI yang telah dibayar kembali oleh PT Bank Industri (DL) sampai dengan tanggal 30 April 2005, adalah sebagai berikut:

dalam rupiah


Saldo Debet 232.346.229.327,00 0,00 232.346.229.327,00

Dana Talangan Rupiah 279.124.000.000,00 279.124.000.000,00 0,00

Dana Talangan Valas 0,00 0,00 0,00

Jumlah 511.470.229.327,00. 279.124.000.000,00 232.346.229.327,00

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah BLBI yang dibayar telah mencapai 54,57% dari total kewajiban BLBI.


Posisi Keuangan PT Bank Industri (DL) per tanggal 31 Oktober 1997 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Prasetio Utomo & Co. sesuai dengan Laporan Auditor Independen Prasetio, Utomo & Co Nomor 30499 tanggal 27 Februari 1999, adalah sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

Uraian Saldo Penutupan Saldo Setelah

Verifikasi

AKTIVA

Kas 9.454.879.086 9.454.879.086

Giro pada Bank Lain 12.819.951.301 12.819.951.301

Surat Berharga 3.861.190.000 3.861.190.000

Kredit yang Diberikan 596.807.166.073 231.846.983.864

Cadangan Penghapusan Kredit (15.665.057.303) (15.665.057.303)

Penyertaan Saham 20.895.000 4.894.702

Aktiva Tetap 13.216.530.052 12.936.133.171

Aktiva Lainnya 14.390.309.624 3.126.109.624

Total 634.905.863.833 258.385.084.445

PASIVA

Simpanan:

-Giro 16.159.001.848 16.159.001.848

-Tabungan 38.618.967.316 38.618.967.316

-Deposito Berjangka 215.364.772.724 215.364.772.724

Hutang Pajak 1.260.208.598 1.260.208.598

Pinjaman yang Diterima 6.029.547.469 6.029.547.469

Giro pada BI 232.334.934.263 232.334.934.263

Kewajiban Lainnya 37.641.106.472 37.641.106.472

Pinjaman Subordinasi 296.300.000.000 296.300.000.000

Ekuitas 25.000.000.000 25.000.000.000

Rugi (233.802.674.857) (610.323.454.245)

Total 634.905.863.833 258.385.084.445

www.antikorupsi.org


8. Posisi Keuangan Bank Tanggal 24 Mei 2003 (Neraca Akhir Likuidasi/NAL)

Posisi keuangan PT Bank Industri (DL) tanggal 24 Mei 2003 (NAL) sesuai dengan Laporan Auditor Independen Doly Bambang Sudarmaji atas Penerapan Prosedur yang disepakati terhadap akun-akun dalam Neraca Likuidasi periode tanggal 31 Oktober 1997 sampai dengan tanggal 24 Mei 2003 maka Neraca Likuidasi adalah sebagai berikut:

dalam rupiah

Neraca Likuidasi Per Tanggal 24-Mei-03 Uraian

Nilai Buku Nilai Realisasi

AKTIVA

Kas - -

Giro pada Bank lain 2.865.031.429 2.865.031.429

Penempatan pada Bank lain 72.165.256.857 72.165.256.857

Efek (Surat-Surat Berharga) - -

Cadangan Penyisihan Penghapusan - -

Kredit yang Diberikan 46.981.488.295 36.475.896.627

Cadangan Penghapusan Kredit - -

Penyertaan Saham 5.000.000 -


Aktiva Tetap 542.627.624 40.000.000

Akumulasi Penyusutan (542.627.624) -

Aktiva Lain-Lain 698.799.386 164.332.426

Jumlah Aktiva 122.715.575.967 111.710.517.339

PASIVA

SIMPANAN

Giro:

-Pihak Terkait 1.305.130.190 1.305.130.190

-Bukan Pihak Terkait 791.259.151 791.259.151

Tabungan:

-Pihak Terkait 12.371.125 12.371.125


www.antikorupsi.org


dalam rupiah

Neraca Likuidasi Per Tanggal 24-Mei-03 Uraian


Deposito:

-Pihak Terkait 15.399.995.000 15.399.995.000


Antar Bank Pasiva

-Giro - -

-Tabungan - -

-Deposito - -

Kewajiban kepada Pemerintah 238.346.221.327 238.346.221.327

Kewajiban kepada Bank Indonesia 289.548.800.000 289.548.800.000

Kewajiban Lain-Lain 11.064.327.618 11.064.327.618

Kewajiban Diestimasi 11.739.338.500 11.739.338.500

Jumlah Kewajiban 568.806.400.776 568.806.400.776

MODAL 25.000.000.000 25.000.000.000

SALDO LABA (RUGI)

Laba / Rugi Ditahan (247.392.625.800) (247.392.625.800)

Laba / Rugi Tahun Lalu (s.d Awal Likuidasi)

13.589.950.943 13.589.950.943

Saldo Rugi Ditahan (233.802.674.857) (233.802.674.857)

Koreksi Laba / Rugi Tahun Lalu (s.d Awal Likuidasi)

(284.359.047.562) (295.364.106.190

Laba/Rugi Tahun Berjalan (s.d Awal Likuidasi)

47.070.897.610 (47.070.897.610)

Saldo Rugi Ditahan (237.288.149.952) (248.293.208.580)

Jumlah Modal (446.090.824.809) (457.095.883.437)

Jumlah Kewajiban dan Modal 122.715.575.967 111.710.517.339

www.antikorupsi.org



Posisi Keuangan PT Bank Industri (DL) per tanggal 30 April 2005 sesuai dengan Laporan Keuangan Intern yang belum diaudit oleh KAP adalah sebagai berikut:

dalam rupiah

URAIAN Per Tanggal 30-Apr-05


AKTIVA

1. Kas - -

2. Giro pada Bank Lain 6.998.992.982,00 6.998.992.982,00

3. Penempatan pada Bank Lain 72.000.000.000,00 72.000.000.000,00

4. Efek (Surat-Surat Berharga) - -


5. Kredit yang Diberikan 34.729.787.415,00 31.782.382.323,00

Cadangan Penghapusan Kredit - -

6. Penyertaan Saham 5.000.000,00 -


7. Aktiva Tetap 542.627.624,00 40.000.000,00

Akumulasi Penyusutan (542.627.624,00) -

8. Aktiva Lain-Lain 3.526.637.557,00 2.976.068.085,00

JUMLAH AKTIVA 117.260.417.954,00 113.797.443.390,00

PASIVA

1. SIMPANAN

a. Giro

- Pihak Terkait 1.305.476.026,00 1.305.476.026,00

- Bukan Pihak Terkait 658.089.811,00 658.089.811,00

b. Tabungan

- Pihak Terkait 12.371.125,00 12.371.125,00

- Bukan Pihak Terkait 28.095.388,00 28.095.388,00

c. Deposito

- Pihak Terkait 15.399.995.000,00 15.399.995.000,00

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

URAIAN Per Tanggal 30-Apr-05


- Bukan Pihak Terkait 55.435,00 55.435,00

2. ANTAR BANK PASIVA

a. Giro - -

b. Tabungan - -

c. Deposito - -

3. Kewajiban Kepada Pemerintah 238.346.229.327,00 238.346.229.327,00

4. Kewajiban Kepada Bank Indonesia 289.548.800.000,00 289.548.800.000,00

5. Kewajiban Lain-Lain 11.060.280.214,00 11.060.280.214,00

6. Kewajiban Diestimasi 13.366.102.250,00 13,366,102,250,00

JUMLAH KEWAJIBAN 569.725.494.576,00 569.725.494.576,00

7. Modal 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00

8. Saldo Laba (Rugi)

Laba (Rugi) Ditahan (247.392.625.800,00) (247.392.625.800,00)

Laba (Rugi) Thn Lalu (s.d. Awal Likuidasi) 13.589.950.943,00 13.589.950.943,00

Saldo Rugi Ditahan (233.802.674.857,00) (233.802.674.857,00)

Koreksi Laba/Rugi Tahun Lalu (s.d.

Awal Likuidasi)

(286.101.859.480,00) (289.564.834.044,00)

Laba (Rugi) Tahun Berjalan (Sejak

Awal Likuidasi)

42.439.457.715,00 42.439.457.715,00

SALDO RUGI DITAHAN (243.662.401.765,00) (247.125.376.329,00)

JUMLAH MODAL (452.465.076.622,00) (455.928.051.186,00)

JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL 117.260.417.954,00 113.797.443.390,00

www.antikorupsi.org


BAB III

HASIL PEMERIKSAAN


Dari pemeriksaan atas sistem pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian dan pengendalian pengamanan termasuk monitoring menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Hal ini nampak dalam uraian berikut:


Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum lingkungan pengendalian pada PT Bank Industri (DL) tidak dapat diandalkan, karena setiap unsur manajemen tidak dapat melakukan fungsinya secara memadai.

Sesuai dengan ketentuan yang ada, TL pada akhir masa tugas bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, TL juga harus menyelesaikan tagihan kepada debitur utamanya, yang pada umumnya terkait dengan pemegang saham utama, antara lain dengan meminta tambahan jaminan terhadap hutang-hutang mereka kepada bank yang telah berkategori macet.

Selain itu, secara substansi tidak jelas siapa pemilik utama harta yang masih ada di PT Bank Industri (DL), mengingat nilai kewajibannya kepada Pemerintah berupa saldo debet masih lebih besar dari harta yang ada. Dari sisi ketentuan perusahaan, harta tersebut adalah milik pemegang saham, tetapi dengan besarnya kewajiban kepada Pemerintah, maka Pemerintah merupakan pihak yang lebih berhak terhadap harta yang masih ada.

Dengan kondisi ini, TL PT Bank Industri (DL) kurang memahami bahwa harta yang masih ada seharusnya sudah menjadi bagian keuangan negara sehingga seluruh kegiatan TL seharusnya lebih diarahkan terhadap kepentingan negara. Dalam kenyataannya, pemegang saham utama masih besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas TL sehari-hari yang dapat mengakibatkan tidak maksimalnya pengembalian harta PT Bank Industri (DL) kepada Negara.


Tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi PT Bank Industri (DL), baik itu BI maupun Departemen Keuangan. Pihak BI selama ini hanya memantau posisi aset dan kewajiban serta setoran ke Negara dari PT Bank Industri (DL).


www.antikorupsi.org


Pelaksanaan audit selama ini di TL yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah untuk menentukan posisi aset dan kewajiban. Tidak ada audit yang ditujukan untuk menilai kinerja TL dan atau memberikan opini terhadap laporan keuangan TL.

Audit yang dilakukan BPK-RI terhadap TL PT Bank Industri (DL) adalah saat audit investigasi BLBI di tahun 2000. Dengan demikian sejak tahun 2000 hingga tahun 2005, tidak ada pengawasan yang memadai terhadap kinerja TL.


Pemeriksaan BPK-RI di tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti.



Sesuai dengan tugas pokok TL yang diatur dalam peraturan pemerintah yaitu untuk membayar kewajiban dan melakukan pencairan aset baik melalui penagihan kredit maupun penjualan harta tetap dan inventaris bank. Pencairan aset yang telah dilakukan oleh TL PT Bank Industri (DL) dari tahun 1998 sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah penagihan kredit sebesar Rp289.539.700.864,00 dan penjualan harta tetap dan inventaris bank sebesar Rp28.796.758.560,00.

1) Penagihan Kredit

Saldo kredit yang diberikan per tanggal 31 Oktober 1997 adalah sebesar Rp222.775.740.237,00. Sampai dengan tanggal 30 April 2005 pembayaran yang diterima oleh TL PT Bank Industri (DL) adalah sebesar Rp289.539.700.864,00 dengan penghapusan kredit sebesar Rp2.812.119.553,00, sehingga saldo outstanding per tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp34.729.787.415,00, dengan rincian sebagai berikut:

dalam rupiah

Outstanding Per 31-Okt-97

Pembayaran Penghapusan Outstanding Per 30-Apr-05

Kredit Pihak Terkait 46.726.666.778,00 23.147.780.469,00 59.241.786,00 23.519.644.523,00

Kredit Pihak Ketiga 176.049.073.459,00 162.086.052.800,00 2.752.877.767,00 11.210.142.892,00

Jumlah 222.775.740.237,00 185.233.833.269,00 2.812.119.553,00 34.729.787.415,00

Dari hasil pemeriksaan atas penagihan kredit yang dilakukan oleh TL PT Bank Industri (DL) ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


a) Temuan - Terdapat Pembayaran Success Fee kepada Pengacara yang Melebihi Ketentuan Sebesar 20%

TL PT Bank Industri (DL) dalam tugasnya juga menggunakan jasa konsultan hukum dan pengacara untuk menangani sebagian penagihan kredit. Kantor pengacara yang digunakan antara lain Dumoli Simanjuntak dan Rekan, Amir Nasution dan Association, L.A.R.S & Partners, dan Rustriandi Adidana Christofer Chairil.

Dalam surat Penawaran Penanganan Perkara Nomor SR.TLBI.067.II.2004 dari PT Bank Industri (DL) kepada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Dumoli Simanjuntak SH dan rekan tanggal 16 Februari 2004 disebutkan bahwa lawyer fee yang diberikan adalah sebesar 10% dari total tagihan (outstanding) debitur dan/atau maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk tiap perkara jika total outstanding lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan success fee yang diberikan adalah sebesar 20% dari nilai yang berhasil ditagih dari debitur dengan ketentuan bahwa total biaya yang dikeluarkan untuk lawyer fee dan success fee adalah maksimal sebesar 30% dari total outstanding.

Sedangkan untuk Konsultan Hukum Amir Nasution dan Rekan besarnya success fee sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Penanganan Perkara antara Amir Nasution & Associates dengan PT Bank Industri (DL) tanggal 23 Oktober 2001 adalah sebesar 10% dari hasil neto yang diperoleh Tim Likudasi, dalam arti setelah dikurangi biaya yang telah dikeluarkan oleh TL termasuk uang muka yang telah diterima oleh Konsultan Hukum. Perjanjian kerja sama ini diamandemen pada tanggal 10 Juli 2002 sehingga besarnya Success Fee untuk kantor konsultan adalah sebagai berikut:

(1) Apabila terjadi perdamaian di mana pihak debitur membayar kewajiban kepada PT Bank Industri (DL), maka pihak pertama berkewajiban membayar success fee kepada pihak kedua sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah yang dibayarkan debitur kepada PT Bank Industri (DL);

(2) Atas jaminan yang dilakukan proses eksekusi, maka apabila hasil pelelangan terhadap jaminan tersebut mencapai nilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau lebih, maka TL berkewajiban memberikan success fee kepada konsultan hukum sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil pelelangan tersebut.

Pada tanggal 1 Juli 2003 atas perjanjian tersebut diadendum, dengan perubahan-perubahan antara lain sebagai berikut:

Pasal 4:

Dalam hubungannya dengan permintaan biaya dan success fee yang harus dikeluarkan, TL dan Konsultan Hukum sepakat membagi perkara-perkara kredit macet dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:

www.antikorupsi.org


(a) Kelompok yang penanganannya langsung melalui tahapan permohonan eksekusi pengadilan;

(b) Kelompok yang penanganannya melalui jalur gugatan secara perdata ke pengadilan; dan

(c) Kelompok perkara mengenai permasalahan hukum lainnya seperti melakukan gugatan dan atau menjadi pihak tergugat dalam suatu permasalahan.

Pasal 7:

(a) Terhadap perkara-perkara tersebut Pasal 4a di atas apabila terjadi perdamaian di mana pihak debitur membayar kewajibannya kepada PT Bank Industri (DL), maka PT Bank Industri (DL) berkewajiban membayar success fee kepada konsultan hukum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah yang dibayarkan debitur;

(b) Terhadap perkara tersebut pada Pasal 4a di mana atas jaminan yang telah dieksekusi dilakukan proses lelang, maka PT Bank Industri (DL) berkewajiban membayar success fee kepada konsultan hukum sebesar 30% dari hasil pelelangan tersebut;

(c) Terhadap perkara tersebut pada Pasal 4c, maka besarnya success fee sebagai pembayaran jasa atas penanganan perkara dan penyelesaian kredit macet adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besarnya perolehan penagihan dan atau dari besarnya kerugian yang dihindari oleh TL atas Gugatan Pihak Ketiga;

(d) Pembayaran success fee sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di atas sudah termasuk lawyer fee sebesar 10% (sepuluh persen) dari outstanding dan atau maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk tiap perkara jika total outstanding lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dari hasil pemeriksaan atas pembayaran fee untuk tahun 2004 dan 2005 setelah dikurangi dengan biaya operasional yang terdapat dalam penagihan, diketahui terdapat pembayaran success fee yang melebihi 20% dengan rincian sebagai berikut:

dalam rupiah

Persetujuan Pengeluaran Biaya

Debitur

Lawyer

Hasil Penjualan/

Lelang

Tarif

Success Fee

Tgl Nilai

SuccessFee

(%)

PT. Perindo

Darmajaya

Dumoli

Simanjuntak &

Rekan

599.979.114,00 30% 179.993.734,00

18-Mei-

2005 129.993.734,00 22

www.antikorupsi.org


PT. Gelora

Harapan

Amir Nasution

& Associates 237.051.547,00 30%

71.115.464,00

05-Apr-

2005 71.115.464,00 30

PT. Vibato

Gemilang

Amir Nasution

& Associates 950.000.000,00 30%

285.000.000,00

12-Apr-

2005 285.000.000,00 30

PT. Kreasi

Dianplas

Amir Nasution

& Associates 850.000.000,00 30%

255.000.000,00

25-Nov-

2004 255.000.000,00 30

2.637.030.661,00 791.109.198,00 741.109.198,00

Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kerja TL yang ditandatangani oleh semua TL pada tanggal 8 Agustus 2000 butir 6 mengenai penagihan kredit atau perolehan aset dengan menggunakan law office atau pihak ketiga disebutkan bahwa TL dapat menggunakan jasa law office (harus selektif) atau pihak ketiga untuk melakukan penagihan kredit atau perolehan aset yang tidak dapat ditangani sendiri. Tarif success fee yang berlaku umum untuk lawyer di luar biaya pengadilan adalah setinggi-tingginya 20% dari hasil yang tertagih di samping lawyer-fee dan biaya operasional (out of pocket expenses).

Adanya pembayaran success fee yang melebihi 20% tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Kerja TL.

Tanggapan - Terhadap masalah tersebut, TL PT Bank Industri (DL) memberikan tanggapan sebagai berikut:

Pada prinsipnya TL PT Bank Industri (DL) menyetujui penerapan Pedoman Pelaksanaan Likuidasi dan sudah diterapkan sejak 1997 sampai dengan tanggal 25 November 2002 yaitu dengan memberikan fee kepada pengacara sebesar:

10% bila penyelesaian perkara melalui lelang, dan

15% bila penyelesaian perkara dengan cara negosiasi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25/1999 dan Surat Keputusan (SK) Direksi BI Nomor 32/9/UPPB tanggal 14 Mei 1999, antara lain dinyatakan bahwa masa kerja TL adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan. Pada masa perpanjangan tersebut, penjualan aset dilakukan secara lelang. Berdasarkan pengalaman TL selama ini, fee kepada pengacara sebesar 20% sesuai pedoman di atas akan sulit dilaksanakan untuk transaksi lelang mengingat pajak-pajak lelang minimal sebesar 16,5%, sehingga total fee pengacara minimal mencapai 36,5%. Sejak November 2003 TL PT Bank Industri (DL) menempuh kebijakan membayar fee pengacara untuk transaksi lelang sebesar 15% dan untuk penagihan secara langsung sebesar 30%.

Saran - BPK–RI memberikan saran agar TL PT Bank Industri (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada RUPS sehubungan dengan pembayaran success fee kepada pengacara yang melebihi ketentuan sebesar 20%.

www.antikorupsi.org


b) Temuan - Terdapat Penghapusan Pinjaman eks Direksi Sebesar Rp1.006.000.000,00

Sesuai dengan memo intern TL PT Bank Industri (DL) Nomor MI.TLBI.019AX.2002 tanggal 10 Oktober 2002 disebutkan bahwa untuk seluruh pinjaman karyawan yang sumber pembayarannya berasal dari gaji yang diberikan oleh PT Bank Industri (DL) dinyatakan write off. Dan bila terjadi pembayaran di kemudian hari maka akan dibukukan kepada komponen pendapatan PT Bank Industri (DL).

Sampai dengan tanggal 30 April 2005 penghapusan yang dilakukan atas pinjaman direksi dan karyawan tersebut adalah sebesar Rp5.489.532.002,00, dengan rincian sebagai berikut:

dalam rupiah

No Kantor Cabang Outstanding Per

31-Okt-97 Pembayaran Penghapusan

1 Cabang KPO 6.426.181.496,00 1.359.197.879,00 5.066.983.617,00

2 Cabang Gajah Mada 226.501.910,00 89.715.648,00 136.786.262,00

3 Cabang Panglima Polim 234.593.808,00 72.755.990,00 161.837.818,00

4 Cabang Bandung 150.029.910,00 42.585.743,00 107.444.167,00

5 Cabang Surabaya 58.305.916,00 41.825.778,00 16.480.138,00

Jumlah 7.095.613.040,00 1.606.081.038,00 5.489.532.002,00

Dari pinjaman yang dihapuskan sebesar Rp5.489.532.002,00 ternyata sebesar Rp1.006.000.000,00 merupakan pinjaman ke Direksi pada kantor Cabang KPO.

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Kerja TL yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 2000 oleh semua TL. Pada butir 3 pedoman tersebut antara lain dinyatakan bahwa atas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait yang turut serta menjadi penyebab ambruknya bank, tidak dapat diberikan discount.

Selain itu dalam Surat Edaran BI Nomor 32/9/UPPB tanggal 14 Mei 1999 disebutkan bahwa pengurus bank adalah direksi dan dewan komisaris bagi bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas atau yang dipersamakan dengan itu bagi bank yang berbentuk hukum koperasi atau perusahaan daerah, atau pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, sehingga direksi merupakan pihak yang terkait dengan bank.

www.antikorupsi.org


Adanya penghapusan pinjaman kepada eks direksi tersebut mengakibatkan berkurangnya kemampuan PT Bank Industri (DL) untuk melunasi kewajiban kepada Negara sebesar Rp1.006.000.000,00.

Tanggapan - TL PT Bank Industri (DL) memberikan tanggapan sebagai berikut:

Pada saat dilakukan verifikasi secara administrasi sebenarnya pinjaman karyawan sudah di write off namun pada pelaksanaannya TL PT Bank Industri (DL) tetap melakukan hal-hal sebagai berikut:

(1) Setelah penutupan bank, TL tetap menagih atau membuat somasi baik kepada karyawan maupun Direksi dan Komisaris;

(2) Satu-satunya sumber pembayaran pinjaman karyawan adalah dari potongan gaji semasa menjadi karyawan PT Bank Industri dan mayoritas karyawan sudah kesulitan mencari pekerjaan, maka TL membuat kebijakan intern untuk penghapusan tersebut akan tetapi kebijaksanaan tersebut hanya secara administrasi dan proses penagihan tetap dilaksanakan. Hasil penagihan tersebut telah mencapai Rp1.606.081.038,00;

(3) Kepada Direksi/Dewan Komisaris tidak diberikan surat lunas, kecuali bagi mereka yang melakukan pembayaran penuh. Dengan demikian TL telah melakukan penagihan semaksimal mungkin.

Saran - BPK–RI memberikan saran agar TL PT Bank Industri (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada RUPS sehubungan dengan penghapusan pinjaman eks direksi.

c) Temuan - Terdapat Penghapusan Piutang kepada Debitur Melebihi 25%

TL PT Bank Industri (DL) dalam tugasnya telah mengupayakan penagihan kepada debitur. Dalam rangka penagihan kepada debitur selama tahun 2000-2005 TL PT Bank Industri (DL) telah memberikan discount lebih dari 25% kepada beberapa debitur dengan rincian sebagai berikut:

dalam rupiah

Debitur

Outstanding

31 Okt.97

Verifikasi

Pembayaran

Penghapusan

%

1 2 3 4 5=2-4 6=5:2

PT Flora

Ariesta 270.171.670,00 270.171.670,00 160.000.000,00 110.171.670,00 41

CV Mandiri

Perkasa 160.852.662,00 160.852.662,00 100.000.000,00 60.852.662,00 38

PT Makmur 257.366.495,00 190.968.400,00 112.366.495,00 78.601.905,00 31

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

Debitur

Outstanding

31 Okt.97

Verifikasi

Pembayaran

Penghapusan

%

1 2 3 4 5=2-4 6=5:2

Intergarindo

H Memed

M. Yamiin 106.889.262,00 106.889.262,00 75.215.000,00 31.674.262,00 30

Kiekie

Sutedja 732.899.110,00 732.899.110,00 520.894.177,00 212.004.933,00 29

PT Ital

Frans MFI 630.190.000,00 630.190.000,00 425.000.000,00 205.190.000,00 33

Jumlah 698.495.432,00

Hal ini tidak sesuai dengan butir 3.1 sampai dengan 3.4 Pedoman Pelaksanaan Kerja TL yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 2000 oleh semua TL yang antara lain menyatakan bahwa discount atau penghapusan dimungkinkan untuk diberikan berdasarkan keputusan masing-masing TL BDL dengan pertimbangan sebagai berikut:

(1) Pertimbangan yang bersifat ekonomis menjadi penting apabila upaya hukum melalui jalur hukum akan memakan biaya yang lebih besar dan jangka waktu yang panjang ditambah adanya unsur ketidakpastian;

(2) Kemampuan debitur atau keadaan perusahaan debitur untuk dapat membayar kewajibannya serta status dan nilai agunan;

(3) Pada dasarnya pemberian discount/penghapusan untuk bunga pinjaman dimungkinkan. Discount/penghapusan terhadap pokok pinjaman harus dilihat secara kasus demi kasus.

(4) Pemberian discount atas pokok pinjaman termaksud pada butir 3.3 maksimum 25%. Bagi debitur yang tidak bersedia dimaksud, agar diselesaikan melalui jalur hukum (eksekusi) dan apabila masih ada saldo/ sisa pinjamannya, maka sisanya tetap menjadi kewajiban debitur dimaksud.

Hal ini disebabkan TL PT. Bank Industri (DL) tidak sepenuhnya mengikuti Pedoman Pelaksanaan yang telah ditetapkan tersebut.

Kondisi di atas mengakibatkan penerimaan dari pelunasan kredit tidak optimal sebesar Rp698.495.432,00.

Tanggapan - TL PT Bank Industri (DL) memberikan tanggapan sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


Pinjaman yang diberikan discount lebih besar 25% dari sisi manajemen pengelolaan penghapusan pinjaman sebesar Rp698.495.432,00 adalah merupakan 0,31% dari total penghapusan sebesar Rp2.812.119.553,00. Penghapusan yang diberikan adalah merupakan pertimbangan yang spesifik dari TL sehingga pemberian keringanan sangat variatif namun bila dihitung secara rata-rata, maka penghapusan yang diberikan berdasarkan angka historis adalah sebesar 5,37% dan secara verifikasi adalah 1,26%. Bahwa pemberian discount untuk debitur kooperatif diselesaikan case by case dengan patokan umum pemberian discount maksimal 25% terkecuali terdapat hal-hal yang dianggap akan lebih menyulitkan BDL bilamana dilakukan melalui saluran hukum.

Saran - BPK–RI memberikan saran agar TL PT Bank Industri (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada RUPS sehubungan dengan penghapusan pinjaman piutang kepada debitur melebihi 25%.

2) Penjualan Aset

Realisasi pencairan aset sampai dengan tanggal 30 April 2005 yang berasal dari penjualan harta tetap dan inventaris adalah sebesar Rp28.796.760.000,00. Nilai verifikasi aktiva tetap tersebut per tanggal 31 Oktober 1997 adalah Rp12.936.133.171,00.

Dari hasil pemeriksaan atas penjualan aktiva tetap dan inventaris, dapat disimpulkan bahwa proses penjualan aktiva tetap telah sesuai dengan ketentuan yaitu dengan sistem lelang baik yang dilakukan oleh TL sendiri maupun yang dilakukan melalui kantor lelang.

3) Penerimaan Lainnya

Selain penerimaan dari penagihan kredit dan penjualan aset, TL PT Bank Industri (DL) juga memperoleh penerimaan lain yang berasal dari jasa giro, bunga deposito dan penerimaan lainnya.

Jumlah penerimaan tersebut sampai dengan tanggal 30 April 2005 sebesar Rp104.286.185.146,00 dengan rincian sebagai berikut:

dalam rupiah

1. Hasil bunga Giro dan Deposito 94.943.417.972,00

2. Lainnya Terdiri atas :

- Laba Penjualan Aktiva Tetap 7.226.088.778,00

- Bunga Extracomptable 1.112.104.606,00

- Lain-Lain 1.004.573.790,00

Jumlah 104.286.185.146,00

www.antikorupsi.org



Sampai dengan tanggal 30 April 2005 pembayaran kewajiban yang telah dilakukan oleh TL adalah pembayaran Dana Talangan tahap I dan II kepada Pemerintah sebesar Rp279.124.000.000,00.

Dari hasil pemeriksaan atas pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh TL PT Bank Industri (DL), kami tidak menemukan permasalahan yang material.


Biaya operasional yang dikeluarkan oleh TL sejak November 1997 sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp48.480.625.181,00 yang terdiri dari:

- Honor dan Gaji sebesar Rp22.103.287.784,00

- Biaya Administrasi & Umum sebesar Rp26.377.337.397,00

Jumlah Rp48.480.625.181,00

Dari hasil pemeriksaan atas biaya operasional diperoleh temuan sebagai berikut:

Temuan – Dasar Pembayaran Honor TL Bank Industri (DL) yang Ditetapkan oleh RUPS untuk Periode 1997 sampai dengan April 2005 Melebihi Ketentuan yang Ditetapkan oleh BI

Berdasarkan hasil perhitungan pembayaran honor TL sampai dengan 30 April 2005 diketahui bahwa pembayaran honor TL dilakukan dengan mendasarkan pada hasil RUPS tanggal 24 November 1997. Berdasarkan ketentuan RUPS tersebut, honor TL minimum sebesar honor Caretaker yatu sebagai berikut: - Ketua sebesar Rp20.000.000,00 - Wakil Ketua sebesar Rp17.500.000,00 - Anggota sebesar Rp15.000.000,00

Rincian honor yang telah dibayarkan sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebagai berikut:

dalam rupiahNo. Periode Jumlah Honor Total

1. Des’97 s.d. Okt ‘99 (23 bulan x Rp52,5 juta)

Ketua Rp20 juta Wkl.Ketua Rp17,5 juta Angg. Rp15 juta

1.207.500.000,00

2. Nov’99 s.d. Des’00 (14 bulan x Rp17.5 juta)

Ketua Rp7,5 juta Wkl.Ketua Rp5 juta Angg. Rp5 juta

245.000.000,00

3. Jan’01 s.d. Maret ‘01 (3 bulan x Rp12,5 juta)

Ketua Rp7,5 juta Anggota Rp5 juta

37.500.000,00

4. Apr ’01 s.d. Jun ’01 (3 bulan x Rp17,5 juta)

Ketua Rp7,5 juta Wkl.Ketua Rp5 juta

52.500.000,00

www.antikorupsi.org


dalam rupiahNo. Periode Jumlah Honor Total

Angg. Rp5 juta 5. Juli ’01 s.d. Sep ’01 (3 bulan

x Rp12,5 juta Ketua Rp7,5 juta Anggota Rp5 juta

37.500.000,00

6. Okt ’01 s.d. Feb ’02 (5 bulan x Rp12,5 juta

Ketua Rp7,5 juta Anggota Rp5 juta

62.500.000,00

7. Maret 2002 (1 bulan x Rp61,5 juta)

Ketua Rp20 juta Angg. Rp15 juta

61.500.000,00

8. Apr ’03 s.d. Mei 03 (14 bulan x Rp50 juta)

Ketua Rp20 juta Angg. Rp15 juta

700.000.000,00

9. Jun ’03 s.d. Juli 03 (2 bulan x Rp17,5 juta

Ketua Rp7,5 juta Wkl.Ketua Rp5 juta Angg. Rp5 juta

35.000.000,00

10. Agust ’03 s.d. Nov ’03 (4 bulan x Rp10 juta)

Angg. Rp5 juta 40.000.000,00

11. Des ’03 s.d. Apr ’05 (17 bulan x Rp52,5 juta

Ketua Rp20 juta Wkl.Ketua Rp17,5 juta Angg. Rp15 juta

892.500.000,00

Jumlah 3.371.500.000,00 Sesuai surat BI Nomor 1/4/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 2 November 1999 yang mengatur tentang honorarium TL, besarnya honor TL adalah sebagai berikut: 1) Ketua sebesar Rp 7.500.000,00 2) Wakil Ketua dan anggota masing-masing sebesar Rp5.000.000,00

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank pada Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa honor TL yang termasuk salah satu komponen dalam biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan BI.

Pembayaran honor TL sebesar Rp20.000.000,00 untuk ketua TL, Rp17.500.000,00 untuk wakil ketua dan Rp15.000.000,00 untuk anggota TL tidak sesuai dengan Surat BI Nomor I/4/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 2 November 1999, dan menyebabkan beban operasional TL Bank Industri (DL) yang menjadi lebih tinggi.

Tanggapan - TL PT Bank Industri (DL) menanggapi sebagai berikut:

Mengacu pada Pasal 22 dan 23 Surat Keputusan (SK) BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, yang menyatakan masa kerja TL berakhir sampai dengan November 2002 tetapi berdasarkan surat BI No.1/4/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 2 November 1999 penggajian masih diberlakukan sampai November 2003. Sejak berakhir masa kerja TL (5 tahun 6 bulan), TL memberlakukan penggajian berdasarkan RUPS tanggal 24 November 1997.

www.antikorupsi.org


Saran - BPK–RI memberi saran agar TL PT Bank Industri (DL) mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada RUPS sehubungan dengan dasar pembayaran honor TL yang melebihi ketentuan yang ditetapkan BI.

d. Sisa Aset

Sesuai dengan Laporan Keuangan Intern PT Bank Industri (DL) yang belum diaudit per tanggal 30 April 2005, jumlah aktiva adalah sebesar Rp113.797.443.390,00 dengan rincian sebagai berikut:

dalam rupiah

Nilai

Kas Rp -

Giro pada Bank Lain Rp 6.998.992.982,00

Penempatan pada Bank Lain Rp 72.000.000.000,00

Kredit yang Diberikan Rp 31.782.382.323,00

Penyertaan Saham Rp -

Cadangan Penyisihan Penghapusan Rp -

Rp 40.000.000,00 Aktiva Tetap

Akumulasi Penyusutan Rp -

Aktiva Lain-Lain Rp 2.976.068.085,00

Jumlah Aktiva Rp 113.797.443.390,00

Selain aset yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut, TL PT Bank Industri (DL) juga masih memiliki aset jaminan dari pihak terkait yang masih diharapkan pemasukannya, berupa jaminan kredit yang ditangani oleh pengacara senilai Rp55,893,072,788.00 (Outstanding per tanggal 30 April 2005) - Lihat Lampiran I


REPUBLIK INDONESIA

www.antikorupsi.org

DAFTAR SINGKATAN BDL : Bank Dalam Likuidasi BI : Bank Indonesia BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BPK-RI : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia DL : Dalam Likuidasi DPK : Dana Pihak Ketiga KAP : Kantor Akuntan Publik NAL : Neraca Akhir Likuidasi PP : Peraturan Pemerintah RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham SPI : Sistem Pengendalian Intern SPK : Surat Penegasan Kredit TPK : Tindak Pidana Korupsi

www.antikorupsi.org



PENGEMBALIAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) PADA PT BANK ANRICO (DALAM LIKUIDASI) Nomor : 01.F/XII/02/2006



www.antikorupsi.org

DAFTAR ISI

Halaman


BAB I PENDAHULUAN 4














7. Posisi Keuangan PT Bank Anrico (DL) Per Tanggal 1 November 1997

8

8. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 24 Juni 2003 (Neraca Akhir Likuidasi/NAL)

10






www.antikorupsi.org

Halaman






d. Sisa Aset 21

DAFTAR SINGKATAN

www.antikorupsi.org

BPK – RI PT Bank Anrico (DL) Halaman 1 dari 24


ATAS


PADA

PT BANK ANRICO (DALAM LIKUIDASI)


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melaksanakan pemeriksaan atas pengembalian dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada PT Bank Anrico (Dalam Likuidasi /DL)



Dengan status Bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum sistem pengendalian intern (SPI) pada PT Bank Anrico (DL) tidak dapat diandalkan, karena beberapa hal. Pertama, lingkungan pengendalian yang ada tidak dapat berjalan secara memadai. Diantaranya posisi pemegang saham utama yang sekaligus juga debitur utama menyulitkan pengelola yaitu Tim Likuidasi (TL) melakukan tugasnya. Kedua, tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi BDL dalam melaksanakan fungsinya, baik itu Bank Indonesia (BI) maupun Departemen Keuangan. Terakhir, tidak ada pengawasan yang memadai terhadap akuntabilitas dan kinerja TL selama periode kerjanya.




Pemeriksaan BPK-RI meliputi pemeriksaan atas realisasi pencairan aset, baik berupa penagihan kredit maupun penjualan aset, pembayaran kewajiban (termasuk biaya operasional), sisa aset dan indikasi tindak pidana korupsi (TPK) serta hal-hal yang berkaitan dengan PT Bank Anrico (DL).


Nilai buku aset berdasarkan neraca likuidasi per tanggal 1 November 1997 sebesar Rp170.855.867.697,50, telah direalisasikan oleh TL PT Bank Anrico (DL) sampai dengan tanggal 30 April 2005 berjumlah Rp22.444.274.763,51 yang terdiri dari penyelesaian kredit sebesar Rp18.299.203.763,51 dan penjualan aktiva tetap sebesar Rp4.145.071.000,00.

www.antikorupsi.org


Terkait hal ini, kami menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1) Seluruh penjualan tanah dan bangunan tidak dilakukan melalui lelang, namun melalui penjualan langsung;

2) Penjualan tanah jaminan kredit bukan kepada penawar yang mengajukan harga tertinggi sehingga penerimaan TL berkurang sebesar Rp863,38 juta;

3) Pihak terkait PT Bank Anrico (DL) tidak kooperatif dalam proses penjualan jaminan kredit berupa delapan ruko sehingga hasil penjualannya belum dapat direalisasikan sebesar Rp897.847.508,97.


Dari kewajiban BLBI sebesar Rp210.080.728.375,73 posisi tanggal 29 Januari 1999, telah diselesaikan sebesar Rp9.532.962.447,00 yang seluruhnya merupakan angsuran untuk Dana Talangan, sehingga mempunyai sisa kewajiban BLBI sebesar Rp200.547.765.928,73. Terkait dengan hal ini, kami tidak menemukan adanya permasalahan.


Realisasi biaya operasional sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp12.348.088.021,25. Terkait dengan hal ini, kami tidak menemukan adanya permasalahan.

d. Sisa Aset

Nilai buku sisa aset per tanggal 24 Juni 2003 sesuai dengan Neraca Akhir Likuidasi (NAL) hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Kartoyo dan Rekan adalah sebesar Rp36.030.021.324,66, sedangkan nilai realisasinya berjumlah Rp29.374.878.120,68.

Sementara itu sisa kewajiban BLBI kepada Pemerintah adalah sebesar Rp200.547.765.928,73, sehingga sisa aset tersebut lebih kecil dari sisa kewajiban.


1) Jaminan kredit yang belum terjual berupa tanah dan bangunan berada dalam kondisi tidak terawat dan dihuni oleh penghuni liar;

2) TL PT Bank Anrico (DL) tidak menguasai bukti-bukti kepemilikan tiga aset pemegang saham yang dikuasajualkan.

4. SARAN BPK-RI

Atas pemeriksaan pada PT Bank Anrico (DL), BPK–RI memberikan saran kepada TL PT Bank Anrico (DL) sebagai berikut:

a. TL PT Bank Anrico (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada RUPS sehubungan dengan penjualan tanah dan bangunan tidak dilakukan melalui lelang dan penjualan tanah jaminan kredit bukan kepada penawar yang mengajukan harga tertinggi.

www.antikorupsi.org


b. TL PT Bank Anrico (DL) meminta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait sehubungan dengan kewajiban pihak terkait BDL dan apabila diperlukan dilakukan melalui jalur hukum sehubungan dengan tidak kooperatifnya pihak terkait PT Bank Anrico (DL) dalam proses penjualan jaminan kredit.

c. Pemerintah dan BI segera mengambil langkah-langkah konkrit mengenai penyelesaian tugas TL PT Bank Anrico (DL) termasuk kemungkinan mengambil alih aset yang masih tersisa dalam rangka menyelesaikan kewajiban bank dalam rangka meminimalkan kerugian negara sehubungan dengan kondisi jaminan kredit berupa tanah dan bangunan yang belum terjual yang tidak terawat dan dihuni oleh penghuni liar.

d. TL segera mengambil alih bukti-bukti kepemilikan tiga aset pemegang saham yang dikuasajualkan dan juga mengambil alih aset yang masih tersisa dalam rangka menyelesaikan kewajiban bank dalam rangka meminimalkan kerugian negara.



REPUBLIK INDONESIA


Haryanto Suwondo

NIP. 240000361

www.antikorupsi.org


BAB I

PENDAHULUAN


Dasar hukum pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Anrico (DL) adalah sebagai berikut:




Tujuan pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Anrico (DL) adalah untuk memastikan dan mengetahui bahwa:


b. Dana dari pencairan aset telah digunakan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban termasuk pembayaran BLBI serta biaya operasional BDL sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;




Sasaran pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Anrico (DL) adalah:








d. Melakukan analisis terhadap ketentuan, dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan aset dan pembayaran kewajiban;


www.antikorupsi.org



Pemeriksaan dilakukan sejak tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2005.


PT Bank Anrico (DL).

www.antikorupsi.org


BAB II

GAMBARAN UMUM

1. Penetapan Status Bank Dalam Likuidasi

PT Bank Anrico dicabut ijin usahanya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 526/KMK.017/1997 tanggal 1 November 1997. Pencabutan ijin usaha tersebut dilakukan berdasarkan usulan Bank Indonesia, sesuai dengan surat Nomor 30/67/DIR/UPB2/Rahasia tanggal 31 Oktober 1997.


TL dibentuk dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 24 Desember 1997 dan telah disahkan oleh BI dengan surat Nomor 30/67/DIR/UPB2/Rahasia dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Sjahrial Hamid

Wakil Ketua : T. Djuharman

Anggota : Refry Anwar Syukur


Atas persetujuan Bank Indonesia dengan surat Nomor 3/7/DPIP/DIPIP tanggal 24 Januari 2001 Sjahrial Hamid mengundurkan diri dari Tim dan kemudian berubah dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : T. Djuharman

Anggota : Refry Anwar Syukur


Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1999 dan Surat Keputusan (SK) Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR, masa kerja TL PT Bank Anrico (DL) telah berakhir tanggal 24 Desember 2002 dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 24 Juni 2003. Namun karena kegiatan likuidasi (pencairan aset dan pembayaran kewajiban) belum dapat diselesaikan seluruhnya, maka belum dilaksanakan RUPS untuk pembubaran TL. Dengan demikian, keberadaan TL PT Bank Anrico (DL) tidak sesuai dengan ketentuan.


Jumlah BLBI yang diterima PT Bank Anrico (DL) sebesar Rp210.080.728.375,73 terdiri dari:

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

Jenis BLBI Jumlah

Saldo Debet pada Bank Indonesia 9.803.728.375,73

Dana Talangan dari Bank Indonesia 200.277.000.000,00

Jumlah 210.080.728.375,73

Rincian dana talangan yang diterima adalah sebagai berikut:

dalam rupiah

Jenis BLBI Jumlah

Talangan I 95.967.432.045,00

Talangan II 103.851.000.000,00

Talangan untuk Pesangon 458.567.955,00

Jumlah 200.277.000.000,00


Jenis BLBI SPK

Saldo Debet Sebelum Likuidasi Tidak ada

Dana Talangan Rupiah I dan II SPK No.30/924/UK tanggal 4 Maret 1998

Tidak terdapat jaminan yang diberikan oleh Bank sehubungan dengan BLBI yang diterima.


BLBI yang diberikan kepada Bank telah dialihkan kepada Pemerintah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 6 Februari 1999 dan Akta Cessie yang dibuat di hadapan Notaris Mudofir Hadi tanggal 22 Februari 1999 antara Direksi BI dan Ketua BPPN. Berdasarkan akta cessie tersebut, BLBI yang dialihkan tersebut adalah posisi tanggal 29 Januari 1999 sebesar Rp210.080.728.375,73, yang terdiri atas overdraft sebesar Rp9.803.728.375,73 dan DTR Rp200.277.000.000,00. Dengan pengalihan tersebut maka BLBI yang diberikan oleh BI beralih menjadi hutang Pemerintah kepada BI dan sekaligus menjadi piutang Pemerintah qq. BPPN kepada Bank sebesar Rp210.080.728.375,73.


Jumlah BLBI yang telah dibayar kembali oleh PT Bank Anrico (DL) sampai dengan tanggal 30 April 2005, adalah sebagai berikut:

dalam rupiah

www.antikorupsi.org



Saldo Debet Dana Talangan Rupiah

Dana Talangan Valas

9.803.728.375,73

200.277.000.000,00

-

-

9.532.962.447,00

-

9.803.728.375,73

190.744.037.553,00

-

Jumlah 210.080.728.375,73 9.532.962.447,00 200.547.765.928,73

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah BLBI yang telah dibayar hanya mencapai sebesar 4,54% dari total kewajiban BLBI.

7. Posisi Keuangan PT Bank Anrico (DL) Per Tanggal 1 November 1997

Posisi Keuangan PT Bank Anrico (DL) per tanggal 1 November 1997, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Kartoyo dan Rekan, dengan Laporan Nomor 053/LAP-KP/VII/’98 tanggal 7 Juli 1998 adalah sebagai berikut:

dalam rupiah

Uraian Nilai Buku

AKTIVA

Aktiva Lancar

Kas

Tagihan pada Bank Lainnya

Pinjaman yang Diberikan

Cadangan Penghapusan

Jumlah Aktiva Lancar

Aktiva Tetap dan Inventaris

Harga Perolehan

Akumulasi Penyusutan

Jumlah

Rupa-Rupa Aktiva

TOTAL AKTIVA

2.390.701.410,37

157.114.701,08

145.017.656.020,56

(671.358.000,00)

146.894.114.132,01

23.329.721.169,20

(1.259.426.332,88)

22.070.294.836,32

1.891.458.729,17

170.855.867.697,50

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

Uraian Nilai Buku

KEWAJIBAN

Kewajiban Lancar

Kewajiban Segera Dibayar

Dana Pihak Ketiga

Rupa-Rupa Pasiva

Jumlah Kewajiban Lancar

Pinjaman pada BI

Dana Talangan

KLBI

Fasilitas Diskonto Lainnya

Jumlah Pinjaman pada BI

3.405.629.011,49

198.658.572.519,55

271.189.575,86

202.335.391.106,90

0,00

69.554.368,55

9.772.705.543,20

9.842.259.911,75

EKUITAS

Modal Disetor

Modal Kuasi

Pinjaman Subordinasi

Cadangan Umum

Saldo Laba (Rugi)

Laba (Rugi) Periode Berjalan

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

5.026.000.000,00

686.000,00

1.316.511.800,00

6.850.791,54

(9.103.570.602,02)

(38.568.261.309,67)

(41.321.783.321,15)

170.855.867.697,50

8. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 24 Juni 2003 (Neraca Akhir Likuidasi/NAL)

Posisi keuangan bank yang dikutip dari NAL yang telah diaudit oleh KAP Drs. Kartoyo dan Rekan, dengan Laporan Nomor 003/LAP-KP/I/2004 tanggal 20 Januari 2004, sebagai berikut:

dalam rupiah

www.antikorupsi.org



AKTIVA

Aktiva Lancar

Kas

Giro pada Bank Lain

Penempatan pada Bank Lain

Pinjaman yang Diberikan

Jumlah Aktiva Lancar

Aktiva Tetap dan Inventaris

Rupa-Rupa Aktiva

TOTAL AKTIVA

32.060.749,76

1.406.402.499,18

9.750.000.000,00

24.447.505.646,00

35.635.968.894,94

265.116.000,00

128.936.429,74

36.030.021.324,68

26.310.749,76

1.406.402.499,18

9.750.000.000,00

18.053.516.742,00

29.236.229.990,94

17.190.600,00

121.457.529,74

29.374.878.120,68

KEWAJIBAN

Kewajiban Lancar

Hutang Pajak

Kewajiban Lainnya

Dana Simpanan Nasabah

Rupa-Rupa Pasiva

Jumlah Kewajiban Lancar

Pinjaman pada BI

Dana Talangan

KLBI

Fasilitas Diskonto Lainnya

Jumlah Pinjaman pada BI

3.531.601.057,35

85.608.047,19

1.143.396.515,48

0,00

4.760.605.620,02

190.744.042.659,93

87.718.006,94

9.803.728.375,73

200.635.489.042,60

3.531.601.057,35

85.608.047,19

1.143.396.515,00

0,00

4.760.605.619,54

190.744.042.659,93

87.718.006,94

9.803.728.375,73

200.635.489.042,60

EKUITAS

Modal Disetor

Modal Kuasi

Pinjaman Subordinasi

Cadangan Umum

Selisih Penilaian Kembali Ak.Tetap

5.026.000.000,00

686.000,00

1.316.511.800,00

6.850.791,54

(17.839.907.836,36)

5.026.000.000,00

686.000,00

1.316.511.800,00

6.850.791,54

(18.088.833.236,36)

www.antikorupsi.org


dalam rupiah


Laba (Defisit) Awal Likuidasi

Laba (Defisit) Periode Likuidasi

Jumlah Ekuitas

TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS

(155.445.255.052,82)

(2.430.959.040,30)

(169.366.073.337,94)

36.030.021.324,68

(161.843.502.085,34)

(2.438.929.811,30)

(176.021.216.541,46)

29.374.878.120,68

Sesuai dengan Risalah Rapat tanggal 18 Mei 2004 melalui surat Nomor 6/165/DPIP/IPSiP tanggal 18 Mei 2004, NAL tersebut masih belum disetujui oleh BI diantaranya karena perlu adanya koreksi penyajian nilai buku NAL berdasarkan nilai buku historis Neraca Penutupan Audited PT Bank Anrico (DL) per tanggal 1 November 1997. Selain itu sesuai surat BI Nomor 7/158/DPIP/IADmP tanggal 11 Mei 2005 terdapat beberapa perbedaan pos seperti perbedaan pos-pos biaya antara laporan bulanan dengan laporan NAL.


TL PT Bank Anrico (DL) tidak membuat Laporan Posisi Keuangan Bank (Neraca) setelah tanggal 24 Juni 2003.

www.antikorupsi.org


BAB III

HASIL PEMERIKSAAN


Dari pemeriksaan atas sistem pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian dan pengendalian pengamanan termasuk monitoring menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Hal ini nampak dalam uraian sebagai berikut:


Dengan status Bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum lingkungan pengendalian pada PT Bank Anrico (DL) tidak dapat diandalkan, karena setiap unsur manajemen tidak dapat melakukan fungsinya secara memadai.

Sesuai dengan ketentuan yang ada, pada akhir masa tugasnya TL nantinya bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, TL juga harus menyelesaikan tagihan kepada debitur utamanya, yang pada umumnya terkait dengan pemegang saham utama, antara lain dengan meminta tambahan jaminan terhadap hutang-hutang mereka kepada bank yang telah berkategori macet.

Selain itu, secara substansi tidak jelas siapa pemilik utama harta yang masih ada di PT Bank Anrico (DL), mengingat pada umumnya nilai kewajibannya kepada Pemerintah berupa saldo debet dan dana talangan rupiah lebih besar dari harta yang ada. Di samping itu, saat ini PT Bank Anrico (DL) juga sedang menghadapi tuntutan dari kreditur yang merasa memiliki piutang pada PT Bank Anrico (DL), tetapi atas simpanan tersebut tidak tercatat dalam Laporan Keuangan Penutupan PT Bank Anrico (DL). Dari sisi ketentuan perusahaan, harta tersebut adalah milik pemegang saham utama, tetapi dengan besarnya kewajiban kepada Pemerintah, maka Pemerintah merupakan pihak yang lebih berhak terhadap harta yang masih ada. Dengan kondisi ini, TL kurang memahami bahwa harta yang masih ada seharusnya sudah menjadi bagian keuangan negara sehingga seluruh kegiatan TL seharusnya lebih diarahkan terhadap kepentingan negara. Dalam kenyataannya pemegang saham utama masih besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas TL sehari-hari yang dapat mengakibatkan tidak maksimalnya pengembalian harta PT Bank Anrico (DL) kepada Negara.


Tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi PT Bank Anrico (DL), baik itu BI maupun Departemen Keuangan. Selama ini pihak BI hanya memantau posisi aset dan kewajiban serta setoran kepada Negara dari PT Bank Anrico (DL).


www.antikorupsi.org


Untuk kegiatan pencairan aset di PT Bank Anrico (DL), selain kegiatan pencairan aset bank dan jaminan yang diambil alih, juga terdapat pencairan aset milik pemegang saham, baik yang diserahkan oleh pihak terkait dengan pemegang saham maupun aset yang berhasil disita dari pemegang saham. Atas aset tersebut oleh TL dilakukan penyitaan dan dilakukan penjualan proses lelang pengadilan.

Pengurusan aset milik pemegang saham yang diambil alih tersebut dilakukan dengan menggunakan jasa konsultan hukum.

Selain ketidakjelasan tentang pihak yang menjadi pengawas PT Bank Anrico (DL), juga terdapat ketidakjelasan mengenai masa kerja TL PT Bank Anrico (DL). Sesuai dengan ketentuan yang ada, masa kerja TL PT Bank Anrico (DL) pada umumnya adalah selama lima tahun sejak terbentuknya TL ditambah dengan enam bulan. Pada akhir masa tugas TL harus menyusun NAL yang akan dimintakan persetujuan ke BI sebagai dasar RUPS dalam rangka pebubaran TL. Tetapi sampai dengan lima tahun masa kerja TL dan telah disusun NAL ternyata belum ada persetujuan dari BI mengenai pelaksanaan RUPS dan sampai dengan akhir pemeriksaan belum ada kejelasan mengenai status TL walaupun masa kerja TL telah berakhir.

Berdasarkan monitoring atas pelaksanaan pemeriksaan pada PT Bank Anrico (DL) diketahui bahwa selama ini pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP adalah untuk menentukan posisi aset dan kewajiban. Tidak ada audit yang ditujukan untuk menilai kinerja TL dan atau memberikan opini terhadap laporan keuangan PT Bank Anrico (DL).


Pemeriksaan BPK-RI pada tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti.



1) Penagihan Kredit

Posisi kredit yang disalurkan PT Bank Anrico (DL) per tanggal 1 November 1997 sebesar Rp145.017.656.020,56. Dari nilai tersebut, realisasi penyelesaian kredit yang dilakukan TL sampai dengan tangggal 30 April 2005 berjumlah Rp18.299.203.763,51, dengan rincian sebagai berikut:

dalam rupiah

Jumlah yang

Diterima

* Kas Tunai

- Pihak Terkait

- Pihak Tidak Terkait

267.683.953,27

3.154.780.792,04

Jumlah 3.422.464.745,31

www.antikorupsi.org


Jumlah yang

Diterima

* Offset

- Pihak Terkait


0,00

534.781.383,74

Jumlah 534.781.383,74

* Discount

- Pihak Terkait


0,00

1.472.172.692,59

Jumlah 1.472.172.692,59

* Agunan

- Pihak Terkait


7.565.892.499,01

0,00

Jumlah 7.565.892.499,01

* Pemegang Saham yang Dikuasajualkan

- Pihak Terkait


5.303.892.442,86

0,00

Jumlah 5.303.892.442,86

Total Terkait dan Tidak Terkait 18.299.203.763,51

Tidak terdapat realisasi penyelesaian kredit setelah NAL pada tanggal 24 Juni 2003.

Dari hasil pemeriksaan terhadap penagihan kredit, ditemukan permasalahan sebagai berikut:

a) Temuan - Seluruh Penjualan Tanah dan Bangunan Tidak Dilakukan Melalui Lelang, Namun Melalui Penjualan Langsung

Penjualan tanah dan bangunan atas aset bank, jaminan kredit dan aset pemegang saham yang dikuasajualkan sebanyak 14 aset dengan nilai penjualan bruto keseluruhan sebesar Rp17.531.820.000,00 tidak dilakukan melalui lelang, namun melalui penjualan langsung. Aset tersebut terdiri Aset PT Bank Anrico (DL) sebesar Rp3.800.000.000,00, Jaminan Kredit sebesar Rp8.067.500.000,00, dan Aset Pemegang Saham yang dikuasajualkan sebesar Rp5.664.320.000,00.

Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Tim Likuidasi wajib melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif sehingga dapat menyelesaikan Likuidasi Bank dalam waktu singkat”. Selain itu sesuai dengan Surat Deputi Gubernur Senior BI kepada TL PT Bank Anrico (DL) Nomor

www.antikorupsi.org


1/4/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 2 November 1999 tentang Honorarium TL disebutkan bahwa penjualan harta tetap dan inventaris (HTI) dan agunan atau yang sejenisnya dilakukan secara terbuka/lelang dengan mengacu pada harga pasar.

Kondisi di atas mengakibatkan hasil penjualan tidak optimal. Hal tersebut disebabkan TL beranggapan bahwa lelang dilakukan setelah periode lima tahun.

Tanggapan – Atas permasalahan tersebut, TL PT Bank Anrico (DL) memberikan tanggapan sebagai berikut:

Atas jaminan kredit yang telah diikat dengan hak tanggungan ataupun hipotik, TL mengajukan permohonan lelang setelah masa kerja TL melampaui 5 (lima) tahun, namun tidak ada aset yang dijual. Sedangkan sebelum masa akhir kerja TL tersebut, penjualan dilakukan secara langsung. Terhadap jaminan kredit yang sebelumnya tidak diikat dengan hak tanggungan atau hipotik serta aset pemegang saham yang diserahkan dalam bentuk akta kuasa jual, TL tidak dapat mengajukan permohonan lelang. Dalam hal ini TL meminta kepada pemegang saham PT Bank Anrico (DL) untuk menjual aset melalui lelang tetapi tidak ditanggapi.

Saran - BPK-RI memberikan saran agar TL PT Bank Anrico (DL) mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada RUPS

b) Temuan – Penjualan Tanah Jaminan Kredit Bukan kepada Penawar yang Mengajukan Harga Tertinggi sehingga Penerimaan TL Berkurang Sebesar Rp863,38 juta

Penjualan tanah yang dilakukan oleh TL PT Bank Anrico (DL) atas jaminan kredit PT Bunga Setangkai (Pihak Terkait) dengan Jaminan PMK Nomor 04.003/PRK, di Jalan Arengka Riau seluas 34.747m2 (Sertifikat Nomor 5879, 5482, 211 dan 1580) senilai Rp3.480.000.000,00 dilakukan melalui penjualan langsung pada tanggal 13 April 2000.

Berdasarkan iklan yang dimuat pada surat kabar Riau Pos tanggal 8 Januari 1999, Kompas tanggal 8 Januari 1999 dan 20 April 1999, penawaran yang diterima oleh TL PT Bank Anrico (DL) sebagai berikut:

dalam rupiah

Nama Penawar Tanggal

Penawaran Harga/m2 Nilai

1. Zulnaidi 28 Maret 2000 125.000,00 4.343.375.000,00

2. Bunyamin 05 April 2000 105.000,00 3.648.435.000,00

3. Drs. H. Aznur Affandi, MBA 05 April 2000 96.411,20 3.350.000.000,00

Proses penjualan tanah seluas 34.747 m2 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


(1) TL mengirim surat kepada Zulnaidi tanggal 30 Maret 2000, memberikan jawaban bahwa harga atas tanah pada lokasi tersebut per m2 sebesar Rp135.000,00 atau nilai keseluruhan sebesar Rp4.690.845.000,00;

(2) Dalam penawaran Bunyamin tanggal 5 April 2000 menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pembeli yang serius dengan harga penawaran sebesar Rp3.648.435.000,00 dan mengharapkan surat balasan dengan segera dari TL. Pada tanggal 11 April 2000, TL melalui surat kepada Bunyamin memberikan jawaban bahwa aset tersebut telah terjual pada pembeli lain.

Penawaran dari Bunyamin tersebut merupakan kelanjutan dari penawaran atas nama Sutarman yang mengirim surat kepada TL pada tanggal 24 Maret 2000 dengan harga penawaran per m2 sebesar Rp100.000,00 atau sebesar Rp3.474.700.000,00. Namun pada saat itu Sutarman sedang berada di Malaysia, sehingga ia memberikan kuasa atas penawaran tanah tersebut kepada Bunyamin. Atas penawaran dari Sutarman, TL memberi jawaban melalui surat tanggal 27 Maret 2000 bahwa harga per m2 adalah sebesar Rp125.000,00.

(3) Atas penawaran Drs. H. Aznur Affandi, MBA tersebut, TL PT Bank Anrico (DL) melakukan negosiasi. Sesuai surat TL tanggal 5 April 2000 kepada Drs. H. Aznur Affandi, MBA memberi jawaban bahwa harga tanah tersebut sebesar Rp3.500.000.000,00. Atas jawaban TL tersebut, pihak penawar mengajukan penawaran berikutnya sebesar Rp3.380.000.000,00 melalui surat tanggal 5 April 2000. Selanjutnya TL melalui surat tanggal 5 April 2000 memberikan konfirmasi persetujuan harga tanah tersebut sebesar Rp3.480.000.000,00 atau harga per m2 sebesar Rp100.152,53. Keputusan TL mengenai penjualan tanah di Jalan Arengka Pekan Baru juga dilakukan tanggal 5 April 2000. Harga pasar berdasarkan appraisal independen PT Penilai tanggal 18 Maret 2000 adalah sebesar Rp3.345.000.000,00 dan harga likuidasi sebesar Rp1.675.000.000,00.

Pemenang atas penjualan tanah tersebut yang diputuskan oleh TL merupakan penawar dengan harga terendah (peringkat ke-3). Dalam hal ini TL memberitahukan harga tanah kepada penawar peringkat ke-1 sampai dengan 2, jauh di atas harga yang diberikan kepada penawar peringkat ke-3.

Seharusnya TL dalam menetapkan pemenang mempertimbangkan penawaran tertinggi sehingga penerimaan Negara menjadi lebih optimal.

Hal ini mengakibatkan berkurangnya penerimaan TL PT Bank Anrico (DL) atas penjualan aset tersebut sebesar Rp863.375.000,00 (Rp4.343.375.000,00 – Rp3.480.000.000,00).

Tanggapan – Atas permasalahan tersebut, TL PT Bank Anrico (DL) menanggapi sebagai berikut:

Atas penawaran dari Zulnaidi, TL memberikan jawaban melalui faksimili tanggal 30 Maret 2000 dengan harga Rp135.000,00 / m2 dan yang bersangkutan tidak memberikan jawaban.

www.antikorupsi.org


Penawaran dari Bunyamin qq. Sutarman tanggal 5 April 2000 sebesar Rp105.000,00 / m2 sesuai dengan bukti faksimili baru diterima TL tanggal 7 April 2000.

Selanjutnya TL pada tanggal 11 April 2000 memberikan jawaban kepada yang bersangkutan bahwa tanah tersebut sudah terjual pada tanggal 5 April 2000.

Penawaran dari Drs. Aznur Affandi, MBA diajukan tanggal 31 Maret 2000 dengan harga Rp100.000,00 / m2 dan TL memberikan jawaban dengan harga Rp135.000,00 / m2. Selanjutnya yang bersangkutan pada tanggal 5 April 2000 mengajukan penawaran sebesar Rp3.350.000.000,00 tetapi belum disetujui oleh TL. Setelah dilakukan negosiasi, yang bersangkutan menyetujui dengan harga sebesar Rp3.480.000.000,00 dan TL memberikan nota faksimili tanggal 10 April 2000.

Saran - BPK–RI memberikan saran agar TL PT Bank Anrico (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada RUPS

c) Temuan – Pihak Terkait PT Bank Anrico (DL) Tidak Kooperatif Dalam Proses Penjualan Jaminan Kredit Berupa Delapan Ruko Sehingga Hasil Penjualan Belum Dapat Direalisasikan Sebesar Rp897.847.508,97

PT Bunga Setangkai merupakan pemegang saham sebesar 99% PT Bank Anrico (DL). PT Bunga Setangkai mendapat kredit dari PT Bank Anrico (DL) dengan baki debet per tanggal 31 Oktober 1997 sebesar Rp170.261.435.841,25 (90% dari total kredit yang dikucurkan oleh PT Bank Anrico (DL). Jaminan kredit tersebut sebagian besar adalah berupa tanah dan ruko-ruko di Kompleks Cut Meutia Plaza, Bekasi Timur.

Dari total 103 ruko yang dijaminkan, 77 ruko berada di Blok A dan 26 ruko di Blok B. Ruko yang telah dijual pada saat PT Bank Anrico (DL) masih beroperasi sebanyak 35 ruko yang keseluruhan berlokasi di Blok A. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18 ruko dibayar dengan cara tunai pada saat PT Bank Anrico (DL) masih beroperasi, sedangkan 17 ruko lainnya dengan cara kredit. Setelah likuidasi, TL melanjutkan penagihan kredit tersebut kepada para debitur PT Bunga Setangkai.

Dari 17 ruko yang dijual secara kredit, sebanyak sembilan ruko dengan baki debet sebesar Rp965.305.404,06 telah lunas dibayar oleh debitur senilai Rp1.196.848.567,50. Namun demikian, atas sembilan ruko yang telah lunas tersebut terdapat lima debitur yang telah dibuatkan Akta Jual Beli dan sisanya sebanyak empat debitur belum dibuatkan Akta Jual Beli karena Pemegang Saham dan Direktur Utama PT Bunga Setangkai sebagai pemilik ruko tidak bersedia menandatangani Akta Jual Beli ruko tersebut. Dengan adanya hal tersebut, debitur yang belum lunas, tidak bersedia membayar pelunasannya kepada TL PT Bank Anrico (DL), sehingga pembayaran delapan ruko yang telah terjual tetapi belum lunas, menjadi macet dan tidak berhasil ditagih oleh TL PT Bank Anrico (DL). Jumlah baki debet atas delapan ruko yang macet

www.antikorupsi.org


tersebut sebesar Rp1.119.847.508,97, sedangkan penerimaan tunai yang diterima TL PT Bank Anrico (DL) hanya sebesar Rp222.000.000,00.

Hal ini mengakibatkan berkurangnya penerimaan senilai kredit yang macet dari penjualan ruko yaitu sebesar Rp897.847.508,97 (Rp1.119.847.508,97 – Rp222.000.000,00).

Kondisi ini disebabkan tidak adanya itikad baik Pemegang Saham PT Bunga Setangkai yang juga Pemegang Saham mayoritas PT Bank Anrico (DL) untuk menyelesaikan kewajiban BLBI.


Terhadap empat debitur yang telah melunasi kredit kepemilikan ruko tetapi belum dibuatkan Akta Jual Beli, TL berupaya meminta kepada H. Anwar Syukur untuk membuatkan Akta Jual Beli sebagaimana surat TL masing-masing Nomor 054/TLBA/V/2000 tanggal 12 Mei 2000 perihal Penandatanganan Akta Jual Beli Ruko Cut Meutia Plaza-Bekasi; Surat Nomor 130/TLBA/IX/2000 tanggal 29 September 2000 perihal Penandatangan Akta Jual Beli Ruko dan surat Nomor 136/TLBA/X/2000 tanggal 26 Oktober 2000 perihal Penandatanganan Akta Jual Beli Ruko tetapi tidak ditanggapi oleh yang bersangkutan.

Saran - BPK–RI memberikan saran kepada TL PT Bank Anrico (DL) agar meminta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait sehubungan dengan kewajiban pihak terkait BDL dan apabila diperlukan dilakukan melalui jalur hukum.

2) Penjualan Aktiva Tetap dan Aktiva Lainnya

Realisasi penyelesaian aktiva tetap dan aktiva lainnya milik PT Bank Anrico (DL) yang dilakukan TL sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp3.900.545.679,00 terdiri dari:

dalam rupiah

Jumlah Bruto Jumlah Bersih

- Tanah dan Bangunan PT Bank Anrico (DL) 3.800.000.000,00 3.555.474.679,00

- Inventaris dan Kendaraan 345.071.000,00 345.071.000,00

Jumlah 4.145.071.000,00 3.900.545.679,00

Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan permasalahan.


Realisasi penyelesaian kewajiban yang dilakukan TL sampai dengan tanggal 30 April 2005 berjumlah Rp9.532.962.447,00 yang seluruhnya merupakan pembayaran untuk

www.antikorupsi.org


Dana Talangan Rupiah. Dengan demikian jumlah kewajiban kepada Pemerintah yang belum dilunasi berjumlah Rp200.547.765.928,73 dengan rincian sebagai berikut:

dalam rupiah

Uraian Jumlah Pembayaran Saldo


9.803.728.375,73

200.277.000.000,00

-

9.532.962.447,00

9.803.728.375,73

190.744.037.553,00

Jumlah 210.080.728.375,73 9.532.962.447,00 200.547.765.928,73

Pada posisi tanggal 30 April 2005, jumlah kewajiban yang belum dilakukan pembayaran sebesar Rp205.396.094.662,14 terdiri dari:

Dalam rupiah


Bank Indonesia

- Dana Talangan

- Saldo Debet

190.744.042.659,93

9.803.728.375,73

190.744.042.659,93

9.803.728.375,73

Jumlah BLBI 200.547.771.035,66 200.547.771.035,66

- KLBI 87.718.006,94 87.718.006,94

Jumlah Kewajiban kepada BI 200.635.489.042,60 200.635.489.042,60

Hutang Pajak 3.531.601.057,35 3.531.601.057,35

Kewajiban kepada Pihak III Lainnya 85.608.047,19 85.608.047,19

Dana Simpanan Nasabah 1.143.396.515,48 1.143.396.515,00

Jumlah 205.396.094.662,62 205.396.094.662,14

Keterangan: Posisi kewajiban tersebut dikutip dari NAL per tanggal 24 Juni 2003 yang telah diaudit oleh KAP Drs. Kartoyo dan Rekan, dengan Laporan Nomor 003/LAP-KP/I/2004 tanggal 20 Januari 2004.

Dari hasil pemeriksaan terhadap pembayaran kewajiban, kami tidak menemukan adanya permasalahan.


Biaya operasional yang dikeluarkan oleh TL sejak tanggal 1 November 1997 sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp12.348.088.021,25, dengan rincian sebagai berikut:

- Biaya Tenaga Kerja Rp 8.246.340.472,92

- Biaya Umum Rp 2.741.288.841,33

www.antikorupsi.org


- Biaya Penyelesaian Kredit Rp 1.360.458.707,00

Jumlah Rp12.348.088.021,25

Dari hasil pemeriksaan terhadap realisasi biaya operasional tidak ditemukan adanya permasalahan.

d. Sisa Aset

Besarnya sisa aset yang menjadi bagian Pemerintah, sesuai dengan NAL per tanggal 24 Juni 2003 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Kartoyo dan Rekan dengan Laporan Nomor 003/LAP-KP/I/2004 tanggal 20 Januari 2004 adalah sebesar nilai buku Rp36.030.021.324,68 dan nilai realisasi Rp29.374.878,120,68.

Bila dibandingkan dengan jumlah BLBI yang belum dilunasi oleh TL PT Bank Anrico (DL) sebesar Rp200.547.765.928,73, maka sisa aset tersebut hanya dapat menutup 17,96% berdasarkan nilai buku dan 14,65% berdasarkan nilai realisasinya.

Dari hasil pemeriksaan atas sisa aset ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1) Temuan - Jaminan Kredit yang Belum Terjual Berupa Tanah dan Bangunan Dalam Kondisi Tidak Terawat dan Dihuni oleh Penghuni Liar

a) Tanah dan Bangunan di Kompleks Cut Meutia Bekasi Timur

Dari total 102 ruko di Kompleks Cut Meutia Bekasi Timur yang dijaminkan oleh PT Bunga Setangkai (pihak terkait), sebanyak 67 ruko belum terjual, yaitu 41 ruko di Blok A dan 26 Ruko di Blok B.

Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan BPK-RI pada tanggal 4 Juli 2005 di Kompleks Cut Meutia Bekasi Timur, diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut:

(1) Bangunan ruko yang belum dijual, sebagian besar dalam keadaan rusak, tidak ada listrik, air ataupun jaringan telepon;

(2) Terdapat delapan ruko dari yang belum dijual di Blok A dihuni oleh pihak-pihak yang menyewa ruko tersebut secara langsung kepada PT Bunga Setangkai. Lokasi delapan ruko tersebut yaitu Blok AI Nomor 6 dan 8, Blok AII Nomor 4A, Blok AIII Nomor 1, 10 dan 13, Blok AV Nomor 10 dan 11. TL PT Bank Anrico (DL) tidak mengetahui permasalahan ini sehingga penerimaan atas sewa ruko tersebut diterima oleh PT Bunga Setangkai;

(3) Sebanyak 26 Ruko di Blok B beserta tanah kosong yang belum dibangun dalam proses kasasi di Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 450/PTD.G/2000/PM.Jak-Sel atas tuntutan pembatalan Akta Kuasa Jual Nomor 31 atas SHM Nomor 187, dengan penggugat Anwar Syukur dan Reno Anwar Syukur selaku Pemegang Saham 99% saham PT Bank Anrico (DL);

(4) Di depan ruko-ruko yang menghadap ke terminal (antara Blok A dan blok B) terdapat pedagang kaki lima yang menempati tanah yang dijaminkan

www.antikorupsi.org


tersebut. Sesuai dengan kesepakatan antara PT Bunga Setangkai dengan Pemda setempat, PT Bunga Setangkai harus membebaskan tanah di lokasi lain sebagai pengganti lokasi yang ditempati oleh pedagang kaki lima tersebut.

b) Tanah di Cipondoh, Cileduk – Tangerang

Tanah di Cipondoh, Cileduk, Tangerang ini dijaminkan oleh pihak terkait PT Bank Anrico (DL), yaitu PT Pangkalan Menanti Film dengan total baki debet sebesar Rp306.812.439,68. Tanah tersebut terdiri dari enam Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor 14, 15, 16, 18, 800 dan 801 dan sertifikat tersebut telah dikuasai oleh TL PT Bank Anrico (DL), dengan total luas tanah sebesar 6.084m2.

Lokasi tanah cukup strategis karena letaknya berbatasan dengan perumahan dan dekat dengan jalan raya. Namun demikian, tanah tersebut tidak laku dijual karena telah terjadi penggalian tanah secara liar di lokasi tersebut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga kondisi tanah menjadi rendah dan tidak beraturan.

Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 Pasal 20 yang menyebutkan bahwa “sejak terbentuknya Tim likuidasi, tanggung jawab pengelolaan bank beralih dari Pengurus Bank kepada Tim Likuidasi”. Selain itu pada Pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa “Tim Likuidasi wajib melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif sehingga dapat menyelesaikan Likuidasi Bank dalam waktu singkat”.

Hal ini disebabkan tidak tersedianya biaya operasional yang dimiliki oleh TL PT Bank Anrico (DL) untuk mengamankan lokasi tersebut.

Kondisi ini mengakibatkan aset tersebut sulit untuk dijual sehingga mempengaruhi kelancaran pengembalian BLBI.


a) Tanah dan Bangunan di Kompleks Cut Meutia Bekasi Timur

TL meminta kepada pihak PT Bunga Setangkai terhadap perawatan dan pemeliharaan kawasan Kompleks Ruko Cut Meutia Plaza, Bekasi Timur namun tidak pernah ditanggapi oleh pihak PT Bunga Setangkai.

b) Tanah di Cipondoh, Cileduk – Tangerang

TL menyampaikan bahwa Sertifikat Hak Milik yang dijadikan jaminan kredit oleh Debitur PT Bunga Setangkai, tidak dikat secara Notarial sejak PT Bank Anrico (DL) masih beroperasi (Hipotek/HakTanggungan) sehingga keberadaan jaminan secara fisik maupun hak pengelolaannya masih melekat pada debitur PT Bunga Setangkai. Demikian juga dengan Sertifikat Hak Milik atas tanah-tanah yang berada di Cipondoh-Tanggerang yang dijaminkan oleh PT Pangkalan Menanti Film juga tidak ada pengikatan kredit secara Notarial

www.antikorupsi.org


(Hipotek/Notarial) sehingga keberadaan secara fisik maupun pengelolaannya masih melekat pada debitur PT Pangkalan Menanti Film.

Saran - BPK-RI memberikan memberikan saran agar Pemerintah dan BI segera mengambil langkah-langkah konkrit mengenai penyelesaian tugas TL BDL termasuk kemungkinan mengambil alih aset yang masih tersisa dalam rangka menyelesaikan kewajiban bank dalam rangka meminimalkan kerugian negara.

2) Temuan - TL PT Bank Anrico (DL) Tidak Menguasai Bukti-Bukti Kepemilikan Tiga Aset Pemegang Saham yang Dikuasajualkan

Dari aset pemegang saham yang dikuasajualkan PT Bunga Setangkai (pihak terkait) kepada TL PT Bank Anrico (DL), terdapat tiga tanah yang tidak didukung oleh bukti kepemilikan dan belum dilakukan proses pensertifikatan, sebagai berikut:

a) Tanah di Jalan Raden Fatah, Batam, Riau seluas 192m2, dokumen yang ada berupa Jual Beli Bangunan Nomor 83 tanggal 19 Desember 1988 dari penjual Zufri kepada Anwar Syukur (atas nama PT Bunga Setangkai), karena pembuatan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) belum dilakukan. Sesuai dengan penilaian dari PT Penilai tanggal 14 Januari 2003 nilai pasar tanah tersebut adalah sebesar Rp900.000.000,00 dan nilai likuidasi sebesar Rp510.000.000,00;

b) Tanah di Simpang Tiga Pekanbaru seluas 46.250m2. Pembuatan sertifikatnya belum dilakukan, dokumen yang ada hanya berupa Akta Jual Beli Nomor 46/1971 tanggal 8 September 1971 dari penjual Muchtar Sjamsuddin, SH kepada pembeli yaitu Anwar Syukur. Sesuai dengan penilaian dari PT Penilai tanggal 14 Januari 2003, nilai pasar tanah tersebut adalah sebesar Rp346.875.000,00 dan nilai likuidasi sebesar Rp169.968.750,00;

c) Atas ruko di Komplek Ruko Cut Meutia Plaza, Bekasi dengan SHM Nomor 3045 seluas 71m2 dan Nomor 3047 seluas 74m2. Kedua sertifikat tersebut masih berada pada Pemegang Saham dan Direktur Utama PT Bunga Setangkai (Pihak Terkait). Hasil penilaian dari PT Penilai tanggal 14 Januari 2003 masing-masing mempunyai nilai pasar sebesar Rp150.000.000,00 dan nilai likuidasi sebesar Rp105.000.000,00.

Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 20 SK Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 yang menyatakan bahwa “sejak terbentuknya Tim likuidasi, tanggung jawab pengelolaan bank beralih dari Pengurus Bank kepada Tim Likuidasi”.

Seharusnya TL wajib melakukan upaya untuk menyelesaikan bukti-bukti kepemilikan tanah tersebut.

Hal ini mengakibatkan TL tidak dapat menjual tanah tersebut sehingga mengurangi potensi pelunasan BLBI.

Kondisi ini disebabkan tidak adanya itikad baik dari Pemegang Saham PT Bunga Setangkai yang juga Pemegang Saham mayoritas PT Bank Anrico (DL).

www.antikorupsi.org


Tanggapan – Atas permasalahan tersebut TL PT Bank Anrico (DL) menanggapi sebagai berikut:

a) Terhadap aset tanah dan bangunan seluas 192m2 yang terletak di Jalan Raden Fatah Nomor 55, Batam, Riau yang diserahkan untuk dilakukan penjualannya melalui Akta Kuasa Jual Nmor 62 telah diupayakan meminta kepada pihak PT Bunga Setangkai selaku pemilik untuk melengkapi dokumen kepemilikan tanah dan bangunan namun hingga saat ini tidak mendapat tanggapan dari yang bersangkutan;

b) Terhadap aset berupa tanah kosong yang telah diserahkan melalui seluas 46.250m2 yang terletak di Simpang Tiga, Pekanbaru, Riau, merupakan aset (bukan jaminan) kredit yang tercatat atas nama orang lain yang diserahkan oleh H. Anwar Syukur melalui Akta Kuasa Jual Nomor 52. TL tidak melihat adanya ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 juncto SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 yang secara tegas mengatur kewajiban TL untuk melakukan pengurusan sertifikat mengingat aset yang diserahkan dimaksud bukan sepenuhnya milik bank termasuk adanya biaya yang timbul akibat adanya proses permohonan sertifikat. TL berpendapat proses pengurusan sertifikat sepenuhnya merupakan kewajiban pemilik dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 bahwa “Tim Likuidasi wajib melaksanakan tugas secara efektif dan efisien”;

c) Terhadap dua buah sertifikat masing-masing Sertifikat Hak Milik No.3047 (Ruko Blok AI Nomor 5) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3045 (Blok AI Nomor 7), yang terletak di Ruko Cut Meutia Plaza – Bekasi merupakan bagian dari sertifikat hasil pemecahan dari Sertifikat Hak Milik (Induk) Nomor 710 a.n H. Anwar Syukur yang pengurusannya dilakukan oleh PT Bunga Setangkai melalui Kantor Notaris/PPAT Ny. S. Kamariah Suparwo, SH di Bekasi dan setelah selesai diambil oleh pihak PT Bunga Setangkai dan diserahkan dan diterima oleh Sdr. H. Anwar Syukur (sebanyak sembilan Sertifikat Hak Milik). Pada tanggal 10 Januari 1992, H. Anwar Syukur hanya menyerahkan tujuh buah sertifikat kepada PT Bank Anrico (DL) pada saat operasional, sesuai tanda terima untuk disimpan dalam jaminan kredit PMK Nomor 04.1439/PRK. Untuk hal tersebut TL PT Bank Anrico (DL) telah meminta kepada Sdr. H. Anwar Syukur untuk menyerahkan dua buah sertifikat jaminan kredit No. 04.1439/PRK atas nama debitur PT Bunga Setangkai melalui surat Nomor 181/TLBA/VII/99 tanggal 1 Juli 1999 perihal Penyerahan Sertifikat namun hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan.

www.antikorupsi.org


Saran - BPK-RI memberikan saran agar TL segera mengambil alih bukti-bukti kepemilikan tiga aset pemegang saham yang dikuasajualkan dan juga mengambil alih aset yang masih tersisa dalam rangka menyelesaikan kewajiban bank dalam rangka meminimalkan kerugian negara.


REPUBLIK INDONESIA

www.antikorupsi.org

DAFTAR SINGKATAN BDL : Bank Dalam Likuidasi BI : Bank Indonesia BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BPK-RI : Badan Pemeriksa Republik Indonesia BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional DL : Dalam Likuidasi DTR : Dana Talangan Rupiah HGB : Hak Guna Bangunan KAP : Kantor Akuntan Publik NAL : Neraca Akhir Likuidasi PP : Peraturan Pemerintah RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham SK : Surat Keputusan SPI : Sistem Pengendalian Intern TL : Tim Likuidasi TPK : Tindak Pidana Korupsi

www.antikorupsi.org



PENGEMBALIAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) PADA PT BANK JAKARTA (DALAM LIKUIDASI) Nomor : 01.G/XII/02/2006



www.antikorupsi.org

DAFTAR ISI

Halaman


BAB I PENDAHULUAN 5








1. Penetapan Status Bank Dalam Pemberesan (BDP) 7

2. Pembentukan dan Komposisi Tim Pemberesan 7






8. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 18 September 2003 10







15

www.antikorupsi.org





d. Sisa Aset 34

DAFTAR SINGKATAN

www.antikorupsi.org

BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 1 dari 42


ATAS


PADA

PT BANK JAKARTA (DALAM LIKUIDASI)


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melaksanakan pemeriksaan atas pengembalian dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada PT Bank Jakarta (Dalam Likuidasi/DL).



Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum sistem pengendalian intern (SPI) pada PT Bank Jakarta (DL) tidak dapat diandalkan, karena beberapa hal. Pertama, lingkungan pengendalian yang ada tidak dapat berjalan secara memadai. Di antaranya posisi pemegang saham utama yang sekaligus juga debitur utama menyulitkan pengelola yaitu Tim Likuidasi (TL) melakukan tugasnya. Kedua, tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi Bank Dalam Likuidasi (BDL) dalam melaksanakan fungsinya, baik itu Bank Indonesia (BI) maupun Departemen Keuangan. Terakhir, tidak ada pengawasan yang memadai terhadap akuntabilitas dan kinerja TL selama periode kerjanya.


Pemeriksaan BPK-RI atas PT Bank Jakarta (DL) di tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti. Akan tetapi kami juga menemukan perkembangan terkait pemeriksaan terdahulu tersebut.

Dalam audit terdahulu, BPK-RI mempermasalahkan adanya pembayaran terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pihak terkait yang oleh pemegang saham Sdr. H. Probosutedjo dinyatakan telah disetujui secara lisan oleh Direksi BI. Deputi Gubernur Senior BI melalui surat Nomor 3/3/DGS/DPIP tanggal 11 Januari 2001 membantahnya dan memerintahkan Sdr. H. Probosutedjo mengembalikan dana talangan rupiah (DTR) yang telah disalurkan kepada pihak terkait tersebut sebesar Rp96.759.000.000,00. Namun berdasarkan Surat Kejaksaan Agung RI tanggal 9 April 2002 dijelaskan bahwa penyelidikan terhadap kasus penyalahgunaan dana talangan dari BI oleh PT Bank Jakarta (DL) telah selesai dan perbuatan yang ditemukan adalah perbuatan perdata.

www.antikorupsi.org






Nilai buku total aset berdasarkan neraca likuidasi per tanggal 31 Oktober 1997 sebesar Rp226.898.517.741,00 dan sampai dengan tanggal 30 April 2005 telah direalisasikan melalui penagihan kredit sebesar Rp94.429.197.487,00 dan melalui penjualan aset sebesar Rp2.023.052.094,00.

Terkait dengan hal tersebut, kami menemukan masalah terkait penagihan kredit sebagai berikut:

1) Aset jaminan debitur PT Andriant Trading Engineering dijual oleh TL PT Bank Jakarta (DL) di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), sehingga terjadi selisih sebesar Rp68.951.000,00.

Sementara dari realisasi penjualan aset ditemukan hal-hal sebagai berikut:

2) Penjualan kendaraan bermotor dilakukan dengan penunjukan langsung.

3) Pajak (PPh dan BPHTB) kurang bayar/setor dalam penjualan aset senilai Rp87.777.150,00, dengan rincian sebagai berikut:

a) Kekurangan setor PPh dan BPHTB untuk penjualan rumah di Kompleks Singosari Estate Blok A No. 7 Bandung sebesar Rp19.200.000,00.

b) Kekurangan setor PPh untuk penjualan rumah di Kompleks Singosari Estate Blok A No. 10 Bandung sebesar Rp7.188.000,00.

c) Kekurangan setor PPh final untuk penjualan rumah di Jl. Waizir Medan sebesar Rp1.141.200,00.

d) Kekurangan setor PPh final untuk penjualan empat unit ruko di Kesawan Medan sebesar Rp52.247.950,00.

e) Kekurangan setor PPh untuk penjualan tanah di Sudiroprajan Surakarta sebesar Rp8.000.000,00.

4) Penjualan ruko di Komplek Pasar Induk Caringin Bandung lebih rendah dibandingkan dengan nilai appraisal sebesar Rp500.000.000,00.

5) Penjualan rumah di Jl. Laksa No. 34 dan 36 Jakarta Barat di bawah NJOP, sehingga terjadi selisih sebesar Rp229.788.000,00.

www.antikorupsi.org



Dari nilai kewajiban kepada Pemerintah sebesar Rp210.994.000.000,00 pada tanggal 30 April 2005, telah diselesaikan sebesar Rp100.959.950.000,00 (48%) sehingga kewajiban yang tersisa sebesar Rp110.034.050.000,00.

Terkait hal ini, kami tidak menemukan permasalahan yang material.


Biaya operasional PT Bank Jakarta (DL) menurut laporan pembukuan periode 31 Desember 1997 sampai dengan 31 Maret 2005 (unaudited) adalah sebesar Rp16.754.354.859,00.

Terkait hal tersebut, kami menemukan permasalahan berupa pembayaran jasa konsultan belum dipungut dan disetor PPh dan PPN sebesar Rp213.548.775,00.

d. Sisa Aset

Nilai buku sisa aset per tanggal 30 April 2005 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan adalah Rp160.639.374.642,34 dengan nilai realisasi sebesar Rp80.626.420.734,00.

Sementara itu, kewajiban yang masih harus ditanggung pihak PT Bank Jakarta (DL) adalah sebesar Rp112.062.440.287,00 dengan rincian sebesar Rp110.134.054.438,00 merupakan kewajiban Bank kepada Pemerintah dan sisanya sebesar Rp1.928.385.849,00 merupakan kewajiban kepada pihak lain. Dengan demikian sisa aset milik PT Bank Jakarta (DL) hanya mampu menutup 73% kewajiban kepada Pemerintah.


1) Terdapat Harta Tetap dan Inventaris (HTI) Bank berupa satu unit mobil merk Mitsubishi tipe L 300 DB tahun 1994 yang masih berada dalam penguasaan pihak lain.

2) Sisa aset eks-jaminan

a) Terdapat aset jaminan yang dipinjam pemegang saham.

b) Aset jaminan kredit dikembalikan kepada debitur oleh pemegang saham.

c) Jaminan diambil alih oleh pemegang saham PT Bank Jakarta (DL).

d) Hutang PT Interkon Kebon Jeruk senilai Rp4.111.000.000,00 tidak didukung dengan jaminan.

e) Sertifikat dan bukti kepemilikan dipegang oleh pihak lain yang bukan karyawan PT Bank Jakarta (DL).

4. Saran BPK-RI

Sehubungan dengan pemeriksaan pada PT Bank Jakarta (DL), BPK – RI memberikan saran sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


1) TL PT Bank Jakarta (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada RUPS sehubungan dengan nilai penjualan aset-aset jaminan debitur yang berada di bawah NJOP dan/atau nilai appraisal, dan penjualan kendaraan bermotor dilakukan dengan penunjukan langsung;

2) Pajak-pajak yang masih kurang dibayar dan belum disetor yaitu PPh, BPHTB dan PPN agar dipungut dan disetorkan ke kas negara;

3) Aset-aset milik PT Bank Jakarta (DL) yang masih dikuasai oleh pihak lain agar ditarik kembali sehingga berada dalam penguasaan PT Bank Jakarta (DL).



REPUBLIK INDONESIA



www.antikorupsi.org


BAB I

PENDAHULUAN


Dasar hukum pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Jakarta (DL)adalah:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1993 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI);



Tujuan pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Jakarta (DL) adalah untuk memastikan dan mengetahui bahwa:


b. Dana dari pencairan aset telah digunakan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban termasuk pembayaran BLBI serta biaya operasional PT Bank Jakarta (DL) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

c. Sisa aset PT Bank Jakarta (DL) yang akan diserahkan kepada Pemerintah setelah berakhirnya proses likuidasi;

d. Apakah terdapat indikasi penyimpangan dalam pencairan aset melalui penagihan dan penjualan serta pembayaran kewajiban PT Bank Jakarta (DL).


Sasaran pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Jakarta (DL) adalah:







www.antikorupsi.org


c. Melakukan pengujian dengan mengambil sampling transaksi penagihan dan penjualan aset, serta pembayaran kewajiban-kewajiban;


e. Melakukan konfirmasi, observasi fisik, diskusi dan wawancara dengan instansi dan/atau pejabat yang berkompeten.


Pemeriksaan pada PT Bank Jakarta (DL) dilakukan sejak tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2005.


PT Bank Jakarta (DL).

www.antikorupsi.org


BAB II

GAMBARAN UMUM

1. Penetapan Status Bank Dalam Pemberesan (BDP)

PT Bank Jakarta dicabut ijin usahanya berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 533/KMK.017/1997 tanggal 1 November 1997 tentang Pencabutan Ijin Usaha PT Bank Jakarta. Pencabutan ijin usaha tersebut dilakukan berdasarkan usulan Direksi BI kepada Menteri Keuangan sesuai surat Nomor 30/35/DIR/UPB3/Rahasia tanggal 29 Oktober 1997 perihal Permasalahan PT Bank Jakarta dan surat Nomor 30/93/DIR/UPB3/Rahasia tanggal 31 Oktober 1997 perihal Pencabutan Ijin Usaha PT Bank Jakarta.

2. Pembentukan dan Komposisi Tim Pemberesan

TL PT Bank Jakarta (DL) yang disebut juga sebagai Tim Pemberesan (TP) dibentuk berdasarkan Surat Direksi BI Nomor 30/176/DIR/UHA tanggal 12 Maret 1998, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : H. Probosutedjo

Anggota : Dudung Hamidi

Drs. H. Triwidodo

Drs. Waldjimin

Muh. Amin, SE

H. Amidhan

Bambang Suroso

TP/TL telah mengalami dua kali perubahan, susunan terakhir sesuai dengan persetujuan BI Nomor 1/20/DPIP/IDPiP tanggal 1 Oktober 1997 adalah sebagai berikut:

Ketua : H. Probosutedjo

Anggota : Dudung Hamidi

Drs. Waldjimin

Selain TP/TL, Bank juga merekrut mantan karyawannya untuk menjadi pelaksana teknis bagi kegiatan pemberesan bank. Jumlah personel pelaksana teknis atau biasa disebut Satuan Tugas Pemberesan (STP) per tanggal 31 Mei 2005 adalah tujuh orang.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, masa kerja TP/TL seharusnya sudah berakhir pada tanggal 18 Desember 2003. Namun karena kegiatan likuidasi (pencairan aset dan pembayaran kewajiban) belum dapat diselesaikan seluruhnya, maka belum dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk pembubaran TL. Dengan demikian, keberadaan TP/TL PT Bank Jakarta (DL) tidak sesuai dengan ketentuan.

www.antikorupsi.org



Jumlah BLBI yang diterima oleh PT Bank Jakarta (DL), sesuai dengan catatan akuntansi BI maupun Bank adalah sebagai berikut:

a. Dana Talangan Rupiah I (DTR I) Rp35.494.000.000,00

b. Dana Talangan Rupiah II (DTR II) Rp175.500.000.000,00


Dana BLBI yang diterima oleh PT Bank Jakarta (DL) diikat dengan Akta Pengikatan (SPK) Nomor 30/607/UK tanggal 4 November 1997 untuk Dana Talangan Rupiah I (DTR I), dan SPK Nomor 30/998/UK tanggal 23 Maret 1998 untuk Dana Talangan Rupiah II (DTR II).

Tidak ada jaminan yang diserahkan oleh PT Bank Jakarta (DL) sehubungan dengan penerimaan dana talangan sebesar Rp210.994.000.000,00 tersebut.


Bantuan likuiditas berbentuk DTR yang diberikan kepada PT Bank Jakarta (DL) telah dialihkan kepada Pemerintah sesuai dengan Kesepakatan Bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI tanggal 6 Februari 1999 dan Akta Cessie Nomor 69 yang dibuat di hadapan Notaris Mudofir Hadi, SH tanggal 29 Februari 1999 antara Direksi BI dengan Ketua BPPN. Berdasarkan akta cessie tersebut, BLBI yang dialihkan tersebut adalah posisi tanggal 29 Januari 1999 sebesar Rp210.994.000.000,00. Dengan pengalihan tersebut, maka BLBI yang diberikan oleh BI beralih menjadi utang pemerintah kepada BI dan sekaligus menjadi piutang pemerintah c.q. BPPN kepada Bank sebesar Rp210.994.000.000,00.


Jumlah BLBI yang telah dibayar kembali oleh PT Bank Jakarta (DL) sampai dengan tanggal 30 April 2005, adalah sebagai berikut:

Jenis BLBI Penerimaan Pembayaran Sisa

Dana Talangan Rupiah Rp210.994.000.000,00 Rp100.959.950.000,00 Rp110.034.050.000,00

Jumlah Rp210.994.000.000,00 Rp100.959.950.000,00 Rp110.034.050.000,00

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa pengembalian BLBI hanya mencapai 48% dari total kewajiban BLBI.


Laporan Keuangan PT Bank Jakarta (DL) per tanggal 31 Oktober 1997 (Neraca Penutupan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tjahjo, Machdjud Modopuro&Rekan Nomor 45/LK/1/99 tanggal 5 Januari 1999 adalah sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

No Pos Perkiraan 31 Oktober 1997 AKTIVA 1 Kas 900.320.877,85 2 Bank Indonesia a. Giro 12.976.599.339,93 b. SBI 2.997.669.386,00 3 Dana Talangan a. BDN 0,00 b. BNI 0,00 4 Antar Bank Aktiva a. Giro 439.146.047,69 b. Deposito 0,00 c. Call Deposit 1.000.000.000,00 d. Lainnya 3.887.966.867,00 5 Kredit yang Diberikan Dalam Rupiah-Terkait 207.519.873.265,52 Cadangan Penghapusan Kredit (7.020.217.962,89)6 Penyertaan 16.000.000,00 7 Aktiva Tetap & Inventaris 6.900.662.507,31 Akumulasi Penyusutan (3.866.960.413,51)8 Rupa-Rupa Aktiva 1.147.457.826,10 Jumlah Aktiva 226.898.517.741,00 PASIVA 1 Dana Pihak Ketiga a. Giro - Pihak Terkait 30.522.266.454,04 - Bukan Pihak Terkait 6.662.925.575,96 b. Tabungan - Pihak Terkait 5.242.200.878,17 - Bukan Pihak Terkait 17.070.994.632,64 c. Deposito - Pihak Terkait 54.037.849.000,00 - Bukan Pihak Terkait 104.742.783.000,00 2 Kewajiban Segera Lainnya 3.327.303.196,00 3 Antar Bank Pasiva a. Giro 0,00 b. Tabungan 18.645.833,00 c. Deposito 6.000.000.000,00 d. Lainnya 4.018.645.833,20 4 Setoran Jaminan 301.511.450,00 6 Setoran Kepada Pemerintah 0,00

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

No Pos Perkiraan 31 Oktober 1997 7 Kewajiban Kepada BI 0,00 8 Rupa-Rupa Pasiva 1.915.936.123,00 9 Modal 14.250.000.000,00 10 Cadangan Umum 37.045.222,65 11 Laba/Rugi Ditahan 9.490.404.167,69 12 Laba/Rugi Tahun Lalu (30.739.993.625,35)13 Laba/Rugi Tahun Berjalan 0,00 Jumlah Pasiva 226.898.517.741,00

8. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 18 September 2003

Laporan Keuangan PT Bank Jakarta (DL) per tanggal 18 September 2003 (Neraca Akhir Likuidasi-NAL) telah diaudit oleh KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan Nomor 83/LK/9/04 tanggal 6 September 2004 dan telah disetujui oleh BI dengan surat Nomor 7/132/DPIP/IAdmP tanggal 18 April 2005 dengan posisi sebagai berikut:

dalam rupiah

No Pos Perkiraan 18 September 2003

AKTIVA 1 Kas 73.118.689,71 2 Bank Indonesia a. Giro 0,00 b. SBI 0,00 3 Dana Talangan a. BDN 6.714.258.158,27 b. BNI 48.786.952,00 4 Antar Bank Aktiva a. Giro 388.500.993,00 b. Deposito 0,00 c. Call Deposit 27.500.000.000,00 d. Lainnya 2.008.082.511,00 5 Kredit yang Diberikan Dalam Rupiah-Terkait 152.850.996.933,81 Cadangan Penghapusan Kredit (6.886.500.507,81)6 Penyertaan 16.000.000,00 7 Aktiva Tetap & Inventaris 2.800.706.799,00 Akumulasi Penyusutan (1.572.415.135,55)8 Rupa-Rupa Aktiva 31.700.000,00 Jumlah Aktiva 183.973.235.393,43

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

No Pos Perkiraan 18 September 2003 PASIVA 1 Dana Pihak Ketiga a. Giro - Pihak Terkait 1.807.000,00 - Bukan Pihak Terkait 104.595.000,00 b. Tabungan - Pihak Terkait 0,00 - Bukan Pihak Terkait 71.726.000,00 c. Deposito - Pihak Terkait 0,00 - Bukan Pihak Terkait 3.500.000,00 2 Kewajiban Segera Lainnya 20.522.908,15 3 Antar Bank Pasiva a. Giro 1.026.157.082,24 b. Tabungan 0,00 c. Deposito 0,00 d. Lainnya 0,00 4 Setoran Jaminan 0,00 5 Setoran Kepada Pemerintah 134.810.545.895,00 6 Kewajiban Kepada BI 0,00 7 Rupa-Rupa Pasiva 7.806.674,95 8 Modal 14.250.000.000,00 9 Cadangan Umum 0,00 10 Laba/Rugi Ditahan 0,00 11 Laba/Rugi Tahun Lalu 30.739.993.625,35 12 Laba/Rugi Tahun Berjalan 2.936.581.207,74 Jumlah Pasiva 183.973.235.393,43


Posisi Laporan Keuangan PT Bank Jakarta (DL) per tanggal 30 April 2005 telah diaudit oleh KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro&Rekan Nomor 51/LK/5/05 tanggal 23 Mei 2005 dan telah disampaikan kepada BI namun belum ada persetujuan adalah sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

No Pos Perkiraan 30 April 2005 AKTIVA 1 Kas 64.991.644,98 2 Bank Indonesia a. Giro 0,00 b. SBI 0,00 3 Dana Talangan a. BDN 0,00 b. BNI 0,00 4 Antar Bank Aktiva a. Giro 901.429.089,00 b. Deposito 0,00 c. Call Deposito 0,00 d. Lainnya 24.008.082.511,00 5 Kredit yang Diberikan Dalam Rupiah-Terkait 137.866.884.574,86 Cadangan Penghapusan Kredit (3.260.363.177,50)6 Penyertaan 16.000.000,00 7 Aktiva Tetap & Inventaris 2.588.473.831,00 Akumulasi Penyusutan (1.577.823.831,00)8 Rupa-Rupa Aktiva 31.700.000,00 Jumlah Aktiva 160.639.374.642,34 PASIVA 1 Dana Pihak Ketiga a. Giro - Pihak Terkait 0,00 - Bukan Pihak Terkait 0,00 b. Tabungan - Pihak Terkait 0,00 - Bukan Pihak Terkait 0,00 c. Deposito - Pihak Terkait 0,00 - Bukan Pihak Terkait 0,00 2 Kewajiban Segera Lainnya 271.171,00 3 Antar Bank Pasiva a. Giro 1.026.157.082,24 b. Tabungan 0,00 c. Deposito 0,00 d. Lainnya 0,00 4 Setoran Jaminan 0,00 5 Setoran Kepada Pemerintah 110.134.054.438,33

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

No Pos Perkiraan 30 April 2005 6 Kewajiban Kepada BI 0,00 7 Rupa-Rupa Pasiva 901.957.594,95 8 Modal 14.250.000.000,00 9 Cadangan Umum 0,00 10 Laba/Rugi Ditahan 0,00 11 Laba/Rugi Tahun Lalu 33.676.574.833,09 12 Laba/Rugi Tahun Berjalan 650.359.522,73 Jumlah Pasiva 160.639.374.642,34

www.antikorupsi.org


BAB III

HASIL PEMERIKSAAN


Dari Pemeriksaan atas sistem pengembalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian dan pengendalian pengamanan termasuk monitoring pada PT Bank Jakarta (DL) pada umumnya menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Hal ini nampak dalam uraian berikut:


Dengan status bank yang telah berada dalam proses likuidasi, secara umum lingkungan pengendalian pada bank tidak dapat diandalkan, karena setiap unsur manajemen tidak dapat melakukan fungsinya secara memadai.

Sesuai dengan ketentuan yang ada, TL nantinya bertanggung jawab kepada RUPS. Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, TL juga harus menyelesaikan tagihan kepada debitur utamanya, yang pada umumnya terkait dengan pemegang saham utama, antara lain dengan meminta tambahan jaminan terhadap hutang-hutang mereka kepada bank yang telah berkategori macet.

Selain itu, secara substansi tidak jelas siapa pemilik utama harta yang masih ada di PT Bank Jakarta (DL), mengingat di sebagian besar BDL, nilai kewajiban kepada Pemerintah berupa DTR I dan II lebih besar dari harta yang ada. Dari sisi ketentuan perusahaan, harta tersebut adalah milik pemegang saham, tetapi dengan besarnya kewajiban kepada Pemerintah, maka Pemerintahlah yang lebih berhak terhadap harta yang masih ada.

Dengan kondisi ini, sebagian besar TL tidak memahami bahwa harta yang masih ada seharusnya sudah menjadi bagian keuangan negara sehingga seluruh kegiatan TL seharusnya lebih diarahkan terhadap kepentingan negara. Dalam kenyataannya pemegang saham utama masih besarnya pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas TL sehari-hari sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya pengembalian harta PT Bank Jakarta (DL) kepada Negara.


Tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi BDL, baik itu BI maupun Departemen Keuangan. Pihak BI selama ini hanya memantau posisi aset dan kewajiban serta setoran ke Negara dari masing-masing BDL.


www.antikorupsi.org


Pelaksanaan audit yang selama ini dilakukan di TL oleh KAP adalah untuk menentukan posisi aset dan kewajiban. Tidak ada audit yang ditujukan untuk menilai kinerja TL dan atau memberikan opini terhadap laporan keuangan TL.



Berdasarkan Laporan Audit Investigatif BPK-RI Nomor 06/42/Auditama II/AI/VII/2000 tanggal 31 Juli 2000 terhadap bank, ditemukan adanya penyimpangan pembayaran Dana Pihak Ketiga (DPK) kepada pihak terkait. Dalam laporan investigatif tersebut diperoleh keterangan bahwa berdasarkan penjelasan Sdr. H. Probosutedjo, Direksi BI telah (secara lisan) memberikan persetujuan.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, BI melalui surat Deputi Gubernur Senior Nomor 3/3/DGS/DPIP tanggal 11 Januari 2001 menyatakan menolak klaim Sdr. H. Probosutedjo dan memerintahkan PT Bank Jakarta (DL) mengembalikan dana sejumlah Rp96.759.000.000,00 kepada Pemerintah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, TP PT Bank Jakarta (DL) tidak melakukan usaha-usaha untuk menarik kembali Dana Talangan Rupiah tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya potensi kerugian negara sebesar Rp96.759.000.000,00.

Sehubungan dengan kasus ini seluruh anggota TP/TL PT Bank Jakarta (DL) telah dipanggil dan/atau diselidiki oleh Kejaksaan. Selanjutnya Kejaksaan menerbitkan surat tertanggal 9 April 2002 yang antara lain menjelaskan bahwa penyelidikan terhadap kasus penyalahgunaan dana talangan dari BI oleh PT Bank Jakarta (DL) telah selesai. Perbuatan yang terjadi adalah perbuatan perdata yaitu PT Bank Jakarta (DL)mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan dana talangan sebesar Rp210.000.000.000,00 sampai dengan bulan September 2003.

3. Temuan-temuan Pemeriksaan


1) Penagihan Kredit

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui sampai dengan tanggal 30 April 2005 pembayaran hutang yang dilakukan oleh debitur (penagihan kredit) adalah sebesar Rp94.429.197.487.04.

Temuan – Nilai penjualan aset jaminan debitur PT Andriant Trading Engineering berada di bawah NJOP oleh TP/TL PT Bank Jakarta (DL), sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp68.951.000,00

PT Andriant Trading Engineering memiliki hutang kepada PT Bank Jakarta (DL) dengan total per Januari 2003 sebesar Rp4.129.708.000,00. Jaminan yang melekat atas pinjaman tersebut adalah enam unit ruko di Jl. KS Tubun No. 25 Jakarta Barat

www.antikorupsi.org


dengan luas tanah 699 m2 dan luas bangunan 1154 m2. Ruko tersebut atas nama Dr. Ir. Ariono Abdulkadir.

Berdasarkan Surat Keterangan Nilai Jual Objek (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor S-368/WPJ.06/KB.01/2003 tanggal 28 Januari 2003, dapat diketahui bahwa NJOP Ruko tersebut adalah sebesar Rp3.243.951.000,00 (harga tanah dan bangunan per m2 masing-masing senilai Rp2.779.000,00 dan Rp1.384.800,00).

Aset tersebut dijual melalui Project Marketing Taman Kebon Jeruk di Jl. Meruya Ilir No. 14 Jakarta Barat dengan fee 2%. TP/TL PT Bank Jakarta (DL) belum pernah melakukan penilaian atas aset jaminan tersebut, sehingga tidak memiliki perkiraan nilai sendiri (owner estimate) yaitu dengan harga berapa aset tersebut akan dijual. Penjualan juga dilakukan tanpa lelang.

Harga jual ruko tersebut ditetapkan dan disetujui TP/TL pada tanggal 9 Januari 2003 dengan harga Rp3.175.000.000,00. Harga tersebut belum dipotong biaya-biaya sebesar Rp232.946.050,00 dengan rincian sebagai berikut:

Biaya pajak 5% x Rp3.243.921.000,00 = Rp 162.196.050,00

Biaya Notaris = Rp 6.500.000,00

Pembayaran Roya = Rp 750.000,00

Fee Marketing 2% x Rp3.175.000,00 = Rp 63.500.000,00 Rp 232.946.050,00

Dengan demikian hasil penjualan aset jaminan tersebut adalah sebesar Rp2.942.053.950,00.

Pada tanggal 8 Februari 2003, telah diterima setoran dari Dr. Ir. Ariono Abdulkadir satu bilyet giro untuk setoran pinjaman atas nama PT Andriant Trading Engineering sebesar Rp3.175.000.000,00. Bila dibandingkan dengan NJOP, harga jual tersebut lebih rendah sebesar Rp68.951.000,00 (Rp3.243.951.000,00-Rp3.175.000.000,00).

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Surat BI kepada Forum Komunikasi Bank Dalam Likuidasi Nomor 2/69/IDPiP tanggal 20 Juni 2000 yang menjelaskan bahwa barang bergerak atau tidak bergerak yang akan digunakan untuk pembayaran kredit harus terlebih dahulu dinilai oleh penilai independen.

Kesepakatan Forum Komunikasi TL tanggal 8 Agustus 2000 yang menjelaskan bahwa barang tidak bergerak yang digunakan sebagai pembayaran kredit seharusnya terlebih dahulu dinilai oleh penilai independen;

b) Surat BI Nomor 1/4/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 2 November 1999 yang mengatur tentang penjualan aset, bahwa penjualan aset harus dilakukan secara terbuka dan lelang harus mengacu pada harga pasar. Selain itu terhadap aset perlu dilakukan penilaian sebelum dijual;

www.antikorupsi.org


c) Berdasarkan Pedoman Audit BDL diketahui bahwa penjualan aset harus melebihi atau minimal seharga NJOP.

Hal tersebut mengakibatkan penjualan aset menjadi tidak optimal dan adanya potensi kerugian dari selisih harga jual dengan NJOP yaitu Rp68.951.000,00.

Hal tersebut disebabkan TL PT Bank Jakarta (DL) tidak mentaati ketentuan penjualan aset.

Tanggapan - TL memberikan tanggapan sehubungan dengan penjualan aset jaminan PT Andriant Trading Enginering. Dalam hubungan ini perlu diinformasikan bahwa:

a) Sejak PT Bank Jakarta (DL) dicabut ijin usahanya debitur telah mengalami kemacetan dalam usahanya sehingga ruko tersebut tidak digunakan lagi;

b) Telah ditawarkan kepada beberapa pengusaha namun harga yang diminta selalu di bawah nilai hutang debitur;

c) Sejak ruko tersebut tidak digunakan lagi oleh debitur (tahun 1998) sampai dengan tahun 2003 terjadi penjarahan terhadap sarana yang ada pada bangunan tersebut seperti:

1) Kusen-kusen dari logam dan kaca-kacanya banyak yang rusak/tidak ada/ diambil/dijarah oleh maling;

2) Kabel-kabel listrik serta peralatan listrik lainnya seperti kap lampu telah banyak yang hilang dan rusak;

3) Fisik bangunan banyak yang retak dan bahkan dak atap yang paling atas telah retak-retak dan apabila hujan menjadi bocor dan membasahi lantai di bawahnya sehingga tidak memungkinkan pembeli dapat langsung untuk menempatinya apabila tidak dilakukan perbaikan terlebih dahulu.

Melihat kondisi bangunan yang telah rusak tersebut maka tidak mungkin untuk mencapai harga NJOP karena harga/nilai bangunan pada NJOP adalah harga/nilai bangunan dalam keadaan baik. Demikian pula untuk melakukan penilaian oleh penilai independen akan memakan waktu dan biaya. Sementara untuk dilakukan lelang kurang menguntungkan karena hanya ada satu bangunan yang akan dijual. Oleh karena itu dijual melalui lembaga perantara yang sudah biasa melakukan jual beli bangunan (Project Marketing Taman Kebon Jeruk). Penjualan melalui lembaga perantara ini diharapkan mendapatkan harga yang wajar dan dalam waktu yang relatif singkat. Dalam penjualan ruko ini tim telah membuat catatan mengenai rencana penjualan sebagai legal opinion, sebagaimana pada ketentuan yang disepakati forum komunikasi TL tanggal 8 Agustus 2000.

Sisa kewajiban tersebut telah dihapusbukukan (write off). Untuk hapus buku ini memang tidak perlu dibuat surat persetujuan hapus buku, kaena persetujuan hapus buku telah tertulis atau tercantum dalam nota dari staf pelaksana penagihan debitur.

www.antikorupsi.org


Penjualan aset di PT Bank Jakarta (DL) memang tidak dilakukan secara lelang antara lain karena hal-hal sebagai berikut:

a) Dari hasil pantauan dan pengalaman TL penawaran harga yang terjadi di forum lelang ternyata jauh lebih rendah dari harga-harga patokan yang diinginkan. Pada awal likuidasi Tim sering diundang untuk menghadiri lelang oleh Balai Lelang Swasta. Dari pemantauan tersebut ternyata harga penawaran lebih rendah dari harga patokan;

b) Forum lelang mengetahui bahwa aset yang dijual berasal dari bank yang dilikuidasi sehingga berada dalam posisi yang lemah oleh karena itu harga ditekan serendah mungkin;

c) Biaya lelang cukup memberatkan karena walaupun tidak berhasil dilelang, Tim harus membayar honor/fee bagi kantor lelang, contohnya lelang untuk jaminan pinjaman PT Tora Bangun Utama, di mana Tim harus membayar ongkos lelang dan menerima jaminan yang dilelang untuk pembayaran hutang debitur;

d) Kondisi perekonomian yang belum memungkinkan untuk melakukan penjualan aset secara besar-besaran dengan harga yang baik;

e) Untuk menjual secara lelang, agar efisien perlu penjualan/lelang aset dalam jumlah yang banyak, sedangkan harta yang dilelang PT Bank Jakarta (DL) hanya memiliki beberapa aset (harta tetap yang pada umumnya masih dimanfaatkan/digunakan oleh Pimpinan di Kantor Cabang PT Bank Jakarta (DL) sehingga penjualan dilakukan satu persatu);

f) Telah berulangkali untuk mengikuti dan mencoba bekerjasama dengan beberapa balai lelang antara lain :

1) Balai Lelang Batavia;

2) Balai Lelang Ray White.

Syarat administrasi yang diminta oleh Balai lelang sulit untuk dipenuhi misalnya di samping hak atas tanah juga ijin lainnya seperti IMB yang pada umumnya tidak dapat dipenuhi oleh PT Bank Jakarta (DL).

Demikian pula biaya yang diminta sangat memberatkan Tim.

Dalam hubungan ini maka telah disepakati dengan Ketua TP selaku pemilik untuk menjual aset PT Bank Jakarta (DL) tidak secara lelang, namun dijual kepada umum dengan maksud untuk mendapatkan harga yang wajar dengan memperhatikan kondisi aset tersebut serta faktor lainnya.

Memang diakui ada beberapa aset yang dijual di bawah harga NJOP karena alasan-alasan sebagai berikut :

a) Menurut pengamatan kami tidak ada peraturan yang mewajibkan seseorang untuk menjual asetnya (tanah dan bangunan) di atas atau sama dengan NJOP. Menurut hemat kami NJOP adalah hanya merupakan guidance/ petunjuk

www.antikorupsi.org


kemungkinan harga sebagai dasar untuk menentukan penerimaan negara atas Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan harga yang terjadi di pasar (aktual) bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari NJOP. Apabila diwajibkan untuk mengikuti harga NJOP maka pada daerah-daerah tertentu yang nilai pasarnya rendah maka akan sulit untuk menjual aset tersebut;

b) Walaupun harga di bawah NJOP namun harga jual aset yang kami tetapkan berpatokan dengan memperhatikan antara lain sebagai berikut:

1) Harga pasar;

2) Kondisi fisik barang yang akan dijual, terutama mengenai kewajiban debitur yang harus dipenuhi sehingga ditetapkan harga minimal dapat menutup seluruh kewajiban debitur atau minimal yang paling mendekati kewajiban debitur;

c) Untuk setiap penjualan TP membuat catatan yang diperlukan sebagai legal opinion sebagaimana dimaksud dalam kesepakatan yang disepakati dalam forum komunikasi TL.

Saran – BPK-RI menyarankan agar TL PT Bank Jakarta (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada RUPS.

2) Penjualan Aset

Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat diketahui besarnya harta tetap dan inventaris milik Bank yang dijual senilai (book value) Rp2.023.052.094,00. Dari realisasi penjualan aset tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut:

a) Temuan - Penjualan Kendaraan Bermotor Dilakukan melalui Penunjukan Langsung

Ketua TL PT Bank Jakarta (DL) tanggal 11 Maret 2003 memberikan persetujuan untuk menjual mobil-mobil tersebut kepada anggota TL dan koordinator TL yang dalam hal ini adalah eks Pimpinan cabang dengan harga rata-rata Rp25.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

dalam rupiah

No Kantor Bank Jakarta Harga Perolehan Nilai Buku

18/09/03

Harga Jual Pembeli

1 Kantor Pusat

Sedan Mercedez 230 E 145.000.000,00 0 25.000.000,00 Drs. Waldjimin

Isuzu Panther GR 1997 43.000.000,00 2.036.718,75 25.000.000,00 Suhardi

2 Capem

Kijang KF 40 STB Putih 27.700.000,00 0 25.000.000,00 Dudung H.

3 Surabaya

Isuzu Panther Minibus Grade 41.900.000,00 0 27.500.000,00 HM Arsyad

Izusu Panther 1997 41.000.000,00 2.162.109,63 25.000.000,00 HM Soetowo

www.antikorupsi.org


4 Medan

Toyota Corolla 1600 27.000.000,00 0 27.500.000,00 Sulasikin

ToyotaKijang Komando SSG 36.000.000,00 0 25.000.000,00 Werry Soesilo

5 Bandung

Toyota Corolla GTI thn. 1990 45.500.000,00 0 25.000.000,00 Kunto Sadewo S

6 Yogyakarta

Toyota Kijang GTI Th 1990 45.500.000,00 0 25.000.000,00 Kuntari

452.600.000,00 230.000.000,00

Berdasarkan Surat BI Nomor 1/4/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 2 November 1999, penjualan aset seharusnya dilakukan secara terbuka dan lelang dengan mengacu pada harga pasar. Selain itu, UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, Pasal 13 Poin 1 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya anggota Tim Likuidasi dilarang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Dengan demikian, TL PT Bank Jakarta (DL) seharusnya tidak membeli aset berupa kendaraan PT Bank Jakarta (DL) karena diindikasikan merupakan upaya memperoleh keuntungan untuk diri sendiri.

Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan PT Bank Jakarta (DL) dari penjualan aset yang pada akhirnya akan mengurangi kemampuan TL dalam membayar kewajiban terhadap negara.

Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman TP terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tanggapan - TL PT Bank Jakarta (DL) memberikan tanggapan bahwa penjualan kendaraan bermotor dilakukan secara langsung atas persetujuan ketua Tim selaku pemilik PT Bank Jakarta (DL) dengan beberapa alasan:

1) Kendaraan bermotor tersebut adalah kendaraan yang telah digunakan sejak PT Bank Jakarta (DL) masih berjalan/beroperasi oleh pejabat-pejabat PT Bank Jakarta (DL)/pembeli dengan harga Rp25.000.000,00;

2) Harga buku kendaraan tersebut pada umumnya bernilai nol (nihil);

3) Untuk memberikan suatu kenang-kenangan kepada pejabat PT Bank Jakarta (DL) yang telah mengabdikan dirinya lebih dari 20 tahun;

4) Dengan dijualnya kendaraan tersebut maka dapat mengurangi biaya-biaya pemeliharaan seperti bensin, oli, ban, dan lain sebagainya.


b) Temuan - Pajak (PPh dan BPHTB) kurang bayar dalam penjualan aset sebesar Rp87.177.150,00

www.antikorupsi.org


1) Penjualan Rumah di Kompleks Singosari Estate Blok A No. 7 Bandung kurang menyetor PPh dan BPHTB sebesar Rp19.200.000,00

Pada tanggal 20 Juni 2002 telah terjadi penjualan rumah dinas di Jalan Singosari Raya No. 7 RT 002/RW 010 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Bandung. Rumah dinas tersebut memiliki luas tanah 530 m2 dan luas bangunan 160 m2. Penjualan tanah tersebut dilakukan berdasarkan akta jual beli No. 507/02 tanggal 20 Juni 2002 oleh Notaris Suwito Chandra, SH, Notaris di Cimahi, Bandung.

Menurut surat Koordinator TP/TL Bandung (Kunto Sadewo) No. 23/TPBJ-Bandung/V/2002 tanggal 21 Mei 2002 yang melakukan penawaran atas aset tersebut hanya satu yaitu Linawati yang beralamat Jl. Singosari Raya No. 8 Cimahi Selatan Bandung, dengan rincian penjualan sebagai berikut:

Harga Jual (gross) Rp370.000.000,00

Biaya-biaya:

PPh Final 5% x Rp178.000.000 = Rp8.900.000,00

BPHTB 5%(Rp178 juta-Rp30 juta) 7.400.000,00

Biaya Akta Jual Beli 3.000.000,00

Biaya Balik Nama Sertifikat 3.750.000,00

Biaya PJB (Akta Pengosongan) 750.000,00

Total Biaya Rp 23.800.000,00

Harga Neto Rp346.200.000,00

Pembayaran telah dilakukan melalui transfer ke rekening TL PT Bank Jakarta (DL) 094.098.095.002 pada tanggal 7 Juni 2002 sebesar Rp180.000.000,00 dan tanggal 24 Juni 2002 sebesar Rp166.200.000,00.

Menurut UU Pajak Penghasilan Nomor 17 tahun 2000 Pasal 4 ayat 2 dan PP Nomor 48 tahun 1994 juncto PP Nomor 27 tahun 1996 juncto PP Nomor 79 tahun 1999 dinyatakan bahwa dasar pengenaan pajak PPh final dan BPHTB seharusnya adalah dari harga penjualan bruto mana yang tertinggi NJOP atau harga jual. Dengan demikian dasar pengenaan pajak atas penjualan tersebut adalah Rp370.000.000,00 dan bukan dari harga NJOP. Pajak yang seharusnya disetorkan adalah PPh sebesar Rp18.500.000,00 dan BPHTB sebesar Rp17.000.000,00 sehingga terdapat kurang setor pajak sebesar Rp19.200.000,00 yang terdiri dari PPh sebesar Rp9.600.000,00 dan BPHTB Rp9.600.000,00.

2) Penjualan Rumah di Kompleks Singosari Estate Blok A No. 10 Bandung kurang disetor PPh sebesar Rp7.188.000,00

www.antikorupsi.org


Pada tanggal 1 September 2003 telah terjadi penjualan rumah di Kompleks Singosari Estate Blok A No. 10 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung Jateng, SHM No. 03677 a/n Kunto Sadewo Satrijono seluas 494 m2 dan bangunan seluas 70 m2.

Berdasarkan surat TP PT Bank Jakarta (DL) kepada STP Cabang Bandung tanggal 20 Agustus 2003, dapat diketahui bahwa aset tersebut ditawar oleh tiga pihak dengan harga penawaran sebagai berikut:

a) Ny. Hj. Oom Rohma sebesar Rp300.000.000,00 sudah termasuk pajak pembelian, untuk biaya notaris dan BBN ditanggung penjual;

b) Ny. Herawati sebesar Rp325.000.000,00 sudah termasuk pajak pembelian, untuk biaya notaris dan BBN ditanggung penjual;

c) Sdr. Tatang Soemantry sebesar Rp325.000.000,00 sudah termasuk pajak pembelian, untuk biaya notaris dan BBN ditanggung penjual.

Pembeli yang disetujui adalah Sdr. Tatang Soemantry sebesar Rp325.000.000,00. Pembayaran telah dilakukan melalui transfer ke rekening TL PT Bank Jakarta (DL) 094.098.095.002 pada tanggal 1 September 2003 adalah sebesar Rp185.000.000,00 dan tanggal 18 September 2003 sebesar Rp110.737.500,00 dengan total pembayaran sebesar Rp295.737.500,00.

Dalam transaksi penjualan aset ini telah dibayar PPh sebesar Rp9.062.000 atau sebesar 5% dari nilai NJOP (Rp181.240.000,00).

Seharusnya menurut UU PPh Nomor 17 tahun 2000 Pasal 4 ayat 2 dasar pengenaan pajak PPh final dan BPHTB adalah dari harga penjualan yaitu sebesar Rp325.000.000,00 bukan dari harga NJOP. Pajak yang seharusnya disetorkan adalah PPh sebesar Rp16.250.000,00 sehingga terdapat kurang setor pajak PPh sebesar Rp7.188.000,00 (=Rp16.250.000,00-Rp9.062.000,00).

Tanggapan -TL Bank Jakarta (DL) memberikan tanggapan terhadap temuan point a dan b:

Mengenai perhitungan pajak, TP/TL mengikuti pembayaran sesuai dengan tagihan notaris. Namun TL tidak berkeberatan jika dianggap PPh penjual masih kurang untuk disetor kekurangannya.

3) Penjualan rumah di Jl. Waizir Medan kurang disetor pembayaran PPh final sebesar Rp1.141.200,00

Pada tanggal 1 Oktober 2003 telah disetujui penjualan 1 unit rumah SHGB No. 1273/Desa Aur Jl. Waizir (Jl. Kol. Sugiono No. 3) Medan dengan luas tanah 146 m2 dan luas bangunan 184 m2 dengan harga jual sebesar Rp450.000.000,00 (gross). NJOP aset tersebut berdasarkan PBB tahun

www.antikorupsi.org


2001 adalah sebesar Rp250.250.000,00. Perincian penjualan adalah sebagai berikut:

Harga Jual (gross) Rp 450.000.000,00

Biaya-Biaya:

PPh final 5% x Rp 427.176.000 = Rp 21.358.800,00

Biaya Akta Jual Beli = Rp 2.500.000,00

Fee Ex Koordinator Medan 2,5% = Rp 10.687.500,00

Rp 34.546.300,00

Rp 415.453.700,00

Pembayaran telah dilakukan melalui Bank Buana tanggal 3 Oktober 2003 sebesar Rp414.800.000,00 dan melalui BNI pada tanggal 21 Oktober 2003 sebesar Rp653.700,00.

Seharusnya menurut UU PPh Nomor 17 tahun 2000 Pasal 4 ayat 2 dasar pengenaan pajak PPh final dan BPHTB adalah dari harga penjualan yaitu Rp450.000.000,00 bukan dari harga NJOP. Menurut perhitungan di atas pajak yang dibebankan hanya sebesar Rp21.358.800,00. Pajak yang dibayar seharusnya adalah Rp22.500.000,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran PPh final sebesar Rp1.141.200,00.

Tanggapan - TL PT Bank Jakarta (DL) memberikan tanggapan yaitu mengenai perhitungan pajak, TL mengikuti pembayaran sesuai dengan tagihan notaris. Namun TL tidak berkeberatan jika dianggap PPh penjual masih kurang untuk disetor kekurangannya.

4) Penjualan empat unit ruko di Kesawan Medan kurang disetor PPh final sebesar Rp52.247.950,00

Pada tanggal 16 Februari 2000, telah disetujui oleh TP penjualan Eks Kantor Bank Jakarta yaitu empat unit ruko di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 5 Kesawan Medan dengan luas tanah menurut SPPT PBB seluas 362 m2 dan bangunan seluas 325 m2. Harga penjualan telah ditetapkan sebesar Rp1.250.000.000,00, termasuk inventaris kantor di dalamnya. Harga jual untuk tanah dan gedung kantor saja adalah sebesar Rp1.195.050.000,00. Harga tersebut masih di atas NJOP PBB tahun 1999 yaitu sebesar Rp150.041.000,00 dan di atas harga pasar menurut appraisal oleh PT Inti Utama Cahaya Perkasa yaitu sebesar Rp934.192.000,00 (hasil valuation belum diterima).

www.antikorupsi.org


Perincian hasil penjualan beserta biaya adalah sebagai berikut:

Harga Jual Rp 1.250.000.000,00

Biaya Notaris termasuk. PPh Rp7.502.050,00 Rp 40.000.000,00

Rp 1.210.000.000,00

Jumlah tersebut telah ditransfer sebanyak dua kali pembayaran yaitu pada tanggal 9 Maret 2000 sebesar Rp500.000.000,00 dan tangal 25 April 2000 sebesar Rp710.000.000,00.

Seharusnya menurut UU PPh Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 4 ayat 2, dasar pengenaan pajak PPh final dan BPHTB adalah dari harga penjualan tanah dan bangunan sebesar Rp1.195.000.000,00 bukan dari harga NJOP. Menurut perhitungan di atas pajak yang dibebankan hanya sebesar Rp7.502.050,00. Pajak yang dibayar seharusnya adalah Rp59.750.000,00 sehingga ada kekurangan pembayaran PPh final sebesar Rp52.247.950,00.

Tanggapan - TL PT Bank Jakarta (DL) memberikan tanggapan yaitu mengenai perhitungan pajak, TL mengikuti pembayaran sesuai dengan tagihan notaris. Namun TL tidak berkeberatan jika dianggap PPh penjual masih kurang untuk disetor kekurangannya.

5) Penjualan tanah di Sudiroprajan Surakarta kurang disetor PPh final sebesar Rp7.400.000,00

Pada tanggal 23 Juni 2000 telah disetujui penjualan tanah seluas 1.382 m2 yang terletak di Jl. RE Martadinata No. 20, Sudiroprajan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah.

Tanah dijual dengan harga Rp2.100.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Harga Jual Rp 2.100.000.000,00

PPh (5% x Rp1.952.000.000,00) Rp 97.600.000,00

PBB Rp 1.943.824,00

Rp 99.543.824,00

Rp 2.000.456.176,00

Seharusnya menurut UU PPh Nomor 17 thn.2000 Pasal 4 ayat 2 dasar pengenaan pajak PPh final dan BPHTB adalah dari harga penjualan tanah dan bangunan sebesar Rp2.100.000.000,00 bukan dari harga NJOP sebesar Rp1.952.000.000,00.

Menurut perhitungan di atas, pajak yang dibebankan hanya sebesar Rp97.600.000,00, sedangkan pajak yang seharusnya dibayar adalah sebesar

www.antikorupsi.org


Rp105.000.000,00, sehingga ada kekurangan pembayaran PPh final sebesar Rp7.400.000,00.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang Undang PPh Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 4 ayat 2 tentang Pajak Penghasilan Final atas penjualan tanah dan bangunan.

Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp7.400.000,00.

Hal tersebut disebabkan karena TP kurang memahami peraturan perpajakan.

Tanggapan - TL PT Bank Jakarta (DL) memberikan tanggapan yaitu mengenai perhitungan pajak, TL mengikuti pembayaran sesuai dengan tagihan notaris. Namun TP tidak berkeberatan jika dianggap PPh penjual masih kurang untuk disetor kekurangannya.

Saran – BPK-RI menyarankan agar pajak-pajak yang masih kurang dibayar dan belum disetor segera dipungut dan disetorkan ke kas negara.

c) Temuan - Penjualan Ruko di Komplek Pasar Induk Caringin Bandung Lebih Rendah Dibandingkan dengan Nilai Menurut Appraisal sebesar Rp500.000.000,00

Pada tanggal 7 Desember 2004 telah disetujui penjualan ruko di Komplek Pasar Induk Caringin Blok A/No.22-25 seluas 300 m2 berikut bangunan di atasnya seluas 900 m2, Kelurahan Babakan Ciparay, Kabupaten Bandung.

Aset tersebut telah dilakukan penilaian oleh penilai independen yaitu PT Zodiac Perintis Penilai pada tanggal 11 Juli 2000. Menurut penilai harga pasar dan biaya penggantian aset tersebut adalah sama yaitu Rp1.800.000.000,00.

Pada tanggal 7 Desember 2004, TP telah menyetujui penjualan tersebut dari penawar tertinggi yaitu Sdr. T. Nugraha sebesar Rp1.300.000.000,00.

Penawar yang masuk dapat diketahui sebagai berikut:

1) Sdr. H.D. Hadjono sebesar Rp1.000.000.000,00;

2) Sdr. H. Syarifudin Ilyas sebesar Rp1.250.000.000,00;

3) Sdr. T. Nugraha SE sebesar Rp1.300.000.000,00.

Harga jual dari penawar tertinggi tersebut lebih rendah Rp500.000.000,00 dibandingkan dengan penilaian PT Zodiac.

Seharusnya harga penjualan aset minimal sebesar harga penilaian yaitu Rp1.800.000.000,00. Hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan Forum Komunikasi TL tanggal 8 Agustus 2000, bahwa harga jual aset agar dapat mencapai harga setinggi-tingginya dengan patokan minimal senilai harga likuidasi berdasarkan appraisal report. Apabila penawaran lebih rendah, maka

www.antikorupsi.org


agar penjualan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan legal opinion atau catatan dari TL. Selain itu, menurut Pedoman Audit BDL yang dikeluarkan oleh IAI, nilai realisasi tanah dan bangunan dinilai berdasarkan hasil penilaian pihak penilai independen atau sebesar NJOP apabila tanah dan bangunan tersebut belum dinilai oleh pihak penilai independen.

Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan PT Bank Jakarta (DL) minimal sebesar Rp500.000.000,00 dari penjualan aset yang pada akhirnya akan mengurangi kemampuan TL dalam membayar kewajiban terhadap Negara.

Hal tersebut disebabkan TL kurang memperhatikan dan memahami ketentuan penjualan aset.

Tanggapan - TL PT Bank Jakarta memberikan tanggapan yaitu berkaitan penjualan tanpa lelang tanggapan sama seperti dalam tanggapan atas temuan 3.a.1).

Dalam penjualan ini TP/TL telah membuat catatan yang diperlukan sebagai legal opinion sebagai pertanggungjawaban atas terjadinya penjualan aset dimaksud.

Saran – BPK-RI menyarankan agar TL PT Bank Jakarta (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada RUPS terkait dengan penjualan ruko di bawah nilai appraisal.

d) Temuan - Penjualan Rumah di Jl. Laksa No. 34 dan 36 Jakarta Barat di Bawah NJOP Sehingga Terjadi Selisih Sebesar Rp229.788.000,00

Pada tanggal 20 Oktober 1999 telah ditandatangani penjualan sebuah rumah (luas tanah 284 m2) di Jl. Laksa I No. 34 Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dengan harga jual sebesar Rp160.000.000,00 kepada Sdr. Fredy Laotambowon, berdasarkan Akta Jual Beli No. 299/Tambora/1999 oleh Notaris H. Azhar Alia, SH.

Selain itu pada tanggal 24 Januari 2000 telah ditandatangani penjualan sebuah rumah (luas tanah 264 m2) di Jl. Laksa I No. 36 Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dengan harga jual sebesar Rp140.000.000,00 kepada Sdr. Sujanto Kurniawan, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 13/Tambora/2000 oleh Notaris H. Azhar Alia, SH.

Penjualan tersebut dilakukan dengan harga di bawah NJOP. Berdasarkan NJOP PBB tahun 1999 dapat diketahui bahwa harga kedua rumah tersebut adalah sebesar Rp529.788.000,00 dengan rincian sebagai berikut: rumah di Jl. Laksa I No. 34 adalah sebesar Rp175.980.000,00, dan rumah di Jl. Laksa I No. 36 adalah sebesar Rp353.808.000,00.

www.antikorupsi.org


Penjualan tersebut telah disetujui oleh TL PT Bank Jakarta (DL) pada tanggal 15 September 1999. Dalam persetujuannya dijelaskan bahwa kedua rumah tersebut dapat dijual dengan harga sebesar Rp300.000.000,00, pembayaran pertama Rp200.000.000,00 dibayar tunai dan sisa pembayaran Rp100.000.000,00 diangsur selama sembilan bulan. Segala biaya yang timbul menjadi beban pembeli. Sebelumnya dalam pertemuan tanggal 8 September 1999 antara penghuni rumah tersebut dengan TL PT Bank Jakarta (DL) disebutkan bahwa dalam penawaran rumah tersebut agar memperhatikan NJOP yang tercantum dalam PBB 1999, namun TL tetap menyetujui penjualan di bawah NJOP.

Seharusnya penjualan rumah di Jalan Laksa No. 34 dan 36 dilakukan minimal dengan harga NJOP sebesar Rp529.788.000,00.

Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan bank minimal sebesar Rp229.788.000,00 dari penjualan aset yang pada akhirnya akan mengurangi kemampuan PT Bank Jakarta (DL) dalam membayar kewajiban terhadap negara.

Hal tersebut disebabkan adanya ketidakpahaman TL PT Bank Jakarta (DL) mengenai ketentuan penjualan aset.

Tanggapan - TL PT Bank Jakarta (DL) memberikan tanggapan bahwa aset dijual di bawah harga NJOP karena alasan-alasan sebagai berikut:

1) Menurut pengamatan TL tidak ada peraturan yang mewajibkan seseorang untuk menjual asetnya (tanah dan bangunan) di atas atau sama dengan NJOP. Menurut hemat TL, NJOP adalah hanya merupakan guidance/ petunjuk kemungkinan harga sebagai dasar untuk menentukan penerimaan negara atas pajak bumi dan bangunan, sedangkan harga yang terjadi di pasar (aktual) bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari NJOP. Apabila diwajibkan untuk mengikuti harga NJOP maka pada daerah-daerah tertentu yang nilai pasarnya rendah maka akan sulit untuk menjual aset tersebut;

2) Walaupun harga di bawah NJOP namun harga jual aset ditetapkan dan berpatokan dengan memperhatikan antara lain:

a) Harga pasar;

b) Kondisi fisik barang yang akan dijual, terutama mengenai kewajiban debitur yang harus dipenuhi. Maka ditetapkan harga minimal dapat menutup seluruh kewajiban debitur atau minimal yang paling mendekati kewajiban debitur;

3) Untuk setiap penjualan TL membuat catatan yang diperlukan sebagai legal opinion sebagaimana dimaksud dalam kesepakatan dalam forum komunikasi TL;

www.antikorupsi.org


4) Rumah tersebut telah dihuni oleh dua atau tiga generasi dari penghuni yang sekarang dan dihuni mulai tahun 1939, yaitu sejak Batavia Bank (sebelum Bank Jakarta);

5) Penghunian tersebut dengan cara pembayaran sewa bulanan;

6) Pada waktu perpindahan pemilikan dari Batavia Bank menjadi Bank Jakarta tidak dilakukan pembaharuan mengenai perjanjian kepemilikan;

7) Penghuni secara teratur membayar uang sewa bulanan;

8) Penghuni hanya mampu untuk membayar sejumlah sesuai dengan kesanggupannya.

Saran – BPK-RI menyarankan agar TL PT Bank Jakarta (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada RUPS yang berkaitan dengan penjualan aset di bawah harga NJOP.


Dari total kewajiban DTR senilai Rp210.994.000.000,00, PT Bank Jakarta (DL) telah mencicil pembayaran senilai total Rp100.960.000.000,00 dengan rincian berikut:

dalam rupiahTgl. Setor keBI Nominal Jumlah Tgl. Setor ke BN

21-Apr-1999 494.000.000,00 26-Apr-1999 4.280.000.000,00 2-Aug-1999 1.585.454.105,00 2-Nov-1999 5.000.000.000,00 20-Jul-2000 4.824.000.000,00

16.183.454.105,00 31-Dec-20015-Mar-2002 1.000.000.000,00 7-Mar-2002 1.000.000.000,00 8-Mar-2002 1.000.000.000,00

13-Mar-2002 5.500.000.000,00 18-Mar-2002 1.000.000.000,00 20-Mar-2002 1.000.000.000,00 21-Mar-2002 2.000.000.000,00 22-Mar-2002 14.800.000.000,00 28-Mar-2002 1.000.000.000,00

2-Apr-2002 2.000.000.000,00 3-Apr-2002 1.000.000.000,00 9-Apr-2002 2.000.000.000,00

1-May-2002 1.700.000.000,00 28-Jun-2002 2.000.000.000,00

7-Jul-2002 1.000.000.000,00 17-Jul-2002 1.000.000.000,00 23-Jul-2002 1.000.000.000,00

www.antikorupsi.org


dalam rupiahTgl. Setor keBI Nominal Jumlah Tgl. Setor ke BN

29-Jul-2002 2.500.000.000,00 30-Jul-2002 1.500.000.000,00 1-Aug-2002 1.000.000.000,00

45.000.000.000,00 10-Oct-20028-Apr-2003 2.000.000.000,00

15-Apr-2003 10.500.000.000,00 18-Apr-2003 1.000.000.000,00 1-May-2003 1.500.000.000,00

15.000.000.000,00 25-Jun-200318-Aug-2004 6.727.704.504,67 18-Aug-2004 48.786.952,00

2-Dec-2004 18.000.000.000,00 24.776.491.456,67 20-Apr-2005

TOTAL 100.959.945.561,67 100.959.945.561,67

Berdasarkan pemeriksaan, kami menemukan adanya selisih sebesar Rp100.000.000,00 antara neraca yang disusun oleh Bagian Pembukuan PT Bank Jakarta (DL) dan neraca hasil audit KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan. Penjelasan atas selisih tersebut adalah bahwa saldo DTR BI dalam neraca per tanggal 31 Desember 1998 (audited) sebesar Rp210.994.000.000,00, sedangkan dalam neraca akhir likuidasi (NAL-audited) per 31 April 2005 sebesar Rp110.134.000.000,00 atau terdapat total pembayaran menurut neraca audited sebesar Rp100.860.000.000,00. Sementara menurut neraca yang disusun PT Bank Jakarta (DL) dan laporan realisasi pembayaran DTR seperti tercantum di atas total pembayaran DTR adalah sebesar Rp100.960.000.000,00.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Sdr. Wawan (auditor dari KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan) diperoleh informasi bahwa nilai selisih sebesar Rp100.000.000,00 tersebut merupakan setoran awal dari Sdr. H. Probosutedjo selaku pemilik saham ketika membuka rekening untuk penyaluran DTR.



Berdasarkan laporan pembukuan PT Bank Jakarta (DL) (unaudited) periode tanggal 31 Desember 1997 sampai dengan tanggak 31 Maret 2005, biaya operasional PT Bank Jakarta (DL) adalah sebesar Rp16.754.354.859,00, sedangkan pendapatan dari bunga simpanan selama periode tersebut adalah Rp42.895.596.148,00. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa surplus antara pendapatan bunga dan biaya operasional tersebut antara lain dipergunakan untuk mengangsur kewajiban DTR I dan II PT Bank Jakarta (DL) kepada Pemerintah.

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

Keterangan Kumulatif 31 Des 97 - 31 Maret 05

Pendapatan Bunga 42.895.596.148,02 Hasil Bunga Dalam Rupiah - Giro 1.130.904.343,48 - Simpanan Berjangka 34.805.779.730,38 - Call Deposit 6.957.344.632,00 - Lainnya 1.567.442,16 Biaya Operasional 16.754.354.859,45 1. Biaya Tenaga Kerja a. Honorarium 4.673.896.338,00 b. Fee 438.251.462,73 c. Pajak Penghasilan 330.993.340,64 d. Lainnya 5.082.876.931,00 2. Pajak-Pajak 638.453.454,73 3. Pemeliharaan/Perbaikan 262.721.056,00 4. Penyusutan - HTI 1.412.513.853,45 - Kredit yang Diberikan 5. Sewa 1.768.500.000,00 6. Barang dan Jasa 2.111.488.395,69 7. Biaya Operasional Lainnya 34.660.027,21

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan permasalahan sebagai berikut.

Temuan - Pembayaran Jasa Konsultan Belum Dipungut dan disetor PPh dan PPN sebesar Rp213.548.775,00

Untuk memudahkan pelaksanaan tugasnya, TL diperbolehkan menggunakan jasa konsultan di berbagai bidang. Selama proses likuidasi TL PT Bank Jakarta (DL) hanya menggunakan dua jenis jasa konsultan yakni Konsultan Hukum (Lawyer) dan Kantor Akuntan Publik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat diketahui sebagai berikut.

a) Sdr. Yusuf dan Sdr. Fickar adalah petugas yang menangani perkara pengajuan permohonan pailit PT Intercon Kebun Jeruk. Perjanjian pelayanan jasa hukum telah ditandatangani pada tanggal 6 Juli 1999. Dalam perjanjian tersebut tidak tidak diatur tentang pemotongan pajak-pajak;

b) Total biaya untuk pengacara tersebut menurut Neraca sampai dengan tanggal 18 September 2003 adalah sebesar Rp402.300.000,00. Pembayaran selanjutnya

www.antikorupsi.org


dilakukan tanggal 18 November 2003 dengan nilai Rp225.000.000,00, sehingga total pembayaran hingga tanggal 30 April 2005 adalah Rp627.300.000,00;

c) Atas pengeluaran tersebut, BPK-RI belum mendapatkan bukti bahwa TL PT Bank Jakarta (DL) telah memungut PPN sebesar Rp62.730.000,00 juta dan PPh Pasal 23 sebesar Rp47.047.500,00;

d) Sdr. Djoko dan Sdr. Thamrin menangani perkara tagihan kepada Sdr. D. Sutrisno (Pasar Caringin Bandung). Perjanjian kerjasama hingga saat pemeriksaan belum diperlihatkan. Hingga tanggal 18 September 2003, biaya yang telah dikeluarkan adalah sebesar Rp15.000.000,00. Atas biaya tersebut belum dipungut PPN dan PPh Pasal 23 dengan total sebesar Rp2.625.000,00;

e) Sdri. RA Harini menangani perkara atas sembilan debitur. Perjanjian kerjasama hingga saat pemeriksaan juga belum diperlihatkan kepada BPK-RI. Biaya yang telah dikeluarkan hingga tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp407.200.000,00. Dari jumlah tersebut, berdasarkan data pembukuan PT Bank Jakarta (DL), yang telah dipotong PPN 10% dan PPh 7,5% baru sebesar Rp57.521.286,00. Sisanya sebesar Rp349.478.714,00 belum dipungut PPN dan PPh Pasal 23 sebesar total Rp61.158.774,95;

f) Sdr. Dahlan menangani kasus perkara dengan PT Barata Jaya Utama. Perjanjian kerjasama telah dibuat saat PT Bank Jakarta (DL) masih beroperasi yaitu tanggal 23 September 1996. Kepada Sdr. Dahlan hingga tanggal 30 April 2005 telah dibayarkan sebesar Rp103.500.000,00 (sebelum tanggal 18 September 2003 adalah sebesar Rp27.500.000,00 dan setelah tanggal 18 September 2003 adalah sebesar Rp76.000.000,00). Atas biaya tersebut PT Bank Jakarta (DL) belum memungut PPN dan PPh Pasal 23 sebesar total Rp18.112.500,00;

g) KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro dan Rekan (TMM) pada tanggal 12 Agustus 2003 telah menandatangani perjanjian audit laporan keuangan per tanggal 18 September 2003 untuk membuat Neraca Akhir Likuidasi Bank. Berdasarkan kontrak biaya audit adalah sebesar Rp125.000.000,00 belum termasuk PPN. Kontrak tidak mengatur tentang pemotongan PPh Pasal 23. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa PT Bank Jakarta (DL) belum memotong PPN dan PPh Pasal 23 sebesar total Rp21.875.000,00 atas kontrak tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 23 seluruh jasa konsultan yang dibayarkan kepada konsultan hukum dan KAP harus dipungut PPN dan PPh sebesar 10% dan 7,5%.

Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara sektor pajak minimal sebesar pajak yang belum disetor yaitu sebesar Rp213.548.775,00.

Hal tersebut disebabkan:

a) TL kurang memahami peraturan perpajakan;

www.antikorupsi.org


b) Sebagian biaya operasional konsultan hukum untuk biaya pengadilan (biaya undertable) tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itu konsultan hukum tidak bersedia menganggap penerimaan untuk biaya operasional sebagai pendapatan konsultan hukum.

Tanggapan - TL PT Bank Jakarta (DL) memberikan tanggapan bahwa pembayaran jasa konsultan (lawyer) untuk masalah yang telah selesai atau dianggap selesai, TL telah membayarkan success fee yang telah dikenakan PPh 7,5% namun belum dipotong PPN sebesar 10%. Bukti pembayaran PPh telah kami sampaikan kepada pemeriksa dari BPK RI.

Sementara itu biaya-biaya yang dikeluarkan di luar fee seperti biaya operasional pengacara dan biaya operasional pengadilan, TL belum memotong pajak PPh sebesar 7,5% dan PPN 10%. Dalam hubungan ini, TL tidak berkeberatan untuk menyetor PPh dan PPN untuk pengeluaran biaya pengacara dimaksud.

Untuk biaya pemeriksaan akuntan, TL belum memotong PPh Pasal 23 dan PPN, namun pajak tersebut telah dibayar oleh Akuntan.

Saran – BPK-RI menyarankan agar pajak-pajak yang masih kurang dibayar dan belum disetor segera dipungut dan disetorkan ke kas negara

d. Sisa Aset

Nilai buku sisa aset per tanggal 30 April 2005 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan adalah Rp160.639.374.642,34 dengan nilai realisasi sebesar Rp80.626.420.734,00. Sementara kewajiban yang harus ditanggung pihak bank adalah sebesar Rp112.062.440.287,00, dengan rincian sebesar Rp110.134.054.438,00 merupakan kewajiban PT Bank Jakarta (DL) kepada Pemerintah dan sisanya sebesar Rp1.928.385.848,00 merupakan kewajiban kepada pihak lain. Sisa aset milik PT Bank Jakarta (DL) ini hanya mampu menutup sebanyak 73% dari kewajibannya kepada pemerintah. Adapun rincian sisa aset dan kewajiban PT Bank Jakarta (DL) berdasarkan nilai realisasinya sebagai berikut:

dalam rupiahNo POS PERKIRAAN Realisasi

ASET 1 Kas 64.991.644,98 2 Antar Bank Aktiva a. Giro 901.429.089,00 b. Lainnya 22.000.000.000,00

3 Kredit yang Diberikan 55.172.000.000,00 Cadangan Penghapusan Kredit -

4 Penyertaan - 5 Aktiva Tetap dan Inventaris 2.488.000.000,00 Akumulasi Penyusutan -

6 Rupa-Rupa Aktiva -

www.antikorupsi.org


dalam rupiahNo POS PERKIRAAN Realisasi

Jumlah Aset 80.626.420.733,98 KEWAJIBAN

1 Kewajiban Segera Lainnya 271.171,00 2 Antar Bank Pasiva – Giro 1.026.157.082,243 Kewajiban Kepada Pemerintah 110.134.054.438,33 4 Rupa-Rupa Pasiva 901.957.594,95

Jumlah Kewajiban 112.062.440.286,52

Lebih lanjut mengenai sisa aset PT Bank Jakarta (DL) dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Harta Tetap dan Inventaris (HTI) Bank

Laporan keuangan PT Bank Jakarta (DL) per tanggal 30 April 2005 (audited) menyatakan bahwa sisa HTI yang masih dimiliki Bank adalah sebesar Rp161.000.000,00 (book value) dengan perkiraan nilai jual (market value) sebesar Rp1.188.434.000,00 yang dirinci sebagai berikut:

dalam rupiah

No Nama Barang Nilai Nominal

Neraca Perkiraan Nilai

Jual

1 - Perumahan Kebon Jeruk Blok I/III No.18 Jakarta 160.650.000,00 823.063.000,00

2 - Tanah di Jl. Jembatan Batu No.9, Jakarta luas 203 m2 0,00 272.986.000,00

3 1 Jeep merk "Chev Stallion" No. B 1955 TZ Th 1992 0,00 30.000.000,00

4 1 Toyota Kijang LX th 1994, Ch:01164226/9219279 0,00 30.000.000,00

5 1 mobil merk "Mitsubishi" type L300 DB th. 1994 0,00 25.000.000,00

6 1 Chubb Filing Cabinet type:8306 0,00 1.000.000,00

7 1 AC Single Split 1 1/2 PK merk Nasional 0,00 500.000,00

8 1 unit micro cabinet CS.090 merk "chub" 0,00 500.000,00

9 Harta Tetap & Inventaris lainnya 0,00 5.385.000,00

TOTAL KESELURUHAN 160.650.000,00 1.188.434.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui permasalahan sebagai berikut:

Temuan - Satu unit mobil merk "Mitsubishi" type L 300 DB th. 1994 Berada Dalam Penguasaan Pihak Lain

Terdapat sebuah kendaraan eks operasional PT Bank Jakarta (DL) Cabang Jogjakarta yang belum terjual namun digunakan oleh Sdr. Suwito yang merupakan adik dari Sdr. H. Probosutedjo (Ketua TL PT Bank Jakarta (DL)), tidak ada surat serah terima penggunaan aset dari PT Bank Jakarta (DL) kepada Sdr. Suwito. Menurut keterangan pegawai PT Bank Jakarta (DL) mobil tersebut akan dibeli

www.antikorupsi.org


apabila sudah ada BPKB-nya. Namun sampai saat ini BPKB tersebut tidak diketemukan, sehingga Sdr. Suwito belum mau membeli aset tersebut.

Seharusnya TL PT Bank Jakarta (DL) meminta aset berupa kendaraan tersebut sehingga dapat kembali berada dalam penguasaan TL PT Bank Jakarta (DL).

Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan status kepemilikan atas kendaraan tersebut dan berpotensi merugikan negara sebesar perkiraan nilai kendaraan tersebut yaitu Rp30.000.000,00.

Hal tersebut disebabkan adanya conflict of interest dari TL PT Bank Jakarta (DL) karena Sdr. Suwito merupakan adik dari Ketua TL.

Tanggapan - TL PT Bank Jakarta (DL) memberikan tanggapan bahwa penguasaan mobil tersebut oleh pihak lain karena yang bersangkutan berniat untuk membeli mobil tersebut, namun belum dapat dilaksanakan karena BPKB mobil tersebut tidak ada/hilang. Oleh karena itu pelaksanaan jual beli belum dapat dilaksanakan.

Sebagai bukti kesungguhannya calon pembeli telah menyetor uang sebesar Rp20.000.000,00 pada tanggal 21 Juli 2005.


2) Sisa Aset Eks-Jaminan

Nilai buku sisa aset eks-jaminan menurut laporan keuangan per tanggal 30 April 2005 (audited) sebesar Rp137.866.884.574,86. Sementara menurut perkiraan nilai realisasi adalah sebesar Rp55.172.000.000,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat diketahui sebagai berikut:

a) Temuan - Terdapat Aset Jaminan yang Dipinjam Pemegang Saham

Mercu Buana Grup (pihak terkait dengan pemegang saham) yaitu PT Mercu Buana Raya Contractor, PT Yudistira Utama, PT Buana Estate, PT Garmak Motor, dan PT Sagitarius Sari memiliki total hutang per tanggal 30 Oktober 1997 sebesar Rp30.816.257.437,00. Atas pinjaman tersebut debitur menyerahkan jaminan berupa SHGU No. 4 dan 5 tanah di Mega Mendung, Jawa Barat dan SHGU No. 1 di Medan. Sertifikat-sertifikat tersebut dipinjam oleh pemegang saham dengan alasan untuk mengurus perpanjangan ijin Hak Guna Usaha (HGU).

Aset berupa SHGU No. 4 dengan luas tanah 866.220 m2 dan SHGU No. 5 dengan luas tanah 360.700 m2 terletak di Mega Mendung, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat a,n, PT Buana Estate. Berdasarkan tanda terima peminjaman oleh Sdr. I Wayan Danada (Mercu Buana Group) pada tanggal 1 Juni 2000, diketahui bahwa kedua sertifikat tersebut dipinjam untuk pengurusan perpanjangan masa berlakunya. Berdasarkan Surat Badan Pertanahan Nasional

www.antikorupsi.org


Kabupaten Bogor pada tanggal 18 Juli 2000, diketahui bahwa SHGU No. 5 telah akan berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2001. Hingga saat pemeriksaan tanggal 4 Juli 2005 atau telah berselang lima tahun setelah peminjaman tersebut, sertifikat tersebut belum selesai diperpanjang dan belum dikembalikan kepada PT Bank Jakarta (DL) oleh pemegang saham.

Berdasarkan hasil pengamatan fisik secara langsung ke lokasi dan hasil wawancara dengan Sdr. Husaini (Kepala Seksi Pertanahan BPN Kota Bogor), didapat keterangan sebagai berikut.

Tanah Mega Mendung sulit untuk diperpanjang ijin HGU-nya karena perkebunan tersebut dinilai berada pada Level IV atau tidak terurus oleh Dinas Perkebunan setempat, dan tidak ada upaya perbaikan yang signifikan dari PT Mercu Buana.

SHGU yang telah habis masa berlakunya otomatis kehilangan hak tanggungan sesuai dengan UU Pertanahan Nomor 4 tahun 1996, sehingga SHGU No. 4 dan No. 5 di Mega Mendung sudah tidak bisa dijadikan jaminan atas hutang Bank kepada Pemerintah.

Selain itu, berdasarkan pengamatan fisik dapat disimpulkan bahwa perkebunan tersebut sudah tidak produktif lagi antara lain karena, tanaman teh sebagai aset produktif yang utama sudah tidak terawat dan tidak ada aktivitas apapun di perkebunan tersebut. Jalan masuk utama menuju lokasi cukup terjal sehingga sulit dilewati kendaraan dan berada dalam kondisi rusak. Aset lain berupa bangunan yang berdiri di atas areal perkebunan tersebut seperti vila peristirahatan, rumah karyawan dan gudang sudah tidak terawat dan berada dalam kondisi rusak berat. Selain itu, banyak areal perkebunan yang ditempati oleh pemukim liar.

Pada tanggal 14 Desember 2004, pemegang saham PT Bank Jakarta (DL) Sdr. H. Probosutedjo meminjam SHGU No. 1 seluas 1.788,27 Ha atas nama PT Buana Astate di Cinta Raja Medan, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara untuk perpanjangan usaha perkebunan Buana Estate. Berdasarkan tanda terima tanggal 27 Januari 2005 dijelaskan bahwa SHGU tersebut di atas akan diganti dengan sertifikat lain. Berdasarkan Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat No. 600/648/2005 tanggal 16 Juni 2005 dijelaskan bahwa SHGU tersebut masih dalam proses Pendaftaran Hak. Surat permohonan penegasan perpanjangan jangka waktu SHGU tersebut disampaikan tanggal 13 Juni 2005 kepada Badan Pertanahan Kabupaten Langkat.

Jaminan yang dipinjam seharusnya diganti dengan jaminan lain yang senilai sehingga ada kepastian hukum atas jaminan kredit.

www.antikorupsi.org


Hal tersebut mengakibatkan tagihan kepada PT Mercu Buana Raya Contractor, PT Yudistira Utama, PT Buana Estate, PT Garmak Motor, dan PT Sagitarius Sari tidak didukung dengan jaminan yang memadai.

Hal tersebut terjadi karena Ketua TL PT Bank Jakarta (DL) adalah Pemegang Saham PT Bank Jakarta (DL) sehingga independensi TL menjadi lemah.

Tanggapan - TL PT Bank Jakarta (DL) memberikan tanggapan bahwa SHGU tersebut merupakan jaminan dari debitur milik grup perusahaan terkait. Peminjaman tersebut karena SHGU telah berakhir masa waktunya dan akan diperpanjang. Namun sampai saat ini perpanjangan masa waktu SHGU tersebut belum selesai. SHGU akan dikembalikan kepada PT Bank Jakarta (DL) apabila perpanjangan telah selesai.

b) Temuan - Aset Jaminan Kredit Dikembalikan kepada Debitur oleh pemegang saham

Debitur H. Ali Marzuki dan H. Abdul Azis memiliki hutang kepada PT Bank Jakarta (DL) sebesar Rp7.884.329.669,00. Atas pinjaman tersebut debitur menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 288, 289, 290, 291 dan 235 dengan luas tanah 46.917 m2. Keseluruhan jaminan tersebut dipinjam oleh pemegang saham dan disetujui oleh TL pada tanggal 3 Januari 2003. Kemudian pada tanggal yang sama Sdr. H. Probosutedjo menyerahkan sertifikat tersebut kepada Sdr. H. Abdul Aziz.

Atas penyerahan jaminan tersebut, Sdr. H. Probosutejo mendapatkan penggantian dari Sdr. H Abdul Aziz berupa hak jual atas aktiva tanah lain yang dimiliki oleh debitur sesuai dengan Akta Kuasa No. 4 notaris Eny Haryanti SH yang berisi pemberian kuasa menjual aktiva tetap berupa tanah dari Sdr. H. Abdul Aziz kepada Sdr. H. Probosutejo atas 38 bidang tanah yang semuanya terletak di Rawa Terate, Cakung - Jakarta Timur. Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat diketahui bahwa:

1) Di dalam akta notaris tersebut dinyatakan bahwa kuasa menjual ini diberikan kepada Sdr. H. Probosutejo atas nama pribadi bukan atas nama Ketua TL PT Bank Jakarta (DL). Selain itu, tidak ada pernyataan bahwa pemberian kuasa kepada Sdr. H. Probosutedjo tersebut karena adanya pengembalian jaminan kredit Sdr. H. Ali Marzuki dan Sdr. H. Abdul Aziz di PT Bank Jakarta (DL).

2) Kejadian di atas mengakibatkan PT Bank Jakarta (DL) kehilangan hak atas jaminan pinjaman Sdr. H. Ali Marzuki dan Sdr. H. Abdul Aziz.

Seharusnya apabila jaminan sertifikat tersebut ditukar dengan sertifikat lain, surat kuasanya diberikan kepada Bank Jakarta (Bank Dalam Pemberesan) bukan kepada pemegang saham.

Hal tersebut mengakibatkan pinjaman H. Ali Marzuki dan H. Abdul Azis tidak memiliki jaminan sama sekali.

www.antikorupsi.org


Hal ini terjadi karena Ketua TL PT Bank Jakarta (DL) adalah pemegang saham utama PT Bank Jakarta (DL) sehingga tidak ada pemisahan kewenangan yang jelas antara kedua jabatan tersebut.

Tanggapan - TL PT Bank Jakarta (DL) memberikan tanggapan bahwa sebagaimana dikemukakan dalam laporan temuan tim audit BPK RI bahwa aset jaminan kredit diserahkan kepada debitur oleh pemegang saham dan pemegang saham menerima surat kuasa untuk menjual 38 bidang tanah. Pemberian surat kuasa menjual kepada pemegang saham menimbulkan ketidakjelasan atas status jaminan kredit tersebut.

Apabila hal ini menimbulkan ketidakjelasan maka apabila dianggap perlu TL tidak berkeberatan untuk meminta perubahan surat kuasa tersebut untuk dialihkan kepada TL.

Sementara itu perlu diinformasikan bahwa tanah jaminan Sdr. H. Abdul Aziz dan Sdr. H. Marzuki pada saat ini sedang menghadapi masalah hukum karena adanya sertifikat HGB atas tanah yang sama, sehingga memerlukan penyelesaian secara hukum. Pengembalian sertifikat-sertifikat tersebut dimaksudkan pula untuk membantu debitur dalam mempertahankan hak-haknya karena tanpa sertifikat yang asli tidak mungkin untuk dapat menyelesaika masalahnya.

c) Temuan - Jaminan diambil alih oleh pemegang saham PT Bank Jakarta (DL)

PT Panca Bhakti Nusantara (PT PBN), baki debet per tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp8.000.000.000,00. Semula kredit ini dijamin dengan agunan berupa aktiva tetap tanah dengan rincian: SHM No. 1589 luas 6.171 m2; SHM No. 1462 luas 9.342 m2; PJB 8 luas 20.175 m2; PJB 8 luas 1.596 m2; PJB 8 luas 1.534 m2; PJB 8 luas 945 m2. Keenam agunan tersebut terletak di Palembang Sumatera Selatan a.n. Hedrik Lunardi.

Berdasarkan surat tertanggal 5 Mei 1998, Sdr. H. Probosutedjo selaku Ketua TL kepada Waldjimin SW selaku anggota TL PT Bank Jakarta (DL) menginstruksikan agar jaminan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya dan mengambil alih semua kewajiban yang terkait dengan jaminan tersebut menjadi tanggung jawab pribadinya (personal guarantee).

Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat BI Nomor 5/257/DPIP/IPSiP tanggal 4 September 2003, perihal laporan hasil pemeriksaan PT Bank Jakarta (DL) posisi tanggal 30 September 2002, poin 2 yang menyatakan bahwa tindakan pengembalian agunan PT Panca Bhakti tanpa pengikatan baru oleh debitur penggantinya tidak dapat diterima, karena berpotensi merugikan PT Bank Jakarta (DL). Sdr. Probosutedjo sebagai pribadi dapat mengambil alih hutang PT Panca Bhakti kepada PT Bank Jakarta (DL) sepanjang ada persetujuan tertulis dari TL dan untuk pengambilalihan tersebut harus dibuatkan pengikatan

www.antikorupsi.org


baru. Pengambilalihan yang disertai dengan pelepasan agunan debitur lama tersebut harus disertai dengan agunan baru yang nilai dan pengikatannya minimal sama dengan agunan lama.

Hal tersebut mengakibatkan jaminan atas kredit PT PBN menjadi tidak ada nilainya karena diganti dengan personal guarantee yang secara nilai adalah tidak ada dan berpotensi tidak dapat dicairkan.

Hal ini terjadi karena Ketua TL PT Bank Jakarta (DL) adalah pemegang saham utama PT Bank Jakarta (DL)sehingga tidak ada pemisahan kewenangan yang jelas antara kedua jabatan tersebut.

Tanggapan - TL PT Bank Jakarta (DL) memberikan tanggapan bahwa memang pada saat itu belum disempatkan membuat persetujuan dari TL maupun pengikatan baru sebagaimana mestinya karena pengambilan jaminan dimaksud untuk dipertanggungjawabkan oleh ketua Tim yang sekaligus pemilik bank.

Di samping itu Sdr. H. Probosutedjo telah menyatakan dalam suratnya bahwa kewajiban PT Panca Bhakti Nusantara (PT PBN) telah diakui sebagai tanggung jawabnya, sehingga dalam hal ini TL berhak menagih hutang PT PBN kepada beliau, dan oleh karenanya tidak akan terjadi kerugian yang dialami oleh PT Bank Jakarta (DL).

Namun demikian bila diperlukan saat ini juga tidak ada kesulitan untuk membuat persetujuan maupun pengikatan baru sebagaimana dimaksud oleh BPK-RI.

d) Temuan - Hutang PT Intercon Kebon Jeruk Senilai Rp4.110.562.500,00 Tidak Didukung dengan Jaminan

Berdasarkan data pembukuan PT Bank Jakarta (DL) per tanggal 31 Oktober 1997 (unaudited) dapat diketahui bahwa outstanding hutang lima debitur adalah sebagai berikut.

dalam rupiah Penyelesaian Nama Debitur Baki Debet 31

Okt 1997 Cash Offset TOTAL Baki Debet 18

Sept 2003 Cicilan S/D 30

April 2005 Baki Debet 30

April2005

PT. Panca

Nusa Sentana 45.817.000.000,00 590.000.000,00 - 590.000.000,00 45.227.000.000,00 0 45.227.000.000,00

Pt. Intercon

Interprises 19.161.000.000,00 5.795.000.000,00 13.366.000.000,00 19.161.000.000,00 0 0 0

Eddy Yuwono 6.947.000.000,00 105.000.000,00 1.980.000.000,00 2.085.000.000,00 4.862.000.000,00 4.862.000.000,00 0

Eddy Yuwono 2.000.000.000,00 - - - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0

Indriyani 5.011.000.000,00 - - - 5.011.000.000,00 0 5.011.000.000,00

Janthi Husodo 5.011.000.000,00 - - - 5.011.000.000,00 1.895.000.000,00 3.116.000.000,00

Total 83.947.000.000,00 6.490.000.000,00 15.346.000.000,00 21.836.000.000,00 62.111.000.000,00 8.757.000.000,00 53.354.000.000,00

www.antikorupsi.org


Kelima debitur di atas pada tanggal 28 Maret 2001 membuat kesepakatan yang tertuang di dalam Akta No. 51 tentang Perjanjian Pengalihan Hutang dan Perubahan Pengakuan Hutang di depan Notaris H. Azhar Alia SH, yang berisi pengalihan hutang dari debitur PT Panca Nusa Sentana, Eddy Yuwono, Indriyani, dan Janthi Husodo kepada PT Intercon Interprises (kemudian berganti nama menjadi PT Intercon Kebon Jeruk), sebanyak hutang mereka yang belum lunas per 31 Oktober 1997.

Dalam akta tersebut disetujui total hutang yang dialihkan setelah semua hutang kelima debitur dihitung, ditambah dengan beban bunga dan denda-denda akibat kelalaian debitur diwaktu lalu adalah sebesar Rp102.000.000.000,00 ditambah beban bunga sebesar Rp2.000.000.000,00 per tahun. Semua hutang (pokok dan bunga) tersebut harus lunas dalam jangka waktu tiga tahun setelah perjanjian ditandatangani.

Meskipun telah ada perjanjian pengalihan hutang melalui Akta No. 51 senilai Rp102.000.000.000,00 PT Bank Jakarta (DL) tetap mencatat hutang PT Intercon Kebon Jeruk dalam pembukuan internalnya (unaudited) sebesar Rp83.947.000.000,00. Menurut penjelasan dari TL PT Bank Jakarta (DL) hal tersebut dilakukan untuk memudahkan proses penagihan dan pencatatan dalam pembukuan. Sampai dengan tanggal 18 September 2003 PT Intercon Kebon Jeruk telah membayar cicilan sebesar Rp21.836.000.000,00, sehingga baki debet PT Intercon Kebon Jeruk per tanggal 18 September 2003 adalah sebesar Rp62.111.000.000,00.

Kemudian pihak PT Bank Jakarta (DL) dengan persetujuan debitur berinisiatif untuk menjual seluruh aset jaminan seluas total 69.876 m2 secara borongan kepada pihak ketiga dalam hal ini adalah PT Taman Kebon Jeruk Indah seharga Rp79.000.000.000,00. Sehubungan dengan hal itu pada tanggal 16 September 2003 seluruh jaminan sertifikat tanah tersebut telah diserahkan kepada Notaris Sutjipto, SH. Terkait transaksi ini, PT Bank Jakarta (DL) mendapatkan hak pembayaran atas piutangnya terhadap PT Intercon Kebun Jeruk sebesar Rp49.243.437.500,00

Kemudian PT Intercon Kebon Jeruk menyerahkan Bilyet Deposito Berjangka dari Bank Lippo No. BD 1088523 sebesar Rp49.243.437.500,00 atas nama PT Taman Kebon Jeruk Indah kepada Bank Jakarta. Bilyet Deposito tersebut baru dapat dicairkan apabila seluruh proses pemindahan kepemilikan dari para debitur ke PT Taman Kebon Jeruk Indah telah sah dan selesai secara hukum. Surat kuasa pencairan deposito telah diberikan kepada TL PT Bank Jakarta (DL) pada tanggal 28 Juni 2004.

Berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Notaris Sutjipto, SH tanggal 10 Juni diketahui bahwa sebanyak 44 sertifikat telah selesai penguruan baliknamanya, sedangkan dua sertifikat masih dalam proses pemecahan. Oleh

www.antikorupsi.org


karena itu deposito belum dapat dicairkan karena belum seluruh tanah dialihkan.

Pada tanggal 5 Oktober 2004 telah diterima pembayaran dari PT Intercon Kebon Jeruk sebesar Rp8.756.562.500,00.

Berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

Baki debet per 30 April 2005 Rp 53.354.000.000,00

Penjualan aset jaminan Rp 49.243.437.500,00

Selisih/sisa kredit PT Interkon Rp 4.110.562.500,00

Dapat disimpulkan terdapat hutang PT Intercon Kebun Jeruk sebesar Rp4.110.562.500,00 yang belum dijamin.

Seharusnya besarnya deposito tersebut adalah sejumlah sisa hutang yang masih outstanding dicatatan pembukuan PT Bank Jakarta (DL).

Tanggapan - TL PT Bank Jakarta (DL) memberikan tanggapan bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam laporan temuan BPK-RI bahwa hutang PT IKJ setelah dilakukan penjualan secara borongan, maka sisa hutang per tanggal 30 April 2005 sebesar Rp53.354.000.000,00.

Hutang ini dijamin dengan deposito berjangka (deposit on call) sebesar Rp49.243.437.500,00 sehingga seolah-olah ada kerugian/penghapusan kredit sebesar Rp4.110.562.500,00.

Namun demikian sebenarnya tidak demikian, dalam akta No. 51 tentang perjanjian hutang dan perubahan pengakuan hutang, jaminan yang diserahkan oleh PT IKJ selain SHGU-SHGU yang telah laku dijual seperti diuraikan dalam laporan temuan BPK-RI, juga masih ada 14 lembar SPP seluas 9.568 m2 sebagai jaminan yang akan diganti dengan SHGB oleh Sdr. Eddy Yuwono sebagaimana tercantum dalam akta perjanjian pengalihan hutang dan perubahan pengakuan hutang, akta notaris H. Azhar Alia, SH No. 51. Namun mengingat sdr. Eddy Yuwono pada saat ini ditahan oleh pihak yang berwajib karena masalah lain, maka proses penggantian SPP dengan SHGB oleh Sdr. Eddy Yuwono masih tertangguh.

Dengan demikian maka kerugian/penghapusan tersebut belum terjadi dan mungkin dapat dihindarkan.

e) Temuan - Sertifikat dan bukti kepemilikan dipegang oleh pihak lain yang bukan karyawan PT Bank Jakarta (DL)

Aset jaminan kreditur eks-Kantor Cabang Medan saat ini masih dipegang dan dikuasai oleh pihak ketiga (karyawan PT Mercu Buana Cabang Medan) atas kuasa dari TL PT Bank Jakarta (DL). Berikut daftar lengkap aset jaminan kreditur eks Cabang Medan yang masih dikuasai oleh pihak ketiga.

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

No No. Rek Nama Debitur Baki Debet

30 April 2005 Jaminan Nilai Jaminan

1 200.0806 Abdul Rahman 12,692,306.00 Tanah Luas 293,65

m2 Akta Camat

No. 22/590/SK-

MD/86

34,500,000.00

2 200.1022 A. Kamta Tarigan 9,714,801.60 Tanah Luas 200

m2 SPHGR

No.593/2311/1989

40,825,000.00

3 200.1200 PT Tambak Sari

Jalmorejo

7,799,999,596.50 Personal Guarantie 8,732,005,596.50

4 200.1630 CV Samura Jaya 90,056,627.00 Tanah & Rumah

Luas 500 m2 SHM

No.166 dan 2

Tanah & Rumah

Luas 199 m2

97,850,000.00

5 200.2057 CV Dianda 77,816,694.00 - & 966 m2 SHM

No.84 & SHM

No.360

223,143,000.00

6 200.2360 Rusman Tiopan S. 6,637,401.26 -Tanah & Rumah

Luas 210 m2 SHM

No.193

35,000,000.00

7 853 Petani

(Asparagus Jahe)

10,936,208,960.00 18 Bidang Tanah

Luas 180 HA

Akta Camat

10,936,000,000.00

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui hal-hal sebagai berikut:

a) TL PT Bank Jakarta (DL) telah secara resmi memberi kuasa kepada Pemimpin PT Mercu Buana Cabang Medan untuk menyimpan dan menguasai aset-aset tersebut melalui surat Nomor 76/TPBJ/III/03 tanggal 26 Maret 2003 dan berita acara serah terima tertanggal 31 Maret 2003;

b) Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Edwin dinyatakan bahwa pemberian kuasa ini karena masa kerja Satuan Tugas Pemberesan (STP) Bank Jakarta eks-cabang Medan telah berakhir sehingga untuk memudahkan proses pengembalian kredit dokumen-dokumen terkait dengan aset-aset tersebut tetap disimpan di Medan.

Hal tersebut mengakibatkan kredit tidak didukung dengan jaminan yang memadai.

Hal tersebut terjadi karena Ketua TL PT Bank Jakarta (DL) adalah Komisaris Utama PT Mercu Buana sehingga independensi TL menjadi lemah.

www.antikorupsi.org


Tanggapan - TL PT Bank Jakarta (DL) memberikan tanggapan bahwa penyerahan sertifikat dan bukti kepemilikan kepada pimpinan PT Mercu Buana adalah sebagai berikut:

a) Untuk menghemat biaya penagihan atas hutang tersebut karena jarak yang harus ditempuh cukup jauh (Medan) dan memerlukan biaya transport/ perjalanan yang cukup besar;

b) Pemimpin PT Mercu Buana Cabang Medan (Sdr. Subagio) adalah merupakan adik dari Bp. H. Probosutedjo;

c) PT Mercu Buana adalah merupakan grup perusahaan dari pemilik PT Bank Jakarta (DL)/Ketua TL;

d) TL telah menempatkan seorang eks karyawan TL c.q. PT Bank Jakarta (DL) sebagai petugas untuk menagih hutang-hutang tersebut dan menyampaikan kepada TL.

Saran – Terhadap kelima permasalahan terkait sisa aset eks jaminan ini BPK-RI menyarankan agar aset-aset milik PT Bank Jakarta (DL) yang masih dikuasai oleh pihak lain, ditarik kembali sehingga berada dalam penguasaan PT Bank Jakarta (DL).


REPUBLIK INDONESIA

www.antikorupsi.org

DAFTAR SINGKATAN

BDL : Bank Dalam Likuidasi BDP : Bank Dalam Pemberesan BI : Bank Indonesia BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BPHTB : Biaya Pemilikan Hak Atas Tanah dan Bangunan BPKB : Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor BPK-RI : Badan Pemeriksa Republik Indonesia DL : Dalam Likuidasi DPK : Dana Pihak Ketiga HGB : Hak Guna Bangunan HGU : Hak Guna Usaha HTI : Harta Tetap Inventaris IMB : Ijin Mendirikan Bangunan NJOP : Nilai Jual Objek Pajak PBB : Pajak Bumi dan Bangunan PPh : Pajak Penghasilan PPN : Pajak Pertambahan Nilai PT PBN : Panca Bhakti Nusantara SBI : Sertifikat Bank Indonesia SHGU : Sertifikat Hak Guna Usaha SHM : Sertifikat Hak Milik SK : Surat Keputusan SPI : Sistem Pengendalian Intern SPK : Surat Pengikatan Kerja SPPT : Surat Penetapan Pajak atas Tanah STP : Satuan Tugas Pemberesan TL : Tim LIkuidasi TMM : Tjahjo, Machdjud Modopuro TP : Tim Pemberesan TPK : Tindak Pidana Korupsi

www.antikorupsi.org



PENGEMBALIAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) PADA PT BANK SEAB (DALAM LIKUIDASI) Nomor : 01.H/XII/02/2006



www.antikorupsi.org

DAFTAR ISI

Halaman


BAB I PENDAHULUAN 4















8. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 4 Juni 2003 (NAL) 10







15

www.antikorupsi.org

Halaman





d. Sisa Aset 19

DAFTAR SINGKATAN

LAMPIRAN

1 PT Bank SEAB (DL) Rincian Aset Tambahan yang Diserahkan oleh Pemegang saham

2 PT Bank SEAB (DL) Rincian Perkara yang Masih dalam Proses Ligitasi Per Posisi Aset s/d 30 April 2005

www.antikorupsi.org

BPK-RI PT Bank SEAB (DL) Halaman 1 dari 20


ATAS


PADA

PT BANK SEAB (DALAM LIKUIDASI)


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melaksanakan pemeriksaan atas pengembalian dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada PT Bank SEAB (Dalam Likuidasi).



Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum sistem pengendalian intern (SPI) pada PT Bank SEAB (DL) tidak dapat diandalkan karena beberapa hal. Pertama, lingkungan pengendalian yang ada tidak dapat berjalan secara memadai, diantaranya posisi pemegang saham utama yang sekaligus juga debitur utama menyulitkan pengelola yaitu Tim Likuidasi (TL) melakukan tugasnya. Kedua, tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi Bank Dalam Likuidasi (BDL) dalam melaksanakan fungsinya, baik itu Bank Indonesia (BI) maupun Departemen Keuangan. Terakhir, tidak ada pengawasan yang memadai terhadap akuntabilitas dan kinerja TL selama periode kerjanya.


Pemeriksaan BPK-RI di tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada rekomendasi yang ditujukan ke TL untuk ditindaklanjuti.


Pada posisi tanggal 30 April 2005, nilai total aset dan kewajiban PT Bank SEAB (DL) masing-masing adalah sebagai berikut:

www.antikorupsi.org



Dari nilai aset sebesar Rp279.539.448.731,00 sesuai Neraca penutupan 31 Oktober 1997, Realisasi pencairan aset sampai dengan 30 April 2005 adalah sebesar Rp100.605.765.779,00 yang berasal dari penagihan kredit sebesar Rp85.508.648.173,00 dan penjualan harta tetap dan inventaris sebesar Rp15.097.117.606,00.

Terkait hal ini, kami menemukan permasalahan berupa penghapusan pinjaman debitur yang melebihi batas maksimal 25%.


Dari nilai kewajiban kepada Pemerintah sebesar Rp899.399.023.306,00 terdiri dari Saldo Debet sebesar Rp733.317.023.306,00 dan Dana Talangan Rupiah (DTR) sebesar Rp166.082.000.000,00, sampai Mei 2005 realisasi pembayaran kewajiban untuk DTR sebesar Rp99.302.000.000,00 (11%), tetapi untuk saldo debet belum pernah dilakukan pembayaran.



Realisasi biaya operasional yang dikeluarkan oleh TL sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp21.719.291.141,00.


d. Sisa Aset

Sisa aset sesuai Laporan Intern PT Bank SEAB (DL) yang belum diaudit per tanggal 30 April 2005 sebesar Rp190.101.642.908,00.

Terkait dengan sisa aset, kami tidak menemukan permasalahan yang material.

4. Saran BPK-RI

Atas pemeriksaan pada PT Bank SEAB (DL), BPK–RI memberikan saran agar TL PT Bank SEAB (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada RUPS sehubungan dengan penghapusan pinjaman debitur yang melebihi batas maksimal 25%.

www.antikorupsi.org




REPUBLIK INDONESIA


Haryanto Suwondo

NIP.240000361

www.antikorupsi.org


BAB I

PENDAHULUAN





Tujuan pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada TL PT Bank SEAB adalah untuk memastikan dan mengetahui bahwa:


b. Dana dari pencairan aset telah digunakan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban termasuk pembayaran BLBI serta biaya operasional PT Bank SEAB (DL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. Sisa aset PT Bank SEAB (DL) yang akan diserahkan kepada Pemeritah setelah berakhirnya proses likuidasi; dan

d. Terdapat indikasi penyimpangan dalam pencairan aset melalui penagihan dan penjualan serta pembayaran kewajiban PT Bank SEAB (DL).


Sasaran pemeriksaan atas pengembalian BLBI PT Bank SEAB (DL) adalah:


b. Proses pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan tersebut termasuk pengembalian uang negara (BLBI) kepada Pemerintah.






www.antikorupsi.org







PT Bank SEAB (DL).

www.antikorupsi.org


BAB II

GAMBARAN UMUM


Direksi BI pada tanggal 29 Oktober 1997 dengan surat Nomor 30/88/DIR/UPB3/Rahasia memberikan laporan tentang permasalahan yang dihadapi PT Bank SEAB (DL) kepada Menteri Keuangan. Pada tanggal 31 Oktober 1997, dengan surat Nomor 30/96/DIR/UPB3/Rahasia tanggal 31 Oktober 1997, Direksi BI memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan untuk mencabut ijin usaha PT Bank SEAB (DL). Akhirnya Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan Nomor 536/KMK.017/1997 tanggal 1 November 1997 melikuidasi PT Bank SEAB (DL).


TL PT Bank SEAB (DL) dibentuk dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tanggal 4 Desember 1997 sesuai dengan Akta “Berita Acara Rapat” Nomor 7 tanggal 4 Desember 1997 oleh Notaris Ny. Wasiati Basoeki, SH dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Suhaimi Saleh

Wakil Ketua : Arifin Gunawan Rosali

Anggota : Linda Trisno

Atmajaya Salim, SH

Sesuai dengan surat TL Nomor 693/TL/SEAB-DL/Rhs/98 tanggal 30 Desember 1998 perihal permohonan pengunduran diri sebagai Ketua TL PT Bank SEAB (DL), Direksi BI menyetujui penggantian tersebut terhitung mulai tanggal 1 April 1999 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Zulkarnaen Z. A.,SH

Anggota : Arifin Gunawan Rosali

Tri Harijanto, SH

Serah terima jabatan Ketua TL yang baru dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima tanggal 27 April 1999.

Sampai dengan tanggal 30 April 2005 jumlah Tim Pendukung PT Bank SEAB (DL) adalah 19 (sembilan belas) orang.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahuun 1999 dan Surat Edaran BI Nomor 32/9/UPPB tanggal 14 Mei 1999, masa kerja TL telah berakhir tanggal 4 Desember

www.antikorupsi.org


2002 dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni 2003. Namun karena kegiatan likuidasi (pencairan aset dan pembayaran kewajiban) belum dapat dilaksanakan seluruhnya, maka belum dilaksanakan RUPS untuk pembubaran TL. Dengan demikian, keberadaan TL PT Bank SEAB (DL) tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.


Jumlah BLBI yang diterima oleh PT Bank SEAB (DL), sesuai Catatan Akuntansi BI maupun catatan PT Bank SEAB (DL) adalah sebagai berikut:

dalam rupiah

No Jenis/ BLBI Jumlah Periode Penyaluran

1 Sado Debet 733.317.023.306,00 16 September 1996 s.d. 3 November 1997

2 Dana Talangan Rupiah 166.082.000.000,00 10 dan 26 November 1997 dan 4 Maret 1998

Jumlah 899.399.023.306,00


Tidak ada akta pengikatan yang dilakukan bank dengan BI dan tidak ada jaminan yang diberikan bank kepada BI baik yang bersumber dari DTR maupun Overdraft.


Jumlah BLBI kepada PT Bank SEAB (DL) sebesar Rp899.399.023.306,00 telah dialihkan menjadi kewajiban Pemerintah sesuai dengan akta cessie antara Ketua BPPN dan Direksi BI tanggal 22 Februari 1999.


Jumlah BLBI yang telah dibayar kembali oleh PT Bank SEAB (DL) sampai dengan tanggal 30 April 2005, adalah sebagai berikut:

dalam rupiah

Jenis BLBI Penerimaan Pembayaran Saldo


Dana Talangan Valas

733.317.023.306,00

166.082.000.000,00

-

-

99.302.719.379,00

-

733.317.023.306,00

66.779.80.621,00

-

Jumlah 899.399.023.306,00 99.302.719.379,00 800.096.303.927,00

www.antikorupsi.org


Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah BLBI yang dibayar baru mencapai 11% dari total kewajiban BLBI.


Posisi keuangan PT Bank SEAB (DL) pada saat penutupan sesuai dengan Neraca Penutupan per tanggal 31 Oktober 1999 adalah sebagai berikut:

dalam rupiah

No Pos-Pos Saldo Per Tanggal 31-Okt-97

AKTIVA

1 Kas 1.201.419.552

2 Bank Indonesia 110.226.219

3 Tagihan pada Bank Lain

4 a.Giro

a.1.Giro Mandiri 229.450.532

a.2.Giro Akita

b.Tabungan 353.129.144

c.Deposito Berjangka

d.1. Call Money 830.070.000

d.2. Penyisihan Penghapusan Call Money

Surat Berharga 22.417.063.519

5 Penyisihan Penghapusan Surat Berharga

6 Kredit yang Diberikan 808.314.087.543

7 Cadangan Aktiva yang Diklasifikasikan (604.536.178.932)

8 Aktiva Tetap dan Inventaris (Nilai Buku) 25.010.647.561

9 Rupa-Rupa Aktiva 25.609.533.593

JUMLAH 279.539.448.731

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

No Pos-Pos Saldo Per Tanggal 31-Okt-97

PASIVA

1 Dana Pihak Ketiga

Giro 46.918.976.172

Tabungan 19.765.127.137

Deposito Berjangka 97.894.613.724

Setoran Jaminan 292.316.386

2 Antar Bank Passiva

Giro 1.063.724

Tabungan 11.796.977

Deposito 3.300.000.000

Pinjaman 806.250.000

3 Kewajiban Pada Bank Indonesia

Overdraft 732.946.253.877

Dana Talangan /Dana Pihak Ketiga, Pesangon

Rekening Antar Kantor

4 Rupa-Rupa Pasiva 29.328.637.584

Kewajiban Antar Bank

5 Modal 30.000.000.000

6 Cadangan Modal 16.323.763

7 Laba (Rugi) Tahun Lalu s.d. Awal Likuidasi (681.741.910.613)

8 Laba (Rugi) Tahun Berjalan (Sejak Awal Likuidasi) -

JUMLAH 279.539.448.731

www.antikorupsi.org


Posisi Keuangan per tanggal likuidasi 31 Oktober 1997 tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Dody Hapsoro, Yohanes sesuai dengan laporan Nomor 10/GA/DH/SEAB/IV/98 tanggal 27 April 1998.

8. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 4 Juni 2003 (Neraca Akhir Likuidasi / NAL)

Posisi Keuangan PT Bank SEAB (DL) sesuai dengan NAL per tanggal 4 Juni 2003 adalah sebagai berikut:

dalam rupiah

Neraca Akhir Likuidasi No Pos-Pos

Nilai Buku/Saldo Nilai Realisasi

AKTIVA

1 Kas 4.592.537 4.592.537

2 Bank Indonesia


4 a.Giro

a.1.Giro Mandiri 660.215.281 660.215.281

a.2.Giro Akita 1.869.489.428 1.869.489.428

b.Tabungan 69.286.199 69.286.199

c.Deposito Berjangka 30.100.000.000 30.100.000.000

d.1. Call Money 830.070.000 830.070.000

d.2. Penyisihan Penghapusan Call Money (830.070.000)

Surat Berharga 22.417.063.519 22.417.063.519

5 Penyisihan Penghapusan Surat Berharga (21.635.863.519)

6 Kredit yang Diberikan 689.015.052.294 689.015.052.294

7 Cadangan Aktiva yang Diklasifikasikan (568.748.698.973) (644.071.443.817)

8 Aktiva Tetap dan Inventaris (Nilai Buku) 10.814.058.720 8.995.391.668

9 Rupa-Rupa Aktiva 5.257.304.070 5.257.304.070

JUMLAH AKTIVA 192.288.433.075 92.681.087.660

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

Neraca Akhir Likuidasi No Pos-Pos


PASIVA

1 Dana Pihak Ketiga

Giro 138.540.367 138.540.367

Tabungan 95.337.475 95.337.476

Deposito Berjangka 52.600.000 52.600.000

Lain-Lain

Kiriman Uang/Tt 21.471.547 21.471.547

Setoran Jaminan 22.430.000 22.430.000

2 Antar Bank Pasiva

Giro

Tabungan 11.796.977 11.796.977

Deposito 3.300.000.000 3.300.000.000

Pinjaman 806.250.000 806.250.000

3 Kewajiban pada Bank Indonesia

Overdraft 733.317.023.306 733.317.023.306

Dana Talangan /Dana Pihak Ketiga, Pesangon 68.279.280.619 68.279.280.619

Rekening Antar Kantor (367.969.781)

4 Rupa-Rupa Passiva 399.350.937 1.825.057.367

Kewajiban Antar Bank

5 Modal 30.000.000.000 30.000.000.000

6 Cadangan Modal 16.323.768 16.323.768

7 Laba(Rugi) Tahun Lalu s.d. Awal Likuidasi (668.462.176.578) (668.462.176.578)

8 Laba(Rugi) Thn Berjalan (Sjk Awal Li kuidasi) 24.658.174.439 (76.742.847.190)

JUMLAH PASIVA 192.288.433.076 92.681.087.659

www.antikorupsi.org


Laporan NAL tersebut telah diaudit oleh KAP Drs. Heliantono & Rekan dengan laporan Nomor Ref 04/02/123/02/KAP/04 tanggal 4 Juni 2003 serta persetujuan dari BI untuk pertanggungjawaban PT Bank SEAB (DL) sesuai dengan surat Nomor 6/433/DPIP/IPSiP tanggal 24 November 2004.


Posisi Keuangan PT Bank SEAB (DL) sesuai dengan Neraca Intern Bank yang belum diaudit oleh KAP per tanggal 30 April 2005 adalah sebagai berikut:

dalam rupiah

No Pos-Pos Saldo Per Tanggal

30-Apr-05

AKTIVA

1 Kas 1.699.437

2 Bank Indonesia


Giro

4 a.1.Giro Mandiri 365.812.488

a.2.Giro Akita 749.738.151


c.Deposito Berjangka 30.100.000.000

d.1. Call Money 830.070.000


5 Surat Berharga 22.417.063.519

Penyisihan Penghapusan Surat Berharga





JUMLAH AKTIVA 190.101.642.908

www.antikorupsi.org


dalam rupiah


30-Apr-05

PASIVA

1 Dana Pihak Ketiga

Giro 0

Tabungan 0

Deposito Berjangka 0

Lain-Lain

Kiriman Uang/Tt 0

Setoran Jaminan 0

2 Antar Bank Pasiva

Giro

Tabungan

Deposito

Pinjaman

3 Kewajiban pada Bank Indonesia

Overdraft 733.317.023.306

Dana Talangan /Dana Pihak Ketiga, Pesangon 66.779.280.619

Rekening Antar Kantor (427.230.781)

4 Rupa-Rupa Pasiva 399.350.937

Kewajiban Antar Bank 4.118.046.977

5 Modal

6 Cadangan Modal

7 Laba(Rugi) Tahun Lalu s.d. Awal Likuidasi (614.084.828.150)

8 Laba(Rugi) Tahun Berjalan (Sejak Awal Likuidasi)

JUMLAH PASIVA 190.101.642.908

www.antikorupsi.org


BAB III

HASIL PEMERIKSAAN


Dari pemeriksaan atas sistem pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian dan pengendalian pengamanan termasuk monitoring, menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Hal ini nampak dalam uraian berikut:


Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum lingkungan pengendalian pada PT Bank SEAB (DL) tidak dapat diandalkan, karena setiap unsur manajemen tidak dapat melakukan fungsinya secara memadai.

Sesuai dengan ketentuan yang ada, pada akhir masa tugasnya, TL bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, TL juga harus menyelesaikan tagihan kepada debitur utamanya, yang pada umumnya terkait dengan pemegang saham utama, antara lain dengan meminta tambahan jaminan terhadap hutang-hutang mereka kepada bank yang telah berkategori macet.

Selain itu, secara substansi tidak jelas siapa pemilik utama harta yang masih ada di PT Bank SEAB (DL), mengingat nilai kewajiban PT Bank SEAB (DL) kepada Pemerintah berupa Saldo Debet dan Dana Talangan Rupiah lebih besar dari harta yang ada. Dari sisi ketentuan perusahaan, harta tersebut adalah milik pemegang saham, tetapi dengan besarnya kewajiban kepada Pemerintah, maka Pemerintah merupakan pihak yang lebih berhak terhadap harta yang masih ada.

Dengan kondisi ini, TL PT Bank SEAB (DL) kurang memahami bahwa harta yang masih ada seharusnya sudah menjadi bagian keuangan negara sehingga seluruh kegiatan TL seharusnya lebih diarahkan terhadap kepentingan negara. Dalam kenyataannya pemegang saham utama masih besar penaruhnya terhadap pelaksanaan tugas TL sehari-hari yang dapat mengakibatkan tidak maksimalnya pengembalian harta PT Bank SEAB (DL) kepada Negara.


Tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi PT Bank SEAB (DL), baik itu BI maupun Departemen Keuangan. Pihak BI selama ini hanya memantau posisi aset dan kewajiban serta setoran ke Negara dari PT Bank SEAB (DL).

www.antikorupsi.org


Ketidakjelasan ini mengakibatkan tidak adanya ketentuan dan/atau prosedur yang memadai dan secara tegas mengatur pelaksanaan tugas TL terutama dalam melakukan pencairan aset dan pembayaran kewajiban kepada Pemerintah.

Audit yang selama ini dilakukan di TL oleh KAP adalah untuk menentukan posisi aset dan kewajiban. Tidak ada audit yang ditujukan untuk menilai kinerja TL dan atau memberikan opini terhadap laporan keuangan TL.

Audit yang dilakukan BPK-RI terhadap TL PT Bank SEAB (DL) adalah saat audit investigasi BLBI di tahun 2000. Dengan demikian sejak tahun 2000 hingga tahun 2005, tidak ada pengawasan yang memadai terhadap kinerja TL.


Pemeriksaan BPK-RI di tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada rekomendasi yang ditujukan kepada TL untuk ditindaklanjuti.



Dari nilai buku aset sebesar Rp279.539.448.731,00 per tanggal 31 Oktober 1997, pencairan aset yang berhasil diperoleh TL PT Bank SEAB (DL) adalah sebesar Rp106.636.765.865,00 yang berasal dari penagihan kredit sebesar Rp91.539.648.259,00 dan penjualan harta tetap dan inventaris bank sebesar Rp15.097.117.606,00.

1) Penagihan Kredit

Dari nilai buku kredit pada saat penutupan per tanggal 31 Oktober 1997 sebesar Rp808.314.087.543,00, realisasi penagihan kredit yang berhasil diperoleh TL PT Bank SEAB (DL) adalah sebesar Rp91.539.648.259,00 yang berasal dari debitur non terkait sebesar Rp85.508.648.259,00 dan dari debitur terkait sebesar Rp6.031.000.000,00

Terkait hal ini, kami menemukan permasalahan sebagai berikut:

Temuan – Pemberian Discount (Penghapusan Kredit) oleh TL PT Bank SEAB (DL) Melampaui Batas Maksimal yang Ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kerja TL

TL Bank SEAB dalam tugasnya telah mengupayakan penagihan kepada debitur. Dalam rangka penagihan kepada debitur TL selama tahun 2000-2005 telah memberikan discount lebih dari 25% kepada beberapa debitur dengan rincian sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

No Nama Debitur Pokok

Pinjaman Pembayaran Penghapusan % Pelunasan

1 Mukmin Saudjana 1.400.000.000 720.000.000 680.000.000 49 Febr-2000

2 PT Dwi Kencana Ganda

200.000.000 85.000.000 115.000.000 57,5 April -2003

Pemberian discount/penghapusan lebih dari 25% tersebut tidak sesuai dengan pedoman kerja TL yang telah ditandatangani oleh semua TL.

Sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran BI Nomor 32/9/UPPB tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum disebutkan bahwa salah satu wewenang TL adalah melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan harta kekayaan dan penagihan terhadap para debitur.

Dalam hal penagihan kepada para debitur tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh semua TL Bank tanggal 8 Agustus 2000 pada butir 3 masalah discount/penghapusan disebutkan bahwa:

“Discount atau penghapusan dimungkinkan untuk diberikan berdasarkan keputusan masing-masing TL BDL dengan pertimbangan sebagai berikut:

3.1 Pertimbangan yang bersifat ekonomis menjadi penting apabila upaya hukum melalui jalur hukum akan memakan biaya yang lebih besar dan jangka waktu yang panjang ditambah adanya unsur ketidakpastian;

3.2 Kemampuan debitur atau keadaan perusahaan debitur untuk dapat membayar kewajibannya serta status dan nilai agunan;

3.3 Pada dasarnya pemberian discount/penghapusan untuk bunga pinjaman dimungkinkan. Discount/penghapusan terhadap pokok pinjaman harus dilihat secara kasus demi kasus;

3.4 Pemberian discount atas pokok pinjaman termaksud pada butir 3.3 maksimum 25%. Bagi debitur yang tidak bersedia dimaksud, agar diselesaikan melalui jalur hukum (eksekusi) dan apabila masih ada saldo/sisa pinjamannya, maka sisanya tetap menjadi kewajiban debitur dimaksud;

3.5 Atas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait yang turut serta menjadi penyebab ambruknya bank, tidak dapat diberikan discount.”

Kondisi ini mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan yang diperoleh oleh TL dari penagihan sebesar Rp795.000.000,00.

www.antikorupsi.org


Hal ini disebabkan TL tidak sepenuhnya mengikuti pedoman kerja yang telah ditandatangani oleh semua TL dan lebih mengutamakan pertimbangan ekonomis dalam melakukan tugasnya.

Tanggapan - TL PT Bank SEAB (DL) memberikan tanggapan sebagai berikut:

a) Jaminan atas nama Mukmin Saudjana sudah diambil alih oleh Bank dan diatas namakan PT SEAB Raya Property sebelum terjadi likuidasi PT Bank SEAB (DL). Penjualan Barang Jaminan yang dikuasai bank tersebut terjual pada tanggal 15 Februari 2000 dengan harga sebesar Rp720.000.000,00 dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang masih belum pulih, sehingga hampir tidak ada calon pembelinya. Selain itu bangunan berada di daerah yang selalu kebanjiran, kondisi bangunan mulai retak, tidak ada listrik, air maupun prasarana lainnya dan berpenghuni. Penjualan dilakukan dengan kondisi apa adanya, karena TL pada waktu itu butuh dana untuk pengembalian Dana Talangan BI;

b) PT Dwi Kencana Ganda pokok pinjaman Rp200.000.000,00 dilunasi sebesar Rp85.000.000,00 atau sebesar 42,5% dari nilai pokok dengan cara cicilan selama 1 (satu) tahun lebih. Hal ini dilakukan oleh kakak kandungnya atas dasar kewajiban moral semata, karena penanggung jawab perusahaan telah meninggal dunia sedangkan barang jaminan tidak ada.

Saran - BPK–RI memberikan saran agar TL PT Bank SEAB (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada RUPS.

2) Penjualan Aset

Nilai buku aktiva tetap dan inventaris tanggal 31 Oktober 1997 sesuai dengan Neraca Penutupan adalah sebesar Rp25.010.647.561,00. Realisasi penjualan aset yang dilakukan TL sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp15.097.117.606,00. Penjualan aset berupa aktiva tetap dan inventaris dilakukan dengan sistem lelang dan lelang terbatas melalui pemasangan iklan di surat kabar.

Terkait dengan penjualan aset tidak terdapat permasalahan yang material.


Realisasi pembayaran kewajiban yang telah dilakukan oleh TL PT Bank SEAB (DL) sampai dengan tanggal 30 April 2005 sebesar Rp99.302.000.000,00 seluruhnya merupakan angsuran DTR. Sedangkan pembayaran Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah sebesar Rp163.670.000.000,00 dengan dana yang berasal dari DTR.

www.antikorupsi.org


Sisa DPK yang belum dibayarkan dititipkan pada PT Bank Mandiri per tanggal 18 Agustus 2004 sesuai Surat PT Bank SEAB (DL) Nomor 065/TL/SEAB.DL/VIII/04 tanggal 18 Agustus 2004 sebesar Rp330.379.387,61 dengan rincian sebagai berikut:

dalam rupiah

Nomor Jenis Simpanan Saldo DPK yang dititipkan

Rekening Nominal

1 Giro 190 138.540.365,80

2 Tabungan 1.086 95.337.474,81

3 Deposito 15 52.600.000,00

4 Lainnya:

TT/KU

SDB

BG

133

18

114

1

43.901.547,00

21.471.547,00

14.430.000,00

8.000.000,00

Jumlah 1.424 330.379.387,61

Terkait dengan realisasi pembayaran kewajiban tidak ditemukan permasalahan yang material.


Realisasi biaya operasional yang dikeluarkan oleh TL sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp21.719.291.141,00 terdiri dari:

dalam rupiah

No Keterangan Sampai Dengan Tanggal 30-Apr-05

1 Upah dan Honor Tim Likuidasi dan Tenaga Penunjang 13.308.020.823,19

2 Pajak 2.418.808.330,00

3 Biaya Umum 3.649.612.152,00

4 Lain-Lain 2.342.849.835,96

Total Biaya Operasional 21.719.291.141,15

Terkait dengan pengeluaran biaya operasional kami tidak menemukan permasalahan.

www.antikorupsi.org


1) Sisa Aset

Sisa aset berdasarkan Laporan Intern PT Bank SEAB (DL) yang belum diaudit per tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp190.101.642.908,00 dengan rincian sebagai berikut:

dalam rupiah


30-Apr-05

AKTIVA

1 Kas 1.699.437

2 Bank Indonesia


4 a.Giro

a.1.Giro Mandiri 365.812.488

a.2.Giro Akita 749.738.151


c.Deposito Berjangka 30.100.000.000

d.1. Call Money 830.070.000


Surat Berharga 22.417.063.519

5 Penyisihan Penghapusan Surat Berharga





JUMLAH 190.101.642.908

Selain sisa aset yang ada di Laporan Keuangan juga terdapat aset penyerahan dari Pemegang Saham (Lampiran 1) yang berkaitan dengan proses hukum mereka di pengadilan berupa:

www.antikorupsi.org


1) Tanah di Jaka Sampurna, Bekasi senilai Rp15.000.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima tanggal 1 Juli 2002 yang diserahkan oleh Grup Kalimalang;

2) Tanah dan tanaman di Subang Rp4.330.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima tanggal 24 Juni 2002;

3) Tanah di Cikupa, Tangerang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima tanggal 8 Mei 2002.yang belum dilakukan penilaian.

Selain itu juga terdapat sisa aset berupa jaminan yang sedang dalam proses ligitasi dengan rincian dalam Lampiran 2.

Terkait dengan sisa aset per tanggal 30 April 2005 tidak ditemukan permasalahan yang material.


REPUBLIK INDONESIA

www.antikorupsi.org

DAFTAR SINGKATAN

BDL : Bank Dalam Likuidasi BG : Bilyet Giro BI : Bank Indonesia BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional DL : Dalam Likuidasi DPK : Dana Pihak Ketiga DTR : Dana Talangan Rupiah KAP : Kantor Akuntan Publik NAL : Neraca Akhir Likuidasi RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham SEAB : South East Asia Bank SPI : Sistem Pengendalian Intern TL : Tim LIkuidasi

www.antikorupsi.org



PENGEMBALIAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) PADA PT BANK PINAESAAN (DALAM LIKUIDASI) Nomor : 01.I/XII/02/2006



www.antikorupsi.org

DAFTAR ISI

Halaman


BAB I PENDAHULUAN 6
















11







www.antikorupsi.org

Halaman





d. Sisa Aset 35

DAFTAR SINGKATAN

LAMPIRAN

1 Daftar Set Off PT Bank Pinaesaan (DL) Kantor Cabang Surabaya Per 31 Oktober 1997 s/d 30 April 2005

www.antikorupsi.org

BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 1 dari 43


ATAS


PADA

PT BANK PINAESAAN (DALAM LIKUIDASI)


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melaksanakan pemeriksaan atas pengembalian dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada PT Bank Pinaesaan (Dalam Likuidasi/DL).



Dengan status Bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum sistem pengendalian intern (SPI) pada PT Bank Pinaesaan (DL) tidak dapat diandalkan karena beberapa hal. Pertama, lingkungan pengendalian yang ada tidak dapat berjalan secara memadai. Di antaranya posisi pemegang saham utama yang sekaligus juga debitur utama menyulitkan pengelola yaitu Tim Likuidasi (TL) melakukan tugasnya. Kedua, tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi Bank Dalam Likuidasi (BDL) dalam melaksanakan fungsinya, baik itu Bank Indonesia (BI) maupun Departemen Keuangan. Terakhir, tidak ada pengawasan yang memadai terhadap akuntabilitas dan kinerja TL selama periode kerjanya.


Pemeriksaan BPK-RI atas PT Bank Pinaesaan (DL) di tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti.



www.antikorupsi.org




Nilai buku aset berdasarkan neraca likuidasi per tanggal 31 Oktober 1997 sebesar Rp370.928.766.716, telah direalisasikan sebesar Rp37.863.382.197,00 dalam bentuk penjualan aktiva tetap dan bagi hasil proyek Citraland di Manado, dalam bentuk penagihan kredit sebesar Rp79.686.951.355,99 dan dengan penagihan tunai dan set off jaminan total sebesar Rp41.783.888.999,73.


1) Penyelesaian kredit pada PT Bank Pinaesaan (DL) sebesar Rp3.303.612.219,00 dengan cara kompensasi (set-off) tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung yang lengkap sehingga cara penyelesaian kredit tersebut dilakukan secara tidak benar;

2) Penjualan Harta Tetap Inventaris Bank Pinaesaan yang dilakukan di bawah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) mengakibatkan kurangnya hasil penjualan sebesar Rp752.575.000,00;

3) Terdapat Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PPh final 5% atas transaksi jual beli tanah di Sudimara Cileduk SHM 174 yang belum disetor ke kas negara mengakibatkan belum diterimanya pendapatan negara sektor pajak sebesar Rp12.817.500,00.


Dari nilai kewajiban kepada Pemerintah sebesar Rp681.084.490.920,00 pada tanggal 31 Oktober 1997, realisasi pembayaran kewajiban masing-masing untuk dana talangan rupiah (DTR) sebesar Rp10.456.680.100,11 (3,87%) dan untuk saldo debet sebesar Rp0,00 (0%). Selain itu, PT Bank Pinaesaan (DL) juga melakukan pembayaran hutang pajak sebesar Rp2.167.178.953,00 dan hutang lancar lainnya sebesar Rp275.140.572,66. Total pembayaran seluruhnya adalah sebesar Rp12.898.999.625,77.





1) Pembayaran success fee jasa pengacara yang dilakukan sebelum pencairan aset dan pembayaran operational cost berdasarkan persentase diragukan kewajarannya dan berpotensi merugikan PT Bank Pinaesaan (DL) sebesar Rp5.850.000.000,00.

www.antikorupsi.org


2) Pembayaran jasa konsultan hukum (lawyer) belum dipungut PPN 10% dan PPh pasal 23 sebesar 7,5% mengakibatkan belum diterimanya penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp1.288.086.218,73.

3) Pengeluaran biaya pegawai (THR dan biaya kesejahteraan karyawan) yang tidak sesuai dengan ketentuan mengakibatkan pemborosan keuangan PT Bank Pinaesaan (DL) c.q. Pemerintah sebesar Rp2.309.346.850,00.

d. Sisa Aset

Nilai buku sisa aset per tanggal 30 April 2005 sesuai dengan Neraca (Unaudited) Rp114.483.054.129,67. Total nilai realisasi sisa aset per tanggal 30 April 2005 sesuai dengan neraca internal belum diaudit (unaudited) PT Bank Pinaesaan (DL) adalah sebesar Rp72.050.575.198,67. Sementara itu sisa kewajiban kepada Pemerintah adalah sebesar Rp670.627.810.819,89.

Terkait nilai sisa aset, kami menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1) UDATIMEX Group sebagai Pihak Terkait PT Bank Pinaesaan (DL) tidak beritikad baik dengan belum melunasi kreditnya sebesar Rp408.462.880.335,51

2) Deposito di Bank Bukopin tidak dapat dicairkan meskipun telah ada keputusan Mahkamah Agung.

3) Terdapat permasalahan dalam sisa aset Bank, aset eks jaminan, dan jaminan yang diterima dari nasabah sebagai berikut:

a) Tanah dan Bangunan Jl. Mayjen Sungkono, Darmo Park I/15 Surabaya milik PT Bank Pinaesaan (DL) tidak dapat dijual karena atas nama Pemegang Saham (Herman Rattu).

b) Jaminan BPKB kendaraan pada Kantor Cabang Jakarta diambil debitur dan hutang belum dibayar.

c) Sisa tanah Sudimara Barat, Cileduk SHM 2619 dibangun sekolah dan sulit dijual.

d) Tanah di Sudimara RT 01/03 Ciledug Tangerang SHM No. 187 a.n. Landy Wanget dijual eks karyawan PT Bank Pinaesaan (DL) dalam sengketa di Pengadilan Negeri.

e) Tanah kosong di Balimester Jatinegara dengan nilai buku Rp56.500.000,00 sulit dijual dan telah dihapusbuku (write off).

www.antikorupsi.org


4. Saran BPK-RI

a. Terkait temuan atas pencairan aset

1) Agar TL PT Bank Pinaesaan (DL) dapat menunjukkan dokumen pendukung penyelesaian kredit dengan set off.

2) TL PT Bank Pinaesaan (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada RUPS terkait dengan penjualan harta tetap inventaris di bawah NJOP;

3) Agar TL dapat memperoleh bukti penyetoran pajak-pajak yang terkait dengan transaksi jual beli tanah di Sudimara.

b. Terkait temuan atas biaya operasional

1) Agar TL membayar success fee sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan Forum Komunikasi TL dan kesepakatan dalam perjanjian antara TL dan konsultan hukum. Selain itu pembayaran biaya ini juga hanya dilakukan untuk pengeluaran yang disertai dengan bukti yang valid. Adapun kelebihan pembayaran di luar ketentuan dan tidak disertai bukti yang jelas agar ditarik kembali dari konsultan hukum. Selanjutnya TL juga harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya yang tidak sesuai dengan ketentuan/kesepakatan bersama kepada RUPS. Temuan ini perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum untuk memastikan keberadaan unsur tindak pidana.

2) Agar TL segera menyelesaikan kewajiban-kewajiban perpajakannya kepada Negara.

3) Agar pembayaran THR dan biaya kesejahteraan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan PT Bank Pinaesaan (DL).

c. Terkait dengan temuan sisa aset.

1) Agar TL melakukan upaya-upaya yang tegas kepada Pemegang Saham PT Bank Pinaesaan (DL) untuk segera melunasi hutang-hutang UDATIMEX Group dan apabila diperlukan agar dilakukan melalui jalur hukum;

2) Agar TL terus mengupayakan pencairan deposito pada Bank Bukopin;

3) Terkait dengan sisa aset bank, aset eks jaminan, dan jaminan yang diterima dari nasabah:

a) Agar TL terus mengupayakan agar tanah dan bangunan di Jl. Mayjen Sungkono Surabaya dapat dijual.

www.antikorupsi.org


b) Agar TL terus mengupayakan agar memperoleh pembayaran dari debitur Suzy Sunarsih.

c) Agar TL terus mengupayakan agar tanah di Sudimara Barat dapat segera dijual.

d) Agar TL terus mengupayakan pengembalian tanah yang dalam sengketa Pengadilan Negeri.

e) Agar TL memperpanjang sertifikat hak pakai atas tanah di Balimester sehingga dapat dijual.



REPUBLIK INDONESIA


Haryanto Suwondo

NIP. 240000361

www.antikorupsi.org


BAB I

PENDAHULUAN


Dasar hukum pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Pinaesaan (DL) adalah:




Tujuan pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Pinaesaan (DL) adalah untuk memastikan dan mengetahui bahwa:


b. Dana hasil pencairan aset telah digunakan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban termasuk pembayaran BLBI serta biaya operasional BDL sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

c. Sisa aset BDL yang akan diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya proses likuidasi;



Sasaran pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Pinaesaan (DL) adalah:



4. Metodologi Pemeriksan


a. Melakukan reviu terbatas atas sistim dan prosedur pencairan aset dan pembayaran kewajiban serta membandingkan dengan kriteria yang berlaku;

b. Melakukan analisis terhadap transaksi-tranasaksi yang signifikan;

www.antikorupsi.org








PT Bank Pinaesaan (DL).

www.antikorupsi.org


BAB II

GAMBARAN UMUM


Bank dicabut ijin usahanya berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.017/1997, tanggal 1 November 1997. Pencabutan ijin usaha tersebut dilakukan berdasarkan usulan BI, sesuai dengan surat Nomor 30/46/DIR/UPB1/Rahasia tanggal 31 Oktober 1997.


TL PT Bank Pinaesaan (DL) dibentuk dengan Akta Notaris Thelma Andries, SH No. 145 tanggal 18 Desember 1997 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Persero PT Bank Pinaesaan (DL), dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Tontowi Djauhari Lintang

Wakil Ketua : Jugia Wahab

Anggota : L. Johannes Henry Eman

Alfan Hariyanto

Rizal Sofyan Gueci

Pieter Solang

Pada tanggal 21 September 1998, Sdr. Jugia Wahab menyatakan mengundurkan diri dan telah disetujui BI dengan surat Nomor 31/624/UPPB/Adp tanggal 22 September 1998. Sdr. Pieter Solang juga mengundurkan diri pada tanggal 25 November 1998, selanjutnya susunan TL PT Bank Pinaesaan (DL) adalah sebagai berikut:



Alfan Hariyanto

Rizal Sofyan Gueci

Pada tanggal 1 Oktober 1999, Sdr. Rizal S. Guecy digantikan oleh Sdri. Desty Liza Rabain, SH sebagai anggota TL PT Bank Pinaesaan (DL) sehingga susunan TL PT Bank Pinaesaan (DL) menjadi sebagai berikut:

www.antikorupsi.org




Alfan Hariyanto

Desty Liza Rabain, SH

Jumlah karyawan pendukung TL PT Bank Pinaesaan (DL) per 30 April 2005 adalah 13 orang.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, masa kerja TL telah berkahir tanggal 18 Juni 2003. Namun karena kegiatan likuidasi belum dapat diselesaikan seluruhnya, maka belum dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk pembubaran TL. Dengan demikian, keberadaan TL PT Bank Pinaesaan (DL) tidak sesuai dengan ketentuan.


Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diterima oleh PT Bank Pinaesaan (DL) terdiri atas saldo debet (Overdraft – OD) serta Dana Talangan Rupiah (DTR) tahap I dan II, sebagai berikut:

a. Saldo Debet sebelum likuidasi 411.118.490.920,00

b. Dana Talangan Rupiah I 88.709.000.000,00

c. Dana Talangan Rupiah II 181.257.000.000,00


DTR I dan II PT Bank Pinaesaan (DL) yang masing-masing bernilai Rp88.709.000.000,00 dan Rp181.257.000.000,00 tidak disertai dengan akta pengikatan pengakuan secara notariil, tetapi melalui SPK Nomor 30/600/UK tanggal 4 November 1997 dan SPK Nomor 30/925/UK tanggal 4 Maret 1998.

Atas saldo debet dan DTR yang telah diterima oleh PT Bank Pinaesaan (DL), tidak ada jaminan fisik yang diberikan kepada BI (Pemerintah).


BLBI yang diberikan kepada bank yang telah dialihkan kepada Pemerintah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI tanggal 6 Februari 1999 dan akta cessie yang dibuat dihadapan Notaris Mudofir Hadi, SH Nomor 72 tanggal 22 Februari 1999 antara Direksi BI dan Ketua BPPN. Jumlah BLBI yang dialihkan tersebut pada posisi tanggal 29 Januari 1999 sebesar Rp681.084.490.920,00.

www.antikorupsi.org




dalam rupiah


Saldo Debet

Dana Talangan Rupiah

411.118.490.920,00

269.966.000.000,00

0,00

10.456.680.100,11

411.118.490.920,00

259.509.319.899,89

Jumlah 681.084.490.920,00 10.456.680.100,11 670.627.810.819,89

Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah BLBI yang telah dikembalikan hanya mencapai 1,5% dari total kewajiban rupiah BLBI.


Neraca Bank menurut Laporan Keuangan per tanggal 31 Oktober 1997 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata & Rekan, dengan laporan Nomor BP/01/FI/97 tanggal 10 Juni 1998 adalah sebagai berikut:

dalam rupiahNo Keterangan Jumlah

AKTIVA 1 Kas 1.022.912.538,002 Giro pada Bank Indonesia 400.862.522,003 Giro pada Bank Lain 5.979.620.580,00 - Penyisihan Penghapusan Aktiva

Produktif (PPAP) 0,00

Bersih 5.979.620.580,004 Penempatan Dana pada Bank Lain 1.322.759.770,00 - PPAP 0,00 Bersih 1.322.759.770,005 Surat Berharga 11.252.000.000,00 - PPAP (106.260.000,00) Bersih 11.145.740.000,006 Kredit yang Diberikan 361.116.998.199,00 - PPAP (76.267.914.901,00) Bersih 284.849.083.298,00

www.antikorupsi.org


dalam rupiahNo Keterangan Jumlah 7 Penyertaan 266.000.000,00 - PPAP 0,00 Bersih 266.000.000,008 Pendapatan yang Akan Diterima 7.774.513.525,009 Biaya Dibayar Dimuka 990.923.353,00

10 Aktiva Tetap 12.590.025.972,00 - Akumulasi Penyusutan (5.940.249.233,00) Bersih 6.649.776.739,00

11 Aktiva Lain-lain 50.526.574.391,00 - PPAP 0,00 Bersih 50.526.574.391,00 Total Aktiva 370.928.766.716,00 KEWAJIBAN DAN EKUITAS Kewajiban

12 Dana Pihak Ketiga 277.880.564.865,0013 Kewajiban pada Bank Indonesia 363.139.191.315,0014 Beban yang Masih Harus Dibayar 2.206.053.672,0015 Kewajiban Lain-Lain 4.652.676.018,00 Ekuitas

16 Modal Saham 19.574.000.000,0017 Uang Muka Saham 870.872.026,0018 Laba (Rugi) (297.394.591.180,00) Total Kewajiban dan Ekuitas 370.928.766.716,00

8. Posisi Keuangan Bank per Tanggal Likuidasi (Neraca Akhir Likuidasi /NAL)

NAL per 18 Juni 2003 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Kartoyo & Rekan, dengan laporan nomor: 033-LFR/KAP-KP/IV/2004 tanggal 29 April 2004 adalah sebagai berikut:

dalam rupiah

No Keterangan Jumlah AKTIVA

1 Kas 7.253.753,002 Giro pada Bank Indonesia 0,003 Giro pada Bank Lain 37.675.686.653,00 - PPAP 0,00 Bersih 37.675.686.653,00

www.antikorupsi.org


No Keterangan Jumlah 4 Penempatan pada Bank Lain 0,00 - PPAP 0,00 Bersih 0,00

5 Surat Berharga 0,00 - PPAP 0,00 Bersih 0

6 Kredit Yang Diberikan 561.213.957.655,00 - PPAP (509.098.763.737,00) Bersih 52.115.193.918,00

7 Penyertaan 571.000.000,00 - PPAP 0,00 Bersih 571.000.000,00

8 Pendapatan Yang Akan Diterima 0,009 Biaya Dibayar Dimuka 0,0010 Aktiva Tetap 2.744.582.047,00 - Akumulasi Penyusutan 0,00 Bersih 2.744.582.047,00

11 Aktiva Lain-Lain 25.587.344.489,00 - PPAP 0,00 Bersih 25.587.344.489,00 Total Aktiva 118.701.060.860,00 KEWAJIBAN DAN EKUITAS Kewajiban

12 Dana Pihak Ketiga 1.919.190.990,0013 Kewajiban pada Bank Indonesia 670.627.810.820,0014 Beban Yang Masih Harus Dibayar 18.000.000,0015 Kewajiban Lain-Lain 833.598.716,00 Ekuitas


Menunjuk surat Nomor 7/150/DPIP/1AdmP tanggal 29 April 2005, NAL per 18 Juni 2003 PT Bank Pinaesaan (DL) hingga saat ini belum disetujui oleh BI, karena:

a. Beberapa hal yang perlu mendapat penjelasan KAP antara lain mengenai hal:

www.antikorupsi.org


1) Adanya perbedaan periode pemeriksaan. Seharusnya periode pemeriksaan adalah dari tanggal 31 Oktober 1997 sampai dengan 18 Juni 2003, sementara itu KAP hanya melakukan pemeriksaan pada periode sejak 18 Desember 2002 sampai dengan 18 Juni 2003.

2) Status harta eks jaminan terkait dengan tanah yang dibeli Group Ciputra melalui Akta Kesepakatan Bersama No.2 dan No. 3 tanggal 17 Desember 2002 dan Akta Jual Beli tanggal 18 Desember 2002 dan teknis pembukuan jual beli tersebut.

b. Terdapat lampiran yang belum diisi (kosong) dengan penjelasan saldo nihil, padahal sesuai NAL yang disampaikan terdapat saldo dan mutasi dari neraca penutupan tanggal 31 Oktober 1997 sampai NAL (vide Lampiran 15 Realisasi Penyelesaian Kewajiban Lainnya).

c. Masih terdapat lampiran yang saldonya belum sesuai dengan neraca, yaitu:

1) Terdapat peningkatan saldo rupa-rupa aktiva selama masa likuidasi sebesar Rp801 juta, yaitu dari Rp25.357 juta pada posisi 31 Oktober 1997 menjadi Rp26.158 juta pada posisi NAL, selain itu terdapat perbedaan saldo harta eks jaminan dari Rp4.043,2 juta pada posisi 31 Oktober 1997 menjadi Rp23.303,99 juta pada posisi NAL 18 Juni 2003.

2) Nilai agunan per lokasi antara uraian dalam halaman 9 tidak sama dengan lampiran 3 Rincian Kredit yang diberikan (daftar nominatif).

dalam jutaan rupiah

Lokasi Jumlah dalam halaman 9 Jumlah dalam Lampiran 3

1. Surabaya 2. Manado 3. Jakarta

18.907,15 3.133,10 4.507,40

17.834,28 2.837,12 4.199,65

Jumlah 26.547,65 24.871,053) Saldo kredit posisi 18 Juni 2003, dalam NAL nilai buku kredit sebesar Rp561.214

juta, sedangkan dalam lampiran 11 tercatat Rp561.205 juta (Rp637.588,11 juta – Rp76.383,59 juta) atau terdapat selisih sebesar Rp9 juta.

4) Saldo DPK posisi tanggal 30 Oktober 1997 adalah sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


dalam juta rupiah

No. Jenis Simpanan Neraca Lampiran 14 Selisih 1 Terkait:

- Giro - Tabungan - Deposito - Lainnya

145,12 102,72 277,68

0

145,12 137,08 277,68

0

0

(34,36) 0 0

2 Tidak Terkait: - Giro - Tabungan - Deposito - Lainnya

3.660,13

27.575,78 247.979,44

0

3.660,13

27.540,62 247.979,44

411,58

0

37,16 0

(411,58)

5) Dalam Lampiran 14 Realisasi Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana, masih tercatat jenis simpanan lainnya dengan saldo sebesar Rp411,58 juta, sementara berdasarkan hasil pertemuan tanggal 6 April 2005 DPK lainnya tersebut merupakan kewajiban segera.

d. Masih terdapat lampiran NAL yang saldonya belum sesuai dengan lampiran 16 Rincian Arus Kas, yaitu:

1) Sisa dana giro per 31 Oktober 1997 tercatat sebesar Rp5.866,89 juta, sementara dalam Neraca Audited tercatat Rp6.380,5 juta dan dalam Neraca Unaudited tercatat Rp7.813,21 juta.

2) Hasil pencairan aset:

a) Dalam lampiran 11 mengenai Pencairan Pinjaman, tercatat nilai kas/tunai dari hasil pencairan pinjaman sebesar Rp26.006,32 juta, sedangkan dalam rincian arus kas tercatat sebesar Rp25.887,96 juta.

b) Dalam lampiran 12 mengenai Penjualan Harta Tetap dan Inventaris, tercatat hasil penjualan HTI sebesar Rp16.133,61 juta, sedangkan dalam rincian arus kas tercatat sebesar Rp21.263,61 juta.

c) Dalam lampiran 13 mengenai Pencairan Aktiva Tetap Lainnya, tercatat nilai kas/tunai dari hasil realisasi pencairan aktiva sebesar Rp5.161 juta, sedangkan dalam rincian arus kas tercatat sebesar Rp529,33 juta.

e. Dalam NAL nilai realisasi KYD belum dicantumkan nilai bersih/net setelah diperhitungkan dengan cadangan penghapusan kredit.

www.antikorupsi.org



Posisi keuangan PT Bank Pinaesaan (DL) per tanggal 30 April 2005 sesuai dengan laporan keuangan (Unaudited) dan merupakan angka intern bank setelah koreksi KAP - nilai buku adalah sebagai berikut:

dalam rupiahNo Keterangan Jumlah

AKTIVA 1 Kas 746.356,702 Giro Pada Bank Indonesia 0,003 Giro pada Bank Lain 45.861.678.786,75

- PPAP 0,00 Bersih 45.861.678.786,75

4 Penempatan Dana pada Bank Lain 0,00 - PPAP 0,00 Bersih 0,00

5 Surat Berharga 0,00 - PPAP 0,00 Bersih 0,006 Kredit Yang Diberikan 557.744.356.165,25 - PPAP (507.924.221.623,45) Bersih 49.820.134.541,807 Penyertaan 570.998.862,00 - PPAP 0,00 Bersih 570.998.862,008 Pendapatan Yang Akan Diterima 0,009 Biaya Dibayar Dimuka 0,0010 Aktiva Tetap 2.743.567.047,39 - Akumulasi Penyusutan 0,00 Bersih 2.743.567.047,39

11 Aktiva Lain-Lain 15.485.928.535,03 - PPAP 0,00 Bersih 15.485.928.535,03 Total Aktiva 114.483.054.129,67 KEWAJIBAN DAN EKUITAS Kewajiban

12 Dana Pihak Ketiga 1.919.190.989,8513 Kewajiban pada Bank Indonesia 670.627.810.819,57

www.antikorupsi.org


dalam rupiahNo Keterangan Jumlah 14 Hutang Lancar Lainnya 179.067.387,31 Ekuitas


www.antikorupsi.org


BAB III

HASIL PEMERIKSAAN


Dari pemeriksaan atas pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian dan pengendalian pengamanan termasuk monitoring pada PT Bank Pinaesaan (DL) menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Hal ini nampak dalam uraian berikut:


Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum lingkungan pengendalian pada PT Bank Pinaesaan (DL) tidak dapat diandalkan, karena setiap unsur manajemen tidak dapat melakukan fungsinya secara memadai.

Sesuai dengan ketentuan yang ada, TL nantinya bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, TL juga harus menyelesaikan tagihan kepada debitur utamanya, yang pada umumnya terkait dengan pemegang saham utama, antara lain dengan meminta tambahan jaminan terhadap hutang-hutang mereka kepada bank yang telah berkategori macet.

Selain itu, secara subtansi tidak jelas siapa pemilik utama harta yang masih ada di PT Bank Pinaesaan (DL), mengingat pada umumnya nilai kewajiban BDL kepada pemerintah berupa saldo debet dan Dana Talangan Rupiah/DTR lebih besar dari harta yang ada. Disamping itu, saat ini PT Bank Pinaesaan (DL) juga sedang menghadapi tuntutan dari kreditur yang merasa memiliki piutang pada BDL tetapi atas simpanan tersebut tidak tercatat dalam Laporan Keuangan Penutupan PT Bank Pinaesaan (DL).

Dari sisi ketentuan perusahaan, harta tersebut adalah milik pemegang saham, tetapi dengan besarnya kewajiban kepada Pemerintah, maka Pemerintah merupakan pihak yang lebih berhak terhadap harta yang masih ada. Dengan kondisi ini, TL kurang memahami bahwa harta yang masih ada seharusnya sudah menjadi bagian Keuangan Negara sehingga seluruh kegiatan TL seharusnya lebih diarahkan terhadap kepentingan Negara. Dalam kenyataanya Pemegang Saham utama masih besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas TL sehari-hari yang dapat mengakibatkan tidak maksimalnya pengembalian harta BDL kepada Negara.


Tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi BDL, baik itu BI maupun Departemen Keuangan. Selama ini pihak BI hanya memantau posisi aset dan kewajiban serta setoran kepada Negara dari BDL.

www.antikorupsi.org



Untuk kegiatan pencairan aset di BDL selain kegiatan pencairan aset bank dan jaminan yang diambil alih, juga terdapat pencairan aset milik pemegang saham, baik yang diserahkan oleh pihak terkait dengan pemegang saham maupun aset yang berhasil disita dari pemegang saham. Atas aset tersebut oleh TL dilakukan penyitaan dan dilakukan penjualan proses lelang pengadilan.

Pengusuran aset milik pemegang saham yang diambil alih tersebut dilakukan dengan menggunakan jasa konsultan hukum.

Selain ketidakjelasan tentang pihak yang menjadi pengawas BDL, juga terdapat ketidakjelasan mengenai masa kerja TL BDL. Sesuai dengan ketentuan yang ada masa kerja BDL pada umumnya adalah selama 5 tahun sejak terbentuknya TL ditambah dengan enam bulan. Pada akhir masa tugasnya TL harus menyusun NAL yang akan dimintakan persetujuan ke BI sebagai dasar RUPS dalam rangka pembubaran TL. Tetapi sampai dengan lima tahun masa kerja TL dan telah disusun NAL ternyata belum ada persetujuan dari BI mengenai pelaksanaan RUPS dan sampai dengan akhir pemeriksaan belum ada kejelasan mengenai status TL walaupun masa kerja TL sudah berakhir.

Berdasarkan monitoring atas pelaksanaan pemeriksaan pada BDL diketahui bahwa selama ini pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP adalah untuk menentukan posisi aset dan kewajiban. Tidak ada audit yang ditujukan untuk menilai kinerja TL dan/atau memberikan opini terhadap laporan keuangan BDL.


Pemeriksaan BPK-RI atas BDL di tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada rekomedasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti.


Posisi keuangan PT Bank Pinaesaan (DL) per tanggal 30 April 2005 menunjukkan nilai total aset (aktiva) dan kewajiban sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

No Keterangan Jumlah AKTIVA 1 Kas 746.356,702 Giro pada Bank Indonesia 0,003 Giro pada Bank Lain 45.861.678.786,75

- PPAP 0,00 45.861.678.786,754 Penempatan Dana pada Bank Lain 0,00

- PPAP 0,00 0,005 Surat Berharga 0,00 - PPAP 0,00 0,006 Kredit Yang Diberikan 557.744.356.165,25 - PPAP (507.924.221.623,45) 49.820.134.541,807 Penyertaan 570.998.862,00 - PPAP 0,00 570.998.862,008 Pendapatan Yang Akan Diterima 0,009 Biaya Dibayar Dimuka 0,0010 Aktiva Tetap 2.743.567.047,39 - Akumulasi Penyusutan 0,00 2.743.567.047,39

11 Aktiva Lain-Lain 15.485.928.535,03 - PPAP 0,00 15.485.928.535,03 Total Aktiva 114.483.054.129,67 KEWAJIBAN DAN EKUITAS Kewajiban

12 Dana Pihak Ketiga 1.919.190.989,8513 Kewajiban pada Bank Indonesia 670.627.810.819,5714 Hutang Lancar Lainnya 179.067.387,31 Ekuitas



1) Penagihan Kredit

Realisasi penagihan kredit yang dilakukan TL sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp79.686.951.355,99, dengan rincian sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

No. Keterangan Jumlah 1 Tunai Pokok 28.178.238.197,04 Bunga 1.069.056.486,98 Jumlah 29.247.294.684,02

2 Set Off Pokok 12.237.883.353,53 Bunga 298.710.962,18 Jumlah 12.536.594.315,71

3 Penghapusan Pokok 3.996.555.741,55 Bunga 8.796.506.614,71 Jumlah 12.793.062.356,26

4 Alih Agunan Pokok 25.110.000.000,00 Bunga 0,00 Jumlah 25.110.000.000,00

Total 79.686.951.355,99

Dari total nilai Rp79.686.951.355,99, penagihan kredit yang berasal dari penyetoran tunai dan set off jaminan adalah sebesar Rp41.783.888.999,73.

Dari hasil pemeriksaan atas penagihan kredit, kami tidak menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

Temuan - Penyelesaian kredit pada PT Bank Pinaesaan (DL) sebesar Rp3.303.612.219,00 dengan cara kompensasi (set-off) tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung yang lengkap sehingga cara penyelesaian kredit tersebut dilakukan secara tidak benar

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penyelesaian kredit dengan cara set off, diketahui bahwa terdapat set off kredit dengan deposito debitur yang tidak didukung dengan dokumen yang memadai dengan rincian sebagai berikut :

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

Outstanding per 31 Oktober 1997 No

Nama Debitur Pokok Bunga Jumlah

Dokumen set off

yang ada

Sett off yang tidak didukung

dokumen

1 Cabang Jakarta

PT Pan

Gasindo Buncit

Mas

399.207.869,88 54,826.852,85 454.034.722,73 0,00 454.034.722,73

2 Cabang

Surabaya

26 debitur

(lampiran 1)

2.813.179.044,22 36.398.452,09 2.849.577.496,31 0,00 2.849.577.496,31

3.212.386.914,10 91.225.304,94 3.303.612.219,04 0,00 3.303.612.219,04

Seharusnya set off kredit dengan deposito didukung dengan dokumen pendukung yang memadai seperti Permohonan Pembayaran dengan set off dari debitur, Tanda Terima Pembayaran, Tanda Bukti Pembayaran Pinjaman (Back To Back Loan) persetujuan TL PT Bank Pinaesaan (DL) dan Bilyet Deposito nasabah.

Ketidaklengkapan dokumen pendukung set off di atas mengakibatkan BPK-RI tidak dapat memastikan kewajaran penagihan kredit sebesar Rp3.303.612.219,04.

Hal tersebut terjadi karena TL PT Bank Pinaesaan (DL) kurang memperhatikan ketentuan persyaratan administrasi keuangan dengan baik.

Tanggapan - TL PT Bank Pinaesaan (DL) menanggapi bahwa transaksi-transaksi penyelesaian debitur secara set off dengan simpanan deposito baik di kantor Jakarta maupun di kantor Surabaya secara akuntansi telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan dilakukan pembukuan secara benar. Sejak selesainya proses pembayaran tersebut TL PT Bank Pinaesaan (DL) telah mengalami beberapa kali pemeriksaan dari beberapa instansi sehingga sulit menelusuri keberadaan dokumen-dokumen tersebut.

Saran – BPK-RI menyarankan Agar TL PT Bank Pinaesaan (DL) dapat menunjukkan dokumen pendukung penyelesaian kredit dengan set off.

2) Penjualan Aset

Realisasi penjualan aset yang dilakukan TL sampai dengan 30 April 2005 dengan metode langsung dan bagi hasil proyek Citraland (lihat temuan No. 3) adalah sebesar Rp37.863.382.197,00, dengan rincian sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


dalam Rupiah

No. Keterangan Jumlah 1 Hasil penjualan aset Tanah dan Bangunan 15.053.000.000,00 Inventaris 0,00 Kendaraan 740.100.000,00 Inventaris Kantor 343.186.825,00 Total hasil penjualan aset bank 16.136.286.825,00

2 Hasil penjualan aset eks jaminan Tanah 13.407.635.186,00 Kendaraan 121.000.000,00 Total hasil penjualan aset eks

jaminan 13.528.635.186,00

Total hasil penjualan aset (1+2) 29.664.922.011,003 Bagi hasil proyek Citraland sampai

dengan 30 April 2005

8.198.460.186,00 Total penjualan aset dan bagi hasil 37.863.382.197,00

Temuan terkait dengan hasil penjualan aset adalah:

a) Temuan - Penjualan Harta Tetap Inventaris PT Bank Pinaesaan yang dilakukan di bawah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) mengakibatkan kurangnya hasil penjualan sebesar Rp752.575.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penjualan aktiva bank, diketahui bahwa telah dilakukan penjualan tanah dan bangunan dengan harga di

bawah NJOP untuk aset-aset berikut :

dalam rupiah

No Aset Harga Jual NJOP Selisih Kurang 1 Tanah dan bangunan di

Jl. Basuki Rahmat No. 139 – 141

4.100.000.000,00 4.156.050.000,00 56.050.000,00

2 Ruko di Jl. Panglima Sudirman 70 Surabaya

900.000.000,00 973.390.000,00 73.390.000,00

3 Tanah dan bangunan di Cipendawa, Cianjur, Cipanas, Bogor.

123.000.000,00 130.300.000,00 7.300.000,00

www.antikorupsi.org


No Aset Harga Jual NJOP Selisih Kurang 4 Tanah dan bangunan di

Jl. Panglima Sudirman No. 20 Surabaya

5.300.000.000,00 5.915.835.000,00 615.835.000,00

Jumlah 10.423.000.000,00 11.175.575.000,00 752.575.000,00

Pada tanggal 12 Desember 2002, telah dilakukan penjualan tanah dan bangunan kepada Sdr. Sari Putra Joseph melalui perantara Ibu Temmi Sen yaitu:

1) Tanah bangunan di Jl. Basuki Rahmat No. 139 – 141 Surabaya SHGB No. 475 dijual dengan harga Rp4.100.000.000,00, sementara NJOP tahun 2002 tanah tersebut adalah sebesar Rp4.156.050.000,00.

2) Ruko dengan luas tanah 142 m2 dan luas bangunan 420 m2 di Jl. Panglima Sudirman 70 Surabaya SHGB No. 144 dijual dengan harga Rp900.000.000,00, sementara NJOP tahun 2002 tanah tersebut adalah sebesar Rp973.390.000,00.

Pada tanggal 31 Maret 2000, Tanah dan Bangunan di Jl. Panglima Sudirman No. 20 Surabaya No. 20 - 22 SHGB No. 191 dengan luas tanah 1.107 m2 dan luas bangunan 1.517 m2 dijual dengan harga Rp5.300.000.000,00 kepada Sdr. Bambang Tjandra. NJOP tahun 2000 tanah tersebut Rp5.915.835.000,00.

Pada tangggal 17 Desember 2002, telah terjual tanah dan bangunan di Cipendawa, Cianjur, Cipanas, Bogor, SHGB 232 dengan luas tanah 133 m2 dan luas bangunan 200 m2 dengan harga Rp123.000.000,00. Jual beli telah dilaksanakan melalui Akta No. 10 tanggal 23 Januari 2003 Notaris Sri Mardiatie, SH. Harga jual tersebut lebih rendah dari NJOP tahun 2002 yaitu sebesar Rp130.300.000, atau lebih rendah 5,6%. Penjualan tersebut juga di bawah nilai buku aset yaitu sebesar Rp146.464.795,44

Seharusnya penjualan tanah dan bangunan minimal sebesar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB tanah dan bangunan yang dimaksud.

Penjualan aset di bawah NJOP terjadi karena TL hanya memperhatikan nilai likuidasi aset yang bersangkutan dan tidak mempertimbangkan NJOP dalam penjualan aset.

Penjualan aset di bawah NJOP mengakibatkan berkurangnya hasil penjualan aset PT Bank Pinaesaan (DL) sebesar Rp752.575.000,00 dan mengurangi kemampuan PT Bank Pinaesaan membayar kewajiban kepada Negara.

www.antikorupsi.org


Tanggapan - TL PT Bank Pinaesaan (DL) menanggapi bahwa terhadap tanah dan bangunan di Jl. Basuki Rachmat No. 139 – 141 Surabaya, Ruko di Jl. Panglima Sudirman No. 20 – 22 Surabaya, Ruko di Jl. Panglima Sudirman No. 70 Surabaya, serta tanah dan bangunan di Cipendawa, Cianjur, Bogor telah dilakukan appraisal terlebih dahulu untuk mengetahui nilai pasar dan nilai likuidasi masing-masing aset. TL melakukan penawaran melalui iklan di mass media selanjutnya penawaran yang masuk diseleksi untuk mendapatkan harga yang tertinggi. TL dalam menjual selalu mengusahakan harga yang tertinggi, minimal sebesar harga likuidasi. Sebagian besar dalam penjualan aset-aset tersebut ada PPh final 5% yang seharusnya menjadi kewajiban pihak penjual diputuskan menjadi beban pembeli.

Saran – BPK-RI menyarankan Agar TL PT Bank Pinaesaan (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada RUPS.

b) Temuan - Terdapat Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PPh final 5% atas transaksi jual beli tanah di Sudimara Cileduk SHM 174 yang belum disetor ke kas negara mengakibatkan belum diterimanya pendapatan negara sektor pajak sebesar Rp12.817.500,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penjualan aktiva tetap eks jaminan di Sudimara Cileduk yang merupakan sebagian dari tanah dengan SHM 174 a.n. Mochamad Alfan Hariyanto, diketahui bahwa: tanah seluas 737 m2 yang merupakan sebagian luas tanah dengan SHM No. 174 seluas 1.591 m2 telah dijual kepada Ir. Gunawan Tjondroputro (PT Griya Multi Swadaya) dengan harga sebesar Rp128.175.000,00. Pembayaran atas transaksi ini telah masuk ke rekening TL PT Bank Pinaesaan (DL) dengan rincian sebagai berikut:

1) Tanggal 13 Agustus 2003 Rp 4.995.000,00

2) Tanggal 11 September 2003 Rp 5.000.000,00

3) Tanggal 28 Oktober 2003 Rp 118.180.000,00

Jumlah Rp 128.175.000,00

Transaksi jual beli tersebut diaktakan dalam Akta Pelepasan Hak No. 21 tanggal 22 Desember 2003 dengan Notaris Ny. Nenny Maskan, S.H., Notaris di Tangerang.

Berdasarkan surat penawaran dari Ir. Gunawan Tjondroputro (PT Griya Multi Swadana) No. 101/GMS/VI-2003/I tanggal 7 Juni 2003 mengenai Penawaran Harga Tanah, diketahui bahwa Ir. Gunawan Tjondroputro mengajukan penawaran harga sebesar Rp170.000/m2 dengan kondisi sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


1) Transaksi jual beli tanah hanya untuk bagian yang kosong/yang tidak dikuasai oleh pihak lain.

2) Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tangerang.

3) Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PPh 5% menjadi tanggung jawab PT Griya Multi Swadana.

4) PT Griya Multi Swadana dibebaskan oleh penjual dari urusan dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan urusan tanah tersebut.

Penawaran tersebut telah mendapat persetujuan TL melalui surat No. 720/TLBP/VII/2003 dengan kondisi sebagai berikut:

1) Luas tanah yang dijual 746 m2 kepada Ir. Gunawan Tjondroputro dengan harga sebesar Rp170.000/m2.

2) Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5% dan PPh 5% menjadi tanggungan Pembeli.

3) Pembayaran komisi sebesar 2,5% menjadi tanggungan TL PT Bank Pinaesaan (DL)

Berdasarkan surat penawaran tersebut di atas, biaya yang menjadi tanggungan pembeli yaitu Ir. Gunawan Tjondroputro adalah sebagai berikut:

1) Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Rp 6.408.750,00

2) PPh Final 5% Rp 6.408.750,00

Jumlah Rp 12.817.500,00

Bukti setor pembayaran BPHTB dan PPh Final 5% yang menjadi tanggung jawab pembeli sampai dengan 14 Juli 2005 tidak diperoleh.

Seharusnya BPHTB dan PPh Final dibayar dan disetor ke Kantor Pajak. Pembayaran tersebut harus dapat dibuktikan dengan adanya Surat Setoran Pajak (SSP).

Belum dibayarnya BPHTB dan PPh 5% total sebesar Rp12.817.500,00 terjadi karena TL tidak melakukan pemantauan pemenuhan kewajiban pembeli dan meminta bukti dalam transaksi jual beli. Hal tersebut di atas mengakibatkan belum diterimanya pendapatan negara sektor pajak sebesar Rp12.817.500,00.

www.antikorupsi.org


Tanggapan - TL PT Bank Pinaesaan (DL) menanggapi bahwa TL berdasarkan surat No. 720/TLBP/VII/2003 telah memutuskan menyetujui penjualan atas tanah HM No. 174 atas nama Sdr. Mochammad Alfan Haryanto dengan syarat:

- Luas tanah yang dijual 746 m2 dengan harga Rp170.000,00/ m2.

- Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 5% dan PPh 5% menjadi tanggungan pembeli.

- Pembayaran komisi sebesar 2,5% menjadi tanggungan TL PT Bank Pinaesaan (DL).

Sdr. Mochammad Alfan Hariyanto sebagai pemilik sekaligus mengatasnamakan PT Bank Pinaesaan (DL) menghadap notaris dengan maksud untuk menandatangani Akta Jual Beli. Namun demikian, ternyata yang terjadi hasilnya adalah merupakan Akta Pengalihan Hak.

Saran – BPK-RI menyarankan Agar TL dapat memperoleh bukti penyetoran pajak-pajak yang terkait dengan transaksi jual beli tanah di Sudimara.


Realisasi pembayaran kewajiban sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp12.898.999.625,77 dengan rincian sebagai berikut : dalam rupiah

No Uraian Jumlah

1 Hutang Pajak 2.167.178.953,00

2 Hutang Lancar 275.140.572,66

3 Pemerintah 10.456.680.100,11

Jumlah 12.898.999.625,77

Pembayaran hutang pajak sebesar Rp2.167.178.953,00 adalah pembayaran hutang pajak PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 untuk bunga deposito, tabungan, dan giro nasabah yang telah dipotong PT Bank Pinaesaan tetapi belum disetor dengan rincian sebagai berikut:

dalam rupiah

No Uraian Jumlah

1 Hutang PPh Pasal 21 85.880.243,00

2 Hutang PPh Pasal 23 2.081.298.710,00

Jumlah 2.167.178.953,00

www.antikorupsi.org


Pembayaran hutang lancar sebesar Rp275.140.572,66 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

dalam rupiah

No Uraian Jumlah

1 Dana Sendiri 18.066.390,00

2 Dana Talangan 257.074.182,66

Jumlah 275.140.572,66

Pembayaran kepada Pemerintah hanya dilakukan satu kali yaitu angsuran Dana Talangan Rupiah dari TL PT Bank Pinaesaan (DL) dengan bilyet giro BI Nomor GA 537458 tanggal 31 Desember 2001 sebesar Rp10.456.680.100,11 yang terdiri:

dalam rupiah

No Uraian Jumlah

1 Pengembalian kelebihan dana talangan 9.456.680.100,11

2 Pembayaran dari pencairan aset 1.000.000.000,00

Jumlah 10.456.680.100,11

Hal ini dilakukan atas perintah BI kepada TL PT Bank Pinaesaan (DL) untuk melakukan pemindahbukuan dana sesuai surat Deputi Gubernur Senior BI Nomor 3/477/DGS/DPIP tanggal 31 Desember 2001.


Realisasi biaya operasional yang dikeluarkan oleh TL sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp36.953.110.103,44 dengan rincian sebagai berikut:

dalam rupiah1. Biaya Tenaga Kerja:

1. Gaji 2.758.625.862,50 2. Honor 5.371.684.840,00 3. Biaya kesejahteraan karyawan 3.833.042.286,00 4. Komisi sesuai surat BI 468.922.081,00 5. Pesangon 2.418.405.105,00 5. Honor TL 2.842.387.095,00 Jumlah 17.693.067.269,50

www.antikorupsi.org


dalam rupiah2. Biaya Kantor:

1. Listrik 794.968.788,00 2. Air 71.777.364,00 3. Telepon 671.817.851,00 Jumlah 1.538.564.003,00

3. Biaya Operasional: 1. Biaya inventaris 69.930.334,00 2. Biaya kegiatan 264.022.176,00 3. Pajak-pajak 3.517.391.410,99 (2.167.178.953,00) 1.350.212.457,99 4. Biaya penagihan 14.781.014.948,49 5. Biaya penghapusan 138.909.005,29 6. Biaya operasional lainnya 1.117.389.909,17 Jumlah 17.721.478.830,94 Total Biaya Operasional 36.953.110.103,44

Dari total pengeluaran untuk pajak-pajak sebesar Rp3.517.391.410,99 termasuk pengeluaran untuk pembayaran hutang pajak per tanggal 31 Oktober 1997 sebesar Rp2.167.178.953,00 yang terdiri atas hutang PPh Pasal 21 sebesar Rp85.880.243,00 dan hutang PPh Pasal 23 untuk potongan bunga deposito, tabungan, dan jasa giro sebesar Rp2.081.298.710,00. Dengan demikian, biaya operasional untuk pembayaran pajak-pajak di luar pembayaran hutang pajak menjadi sebesar Rp1.350.212.457,99 dan total biaya operasional selama masa kerja TL menjadi sebesar Rp36.953.110.103,44.

Pembayaran pesangon sebesar Rp2.418.405.105,00 adalah pembayaran pesangon untuk seluruh pegawai sejak likuidasi sampai dengan tanggal 30 April 2005 termasuk pembayaran pesangon karyawan pembantu TL sebelum masa kerja TL berakhir. Dari jumlah pembayaran pesangon tersebut, terdapat pembayaran pesangon pada tanggal 16 Desember 2002 dengan perhitungan pesangon sebesar 16,1 kali honor dengan rincian sebagai berikut :

No Uraian Jumlah

1 Uang pesangon : 2 kali ketentuan pasal 22 atau 6 x 2 12 kali honor

2 Uang jasa : 2 kali ketentuan pasal 23 atau 2x1 2 kali honor

3 Uang ganti rugi : 15% dari pesangon dan uang jasa atau 15% (12+2) 2,1 kali honor

Jumlah 16,1 kali honor

www.antikorupsi.org


Ketentuan tersebut berlaku untuk karyawan dengan masa kerja 5 tahun, sedang untuk karyawan dengan masa kerja kurang dari 5 tahun perhitungannya disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Total pembayaran pesangon berdasarkan perhitungan tersebut di atas adalah sebesar Rp1.438.460.106,00.

Temuan yang terkait dengan biaya operasional adalah:

1) Temuan - Pembayaran success fee jasa pengacara yang dilakukan sebelum pencairan aset dan pembayaran operational cost berdasarkan persentase diragukan kewajarannya dan berpotensi merugikan PT Bank Pinaesaan (DL) sebesar Rp5.850.000.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan biaya operasional TL, diketahui bahwa pada tanggal 1 November 2002, berdasarkan surat No. 355/SP-MP/XI/02, TL PT Bank Pinaesaan (DL) menyetujui penunjukkan Sidartha Pratidina & Partners Law Firms menjadi pengacara dan konsultan hukum dalam rangka eksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 680K/Pdt/2002. Dari persetujuan tersebut, diketahui bahwa biaya yang ditanggung PT Bank Pinaesaan (DL) adalah Lawyer Fee sebesar Rp35 juta (dibayarkan saat penandatanganan surat kuasa), Biaya Operasional berdasarkan konfirmasi dan persetujuan klien (berdasarkan tabel biaya untuk pengadilan) dan Success Fee 20% dari nilai yang dapat ditagih. Surat kuasa itu sendiri telah diberikan TL PT Bank Pinaesaan (DL) kepada Sidartha Pratidina & Partners Law Firms pada tanggal 24 September 2001.

Mahkamah Agung (MA) dalam putusan Nomor 680K/Pdt/2002 atas perkara PT Bank Bukopin dan PT Udatimex memutuskan menghukum PT Bank Bukopin dan PT Udatimex baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar kerugian secara tunai dan sekaligus kepada PT Bank Pinaesaan (DL) sebesar Rp9.000.000.000,00 ditambah bunga sebesar 16,5% per tahun terhitung sejak tanggal 16 Juli 1997 sampai jumlah kerugian tersebut dibayar lunas. Realisasi pencairan dana atas putusan MA tersebut hingga Juni 2005 belum dapat dicairkan atau direalisasikan. Hal tersebut disebabkan karena Bank Bukopin masih mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Dengan adanya putusan MA tersebut, berdasarkan surat Nomor 059/SP/SP/SP-MP/II/03 tanggal 3 Februari 2003, Sidartha Pratidina Law Firms menagih kepada PT Bank Pinaesaan (DL). Tagihan berupa success fee sebesar Rp3.600.000.000,00 yaitu (20% dari Rp18.000.000.000,00 yaitu total nilai permohonan kasasi yang dikabulkan sebesar Rp9.000.000.000,00 dan bunganya). Selain itu, pengacara juga menagih Operational Cost sebesar 12,5% dari Rp18.000.0000.000,00 atau Rp2.250.000.0000,00. Keseluruhan tagihan tersebut telah dibayarkan kepada Sidartha Pratidina Law Firms secara tunai sebesar Rp5.850.000.000,00.

www.antikorupsi.org


Hal ini tidak sesuai dengan:

a) Risalah Rapat Tim Kerja Forum Komunikasi Bank Likuidasi tanggal 8 Agustus 2000 dan arahan BI Nomor 2169/DPIP/IDPiP tanggal 20 Juni 2000 bahwa tarif success fee yang berlaku umum untuk lawyer setinggi-tingginya 20% dari hasil yang tertagih. Sementara itu realisasi pembayaran dilakukan 20% dari perkiraan tagihan yang akan diperoleh. Sampai dengan tanggal 21 Juli 2005, belum ada dana yang tertagih sesuai putusan MA.

b) Pembayaran operational cost berdasarkan kesepakatan atau perjanjian tanggal 1 November 2002 adalah sesuai kebutuhan dan persetujuan TL PT Bank Pinaesaan (DL). Dalam perjanjian tersebut tidak diatur mengenai biaya operasional sebesar 12,5% dari tagihan tetapi berdasarkan kebutuhan. Namun pada kenyataannya, pembayaran dilakukan dari persentase (seperti layaknya success fee) bukan dari operasional cost pengacara yang sebenarnya.

Hingga saat berakhirnya pemeriksaan, BPK-RI belum memperoleh perincian penggunaan dana operational cost tersebut. Bukti-bukti penggunaan dana operasional cost sebesar Rp2.250.000.000 tersebut juga tidak dapat diperlihatkan oleh pengacara Sidartha Pratidina Law Firm. Berdasarkan wawancara dengan Pengacara Sidartha tanggal 5 Juli 2005, biaya tersebut untuk biaya operational lawyer dan operasional pengadilan, namun pengacara menyatakan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti biaya yang telah dikeluarkan berkaitan dengan biaya operasional tersebut.

Hal tersebut mengakibatkan pembayaran sebesar Rp5.850,00 juta diragukan kewajarannya dan berpotensi merugikan PT Bank Pinaesaan (DL) apabila nantinya deposito tersebut tidak dapat dicairkan berdasarkan keputusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung.

Kelebihan pembayaran fee tersebut terjadi karena TL tidak memperhatikan pedoman yang telah disepakati oleh TL dalam rapat tanggal 8 Agustus 2000 dan tidak memperhatikan kondisi keuangan PT Bank Pinaesaan (DL)

Tanggapan - TL menanggapi bahwa dalam melakukan kerjasama dengan pihak pengacara, biasanya TL selalu disodorkan 3 komponen fee (biaya) yaitu :

Legal/lawyer fee yaitu biaya yang diperoleh untuk pengacara/kantor pengacara yang bersangkutan untuk menangani perkara, biaya ini biasanya dihitung per jam.

Operational Fee yaitu biaya yang digunakan atau yang dikeluarkan oleh Pengacara dalam menangani perkara.

www.antikorupsi.org


Success Fee yaitu persentase yang diperoleh pengacara sehubungan dengan keberhasilan dalam penanganan kasus.

Mengenai besar dan cara pembayaran dari ketiga komponen fee tersebut di atas tergantung kesepakatan, tingkat kesulitan perkara termasuk juga kelengkapan dokumen yang tersedia serta kemungkinan keberhasilan dari perkara tersebut.

Untuk perkara yang ditangani oleh Law Firm SP&P, besaran operational fee sebesar 12,5% merupakan hasil perhitungan dari lawyer dalam menangani perkara PT Bank Pinaesaan (DL) melawan Bank Bukopin. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya oleh pengacara TL, Bp. Sidartha, dalam wawancara dengan BPK-RI, besaran 12,5% tersebut diajukan semata-mata untuk memudahkan perhitungan pengeluaran yang harus diperhitungkan dan dikeluarkan oleh PT Bank Pinaesaan (DL).

Saran - Agar TL membayar success fee sesuai dengan ketentuan&kesepakatan Forum Komunikasi TL dan kesepakatan dalam perjanjian antara TL dan konsultan hukum. Selain itu pembayaran biaya ini juga hanya dilakukan untuk pengeluaran yang disertai dengan bukti yang valid. Adapun kelebihan pembayaran di luar ketentuan dan tidak disertai bukti yang jelas agar ditarik kembali dari konsultan hukum. Selanjutnya TL juga harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya yang tidak sesuai dengan ketentuan/kesepakatan bersama kepada RUPS. Temuan ini perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum untuk memastikan keberadaan unsur tindak pidana.

2) Temuan - Pembayaran jasa konsultan hukum (lawyer) belum dipungut PPN 10% dan PPh pasal 23 sebesar 7,5% mengakibatkan belum diterimanya penerimaan Negara dari sektor pajak sebesar Rp1.288.086.218,73

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas biaya konsultan hukum diketahui bahwa, dalam menangani kasus-kasus di PT Bank Pinaesaan (DL), TL menggunakan jasa pengacara. Sampai dengan April 2005, beberapa pengacara yang menangani kasus di PT Bank Pinaesaan (DL) dan biaya yang telah dikeluarkan diantaranya adalah sebagai berikut :

Ghad & partners Rp 214.000.000,00

Sidartha Pratidina & Partners Rp 5.885.000.000,00

Janis & Associates Rp 270.000.000,00

Robert Parengkuan & Partners Rp 135.000.000,00

KG Wijaya & Partners Rp 274.500.000,00

Andre Muniputty & Partners Rp 281.000.000,00

www.antikorupsi.org


Remmy & Darus Rp 50.000.000,00

Mieke Rp 7.000.000,00

RGS & Partners Rp 50.400.000,00

Gani Djemat Surabaya Rp 410.742.650,00

Gani Djemat Jakarta Rp 81.500.000,00

Hardja Wandhira & Partners Rp 167.778.600,00

Barsen & Kresno Rp 75.000.000,00

Arief Law Firms Rp 35.000.000,00

Rp 7.936.921.250,00

Atas pembayaran kepada pengacara tersebut TL PT Bank Pinaesaan (DL) belum memungut dan membayar PPN 10% dan PPh pasal 23 konsultan 7,5%. Seharusnya PPN yang dipungut adalah sebesar Rp693.192.125,00 dan PPh pasal 23 yang harus dipungut adalah sebesar Rp594.894.093,73 atau total sebesar Rp1.288.086.218,73.

Berdasarkan UU PPN dan UU PPh, Tim Likudasi adalah badan hukum wajib pungut yang harus memungut PPN dan PPh dari para konsultan.

Belum dipungutnya PPN dan PPh pasal 23 tersebut terjadi karena TL lalai dalam melaksanakan ketentuan perpajakan atas pembayaran-pembayaran yang dilakukan.

Belum dipungutnya PPN 10% dan PPh pasal 23 konsultan 7,5% mengakibatkan belum diterimanya penerimaan Negara dari sektor pajak sebesar Rp1.288.086.218,73.

Tanggapan - TL menanggapi bahwa semua pajak-pajak yang menjadi kewajiban PT Bank Pinaesaan (DL), akan segera dibayarkan oleh TL PT Bank Pinaesaan (DL).

Saran – BPK-RI menyarankan agar TL segera menyelesaikan kewajiban-kewajiban perpajakannya kepada Negara.

3) Temuan - Pengeluaran biaya pegawai (THR dan biaya kesejahteraan karyawan) yang tidak sesuai dengan ketentuan mengakibatkan pemborosan keuangan PT Bank Pinaesaan (DL) c.q. Pemerintah sebesar Rp2.309.346.850,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan pengeluaran PT Bank Pinaesaan (DL) untuk biaya pegawai dan kesejahteraan pegawai tahun 2000 sampai dengan April 2005 diketahui bahwa PT Bank Pinaesaan (DL) telah melakukan pembayaran THR dan biaya kesejahteraan karyawan sebesar Rp2.858.482.850,00 dengan rincian sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

No Tahun THR Biaya Kesejahteraan

Total

1 2001 329.062.850,00 - 329.062.850,00 2 2002 403.380.000,00 - 403.380.000,00 3 2003 - 492.980.000,00 492.980.000,00 4 2004 653.160.000,00 979.900.000,00 1.633.060.000,00 Jumlah 1.385.602.850,00 1.472.880.000,00 2.858.482.850,00

Seharusnya 1 2001 81.165.000,00 81.165.000,00 162.330.000,002 2002 77.235.000,00 77.235.000,00 154.470.000,003 2003 53.710.000,00 53.710.000,00 107.420.000,004 2004 71.206.000,00 53.710.000,00 124.916.000,00

Jumlah 283.316.000,00 265.820.000,00 549.136.000,00Selisih Biaya – yang seharusnya (Pemborosan) 1 2001 247.897.850,00 (81.165.000,00) 166.732.850,002 2002 326.145.000,00 (77.235.000,00) 248.910.000,003 2003 (53.710.000,00) 439.270.000,00 385.560.000,004 2004 581.954.000,00 926.190.000,00 1.508.144.000,00

Jumlah 1.102.286.850,00 1.207.060.000,00 2.309.346.850,00

Pembayaran THR tahun 2001 sebesar kurang lebih empat kali gaji/honor. Pembayaran THR tahun 2002 sebesar lima kali gaji/honor. Pembayaran biaya kesejahteraan karyawan tahun 2003 dilakukan dua kali yaitu pada bulan November dan Desember 2003 masing-masing sebesar lima kali gaji/honor atau total dalam setahun 10 kali gaji/honor. Pembayaran THR tahun 2004 dilakukan dua kali yaitu pada bulan Oktober dan Desember 2004 masing-masing sebesar lima kali gaji/honor. Pembayaran biaya kesejahteraan karyawan untuk tahun 2004 dilakukan dua kali yaitu pada bulan Juli dan Agustus 2004 masing-masing sebesar 10 kali gaji/honor atau total pembayaran THR dan biaya kesejahteraan tahun 2004 adalah sebesar 30 kali gaji.

Pengeluaran tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor PER-04/MEN/1994 Pasal 2 dan Pasal 3 tanggal 16 September 1994, yang dinyatakan sebagai berikut:

1) Pasal 2:

a) Pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih.

www.antikorupsi.org


b) THR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sekali dalam setahun.

2) Pasal 3:

a) Besarnya THR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

(1) Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih sebesar 1 (satu) bulan upah.

(2) Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerja yakni dengan perhitungan (masa kerja : 12) x 1 (satu) bulan upah.

b) Upah satu bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah upah pokok ditambah tunjangan-tunjangan tetap.

3) Dalam hal penetapan besarnya nilai THR menurut Kesepakatan Kerja (KK) atau Peraturan Perusahaan (PP) atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka THR yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan Kesepakatan Kerja, Peraturan Perusahaan, Kesepakatan Kerja Bersama atau Kebiasaan yang telah dilakukan.

Di samping itu, dalam Surat Edaran BI kepada Semua Bank Umum di Indonesia Nomor 32/9/UPPB tanggal 14 Mei 1999 mengenai Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum Pasal 45 dinyatakan bahwa:

Dalam rangka melaksanakan wewenang untuk mempekerjakan pegawai sebagai tenaga pendukung TL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e, TL wajib memperhatikan hal-hal antara lain :

1) Efisiensi dalam pelaksanaan likuidasi;

2) Keahlian tenaga pendukung; dan

3) Kemampuan keuangan Bank Dalam Likuidasi untuk membayar honor.

Pengeluaran untuk THR dan biaya kesejahteraan karyawan tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran tersebut di atas terutama butir c yaitu kemampuan keuangan Bank Dalam Likuidasi untuk membayar honor karena sampai dengan tanggal 12 Juli 2005, PT Bank Pinaesaan (DL) baru melakukan pembayaran sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada Pemerintah yang berasal dari hasil pencairan aset di luar pengembalian dana talangan.

Pengeluaran THR dan biaya kesejahteraan karyawan yang berlebihan tersebut disebabkan oleh kebijakan keputusan TL dalam melakukan pengeluaran yang tidak

www.antikorupsi.org


memperhatikan kondisi keuangan dan kewajiban PT Bank Pinaesaan (DL) kepada Pemerintah yang belum dibayar atau dilunasi.

Pengeluaran THR dan biaya kesejahteraan pegawai yang berlebihan tersebut di atas mengakibatkan pemborosan keuangan PT Bank Pinaesaan (DL) c.q. Pemerintah sebesar Rp2.309.346.850,00.

Tanggapan - TL menanggapi bahwa dalam keputusannya, TL memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Di dalam honor yang dibayarkan oleh TL PT Bank Pinaesaan (DL) tidak ada tunjangan tetap seperti:

a) Tunjangan kesehatan;

b) Tunjangan perumahan;

c) Tunjangan transportasi;

d) Tunjangan makan siang dan lain-lain;

2) Bertugas pada PT Bank Pinaesaan (DL) bersifat temporer dan tidak mempunyai masa depan/karir;

3) Besarnya honor yang dibayarkan TL PT Bank Pinaesaan (DL) nominalnya relatif kecil;

4) Berdasarkan kenyataan kebutuhan biaya hidup sehari-hari dari tenaga yang diperbantukan pada TL PT Bank Pinaesaan (DL) dari hari ke hari makin meningkat, adanya kenaikan harga, biaya-biaya listrik, telekomunikasi, dan transportasi), serta bahan bakar minyak (BBM);

5) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas TL PT Bank Pinaesaan (DL) sangat membutuhkan tenaga-tenaga eks karyawan PT Bank Pinaesaan (DL), di samping yang bersangkutan mengetahui tugas dan pekerjaannya, honor yang dibayarkan lebih kecil dibandingkan dengan mempekerjakan tenaga baru di luar dari PT Bank Pinaesaan (DL).

Saran - Agar pembayaran THR dan biaya kesejahteraan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan PT Bank Pinaesaan (DL).

d. Sisa Aset

Sisa aset PT Bank Pinaesaan (DL) per tanggal 30 April 2005 adalah sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

1 Kas 746.356,702 Rekening Giro dan Deposito pada

Bank Lain - BNI 01 1.578.464.990,00 - BNI 02 8.420.276.853,00 Jumlah rekening BNI 9.998.741.843,00 - Deposito BNI 25.000.000.000,00 - Dana talangan di Bank Mandiri 1.248.378.294,75 - BNI Pusat 114.558.648,00 - Deposito di BUKOPIN 9.000.000.000,00 Jumlah 45.361.678.785,753 Kredit yang diberikan i) 557.744.536.165,25 PPAP (507.924.221.623,45) Jumlah 49.820.134.541,805 Penyertaan ii) 555.000.000,004 Aktiva Tetap (nilai realisasi) - Inventaris 71.829.548,13 - Tanah dan Bangunan 2.670.000.000,00 Jumlah 2.741.829.548,135 Aktiva Lain-Lain

a. Aktiva eks jaminan 1.297.990.392,00 b. Bagi hasil yang masih akan

diterima dari proyek Citraland Bagi hasil minimal

berdasarkan Add No. 4 22.000.000.000,00

Penerimaan bagi hasil sampai dengan 30 April 2005

(8.198.460.186,00)

Bagi hasil yang masih akan diterima

13.801.539.814,00

c. Tagihan lainnya 333.333.328,00 Jumlah a+b+c 15.432.863.534,00 Total 1 sampai dengan 5 113.912.252.766,38

www.antikorupsi.org


Keterangan:

i) Dari total kredit (sebelum penyisihan) yaitu Rp557.744.417.914,06, jumlah kredit kepada pihak terkait pemegang saham PT Bank Pinaesaan (DL) adalah sebesar Rp408.462.520.335,51 atau 73,24% dari total kredit.

ii) Dalam penyertaan, penyertaan saham pada PT Hanjaya Mandala Sampoerna (HMSP) yang merupakan investasi melalui pasar modal sebanyak 20.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp12.600,00 per lembar atau total Rp252.000.000,00. Saham tersebut pada awalnya telah diambil tanpa sepengetahuan Bank oleh karyawan PT Bank Pinaesaan (DL) (Divisi Treasuri). Kemudian saham tersebut telah dikembalikan oleh karyawan tersebut, tetapi atas nama perseorangan. Saham tersebut tidak dapat dijual kepada PT HMSP karena PT HMSP meminta bukti pembelian saham tersebut dan PT Bank Pinaesaan (DL) tidak dapat menunjukkan bukti pembeliannya. Saham tersebut sedang dalam permasalahan mengenai keabsahannya dan saat ini sedang ditangani oleh konsultan hukum/pengacara yaitu Sidartha Pratidina & Partners (SP&P).

Dari nilai aset tersebut dalam tabel, nilai realisasi aset berdasarkan data dari Bank Pinaesaan (BDL) adalah sebesar Rp72.050.575.198,67 tersebut di atas hanya sebesar Rp670.627.810.819,89 atau 11% dari total kewajiban PT Bank Pinaesaan (DL).

Terkait dengan hal ini, kami menemukan permasalahan sebagai berikut :

1) Temuan - UDATIMEX Group sebagai Pihak Terkait PT Bank Pinaesaan (DL) tidak beritikad baik dengan belum melunasi kreditnya sebesar Rp408.462.880.335,51

Berdasarkan daftar rincian kredit pihak terkait per 30 April 2005 dapat diketahui bahwa total kredit yang diberikan (outstanding) per 30 April 2005 adalah Rp557.744.356.165,25 (nilai sebelum penyisihan penghapusan aktiva produktif).

Dari total kredit tersebut, sebesar 73,24%nya atau Rp408.462.880.335,51 adalah kredit kepada pihak yang terkait pemegang saham PT Bank Pinaesaan (DL) yaitu Udatimex Group yang dipimpin oleh Frits Eman dengan rincian sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

No. Debitur Kewajiban 1 PT Indauda 203.563.306.955,472 PT Udatimex 203.541.869.779,163 BPR Pinangsukulan 300.000.000,004 Femmy Eman Lesar 75.735.034,175 Herman Rattu 100.716.268,836 Rj. Soemampouw 224.552.106,887 Yayasan Pendidikan Udatin 394.785.191,008 Eman Nico 35.000.000,009 Rattu Harry 226.915.000,00

408.462.880.335,51

Atas kredit pihak terkait tersebut, jaminan yang diberikan hanya sebatas Personal Guarantee (PC) dan Corporate Guarantee (CG) PT Inauda dan PT Udatimex. Jaminan tersebut tidak ada nilainya dan tidak dapat dipakai untuk melunasi kredit.

Sejak PT Bank Pinaesaan (DL) dilikuidasi pada tanggal 31 Oktober 1997 hingga saat pemeriksaan tanggal 18 Juli 2005, Udatimex Group dalam hal ini Sdr. Frits Eman belum pernah melakukan pembayaran untuk melunasi hutang-hutangnya. Alasan yang disampaikan kepada BPK-RI adalah yang bersangkutan masih mau menghitung kembali kebenaran jumlah hutangnya kepada PT Bank Pinaesaan (DL).

Kondisi ini menunjukkan tidak adanya itikad yang maksimal dari Udatimex Group untuk melunasi hutang-hutangnya kepada PT Bank Pinaesaan (DL) sejak 31 Oktober 1997.

TL PT Bank Pinaesaan (DL) hingga saat pemeriksaan juga belum pernah melakukan usaha penagihan dan permintaan jaminan kredit kepada Udatimex Group. Selain itu TL PT Bank Pinaesaan (DL) belum melakukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pemegang saham untuk melunasi hutang-hutangnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999.


a) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 Pasal 23 yang menyatakan bahwa pemegang saham, anggota dewan komisaris atau pengawas, anggota direksi dan pejabat lainnya, pegawai serta pihak-pihak lain, yang turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, yang telah melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan keadaan bank yang bersangkutan memburuk sehingga dicabut izin usahnya, yang telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah, diancam dengan sanksi pidana.

www.antikorupsi.org


b) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 pasal 24 yang menyatakan bahwa dalam hal harga kekayaan bank dalam likuidasi tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban bank dalam likuidasi tersebut maka kekurangannya wajib dipenuhi oleh Anggota direksi dan anggota dewan komisaris serta pemegang saham yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank.

c) Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 pasal 24 menyatakan bahwa gugatan atau tuntutan kepada pemegang saham dapat diajukan oleh TL.

Hal tersebut mengakibatkan adanya potensi kerugian negara karena tidak dapat ditagihnya kredit kepada pihak terkait minimal sebesar Rp408.462.880.335,51.

Hal tersebut disebabkan karena kurang tegasnya TL PT Bank Pinaesaan (DL) untuk menagih hutang pemegang saham dan tidak adanya itikad baik dari pemegang saham.

Tanggapan - TL menjelaskan bahwa TL dibentuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan akan diakhiri melalui persetujuan RUPS juga. Apabila TL melakukan gugatan, maka besar kemungkinan pemegang saham tidak akan menyetujui pertanggungjawaban TL.

Saran - Agar TL melakukan upaya-upaya yang tegas kepada Pemegang Saham PT Bank Pinaesaan (DL) untuk segera melunasi hutang-hutang UDATIMEX Group dan apabila diperlukan agar dilakukan melalui jalur hukum.

2) Temuan - Deposito di Bank Bukopin senilai Rp9.000.000.000 (pokok) tidak dapat dicairkan meskipun telah ada keputusan Mahkamah Agung

Pada tanggal 30 Oktober 2002, melalui keputusan Mahkamah Agung Nomor 680K/Pdt/2002, telah diputuskan agar Bank Bukopin mengembalikan deposito PT Bank Pinaesaan (DL) sebesar Rp9.000.000.000,00 dan bunganya sebesar 16,5% per tahun terhitung sejak 16 Juli 1997. Berdasarkan perhitungan TL PT Bank Pinaesaan (DL), pokok dan bunga deposito tersebut hingga 16 Januari 2004 telah mencapai Rp26.112.602.187,75. Kasus ini ditangani oleh pengacara Sidartha Pratidina Law Firm. Bank Bukopin mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dan berkeras belum mengembalikan dana tersebut. Berdasarkan surat Mahkamah Agung Nomor KMA/601/IX/2003 tanggal 1 September 2003 perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas Pelaksanaan Eksekusi Putusan MA-RI Nomor 680/PK/Pdt/2002 tanggal 18 Juli 2002, dijelaskan bahwa pengajuan PK tidak menunda proses eksekusi.

Pada tanggal 10 Februari 2004, Bank Bukopin telah mengajukan perlawanan dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang isinya

www.antikorupsi.org


menangguhkan/menunda pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung sampai adanya Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung. Hingga saat pemeriksaan, belum ada putusan atas peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung.

Atas permasalahan tersebut, TL menanggapi bahwa dalam hal penyelesaian tugas TL PT Bank Pinaesaan (DL), TL sangat mengharapkan agar penyelesaian permasalahan ini dapat selesai dalam waktu singkat.

Saran - BPK-RI menyarankan agar TL terus mengupayakan pencairan deposito pada Bank Bukopin.

3) Temuan - Terdapat permasalahan dalam sisa aset Bank, aset eks jaminan, dan jaminan yang diterima dari nasabah, sebagai berikut:

a) Tanah dan Bangunan Jl. Mayjen Sungkono, Darmo Park I/15 Surabaya milik PT Bank Pinaesaan (DL) tidak dapat dijual karena atas nama pemegang saham (Herman Rattu)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas aktiva PT Bank Pinaesaan (DL), diketahui bahwa bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan di Jl. Mayjen Sungkono adalah SHGB No. 487 atas nama. Ny. Minerva Chandra dan Akta Jual Beli atas nama Herman Rattu. Menurut keterangan TL PT Bank Pinaesaan (DL), nama Herman Rattu hanya digunakan untuk memudahkan proses peralihan hak karena pada saat pembelian tanah tersebut, Herman Rattu adalah Kepala Cabang Surabaya. Aset tersebut secara fisik sejak dibeli atau direnovasi dipergunakan sebagai Kantor Cabang Pembantu Surabaya sewaktu Bank masih beroperasi dan saat ini dipergunakan sebagai Kantor Penghubung TL PT Bank Pinaesaan (DL) di Surabaya. Sdr. Herman Rattu merupakan salah satu pemegang saham PT Bank Pinaesaan (DL).

Aset tersebut tidak dapat dijual oleh TL PT Bank Pinaesaan (DL) walaupun pernah ada peminat atau calon pembelinya, sebab tidak ada kuasa jual kepada PT Bank Pinaesaan (DL).

Sertifikat No. 487 tersebut telah jatuh tempo tahun 2002. Perpanjangan sertifikat hanya dapat dilakukan oleh Herman Rattu. Perpanjangan sertifikat juga tidak dapat dilaksanakan karena Sdr. Herman Rattu tidak kooperatif.

TL PT Bank Pinaesaan (DL) menanggapi bahwa dalam rangka penyelesaian masalah aset tersebut, TL telah berkali-kali memanggil, menelpon dan menyurati Sdr. Drs. Herman Rattu namun kendalanya (Drs. Herman Rattu) tidak kooperatif.

www.antikorupsi.org


Untuk kasus lain terhadap kewajiban Sdr. Drs. Herman Rattu di PT Bank Pinaesaan (DL) Kantor Manado telah dilakukan gugatan Perdata yang hasilnya di Pengadilan Negeri (PN) dimenangkan TL PT Bank Pinaesaan (DL).

Tingkat banding di Pengadilan Tinggi berdasarkan informasi dari Kantor Pengacara Robert Parengkuan & Rekan dimenangkan oleh TL PT Bank Pinaesaan (DL) namun salinan Keputusannya secara resmi belum diterima.

b) Jaminan BPKB kendaraan pada Kantor Cabang Jakarta diambil debitur dan hutang belum dibayar

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas jaminan nasabah, diketahui bahwa jaminan debitur Suzy Sunarsih yaitu Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. 4340529 G a.n. Suzy Sunarsih tidak ada saat pemeriksaan fisik. Menurut pernyataan lisan pihak PT Bank Pinaesaan (DL), dokumen BPKB tersebut dikembalikan kepada debitur saat akan diperpanjang. Namun dokumen hasil perpanjangan BPKB tidak dikembalikan ke PT Bank Pinaesaan (DL) dan debitur telah menjual jaminan tersebut. Hasil penjualan aset jaminan tersebut tidak digunakan untuk pembayaran kredit debitur. Tidak ada tindakan dari PT Bank Pinaesaan (DL) atas kejadian tersebut sehingga jaminan kredit atas nama Suzy Sunarsih hanya berupa surat pernyataan penjatahan atas Kios Mangga Dua Blok A/182 PT Praja Puri Real Estate.

Seharusnya saat meminjamkan dokumen BPKB kepada nasabah, PT Bank Pinaesaan (DL) meminta jaminan pengganti dari debitur.

Akibatnya kredit atas nama debitur Suzy Sunarsih tidak ada jaminannya dan berpotensi tidak ada dapat dicairkan.

Hal tersebut di atas terjadi karena adanya kelalaian dari PT Bank Pinaesaan (DL) dalam pengembalian dokumen jaminan dan tidak menaati prinsip kehati-hatian dalam perbankan.

Menurut TL PT Bank Pinaesaan (DL) jaminan tersebut diberikan oleh koordinator Jakarta (tanpa sepengetahuan TL), namun oleh debitur BPKB tidak dikembalikan.

Setelah ditanyakan pertelepon Kendaraan telah dijual. Jaminan kredit yang ada adalah 1 (satu) kios Mangga Dua Blok A/182, sejak Bank operasional kios dalam keadaan kosong. Sudah diupayakan untuk dijual namun sampai saat ini tidak ada peminatnya. Dalam waktu dekat kami akan memanggil debitur tersebut untuk penyelesaian hutangnya.

Kios tersebut bukti kepemilikannya hanya berupa surat Pernyataan Penjatahan atas kios Mangga Dua Blok A/182 dari pengelola PT Praja Puri Real Estate.

www.antikorupsi.org


c) Sisa tanah Sudimara Barat, Cileduk SHM 2619 dibangun sekolah dan sulit dijual

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas aktiva eks jaminan, diketahui bahwa tanah dengan SHM No. 2619 seluas 1.591 m2 a.n. Mochamad Alfan Hariyanto adalah sisa tanah SHM 174 yang telah dijual sebagian. Tanah dengan SHM 2619 ini sekarang digunakan oleh Perguruan Muhammadiyah untuk sekolahan.

Seharusnya tanah tersebut sebagai jaminan kredit dalam keadaan tidak sedang dikuasai pihak lain sehingga dapat dijual.

Menurut TL PT Bank Pinaesaan (DL), sisa tanah Sudimara Barat Cileduk SHM No. 2619 seluas 1.519 m2 atas nama Mochamad Alfan Hariyanto merupakan Harta Eks Jaminan kredit yang sejak Bank beroperasi, lokasi tersebut dipergunakan untuk kegiatan sekolah SD, SMP & SLTA untuk masyarakat sekitar yang dikelola Perguruan Muhammadiyah.

Untuk mencairkan aset tersebut, kendalanya pihak pengelola tidak mempunyai kemampuan dana untuk membeli secara tunai walaupun dengan harga likuidasi.

TL PT Bank Pinaesaan (DL) menanggapi bahwa dengan kondisi tersebut, TL berada dalam posisi yang sulit dimana TL tetap harus mempertimbangkan kondisi harta eks jaminan tersebut yang dipergunakan untuk sekolah masyarakat sekitar.

Sampai saat ini memang TL dan pihak pengelola belum mendapatkan jalan keluar terbaik bagi permasalahan ini.

d) Tanah di Sudimara RT 01/03 Ciledug Tangerang SHM No. 187 a.n. Landy Wanget dijual eks karyawan PT Bank Pinaesaan (DL) dalam sengketa di Pengadilan Negeri

Terdapat tanah di Sudimara RT 01/03 Ciledug Tangerang SHM No. 187 a.n. Landy Wanget ternyata telah dijual oleh karyawan PT Bank Pinaesaan (DL) yaitu Chandra Damanik pada saat Bank Pinaesaan masih beroperasi pada tahun 1996. Aset ini dalam sengketa di Pengadilan.

TL dengan bantuan Kantor Pengacara Gani Djemat-Jakarta melaporkan hal tersebut ke POLDA Metro Jaya sehingga berlanjut ke proses Hukum di Pengadilan Negeri-Tangerang-Banten.

Keputusan di Pengadilan Negeri Tangerang-Banten Sdr. Chandra Damanik dihukum enam bulan namun tingkat banding di pengadilan tinggi yang bersangkutan diputus bebas.

www.antikorupsi.org


Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Kasasi, dan berkas perkara permohonan kasasi atas nama Chandra Damanik No.06/Pid.B/2000/PN.TNG telah dikirim ke Panitera/Sekertaris Jenderal Mahkamah Agung RI tanggal 2 Mei 2001.

e) Tanah kosong di Balimester Jatinegara dengan nilai buku Rp56.500.000,00 sulit dijual dan telah dihapusbuku (write off)

Terdapat tanah kosong yang bersertifikat hak pakai No. 119 di Balimester Jatinegara dengan nilai buku Rp56.500.000,00. Aset ini telah dihapusbuku karena sertifikat hak pakainya telah jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 1999. Aset ini sulit dijual karena telah habis masa berlaku sertifikat hak pakainya dan belum diperpanjang oleh TL Bank Pinaesaan.

Seharusnya TL melakukan perpanjangan sertifikat sehingga aset masih dapat dijual.

Tanggapan - Menurut TL Bank Pinaesaan bahwa lahan tersebut akan dipergunakan oleh Pemda DKI Jakarta sebagai Areal Parkir, namun sampai saat ini belum ada realisasinya.

Saran - Terkait dengan sisa aset bank, aset eks jaminan, dan jaminan yang diterima dari nasabah:

a. Agar TL terus mengupayakan agar tanah dan bangunan di Jl. Mayjen Sungkono Surabaya dapat dijual.

b. Agar TL terus mengupayakan agar memperoleh pembayaran dari debitur Suzy Sunarsih.

c. Agar TL terus mengupayakan agar tanah di Sudimara Barat dapat segera dijual.

d. Agar TL terus mengupayakan pengembalian tanah yang dalam sengketa Pengadilan Negeri.

e. Agar TL memperpanjang sertifikat hak pakai atas tanah di Balimester sehingga dapat dijual.


REPUBLIK INDONESIA

www.antikorupsi.org

Lampiran 1Page 1 of 1

DAFTAR SET OFF PT BANK PINAESAAN (DL) KANTOR CABANG SURABAYA PER 31 OKTOBER 1997 S/D 30 APRIL 2005

Pokok Bunga Pokok Bunga Pokok Bunga Pokok Bunga

1 Tina Martiana 500.000,00 333,33 500.333,33 0,00 0,00 0,00 500.000,00 333,33 500.333,33 0,00 0,00 0,002 Andik Yuli Kiswanto 1.750.000,00 1.045,13 1.751.045,13 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 1.045,13 1.751.045,13 0,00 0,00 0,003 Trisnawathy 2.000.000,00 2.000,00 2.002.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000,00 2.002.000,00 0,00 0,00 0,004 Metal Trading Co, PT 2.160.596,19 1.320,36 2.161.916,55 0,00 0,00 0,00 2.160.596,19 1.320,36 2.161.916,55 0,00 0,00 0,005 Suparto RP 3.528.985,12 2.303,64 3.531.288,76 0,00 0,00 0,00 3.528.985,12 2.303,64 3.531.288,76 0,00 0,00 0,006 Paul Frans, BBA 10.000.000,00 6.250,00 10.006.250,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 6.250,00 10.006.250,00 0,00 0,00 0,007 Mariati 13.000.000,00 13.000,00 13.013.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000,00 13.013.000,00 0,00 0,00 0,008 Wahana Upaya S,PT 15.000.000,00 9.166,66 15.009.166,66 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 9.166,66 15.009.166,66 0,00 0,00 0,009 Yahya Hasyim 16.000.000,00 53.333,33 16.053.333,33 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 53.333,33 16.053.333,33 0,00 0,00 0,00

10 Sri Indarti 16.000.000,00 341.333,33 16.341.333,33 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 341.333,33 16.341.333,33 0,00 0,00 0,0011 Melchianus Hawu 26.250.000,00 16.041,66 26.266.041,66 0,00 0,00 0,00 26.250.000,00 16.041,66 26.266.041,66 0,00 0,00 0,0012 Soejoto TH, Ny. 30.000.000,00 19.791,66 30.019.791,66 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 19.791,66 30.019.791,66 0,00 0,00 0,0013 Yanto 35.000.000,00 23.819,44 35.023.819,44 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 23.819,44 35.023.819,44 0,00 0,00 0,0014 Inge Irawati 36.000.000,00 23.000,00 36.023.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 23.000,00 36.023.000,00 0,00 0,00 0,0015 Lie Daniel S 40.000.000,00 27.777,77 40.027.777,77 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 27.777,77 40.027.777,77 0,00 0,00 0,0016 Harsono 45.000.000,00 31.950,00 45.031.950,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 31.950,00 45.031.950,00 0,00 0,00 0,0017 Niek Astuti 64.000.000,00 62.222,22 64.062.222,22 0,00 0,00 0,00 64.000.000,00 62.222,22 64.062.222,22 0,00 0,00 0,0018 Mathilda Pesik 75.000.000,00 1.600.000,00 76.600.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 1.600.000,00 76.600.000,00 0,00 0,00 0,0019 Indrawati 80.000.000,00 80.000,00 80.080.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000,00 80.080.000,00 0,00 0,00 0,0020 N.D.D. Pesik 80.015.803,83 3.167.978,21 83.183.782,04 0,00 0,00 0,00 80.015.803,83 3.167.978,21 83.183.782,04 0,00 0,00 0,0021 Awen Harsono 120.000.000,00 3.293.333,33 123.293.333,33 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 3.293.333,33 123.293.333,33 0,00 0,00 0,0022 Dedi Dewanto 185.000.000,00 7.487.361,10 192.487.361,10 0,00 0,00 0,00 185.000.000,00 7.487.361,10 192.487.361,10 0,00 0,00 0,0023 Tjiang Tju Tjiang 237.498.079,96 7.599.876,55 245.097.956,51 0,00 0,00 0,00 237.498.079,96 7.599.876,55 245.097.956,51 0,00 0,00 0,0024 Sylvia Pangkey 400.000.000,00 4.666.666,66 404.666.666,66 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 4.666.666,66 404.666.666,66 0,00 0,00 0,0025 Zainal Abbas 623.330.426,60 7.402.320,13 630.732.746,73 0,00 0,00 0,00 623.330.426,60 7.402.320,13 630.732.746,73 0,00 0,00 0,0026 Ringin Anom, PT 656.145.152,52 466.227,58 656.611.380,10 0,00 0,00 0,00 656.145.152,52 466.227,58 656.611.380,10 0,00 0,00 0,00

2.813.179.044,22 36.398.452,09 2.849.577.496,31 0,00 0,00 0,00 2.813.179.044,22 36.398.452,09 2.849.577.496,31 0,00 0,00 0,00

TOTAL TOTAL

JUMLAH

OUTSANDING PER 30 APRIL 2005NO. NAMA DEBITUR

OUTSTANDING PER 31 OKTOBER 1997

CARA PEMBAYARANTunai Set OffTOTAL TOTAL

www.antikorupsi.org

�3oPT. BANK PINAESAAN - SURABAYA�3oPeriode : 31 Oktober 1997 s/d 31 Desember 1998

NAMA Outstanding Awal CARA PEMBAYARAN Outstanding AkhirNO. DEBITUR Pokok Bunga Tunai Set Off Penghapusan Alih Agunan Pokok Bunga


1 75 Tina Martiana 500.000,00 333,33 500.000,00 333,33 0,00 0,002 25 Andik Yuli Kiswanto 1.750.000,00 1.045,13 1.750.000,00 1.045,13 0,00 0,003 74 Trisnawathy 2.000.000,00 2.000,00 2.000.000,00 2.000,00 0,00 0,004 94 Metal Trading Co, PT 2.160.596,19 1.320,36 2.160.596,19 1.320,36 0,00 0,005 71 Suparto RP 3.528.985,12 2.303,64 3.528.985,12 2.303,64 0,00 0,006 58 Paul Frans, BBA 10.000.000,00 6.250,00 10.000.000,00 6.250,00 0,00 0,007 50 Mariati 13.000.000,00 13.000,00 13.000.000,00 13.000,00 0,00 0,008 108 Wahana Upaya S,PT 15.000.000,00 9.166,66 15.000.000,00 9.166,66 0,00 0,009 43 Yahya Hasyim 16.000.000,00 53.333,33 16.000.000,00 53.333,33 0,00 0,00

10 72 Sri Indarti 16.000.000,00 341.333,33 16.000.000,00 341.333,33 0,00 0,0011 52 Melchianus Hawu 26.250.000,00 16.041,66 26.250.000,00 16.041,66 0,00 0,0012 63 Soejoto TH, Ny. 30.000.000,00 19.791,66 30.000.000,00 19.791,66 0,00 0,0013 42 Yanto 35.000.000,00 23.819,44 35.000.000,00 23.819,44 0,00 0,0014 41 Inge Irawati 36.000.000,00 23.000,00 36.000.000,00 23.000,00 0,00 0,0015 49 Lie Daniel S 40.000.000,00 27.777,77 40.000.000,00 27.777,77 0,00 0,0016 37 Harsono 45.000.000,00 31.950,00 45.000.000,00 31.950,00 0,00 0,0017 55 Niek Astuti 64.000.000,00 62.222,22 64.000.000,00 62.222,22 0,00 0,0018 53 Mathilda Pesik 75.000.000,00 1.600.000,00 75.000.000,00 1.600.000,00 0,00 0,0019 40 Indrawati 80.000.000,00 80.000,00 80.000.000,00 80.000,00 0,00 0,0020 54 N.D.D. Pesik 80.015.803,83 3.167.978,21 80.015.803,83 3.167.978,21 0,00 0,0021 26 Awen Harsono 120.000.000,00 3.293.333,33 120.000.000,00 3.293.333,33 0,00 0,0022 32 Dedi Dewanto 185.000.000,00 7.487.361,10 185.000.000,00 7.487.361,10 0,00 0,0023 76 Tjiang Tju Tjiang 237.498.079,96 7.599.876,55 237.498.079,96 7.599.876,55 0,00 0,0024 73 Sylvia Pangkey 400.000.000,00 4.666.666,66 400.000.000,00 4.666.666,66 0,00 0,0025 78 Zainal Abbas 623.330.426,60 7.402.320,13 623.330.426,60 7.402.320,13 0,00 0,0026 100 Ringin Anom, PT 656.145.152,52 466.227,58 656.145.152,52 466.227,58 0,00 0,00

############# 36.398.452,09 0,00 0,00 2.813.179.044,22 36.398.452,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C:\SBY\akuntan

www.antikorupsi.org

�3oPT. BANK PINAESAAN - SURABAYA�3oPeriode : 01 Januari 1999 s/d 31 Desember 1999



1 1 Irma Setya Dewi, Dra 482.325,00 0,00 482.325,00 0,00 0,002 2 M.Syahrani, Drs. 5.054.095,00 0,00 5.054.095,00 0,003 3 Syamsul Awal, Dr 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,004 4 Boyke Emor 3.161.425,00 0,00 720.000,00 2.441.425,00 0,005 5 Dwijanto H.Nugroho 3.368.737,00 0,00 0,00 3.368.737,00 0,006 6 Mulyo Setiawan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 7 Moch. Iqbal S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 8 Widho Oetomo 25.787.500,00 0,00 25.787.500,00 0,009 9 Fransisca Rumintjap 2.588.290,00 0,00 0,00 2.588.290,00 0,00

10 10 Herman Rattu 100.716.268,83 0,00 ############ 0,0011 11 Paulus Eman. 15.981.250,00 0,00 15.981.250,00 0,0012 12 JJ. David 1.318.900,00 0,00 1.318.900,00 0,0013 Tagihan lancar 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,0014 13 Made Pratama 20.915.000,00 5.940.121,00 20.915.000,00 5.940.121,0015 14 Chanan Yusuf 20.330.672,00 3.640.785,00 20.330.672,00 3.640.785,0016 15 Billy F.Patty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017 16 Doddy A. Mundung 7.232.751,00 0,00 7.232.751,00 0,0018 17 Nani Martini 1.583.030,00 0,00 150.000,00 1.433.030,00 0,0019 18 Chairul Anwar 5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,0020 19 Irmaizar 6.645.926,00 3.753.510,00 0,00 6.645.926,00 3.753.510,0021 20 Yoegito 516.375,00 0,00 516.375,00 0,0022 21 John M. Wambrouw 23.211.100,00 3.515.000,00 70.000,00 23.141.100,00 3.515.000,0023 22 Sri Setyobudi. 3.832.370,00 0,00 3.832.370,00 0,0024 23 SH. Roesminingsih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 24 Andreas Wiliono T. ############# ############# 0,00 ############ #############26 25 Andik Yuli Kiswanto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 26 Awen Harsono 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 27 Anam Pitoyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029 28 Budi Hartono Gunawan, I 531.644.073,60 773.846.627,56 ############ 773.846.627,5630 29 Bambang Wirasmono 10.003.208,00 0,00 10.003.208,00 0,0031 30 Brilliant Budi H 46.694.799,00 205.560.412,00 46.694.799,00 205.560.412,0032 31 Busri Alwi 48.634.206,00 130.004.029,11 48.634.206,00 130.004.029,1133 32 Dedi Dewanto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034 33 Frans Yoesoef 45.211.505,00 70.188.361,88 45.211.505,00 70.188.361,8835 34 Femmy Eman Lesar, Ny. 74.074.755,46 1.300.278,71 74.074.755,46 1.300.278,7136 35 Gunawan Hendarto 44.061.782,34 53.220.415,00 44.061.782,34 53.220.415,0037 36 Haryono Soetanto 26.376.278,62 320.830.774,00 26.376.278,62 320.830.774,0038 37 Harsono 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0039 38 Iin Ratna Indrawati P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040 39 IB Ngurah Widiarsa 226.423.810,00 322.711.769,14 ############ 322.711.769,1441 40 Indrawati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042 41 Inge Irawati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0043 42 Yanto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0044 43 Yahya Hasyim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0045 44 Jonto Sunarso 198.739.550,00 372.817.684,82 ############ 372.817.684,8246 45 Joedi Soepiono 57.230.955,47 101.714.902,40 57.230.955,47 101.714.902,4047 46 Jimmy Samaloung 238.906.061,00 397.485.022,00 ############ 397.485.022,0048 47 Yulita 199.691.720,00 280.754.128,33 ############ 280.754.128,3349 48 Kasyadi Djaelani ############# 0,00 ############ 0,0050 49 Lie Daniel S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0051 50 Mariati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0052 51 Moediarto 901.753.227,00 ############# ############ #############53 52 Melchianus Hawu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0054 53 Mathilda Pesik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0055 54 N.D.D. Pesik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0056 55 Niek Astuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0057 56 Nikolaus Monteiro 516.315.668,00 889.743.691,61 ############ 889.743.691,6158 57 Petrus Santoso B 29.087.981,00 30.523.333,00 29.087.981,00 ########### ########### 0,00 0,0059 58 Paul Frans, BBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0060 59 Robbyanto Putra Tanjung 27.767.530,00 94.935.624,75 27.767.530,00 94.935.624,7561 60 Ronny H Tombeng 2.641.101,00 0,00 2.641.101,00 0,0062 61 Rachmat Santoso 45.020.057,00 62.694.523,20 45.020.057,00 62.694.523,2063 62 Rudy Purnama 214.000.000,00 231.522.249,37 ############ 231.522.249,3764 Tagihan lancar 5.292.000,00 0,00 5.292.000,00 0,0065 63 Soejoto TH, Ny. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0066 64 Sukwito Soeprodjo 110.700.416,65 202.667.829,00 ############ 202.667.829,0067 Tagihan lancar 21.596.000,00 0,00 21.596.000,00 0,0068 65 Soegito 326.440,00 0,00 326.440,00 0,00 0,0069 66 Soemananando 160.714.575,00 213.569.136,94 ############ 213.569.136,9470 67 Syamsir Karim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0071 68 Sunyoto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0072 69 Soebroto Sidik ############# 923.348.468,00 ############ 923.348.468,0073 Tagihan lancar 647.340.000,00 0 ############ 0,0074 70 RJ. Soemampouw 94.990.915,94 129.561.190,94 94.990.915,94 129.561.190,9475 71 Suparto RP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0076 72 Sri Indarti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0077 73 Sylvia Pangkey 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0078 74 Trisnawathy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0079 75 Tina Martiana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0080 76 Tjiang Tju Tjiang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0081 77 Wijanarko Ongko S 101.191.173,00 29.449.500,00 ############ 808.827,00 ########### 0,00 0,0082 78 Zainal Abbas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0083 79 Amat & Sons, CV 30.000.000,00 25.596.666,58 6.000.000,00 24.000.000,00 25.596.666,5884 O/D giro 3.003,61 3.003,61 0,0085 80 Alfa Omega, CV 103.807.397,00 6.192.603,03 ############ ########### 0,00 0,0386 81 Andaya Fesa Utama, PT 747.954.008,00 ############# ############ #############87 82 Adiyala Shipping, PT 500.000.000,00 980.446.680,41 ############ 980.446.680,4188 83 Bina Sarana Layan, PT 109.000.000,00 157.984.852,00 0,00 ############ 157.984.852,0089 O/D giro 1.222.535,49 1.222.535,49 0,0090 84 Bina Mustika Waruno, PT ############# ############# ############ #############91 85 Citra Adyapahala S, PT 362.618.954,00 607.535.114,89 ############ 607.535.114,8992 86 Djuwet Kenongo, PT 0,00 675.237.964,70 0,00 675.237.964,7093 87 Dharma Putra Perdana, PT############# 0,00 ############ ############ 0,0094 O/D giro 60.502.328,40 60.502.328,40 0,0095 88 Furnico Abadi, PT ############# 9.164.930,48 ############ 9.164.930,4896 89 Indisari Bawono, PT 500.000.000,00 667.995.581,00 ############ 667.995.581,0097 O/D giro 183.844.993,62 ############ 0,0098 90 Jaya Pataka SM, PT ############# ############# ############ #############99 91 Koperasi Taxi Surya 113.809.485,00 1.150.000,00 ############ 1.150.000,00

100 92 Kurnia Wapico, PT ############# ############# ############ #############101 O/D giro 84.253.220,58 84.253.220,58 0,00102 93 Limajaya Mandala P, PT ############# ############# ############ #############103 94 Metal Trading Co, PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00104 95 Marina Konstruksi, PT 46.000.000,00 26.433.333,27 12.250.000,00 33.750.000,00 26.433.333,27105 O/D giro 23.520.247,63 23.520.247,63 0,00106 96 Patma Karya, CV 26.851.463,00 103.929.540,00 26.851.463,00 ########### ########### 0,00 0,00107 97 Pusaka, CV 72.447.202,26 889.071.750,00 72.447.202,26 889.071.750,00108 98 Probolinggo Sempana A, P############# 0,00 ############ 0,00109 99 Profita Bangun, PT ############# 0,00 ############ 0,00

C:\SBY\akuntan

www.antikorupsi.org

110 100 Ringin Anom, PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00111 101 Surya Sahabat, PT 619.164.797,42 876.569.389,83 ############ 876.569.389,83112 102 Sinar Kayu Abadi, PT ############# ############# ############ ############ #############113 103 Santi Trading Co, PT 95.262.274,50 187.744.991,00 70.000.000,00 ########### ########### 0,00 0,00114 104 Tiga Berlian Motor, CV ############# 0,00 ############ 0,00115 105 Usaha Bhakti, CV 43.944.839,04 2.767.269,02 23.500.000,00 20.444.839,04 2.767.269,02116 106 Vitrica Permata M, PT 752.357.693,45 ############# ############ #############117 107 Wismatama Megah Citra, ############# ############# ########### ############ #############118 108 Wahana Upaya S,PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00119 109 Yayasan Pend. Udatin 143.483.332,00 302.801.859,00 6.000.000,00 ############ 302.801.859,00120 110 Nauval Aziz, Ir/VAM 1.603.625,00 0,00 1.603.625,00 0,00 0,00121 111 H. Ibrahim Abdullah/VAM 1.860.600,00 0,00 1.860.600,00 0,00 0,00122 112 Kerta Gaya Pusaka, PT/VA 2.535.000,00 0,00 2.535.000,00 0,00 0,00123 113 Soekwito Soeprodjo/ATM 84.600.000,00 0,00 84.600.000,00 0,00124 114 Handoyo Jaya/ATM 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00125 115 Purnawan Hartaya/ATM 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00126 116 Achyadi/IGM 11.856.380,00 0,00 11.856.380,00 0,00127 117 Yusri HR/IGM 31.366.200,00 0,00 31.366.200,00 0,00128 118 Hadi Puspanto/MGM 13.424.175,00 0,00 13.424.175,00 0,00129 119 Singgih Budiono/MGM 16.999.620,00 0,00 16.999.620,00 0,00130 120 Lusiana Widjaja/MGM 19.832.890,00 0,00 19.832.890,00 0,00131 121 Nakano Fangi/MGM 23.799.580,00 0,00 23.799.580,00 0,00132 122 Budhi Tengadi/MGM 9.968.000,00 0,00 9.968.000,00 0,00133 123 Tjipto Waskito 377.648,28 0,00 377.648,28 0,00134 124 P.J. Juniartono 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00135 125 Sumampouw/UMK 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00136 126 Bukopin 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00137 127 Karel Widjaja 1.784.500,00 1.784.500,00 0,00138 128 Sudjatmiko 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00

############# ############# ############ ########### 0,00 0,00 ########### ########### ########### 0,00 ############ #############

C:\SBY\akuntan

www.antikorupsi.org




1 1 Irma Setya Dewi, Dra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 2 M.Syahrani, Drs. 5.054.095,00 0,00 5.054.095,00 0,003 3 Syamsul Awal, Dr 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,004 4 Boyke Emor 2.441.425,00 0,00 400.000,00 2.041.425,00 0,005 5 Dwijanto H.Nugroho 3.368.737,00 0,00 0,00 3.368.737,00 0,006 6 Mulyo Setiawan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 7 Moch. Iqbal S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 8 Widho Oetomo 25.787.500,00 0,00 25.787.500,00 0,009 9 Fransisca Rumintjap 2.588.290,00 0,00 0,00 2.588.290,00 0,00

10 10 Herman Rattu 100.716.268,83 0,00 ############ 0,0011 11 Paulus Eman. 15.981.250,00 0,00 15.981.250,00 0,0012 12 JJ. David 1.318.900,00 0,00 1.318.900,00 0,0013 Tagihan lancar 5.700.000,00 5.700.000,00 0,0014 13 Made Pratama 20.915.000,00 5.940.121,00 200.000,00 20.715.000,00 5.940.121,0015 14 Chanan Yusuf 20.330.672,00 3.640.785,00 20.330.672,00 3.640.785,0016 15 Billy F.Patty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017 16 Doddy A. Mundung 7.232.751,00 0,00 7.232.751,00 0,0018 17 Nani Martini 1.433.030,00 0,00 105.000,00 1.328.030,00 0,0019 18 Chairul Anwar 5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,0020 19 Irmaizar 6.645.926,00 3.753.510,00 0,00 6.645.926,00 3.753.510,0021 20 Yoegito 516.375,00 0,00 516.375,00 0,0022 21 John M. Wambrouw 23.141.100,00 3.515.000,00 0,00 23.141.100,00 3.515.000,0023 22 Sri Setyobudi. 3.832.370,00 0,00 3.832.370,00 0,0024 23 SH. Roesminingsih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 24 Andreas Wiliono T. ############# ############# 0,00 ############ #############26 25 Andik Yuli Kiswanto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 26 Awen Harsono 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 27 Anam Pitoyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029 28 Budi Hartono Gunawan, I 531.644.073,60 773.846.627,56 ############ 773.846.627,5630 29 Bambang Wirasmono 10.003.208,00 0,00 10.003.208,00 0,0031 30 Brilliant Budi H 46.694.799,00 205.560.412,00 46.694.799,00 205.560.412,0032 31 Busri Alwi 48.634.206,00 130.004.029,11 48.634.206,00 130.004.029,1133 32 Dedi Dewanto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034 33 Frans Yoesoef 45.211.505,00 70.188.361,88 45.211.505,00 70.188.361,8835 34 Femmy Eman Lesar, Ny. 74.074.755,46 1.300.278,71 74.074.755,46 1.300.278,7136 35 Gunawan Hendarto 44.061.782,34 53.220.415,00 44.061.782,34 53.220.415,0037 36 Haryono Soetanto 26.376.278,62 320.830.774,00 26.376.278,62 320.830.774,0038 37 Harsono 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0039 38 Iin Ratna Indrawati P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040 39 IB Ngurah Widiarsa 226.423.810,00 322.711.769,14 ############ 0,00 ########### ########### 0,00 0,0041 40 Indrawati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042 41 Inge Irawati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0043 42 Yanto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0044 43 Yahya Hasyim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0045 44 Jonto Sunarso 198.739.550,00 372.817.684,82 ############ 372.817.684,8246 45 Joedi Soepiono 57.230.955,47 101.714.902,40 57.230.955,47 101.714.902,4047 46 Jimmy Samaloung 238.906.061,00 397.485.022,00 ############ 397.485.022,0048 47 Yulita 199.691.720,00 280.754.128,33 ############ 280.754.128,3349 48 Kasyadi Djaelani ############# 0,00 ############ 0,0050 49 Lie Daniel S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0051 50 Mariati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0052 51 Moediarto 901.753.227,00 ############# ############ #############53 52 Melchianus Hawu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0054 53 Mathilda Pesik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0055 54 N.D.D. Pesik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0056 55 Niek Astuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0057 56 Nikolaus Monteiro 516.315.668,00 889.743.691,61 ############ 889.743.691,6158 57 Petrus Santoso B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0059 58 Paul Frans, BBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0060 59 Robbyanto Putra Tanjung 27.767.530,00 94.935.624,75 27.767.530,00 94.935.624,7561 60 Ronny H Tombeng 2.641.101,00 0,00 2.641.101,00 0,0062 61 Rachmat Santoso 45.020.057,00 62.694.523,20 45.020.057,00 62.694.523,2063 62 Rudy Purnama 214.000.000,00 231.522.249,37 ############ 231.522.249,3764 Tagihan lancar 5.292.000,00 0,00 5.292.000,00 0,0065 63 Soejoto TH, Ny. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0066 64 Sukwito Soeprodjo 110.700.416,65 202.667.829,00 ############ 202.667.829,0067 Tagihan lancar 21.596.000,00 0,00 21.596.000,00 0,0068 65 Soegito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0069 66 Soemananando 160.714.575,00 213.569.136,94 4.000.000,00 ############ 213.569.136,9470 67 Syamsir Karim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0071 68 Sunyoto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0072 69 Soebroto Sidik ############# 923.348.468,00 ############ 923.348.468,0073 Tagihan lancar 647.340.000,00 0,00 ############ 0,0074 70 RJ. Soemampouw 94.990.915,94 129.561.190,94 94.990.915,94 129.561.190,9475 71 Suparto RP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0076 72 Sri Indarti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0077 73 Sylvia Pangkey 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0078 74 Trisnawathy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0079 75 Tina Martiana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0080 76 Tjiang Tju Tjiang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0081 77 Wijanarko Ongko S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0082 78 Zainal Abbas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0083 79 Amat & Sons, CV 24.000.000,00 25.596.666,58 1.000.000,00 23.000.000,00 25.596.666,5884 O/D giro 3.003,61 0,00 3.003,61 0,0085 80 Alfa Omega, CV 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,0386 81 Andaya Fesa Utama, PT 747.954.008,00 ############# ############ #############87 82 Adiyala Shipping, PT 500.000.000,00 980.446.680,41 ############ 980.446.680,4188 83 Bina Sarana Layan, PT 109.000.000,00 157.984.852,00 0,00 ############ 157.984.852,0089 O/D giro 1.222.535,49 0,00 1.222.535,49 0,0090 84 Bina Mustika Waruno, PT ############# ############# ############ 0,00 ########### ########### 0,00 0,0091 85 Citra Adyapahala S, PT 362.618.954,00 607.535.114,89 ############ 607.535.114,8992 86 Djuwet Kenongo, PT 0,00 675.237.964,70 0,00 675.237.964,7093 87 Dharma Putra Perdana, PT############# 0,00 50.000.000,00 0,00 ########### 0,00 0,00 0,0094 O/D giro 60.502.328,40 0,00 ########### 0,00 0,0095 88 Furnico Abadi, PT ############# 9.164.930,48 ############ 9.164.930,4896 89 Indisari Bawono, PT 500.000.000,00 667.995.581,00 ############ 667.995.581,00

C:\SBY\akuntan

www.antikorupsi.org

97 O/D giro 183.844.993,62 0,00 ############ 0,0098 90 Jaya Pataka SM, PT ############# ############# ############ #############99 91 Koperasi Taxi Surya 113.809.485,00 1.150.000,00 ############ ########### 0,00 0,00

100 92 Kurnia Wapico, PT ############# ############# ############ #############101 O/D giro 84.253.220,58 84.253.220,58 0,00102 93 Limajaya Mandala P, PT ############# ############# ############ ############ #############103 94 Metal Trading Co, PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00104 95 Marina Konstruksi, PT 33.750.000,00 26.433.333,27 5.300.000,00 28.450.000,00 26.433.333,27105 O/D giro 23.520.247,63 0,00 23.520.247,63 0,00106 96 Patma Karya, CV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00107 97 Pusaka, CV 72.447.202,26 889.071.750,00 72.447.202,26 889.071.750,00108 98 Probolinggo Sempana A, P############# 0,00 ############ 0,00109 99 Profita Bangun, PT ############# 0,00 ############ 0,00110 100 Ringin Anom, PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00111 101 Surya Sahabat, PT 619.164.797,42 876.569.389,83 ############ 876.569.389,83112 102 Sinar Kayu Abadi, PT ############# ############# 0,00 ############ #############113 103 Santi Trading Co, PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00114 104 Tiga Berlian Motor, CV ############# 0,00 ############ 0,00115 105 Usaha Bhakti, CV 20.444.839,04 2.767.269,02 20.444.839,04 ########### 0,00 0,00116 106 Vitrica Permata M, PT 752.357.693,45 ############# ############ #############117 107 Wismatama Megah Citra, ############# ############# 0,00 ############ #############118 108 Wahana Upaya S,PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00119 109 Yayasan Pend. Udatin 137.483.332,00 302.801.859,00 8.500.000,00 ############ 302.801.859,00120 110 Nauval Aziz, Ir/VAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00121 111 H. Ibrahim Abdullah/VAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00122 112 Kerta Gaya Pusaka, PT/VA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00123 113 Soekwito Soeprodjo/ATM 84.600.000,00 0,00 84.600.000,00 0,00124 114 Handoyo Jaya/ATM 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00125 115 Purnawan Hartaya/ATM 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00126 116 Achyadi/IGM 11.856.380,00 0,00 11.856.380,00 0,00127 117 Yusri HR/IGM 31.366.200,00 0,00 31.366.200,00 0,00128 118 Hadi Puspanto/MGM 13.424.175,00 0,00 13.424.175,00 0,00129 119 Singgih Budiono/MGM 16.999.620,00 0,00 16.999.620,00 0,00130 120 Lusiana Widjaja/MGM 19.832.890,00 0,00 19.832.890,00 0,00131 121 Nakano Fangi/MGM 23.799.580,00 0,00 23.799.580,00 0,00132 122 Budhi Tengadi/MGM 9.968.000,00 0,00 9.968.000,00 0,00133 123 Tjipto Waskito 377.648,28 0,00 377.648,28 0,00134 124 P.J. Juniartono 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00135 125 Sumampouw/UMK 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00136 126 Bukopin 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00137 127 Karel Widjaja 1.784.500,00 1.784.500,00 0,00138 128 Sudjatmiko 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00

############# ############# ############ ########### 0,00 0,00 ########### ########### 0,00 0,00 ############ #############

C:\SBY\akuntan

www.antikorupsi.org




1 1 Irma Setya Dewi, Dra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 2 M.Syahrani, Drs. 5.054.095,00 0,00 5.054.095,00 0,003 3 Syamsul Awal, Dr 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,004 4 Boyke Emor 2.041.425,00 0,00 1.200.000,00 841.425,00 0,005 5 Dwijanto H.Nugroho 3.368.737,00 0,00 0,00 3.368.737,00 0,006 6 Mulyo Setiawan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 7 Moch. Iqbal S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 8 Widho Oetomo 25.787.500,00 0,00 25.787.500,00 0,009 9 Fransisca Rumintjap 2.588.290,00 0,00 0,00 2.588.290,00 0,00

10 10 Herman Rattu 100.716.268,83 0,00 ############ 0,0011 11 Paulus Eman. 15.981.250,00 0,00 15.981.250,00 0,0012 12 JJ. David 1.318.900,00 0,00 1.318.900,00 0,0013 Tagihan lancar 5.700.000,00 5.700.000,00 0,0014 13 Made Pratama 20.715.000,00 5.940.121,00 550.000,00 20.165.000,00 5.940.121,0015 14 Chanan Yusuf 20.330.672,00 3.640.785,00 20.330.672,00 3.640.785,0016 15 Billy F.Patty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017 16 Doddy A. Mundung 7.232.751,00 0,00 7.232.751,00 0,0018 17 Nani Martini 1.328.030,00 0,00 0,00 1.328.030,00 0,0019 18 Chairul Anwar 5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,0020 19 Irmaizar 6.645.926,00 3.753.510,00 0,00 6.645.926,00 3.753.510,0021 20 Yoegito 516.375,00 0,00 516.375,00 0,0022 21 John M. Wambrouw 23.141.100,00 3.515.000,00 0,00 23.141.100,00 3.515.000,0023 22 Sri Setyobudi. 3.832.370,00 0,00 3.832.370,00 0,0024 23 SH. Roesminingsih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 24 Andreas Wiliono T. ############# ############# 0,00 ############ #############26 25 Andik Yuli Kiswanto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 26 Awen Harsono 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 27 Anam Pitoyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029 28 Budi Hartono Gunawan, I 531.644.073,60 773.846.627,56 ############ 773.846.627,5630 29 Bambang Wirasmono 10.003.208,00 0,00 10.003.208,00 0,0031 30 Brilliant Budi H 46.694.799,00 205.560.412,00 46.694.799,00 205.560.412,0032 31 Busri Alwi 48.634.206,00 130.004.029,11 48.634.206,00 130.004.029,1133 32 Dedi Dewanto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034 33 Frans Yoesoef 45.211.505,00 70.188.361,88 45.211.505,00 70.188.361,8835 34 Femmy Eman Lesar, Ny. 74.074.755,46 1.300.278,71 74.074.755,46 1.300.278,7136 35 Gunawan Hendarto 44.061.782,34 53.220.415,00 44.061.782,34 53.220.415,0037 36 Haryono Soetanto 26.376.278,62 320.830.774,00 26.376.278,62 320.830.774,0038 37 Harsono 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0039 38 Iin Ratna Indrawati P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040 39 IB Ngurah Widiarsa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0041 40 Indrawati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042 41 Inge Irawati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0043 42 Yanto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0044 43 Yahya Hasyim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0045 44 Jonto Sunarso 198.739.550,00 372.817.684,82 ############ 372.817.684,8246 45 Joedi Soepiono 57.230.955,47 101.714.902,40 57.230.955,47 101.714.902,4047 46 Jimmy Samaloung 238.906.061,00 397.485.022,00 ############ 397.485.022,0048 47 Yulita 199.691.720,00 280.754.128,33 ############ 280.754.128,3349 48 Kasyadi Djaelani ############# 0,00 ############ 0,0050 49 Lie Daniel S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0051 50 Mariati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0052 51 Moediarto 901.753.227,00 ############# ############ #############53 52 Melchianus Hawu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0054 53 Mathilda Pesik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0055 54 N.D.D. Pesik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0056 55 Niek Astuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0057 56 Nikolaus Monteiro 516.315.668,00 889.743.691,61 ############ 889.743.691,6158 57 Petrus Santoso B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0059 58 Paul Frans, BBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0060 59 Robbyanto Putra Tanjung 27.767.530,00 94.935.624,75 27.767.530,00 94.935.624,7561 60 Ronny H Tombeng 2.641.101,00 0,00 2.641.101,00 0,0062 61 Rachmat Santoso 45.020.057,00 62.694.523,20 45.020.057,00 62.694.523,2063 62 Rudy Purnama 214.000.000,00 231.522.249,37 ############ 231.522.249,3764 Tagihan lancar 5.292.000,00 0,00 5.292.000,00 0,0065 63 Soejoto TH, Ny. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0066 64 Sukwito Soeprodjo 110.700.416,65 202.667.829,00 ############ 202.667.829,0067 Tagihan lancar 21.596.000,00 0,00 21.596.000,00 0,0068 65 Soegito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0069 66 Soemananando 156.714.575,00 213.569.136,94 6.000.000,00 ############ 213.569.136,9470 67 Syamsir Karim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0071 68 Sunyoto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0072 69 Soebroto Sidik ############# 923.348.468,00 ############ 923.348.468,0073 Tagihan lancar 647.340.000,00 0,00 ############ 0,0074 70 RJ. Soemampouw 94.990.915,94 129.561.190,94 94.990.915,94 129.561.190,9475 71 Suparto RP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0076 72 Sri Indarti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0077 73 Sylvia Pangkey 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0078 74 Trisnawathy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0079 75 Tina Martiana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0080 76 Tjiang Tju Tjiang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0081 77 Wijanarko Ongko S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0082 78 Zainal Abbas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0083 79 Amat & Sons, CV 23.000.000,00 25.596.666,58 1.000.000,00 22.000.000,00 25.596.666,5884 O/D giro 3.003,61 0,00 3.003,61 0,0085 80 Alfa Omega, CV 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,0386 81 Andaya Fesa Utama, PT 747.954.008,00 ############# ############ #############87 82 Adiyala Shipping, PT 500.000.000,00 980.446.680,41 ############ 980.446.680,4188 83 Bina Sarana Layan, PT 109.000.000,00 157.984.852,00 0,00 ############ 157.984.852,0089 O/D giro 1.222.535,49 0,00 1.222.535,49 0,0090 84 Bina Mustika Waruno, PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0091 85 Citra Adyapahala S, PT 362.618.954,00 607.535.114,89 ############ 607.535.114,8992 86 Djuwet Kenongo, PT 0,00 675.237.964,70 0,00 675.237.964,7093 87 Dharma Putra Perdana, PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0094 O/D giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0095 88 Furnico Abadi, PT ############# 9.164.930,48 ############ 9.164.930,4896 89 Indisari Bawono, PT 500.000.000,00 667.995.581,00 ############ 667.995.581,00

C:\SBY\akuntan

www.antikorupsi.org

97 O/D giro 183.844.993,62 0,00 ############ 0,0098 90 Jaya Pataka SM, PT ############# ############# ############ #############99 91 Koperasi Taxi Surya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 92 Kurnia Wapico, PT ############# ############# ############ #############101 O/D giro 84.253.220,58 84.253.220,58 0,00102 93 Limajaya Mandala P, PT ############# ############# 0,00 ############ #############103 94 Metal Trading Co, PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00104 95 Marina Konstruksi, PT 28.450.000,00 26.433.333,27 5.350.000,00 23.100.000,00 26.433.333,27105 O/D giro 23.520.247,63 0,00 23.520.247,63 0,00106 96 Patma Karya, CV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00107 97 Pusaka, CV 72.447.202,26 889.071.750,00 72.447.202,26 889.071.750,00108 98 Probolinggo Sempana A, P############# 0,00 ############ 0,00109 99 Profita Bangun, PT ############# 0,00 ############ 0,00110 100 Ringin Anom, PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00111 101 Surya Sahabat, PT 619.164.797,42 876.569.389,83 ############ 876.569.389,83112 102 Sinar Kayu Abadi, PT ############# ############# 0,00 ############ #############113 103 Santi Trading Co, PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00114 104 Tiga Berlian Motor, CV ############# 0,00 ############ 0,00115 105 Usaha Bhakti, CV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00116 106 Vitrica Permata M, PT 752.357.693,45 ############# ############ #############117 107 Wismatama Megah Citra, ############# ############# 0,00 ############ #############118 108 Wahana Upaya S,PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00119 109 Yayasan Pend. Udatin 128.983.332,00 302.801.859,00 11.000.000,00 ############ 302.801.859,00120 110 Nauval Aziz, Ir/VAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00121 111 H. Ibrahim Abdullah/VAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00122 112 Kerta Gaya Pusaka, PT/VA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00123 113 Soekwito Soeprodjo/ATM 84.600.000,00 0,00 84.600.000,00 0,00124 114 Handoyo Jaya/ATM 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00125 115 Purnawan Hartaya/ATM 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00126 116 Achyadi/IGM 11.856.380,00 0,00 11.856.380,00 0,00127 117 Yusri HR/IGM 31.366.200,00 0,00 31.366.200,00 0,00128 118 Hadi Puspanto/MGM 13.424.175,00 0,00 13.424.175,00 0,00129 119 Singgih Budiono/MGM 16.999.620,00 0,00 16.999.620,00 0,00130 120 Lusiana Widjaja/MGM 19.832.890,00 0,00 19.832.890,00 0,00131 121 Nakano Fangi/MGM 23.799.580,00 0,00 23.799.580,00 0,00132 122 Budhi Tengadi/MGM 9.968.000,00 0,00 9.968.000,00 0,00133 123 Tjipto Waskito 377.648,28 0,00 377.648,28 0,00134 124 P.J. Juniartono 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00135 125 Sumampouw/UMK 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00136 126 Bukopin 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00137 127 Karel Widjaja 1.784.500,00 1.784.500,00 0,00138 128 Sudjatmiko 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00

############# ############# 25.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ############ #############

C:\SBY\akuntan

www.antikorupsi.org

�3oPT. BANK PINAESAAN - SURABAYA �3oPeriode : 01 Januari 2002 s/d 31 Desember 2002



1 1 Irma Setya Dewi, Dra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 2 M.Syahrani, Drs. 5.054.095,00 0,00 5.054.095,00 0,003 3 Syamsul Awal, Dr 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,004 4 Boyke Emor 841.425,00 0,00 841.425,00 0,00 0,005 5 Dwijanto H.Nugroho 3.368.737,00 0,00 0,00 3.368.737,00 0,006 6 Mulyo Setiawan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 7 Moch. Iqbal S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 8 Widho Oetomo 25.787.500,00 0,00 25.787.500,00 0,009 9 Fransisca Rumintjap 2.588.290,00 0,00 0,00 2.588.290,00 0,00

10 10 Herman Rattu 100.716.268,83 0,00 ############ 0,0011 11 Paulus Eman. 15.981.250,00 0,00 15.981.250,00 0,0012 12 JJ. David 1.318.900,00 0,00 1.318.900,00 0,0013 Tagihan lancar 5.700.000,00 5.700.000,00 0,0014 13 Made Pratama 20.165.000,00 5.940.121,00 600.000,00 19.565.000,00 5.940.121,0015 14 Chanan Yusuf 20.330.672,00 3.640.785,00 20.330.672,00 3.640.785,0016 15 Billy F.Patty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017 16 Doddy A. Mundung 7.232.751,00 0,00 7.232.751,00 0,0018 17 Nani Martini 1.328.030,00 0,00 0,00 1.328.030,00 0,0019 18 Chairul Anwar 5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,0020 19 Irmaizar 6.645.926,00 3.753.510,00 0,00 6.645.926,00 3.753.510,0021 20 Yoegito 516.375,00 0,00 516.375,00 0,0022 21 John M. Wambrouw 23.141.100,00 3.515.000,00 0,00 23.141.100,00 3.515.000,0023 22 Sri Setyobudi. 3.832.370,00 0,00 3.832.370,00 0,0024 23 SH. Roesminingsih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 24 Andreas Wiliono T. ############# ############# 0,00 ############ #############26 25 Andik Yuli Kiswanto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 26 Awen Harsono 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 27 Anam Pitoyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029 28 Budi Hartono Gunawan, I 531.644.073,60 773.846.627,56 ############ 773.846.627,5630 29 Bambang Wirasmono 10.003.208,00 0,00 10.003.208,00 0,0031 30 Brilliant Budi H 46.694.799,00 205.560.412,00 46.694.799,00 205.560.412,0032 31 Busri Alwi 48.634.206,00 130.004.029,11 48.634.206,00 130.004.029,1133 32 Dedi Dewanto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034 33 Frans Yoesoef 45.211.505,00 70.188.361,88 45.211.505,00 70.188.361,8835 34 Femmy Eman Lesar, Ny. 74.074.755,46 1.300.278,71 74.074.755,46 1.300.278,7136 35 Gunawan Hendarto 44.061.782,34 53.220.415,00 44.061.782,34 53.220.415,0037 36 Haryono Soetanto 26.376.278,62 320.830.774,00 26.376.278,62 320.830.774,0038 37 Harsono 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0039 38 Iin Ratna Indrawati P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040 39 IB Ngurah Widiarsa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0041 40 Indrawati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042 41 Inge Irawati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0043 42 Yanto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0044 43 Yahya Hasyim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0045 44 Jonto Sunarso 198.739.550,00 372.817.684,82 ############ 372.817.684,8246 45 Joedi Soepiono 57.230.955,47 101.714.902,40 57.230.955,47 101.714.902,4047 46 Jimmy Samaloung 238.906.061,00 397.485.022,00 ############ 397.485.022,0048 47 Yulita 199.691.720,00 280.754.128,33 ############ 280.754.128,3349 48 Kasyadi Djaelani ############# 0,00 ############ 0,0050 49 Lie Daniel S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0051 50 Mariati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0052 51 Moediarto 901.753.227,00 ############# ############ #############53 52 Melchianus Hawu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0054 53 Mathilda Pesik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0055 54 N.D.D. Pesik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0056 55 Niek Astuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0057 56 Nikolaus Monteiro 516.315.668,00 889.743.691,61 ############ 889.743.691,6158 57 Petrus Santoso B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0059 58 Paul Frans, BBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0060 59 Robbyanto Putra Tanjung 27.767.530,00 94.935.624,75 27.767.530,00 94.935.624,7561 60 Ronny H Tombeng 2.641.101,00 0,00 2.641.101,00 0,0062 61 Rachmat Santoso 45.020.057,00 62.694.523,20 45.020.057,00 62.694.523,2063 62 Rudy Purnama 214.000.000,00 231.522.249,37 ############ 231.522.249,3764 Tagihan lancar 5.292.000,00 0,00 5.292.000,00 0,0065 63 Soejoto TH, Ny. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0066 64 Sukwito Soeprodjo 110.700.416,65 202.667.829,00 ############ 202.667.829,0067 Tagihan lancar 21.596.000,00 0,00 21.596.000,00 0,0068 65 Soegito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0069 66 Soemananando 150.714.575,00 213.569.136,94 7.000.000,00 ############ 213.569.136,9470 67 Syamsir Karim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0071 68 Sunyoto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0072 69 Soebroto Sidik ############# 923.348.468,00 ############ 923.348.468,0073 Tagihan lancar 647.340.000,00 0,00 ############ 0,0074 70 RJ. Soemampouw 94.990.915,94 129.561.190,94 94.990.915,94 129.561.190,9475 71 Suparto RP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0076 72 Sri Indarti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0077 73 Sylvia Pangkey 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0078 74 Trisnawathy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0079 75 Tina Martiana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0080 76 Tjiang Tju Tjiang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0081 77 Wijanarko Ongko S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0082 78 Zainal Abbas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0083 79 Amat & Sons, CV 22.000.000,00 25.596.666,58 2.500.000,00 19.500.000,00 25.596.666,5884 O/D giro 3.003,61 0,00 3.003,61 0,0085 80 Alfa Omega, CV 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,0386 81 Andaya Fesa Utama, PT 747.954.008,00 ############# ############ #############87 82 Adiyala Shipping, PT 500.000.000,00 980.446.680,41 ############ 980.446.680,4188 83 Bina Sarana Layan, PT 109.000.000,00 157.984.852,00 0,00 ############ 157.984.852,0089 O/D giro 1.222.535,49 0,00 1.222.535,49 0,0090 84 Bina Mustika Waruno, PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0091 85 Citra Adyapahala S, PT 362.618.954,00 607.535.114,89 ############ 607.535.114,8992 86 Djuwet Kenongo, PT 0,00 675.237.964,70 ########### 0,00 0,0093 87 Dharma Putra Perdana, PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0094 O/D giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0095 88 Furnico Abadi, PT ############# 9.164.930,48 ############ 9.164.930,4896 89 Indisari Bawono, PT 500.000.000,00 667.995.581,00 ############ 667.995.581,00

C:\SBY\akuntan

www.antikorupsi.org

97 O/D giro 183.844.993,62 0,00 ############ 0,0098 90 Jaya Pataka SM, PT ############# ############# ############ #############99 91 Koperasi Taxi Surya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 92 Kurnia Wapico, PT ############# ############# ############ #############101 O/D giro 84.253.220,58 84.253.220,58 0,00102 93 Limajaya Mandala P, PT ############# ############# 0,00 ############ #############103 94 Metal Trading Co, PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00104 95 Marina Konstruksi, PT 23.100.000,00 26.433.333,27 10.250.000,00 12.850.000,00 26.433.333,27105 O/D giro 23.520.247,63 0,00 23.520.247,63 0,00106 96 Patma Karya, CV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00107 97 Pusaka, CV 72.447.202,26 889.071.750,00 72.447.202,26 889.071.750,00108 98 Probolinggo Sempana A, P############# 0,00 ############ 0,00109 99 Profita Bangun, PT ############# 0,00 ############ 0,00110 100 Ringin Anom, PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00111 101 Surya Sahabat, PT 619.164.797,42 876.569.389,83 ############ 876.569.389,83112 102 Sinar Kayu Abadi, PT ############# ############# 0,00 ############ #############113 103 Santi Trading Co, PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00114 104 Tiga Berlian Motor, CV ############# 0,00 ############ 0,00115 105 Usaha Bhakti, CV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00116 106 Vitrica Permata M, PT 752.357.693,45 ############# ############ #############117 107 Wismatama Megah Citra, ############# ############# 0,00 ############ #############118 108 Wahana Upaya S,PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00119 109 Yayasan Pend. Udatin 117.983.332,00 302.801.859,00 11.000.000,00 ############ 302.801.859,00120 110 Nauval Aziz, Ir/VAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00121 111 H. Ibrahim Abdullah/VAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00122 112 Kerta Gaya Pusaka, PT/VA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00123 113 Soekwito Soeprodjo/ATM 84.600.000,00 0,00 84.600.000,00 0,00124 114 Handoyo Jaya/ATM 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00125 115 Purnawan Hartaya/ATM 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00126 116 Achyadi/IGM 11.856.380,00 0,00 11.856.380,00 0,00127 117 Yusri HR/IGM 31.366.200,00 0,00 31.366.200,00 0,00128 118 Hadi Puspanto/MGM 13.424.175,00 0,00 13.424.175,00 0,00129 119 Singgih Budiono/MGM 16.999.620,00 0,00 16.999.620,00 0,00130 120 Lusiana Widjaja/MGM 19.832.890,00 0,00 19.832.890,00 0,00131 121 Nakano Fangi/MGM 23.799.580,00 0,00 23.799.580,00 0,00132 122 Budhi Tengadi/MGM 9.968.000,00 0,00 9.968.000,00 0,00133 123 Tjipto Waskito 377.648,28 0,00 377.648,28 0,00134 124 P.J. Juniartono 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00135 125 Sumampouw/UMK 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00136 126 Bukopin 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00137 127 Karel Widjaja 1.784.500,00 1.784.500,00 0,00138 128 Sudjatmiko 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00

############# ############# 32.191.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ########### 0,00 0,00 ############ #############

C:\SBY\akuntan

www.antikorupsi.org

�3oPT. BANK PINAESAAN - SURABAYA �3oPeriode : 01 Januari 2003 s/d 18 Juni 2003



1 1 Irma Setya Dewi, Dra 0,00 0,00 0,00 0,002 2 M.Syahrani, Drs. 5.054.095,00 0,00 5.054.095,00 0,003 3 Syamsul Awal, Dr 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,004 4 Boyke Emor 0,00 0,00 0,00 0,005 5 Dwijanto H.Nugroho 3.368.737,00 0,00 3.368.737,00 0,006 6 Mulyo Setiawan 0,00 0,00 0,00 0,007 7 Moch. Iqbal S. 0,00 0,00 0,00 0,008 8 Widho Oetomo 25.787.500,00 0,00 25.787.500,00 0,009 9 Fransisca Rumintjap 2.588.290,00 0,00 2.588.290,00 0,00

10 10 Herman Rattu 100.716.268,83 0,00 ############ 0,0011 11 Paulus Eman. 15.981.250,00 0,00 15.981.250,00 0,0012 12 JJ. David 1.318.900,00 0,00 1.318.900,00 0,0013 Tagihan lancar 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,0014 13 Made Pratama 19.565.000,00 5.940.121,00 19.565.000,00 5.940.121,0015 14 Chanan Yusuf 20.330.672,00 3.640.785,00 20.330.672,00 3.640.785,0016 15 Billy F.Patty 0,00 0,00 0,00 0,0017 16 Doddy A. Mundung 7.232.751,00 0,00 7.232.751,00 0,0018 17 Nani Martini 1.328.030,00 0,00 1.328.030,00 0,0019 18 Chairul Anwar 5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,0020 19 Irmaizar 6.645.926,00 3.753.510,00 6.645.926,00 3.753.510,0021 20 Yoegito 516.375,00 0,00 516.375,00 0,0022 21 John M. Wambrouw 23.141.100,00 3.515.000,00 23.141.100,00 3.515.000,0023 22 Sri Setyobudi. 3.832.370,00 0,00 3.832.370,00 0,0024 23 SH. Roesminingsih 0,00 0,00 0,00 0,0025 24 Andreas Wiliono T. ############# ############# ############ #############26 25 Andik Yuli Kiswanto 0,00 0,00 0,00 0,0027 26 Awen Harsono 0,00 0,00 0,00 0,0028 27 Anam Pitoyo 0,00 0,00 0,00 0,0029 28 Budi Hartono Gunawan, I 531.644.073,60 773.846.627,56 ############ 773.846.627,5630 29 Bambang Wirasmono 10.003.208,00 0,00 10.003.208,00 0,0031 30 Brilliant Budi H 46.694.799,00 205.560.412,00 46.694.799,00 205.560.412,0032 31 Busri Alwi 48.634.206,00 130.004.029,11 48.634.206,00 130.004.029,1133 32 Dedi Dewanto 0,00 0,00 0,00 0,0034 33 Frans Yoesoef 45.211.505,00 70.188.361,88 45.211.505,00 ########### 0,00 0,0035 34 Femmy Eman Lesar, Ny. 74.074.755,46 1.300.278,71 74.074.755,46 1.300.278,7136 35 Gunawan Hendarto 44.061.782,34 53.220.415,00 44.061.782,34 53.220.415,0037 36 Haryono Soetanto 26.376.278,62 320.830.774,00 26.376.278,62 320.830.774,0038 37 Harsono 0,00 0,00 0,00 0,0039 38 Iin Ratna Indrawati P 0,00 0,00 0,00 0,0040 39 IB Ngurah Widiarsa 0,00 0,00 0,00 0,0041 40 Indrawati 0,00 0,00 0,00 0,0042 41 Inge Irawati 0,00 0,00 0,00 0,0043 42 Yanto 0,00 0,00 0,00 0,0044 43 Yahya Hasyim 0,00 0,00 0,00 0,0045 44 Jonto Sunarso 198.739.550,00 372.817.684,82 ############ 372.817.684,8246 45 Joedi Soepiono 57.230.955,47 101.714.902,40 57.230.955,47 101.714.902,4047 46 Jimmy Samaloung 238.906.061,00 397.485.022,00 ############ 397.485.022,0048 47 Yulita 199.691.720,00 280.754.128,33 ############ 280.754.128,3349 48 Kasyadi Djaelani ############# 0,00 ############ 0,0050 49 Lie Daniel S 0,00 0,00 0,00 0,0051 50 Mariati 0,00 0,00 0,00 0,0052 51 Moediarto 901.753.227,00 ############# ############ #############53 52 Melchianus Hawu 0,00 0,00 0,00 0,0054 53 Mathilda Pesik 0,00 0,00 0,00 0,0055 54 N.D.D. Pesik 0,00 0,00 0,00 0,0056 55 Niek Astuti 0,00 0,00 0,00 0,0057 56 Nikolaus Monteiro 516.315.668,00 889.743.691,61 ############ 889.743.691,6158 57 Petrus Santoso B 0,00 0,00 0,00 0,0059 58 Paul Frans, BBA 0,00 0,00 0,00 0,0060 59 Robbyanto Putra Tanjung 27.767.530,00 94.935.624,75 27.767.530,00 94.935.624,7561 60 Ronny H Tombeng 2.641.101,00 0,00 2.641.101,00 0,0062 61 Rachmat Santoso 45.020.057,00 62.694.523,20 45.020.057,00 62.694.523,2063 62 Rudy Purnama 214.000.000,00 231.522.249,37 ############ 231.522.249,3764 Tagihan lancar 5.292.000,00 0,00 5.292.000,00 0,0065 63 Soejoto TH, Ny. 0,00 0,00 0,00 0,0066 64 Sukwito Soeprodjo 110.700.416,65 202.667.829,00 ############ 202.667.829,0067 Tagihan lancar 21.596.000,00 0,00 21.596.000,00 0,0068 65 Soegito 0,00 0,00 0,00 0,0069 66 Soemananando 143.714.575,00 213.569.136,94 ############ 213.569.136,9470 67 Syamsir Karim 0,00 0,00 0,00 0,0071 68 Sunyoto 0,00 0,00 0,00 0,0072 69 Soebroto Sidik ############# 923.348.468,00 ############ 923.348.468,0073 Tagihan lancar 647.340.000,00 0,00 ############ 0,0074 70 RJ. Soemampouw 94.990.915,94 129.561.190,94 94.990.915,94 129.561.190,9475 71 Suparto RP 0,00 0,00 0,00 0,0076 72 Sri Indarti 0,00 0,00 0,00 0,0077 73 Sylvia Pangkey 0,00 0,00 0,00 0,0078 74 Trisnawathy 0,00 0,00 0,00 0,0079 75 Tina Martiana 0,00 0,00 0,00 0,0080 76 Tjiang Tju Tjiang 0,00 0,00 0,00 0,0081 77 Wijanarko Ongko S 0,00 0,00 0,00 0,0082 78 Zainal Abbas 0,00 0,00 0,00 0,0083 79 Amat & Sons, CV 19.500.000,00 25.596.666,58 19.500.000,00 25.596.666,5884 O/D giro 3.003,61 0,00 3.003,61 0,0085 80 Alfa Omega, CV 0,00 0,03 0,00 0,0386 81 Andaya Fesa Utama, PT 747.954.008,00 ############# ############ #############87 82 Adiyala Shipping, PT 500.000.000,00 980.446.680,41 ############ 980.446.680,4188 83 Bina Sarana Layan, PT 109.000.000,00 157.984.852,00 ############ ########### ########### 0,00 0,0089 O/D giro 1.222.535,49 0,00 1.222.535,49 0,00 0,0090 84 Bina Mustika Waruno, PT 0,00 0,00 0,00 0,0091 85 Citra Adyapahala S, PT 362.618.954,00 607.535.114,89 ############ 607.535.114,8992 86 Djuwet Kenongo, PT 0,00 0,00 0,00 0,0093 87 Dharma Putra Perdana, PT 0,00 0,00 0,00 0,0094 O/D giro 0,00 0,00 0,00 0,0095 88 Furnico Abadi, PT ############# 9.164.930,48 ############ 9.164.930,4896 89 Indisari Bawono, PT 500.000.000,00 667.995.581,00 ############ 667.995.581,00

C:\SBY\akuntan

www.antikorupsi.org

97 O/D giro 183.844.993,62 0,00 ############ 0,0098 90 Jaya Pataka SM, PT ############# ############# ############ #############99 91 Koperasi Taxi Surya 0,00 0,00 0,00 0,00

100 92 Kurnia Wapico, PT ############# ############# ############ #############101 O/D giro 84.253.220,58 84.253.220,58 0,00102 93 Limajaya Mandala P, PT ############# ############# ############ #############103 94 Metal Trading Co, PT 0,00 0,00 0,00 0,00104 95 Marina Konstruksi, PT 12.850.000,00 26.433.333,27 12.850.000,00 26.433.333,27105 O/D giro 23.520.247,63 0,00 23.520.247,63 0,00106 96 Patma Karya, CV 0,00 0,00 0,00 0,00107 97 Pusaka, CV 72.447.202,26 889.071.750,00 72.447.202,26 889.071.750,00108 98 Probolinggo Sempana A, P############# 0,00 ############ 0,00109 99 Profita Bangun, PT ############# 0,00 ############ 0,00110 100 Ringin Anom, PT 0,00 0,00 0,00 0,00111 101 Surya Sahabat, PT 619.164.797,42 876.569.389,83 ############ ########### ########### 0,00 0,00112 102 Sinar Kayu Abadi, PT ############# ############# ############ #############113 103 Santi Trading Co, PT 0,00 0,00 0,00 0,00114 104 Tiga Berlian Motor, CV ############# 0,00 ############ 0,00115 105 Usaha Bhakti, CV 0,00 0,00 0,00 0,00116 106 Vitrica Permata M, PT 752.357.693,45 ############# ############ #############117 107 Wismatama Megah Citra, ############# ############# ############ #############118 108 Wahana Upaya S,PT 0,00 0,00 0,00 0,00119 109 Yayasan Pend. Udatin 106.983.332,00 302.801.859,00 6.000.000,00 ############ 302.801.859,00120 110 Nauval Aziz, Ir/VAM 0,00 0,00 0,00 0,00121 111 H. Ibrahim Abdullah/VAM 0,00 0,00 0,00 0,00122 112 Kerta Gaya Pusaka, PT/VA 0,00 0,00 0,00 0,00123 113 Soekwito Soeprodjo/ATM 84.600.000,00 0,00 84.600.000,00 0,00124 114 Handoyo Jaya/ATM 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00125 115 Purnawan Hartaya/ATM 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00126 116 Achyadi/IGM 11.856.380,00 0,00 11.856.380,00 0,00127 117 Yusri HR/IGM 31.366.200,00 0,00 31.366.200,00 0,00128 118 Hadi Puspanto/MGM 13.424.175,00 0,00 13.424.175,00 0,00129 119 Singgih Budiono/MGM 16.999.620,00 0,00 16.999.620,00 0,00130 120 Lusiana Widjaja/MGM 19.832.890,00 0,00 19.832.890,00 0,00131 121 Nakano Fangi/MGM 23.799.580,00 0,00 23.799.580,00 0,00132 122 Budhi Tengadi/MGM 9.968.000,00 0,00 9.968.000,00 0,00133 123 Tjipto Waskito 377.648,28 0,00 377.648,28 0,00134 124 P.J. Juniartono 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00135 125 Sumampouw/UMK 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00136 126 Bukopin 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00137 127 Karel Widjaja 1.784.500,00 0,00 1.784.500,00 0,00138 128 Sudjatmiko 2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 0,00

############# ############# ############ ########### 0,00 0,00 0,00 ########### 0,00 0,00 ############ #############

CARA PEMBAYARAN Tahun Tunai Set Off Penghapusan Alih Agunan


Tahun 1997 - 199 0,00 0,00 2.813.179.044,22 36.398.452,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Tahun 1999 ############ ########### 0,00 0,00 ########### ########### ########### 0,00 Tahun 2000 ############ ########### 0,00 0,00 ########### ########### 0,00 0,00 Tahun 2001 25.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tahun 2002 32.191.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ########### 0,00 0,00 Tahun 2003 ############ ########### 0,00 0,00 0,00 ########### 0,00 0,00

############ ########### 2.813.179.044,22 36.398.452,09 ########### ########### ########### 0,00

C:\SBY\akuntan

www.antikorupsi.org

DAFTAR SINGKATAN

BBM : Bahan Bakar Minyak BDL : Bank Dalam Likuidasi BI : Bank Indonesia BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BNI : Bank Negara Indonesia BPHTB : Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPKB : Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor BPK-RI : Badan Pemeriksa Republik Indonesia CG : Corporate Guarantee DL : Dalam Likuidasi DPK : Dana Pihak Ketiga DTR : Dana Talangan Rupiah HMSP : Hanjaya Mandala Sampoerna KAP : Kantor Akuntan Publik KK : Kesepakatan Kerja KKB : Kesepakatan Kerja Bersama KYD : Kewajiban Yang Diberikan MA-RI : Mahkamah Agung Republik Indonesia NJOP : Nilai Jual Objek Pajak OD : Over Draft PG : Personal Guarantee PK : Peninjauan Kembali PP : Peraturan Pemerintah PPAP : Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif PPh : Pajak Penghasilan PPN : Pajak Pertambahan Nilai RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham SHGB : Sertifikat Hak Guna Bangunan SHM : Sertifikat Hak Milik SP&P : Sidartha Pratidina & Partners SPI : Sistem Pengendalian Intern THR : Tunjangan Hari Raya TPK : Tindak Pidana Korupsi UU : Undang-Undang

www.antikorupsi.org



PENGEMBALIAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) PADA PT BANK DWIPA SEMESTA (DALAM LIKUIDASI) Nomor : 01.J/XII/02/2006



www.antikorupsi.org

DAFTAR ISI

Halaman


BAB I PENDAHULUAN 4






6. Objek Pemeriksaan 5










8







14

www.antikorupsi.org

Halaman





d. Sisa Aset 24

DAFTAR SINGKATAN

LAMPIRAN

www.antikorupsi.org

BPK-RI PT Bank Dwipa Semesta (DL) Halaman 1 dari 24


ATAS


PADA

PT BANK DWIPA SEMESTA (DALAM LIKUIDASI)


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melaksanakan pemeriksaan atas pengembalian dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada PT Bank Dwipa Semesta (Dalam Likuidasi/DL).



Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum sistem pengendalian intern (SPI) pada PT Bank Dwipa Semesta (DL) tidak dapat diandalkan karena beberapa hal. Pertama, lingkungan pengendalian yang ada tidak dapat berjalan secara memadai. Di antaranya posisi pemegang saham utama yang sekaligus juga debitur utama menyulitkan pengelola yaitu Tim Likuidasi (TL) melakukan tugasnya. Kedua, tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi PT Bank Dwipa Semesta (DL) dalam melaksanakan fungsinya, baik itu Bank Indonesia (BI) maupun Departemen Keuangan. Terakhir, tidak ada pengawasan yang memadai terhadap akuntabilitas dan kinerja TL selama periode kerjanya.




Pemeriksaan BPK-RI meliputi pemeriksaan atas realisasi pencairan aset, baik berupa penagihan kredit maupun penjualan aset, pembayaran kewajiban (termasuk biaya operasional), sisa aset dan indikasi tindak pidana korupsi (TPK) serta hal-hal lain yang berkaitan dengan PT Bank Dwipa Semesta (DL).

www.antikorupsi.org



Dari nilai aset sebesar Rp126.721.959.415,10 sesuai dengan neraca penutupan pada tanggal 31 Oktober 1997, realisasi penjualan aktiva tetap adalah sebesar Rp44.827.049.849,00 termasuk penjualan aset milik pemegang saham, sedangkan realisasi penagihan kredit adalah sebesar Rp28.423.390.623,77. Terkait hal ini kami menemukan permasalahan berupa penghapusan piutang yang melebihi batas 25%.


Dari kewajiban BLBI sebesar Rp110.105.997.131,00 pada tanggal 29 Januari 1999, telah direalisasikan sebesar Rp6.970.134.589,81 sehingga masih mempunyai kewajiban BLBI sebesar Rp103.135.862.541,19.

Terkait pembayaran kewajiban, kami menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1) TL kurang memotong dan menyetorkan PPh Pasal 23 dari tahun 1998 sampai dengan 2004;

2) PT Bank Dwipa Semesta (DL) masih memiliki kewajiban tidak tercatat sebesar Rp110.894.707.850,00.


Realisasi biaya operasional sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp44.088.663.852,11. Terkait dengan hal ini kami tidak menemukan permasalahan yang material.

d. Sisa Aset

Nilai buku sisa aset per tanggal 30 April 2005 sesuai dengan Laporan Bulanan yang disusun PT Bank Dwipa Semesta (DL) adalah sebesar Rp131.550.920.320,26.


4. Saran BPK-RI

Atas pemeriksaan pada PT Bank Dwipa Semesta (DL), BPK-RI menyarankan kepada TL PT Bank Dwipa Semesta (DL) agar:

a. TL mempertanggungjawabkan kepada RUPS atas penghapusan piutang yang melebihi batas 25% karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Memungut PPh Pasal 23 tahun 1998 sampai dengan 2004 dan menyetorkan ke kas Negara sebesar Rp661.652.541,73;

www.antikorupsi.org


c. TL mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada RUPS sehubungan dengan adanya kewajiban PT Bank Dwipa Semesta (DL) yang tidak tercatat.




www.antikorupsi.org


BAB I

PENDAHULUAN



b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.


Tujuan pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Dwipa Semesta (DL) adalah untuk memastikan dan mengetahui:


b. Dana dari pencairan aset telah digunakan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban termasuk pembayaran BLBI serta biaya operasional PT Bank Dwipa Semesta (DL) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

c. Sisa aset yang akan diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya proses likuidasi;

d. Apakah terdapat indikasi penyimpangan dalam pencairan aset melalui penagihan dan penjualan serta pembayaran kewajiban PT Bank Dwipa Semesta (DL).


Sasaran pemeriksaan atas pengembalian BLBI PT Bank Dwipa Semesta (DL) adalah:










www.antikorupsi.org





PT Bank Dwipa Semesta (DL).

www.antikorupsi.org


BAB II

GAMBARAN UMUM


PT Bank Dwipa Semesta dilikuidasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 538/KMK.017/1997 tanggal 1 November 1997 tentang Pencabutan Ijin Usaha PTBank Dwipa Semesta.


TL PT Bank Dwipa Semesta (DL) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan BI Nomor 30/308/UPB3/Ad33/Rahasia tanggal 2 Desember 1997 dan Akta Kandidat Notaris Marina Soewana, SH Nomor 7 tanggal 3 Desember 1997. Susunan TL adalah sebagai berikut:

Ketua : Yoga Sugomo Wakil Ketua : Ignatius Soetardjo Anggota : Yosef Anton Juwa Anggota : Humprey R. Djemat

Karena Yoga Soegomo meninggal dunia pada tanggal 23 April 2003 dan sejak saat itu sampai dengan per tanggal 30 April 2005 susunan TL PT Bank Dwipa Semesta (DL) adalah sebagai berikut:

Wakil Ketua : Ignatius Soetardjo Anggota : Yosef Anton Juwa Anggota : Humprey R. Djemat

Pada tanggal 31 Mei 2005 BI dengan surat Nomor 7/215/DPIP/IAdmP perihal Keanggotaan TL PT Bank Dwipa Semesta (DL) menetapkan susunan keanggotaan TL PT Bank Dwipa Semesta (DL) menjadi sebagai berikut:

Ketua : Ignatius Soetardjo Wakil Ketua : Yosef Anton Juwa Anggota : Humprey R. Djemat

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 dan Surat Edaran BI Nomor 32/9/UPPB tanggal 14 Mei 1999, masa kerja TL telah berakhir pada tanggal 3 Desember 2002, dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 3 Mei 2003. Namun karena kegiatan likuidasi (pencairan aset dan pembayaran kewajiban) belum dapat diselesaikan seluruhnya, maka belum dilaksanakan RUPS untuk pembubaran TL. Dengan demikian keberadaan TL PT Bank Dwipa Semesta (DL) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun ada surat dari BI Nomor 7/215/DPIP/IAdmP perihal Keanggotaan TL PT Bank Dwipa Semesta (DL).


Jumlah BLBI yang diterima oleh PT Bank Dwipa Semesta (DL) pada saat cessie dari BI kepada Pemerintah adalah sebesar Rp110.105.997.131,00 dengan rincian sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


dalam rupiah Saldo Debet : 103.135.862.541,00Dana Talangan Rupiah : 6.970.134.590,00Dana Talangan Valas : -Jumlah : 110.105.997.131,00


Tidak ada akta pengikatan secara notariil dan tidak ada akta jaminan yang diberikan sehubungan dengan pemberian BLBI kepada PT Bank Dwipa Semesta (DL).


Pengalihan BLBI PT Bank Dwipa Semesta (DL) dari Kewajiban kepada BI menjadi kewajiban kepada Pemerintah dilakukan dengan Akta Nomor 73 tanggal 22 Februari 1999.



Dalam rupiahJenis BLBI Jumlah Kewajiban Pembayaran Sisa

Saldo Debet Dana Talangan Rupiah Dana Talangan Valas

103.135.862.541,00 6.970.134.590,00

-

- 6.970.134.590,00

-

103.135.862.541,00 - -

Jumlah 110.105.997.131,00 6.970.134.590,00 103.135.862.541,00

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah BLBI yang telah dibayar baru mencapai 6,33% dari total kewajiban BLBI.


Posisi Keuangan PT Bank Dwipa Semesta (DL) per tanggal 31 Oktober 1997 sesuai dengan Laporan Keuangan Bank yang telah diaudit oleh KAP S Mannan, Sumantri dan Rekan adalah sebagai berikut:

dalam rupiahKeterangan Saldo

AKTIVA Kas 586.055.075,00 Giro pada Bank Indonesia - Giro pada Bank Lain 1.992.435.698,85 -/- Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) - Bersih 1.992.435.698,85 Penempatan pada Bank Lain 2.000.000.000,00 -/- PPAP (2.000.000.000,00) Kredit yang Diberikan 104.084.230.758,46 -/- PPAP (78.349.347.298,82)

www.antikorupsi.org



Bersih 25.734.883.459,64 Aktiva Tetap Bersih 1.962.698.360,00 Aktiva Lain-Lain 375.566.668,44 -/- PPAP - Bersih 375.566.668,44 Jumlah Aktiva 30.651.639.261,93 KEWAJIBAN DAN EKUITAS Kewajiban Dana Pihak Ketiga 12.067.498.825,83 Kewajiban Segera Lainnya 439.878.696,76 Pinjaman yang Diterima 102.943.921.036,19 Kewajiban Lain-Lain 936.136.295,53 Jumlah Kewajiban 116.387.434.854,31 Ekuitas Modal Saham 10.000.000.000,00 Saldo Laba (Rugi) (95.799.048.362,54) Surplus (Defisit) 63.252.770,16 Jumlah Ekuitas (85.735.795.592,38) Kewajiban dan Ekuitas 30.651.639.261,93


Posisi Keuangan PT Bank Dwipa Semesta (DL) per tanggal 3 Juni 2003 sesuai dengan Laporan Auditor Independen S. Mannan, Sumantri & Rekan Atas Penerapan Prosedur yang disepakati terhadap NAL PT Bank Dwipa Semesta (DL) Nomor LAP.041/SM.05A/VIII/2003 tanggal 5 Agustus 2003 adalah sebagai berikut:

dalam juta rupiah Neraca Akhir Likudasi


Keterangan

AKTIVA 1. Kas - - 2. Antar Bank Aktiva

a. Giro - - b. Tabungan - - c. Deposito 25.250,00 25.250,00

3. Kredit yang Diberikan 77.849,43 2.122,27 Cadangan Penghapusan Kredit - -

4. Bunga yang Masih Harus Diterima 1.742,90 107,22 5. Aktiva Tetap dan Inventaris 961,62 -

Akumulasi Penyusutan (792,71) -

www.antikorupsi.org


dalam juta rupiah Neraca Akhir Likudasi


Keterangan

6. Rupa-rupa Aktiva 11.747,94 181,93 7. Selisih Intern - - 8. Selisih Inventaris Pembukuan - - Jumlah Aktiva 116.759,18 27.661,42 PASIVA 1. Dana Pihak Ketiga

a. Giro -Pihak Terkait 722,06 722,06 Jenis terkait diketahui

belakangan -Bukan Pihak Terkait 24,89 24,89

b. Tabungan -Pihak Terkait 5,56 5,56 Jenis terkait diketahui

belakangan -Bukan Pihak Terkait 62,56 62,56

c. Deposito -Pihak Terkait - - -Bukan Pihak Terkait - -

2. Kewajiban Segera Lainnya - - 3. Antar Bank Pasiva

a. Giro 0,77 0,77 b. Tabungan - - c. Deposito 2.000 2.000

4. Kewajiban Kepada Pemerintah 103.135,86 103.135,86 Pengalihan dari BI 5. Kewajiban Kepada BI - - Dialihkan kepada

Pemerintah 6. Bunga YMH Dibayar 11,11 11,11 7. Rupa-Rupa Pasiva - - 8. Kewajiban Lain-Lain - - 9. Modal 10.000 10.000 10. Laba/(Rugi) Ditahan - - 11. Laba/(Rugi) Tahun Lalu (s.d Awal Likuidasi)

2.747,41 2.747,41

12. Laba/(Rugi) Tahun Berjalan (Selama Likuidasi)

(1.951,04) (91.048,80)

13. Selisih Inventarisasi Pembukuan - - Jumlah Pasiva 116.759,18 27.661,42

Berdasarkan Surat BI Nomor 7/49/DPIP/IadmP tanggal 28 April 2005 perihal Neraca Akhir Likuidasi, NAL tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertanggungjawaban TL PT Bank Dwipa Semesta (DL) pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

www.antikorupsi.org



Posisi Keuangan TL PT Bank Dwipa Semesta (DL) per tanggal 30 April 2005 yang merupakan data intern bank yang belum diaudit oleh Kantor Akuntan Publik adalah sebagai berikut:


AKTIVA Kas 0,00Kas Kecil 43.860.650,00BNI - BI qq. Nasabah Ex BDL 87.451.829,00Giro pada Bank Lain 0,00Giro BNI 46 560.339.960,00Deposito Berjangka pada BDL Lain 2.000.000.000,00Deposito Berjangka - BNI 46 31.000.000.000,00Pinjaman Diberikan 76.993.107.118,07Aktiva Tetap dan Inventaris (NET) 3.838.202.565,50Rupa-rupa Aktiva 7.741.766.114,22Penjualan Aset Bambang Samiyono (41.233.583.955,00)Setoran Jaminan 8.000.000,00Unrecorded 192.000.000,00Pengeluaran Tunai 45.625.819.278,34Penghapusan Pinjaman 4.554.708.065,13Biaya Rupa-Rupa 139.248.695,00Total Aktiva 131.550.920.320,26PASIVA Giro 746.953.434,94 Tabungan 68.125.184,11 Deposito 0,00 Cek Outstanding 1.000.761,46 Rupa-Rupa Kewajiban Segera 287.305.958,35 Pajak kepada Pemerintah Pusat 0,00 Biaya yang Masih Harus Dibayar 3.305.000,00 ABP – Giro 771.252,99 ABP - Deposito Berjangka 2.000.000.000,00 Bank Indonesia 103.135.862.541,06 Dana Talangan Bank Indonesia (10,19)Bunga yang Masih Harus Dibayar 86.183.933,58 Rupa-Rupa Pasiva 653.982.078,00 Kewajiban Lain-Lainnya 936.081.847,53 Modal 10.000.000.000,00

www.antikorupsi.org



Cadangan 0,00 Laba/Rugi Tahun Lalu 2.534.809.908,83 Laba/Rugi Tahun Berjalan (3.043.091.285,66)Penerimaan 14.139.629.715,26 Total Pasiva 131.550.920.320,26

www.antikorupsi.org


BAB III

HASIL PEMERIKSAAN


Dari pemeriksaan atas sistem pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian dan pengendalian pengamanan termasuk monitoring pada PT Bank Dwipa Semesta (DL) menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Hal ini nampak dalam uraian berikut:


Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum lingkungan pengendalian pada PT Bank Dwipa Semesta (DL) tidak dapat diandalkan, karena setiap unsur manajemen tidak dapat melakukan fungsinya secara memadai.

Sesuai dengan ketentuan yang ada, TL pada akhir masa tugas bertanggung jawab kepada RUPS. Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, TL juga harus menyelesaikan tagihan kepada debitur utamanya, yang pada umumnya terkait dengan pemegang saham utama, antara lain dengan meminta tambahan jaminan terhadap hutang-hutang mereka kepada bank yang telah berkategori macet.

Selain itu, secara substansi tidak jelas siapa pemilik utama harta yang masih ada di PT Bank Dwipa Semesta (DL), mengingat nilai kewajiban PT Bank Dwipa Semesta (DL) kepada Pemerintah berupa Saldo Debet dan Dana Talangan Rupiah lebih besar dari harta yang ada. Di samping itu, saat ini PT Bank Dwipa Semesta (DL) juga sedang menghadapi tuntutan dari kreditur yang merasa memiliki piutang ke PT Bank Dwipa Semesta (DL) tetapi atas simpanan tersebut tidak tercatat dalam Laporan Keuangan Penutupan PT Bank Dwipa Semesta (DL).

Dari sisi ketentuan perusahaan, harta tersebut adalah milik pemegang saham, tetapi dengan besarnya kewajiban kepada Pemerintah, maka Pemerintah merupakan pihak yang lebih berhak terhadap harta yang masih ada. Dengan kondisi ini, TL kurang memahami bahwa harta yang masih ada seharusnya sudah menjadi bagian keuangan negara sehingga seluruh kegiatan TL seharusnya lebih diarahkan terhadap kepentingan negara. Akan tetapi dengan tidak jelasnya ketentuan yang ada, masih besar pengaruh pemegang saham utama terhadap pelaksanaan tugas TL sehari-hari yang dapat mengakibatkan tidak maksimalnya pengembalian harta BDL kepada Negara.

www.antikorupsi.org



Tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi PT Bank Dwipa Semesta (DL), baik itu BI maupun Departemen Keuangan. Pihak BI selama ini hanya memantau posisi aset dan kewajiban serta setoran ke negara dari PT Bank Dwipa Semesta (DL).


Untuk kegiatan pencairan aset di PT Bank Dwipa Semesta (DL) selain kegiatan pencairan aset bank dan jaminan yang diambil alih juga terdapat pencairan aset milik pemegang saham baik yang diserahkan oleh pihak terkait dengan pemegang saham maupun aset yang berhasil disita dari pemegang saham. Atas aset tersebut oleh TL dilakukan penyitaan dan dilakukan penjualan melalui proses lelang pengadilan. Pengurusan aset milik pemegang saham yang diambil alih tersebut dilakukan dengan menggunakan jasa konsultan hukum.

Selain ketidakjelasan tentang pihak yang menjadi pengawas TL PT Bank Dwipa Semesta (DL), juga terdapat ketidakjelasan mengenai masa kerja TL PT Bank Dwipa Semesta (DL). Sesuai dengan ketentuan yang ada masa kerja TL PT Bank Dwipa Semesta (DL) adalah 5 (lima) tahun sejak terbentuknya TL ditambah dengan 6 (enam) bulan. Pada akhir masa tugasnya TL harus menyusun NAL yang akan dimintakan persetujuan ke BI sebagai dasar RUPS dalam rangka pembubaran TL. Tetapi sampai dengan 5 (lima) tahun masa kerja TL dan telah disusun NAL belum ada persetujuan dari BI mengenai pelaksanaan RUPS dan sampai dengan akhir pemeriksaan belum ada kejelasan mengenai status TL, walaupun masa kerja TL sudah berakhir.

Audit yang selama ini dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap TL adalah untuk menentukan posisi aset dan kewajiban. Tidak ada audit yang ditujukan untuk menilai kinerja TL dan atau memberikan opini terhadap laporan keuangan TL.

Audit yang dilakukan BPK-RI terhadap TL-BDL adalah saat audit investigasi BLBI di tahun 2000. Dengan demikian sejak tahun 2000 hingga tahun 2005, tidak ada pengawasan yang memadai terhadap kinerja TL.

www.antikorupsi.org



Pemeriksaan BPK–RI yang terakhir di tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti.



Sesuai dengan tugas pokok TL yang diatur dalam Peraturan Pemerintah yaitu untuk membayar kewajiban dan melakukan pencairan aset baik melalui penagihan kredit maupun penjualan harta tetap dan inventaris bank. Pencairan Aset yang telah dilakukan oleh TL PT Bank Dwipa Semesta (DL) dari tahun 1998 sampai dengan 30 April 2005 adalah sebesar Rp73.250.440.472,77 dengan rincian sebagai berikut:

1) Penagihan Kredit

Penerimaan dari penagihan kredit termasuk penerimaan pinjaman sindikasi, penjualan agunan yang diambil alih dan penerimaan bunga pinjaman sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp28.423.390.623,77, dengan rincian sebagai berikut:

dalam rupiahKeterangan Nilai

1. Penerimaan dari Pihak Terkait : 3.662.148.185,28 2. Penerimaan dari Pihak Tidak Terkait : 15.330.075.437,49 3. Penjualan Agunan yang Diambil Alih : 1.829.932.734,87 4. Penerimaan Bunga Pinjaman : 1.431.620.898,13 5. Penerimaan Pinjaman Sindikasi : 6.169.613.422,00 Jumlah : 28.423.390.677,77

Dari hasil pemeriksaan atas penagihan kredit yang dilakukan oleh TL PT Bank Dwipa Semesta (DL) terdapat temuan sebagai berikut:

Temuan - Terdapat Penghapusan Piutang Lebih Dari 25%

Sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran BI Nomor 32/9/UPPB tanggal 14 Mei 1999 perihal Tata Cara Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum disebutkan bahwa salah satu wewenang TL adalah melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan harta kekayaan dan penagihan terhadap para debitur.

TL PT Bank Dwipa Semesta (DL) dalam tugasnya telah mengupayakan penagihan kepada debitur dan selama tahun 2000- 2003 telah memberikan discount lebih dari 25% kepada beberapa debitur dengan rincian sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

Outstanding Pinjaman No Nama Debitur

Baki Debet Tunggakan Bunga

Pembayaran Penghapusan

(Discount)

% Tanggal

Pelunasan

1 2 3 4 5 6=3-5 7=6:3 8

1 PT Bali Perkasa

Sukses 1.998.394.615,38 1.761.976.664,30 713.547.998,00 1.284.846.617,38 64% 27/05/2003

2 PT Citra Raja

Harun 300.000.000,00 27.911.815,28 211.000.000,00 89.000.000.00,00 30% 19/09/2002

Jumlah 2.298.394.615,38 1.789.888.479,58 924.547.998,00 1.373.846.617,38

Pemberian discount/penghapusan lebih dari 25% tersebut tidak sesuai dengan pedoman kerja TL tanggal 8 Agustus 2000.

Hal ini disebabkan TL PT Bank Dwipa Semesta (DL) tidak memperhatikan pedoman di atas dan lebih mengutamakan pertimbangan ekonomis dalam melakukan penagihan kredit.

Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya potensi pengembalian BLBI sebesar Rp1.373.846.617,38.

Tanggapan - TL memberikan tanggapan sebagai berikut:

a) PT Bali Perkasa Sukses

(1) Saat penutupan bank, saldo debitur ini tercatat sebesar Rp1.998.394.615,38 dengan status macet, dan secara tidak langsung sumber dana pemberian kreditnya berasal dari deposito Bank Andromeda yang ditempatkan di PT Bank Dwipa Semesta (DL) sebesar Rp2.000.000.000,00, yang juga masih tercantum dalam neraca PT Bank Dwipa Semesta (DL). Kredit ini merupakan kredit sindikasi yang dipimpin oleh Bank Bumi Daya pada waktu dikucurkan;

(2) TL PT Bank Dwipa Semesta (DL), PT Bank Andromeda dan PT Bank Astria Raya kemudian sepakat untuk menjual bagiannya melalui lelang, yang dikoordinasikan oleh TL PT Bank Andromeda dengan hasil lelang sebesar Rp236.417.951,00 dan disetorkan ke rekening TL PT Bank Dwipa Semesta (DL) sebagai penyelesaian atas seluruh tagihan TL kepada PT Bali Perkasa Sukses. Hingga saat ini tidak dilakukan pembayaran atas Deposito PT Bank Andromeda sebesar Rp2.000.000.000,00 yang sesungguhnya merupakan sumber dana pengucuran kredit kepda PT Bali Perkasa Sukses.

b) Citra Raja Harun

(1) Jaminan yang diserahkan kepada bank tidak dapat diikat sempurna secara hukum dengan pemasangan hak tanggungan, yang mengakibatkan bila TL melakukan langkah hukum akan memerlukan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama;

www.antikorupsi.org


(2) Jaminan tidak memiliki nilai ekonomis yang cukup besar untuk menutup seluruh kewajibannya kepada BDL, dengan NJOP sekitar Rp40.000.000,00 dan nilai pasar menurut keterangan Kepala Desa sekitar Rp100.000.000,00;

(3) Debitur memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa protes hukum dengan membayar sebesar Rp211.000.000,00 atau 70,33% dari hutang pokok. TL memandang penyelesaian ini adalah penyelesaian yang paling ekonomis dan menguntungkan bagi BDL.

Saran – BPK-RI menyarankan agar TL mempertanggungjawabkan kepada RUPS atas penghapusan piutang yang melebihi batas 25% karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Penjualan Aset

Sampai dengan tanggal 30 April 2005 penerimaan yang diperoleh dari penjualan aset adalah sebesar Rp44.827.049.849,00 yang terdiri dari penjualan harta tetap dan inventaris sebesar Rp3.593.465.894,00 dan penjualan aset pemegang saham sebesar Rp41.233.583.955,00. Penerimaan dari pertanggungjawaban pribadi pengurus/ pemegang saham ini diperoleh dari hasil lelang aset yang diserahkan oleh saudara dari pemegang saham atau dari penyitaan aset-aset pemegang saham baik yang atas nama pemegang saham maupun nama orang lain yang dipinjam oleh pemegang saham. Atas aset-aset yang berhasil disita dari pemegang saham dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu: aset yang telah dijual, aset yang sedang dalam proses lelang, aset yang telah diletakkan sitanya dan sedang menghadapi gugatan, dan aset yang sedang dalam proses penyitaan.

Dari hasil pemeriksaan atas penjualan aktiva tetap dan inventaris yang dilakukan TL PT Bank Dwipa Semesta (DL), kami tidak menemukan permasalahan yang cukup material.

3) Penerimaan Lainnya

Selain penerimaan dari penagihan kredit dan penjualan aset TL juga memperoleh penerimaan lain yang berasal dari penerimaan bunga dan lainnya. Sampai dengan tanggal 30 April 2005 penerimaan bunga dan penerimaan lainnya dari commitment fee dan lainnya sebesar Rp13.179.426.102,88 dengan rincian penerimaan bunga sebesar Rp13.125.787.793,05, commitment fee sebesar Rp10.982.115 dan lainnya sebesar Rp42.656.194,83.


Sampai dengan tanggal 30 April 2005 pembayaran kewajiban yang telah dilakukan oleh TL adalah pembayaran Dana Talangan Tahap I dan II kepada Pemerintah, yaitu sebesar Rp6.970.134.600,00. Sedangkan untuk pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga atas Dana Pihak Ketiga dibayar dengan dana yang berasal dari Dana Talangan Pemerintah.

www.antikorupsi.org


Di samping pembayaran kewajiban tersebut terdapat pembayaran kepada deposan unrecorded sebesar Rp40.000.000,00 dengan Dana Talangan Tahap I dan sebesar Rp152.000.000,00 dengan Dana Talangan Tahap II.

Dari hasil pemeriksaan atas penggunaan dana yang diperoleh TL baik yang berasal dari Dana Talangan Pemerintah maupun dana yang diperoleh dari pencairan aset diperoleh temuan sebagai berikut:

1) Temuan - TL Kurang Memotong dan Menyetorkan PPH Pasal 23 dari Tahun 1998 Sampai Dengan 2004

Sesuai dengan surat dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Peraturan Perpajakan Nomor S-265/Pj.313/2005 Tahun 2005 kepada TL PT Bank Dwipa Semesta (DL) disebutkan bahwa meskipun ijin usaha PT Bank Dwipa Semesta (DL) telah dicabut dan diharuskan untuk dilikuidasi, selama proses likuidasi tersebut belum selesai, PT Bank Dwipa Semesta (DL) tetap berstatus sebagai badan hukum bank sampai dengan tanggal diumumkan berakhirnya likuidasi. Selain itu status PT Bank Dwipa Semesta (DL) dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak tetap merupakan wajib pajak bank, sehingga tetap tunduk pada Peraturan Perpajakan yang berlaku bagi wajib pajak bank dan tetap harus melaksanakan kewajibannya sampai dengan proses likuidasi tersebut selesai dan NPWP PT Bank Dwipa Semesta (DL) dicabut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, antara lain diatur bahwa:

(1) Pasal 2 ayat (3) huruf b, yang dimaksud dengan subyek pajak dalam negeri antara lain adalah badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia;

(2) Pasal 2 ayat (2), kewajiban pajak subyektif badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia;

(3) Pasal 4 ayat (2), atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

(4) Pasal 23 ayat (1) atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

www.antikorupsi.org


(a) Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

- Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; - Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f; - Royalti; - Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e. (b) Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final

atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;

(c) Sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas: - Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; - Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa

konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Sesuai dengan ketentuan di atas maka PT Bank Dwipa Semesta (DL) seharusnya masih memotong Pajak Penghasilan atas imbalan jasa konsultan atas fee pengacara yang telah dibayarkan sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000.

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1999 tentang likuidasi dalam Pasal 17 juga mengatur bahwa pembayaran kewajiban kepada para kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan setelah dikurangi dengan gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong atau pemungut pajak, dan biaya kantor. Sehingga sesuai dengan bunyi pasal tersebut kewajiban pajak kepada Pemerintah diutamakan dalam pembayaran.

Selama tahun 1998 sampai dengan tahun 2004, PT Bank Dwipa Semesta (DL) telah membayar fee/jasa pengacara sebesar Rp11.949.242.543,00 dengan rincian sebagai berikut:

dalam rupiahNo. Keterangan Jumlah 1. Pembayaran Jasa Konsultan Hukum Tahun 1998 259.190.000,00 2. Pembayaran Jasa Konsultan Hukum Tahun 1999 70.758.494,00 3. Pembayaran Jasa Konsultan Hukum Tahun 2000 2.250.648.140,00 4. Pembayaran Jasa Konsultan Hukum Tahun 2001 4.824.396.600,00 5. Pembayaran Jasa Konsultan Hukum Tahun 2002 1.432.214.500,00 6. Pembayaran Jasa Konsultan Hukum Tahun 2003 1.595.795.940,00 7. Pembayaran Jasa Konsultan Hukum Tahun 2004 1.516.238.869,00

Jumlah 11.949.242.543,00

www.antikorupsi.org


Sesuai dengan surat dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Peraturan Perpajakan Nomor S-265/Pj.313/2005 tahun 2005 kepada TL PT Bank Dwipa Semesta (DL) disebutkan bahwa meskipun ijin usaha PT Bank Dwipa Semesta (DL) telah dicabut dan diharuskan untuk dilikuidasi, selama proses likuidasi tersebut belum selesai, PT Bank Dwipa Semesta (DL) tetap berstatus sebagai badan hukum bank sampai dengan tanggal diumumkan berakhirnya likuidasi. Selain itu status PT Bank Dwipa Semesta (DL) dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak tetap merupakan wajib pajak bank, sehingga tetap tunduk pada peraturan perpajakan yang berlaku bagi wajib pajak bank dan tetap harus melaksanakan kewajibannya sampai dengan proses likuidasi tersebut selesai dan NPWP PT Bank Dwipa Semesta (DL) dicabut.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas jasa konsultan hukum tersebut harus dipotong dan disetor ke kas negara PPh Pasal 23 sebesar 7,5%. Rincian pajak yang harus dipungut dan disetor selama periode 1998 sampai dengan 2004 adalah sebagai berikut:

dalam rupiah

No Keterangan Jumlah Jasa Pajak

Terutang 1 Pembayaran Jasa Konsultan Hukum 1998 259.190.000,00 19.439.250,00 2 Pembayaran Jasa Konsultan Hukum 1999 70.758.494,00 5.306.887,05 3 Pembayaran Jasa Konsultan Hukum 2000 2.250.648.140,00 168.798.610,50 4 Pembayaran Jasa Konsultan Hukum 2001 4.824.396.600,00 361.829.745,00 5 Pembayaran Jasa Konsultan Hukum 2002 1.432.214.500,00 107.416.087,50 6 Pembayaran Jasa Konsultan Hukum 2003 1.595.795.940,00 119.684.695,50 7 Pembayaran Jasa Konsultan Hukum 2004 1.516.238.869,00 113.717.915,18 Jumlah 11.949.242.543,00 896.193.190,73

Jumlah yang seharusnya dipotong dan disetor adalah sebesar Rp661.652.541,73 yaitu jumlah pajak yang harus diperhitungkan selama periode 1998-2004 sebesar Rp896.193.190,73 dikurangi pajak yang telah disetor selama periode tersebut sebesar Rp234.540.649,00.

Hal ini disebabkan ada keraguan Tim Likidasi PT Bank Dwipa Semesta terhadap status Bank Dalam Likuidasi (BDL) yang tetap tunduk pada peraturan perpajakan yang berlaku.

Kondisi ini mengakibatkan tertundanya penerimaan negara dari pajak sebesar Rp661.652.541,73.

Kami menyarankan kepada TL PT Bank Dwipa Semesta (DL) agar menyetorkan kekurangan PPh Pasal 23 tersebut.

www.antikorupsi.org


Tanggapan - TL memberikan tanggapan sebagai berikut :

(1) Selama tahun 1998 sampai dengan 2004 TL memang tidak melakukan pemotongan dan penyetoran atas kewajiban pajak PPh Pasal 23 atas fee yang dibayarkan kepada pengacara karena keraguan TL atas status BDL setelah likuidasi dilakukan. Namun setelah menerima surat dari Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa status BDL tetap sebagai bank sampai proses likuidasi selesai, TL telah melakukan pemotongan dan penyetoran atas PPh Pasal 23 yang dibayarkan kepada pihak ketiga yaitu terhitung sejak tahun 2005;

(2) TL akan membayar kewajiban pajak selama tahun 1998 sampai dengan 2004 sebagaimana dimaksud sesuai dengan perhitungan pemeriksa di atas.

Saran – BPK-RI menyarankan agar TL memungut PPh Pasal 23 tahun 1998 sampai dengan 2004 dan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp661.652.541,73;

2) Temuan - PT Bank Dwipa Semesta (DL) Masih Memiliki Kewajiban Tidak Tercatat Sebesar Rp110.894.707.850,00

Dari hasil pemeriksaan kami atas kewajiban yang dimiliki PT Bank Dwipa Semesta (DL) diketahui bahwa sampai dengan tanggal 30 April 2005 PT Bank Dwipa Semesta (DL) masih memiliki kewajiban yang tidak tercatat dalam Laporan Keuangan Penutupan maupun Verifikasi sebesar Rp110.894.707.850,00 dengan rincian sebagai berikut:

dalam rupiahNo Jenis Kewajiban Jumlah

Nasabah Nilai

Nominal 1 Deposito Berjangka NCD 12 98.527.000.000,002 Bank Garansi 1 2.223.707.850,00

(USD787.000,00)3 Commercial Paper yang Diaval 6 10.144.000.000,00 Jumlah 110.894.707.850,00

Rincian pemilik deposito berjangka tersebut adalah sebagai berikut:

dalam rupiahNo Nama Pemilik Nilai Nominal 1 Emil Sanif Tarigan 100.000.000,002 Ny. Retno Damayanti Pramono 1.000.000.000,003 Tatang Sidharta 16.850.000.000,004 Tee Suprapto 20.177.000.000,005 Drs. Satya Widjaja (Lili) 1.000.000.000,006 Bank BEPEDE Indonesia 1.000.000.000,007 Rufinus Hutauruk (Via R., Hotmaulana, Andrey &

Partners) 5.000.000.000,00

www.antikorupsi.org


dalam rupiahNo Nama Pemilik Nilai Nominal 8 Andreas Budi Tjandra 400.000.000,009 PT ASABRI (Persero) 2.000.000.000,0010 DAPEN PERUM ASABRI 51.000.000.000,00 Jumlah 98.527.000.000,00

Atas adanya deposito unrecorded tersebut dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

(1) Sampai dengan tanggal 1 Juli 2005 atas deposito unrecorded tersebut belum dibayar oleh TL PT Bank Dwipa Semesta (DL). Karena sengketa deposito unrecorded tidak dapat terselesaikan sesuai keinginan para pemegang deposito unrecorded, maka mereka telah mengajukan gugatan ke Menteri Keuangan, BI dan PT Bank Dwipa Semesta (DL) selaku para tergugat, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang terdaftar dengan Nomor Perkara 76/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst;

(2) Bahwa terhadap gugatan para penggugat (pemegang deposito unrecorded) tersebut berturut-turut terbitlah putusan sebagai berikut:

(a) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Oktober 1999 Nomor 76/Pdt.G/1999/PN Jakarta Pusat, amar putusannya antara lain: - Menyatakan deposito para Penggugat adalah tercatat dengan segala

akibat hukumnya; - Menghukum para Tergugat untuk melakukan

pembayaran/pencairan deposito dan bunganya. (b) Putusan Pengadilan Tinggi DKI tanggal 25 Juli 2000 Nomor

354/Pdt/2000/PT DKI, amar putusannya antara lain: - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang

dimohonkan banding; - Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

(c) Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 2001 Nomor 1629K/Pdt/2001, amar putusannya antara lain: - Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI tanggal 25 Juli 2000

Nomor 354/Pdt/2000/PT DKI; - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; - Menyatakan sah dan surat berharga deposito milik Penggugat untuk

dibayar; - Menghukum para Tergugat untuk mencairkan deposito pokok dan

bunganya. (d) Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan para Tergugat,

tanggal 9 Desember 2003 Nomor 01PK/Pdt/2003, amar putusannya:

www.antikorupsi.org


- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. TL PT Bank Dwipa Semesta (DL), 2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan, 3. Gubernur BI;

- Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 2001 Nomor 1629 K/Pdt/2001.

Atas deposito tersebut beberapa deposan telah meminta pembayaran dengan menggunakan konsultan hukum Lucas, S.H dan Partner melalui surat Nomor 199/LP/LT/XII/2004 dan Nomor 008/LP/LT/1/2005 masing-masing tanggal 9 Desember 2004 dan tanggal 14 Januari 2005.

Atas hal tersebut PT Bank Dwipa Semesta (DL) telah mengirim surat ke BI tanggal 1 Juli 2005 untuk meminta arahan dan penegasan untuk penyelesaian masalah unrecorded deposito tersebut dan memberikan beberapa alternatif penyelesaian. Tetapi sampai dengan saat pemeriksaan berakhir PT Bank Dwipa Semesta (DL) belum memperoleh jawaban atas surat tersebut.

Sehubungan dengan adanya tuntutan dari pemegang sertifikat deposito yang tidak tercatat dalam daftar kewajiban bank terhadap harta hasil pencairan aset milik bank dan pemegang saham dapat mempengaruhi jumlah aset yang akan diterima oleh Pemerintah sebagai pembayaran kewajiban BLBI PT Bank Dwipa Semesta (DL) kepada Pemerintah.

Tanggapan - TL memberikan tanggapan sebagai berikut:

(1) Pada saat ijin usaha bank dicabut dan neraca penutupan dibuat per tanggal 31 Oktober 1997, seluruh tagihan sebagai mana tersebut dalam pemeriksaan tidak tercatat dalam pembukuan bank (unrecorded). Sebagai konsekuensinya, kepada yang bersangkutan tidak diberikan dana talangan;

(2) Pihak-pihak yang kemudian mencatatkan diri sebagai kreditur sebagaimana dimaksud, mengajukan gugatan untuk memperoleh pembayaran ke Pengadilan Negeri dengan tergugat Departemen Keuangan, BI, dan TL PT. Bank Dwipa Semesta (DL);

(3) Tidak tercatatnya tagihan mereka merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas bank dan beberapa pengurus bank yang telah diproses dan diputus hukumannya oleh pengadilan;

(4) Atas perkara dimaksud telah keluar putusan Peninjauan Kembali yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan amar putusan mengabulkan permohonan peninjauan kembali para tergugat dan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI;

(5) Sebagian dari deposan mengajukan gugatan baru terhadap TL;

www.antikorupsi.org


(6) Adanya gugatan sebagaimana dimaksud, merupakan salah satu pertimbangan mengapa TL hingga saat ini belum melakukan pembayaran terhadap saldo debet kepada BI;

(7) TL telah mengirimkan surat ke BI tanggal 1 Juli 2005 untuk meminta arahan dan penegasan mengenai penyelesaian deposan unrecorded sebagaimana tersebut diatas, yang hingga tanggal hari ini belum memperoleh jawaban.

Saran – BPK-RI menyarankan agar TL mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada RUPS sehubungan dengan adanya kewajiban PT Bank Dwipa Semesta (DL) yang tidak tercatat.


Pengeluaran biaya operasional yang dilakukan PT Bank Dwipa Semesta (DL) sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sejumlah Rp44.088.663.852,11 yang terdiri dari biaya tenaga kerja sebesar Rp8.737.250.341,11, biaya honor dan atau success fee TL sebesar Rp474.532.000,00, biaya penagihan kredit sebesar Rp50.000.000,00, biaya akuntan sebesar Rp609.632.100,00, biaya pengacara sebesar Rp24.096.711.450,00, biaya sewa sebesar Rp945.860.000,00 dan biaya lainnya sebesar Rp9.174.677.961,00

Dari hasil audit atas biaya operasional bank,tidak ditemukan permasalahan material.

d. Sisa Aset

Sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh TL PT Bank Dwipa Semesta (DL) posisi aset PT Bank Dwipa Semesta (DL) per tanggal 30 April 2005 sesuai dengan nilai buku aset yang bersangkutan adalah sebagai berikut:


AKTIVA Kas 0,00Kas Kecil 43.860.650,00BNI - BI QQ Nasabah Ex BDL 87.451.829,00Giro Pada Bank Lain 0,00Giro BNI 46 560.339.960,00Deposito Berjangka pada BDL Lain 2.000.000.000,00

www.antikorupsi.org

DAFTAR SINGKATAN

BDL : Bank Dalam Likuidasi BI : Bank Indonesia BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BNI : Bank Negara Indonesia BPK-RI : Badan Pemeriksa Republik Indonesia DL : Dalam Likuidasi KAP : Kantor Akuntan Publik NAL : Neraca Akhir Likuidasi NJOP : Nilai Jual Objek Pajak PPAP : Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif PPh : Pajak Penghasilan RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham SPI : Sistem Pengendalian Intern TL : Tim Likuidasi TPK : Tindak Pidana Korupsi NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak

www.antikorupsi.org



PENGEMBALIAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) PADA PT BANK ASTRIA RAYA (DALAM LIKUIDASI) Nomor : 01.K/XII/02/2006



www.antikorupsi.org

DAFTAR ISI

Halaman


BAB I PENDAHULUAN 4








1. Penetapan Status Bank Dalam Likuidasi 6

2. Pembentukan Caretaker dan Tim Likuidasi 6





7. Posisi Keuangan PT Bank Astria Raya (DL) Per Tanggal 31 Oktober 1997

8

8. Posisi Keuangan PT Bank Astria Raya (DL) Per Tanggal 18 Juni 2003

10

9. Posisi Keuangan PT Bank Astria Raya (DL) Per Tanggal 30 April 2005

12




www.antikorupsi.org

Halaman







d. Sisa Aset 20

DAFTAR SINGKATAN

LAMPIRAN

I. Penjualan Inventaris dan Kendaraan Kantor Di Bawah Nilai Buku

www.antikorupsi.org

BPK-RI PT Bank Astria Raya (DL) Halaman 1 dari 16


ATAS


PADA

PT BANK ASTRIA RAYA (DALAM LIKUIDASI)


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melaksanakan pemeriksaan atas pengembalian dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada PT Bank Astria Raya (Dalam Likuidasi/DL)



Dengan status Bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum sistem pengendalian intern (SPI) pada PT Bank Astria Raya (DL) tidak dapat diandalkan karena beberapa hal. Pertama, lingkungan pengendalian yang ada tidak dapat berjalan secara memadai. Diantaranya posisi pemegang saham utama yang sekaligus juga debitur utama menyulitkan pengelola yaitu Tim Likuidasi (TL) melakukan tugasnya. Kedua, tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi BDL dalam melaksanakan fungsinya, baik itu Bank Indonesia (BI) maupun Departemen Keuangan. Terakhir, tidak ada pengawasan yang memadai terhadap akuntabilitas dan kinerja TL selama periode kerjanya.




Pemeriksaan BPK-RI meliputi pemeriksaan atas realisasi pencairan aset, baik berupa penagihan kredit maupun penjualan aset, pembayaran kewajiban (termasuk biaya operasional), sisa aset dan indikasi tindak pidana korupsi (TPK) serta hal-hal yang berkaitan dengan PT Bank Astria Raya (DL).


Dari jumlah aset PT Astria Raya (DL) per tanggal 31 Oktober 1997 sebesar Rp749.363.777.280,00, telah direalisasikan pencairan aset oleh TL sampai dengan tanggal 30 April 2005 sebesar Rp228.020.293.569,00, yang terdiri atas realisasi penagihan kredit

www.antikorupsi.org


sebesar Rp202.631.474.759,00 dan penjualan aktiva tetap sebesar Rp25.388.818.810,00. Terkait hal ini, kami tidak menemukan permasalahan.


Dari nilai kewajiban kepada Pemerintah sebesar Rp578.918.260.699,00, realisasi pembayaran kewajiban masing-masing adalah untuk Dana Talangan Rupiah sebesar Rp121.949.000.000,00 (100%), dan untuk Saldo Debet yaitu Rp456.969.260.699,00 belum dilakukan pembayaran (0%). Terkait hal ini, kami tidak menemukan permasalahan terkait dengan pembayaran kewajiban.


Biaya operasional yang dikeluarkan oleh TL sejak tanggal 1 November 1997 sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp44.515.717.654,00. Terkait hal ini, kami tidak menemukan permasalahan.

d. Sisa Aset

Nilai buku per tanggal 30 April 2005 sesuai dengan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori & Rekan adalah sebesar Rp68.136.922.279,00 dengan nilai realisasi sebesar Rp91.854.447.936,00. Bila dibandingkan dengan saldo debet yang belum dilunasi sebesar Rp456.969.260.699,00, maka potensi pengembaliannya adalah sebesar 14,91% dari nilai bukunya dan 20,10% dari nilai realisasinya. Terkait dengan hal ini kami tidak menemukan permasalahan.

4. Saran BPK-RI

Atas pemeriksaan pada PT Bank Astria Raya (DL), BPK–RI tidak memberikan saran.



REPUBLIK INDONESIA


Haryanto Suwondo

NIP. 240000361

www.antikorupsi.org


BAB I

PENDAHULUAN


Dasar hukum pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Astria Raya (DL) adalah sebagai berikut:




Tujuan pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Astria Raya (DL) adalah untuk memastikan dan mengetahui bahwa:


b. Dana dari pencairan aset telah digunakan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban termasuk pembayaran BLBI serta biaya operasional PT Bank Astria Raya (DL) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;




Sasaran pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Astria Raya (DL) adalah:










www.antikorupsi.org





PT Bank Astria Raya (DL).

www.antikorupsi.org


BAB II

GAMBARAN UMUM

1. Penetapan Status Bank Dalam Likuidasi

PT Bank Astria Raya dicabut ijin usahanya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.017/1997 tanggal 1 November 1997 dan terhitung ditetapkannya keputusan tersebut PT Bank Astria Raya wajib menutup seluruh kantor-kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan usahanya. Pencabutan ijin usaha dilakukan berdasarkan usulan Bank Indonesia Nomor 30/68/DIR/UPB2/Rhs tanggal 31 Oktober 1997.

Pelaksanaan Pembubaran (Likuidasi) Bank didasarkan pada keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dituangkan di dalam Akta Notaris Ny. Maria Andriani Kidarsa, S.H. Nomor 106 Tanggal 18 Desember 1997.

2. Pembentukan Caretaker dan Tim Likuidasi

Caretaker PT Bank Astria Raya (DL) dibentuk dengan Keputusan Direksi BI Nomor 30/119/KEP/DIR tanggal 1 November 1997 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Drs. Ady Soenaryo

Wakil Ketua : Drs. Agus Widjaya Adi Sasmita

Anggota : Adventus Hermawan Wibowo

Tugas pokok Caretaker antara lain adalah melakukan dan atau memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk melaksanakan verifikasi atas simpanan nasabah penyimpan dana, yang selanjutnya diikuti dengan pembayaran berdasarkan hasil verifikasi dan ketentuan pembayaran yang ditetapkan Bank Indonesia serta melakukan verifikasi atas aset dan kewajiban bank sesuai dengan pembukuan atau administrasi bank, termasuk barang jaminan yang dikuasai bank, dan mengambil tindakan lain yang dianggap perlu dalam rangka mengamankan aset bank.

TL dibentuk berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Bank Astria Raya (DL) Nomor 106 tanggal 18 Desember 1997 yang dibuat oleh Notaris Maria Andriani Kidarsa, S.H. dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Tim : Drs. Ady Soenaryo

Anggota Tim : Adventus Hermawan Wibowo

Prof. Dr. Erman Radjagukguk

Youdy Lao Tambuwun

Susunan TL mengalami beberapa kali perubahan, mulai dengan Akta Hasanal Yani Ali Amin, S.H. Nomor 17 tanggal 13 Agustus 1998, dan terakhir melalui surat BI Nomor 31/1655/UPPB/Ad.P tanggal 19 Maret 1999 dengan susunan tim sebagai berikut:

Ketua Tim : Drs. Ady Soenaryo

Anggota Tim : Soetaris Natakusumah

Saleh Udin

www.antikorupsi.org


Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 dan Surat Keputusan (SK) Direksi BI Nomor 32 /53/KEP/DIR, masa kerja TL PT Bank Astria Raya (DL) telah berakhir tanggal 18 Desember 2002 dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 18 Juni 2003. Namun karena kegiatan likuidasi (pencairan aset dan pembayaran kewajiban) belum dapat diselesaikan seluruhnya, maka belum dilaksanakan RUPS untuk pembubaran TL. Dengan demikian, keberadaan TL PT Bank Astria (DL) tidak sesuai dengan ketentuan.


Jumlah BLBI yang diterima PT Bank Astria Raya (DL) adalah sebesar Rp578.918.260.699,00 yang terdiri atas: dalam rupiah

Jenis BLBI Jumlah

Saldo Debet pada Bank Indonesia 456.969.260.699,00

Dana Talangan dari Bank Indonesia 121.949.000.000,00

Jumlah 578.918.260.699,00

Rincian Dana Talangan yang diterima adalah sebagai berikut :

dalam rupiah

Jenis BLBI Jumlah

Talangan I 11.248.260.000,00

Talangan II 139.322.000.000,00

Pengembalian Dana Talangan (28.621.260.000,00)

TOTAL 121.949.000.000,00

Pengembalian Dana Talangan sebesar Rp 28.621.260.000,00 dilakukan pada periode Agustus 1998.


Tidak ada akta pengikatan yang dilakukan PT Bank Astria Raya (DL) dengan Bank Indonesia dan tidak ada jaminan BLBI yang diberikan PT Bank Astria Raya (DL) kepada Bank Indonesia.


BLBI yang diberikan kepada PT Bank Astria Raya (DL) telah dialihkan kepada Pemerintah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI tanggal 6 Februari 1999 dan akte cessie antara Direksi BI dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Nomor 60 tanggal 22 Februari 1999.

Berdasarkan akte cessie oleh Notaris Mudofir Hadi, jumlah BLBI yang dialihkan tersebut pada posisi tanggal 29 Januari 1999 adalah sebesar Rp578.918.260.699,00. Dengan pengalihan tersebut, maka BLBI yang diberikan BI beralih menjadi hutang pemerintah kepada BI, dan

www.antikorupsi.org


sekaligus menjadi piutang pemerintah cq. BPPN kepada PT Bank Astria Raya (DL) sebesar Rp 578.918.260.699,00.


Jumlah BLBI yang telah dibayar kembali oleh PT Bank Astria Raya (DL) sampai dengan tanggal 30 April 2005, adalah sebagai berikut:

dalam rupiah


Saldo Debet 456.969.260.699,00 - 456.969.260.699,00


121.949.000.000,00 121.949.000.000,00 -

Jumlah 578.918.260.699,00 121.949.000.000,00 456.969.260.699,00

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah BLBI yang dibayar hanya mencapai sebesar 21% dari total kewajiban BLBI.

7. Posisi Keuangan PT Bank Astria Raya (DL) Per Tanggal 31 Oktober 1997

Posisi keuangan PT Bank Astria Raya (DL) per tanggal 31 Oktober 1997, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Prasetio, Utomo & Co, dengan Laporan Nomor 30712, tanggal 4 Agustus 1998 adalah sebagai berikut:

dalam rupiah

No Uraian Nlai Buku Penyesuaian Nilai Buku

Setelah Penyesuaian

I AKTIVA

1 Kas 1.482.527.010 - 1.482.527.010

2 Giro pada Bank Lain 198.274.420 - 198.274.420

3 Penempatan pada Bank Lain

14.899.228.119 1.283.000.000 16.182.228.119

4 Surat-Surat Berharga 86.899.962.568 (69.450.000.000) 17.449.962.568

5 Kredit yang Diberikan 593.721.410.365 (521.359.621.572) 72.361.788.793

6 Aktiva Tetap

Biaya Perolehan 30.746.347.318 - 30.746.347.318

Akumulasi Penyusutan (4.080.663.694,00) - (4.080.663.694)

Nilai Buku 26.665.683.624,00 - 26.665.683.624

7 Aktiva Lain-Lain 25.496.691.174,00 (15.247.108.792) 10.249.582.382

JUMLAH AKTIVA 749.363.777.280 (604.773.730.364) 144.590.046.916

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

No Uraian Nlai Buku Penyesuaian Nilai Buku

Setelah Penyesuaian

II KEWAJIBAN & EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)

1 Simpanan

a. Giro 16.618.875.055 - 16.618.875.055

b. Tabungan 8.086.825.101 - 8.086.825.101

c. Deposito Berjangka 174.959.783.774 - 174.959.783.774

d. Sertifikat Deposito 20.475.224.104 - 20.475.224.104

Jumlah Simpanan 220.140.708.034 - 220.140.708.034

2 Giro pada Bank Indonesia 456.968.657.099 - 456.968.657.099

3 Kewajiban Segera Lainnya 4.669.144.233 - 4.669.144.233

4 Pinjaman yang Diterima 14.500.000.000 - 14.500.000.000

5 Kewajiban Sewa Guna Usaha 6.913.650.540 - 6.913.650.540

6 Kewajiban Lain-Lain 7.542.552.728 - 7.542.552.728

Jumlah Kewajiban 710.734.712.634 - 710.734.712.634

7 Ekuitas (Defisiensi Modal)

Modal Saham – Nilai Nominal 1.000.000

Modal Dasar – 50.000 Saham

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 20.000 Saham

20.000.000.000 - 20.000.000.000

Saldo Laba (Defisit) 18.629.064.646 (604.773.730.364) (586.144.665.718)

Jumlah Ekuitas(Defisiensi Modal) – Bersih 38.629.064.646 (604.773.730.364) (566.144.665.718)

JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)

749.363.777.280 (604.773.730.364) 144.590.046.916

www.antikorupsi.org


8. Posisi Keuangan PT Bank Astria Raya (DL) Per Tanggal 18 Juni 2003

Posisi keuangan PT Bank Astria Raya (DL) per tanggal 18 Juni 2003 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori dan Rekan, dengan Laporan Nomor 079/LA-BAR/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003 adalah sebagai berikut:

dalam rupiah

No Uraian Nilai Buku Nilai Realisasi

I AKTIVA

1 Kas 38.652.700 38.652.700

2 Antar Bank Aktiva

Giro 1.113.575.196 1.113.575.196

Deposito 43.600.000.000 3.600.000.000


Cadangan Penghapusan Kredit (500.233.541.601) -

13.263.821.823 47.715.372.480

4 Aktiva Tetap - -

Akumulasi Penyusutan - -

5 Rupa-Rupa Aktiva 1.740.000.000 -

JUMLAH 59.756.049.719 92.467.600.376

II PASIVA

1 Dana Pihak Ketiga

Giro

- Pihak Terkait 3.272.293.007 3.272.293.007

- Bukan Pihak Terkait 96.284.557 96.284.557

Tabungan

- Pihak Terkait 3.902.188.496 3.902.188.496

- Bukan Pihak Terkait 68.902.523 68.902.523

Deposito Berjangka

- Pihak Terkait 60.991.446.271 60.991.446.271

- Bukan Pihak Terkait - -

2 Kewajiban Segera Lainnya 278.726 278.726

3 Antar Bank Pasiva

www.antikorupsi.org


dalam rupiah


Giro 6.390.692 6.390.692

Call Money 2.025.555.555 2.025.555.555

4 Kewajiban Kepada Pemerintah Cq. BPPN 456.968.657.099 456.968.657.099

5 Rupa-Rupa Pasiva 740.611.327 740.611.327

6 Modal 20.000.000.000 -

7 Laba (Rugi) Ditahan Awal Likuidasi 21.563.256.069 -

8 Laba (Rugi) Tahun Lalu (s.d Awal Likuidasi) (607.707.921.787) -

9 Laba (Rugi) Tahun Berjalan (Sejak Awal Likuidasi) 97.828.107.184 -

10 Kewajiban Bersih - (435.605.007.877)

JUMLAH 59.756.049.719 92.467.600.376

9. Posisi Keuangan PT Bank Astria Raya (DL) Per Tanggal 30 April 2005

Posisi keuangan PT Bank Astria Raya (DL) per tanggal 30 April 2005 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori dan Rekan, dengan Laporan Nomor 047/LA-BAR/VI/2005 tanggal 20 Juni 2005 adalah sebagai berikut:

dalam rupiah


I AKTIVA

1 Kas 31.045.300 31.045.300

2 Antar Bank Aktiva

Giro 1.867.555.156 1.867.555.156

Deposito 51.610.000.000 51.610.000.000


Cadangan Penghapusan Kredit (491.365.362.673) -

12.885.321.823 38.345.847.480

4 Rupa-Rupa Aktiva 1.743.000.000 -

JUMLAH 68.136.922.279 91.854.447.936

www.antikorupsi.org


dalam rupiah


II PASIVA

1 Dana Pihak Ketiga

Giro

- Pihak Terkait 3.272.293.007 3.272.293.007


Tabungan

- Pihak Terkait 3.902.188.496 3.902.188.496


Deposito Berjangka

- Pihak Terkait 60.991.446.271 60.991.446.271


2 Kewajiban Segera Lainnya - -

3 Antar Bank Pasiva

Giro 6.390.692 6.390.692

Call Money 2.025.555.555 2.025.555.555

4 Kewajiban Kepada Pemerintah Cq. BPPN 456.968.657.099 456.968.657.099

5 Rupa-Rupa Pasiva 736.462.458 736.462.458

6 Modal 20.000.000.000 -

7 Laba (Rugi) Ditahan Awal Likuidasi 21.563.256.069 -

8 Laba (Rugi) Tahun Lalu (s.d. Awal Likuidasi) (607.703.688.925) -

9 Laba (Rugi) Tahun Berjalan (Sejak Awal Likuidasi)

106.374.361.556

-

10 Kewajiban Bersih - (436.048.545.643)

JUMLAH 68.136.922.279 91.854.447.936

www.antikorupsi.org


BAB III

HASIL PEMERIKSAAN




Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum lingkungan pengendalian pada PT Bank Astria Raya (DL) tidak dapat diandalkan karena setiap unsur manajemen tidak dapat melakukan fungsinya secara memadai.

Sesuai dengan ketentuan yang ada, pada akhir masa tugasnya TL nantinya bertanggung jawab kepada RUPS. Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, TL juga harus menyelesaikan tagihan kepada debitur utamanya, yang pada umumnya terkait dengan pemegang saham utama, antara lain dengan meminta tambahan jaminan terhadap hutang-hutang mereka kepada bank yang berkategori macet.

Selain itu, secara substansi tidak jelas siapa pemilik utama harta yang masih ada di PT Bank Astria Raya (DL), mengingat pada umumnya nilai kewajibannya kepada Pemerintah berupa saldo debet dan dana talangan rupiah lebih besar dari harta yang ada. Di samping itu, saat ini PT Bank Astria Raya (DL) juga sedang menghadapi tuntutan dari kreditur yang merasa memiliki piutang pada PT Bank Astria Raya (DL), tetapi atas simpanan tersebut tidak tercatat dalam Laporan Keuangan Penutupan PT Bank Astria Raya (DL). Dari sisi ketentuan perusahaan, harta tersebut adalah milik pemegang saham utama, tetapi dengan besarnya kewajiban kepada Pemerintah, maka Pemerintah merupakan pihak yang lebih berhak terhadap harta yang masih ada. Dengan kondisi ini, TL kurang memahami bahwa harta yang masih ada seharusnya sudah menjadi bagian keuangan negara sehingga seluruh kegiatan TL seharusnya lebih diarahkan terhadap kepentingan negara. Dalam kenyataannya pemegang saham utama masih besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas TL sehari-hari yang dapat mengakibatkan tidak maksimalnya pengembalian harta PT Bank Astria Raya (DL) kepada Negara.


Tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi PT Bank Astria Raya (DL), baik itu BI maupun Departemen Keuangan. Selama ini pihak BI hanya memantau posisi aset dan kewajiban serta setoran kepada Negara dari PT Bank Astria Raya (DL).


Untuk kegiatan pencairan aset di PT Bank Astria Raya (DL), selain kegiatan pencairan aset bank dan jaminan yang diambil alih, juga terdapat pencairan aset milik pemegang

www.antikorupsi.org


saham, baik yang diserahkan oleh pihak terkait dengan pemegang saham maupun aset yang berhasil disita dari pemegang saham. Atas aset tersebut oleh TL dilakukan penyitaan dan dilakukan penjualan proses lelang pengadilan.


Selain ketidakjelasan tentang pihak yang menjadi pengawas PT Bank Astria Raya (DL), juga terdapat ketidakjelasan mengenai masa kerja TL PT Bank Astria Raya (DL). Sesuai dengan ketentuan yang ada, masa kerja TL PT Bank Astria Raya (DL) pada umumnya adalah selama lima tahun sejak terbentuknya TL ditambah dengan enam bulan. Pada akhir masa tugas TL harus menyusun neraca akhir likuidasi (NAL) yang akan dimintakan persetujuan ke BI sebagai dasar RUPS dalam rangka pembubaran TL. Tetapi sampai dengan lima tahun masa kerja TL dan telah disusun NAL ternyata belum ada persetujuan dari BI mengenai pelaksanaan RUPS dan sampai dengan akhir pemeriksaan belum ada kejelasan mengenai status TL walaupun masa kerja TL telah berakhir.

Berdasarkan monitoring atas pelaksanaan pemeriksaan pada BDL diketahui bahwa selama ini pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP adalah untuk menentukan posisi aset dan kewajiban. Tidak ada audit yang ditujukan untuk menilai kinerja TL dan atau memberikan opini terhadap laporan keuangan PT Bank Astria Raya (DL).





1) Penagihan Kredit

Posisi kredit yang disalurkan PT Bank Astria Raya (DL) per tanggal 31 Oktober 1997 sebesar Rp593.721.410.365,00. Dari nilai tersebut, realisasi penagihan kredit yang dilakukan TL sampai dengan tanggal 30 April 2005 berjumlah Rp202.631.474.759,00, dengan rincian sebagai berikut:

dalam rupiah

Jenis Penyelesaian Hasil Realisasi

Kas/Tunai

Debitur Terkait 58.119.003.382

Debitur Tidak Terkait 108.490.505.291

Pinjaman Karyawan 511.486.843

Sub Total 167.120.995.516

Penghapusbukuan


www.antikorupsi.org


Jenis Penyelesaian Hasil Realisasi

Sub Total 2.549.740.226

Agunan



Sub Total 14.932.575.945

Offset



Pinjaman Karyawan 144.777

Sub Total 17.905.918.235

Lainnya

Debitur Terkait 122.244.837

Sub Total 122.244.837

Total 202.631.474.759

Pada tanggal 31 Mei 2005, PT Bank Astria Raya (DL) menerima pelunasan kredit/pinjaman karyawan atas nama debitur Andy Susanto sebesar Rp69.701.798,00 dengan cek Bank Niaga Jakarta Nomor GMA 071911 tertanggal 26 Mei 2005.

Dari hasil pemeriksaan atas penagihan kredit tidak ditemukan adanya permasalahan.

2) Penjualan Aset

Selama periode tanggal 31 Oktober 1997 sampai dengan tanggal 30 April 2005, realisasi penyelesaian aktiva tetap dan aktiva lainnya berjumlah Rp25.388.818.810,00 terdiri atas:

dalam rupiah

No Jenis Aset Nilai Buku Hasil Realisasi

1 Tanah dan Bangunan 20.755.945.124 17.777.000.000

2 Instalasi 278.542.221 -

3 Kendaraan 2.351.109.456 2.407.376.200

4 Inventaris 3.280.086.831 1.233.948.065

5 Aktiva Lainnya 10.249.582.382 3.970.494.545

Total 36.915.266.014 25.388.818.810

www.antikorupsi.org


Pada tanggal 6 Juni 2005, PT Bank Astria Raya (DL) telah menerima pelunasan (pengembalian) uang muka pembelian tanah dan bangunan vila di Cipanas dari PT Khasanah Aryadharma sebesar Rp1.740.000.000,00. Pelunasan uang muka tersebut telah disetorkan ke rekening PT Bank Astria Raya (DL) yang berada di Bank Mandiri Cabang Melawai tanggal 2 Juni 2005.

Dari hasil pemeriksaan terhadap penjualan aset, tidak ditemukan permasalahan.


Dari jumlah kewajiban sebesar Rp826.782.947.112,00 sampai dengan tanggal 30 April 2005 TL PT Bank Astria Raya (DL) telah melunasi sebesar Rp302.880.849.622,00. Termasuk dalam jumlah tersebut Dana Talangan Rupiah yang diterima TL PT Bank Astria Raya (DL) sebesar Rp121.949.000.000,00 seluruhnya telah dilunasi. Rincian realisasi pencairan kewajiban adalah sebagai berikut:

dalam rupiah

No Jenis Kewajiban Jumlah Realisasi

1 Dana Pihak Ketiga

Giro 16.649.226.503 13.376.933.494

Tabungan 4.232.481.660 4.232.481.660

Deposito Berjangka 198.026.774.982 137.035.328.711

2 Antar Bank Pasiva

Call Money 14.500.000.000 12.544.138.889

3 Kewajiban kepada Pemerintah

Saldo Debet 456.969.260.699 -

Dana Talangan 121.949.000.000 121.949.000.000

4 Rupa-Rupa Pasiva 14.456.203.268 13.742.966.868

JUMLAH 826.782.947.112 302.880.849.622

Dari hasil pemeriksaan terhadap pembayaran kewajiban, kami tidak menemukan adanya permasalahan.


Biaya operasional yang dikeluarkan oleh TL sejak tanggal 1 November 1997 sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp44.515.717.654,00 dengan rincian sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

No Uraian Jumlah

1 Beban Bunga 552.808.960,00

2 Biaya Honor dan Gaji 23.610.982.635,00

3 Biaya Umum 11.842.486.922,00

4 Biaya Penyelesaian Kredit 5.576.251.213,00

5 Biaya Konsultasi dan Akuntan 1.232.931.002,00

6 Biaya Lainnya 1.700.256.922,00

Total 44.515.717.654,00

Dari hasil pemeriksaan terhadap realisasi biaya operasional tidak ditemukan adanya permasalahan.

d. Sisa Aset

Berdasarkan posisi keuangan PT Bank Astria Raya (DL) per tanggal 30 April 2005 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori dan Rekan, nilai buku dan nilai realisasi sisa aset masing-masing sebesar Rp68.136.922.279,00 dan Rp91.854.447.936,00. Bila dibandingkan dengan saldo debet yang belum dilunasi sebesar Rp456.969.260.699, maka potensi pengembaliannya adalah sebesar 14,91% dari nilai bukunya dan 20,10% dari nilai realisasinya.

Dari hasil pemeriksaan terhadap sisa aset, kami tidak menemukan adanya permasalahan.


REPUBLIK INDONESIA

www.antikorupsi.org

DAFTAR SINGKATAN BDL : Bank Dalam Likuidasi BI : Bank Indonesia BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BPK-RI : Badan Pemeriksa Republik Indonesia BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional DL : Dalam Likuidasi DTR : Dana Talangan Rupiah KAP : Kantor Akuntan Publik NAL : Neraca Akhir Likuidasi RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham SK : Surat Keputusan SPI : Sistem Pengendalian Intern TL : Tim Likuidasi TPK : Tindak Pidana Korupsi

www.antikorupsi.org



PENGEMBALIAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) PADA PT BANK KOSGRHA SEMESTA (DALAM LIKUIDASI) Nomor : 01.L/XII/02/2006



www.antikorupsi.org

DAFTAR ISI

Halaman


BAB I PENDAHULUAN 4














7. Posisi Keuangan PT Bank Kosa (DL) Per Tanggal Penutupan 9

8. Posisi Keuangan PT Bank Kosa (DL) Per Likuidasi 13

9. Posisi Keuangan PT Bank Kosa (DL) Per Tanggal 30 April 2005 14








www.antikorupsi.org

Halaman



d. Sisa Aset 39

DAFTAR SINGKATAN

www.antikorupsi.org

BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 1 dari 40

HASIL PEMERIKSAAN

ATAS


PADA

PT BANK KOSAGRHA SEMESTA (DALAM LIKUIDASI)


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melaksanakan pemeriksaan atas pengembalian dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada PT Bank Kosagrha Semesta (Dalam Likuidasi) yang selanjutnya disebut PT Bank Kosa (DL).



Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum sistem pengendalian intern (SPI) pada PT Bank Kosa (DL) tidak dapat diandalkan karena beberapa hal. Pertama, lingkungan pengendalian yang ada tidak dapat berjalan secara memadai. Diantaranya posisi pemegang saham utama yang sekaligus juga debitur utama menyulitkan pengelola yaitu Tim Likuidasi (TL) melakukan tugasnya. Kedua, tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi bank dalam likuidasi (BDL) dalam melaksanakan fungsinya, baik itu Bank Indonesia (BI) maupun Departemen Keuangan. Terakhir, tidak ada pengawasan yang memadai terhadap akuntabilitas dan kinerja TL selama periode kerjanya.



3. Temuan - Temuan Pemeriksaan


www.antikorupsi.org


Dari hasil pemeriksaan tersebut, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:


Nilai buku aset berdasarkan neraca likuidasi per tanggal 31 Oktober 1997 sebesar Rp214.417.958.821,00 telah direalisasikan melalui penjualan aktiva tetap sampai dengan tanggal 30 April 2005 sebesar Rp2.614.124.000,00 dan penagihan kredit sebesar Rp80.873.568.967,00.


1) Penerimaan hasil penjualan jaminan grup PT Amcol Bumi Wisata (PT ABW) dengan bilyet giro (cheque) mundur kurang menguntungkan negara dan hingga posisi tanggal 30 April 2005 masih belum diperoleh hasilnya sebesar Rp988.758.000,00.

2) Penjualan jaminan debitur PT Penta Sekawan Sentosa (PT PSS) di bawah NJOP dengan harga perkiraan sebesar Rp2.069.984.000,00.

3) Penjualan aset jaminan PT Persada Kalpataru Tama (PT PKT) dibawah nilai appraisal dengan nilai perkiraan sebesar Rp400.000.000,00.


Dari nilai kewajiban kepada Pemerintah sebesar Rp201.812.614,00 pada tanggal 31 Oktober 1997, realisasi pembayaran kewajiban masing-masing adalah untuk Dana Talangan Rupiah sebesar Rp46.872.202.071,00 (23,23%) dan untuk Saldo Debet sebesar Rp0,00 (0,00%). Terkait hal ini, BPK-RI tidak menemukan permasalahan material yang perlu dilaporkan untuk pembayaran kewajiban.


Realisasi biaya operasional yang telah dibayarkan oleh PT Bank Kosa (DL) sampai dengan 30 April 2005 adalah sebesar Rp24.139.079.239,00. Terkait hal ini, BPK-RI menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1) Terdapat ketidakhematan dalam perjanjian kerja antara TL PT Bank Kosa (DL) dengan M. Husnaini Iskandar (Konsultan Pajak) sebesar Rp1.412.022.141,00.

2) Tambahan operational cost (biaya operasional) dengan nilai sebesar Rp1.716.169.000,00 dalam penanganan perkara di PT Bank Kosa (DL) belum dapat diyakini kewajarannya.

d. Sisa Aset

Total nilai realisasi sisa aset sampai dengan tanggal 30 April 2005 sesuai dengan laporan keuangan intern PT Bank Kosa (DL) adalah sebesar Rp Rp35.931.092.719,00. Nilai

www.antikorupsi.org


realisasi ini masih bisa berubah-ubah sesuai dengan keberhasilan TL PT Bank Kosa (DL) terutama di dalam pencairan/penagihan aset. BPK-RI tidak menemukan permasalahan material yang perlu dilaporkan untuk sisa aset.

4. Saran BPK-RI

a. Terkait dengan temuan realisasi pencairan aset, agar TL PT Bank Kosa (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sehubungan dengan penerimaan hasil penjualan jaminan grup PT ABW dengan bilyet giro mundur, penjualan jaminan di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan penjualan jaminan di bawah nilai appraisal.

b. Terkait dengan temuan pembayaran kepada konsultan pajak agar pembayaran kepada konsultan pajak yang telah dibayar oleh TL PT Bank Kosa (DL) ditarik kembali mengingat adanya ketidakpastian yang cukup tinggi atas penyelesaian yang akan dilakukan oleh konsultan pajak.

c. Terkait dengan tambahan biaya operasional, agar TL mempertanggungjawabkan penambahan biaya operasional tersebut kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).



REPUBLIK INDONESIA



www.antikorupsi.org


BAB I

PENDAHULUAN





Tujuan pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Kosa (DL) adalah untuk memastikan dan mengetahui bahwa:


b. Dana hasil pencairan aset telah digunakan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban termasuk pembayaran BLBI serta biaya operasional PT Bank Kosa (DL) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

c. Sisa aset PT Bank Kosa (DL) yang akan diserahkan kepada Pemerintah setelah berakhirnya proses likuidasi;



Sasaran pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Kosa (DL) adalah:



4. Metodologi Pemeriksan





www.antikorupsi.org





Pemeriksaan atas PT Bank Kosa (DL) dilakukan sejak tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2005.


PT Bank Kosa (DL).

www.antikorupsi.org


BAB II

GAMBARAN UMUM


PT Bank Kosa (DL) dicabut ijin usahanya berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.017/1997 tanggal 1 November 1997. Pencabutan ijin usaha tersebut dilakukan berdasarkan usulan BI.

Kondisi keuangan PT Bank Kosa (DL) pada saat dicabut ijin usahanya, sesuai dengan Laporan Keuangan per tanggal 31 Oktober 1997 yang diperiksa oleh Prasetyo, Utomo & Co, ditutup dengan total aktiva sebesar Rp214.417.958.821,00 total kewajiban sebesar Rp209.047.092.019,00 dan total ekuitas sebesar Rp5.370.866.802,00.

Pada saat PT Bank Kosa dilikuidasi, terlihat dari neraca per tanggal 31 Oktober 1997, saldo debet pada BI sebesar Rp154.523.041.327,00, sedangkan menurut BI saldo debet PT Bank Kosa (DL) sebesar Rp154.940.412.220,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp417.370.893,00. Selisih tersebut antara lain dikarenakan adanya provisi administrasi, denda kekurangan kewajiban Dana Pihak Ketiga (DPK), dan daftar bunga overdraft (saldo debet). Selisih tersebut telah diakui oleh PT Bank Kosa (DL) dalam neraca akhir likuidasi (NAL) per tanggal 10 Juni 2003.


Sebelum TL dibentuk, BI membentuk Care Taker dengan Surat Keputusan Direksi BI Nomor 30/126/KEP/DIR tanggal 1 November 1997, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Rusman Effendi Usman

Wakil Ketua : Ong Gwat Tjiang

Anggota : H. Maftowi Saleh

Tugas pokok Care Taker antara lain melakukan dan/atau memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk melaksanakan verifikasi atas simpanan nasabah penyimpan dana, yang selanjutnya diikuti dengan pembayaran berdasarkan hasil verifikasi dan ketentuan pembayaran yang ditetapkan BI serta melakukan verifikasi atas aset dan kewajiban bank sesuai dengan pembukuan atau administrasi bank, termasuk barang jaminan yang dikuasai bank, dan mengambil tindakan lain yang dianggap perlu dalam rangka mengamankan aset bank.

www.antikorupsi.org


TL PT Bank Kosa (DL) dibentuk dengan surat BI Nomor 30/317/UPB3/AdB3/Rahasia tanggal 5 Desember 1997, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Santo Silaban

Wakil Ketua : Ong Gwat Tjiang

Anggota : Asrianty Purwantini

M Husni Thamrin

Sampai dengan tanggal 30 April 2005 TL PT Bank Kosa (DL) yang sudah tidak aktif lagi menjalankan tugasnya adalah Sdr. Ong Gwat Tjiang (meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2004) dan Sdr. Muh. Husni Thamrin sejak tahun 2001 tidak aktif di TL PT Bank Kosa (DL) dan telah mengundurkan diri pada tahun 2002 akan tetapi pengundurannya belum mendapat persetujuan dari BI. Hal ini masih terlihat di dalam Surat Deputi Direktur Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Nomor 6/215/DPIP/IPSIP tanggal 1 Juli 2004 di mana anggota TL PT Bank Kosa (DL) adalah sebagai berikut:

Ketua : Santo Silaban

Anggota : Asrianty Purwantini

M Husni Thamrin

Tugas pokok TL antara lain memberitahukan tentang pembubaran perseroaan tersebut kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia serta dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) tahun terhitung sejak rapat ditutup oleh Ketua Rapat Likuidatur harus sudah dapat memberikan perhitungan terakhir kepada para pemegang saham dan selanjutnya para pemegang saham akan memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada likuidatur (Acquit et decharge) atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh likuidatur.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, masa kerja TL telah berakhir tanggal 10 Juni 2003. Namun karena kegiatan likuidasi belum dapat diselesaikan seluruhnya, maka belum dilaksanakan RUPS untuk pembubaran TL. Dengan demikian, keberadaan TL Bank Kosa (DL) tidak sesuai dengan ketentuan.


Jumlah BLBI yang diterima oleh PT Bank Kosa (DL), berdasarkan catatan akuntansi BI dan catatan akuntansi bank, untuk setiap skim pada posisi tanggal 29 Januari 1999 adalah sebesar Rp201.812.614.291,00 dengan rincian sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


dalam rupiah No Skim Jumlah 1 Saldo Debet Sebelum Likuidasi 154.940.412.2202 Dana Talangan Rupiah 46.872.202.071Jumlah 201.812.614.291


Tidak ada akta pengikatan dan jaminan atas pemberian BLBI yang diterima PT Bank Kosa (DL).


BLBI yang diberikan kepada PT Bank Kosa (DL) telah dialihkan kepada Pemerintah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan RI dan Gubernur BI tanggal 26 Februari 1999 dan akta cessie antara Direksi BI dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Nomor 67 tangal 22 Februari 1999. Sesuai dengan akta cessie yang dibuat di hadapan Notaris Mudofir Hadi, SG jumlah BLBI yang dialihkan tersebut adalah posisi tanggal 29 Januari 1999 sebesar Rp201.812.614.291,00.

Dengan pengalihan tersebut, maka BLBI yang diberikan oleh BI beralih menjadi hutang Pemerintah kepada BI dan sekaligus menjadi piutang Pemerintah cq. BPPN kepada PT Bank Kosa (DL) adalah sebesar Rp201.812.614.291,00.



dalam rupiah No Jenis BLBI Penerimaan Pembayaran Saldo 1 Saldo Debet 154.940.412.220 - 154.940.412.2202 Dana Talangan Rupiah 46.872.202.071 46.872.202.071Jumlah 201.812.614.291 46.872.202.071 154.940.412.220

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah BLBI yang dibayar hanya mencapai 23% dari total kewajiban. TL PT Bank Kosa (DL) belum pernah sama sekali mengembalikan saldo debet sebesar Rp154.940.412.220,00.

Adapun pengembalian dana talangan sampai dengan tanggal 30 April 2005 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

www.antikorupsi.org


dalam rupiahNo Tanggal Keterangan Pengembalian TL

1 30-Sep-08 Saldo di BRI 3.357.083.524 2 01-Feb-99 Saldo di BRI 250.640.355 3 07-Apr-99 Pengembalian TL 2.000.000.000 4 15-Jul-99 Pengembalian TL 2.000.000.000 5 10 Nop 99 Pengembalian TL 3.000.000.000 6 04-Jan-00 Pengembalian TL 3.000.000.000 7 05-Apr-00 Pengembalian TL 3.000.000.000 8 04-Jul-00 Pengembalian TL 2.500.000.000 9 07-Jul-00 Pengembalian TL 3.500.000.000

10 19 Okt 00 Pengembalian TL 8.000.000.000 11 08-Feb-01 Pengembalian TL 3.500.000.000 12 11-Apr-01 Pengembalian TL 2.000.000.000 13 20-Jul-01 Pengembalian TL 1.500.000.000 14 16 Okt 01 Pengembalian TL 1.000.000.000 15 15-Jan-02 Pengembalian TL 1.000.000.000 16 14-Mar-02 Pengembalian TL 2.000.000.000 17 2 Mei 02 Pengembalian TL 2.000.000.000 18 27-Jun-02 Pengembalian TL 1.000.000.000 19 8 Agust 02 Pengembalian TL 1.100.000.000 20 27-Sep-02 Pengembalian TL 1.000.000.000 21 28 Okt 02 Pengembalian TL 3.521.561.716

Jumlah 50.229.285.595

7. Posisi Keuangan PT Bank Kosa (DL) Per Tanggal Penutupan

Posisi Keuangan PT Bank Kosa (DL) per tanggal penutupan berdasarkan Laporan Keuangan per tanggal 31 Oktober 1997 yang diaudit oleh Prasetyo, Utomo & Co Berdasarkan Surat No.UO-10521 tanggal 16 Februari 1998 adalah sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


dalam rupiahKeterangan Audited 31-Okt -97

AKTIVA 1. Kas 216.515.800 2. Antar Bank Aktiva 4.139.764.834 Giro 2.647.264.834 Deposito 2.850.000.000 -/- Cadangan Penghapusan (1.357.500.000)3. Kredit Yang Diberikan 193.219.453.121 Baki Debet 194.245.972.048 -/- Cadangan Penghapusan (1.026.518.927)4. Aktiva Tetap 2.531.262.731 Nilai Perolehan 3.923.645.950 -/- Akumulasi Penyusutan (1.392.383.219)5. Rupa-Rupa Aktiva 14.310.962.335 J U M L A H 214.417.958.821 PASSIVA 1. Dana Pihak Ketiga 49.336.338.994 Giro 1.617.108.026 Tabungan 609.561.887 Deposito 47.109.669.081 KU Reject 2. Kewajiban Segera Lainnya 1.187.711.698 3. Antar Bank Pasiva 4.000.000.000 Call Money 4.000.000.000 Lainnya 4. Kewajiban Kepada Pemerintah 154.523.041.327 5. Kewajiban Kepada Bank Indonesia - 6. Rupa-Rupa Pasiva - Total Kewajiban 209.047.092.019 7. Modal Saham 14.000.000.000 8. Laba Rugi Ditahan (s.d 31/12/96) 1.245.651.659 9. Laba Rugi Thn Lalu (01/01-31/10/97) (9.874.784.857)10. Laba / Rugi Thn Berjalan (Selama Likuidasi) - J U M L A H 214.417.958.821

www.antikorupsi.org


Catatan: Terdapat peristiwa/kejadian setelah tanggal neraca yaitu posisi tanggal 31 Oktober 1997 sampai dengan tanggal 10 Juni 2003 yang mempengaruhi laporan keuangan PT Bank Kosa (DL). Peristiwa/kejadian tersebut adalah sebagai berikut:

a. TL melakukan reklasifikasi atas rekening penempatan pada bank lain menjadi kredit yang diberikan sebesar Rp350.000.000,00 atas nama BPR Dana Sari Persada. Kewajiban BPR Danasari Persada kepada PT Bank Kosa (DL) telah dilunasi semuanya, terakhir pada tanggal 13 Desember 1999 sebesar Rp125.000.000,00;

b. Transaksi off balance sheet berdasarkan neraca awal penutupan bank per tanggal 31 Oktober 1997 dimasukkan ke dalam transaksi on balance sheet pada neraca audited per tanggal 31 Desember 1998 sebesar Rp1.824.651.278,00 untuk kewajiban kontijen yaitu endosemen surat berharga. Hal tersebut dilakukan karena hal-hal sebagai berikut:

1). Berdasarkan neraca penutupan per tanggal 31 Oktober 1997 diketahui Debitur PT Cipta Artha Mahesa (CAM) dengan fasilitas kredit USD 2,500,000 dan outstanding Rp1.814.651.278,00 dengan Nomor LC.093/001/0033/B merupakan perjanjian fasilitas bank Nomor 01/PFB/DBC/97 tanggal 5 Juni 1997, antara Bambang Harijanto Rachmadi, Presdir PT Bank IFI dengan Yayah Diasmono, Direktur PT Bank Kosagrha;

2). Berdasarkan surat Nomor 083/BK-KP/DIR/VI/97 tanggal 5 Juni 1997, bank mengajukan permononan pembukaan Usuance L/C selama 270 hari untuk debitur PT CAM. Pada tanggal 30 Juni 1997, dokumen L/C tiba dari Citibank Brisbane dengan nilai draft sebesar USD710,293.35 dan tanggal jatuh tempo 23 Maret 1998. Tanggal 11 Juni 1997, PT Bank IFI menerima akseptasi L/C dengan penerbitan Promissory Notes Nomor 165/Promes/VII/97 dari PT CAM yang di-endorse oleh PT Bank Kosagrha Semesta dengan jumlah Rp1.824.651.278,00 dan tanggal jatuh tempo 23 Maret 1998. Endosemen tersebut ditandatangani oleh Yayah Diasmono;

3). Dengan surat tagihan Nomor 027/DIR/DLN/98 tanggal 26 Januari 1998, bank dapat membayar kepada PT Bank IFI sebesar Rp1.719.737.972 atas hutangnya sebesar Rp1.814.651.278,00. Dokumen original L/C masih berada di tangan PT Bank IFI, karena debitur telah mengeluarkan barang tanpa dokumen dan melakukan penyelesaian pajak impor tidak melalui PT Bank IFI sebagai bank devisa persepsi.

Atas kejadian tersebut TL melakukan pendebetan atas rekening kredit yang diberikan untuk PT CAM dan pengkreditan atas pinjaman yang diterima sebesar Rp1.814.651.278,00. Sehingga seolah-olah terdapat penambahan kredit akan tetapi sebenarnya merupakan pembebanan kredit kepada PT CAM karena membuka L/C melalui PT Bank Kosa (DL) yang diteruskan kepada Bank IFI selaku bank devisa.

www.antikorupsi.org


c. TL PT Bank Kosa (DL) melakukan reklasifikasi KU Reject yaitu dengan mendebet kredit yang diberikan dan mengkredit kewajiban segera lainnya sebesar Rp109.379.133,00.

Dengan kondisi di atas maka neraca per tanggal 31 Oktober 1997 adalah sebagai berikut:

dalam rupiah Keterangan Audited 31-Okt-97

AKTIVA 1. Kas 216.515.800 2. Antar Bank Aktiva 3.789.764.834 Giro 2.647.264.834 Deposito 2.500.000.000 -/- Cadangan Penghapusan (1.357.500.000)3. Kredit Yang Diberikan 195.394.104.399 Baki Debet 196.420.623.326 -/- Cadangan Penghapusan (1.026.518.927)4. Aktiva Tetap 2.531.262.731 Nilai Perolehan 3.923.645.950 -/- Akumulasi Penyusutan (1.392.383.219)5. Rupa-Rupa Aktiva 14.310.962.335 J U M L A H 216.242.610.099 PASSIVA 1. Dana Pihak Ketiga 49.445.718.127 Giro 1.617.108.026 Tabungan 609.561.887 Deposito 47.109.669.081 KU Reject 109.379.133 2. Kewajiban Segera Lainnya 1.078.332.565 3. Antar Bank Pasiva 5.824.651.278 Call Money 4.000.000.000 Lainnya 1.824.651.278 4. Kewajiban Kepada Pemerintah 154.523.041.327 5. Kewajiban Kepada Bank Indonesia - 6. Rupa-Rupa Pasiva - Total Kewajiban 210.871.743.297 7. Modal Saham 14.000.000.000 8. Laba Rugi Ditahan (s.d 31/12/96) 1.245.651.659 9. Laba Rugi Tahun Lalu (01/01-31/10/97) (9.874.784.857)10. Laba / Rugi Thn Berjalan (Selama Likuidasi) - J U M L A H 216.242.610.099

www.antikorupsi.org


8. Posisi Keuangan PT Bank Kosa (DL) Per Tanggal Likuidasi

Posisi Keuangan Bank Kosa Per tanggal likuidasi berdasarkan Laporan Keuangan per tanggal 10 Juni 2003 yang diaudit oleh Drs. Bismar Sitanggang berdasarkan Surat Nomor 013/A/KAP-BS/2004 tanggal 12 Februari 2004 adalah sebagai berikut:

dalam rupiah Keterangan Audited 10-Jun-03 (NAL)

AKTIVA 1. Kas 13.324.105 2. Antar Bank Aktiva 19.120.236.188 Giro 3.970.236.188 Deposito 16.150.000.000 -/- Cadangan Penghapusan (1.000.000.000)3. Kredit Yang Diberikan 130.986.989.148 Baki Debet 132.013.508.075 -/- Cadangan Penghapusan (1.026.518.927)4. Aktiva Tetap 1.316.121 Nilai Perolehan 582.167.655 -/- Akumulasi Penyusutan (580.851.534)5. Rupa-Rupa Aktiva 12.435.708.160 J U M L A H 162.557.573.722 PASSIVA 1. Dana Pihak Ketiga 61.975.878 Giro 18.603.250 Tabungan 42.941.228 Deposito 431.400 KU Reject 2. Kewajiban Segera Lainnya 531.474.795 3. Antar Bank Pasiva 5.705.686.278 Call Money 3.922.900.000 Lainnya 1.782.786.278 4. Kewajiban Kepada Pemerintah 154.940.412.220 5. Kewajiban Kepada Bank Indonesia - 6. Rupa-Rupa Pasiva - Total Kewajiban 161.239.549.171 7. Modal Saham 14.000.000.000 8. Laba Rugi Ditahan (s.d 31/12/96) 1.245.651.659 9. Laba Rugi Tahun Lalu (01/01-31/10/97) (10.292.145.750)10. Laba / Rugi Tahun Berjalan (Selama Likuidasi) (3.635.481.358) J U M L A H 162.557.573.722

www.antikorupsi.org


Keterangan:

Pada saat PT Bank Kosa (DL) dilikuidasi, terlihat dari neraca kewajiban kepada pemerintah (saldo debet pada BI) adalah sebesar Rp154.523.041.327,00. Sedangkan menurut BI saldo debet PT Bank Kosa (DL) adalah sebesar Rp154.940.412.220,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp417.370.893,00. Selisih tersebut antara lain dikarenakan adanya provisi administrasi, denda kekurangan kewajiban Dana Pihak Ketiga (DPK), dan daftar bunga overdraft. Selisih tersebut telah diakui oleh PT Bank Kosa (DL) dalam NAL per tanggal 10 Juni 2003.

9. Posisi Keuangan PT Bank Kosa (DL) Per Tanggal 30 April 2005

Posisi Keuangan PT Bank Kosa (DL) per tanggal 30 April 2005 yang merupakan neraca intern bank yang belum diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, adalah sebagai berikut:

dalam rupiahKeterangan Unaudited (NAL) 30-Apr-05

AKTIVA 1. Kas 58.591.815 2. Antar Bank Aktiva 26.174.892.507 Giro 1.524.892.507 Deposito 25.650.000.000 -/- Cadangan Penghapusan (1.000.000.000)3. Kredit Yang Diberikan 119.655.448.900 Baki Debet 120.681.967.827 -/- Cadangan Penghapusan (1.026.518.927)4. Aktiva Tetap 672.063 Nilai Perolehan 413.818.005 -/- Akumulasi Penyusutan (413.145.942)5. Rupa-Rupa Aktiva 12.021.487.539 J U M L A H 157.911.092.824 PASIVA - 1. Dana Pihak Ketiga - Giro - Tabungan - Deposito KU Reject 2. Kewajiban Segera Lainnya 131.354.669 3. Antar Bank Pasiva 5.705.686.278 Call Money 3.922.900.000 Lainnya 1.782.786.278

www.antikorupsi.org


dalam rupiahKeterangan Unaudited (NAL) 30-Apr-05

4. Kewajiban Kepada Pemerintah 154.940.412.220 5. Kewajiban Kepada Bank Indonesia - 6. Rupa-Rupa Pasiva - Total Kewajiban 160.777.453.167 7. Modal Saham 14.000.000.000 8. Laba Rugi Ditahan (s.d 31/12/96) 1.245.651.659 9. Laba Rugi Thn Lalu (01/01-31/10/97) (10.292.145.750)10. Laba / Rugi Thn Berjalan (Selama Likuidasi) (7.819.866.252) J U M L A H 157.911.092.824

www.antikorupsi.org


BAB III

HASIL PEMERIKSAAN


Dari pemeriksaan atas pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian dan pengendalian pengamanan termasuk monitoring pada PT Bank Kosa (DL) menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Hal ini nampak dalam uraian berikut:


Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum lingkungan pengendalian pada PT Bank Kosa (DL) tidak dapat diandalkan karena setiap unsur manajemen tidak dapat melakukan fungsinya secara memadai.


Selain itu, secara subtansi tidak jelas siapa pemilik utama harta yang masih ada di PT Bank Kosa (DL), mengingat pada umumnya nilai kewajiban Bank kepada Pemerintah berupa saldo debet dan dana talangan rupiah/DTR lebih besar dari harta yang ada. Disamping itu, saat ini PT Bank Kosa (DL) juga sedang menghadapi tuntutan dari kreditur yang merasa memiliki piutang pada bank tetapi atas simpanan tersebut tidak tercatat dalam Laporan Keuangan Penutupan PT Bank Kosa (DL).

Dari sisi ketentuan perusahaan, harta tersebut adalah milik pemegang saham, tetapi dengan besarnya kewajiban kepada Pemerintah, maka Pemerintah merupakan pihak yang lebih berhak terhadap harta yang masih ada.

Dengan kondisi ini, TL kurang memahami bahwa harta yang masih ada seharusnya sudah menjadi bagian keuangan negara sehingga seluruh kegiatan TL seharusnya lebih diarahkan terhadap kepentingan negara. Dalam kenyataannya, pemegang saham utama masih besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas TL sehari-hari yang dapat mengakibatkan tidak maksimalnya pengembalian harta BDL kepada Negara.


Tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi PT Bank Kosa (DL), baik itu BI maupun Departemen Keuangan. Selama ini pihak BI hanya

www.antikorupsi.org


memantau posisi aset dan kewajiban serta setoran kepada Negara dari BDL.


Untuk kegiatan pencairan aset di PT Bank Kosa (DL), selain kegiatan pencairan aset bank dan jaminan yang diambil alih, juga terdapat pencairan aset milik pemegang saham, baik yang diserahkan oleh pihak terkait dengan pemegang saham maupun aset yang berhasil disita dari pemegang saham. Atas aset tersebut oleh TL dilakukan penyitaan dan dilakukan penjualan proses lelang pengadilan.

Pengusuran aset milik pemegang saham yang diambil alih tersebut dilakukan dengan menggunakan jasa konsultan hukum.

Selain ketidakjelasan tentang pihak yang menjadi pengawas BDL, juga terdapat ketidakjelasan mengenai masa kerja TL PT Bank Kosa (DL). Sesuai dengan ketentuan yang ada, masa kerja TL PT Bank Kosa (DL) pada umumnya adalah selama lima tahun sejak terbentuknya TL ditambah dengan enam bulan. Pada akhir masa tugasnya TL harus menyusun NAL yang akan dimintakan persetujuan ke BI sebagai dasar RUPS dalam rangka pembubaran TL. Tetapi sampai dengan lima tahun masa kerja TL dan telah disusun NAL ternyata belum ada persetujuan dari BI mengenai pelaksanaan RUPS dan sampai dengan akhir pemeriksaan belum ada kejelasan mengenai status TL walaupun masa kerja TL sudah berkahir.

Berdasarkan monitoring atas pelaksanaan pemeriksaan pada PT Bank Kosa (DL) diketahui bahwa selama ini pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP adalah untuk menentukan posisi aset dan kewajiban. Tidak ada audit yang ditujukan untuk menilai kinerja TL dan/atau memberikan opini terhadap laporan keuangan PT Bank Kosa (DL).


Pemeriksaan BPK-RI atas PT Bank Kosa (DL) di tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti.


Pada posisi tanggal 30 April 2005, nilai total aset dan kewajiban PT Bank Kosa (DL) menurut laporan sementara yang dibuat oleh TL PT Bank Kosa (DL) adalah sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

Keterangan Unaudited 30-Apr-05 AKTIVA 1. Kas 58.591.815 2. Antar Bank Aktiva 26.174.892.507 Giro 1.524.892.507 Deposito 25.650.000.000 -/- Cadangan Penghapusan (1.000.000.000)3. Kredit Yang Diberikan 119.655.448.900 Baki Debet 120.681.967.827 -/- Cadangan Penghapusan (1.026.518.927)4. Aktiva Tetap 672.063 Nilai Perolehan 413.818.005 -/- Akumulasi Penyusutan (413.145.942)5. Rupa-Rupa Aktiva 12.021.487.539 J U M L A H 157.911.092.824 PASIVA - 1. Dana Pihak Ketiga - Giro - Tabungan - Deposito KU Reject 2. Kewajiban Segera Lainnya 131.354.669 3. Antar Bank Pasiva 5.705.686.278 Call Money 3.922.900.000 Lainnya 1.782.786.278 4. Kewajiban Kepada Pemerintah 154.940.412.220 5. Kewajiban Kepada Bank Indonesia - 6. Rupa-Rupa Pasiva - Total Kewajiban 160.777.453.167 7. Modal Saham 14.000.000.000 8. Laba Rugi Ditahan (sampai dengan 31/12/96) 1.245.651.659 9. Laba Rugi Tahun Lalu (01/01-31/10/97) (10.292.145.750)10. Laba / Rugi Tahun Berjalan (Selama Likuidasi) (7.819.866.252) J U M L A H 157.911.092.824

www.antikorupsi.org



1) Penagihan Kredit

Sampai dengan tanggal 30 April 2005 kredit yang berhasil ditagih oleh TL PT Bank Kosa (DL) adalah sebesar Rp80.873.568.967,00 dengan rincian sebagai berikut:

dalam rupiah

Keterangan Baki Debet 31-Okt-97

Pembayaran/ Pencairan

Baki Debet 30-Apr -05

Perkiraan Nilai Realisasi

Kredit Yang Belum Selesai/Lunas KYD kpd Pihak Terkait – Langsung 19.899.545.551 8.843.303.764 11.056.241.787 0 KYD kpd Pihak Terkait - Tak Langsung 43.930.485.741 119.319.950 43.842.057.152 0 KYD kpd Pihak Tidak Terkait - Non KPR 68.888.696.737 10.594.660.495 60.792.693.137 9.358.438.397 KYD kpd Pihak Tidak Terkait - KPR 356.634.364 2.386.850 356.634.364 280.000.000

SUB TOTAL 133.075.362.393 19.559.671.059 116.047.626.440 9.638.438.397 Kredit Yang Selesai/Lunas KYD kpd Pihak Terkait - Ex-Karyawan 1.999.262.538 1.836.782.116 182.587.002 0 KYD kpd Pihak Tidak Terkait - Non KPR 53.300.912.524 52.439.488.185 4.343.025.834 0 KYD kpd Pihak Tidak Terkait - KPR 6.220.434.593 7.037.627.607 108.728.551 0

SUB TOTAL 61.520.609.655 61.313.897.908 4.634.341.387 0

TOTAL 194.595.972.048 80.873.568.967 120.681.967.827 9.638.438.397

Jumlah yang telah dilunasi/dibayar oleh debitur sebesar Rp80.873.568.967,00 tersebut terdiri dari beberapa jenis pembayaran berikut ini:

dalam rupiah No Jenis Pembayaran Jumlah

1 Off Set Rekening Debitur 1.459.003.8162 Off Set Bunga Yang Akan Dibayar 53.136.7713 Tunai 79.361.428.380

Total 80.873.568.967

www.antikorupsi.org


Sampai dengan tanggal 30 April 2005 untuk debitur pihak terkait tak langsung yang merupakan perusahaan multifinance baru melunasi sebesar Rp119.319.950,00 atau 0,27% dari outstanding posisi tanggal 31 Oktober 1997 sebesar Rp43.930.485.741, dengan rincian sebagai berikut:

dalam rupiah No Perusahaan Multifinance 31-Okt-97 Pembayaran 30-Apr-05

1 Aditya Putra Pratama 2.400.000.000 0 2.400.000.000 2 Air Finance 2.400.000.000 4.050.400 2.400.000.000 3 Asia Kapitalindo 2.400.000.000 0 2.400.000.000 4 Bintang Mandiri 2.400.000.000 0 2.400.000.000 5 Cahya Gold Finance 2.400.000.000 0 2.400.000.000 6 Citra Dwipa Finance 2.188.428.589 110.732.200 2.100.000.000 7 Dana Supra Erapacific 2.400.000.000 3.266.650 2.400.000.000 8 Fulso Delta M.F 2.000.000.000 0 2.000.000.000 9 Indo Citrra M.F 2.250.000.000 1.117.750 2.250.000.000 10 Intan Citra M.F 2.250.000.000 0 2.250.000.000 11 Kusumo Madya M.F 2.400.000.000 152.950 2.400.000.000 12 Langgeng Jaya Perkasa 2.392.057.152 0 2.392.057.152 13 Marannu Internasional 2.250.000.000 0 2.250.000.000 14 Masindo Artha Finance 2.250.000.000 0 2.250.000.000 15 Pasific Artha Persada 2.400.000.000 0 2.400.000.000 16 Pracico Finance 2.250.000.000 0 2.250.000.000 17 STAR 2.250.000.000 0 2.250.000.000 18 Suprawira Finance 2.400.000.000 0 2.400.000.000 19 Trimitra 2.250.000.000 0 2.250.000.000 SUB TOTAL 43.930.485.741 119.319.950 43.842.057.152

Catatan:

Untuk PT Cahya Gold Finance pada tanggal 17 Juni 2005 telah mencicil/melunasi sebagaian hutang yaitu sebesar Rp300.000.000,00 untuk pembayaran hutang pokok.

Temuan audit yang terkait dengan penagihan kredit yang dilakukan oleh TL PT Bank Kosa (DL) adalah sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


a) Temuan - Penerimaan hasil penjualan jaminan grup PT Amcol Bumi Wisata dengan bilyet giro (cheque) mundur, kurang menguntungkan negara dan hingga posisi tanggal 30 April 2005 masih belum diperoleh hasilnya sebesar Rp988.758.000,00

Amcol Grup adalah gabungan dari 3 debitur PT Bank Kosa yaitu PT ABW, Sdr. Buyung Suryadja (BS) dan Sdri. Thien Kie Fong (TFK) dengan nilai pokok hutang per posisi tanggal 31 Oktober 1997 adalah sebesar Rp6.558.433.863,00 yang terdiri dari pokok hutang sebesar Rp5.825.719.193,00 dan bunga sebesar Rp732.714.670,00. PT ABW pada saat pemeriksaan BPK-RI telah berganti nama menjadi PT Ekasurya Bumiwisata. Adapun posisi sampai dengan tanggal 30 April 2005 outstanding pinjaman Amcol Grup berdasarkan pembukuan PT Bank Kosa (DL) adalah sebagai berikut:

dalam rupiah

Debitur Baki Debet 31-Okt-97 Pelunasan Baki Debet

30-Apr-05 PT ABW 3.464.221.975 3.764.634.000 0 BS 1.313.868.115 280.103.500 1.033.764.615 TFK 1.047.629.103 738.756.096 396.873.007 Jumlah 5.825.719.193 4.783.493.596 1.430.637.622

Berdasarkan Akta Penyerahan Jaminan sebagai penyelesaian hutang No. 35 dari Notaris Ny. Rodiah Yahya SH. tanggal 13 Mei 2002 sisa pokok pinjaman pihak pertama kepada pihak kedua menjadi sebesar Rp1.688.972.122,00. Dengan Akta No. 35 tersebut maka PT ABW menyerahkan 5 buah vila di Desa Cipendawa, Pacet, Cianjur, Bogor, Jawa Barat atas nama PT ABW kepada PT Bank Kosa (DL). Sampai dengan pemeriksaan BPK-RI tidak diperoleh nilai dari kelima buah vila tersebut. Namun dengan adanya akta penyerahan jaminan No. 35, hutang Amcol group sebesar Rp1.688.972.122,00 dinyatakan selesai dengan penyerahan aset. PT ABW juga telah menandatangani Akta Kuasa Untuk Menjual pada tanggal 13 Mei 2002 kepada PT Bank Kosa (DL).

Terhadap ke lima vila tersebut, TL PT Bank Kosa (DL) telah mencoba menjual melalui Kantor Piutang dan Lelang Negara Bogor namun berdasarkan risalah lelang No. 96/2003 tanggal 24 April 2003, tidak ada pembeli yang mengajukan penawaran. Oleh karena itu, TL PT Bank Kosa (DL) menyerahkan kembali kepada PT ABW untuk dijual sendiri. PT ABW melaporkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2005, empat buah vila telah laku terjual kepada Djumir Rimin (selaku

www.antikorupsi.org


kuasa dari pemilik PT ABW yaitu BS dan TKF atau dengan kata lain pemilik sendiri yang beli) adalah sebagai berikut:

(1) Vila Bukit Pendawa Blok MD 20 (LT 241 m2/LB 148 m2) dengan harga Rp275.000.000,00;



(4) Villa Bukit Pendawa Blok MD 23 (LT 320 m2/LB 148 m2) dengan harga Rp275.000.000,00.

Atas penjualan tersebut, TL PT Bank Kosa (DL) menyetujui untuk menerima pembayaran dalam bentuk Bilyet Giro (Cek) mundur yang cair sebulan sekali hingga Juli 2006 dengan total apabila telah dicairkan seluruhnya adalah sebesar Rp1.197.010.000,00. Hingga tanggal 30 April 2005 Bilyet Giro yang telah cair adalah sebesar Rp358.252.000,00 sehingga masih terdapat Bilyet Giro yang belum cair sebesar Rp838.758.000,00 dan satu buah vila di Blok A9 No. 25 yang belum terjual yang diperkirakan sebesar Rp150.000.000,00. Sementara itu Total Baki Debet per tanggal 30 April 2005 setelah dikurangi pembayaran giro tersebut adalah Rp1.430.637.622,00. Apabila seluruh giro tersebut telah cair ditambah dengan satu vila Blok A9 No. 25 telah terjual maka PT Bank Kosa (DL) masih akan menerima tunai sebesar Rp988.758.000,00 (Rp838.758.000,00 + Rp150.000.000,00) sehingga masih terdapat sisa outstanding hutang sebesar Rp441.879.622,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa pihak PT ABW sering kali menunda pencairan Bilyet Giro tersebut (cek ditolak). Jangka waktu pencairan juga terlalu lama hingga melewati masa kerja TL yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 berakhir pada tahun 2003.

Dengan diketahuinya penjualan ke empat vila tersebut, seharusnya TL PT Bank Kosa (DL) meminta seluruh hasil penjualan ke empat vila tersebut dan menginvestasikan hasilnya untuk menambah jumlah deposito PT Bank Kosa (DL) karena keseluruhan vila tersebut sebenarnya telah diserahkan oleh debitur sebagai pembayaran utangnya. Selain itu, ternyata vila dibeli sendiri oleh pemegang saham ABW grup yaitu Sdr. BS dan Sdri. TKF melalui kuasanya. Apabila memang dibeli sendiri, ini membuktikan bahwa Sdr. BS dan Sdri. TKF sebenarnya memiliki kemampuan untuk membayar hutang namun dengan sengaja mengulur-ulur waktu pembayaran.

www.antikorupsi.org


Kondisi di atas akan mengakibatkan terjadinya inefisiensi secara langsung kepada TL Bank Kosa (DL) dan secara tidak langsung kepada negara terutama di dalam pengembalian BLBI kepada pemerintah. Hal tersebut disebabkan TL PT Bank Kosa (DL) kurang tegas di dalam menangani debitur Amcol Grup.

Hal tersebut terjadi karena TL PT Bank Kosa (DL) kurang tegas dalam mengambil kebijakan terhadap debitur dan memberikan kelonggaran bayar kepada debitur.

Tanggapan TL – TL PT Bank Kosa (DL) memberikan tanggapan bahwa penyerahan lima buah vila oleh PT ABW Grup adalah merupakan upaya terakhir dari debitur karena sulitnya menjual vila hari-hari belakangan ini.Untuk menjual vila tersebut TL telah mengupayakan berbagai cara, baik melalui lelang terbuka maupun dengan memasang spanduk, bahkan menunggu pembeli setiap akhir minggu.

Terdapat kesan dari calon pembeli bahwa barang-barang sitaan seperti itu akan membawa masalah di kemudian hari. Oleh karena itulah TL kembali meminta bantuan PT ABW untuk menjualnya.

Mengenai harga yang oleh BPK-RI dinilai terlalu murah, menurut hemat kami tidak sepenuhnya benar. Harga appraisal yang dilakukan di bulan April 2002 lebih tinggi karena waktu itu vila baru saja selesai dibangun, jadi kondisinya masih sangat bagus. Pada saat vila-vila tersebut dijual tahun 2005, kondisinya sudah jauh lebih jelek, seperti keramik di lantai atas dan bawah terlepas, cat tembok telah pudar dan atap bocor.

Dalam harga penjualan oleh PT ABW, TL telah mendapat harga netto, jadi tidak membayar PBB dan biaya surat-surat lainnya. Untuk meng-cover biaya perbaikan, pajak dan surat-surat lainnya, TL sepakat untuk membayar Rp50.000.000,00 per unit vila yang dibayar di muka oleh PT ABW dan nantinya diperhitungkan dari hasil penjualan vila tersebut.

Hal ini berarti bahwa harga penjualan vila tersebut bukanlah Rp275.000.000,00 untuk tipe 240/148 dan Rp325.000.000,00 untuk tipe 340/148 melainkan masing-masing sebesar Rp.325.000.000,00 dan Rp375.000.000,00 sehingga harga bruto ke empat vila tersebut adalah sebesar Rp1.350.000.000,00.

Hasil penjualan empat buah vila tersebut jika ditambahkan dengan harga satu buah vila yang belum laku yang diperkirakan dapat dijual dengan harga Rp150.000.000,00 menjadi Rp1.500.000.000,00 yang jika dibandingkan dengan baki debet pada waktu itu sebesar Rp1.688.972.122,00 berarti mencapai 88,81%, belum lagi bila diperhitungkan adanya pembayaran-pembayaran PT

www.antikorupsi.org


ABW sebesar Rp388.412.025,00 yang dicatat oleh TL sebagai pembayaran bunga dan administrasi, berarti pada akhirnya nanti penyelesaian baki debet dan sebagian bunga akan terpenuhi.

Bahwa pendapat pemeriksa yang mengatakan bahwa ke empat vila tersebut dibeli oleh PT ABW tidaklah sepenuhnya benar, karena transaksi tersebut merupakan Trade-Off antara PT ABW dengan para pemilik vila lama yang ingin menukarkan vila yang telah dibelinya dengan vila yang lebih besar, namun pembayarannya ada yang secara tunai, dan sebagian besar dicicil ke PT ABW.

Ke lima sertifikat vila tersebut masih disimpan sebagai jaminan, yang baru akan diserahkan apabila pembayaran atas masing-masing vila telah selesai. Dan kerjasama penyelesaian ini ditempuh pada dasarnya karena selama ini debitur menunjukkan itikad baik, namun cash flow usahanya agak tersendat.

Saran – BPK-RI menyarankan agar TL PT Bank Kosa (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS sehubungan dengan penerimaan hasil penjualan jaminan grup PT ABW dengan bilyet giro mundur.

b) Temuan - Penjualan jaminan debitur PT Penta Sekawan Sentosa (PT PSS) di bawah nilai NJOP dengan harga perkiraan sebesar Rp2.069.984.000,00

Saldo outstanding PT PSS yang dimiliki oleh Sdr. SC berdasarkan neraca audited posisi tanggal 31 Oktober 1999 adalah sebesar Rp5.840.904.713,00. Sampai dengan tanggal 30 Mei 2005 outstanding PT PSS adalah sebesar Rp980.686.613,00 yang berarti telah melunasi hutangnya kepada PT Bank Kosa (DL) sebesar Rp4.860.218.100,00.

Dalam rangka pelunasan hutang, PT PSS memberikan jaminan berupa tanah yang terdiri dari:

(1) HGB No.11 seluas 33.170 m2 di Kelurahan/Kecamatan Jambangan, Kotamadya Surabaya-Jatim tertulis a/n PT PSS yang dikeluarkan oleh BPN tanggal 15 Juli 1994;

(2) HGB No.12 seluas 26.430 m2 di Kelurahan/Kecamatan Jambangan, Kotamadya Surabaya-Jatim tertulis a.n. PT PSS yang dikeluarkan BPN tanggal 15 Juli 1994;

(3) HGB No.13 seluas 25.000 m2 di Kelurahan/Kecamatan Jambangan, Kotamadya Surabaya-Jatim tertulis a/n PT PSS yang dikeluarkan BPN tanggal 15 Juli 1994.

www.antikorupsi.org


Berdasarkan hasil penilaian aktiva tetap yang dilakukan oleh PT Bhinneka Consulting Group (PT BCG) dengan surat Nomor 134/P/SU/VPC/X/99 pada tanggal 2 November 1999 dinyatakan bahwa nilai wajar dari ketiga aset tanah di Jambangan adalah sebesar Rp7.614.000.000,00.

Hasil pengukuran ulang yang dilakukan oleh PT BCG dengan surat Nomor 043/SU/VPC/VII/00 tanggal 4 Juli 2000 menyatakan bahwa lokasi tanah di Jambangan dengan luas 84.600 m2 yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat secara keseluruhan tidak ada masalah yang berarti dan sudah dilakukan pengukuran oleh pihak BPN dan mendapat persetujuan dari kelurahan.

Penanganan kredit macet PSS ditangani oleh Sdr. Jhonny Purba, SH dan Sdr. Predy Hutapea, SH advokat dan pengacara yang beralamat di Wisma Benhil 9th Floor, Room A 2-3 Jl. Jend Sudirman Kav 36 Jakarta, dengan Perjanjian kerjasama tersebut ditandatanani pada tanggal 5 Juni 2000.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Januari 2001, Nomor 254/PDT.G/2000.PN.JKT.PST disebutkan bahwa SC selaku pemilik PT PSS harus membayar hutang kepada PT Bank Kosa (DL) sebesar Rp5.840.904.713,00 termasuk pembayaran bunga 19% sejak Agustus 1997 sampai dengan putusan perkara dan denda 5% dari bunga yang belum dibayar.

Berdasarkan hasil penilaian aktiva tetap yang dilakukan oleh BCG dengan surat Nomor134/P/SU/VPC/X/99 tanggal 2 November 1999 dinyatakan bahwa nilai wajar dari ketiga aset tanah di Jambangan adalah sebesar Rp7.614.000.000,00.

Pada awalnya tanah di Jambangan seluas 84.600 m2 disepakati untuk dijual dengan harga sebesar Rp110.000,00/m2 atau sebesar Rp9.306.000.000,00 kepada Sdr. Hadi Soejono (HS) Kuasa dari Dirut PT Prima Karya Perdana, yang dituangkan didalam akta notaris (APW) “Perjanjian Ikatan Jual Beli” No. 55 tanggal 27 Februari 2002 antara Sdr. Santo Silaban dan Sdr. Ong Gwat Tjiang kuasa dari PT Bank Kosa (DL).

Namun menurut keterangan lisan Ketua TL PT Bank Kosa (DL), tanah di Jambangan tidak jadi dibeli oleh Sdr. HS. Sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 29 Juni 2005, TL PT Bank Kosa (DL) tidak dapat menunjukkan surat pembatalan perjanjian tersebut maupun permohonan pembatalan dari Sdr. HS. Perlu diketahui juga bahwa Sdr. HS selalu ikut sebagai saksi di dalam pembuatan akte jual beli tanah di Jambangan.

Pada tanggal 21 Mei 2003 di hadapan notaris Sdri. APW, SH dibuat dua akta notaris yaitu:

www.antikorupsi.org


(1) Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 30 antara Sdri. Ziadatul Choiroh (Kuasa Direksi PT PPS) dengan Sdr. Wijiono Nurhadi selaku kuasa dari Dirut PT Solid Gold Prima (selaku pembeli). Tanah yang diperjualbelikan adalah tanah SHGB No. 13 Kelurahan Jambangan, seluas 25.000 m2 sudah termasuk tanah milik Saudara Ari seluas 3.086 m2 dengan gambar situasi tanggal 22 Maret 1991, Nomor 979/S/1991, sertifikat/buku tanah dari kantor Pertanahan kota Surabaya tertanggal 15 Juni 1994. Harga jual tanah disepakati sebesar Rp2.500.000.000,00 atau Rp100.000,00/m2. Sebagai saksi adalah Sdr. Santo Silaban, Sdri. Hartatie Nyoto Prawiroharjo, Sdr. HS, dan Sdr. Jhonny Purba

(2) Akta pemberian Kuasa No. 31 kepada Sdri. Ziadatul Choiroh.

Risalah penjualan tanah di Jambangan SHGB No.13 yang dibuat oleh Sdri. Ziadatul Choiroh selaku kuasa ahli waris dari Sdr. SC dibuat pada tanggal 12 Mei 2003 dengan rincian sebagai berikut:

SHGB No. 13 25.000 m2 Tanah masyarakat yang belum dibebaskan a/n Suparti Ari STHM No. KA/Agr.187/Hm/60

3.086 m2

- Sisa tanah milik PT PSS 21.914 m2 Hasil penjualan (Rp100.000/m2) 21.914x Rp100.000,00 Rp2.191.400.000,00 Biaya-biaya - Komisi 2,5% Rp54.785.000,00 - PPh (dihitung dari NJOP = Rp128.000/ m2) Rp140.249.600,00 - PBB (tahun 97 sampai dengan 2003) Rp21.375.000,00 - Biaya Notaris Rp8.750.000,00 Total biaya Rp225.159.600,00 Hasil Neto Rp1.966.240.400,00

Hasil bersih penjualan tersebut diserahkan ke TL PT Bank Kosa (DL) berupa satu lembar cek BCA Nomor CA498326 tanggal 14 Mei 2003.

Pada tanggal 3 Juni 2003 dihadapan notaris Sdri. Margaretha Dyanawaty, SH dibuat dua akta notaris, yaitu:

(1) Akta perjanjian No.40 antara Sdri. Ziadatul Choiroh (kuasa dari Sdri. Hartatie Nyoto Prawiroharjo dan Sdr. Santo Silaban) dengan Sdr. Widjijono Nurhadi sebagai pembeli. Tanah yang diperjualbelikan adalah:

(a) Tanah HGB No. 11, seluas 33.170 m2, gambar situasi No.977/S/1991 tanggal 22 Maret 1991, dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 15 Juni 1994, yang

www.antikorupsi.org


didalamnya tersebut seluas 3.086 m2 berdasarkan Surat Tanda Milik Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Daerah Kabupaten Surabaya tanggal 1 Januari 1960 Nomor Ka/Agr.162/Hm./60 tertulis a.n Niti B. Akemat dimiliki oleh Soebadri berdasarkan perjanjian jual beli tanggal 12 Agustus 1978.

(b) Tanah HGB No. 12, seluas 26.430 m2, gambar situasi No.978/S/1991 tgl 22 Maret 1991, dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 15 Juni 1994, yang di dalamnya tersebut seluas 4.500 m2 merupakan tanah kas Kelurahan Jambangan.

Sehingga keseluruhan tanah yang diperjanjikan adalah 52.014 m2 [(33.170 m2 + 26.430 m2) – (3.086 m2 + 4.500 m2)] dengan harga sebesar Rp100.000,00/m2 atau sebesar Rp5.201.400.000,00. Sebagai saksi adalah Sdr. Jhonny Purba, Sdr. HS, Sdr. Santo Silaban, Sdri. Hartatie Nyoto Prawiroharjo, dan Sdri. Lisa Megawati (LM).

(2) Akta pemberian Kuasa No. 44 kepada Sdri. Ziadatul Choiroh

Risalah penjualan tanah di Jambangan SHGB No.11 dan 12 yang dibuat oleh Sdri. Ziadatul Choiroh selaku kuasa ahli waris dari SC dibuat pada tanggal 17 Juni 2003 dengan rincian sebagai berikut:

SHGB No. 11 33.170 m2 Tanah masyarakat yang belum dibebaskan a/n Soebadri STHM No. KA/Agr.162/Hm/60

3.086 m2

- Sisa milik PSS 30.084 m2 SHGB No. 12 26.430 m2 Tanah kas desa yg belum dibebaskan 4.500 m2 - Sisa milik PSS 21.930 m2 Total sisa tanah PSS 52.014 m2 Hasil penjualan Rp100.000,00/m2 52.014 m2 x

Rp100.000,00 Rp5.201.400.000,00

Biaya-biaya - PPh 5% (52.014 m2 x nilai NJOP Rp128.000,00) Rp332.889.600,00 - PBB (tahun 1997 sampai dengan 2003) Rp64.512.000,00 - Biaya Notaris Rp5.000.000,00 - Komisi Rp130.035.000,00 - Biaya pengosongan lahan & bongkar rumah gubuk Rp25.000.000,00 Total biaya Rp557.436.600,00 Hasil Neto Rp4.643.963.400,00

www.antikorupsi.org


Berdasarkan risalah penjualan tanah di Jambangan, total hasil penjualan bersih tanah adalah sebesar Rp6.610.203.800,00 (penjualan SHGB No. 13 sebesar Rp1.966.240.400,00 dan SHGB No. 11 dan 12 sebesar Rp4.643.963.400,00). Dari total penjualan tersebut masih harus dikurangi sebesar Rp1.700.000.000,00 karena Sdr. SC harus membayar hutang kepada Sdri. LM berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 55/Pdt.G/.2000/PN.Mlg tanggal 3 September 2002. Atas dasar putusan pengadilan negeri Malang dan surat perjanjian damai tanggal 18 dan 25 Juli 2002 maka pada tanggal 3 Juni 2003 dibuat berita acara kesepakatan dimana disepakati untuk membayar klaim Sdri. LM sebesar Rp1.750.000.000,00 berupa BG Bank BCA KCU Diponegoro Nomor BA 8906644, tertanggal 16 Juni 2003.

Dengan demikian jumlah uang yang disetorkan kepada PT Bank Kosa (DL) sebagai pelunasan hutang PT PSS adalah sebesar Rp4.860.203.800,00 (Rp6.610.203.800,00 – Rp1.750.000.000,00). Terdapat selisih antara catatan TL Bank Kosa dengan jumlah hasil penjualan bersih sebesar Rp14.300,00 (Rp4.860.218.100,00 - Rp4.860.203.800,00). Selisih tersebut menurut BPK-RI tidak dianggap material.


(1) Hasil risalah rapat tim kerja Bank Dalam Likuidasi tanggal 8 Agustus 2000, yang menyebutkan bahwa untuk harga jual aset harus diusahakan agar dapat mencapai setinggi-tingginya, dengan patokan minimal senilai harga likuidasi (forced sale value) yang dinilai oleh perusahaan penilai (berdasarkan appraisal report);

(2) Pedoman Audit Bank Dalam Likuidasai yang diterbitkan oleh IAI pada bulan Oktober 2003 yang menyebutkan bahwa nilai realisasi tanah dan bangunan dinilai berdasarkan hasil penilaian pihak penilai independen atau sebesar NJOP apabila tanah dan bangunan tersebut belum dinilai oleh penilai independen.

Seharusnya tanah tersebut dijual minimal seharga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada saat itu. Tanah tersebut dijual dengan harga Rp100.000,00/m2. Sementara itu NJOP tanah SHGB No. 11, 12 dan 13 adalah Rp128.000,00 per m2, sehingga terdapat selisih Rp28.000,00/m2. Selain itu harga penjualan kotor SHGB No. 11,12 dan 13 adalah sebesar Rp7.392.800.000,00 juga masih di bawah hasil penilaian BCG pada tanggal 2 November 1999 adalah sebesar Rp7.614.000.000,00.

Kondisi di atas mengakibatkan terjadinya in-efisiensi secara langsung kepada TL PT Bank Kosa (DL) dengan nilai perkiraan sebesar Rp2.069.984.000,00 dan

www.antikorupsi.org


secara tidak langsung kepada Negara karena akan mengurangi potensi pengembalian BLBI kepada Pemerintah. Jumlah tersebut belum termasuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan seperti pajak dan komisi

Hal tersebut terjadi karena TL kurang bersikap tegas kepada Sdr. HS yang telah membatalkan perjanjian ikatan dalam pembelian tanah.

Adapun perhitungan potensi kerugian, dengan menggunakan harga berdasarkan NJOP adalah sebagai berikut:

Penjualan kotor SHGB 13 21.914 m2 Rp128.000,00 Rp2.804.992.000,00 Penjualan kotor SHGB 11 & 12 52.014 m2 Rp128.000,00 Rp6.657.792.000,00 Total penjualan kotor SHGB 13, 11, dan 112 Rp9.462.784.000,00 Pembayaran kepada Lisa Megawati Rp1.750.000.000,00 Total penjualan kotor menggunakan harga NJOP Rp7.712.784.000,00 Realisasi penjualan kotor 21.914 m2 x 100.000,00 = Rp2.191.400.000,00 52.014 m2 x 100.000,00 = Rp5.201.400.000,00 LM = (Rp1.750.000.000,00) Rp5.642.800.000,00 Selisih Rp2.069.984.000,00

Tanggapan – Atas temuan tersebut TL PT Bank Kosa (DL) memberikan tanggapan bahwa penjualan aset PT PSS berupa tiga buah sertifikat di desa Jambangan Surabaya dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Tanah tersebut berupa sawah, letaknya +1 m2 di bawah jalan. Calon pembeli semuanya pengusaha real estate, memperhitungkan biaya yang tidak kecil untuk menguruk, untuk dapat dibuat menjadi perumahan;

(2) Tanah tersebut belum clean & clear karena pada setiap sertifikat terdapat milik orang lain mengaku belum dibebaskan, termasuk tanah milik desa. Pemilik tanah ini tidak bersedia menjual tanahnya secara bersama-sama. Sedang milik desa penjualannya memerlukan izin dari walikota;

(3) Selain masalah yang disebut di atas, calon investor harus membayar ganti rugi kepada para penggarap yang sejak krisis ekonomi menggarap tanah-tanah tersebut. Kemudian, harga jual tanah tersebut dibawah harga appraisal, ini terjadi karena perusahaan penilai tidak mempertimbangkan lebih teliti masalah-masalah yang melekat di atas tanah-tanah tersebut. Penilaian mereka lebih didasarkan pada NJOP dan informasi harga pasar setempat secara umum yang yang tidak membedakan tanah matang/darat, sawah atau rawa.

www.antikorupsi.org


Mengenai ikut sertanya Sdr. HS sebagai saksi dalam penjualan aset-aset PT PSS, bermula dari akta pengikatan akta jual-beli antara PT PSS, di mana Sdr. HS mengungguli penawaran calon pembeli lain yang hanya menawar antara Rp95.000,00 – Rp100.000,00 per meter, sementara Sdr. HS menawar Rp110.000,00.

Ternyata langkah Sdr. HS tersebut merupakan jebakan kepada PT PSS agar tanah tersebut jangan terjual, sampai gugatan Sdri. LM yang sedang dalam proses di PN Malang terhadap Sdr. SC mendapat keputusan karena Sdr. HS adalah rekan bisnis Sdri. LM.

Ironisnya setelah gugatan Sdri. LM diputus (menang) dan tercapai perdamaian antara PT PSS dan Sdri. LM, tentang ganti rugi yang disepakati; ternyata akta pengikatan jual beli antara PT PSS dan Sdr. HS tidak bisa dibatalkan oleh PT PSS secara sepihak, karena dipihak yang salah, yakni tidak dapat membebaskan tanah seluruhnya.

Sebagai jalan keluar disepakati, Sdr. HS bersedia ikut tanda tangan sebagai saksi dalam akte penjualan tanah-tanah tersebut tanpa imbalan apapun, kecuali menerima kembali uang panjar yang telah dibayar kepada PT PSS sebesar Rp50.000.000,00. Ikut sertanya Sdr. HS sebagai saksi dalam jual beli asset PT PSS, pun merupakan permintaan pembeli sebagai bukti bahwa Sdr. HS telah melepaskan hak untuk membeli atas tanah-tanah tersebut.

Saran – BPK-RI menyarankan agar TL PT Bank Kosa (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS sehubungan dengan penjualan jaminan di bawah NJOP.

c) Temuan - Penjualan asset jaminan PT Persada Kalpataru Tama (PT PKT) di bawah nilai appraisals dengan nilai perkiraan sebesar Rp400.000.000,00

Pada tanggal 20 Mei 2002 telah dilakukan penjualan salah satu aset jaminan PT PKT di desa Karah Surabaya yaitu SHGB No. 320. Penjualan dilakukan oleh agen yaitu Sdri. Ziadatul Choiroh yang juga merupakan Direktur PT PKT. Hasil penjualan aset/jaminan PT PKT adalah sebagai berikut:

SHGB 320, Luas Tanah 4.000 m2 dengan harga jual @Rp50.000,00 per m2

Jumlah Hasil Penjualan Rp200.000.000,00

Dikurangi Biaya-biaya:

(1) Komisi 2,5% Rp 5.000.000,00

(2) Pajak PPh Rp20.600.000,00

www.antikorupsi.org


(3) Biaya Notaris Rp 1.000.000,00

(4) Transport Dir. PT PKT Rp 5.250.000,00

Total biaya Rp 31.850.000,00

Penjualan bersih Rp168.150.000,00

Hasil penjualan tersebut telah disetor via Bank Mandiri pada tanggal 22 Mei 2002.

BPK-RI berkesimpulan bahwa hasil penjualan tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan penilaian yang dilakukan oleh BCG pada tanggal 2 November 1999 yaitu Rp150.000,00/m2. atau akan menerima hasil perkiraan penjualan kotor sebesar Rp600.000.000,00 (4.000 m2 x Rp150.000,00).

Forum komunikasi Bank Dalam Likuidasi tanggal 8 Agustus 2000 menyebutkan bahwa untuk harga jual aset harus diusahakan agar dapat mencapai setinggi-tingginya, dengan patokan minimal senilai harga likuidasi (forced sale value) yang dinilai oleh perusahaan penilai (berdasarkan appraisal report).

Kondisi di atas mengakibatkan terjadinya inefisiensi secara langsung kepada TL PT Bank Kosa (DL) sebesar Rp400.000.000,00 (Rp600.000.000,00 – Rp200.000.000,00) dan secara tidak langsung kepada negara terutama di dalam pengembalian BLBI kepada Pemerintah. Jumlah tersebut belum termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penjualan tanah tersebut, seperti pembayaran pajak dan komisi.

Tanggapan - Atas masalah tersebut TL PT Bank Kosa (DL) memberikan tanggapan bahwa ketika TL meninjau lokasi untuk memasarkan tanah tesebut, ternyata di atas tanah itu telah berdiri beberapa bangunan yang telah selesai dan sisanya sedang dalam pengerjaan. Kedatangan TL di lokasi mendapat rintangan oleh beberapa orang yang sengaja didatangkan penyerobot tanah tersebut untuk menakut-nakuti TL PT Bank Kosa (DL).

Rupanya Sdr. HS sedikit banyak mengetahui riwayat tanah tersebut, sehingga dia menyatakan minatnya untuk membeli tanah tersebut di bawah harga pasar dengan syarat TL bersedia memberi kuasa kepadanya untuk mengajukan gugatan di pengadilan atas penyerobotan itu.

Dengan latar belakang seperti itu, TL setuju atas penawaran Sdr. HS sebesar Rp200.000.000,00 serta surat kuasa menggugat di pengadilan. Ternyata gugatan Sdr. HS ditolak baik di PTUN maupun di PTUN Tinggi Surabaya dan saat ini sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung RI. Informasi terakhir yang

www.antikorupsi.org


diperoleh bahwa Mahkamah Agung RI akhirnya memenangkan permohonan Kasasi Sdr. HS.

Kendati pada akhirnya Kasasi Sdr. HS dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI, namun secara financial dia telah mengeluarkan lebih besar ketimbang membeli tanah itu tanpa masalah yang pada saat itu harga tanah sekitar ± Rp.100.000,00/m2 Biaya itu akan membengkak lagi untuk biaya pembebasannya karena seluruh lahan tersebut sudah penuh dibangun dengan rumah termasuk sebuah mesjid didalamnya.

Saran - BPK-RI menyarankan agar TL PT Bank Kosa (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS sehubungan dengan penjualan jaminan di bawah nilai appraisal

2) Penjualan Aset

Sampai dengan tanggal 30 April 2005 penjualan aset (harta tetap dan barang inventaris) yang dilakukan oleh TL adalah sebesar Rp2.614.124.000, dengan rincian berikut:

dalam rupiah

PENJUALAN JENIS

Nilai Buku 31-Okt-97 Langsung Lelang

Hasil Penjualan

Tanah Bangunan 850.500.000 1.120.000.000 - 1.120.000.00

0

Mobil 922.549.682 1.002.500.000 212.000.000 1.214.500.00

0 Motor 17.339.686 15.350.000 - 15.350.000 Perlengkapan & Peralatan 260.849.860 115.024.000 - 115.024.000 Mesin-mesin & Instalasi 280.023.503 141.890.000 7.360.000 149.250.000 Software 200.000.000 - - -

Total Hasil Penjualan 2.531.262.731 2.394.764.000 219.360.000 2.614.124.00

0

BPK-RI tidak menemukan permasalahan material yang perlu dilaporkan untuk penjualan aset.


Pembayaran yang telah dilakukan TL PT Bank Kosa (DL) baik kepada Pemerintah maupun kepada pihak ketiga lainnya sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp99.410.146.101,00, dengan rincian sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


dalam rupiahNo Kewajiban Pembayaran Saldo 30 Mei 2005 1 Nasabah Dana Pihak Ketiga 48.522.844.294 61.975.878

a. Giro 1.617.108.026 18.603.250 b. Tabungan 609.561.887 42.941.228 c. Deposito 47.109.669.081 431.400

2 Bunga Nasabah DPK 545.851.2923 Pemerintah 50.229.285.595 04 BI 0 154.523.041.3275 Antar Bank Antar Aktiva 112.165.000 5.705.686.278

a. BEPEDE 77.100.000 3.922.900.000 b. IFI 35.065.000 1.782.786.278

Jumlah 99.410.146.181 160.290.703.483Keterangan:

1) Pembayaran kepada DPK masih bersaldo sebesar Rp61.975.878,00 dan telah dititipkan kepada Bank Mandiri kantor cabang Jakarta Plaza Mandiri Jl. Jend Gatot Subroto Kav 36-38; dengan nama rekening “Bank Indonesia qq Nasabah Ex Bank Dalam Likuidasi”, nomor rekening 0700004080201. Penitipan dana nasabah yang belum diambil tersebut berdasarkan kepada Surat BI No.5/335/DPIP/IPSiP tanggal 6 Oktober 2003;

2) Pembayaran bunga sebesar Rp545.821.292,00 merupakan bunga deposito nasabah PT Bank Kosa (DL);

3) Kewajiban kepada Pemerintah (saldo debet) sebesar Rp154.940.412.220,00 belum pernah sama sekali dibayarkan oleh TL PT Bank Kosa (DL);

4) Pembayaran kepada BEPEDE dan IFI dengan menggunaan dana sendiri PT Bank Kosa (DL).

Terkait dengan hal ini, BPK-RI tidak menemukan permasalahan material yang perlu dilaporkan untuk pembayaran kewajiban.


Realisasi biaya operasional oleh TL Bank Kosa sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp24.139.079.239,00 dengan rincian sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


dalam rupiah No Keterangan Jumlah 1 Biaya Honorarium/Gaji 7.268.787.367,00 2 Biaya Umum 3.284.649.315,00 3 Biaya Penyelesaian Kredit 13.585.642.557,00 Jumlah 24.139.079.239,00

Sampai dengan tanggal 30 April 2005 TL PT Bank Kosa (DL) telah membayarkan pesangon sebesar Rp545.474.600,00 dari total pesagon sebesar Rp778.610.000,00 sehingga masih terdapat sisa pesangon yang belum dibayarkan sebesar Rp233.136.156 (Rp778.610.000,00 - Rp545.474.600,00), dengan rincian sebagai berikut:

dalam rupiah

No Nama Masa KerjaTotal

Pesangon Uang Muka

Pesangon Sisa

Pesangon 1 Santo. S. 7 thn, 4 bln 345.001.110 288.477.000 56.524.110 2 Asrianty. P. 7 thn, 4 bln 263.564.446 205.220.000 58.344.446 3 Rosdiana 7 thn, 4 bln 111.600.000 34.872.600 76.727.400 4 Supardiyanto 7 thn, 4 bln 30.740.200 10.465.000 20.275.200 5 M. Zein Ihrom 7 thn, 1 bln 27.705.000 6.440.000 21.265.000 Jumlah 778.610.756 545.474.600 233.136.156

Temuan audit yang terkait penggunaan biaya operasional adalah sebagai berikut:

1) Temuan - Terdapat ketidakhematan dalam perjanjian kerja antara TL PT Bank Kosa (DL) dengan Sdr. M. Husnaini Iskandar (Konsultan Pajak) sebesar Rp1.412.022.141,00

Perjanjian kerjasama ditandatangani pada tanggal 7 April 2005 antara Sdr. Santo Silaban dan Sdri. Asrianty Purwantini selaku TL PT Bank Kosa (DL) dengan Sdr. M. Husnaini Iskandar (MHI) selaku konsultan pajak. Perjanjian kerja ini meliputi jasa pengurusan perpajakan terhadap kewajiban perpajakan PT Bank Kosa (DL) untuk tahun pajak 1994 sampai dengan 2004 untuk segala jenis pajak yang terkait. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah terhitung mulai tanggal 1 April 2005 sampai dengan 5 Juni 2005.

Sebagai hasil dari pelaksanaan pekerjaan, TL PT Bank Kosa (DL) akan menerima (Surat Ketetapan Pajak) SKP dan / surat bebas dari tagihan pajak apapun (tax clearance) dari instansi pajak untuk masing-masing tahun pajak mulai 1994 sampai dengan 2004.

www.antikorupsi.org


Biaya pelaksanaan pekerjaan dan imbal jasa yang disepakatai terbagi dalam dua kelompok yaitu:

a) Untuk tahun pajak 1994 sampai dengan tahun pajak 1998 adalah sebesar Rp725.956.822,00 all-inclusive, yang meliputi di dalamnya fee jasa pengurusan, pembayaran pajak terhutang mulai tahun 1994 sampai dengan 1998, biaya transportasi, dan biaya operasional lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut;

b) Untuk tahun pajak 1999 sampai dengan tahun pajak 2004 adalah sebesar Rp686.065.319,00 all-inclusive, yang meliputi di dalamnya fee jasa pengurusan, pembayaran pajak terhutang mulai tahun 1999 sampai dengan 2004, biaya transportasi, dan biaya operasional lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut;

c) Jumlah tersebut di atas belum termasuk pajak penghasilan yang masih harus dibayarkan atas jasa yang diberikan sebesar 7,5%.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak beserta bukti-bukti pendukungnya diketahui hal-hal sebagai berikut:

a) Sampai dengan pemeriksaan, SKP dan/surat bebas dari tagihan pajak apapun (tax clearance) yang dijanjikan oleh konsultan pajak di dalam kontrak belum diterima oleh TL PT Bank Kosa (DL);

b) Sampai dengan pemeriksaan BPK-RI belum memperoleh bukti setoran pajak atas pembayaran pajak yang terhutang yang dibayarkan oleh konsultan pajak;

c) Biaya yang telah dibayarkan oleh TL PT Bank Kosa (DL) kepada konsultan pajak adalah sebesar Rp1.412.022.141,00 yang terdiri dari;

(1) Bukti kuitansi dan cek Bank Mandiri tanggal 1 April 2005 sebesar Rp403.040.655,00;

(2) Bukti kuintansi dan cek Bank Mandiri tanggal 1 April 2005 sebesar Rp78.750.000,00;

(3) Bukti kuitansi dan cek Bank Mandiri tanggal 4 Mei 2005 sebesar Rp930.231.486,00;

d) Dalam perjanjian kerja tersebut tidak di cover dengan jaminan yang memadai yang diberikan oleh konsultan pajak untuk mengantisipasi apabila konsultan pajak tidak dapat memberikan hasil seperti yang disebutkan di dalam perjanjian kerja.

www.antikorupsi.org


Hal tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakhematan di dalam perjanjian kerja, dengan nilai sebesar Rp1.412.022.141,00 yang dilakukan oleh TL PT Bank Kosa (DL) karena tidak memperoleh hasil sebagaimana yang dituangkan di dalam kontrak kerja. Hal ini tidak sesuai dengan SK DIR BI Nomor 32/53/KEP/DIR tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Umum Pasal 45 yang menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan wewenang untuk meminta bantuan konsultan dalam pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f, TL wajib memperhatikan hal-hal, antara lain:

a) Efisiensi dalam pelaksanaan likuidasi;

b) Keahlian tenaga konsultan;

c) Kemampuan keuangan Bank Dalam Likuidasi untuk membayar jasa konsultan.

Kondisi di atas terjadi karena TL PT Bank Kosa (DL) tidak berhati-hati di dalam melakukan kontrak kerja dengan konsultan pajak.

Tanggapan - Atas masalah tersebut TL PT Bank Kosa (DL) memberikan tanggapan bahwa sewaktu PT Bank Kosa (DL) dilikuidasi, ternyata manajemen belum menyelesaikan kewajiban pajak sejak tahun 1995. Hal ini diketahui dari belum diterbitkannya surat keterangan lunas pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan. Padahal dokumen tersebut sangat penting dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Kosa (DL) dalam waktu dekat.

TL PT Bank Kosa (DL) sudah beberapa kali mencoba untuk menyelesaikan masalah perpajakan ini, bahkan pada tahun 2002 TL pernah diperiksa langsung oleh Kantor Pajak terkait (berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN 35/WPJ.04/KP.0706/2002 tanggal 10 september 2002), tetapi tetap saja surat keterangan lunas pajak tidak diperoleh, akhirnya TL menjajaki kerjasama dengan dengan Konsultan Pajak MHI.

Disebabkan oleh adanya kendala tekhnis di KPP yang bersangkutan dan, mengingat berkaitan dengan perhitungan 10 tahun fiscal, maka sampai saat ini SKP belum selesai diproses, sehingga nilai pasti biaya pajak belum dapat diperoleh.

Untuk itu TL telah membuat addendum perjanjian kerjasama yang memuat:

a) Perpanjangan waktu kerjasama sampai dengan tanggal 10 September 2005;

b) Apabila Nilai SKP ternyata lebih kecil atau lebih besar maka para pihak (TL PT Bank Kosa (DL) dan Sdr. MHI) bersedia mengembalikan atau menambah pembayaran yang telah atau belum diterima;

c) Profesional fee yang besarnya Rp7.500.000,00 per tahun fiskal;

www.antikorupsi.org


d) Success fee & operational cost sebesar 30 % dari SKP.SKPKB/SKPLB yang akan diperoleh PT Bank Kosa (DL).

Diharapkan paling lambat akhir Agustus ini masalah perpajakan sudah dapat terselesaikan.

Saran – BPK-RI menyarankan agar pembayaran kepada konsultan pajak yang telah dibayar oleh TL PT Bank Kosa (DL) ditarik kembali mengingat adanya ketidakpastian yang cukup tinggi atas penyelesaian yang akan dilakukan oleh konsultan pajak.

2) Temuan - Tambahan operational cost (biaya operasional) dengan nilai sebesar Rp2.392.326.824,00 dalam penanganan perkara di PT Bank Kosa (DL) belum dapat diyakini kewajarannya

Dalam rangka melaksanakan penyelesaian penagihan kredit kepada para debitur, TL PT Bank Kosa (DL) sebagian besar menggunakan jasa konsultan hukum. Adapun biaya yang harus dikeluarkan oleh TL PT Bank Kosa (DL) di dalam kontrak kerjasama yang dibuat dengan para konsultan hukum terdiri dari:

a) Profesional fee, yang dilakukan dalam dua kali pembayaran di mana pembayaran pertama dilakukan pada saat perjanjian kerjasama ditandatangani dan pembayaran kedua dilakukan setelah gugatan tersebut disidangkan untuk pertamakalinya di pengadilan negeri yang berwenang;

b) Operational fee, yang pembayarannya dilakukan pada saat biaya tersebut dibutuhkan untuk membiayai kasus tersebut di mana pembayaran pertama dilakukan sebesar 10% pada saat perjanjian ditandatangani.

Perlu diketahui juga bahwa di dalam perjanjian kerjasama dengan konsultan hukum terdapat dua jenis pembebanan operasional fee, yaitu;

(1) yang mencantumkan nilai perkiraan operational fee;

(2) yang tidak mencantumkan nilai perkiraan operational fee, di mana akan diajukan sesuai dengan kebutuhan dan akan dimintakan persetujuan terlebih dahulu dengan TL PT Bank Kosa (DL).

c) Success fee sebesar 5% sampai dengan10% dari hasil yang diperoleh setelah penanganan kasus tersebut berhasil ditangani oleh konsultan hukum. Selain itu ada juga yang mempergunakan sistem lump sum tanpa success fee.

Sebagai bukti telah dilakukan pembayaran atas penambahan operational cost, TL PT Bank Kosa (DL) mengeluarkan kuitansi yang ditandatangani oleh konsultan hukum. Dalam kwitansi pembayaran tersebut dijelaskan bahwa biaya tersebut

www.antikorupsi.org


digunakan untuk penambahan operational cost dalam menangani suatu kasus/perkara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa tambahan biaya operational cost tidak didukung dengan bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh konsultan hukum. Hal ini dapat dilihat dari “Laporan Periodik Penanganan Debitur-debitur” yang diberikan kepada TL PT Bank Kosa (DL). Sehingga sulit untuk memastikan bahwa biaya tersebut memang dipergunakan sebagai operasional konsultan hukum di dalam menangani suatu kasus/perkara. Selain itu tambahan operational cost yang diberikan bisa melebihi jumlah biaya yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama antara TL PT Bank Kosa (DL) dengan konsultan hukum.

Realisasi operasional cost yang telah dibayarkan oleh TL PT Bank Kosa (DL) yang ditangani oleh dua pengacara berdasarkan catatan dan bukti pendukung adalah sebesar Rp4.767.326.824,00, yang terdiri atas operasional cost berdasarkan kontrak perjanjian sebesar Rp2.375.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp2.392.326.824,00 merupakan tambahan operasional cost yang tidak tercantum didalam kontrak atau terdapat penambahan sebanyak 101% dari biaya operasional yang tercantum di dalam kontrak.

Seharusnya TL PT Bank Kosa (DL) lebih bersikap conservative didalam membuat kontrak kerjasama dengan konsultan hukum yaitu dengan menambahkan klausul/membuat addendum yang menyebutkan atau menjelaskan bahwa apabila konsultan hukum mengajukan tambahan operational cost kepada TL PT Bank Kosa (DL), supaya membuat rincian biaya serta menyampaikan bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh konsultan hukum agar akuntabilitas dari pembayaran tambahan biaya tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut mengakibatkan tambahan biaya operasional cost sebesar Rp2.392.326.824,00 tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai.

Hal tersebut terjadi karena TL PT Bank Kosa (DL) kurang tegas dalam menerapkan perjanjian dengan konsultan hukum yang telah disepakati.

Tanggapan - Atas masalah tersebut TL PT Bank Kosa (DL) memberikan tanggapan bahwa TL PT Bank Kosa (DL) sepenuhnya setuju pada pendapat pemeriksa bahwa akuntabilitas atas operational cost yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian perkara agak sulit untuk diyakini kebenarannya. Namun hal tersebut terjadi atau terpaksa dilakukan mengingat rumit dan kompleksnya sistem peradilan di negara kita saat ini.

www.antikorupsi.org


Namun yang pasti dari sisi TL, bahwa biaya-biaya tersebut dibayar kepada konsultan hukum yang di sewa untuk menangani perkata itu.

Saran - Terkait dengan tambahan biaya operasional, BPK-RI menyarankan agar TL mempertanggungjawabkan penambahan biaya operasional tersebut kepada RUPS

d. Sisa Aset

Nilai realisasi sisa aset yang seharusnya menjadi bagian pemerintah untuk menutup sisa kewajiban BDL per tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp35.931.092.719,00 dengan rincian sebagai berikut:

dalam rupiah

Keterangan Nilai Buku Nilai Realisasi

1. Kas 58.591.815,00

58.591.815,00 2. Antar Bank Aktiva 26.174.892.507,00 26.174.892.507,00 3. Kredit Yang Diberikan 119.655.448.900,00 9.638.438.397,00 4. Aktiva Tetap 672.063,00 59.170.000,005. Rupa-Rupa Aktiva 12.021.487.539,00 0,00 Jumlah 157.911.092.824,00 35.931.092.719,00

Keterangan:

1) Nilai buku merupakan nilai yang tercatat di dalam laporan keuangan unaudited per tanggal 30 April 2005 setelah dikurangi dengan penyusutan;

2) Nilai realisasi ditentukan oleh TL PT Bank Kosa (DL) untuk posisi tanggal 30 April 2005;

3) Antar bank aktiva yang menjadi bagian Pemerintah untuk menutup sisa kewajiban PT Bank Kosa (DL) per tanggal 30 April 2005 dengan rincian sebagai berikut:

dalam rupiahNo. Jenis Nama No.

Urut Penempatan Bank Deposito 30-Apr-05

1 Deposito Mandiri 1170200012623 750.000.0002 Deposito Mandiri 1170200054518 900.000.0003 Deposito Mandiri 1170200090231 850.000.0004 Deposito Mandiri 1170202071015 1.000.000.0005 Deposito Mandiri 1170202092433 1.000.000.0006 Deposito Mandiri 1170202139358 1.000.000.0007 Deposito Mandiri 1170202128989 1.000.000.0008 Deposito Mandiri 1170202133765 2.000.000.000

www.antikorupsi.org


dalam rupiahNo. Jenis Nama No.

Urut Penempatan Bank Deposito 30-Apr-05

9 Deposito Mandiri 1170202133757 3.000.000.00010 Deposito Mandiri 1170203005996 1.250.000.00011 Deposito Mandiri 1170203019070 1.000.000.00012 Deposito Mandiri 1170298033614 1.400.000.00013 Deposito Mandiri 1170204013023 3.000.000.00014 Deposito Mandiri 1170204020499 1.500.000.00015 Deposito Mandiri 1170204054266 1.000.000.00016 Deposito Mandiri 1170204089403 1.000.000.00017 Deposito Mandiri 1170204099717 3.000.000.00018 Rekening Giro Mandiri 117098007693 1.525.000.00019 Rekening Giro I.F.I. - 020 Deposito SEAB (BDL) - 1.000.000.000

J U M L A H 27.175.000.000

4) Kredit yang diberikan yang merupakan sisa aset kredit yang menjadi bagian pemerintah untuk menutup sisa kewajiban PT Bank Kosa (DL) per tanggal 30 April 2005 dengan nilai realisasi menurut TL PT Bank Kosa (DL) adalah sebesar Rp9.638.438.397,00. Sisa aset kredit tersebut merupakan kredit yang belum dilunasi oleh debitur.

5) Aktiva yang tersisa yang masih memiliki nilai adalah satu unit mobil Kijang dan sisanya merupakan barang investaris kantor seperti, meja, kursi, lemari, lukisan, mesin faksimili, komputer serta ATK.

Bila dibandingkan dengan kewajiban TL kepada BI sebesar Rp154.940.412.220, maka kemampuan TL PT Bank Kosa (DL) untuk dapat menutupi kewajibannya adalah sebesar 23,19% (Rp35.931.092.719,00 : Rp154.940.412.220,00 x 100%) dari kewajiban kepada BI (saldo debet). Nilai realisasi ini masih bisa berubah-ubah sesuai dengan keberhasilan TL terutama di dalam pencairan/penagihan kredit.

Terkait dengan sisa aset, BPK-RI tidak menemukan permasalahan material yang perlu dilaporkan.


REPUBLIK INDONESIA

www.antikorupsi.org

DAFTAR SINGKATAN BDL : Bank Dalam Likuidasi BG : Bilyet Giro BI : Bank Indonesia BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BPN : Badan Pertahanan Nasional BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPR : Bank Perkreditan Rakyat BPK-RI : Badan Pemeriksa Republik Indonesia BRI : Bank Rakyat Indonesia BS : Buying Suryadja CAM : Citra Artha Mahesa DPK : Dana Pihak Ketiga HGB : Hak Guna Bangunan KAP : Kantor Akuntan Publik KCU : Kantor Cabang Utama KPP : Kantor Pelayanan Pajak L/C : Letter of Credit LM : Lisa Megawati MHI : M. Husnaini Iskandar NAL : Neraca Akhir Likuidasi NJOP : Nilai Jual Objek Pajak PPh : Pajak Penghasilan PT ABW : Amcol Bumi Wisata PT BCG : Bhinneka Consulting Group PT PKT : Persada Kalpataru Tama PT PSS : Penta Sekawan Sentosa PTUN : Pengadilan Tata Usaha Negara RI : Republik Indonesia RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham SKP : Surat Ketetapan Pajak SPI : Sistem Pengendalian Intern TFK : Thien Kie Fong TPK : Tindak Pidana Korupsi

www.antikorupsi.org



PENGEMBALIAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) PADA PT BANK MATARAM DHANARTA (DALAM LIKUIDASI) Nomor : 01.M/XII/02/2006



www.antikorupsi.org

DAFTAR ISI

Halaman


BAB I PENDAHULUAN 4
















9







www.antikorupsi.org

Halaman





d. Sisa Aset 21

DAFTAR SINGKATAN

www.antikorupsi.org

BPK-RI PT Bank Mataran Dhanarta (DL) Halaman 1 dari 24


ATAS


PADA

PT BANK MATARAM DHANARTA (DALAM LIKUIDASI)


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melaksanakan pemeriksaan atas pengembalian dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada PT Bank Mataram Dhanarta (Dalam Likuidasi/DL).



Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum sistem pengendalian intern (SPI) pada PT Bank Mataram Dhanarta (DL) tidak dapat diandalkan, karena beberapa hal. Pertama, lingkungan pengendalian yang ada tidak dapat berjalan secara memadai. Diantaranya posisi pemegang saham utama yang sekaligus juga debitur utama menyulitkan pengelola yaitu Tim Likuidasi (TL) melakukan tugasnya. Kedua, tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi PT Bank Mataram Dhanarta (DL) dalam melaksanakan fungsinya, baik itu Bank Indonesia (BI) maupun Departemen Keuangan. Terakhir, tidak ada pengawasan yang memadai terhadap akuntabilitas dan kinerja TL selama periode kerjanya.


Pemeriksaan BPK-RI atas PT Bank Mataram Dhanarta (DL) di tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti.


Pemeriksaan BPK-RI meliputi pemeriksaan atas realisasi pencairan aset, baik berupa penagihan kredit maupun penjualan aset, pembayaran kewajiban (termasuk biaya operasional), sisa aset dan indikasi tindak pidana korupsi (TPK) serta hal-hal yang berkaitan dengan Bank Dalam Likuidasi (BDL).

www.antikorupsi.org



Dari jumlah aset PT Bank Mataram Dhanarta (DL) per tanggal 31 Oktober 1997 sebesar Rp121.798.526.246,00 telah direalisasi pencairan aset sampai dengan tanggal 30 April 2005 sebesar Rp25.636.217.792,50 terdiri dari penagihan kredit sebesar Rp23.955.107.892,50 dan penjualan aset sebesar Rp1.681.109.900,00. Terkait hal ini, kami menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1) Tanah dan bangunan atas jaminan kredit PT Nurina Nusantara Holiday T & T dijual dibawah harga pasar dan tidak transparan;

2) Discount atas pokok pinjaman kepada debitur tidak sesuai dengan ketentuan .


Dari nilai kewajiban BLBI sebesar Rp336.763.209.866,98 telah diselesaikan sebesar Rp31.186.000.000,00 sehingga mempunyai sisa kewajiban BLBI sebesar Rp305.577.209.866,98 Terkait hal ini, kami tidak menemukan adanya permasalahan.


Biaya operasional sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp12.476.104.638,51. Terkait dengan hal ini kami tidak menemukan permasalahan yang cukup material.

d. Sisa Aset

Nilai sisa aset per tanggal 30 April 2005 sesuai dengan Posisi Keuangan PT Bank Mataram Dhanarta (DL) (unaudited) sebesar Rp 8.526.990.713,57. Terkait hal ini, kami menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1) Kredit kepada pihak terkait PT Sadean Intramitra Corporation sebesar Rp183.061.992.051,78 tidak ada angsuran;

2) TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) tidak menguasai bukti-bukti kepemilikan terhadap tiga tanah jaminan kredit.

4. Saran BPK-RI

Atas pemeriksaan pada PT Bank Mataram Dhanarta (DL), BPK–RI memberikan saran kepada TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) sebagai berikut:

a. TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada RUPS sehubungan dengan penjualan tanah dan bangunan atas jaminan kredit PT Nurina Nusantara Holiday T & T yang dibawah harga pasar dan tidak transparan serta pemberian discount atas pokok pinjaman kepada debitur tidak sesuai dengan ketentuan;

www.antikorupsi.org


b. TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) meminta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait sehubungan dengan kewajiban pihak terkait BDL dan apabila diperlukan dilakukan melalui jalur hukum sehubungan dengan kredit kepada pihak terkait PT Sadean Intramitra Corporation sebesar Rp183.061.992.051,78 tidak ada angsuran;

c. Pemerintah dan BI segera mengambil langkah-langkah konkrit mengenai penyelesaian tugas TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) termasuk kemungkinan mengambil alih aset yang masih tersisa dalam rangka menyelesaikan kewajiban bank serta meminimalkan kerugian negara sehubungan dengan tidak dikuasainya bukti-bukti kepemilikan terhadap tiga tanah jaminan kredit oleh TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL).



REPUBLIK INDONESIA


Haryanto Suwondo

NIP. 240000361

www.antikorupsi.org


BAB I

PENDAHULUAN


Dasar hukum pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Mataram Dhanarta (DL) adalah sebagai berikut:




Tujuan pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Mataram Dhanarta (DL) adalah untuk memastikan dan mengetahui bahwa:


b. Dana dari pencairan aset telah digunakan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban termasuk pembayaran BLBI serta biaya operasional PT Bank Mataram Dhanarta (DL) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;


d. Apakah terdapat indikasi penyimpangan dalam pencairan aset melalui penagihan dan penjualan serta pembayaran kewajiban PT Bank Mataram Dhanarta (DL).


Sasaran pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Mataram Dhanarta (DL) adalah:


b. Proses pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan aset tersebut termasuk pengembalian uang Negara (BLBI) kepada Pemerintah.





www.antikorupsi.org








PT Bank Mataram Dhanarta (DL)

www.antikorupsi.org


BAB II

GAMBARAN UMUM


PT Bank Mataram Dhanarta dicabut ijin usahanya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 535/KMK.017/1997 tanggal 1 November 1997 dan terhitung ditetapkannya keputusan tersebut PT Bank Mataram Dhanarta (DL) wajib menutup seluruh kantor-kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan usahanya. Pencabutan ijin usaha dilakukan berdasarkan usulan BI Nomor 30/95/DIR/UPB3/Rhs tanggal 31 Oktober 1997.


TL dibentuk berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Bank Mataram Dhanarta (DL) Nomor 40 tanggal 23 Desember 1997 yang dibuat oleh Notaris Warda Sungkar Alurmei, S.H. dan SK BI Nomor 30/286/UPB3/ADB3/Rahasia tanggal 18 November 1997 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : H. Mohamad Moenadi Qosjim, SE,MM Wakil Ketua : H Muhamad Ibrahim Ismail Anggota : Poli Paulus Petrus, SH Wowok Sutarso Widjenar, SE Soeprapto, SH Komara Achmad Hidayat

Susunan TL mengalami beberapa kali perubahan, mulai dengan Akta Notaris Warda Sungkar Alurmei, S.H. Nomor 9 tanggal 7 Agustus 1998 yang memberhentikan dengan hormat H.M Ibrahim Ismail dan Komara Achmad Hidayat, dan terakhir melalui surat BI Nomor 31/643/UPPB/Ad.P tanggal 25 September 1999 tentang penarikan Sdr. Wowok Sutarso Widjenar, SE untuk dikembalikan ke PT Bank Duta. Sesuai RUPS tanggal 26 Oktober 1998 susunan TL sebagai berikut:

Ketua : H. Mohamad Moenadi Qosjim, SE,MM Anggota : Poli Paulus Petrus, SH Soeprapto, SH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1999 dan Surat Keputusan (SK) Direksi BI Nomor 32 /53/KEP/DIR, masa kerja TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) telah berakhir tanggal 23 Desember 2002 dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 23 Juni 2003. Namun karena kegiatan likuidasi (pencairan aset dan pembayaran kewajiban) belum dapat diselesaikan seluruhnya, maka belum dilaksanakan RUPS untuk pembubaran TL.

www.antikorupsi.org


Dengan demikian, keberadaan TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) tidak sesuai dengan ketentuan.


Fasilitas BLBI yang diberikan kepada PT Bank Mataram Dhanarta (DL) adalah sebagai berikut: dalam rupiah

Jenis BLBI Nilai

Saldo Debet 283.265.209.866,98

Dana Talangan Rupiah I 1.495.000.000,00

Dana Talangan Rupiah II 52.003.000.000,00

Jumlah 336.763.209.866,98


Tidak ada akta pengikatan secara notariil dan tidak ada jaminan yang diberikan sehubungan dengan pemberian BLBI kepada PT Bank Mataram Dhanarta (DL).


BLBI yang diberikan kepada PT. Bank Mataram Dhanarta (DL) telah dialihkan kepada Pemerintah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI dan akta cessie antara Direksi BI dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Dengan pengalihan tersebut, maka BLBI yang diberikan BI beralih menjadi hutang Pemerintah kepada BI, dan sekaligus menjadi piutang Pemerintah cq. BPPN kepada PT Bank Mataram Dhanarta (DL).


Jumlah BLBI yang telah dibayar kembali oleh PT Bank Mataram Dhanarta (DL) sampai dengan tanggal 30 April 2005, adalah sebagai berikut: dalam rupiah

Jenis BLBI Jumlah Kewajiban

Pembayaran Sisa

Saldo Debet


283.265.209.866,98

53.498.000.000,00

0,00

31.186.000.000,00

283.265.209.866,98

22.312.000.000,00

Jumlah 336.763.209.866,98 31.186.000.000,00 305.577.209.866,98

www.antikorupsi.org


Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah BLBI yang dibayar hanya mencapai sebesar 9,26 % dari total kewajiban BLBI.


Laporan keuangan Bank Mataram Dhanarta (DL) per tanggal penutupan (31 Oktober 1997) telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf & Rekan dengan laporan Nomor R/075/06/98 pada tanggal 7 Maret 1998, sebagai berikut :

dalam rupiah

Uraian Nilai Buku

Nilai Realisasi Tersedia untuk

Hutang yang dijamin


Hutang yang Tidak Dijamin

AKTIVA Aktiva Tersedia untuk Hutang yang Dijamin Penuh: Pinjaman yang Diberikan 79.762.371.240 79.762.371.240 Dikurangi : Giro, Tabungan dan Deposito

(1.429.726.453) 78.332.644.787

Aktiva Tersedia untuk Hutang yang Dijamin : Kas dan Bank 19.729.707.107 19.729.707.107 Pendapatan yang Masih Akan Diterima 19.687.202.578 245.699.306 Biaya Dibayar Dimuka 221.078.632 - Uang Muka Pajak 90.000.000 - Aktiva Tetap 1.522.281.758 75.521.600 Aktiva Lain-lain 785.884.931 611.060.245 Jumlah Aktiva 121.798.526.246 98.994.633.045 PASIVA Hutang yang Tidak Dijamin Cerukan 279.536.639.710 279.536.639.710 Giro 1.019.056.577 1.019.056.577 Kewajiban Segera Lainnya 855.487.296 855.487.296 Tabungan 331.540.350 314.823.363 Deposito Berjangka 71.942.525.240 71.942.525.240 Sertifikat Deposito 22.767.269.774 22.767.269.774 Pinjaman yang Diterima 3.000.000.000 3.000.000.000 Biaya yang Masih Harus Dibayar 8.348.562 1.919.000 Hutang Pajak 139.438.092 139.438.092

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

Uraian Nilai Buku


Hutang yang dijamin


Hutang yang Tidak Dijamin

Pendapatan Diterima Dimuka 30.236.005 - Kewajiban Lainnya 148.932.114 148.932.114 Jumlah 379.779.473.720 379.726.091.166 Hutang yang Dijamin Penuh Giro 184.044.349 184.044.349 Tabungan 93.965.117 110.682.104 Deposito Berjangka 1.135.000.000 1.135.000.000 Jumlah 1.413.009.466 1.429.726.453 Jumlah Pasiva 381.192.483.186 MODAL Modal Dasar 10.000.000.000 10.000.000.000 Akumulasi Rugi (269.393.956.940) (290.731.458.121) Modal Bersih (259.393.956.940) (280.731.458.121) Jumlah Pasiva 121.798.526.246 98.994.633.045


NAL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) per tanggal 23 Juni 2003 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Aryanto Amir Jusuf dan Mawar dengan laporan Nomor R/005/01/05 tanggal 21 November 2003 adalah sebagai berikut:

dalam rupiah

Uraian Nilai Buku Estimasi Nilai Realisasi

(Tidak Diaudit) AKTIVA Kas dan Bank

Kas 1.313.528,00 1.313.528,00 Giro 587.439.950,00 587.439.950,00 Deposito 8.440.000.000,00 8.440.000.000,00 Tabungan - - Jumlah 9.028.753.478,00 9.028.753.478,00

Pinjaman yang Diberikan 587.266.628,00 55.714.413,00 Pendapatan yang Masih Akan Diterima - - Biaya Dibayar Dimuka 39.600.000,00 47.612.604,00

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

Uraian Nilai Buku Estimasi Nilai Realisasi

(Tidak Diaudit) Aktiva Tetap 5,00 5,00 Aktiva Lain-Lain 65.159.550,00 12.000.000,00 JUMLAH AKTIVA 9.720.779.661,00 9.144.080.500,00 KEWAJIBAN Pinjaman dari Bank Indonesia

Cerukan 283.265.209.867,00 283.265.209.867,00 Dana Talangan 22.312.000.000,00 22.312.000.000,00 Pinjaman yang Diterima - - Jumlah 305.577.209.867,00 305.577.209.867,00

Giro Pihak Punya Hubungan Istimewa 55.714.413,00 55.714.413,00 Pihak Ketiga 2.630.316,00 2.630.316,00 Jumlah 58.344.729,00 58.344.729,00

Kewajiban Segera Lainnya 680.306.311,00 518.075.187,00 Tabungan 19.294.150,00 19.684.158,00 Deposito

Deposito Berjangka 35.675.000.000,00 35.675.000.000,00 Sertifikat Deposito 4.525.000.000,00 4.525.000.000,00 Jumlah 40.200.000.000,00 40.200.000.000,00

Kewajiban Lain-Lain - - JUMLAH KEWAJIBAN 346.535.155.057,00 346.373.313.941,00 AKTIVA BERSIH (DEFISIT) DALAM LIKUIDASI

(336.814.375.396,00) (337.229.233.441,00)

Sampai dengan tanggal 30 April 2005 NAL per tanggal 23 Juni 2003 tersebut belum disetujui oleh BI. Hal ini disebabkan TL belum melakukan koreksi nilai realisasi atas nama debitur PT Kapitaguna International Money Changer dan PT Nurina Nusantara Holyday Tour & Travel dengan mendasarkan hasil penilaian ulang terhadap agunan tersebut.


Posisi Keuangan Bank per tanggal 30 April 2005 (unaudited) adalah sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


dalam rupiahUraian Nilai Buku

AKTIVA Kas 2.126.676,00 Aktiva Antar Bank

Giro 339.472.631,07 Tabungan - Deposito 7.440.000.000,00

Akumulasi Penyusutan - Kredit yang Diberikan 272.725.743.823,00 Cadangan Penghapusan Kredit (272.138.477.194,50)Aktiva Tetap 720.143.342,00 Akumulasi Penyusutan (720.143.337,00)Rupa-Rupa Aktiva 158.124.773,00

Jumlah 8.526.990.713,57 PASIVA Dana Pihak Ketiga

Giro Pihak Terkait 55.714.413,00 Bukan Pihak Terkait -

Tabungan Pihak Terkait 9.343.107,11 Bukan Pihak Terkait 390.007,00

Deposito Pihak Terkait - Bukan Pihak Terkait 4.525.000.000,00

Kewajiban Segera Lainnya 15.052.000,00 Antar Bank Pasiva

Giro - Tabungan - Deposito 35.675.000.000,00

Kewajiban kepada Pemerintah 305.577.209.866,98 Kewajiban kepada Bank Indonesia - Rupa-Rupa Pasiva 415.692.909,03 Modal 10.000.000.000,00 Laba/Rugi Ditahan 3.257.632.201,24 Laba/Rugi Tahun Lalu (350.749.965.394,68)Laba/Rugi Tahun Berjalan (254.078.396,11)Jumlah 8.526.990.713,57

www.antikorupsi.org


BAB III

HASIL PEMERIKSAAN




Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum lingkungan pengendalian pada PT Bank Mataram Dhanarta (DL) tidak dapat diandalkan, karena setiap unsur manajemen tidak dapat melakukan fungsinya secara memadai.

Sesuai dengan ketentuan yang ada, pada akhir masa tugasnya TL nantinya bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, TL juga harus menyelesaikan tagihan kepada debitur utamanya, yang pada umumnya terkait dengan pemegang saham umum, antara lain dengan meminta tambahan jaminan terhadap hutang-hutang mereka kepada bank yang telah berkategori macet.

Selain itu, secara substansi tidak jelas siapa pemilik utama harta yang masih ada di PT Bank Mataram Dhanarta (DL) , mengingat pada umumnya nilai kewajibannya kepada Pemerintah berupa saldo debet dan dana talangan rupiah lebih besar dari harta yang ada. Di samping itu, saat ini PT Bank Mataram Dhanarta (DL) juga sedang menghadapi tuntutan dari kreditur yang merasa memiliki piutang pada PT Bank Mataram Dhanarta (DL), tetapi atas simpanan tersebut tidak tercatat dalam Laporan Keuangan Penutupan PT Bank Mataram Dhanarta (DL). Dari sisi ketentuan perusahaan, harta tersebut adalah milik pemegang saham utama, tetapi dengan besarnya kewajiban kepada Pemerintah, maka Pemerintah merupakan pihak yang lebih berhak terhadap harta yang masih ada. Dengan kondisi ini, TL kurang memahami bahwa harta yang masih ada seharusnya sudah menjadi bagian keuangan negara sehingga seluruh kegiatan TL seharusnya lebih diarahkan terhadap kepentingan negara. Dalam kenyataannya pemegang saham utama masih besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas TL sehari-hari yang dapat mengakibatkan tidak maksimalnya pengembalian harta BDL kepada Negara.


Tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi PT Bank Mataram Dhanarta (DL), baik itu BI maupun Departemen Keuangan. Selama ini pihak

www.antikorupsi.org


BI hanya memantau posisi aset dan kewajiban serta setoran kepada Negara dari PT Bank Mataram Dhanarta (DL).


Untuk kegiatan pencairan aset di BDL, selain kegiatan pencairan aset bank dan jaminan yang diambil alih, juga terdapat pencairan aset milik pemegang saham, baik yang diserahkan oleh pihak terkait dengan pemegang saham maupun aset yang berhasil disita dari pemegang saham. Atas aset tersebut oleh TL dilakukan penyitaan dan dilakukan penjualan proses lelang pengadilan.


Selain ketidakjelasan tentang pihak yang menjdi pengawas PT Bank Mataram Dhanarta (DL), juga terdapat ketidakjelasan mengenai masa kerja TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL). Sesuai dengan ketentuan yang ada, masa kerja TL BDL pada umumnya adalah selam lima tahun sejak terbentuknya TL ditambah dengan enam bulan. Pada akhir masa tugas TL harus menyusun NAL yang akan dimintakan persetujuan ke BI sebagai dasar RUPS dalam rangka pebubaran TL. Tetapi sampai dengan lima tahun masa kerja TL dan telah disusun NAL ternyata belum ada persetujuan dari BI mengenai pelaksanaan RUPS dan sampai dengan akhir pemeriksaan belum ada kejelasan mengenai status TL walaupun masa kerja TL telah berakhir.

Berdasarkan monitoring atas pelaksanaan pemeriksaan pada PT Bank Mataram Dhanarta (DL) diketahui bahwa selama ini pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP adalah untuk menentukan posisi aset dan kewajiban. Tidak ada audit yang ditujukan untuk menilai kinerja TL dan atau memberikan opini terhadap laporan keuangan PT Bank Mataram Dhanarta (DL).





1) Penagihan Kredit

Realisasi penagihan kredit yang berhasil dilakukan oleh TL selama periode tanggal 31 Oktober 1997 sampai dengan tanggal 30 April 2005 berjumlah Rp23.955.107.892,50 dengan rincian sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

URAIAN Jumlah yang Diterima Kas Tunai

Pihak Terkait 3.912.080.946,00Pihak Tidak Terkait 16.123.680.496,75

Jumlah 20.035.761.442,75Offset

Pihak Terkait 0,00Pihak Tidak Terkait 1.419.719.004,75

Jumlah 1.419.719.004,75Discount

Pihak Terkait 0,00Pihak Tidak Terkait 2.499.627.445,00

Jumlah 2.499.627.445,00Total Terkait dan Tidak Terkait 23.955.107.892,50

Dari hasil pemeriksaan atas penagihan kredit ditemukan hal-hal sebagai berikut:

a) Temuan - Tanah dan Bangunan atas Jaminan Kredit PT Nurina Nusantara Holiday T & T Dijual Di bawah Harga Pasar dan Tidak Transparan

PT Nurina Nusantara Holyday Tour & Travel merupakan debitur Bank Mataram Dhanarta (DL) dengan kewajiban per tanggal 31 Oktober 1997 sebesar Rp1.304.099.475,00. Jaminan atas kredit tersebut berupa tanah dan bangunan yang terletak di Komplek BPPB Selakopi Blok M/1 Rt.003/05, Desa Pasir Mulya Kecamatan Ciomas Bogor, seluas 1435m2 dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2855 dan pengikatan jaminan berdasarkan Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 19 dari notaris Stella M. Nilai jaminan atas tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp1.400.000.000,00.

Permasalahan atas Penjualan tanah dan Bangunan tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Harga penjualan tanah dan bangunan tersebut di bawah nilai pasar dan hanya senilai tanahnya saja

Tanah dan bangunan tersebut merupakan jaminan debitur PT Nurina Nusantara Holyday T&T dengan baki debet sebesar Rp1.304.099.475,00 dan telah terjual dengan harga sebesar Rp250.000.000,00 (sebesar nilai tanah saja) pada tanggal 25 Februari 2004.

www.antikorupsi.org


Harga penjualan tersebut di bawah harga pasar menurut appraisal independen. Harga menurut appraisal independen terakhir PT Amandamai Arthamitra Jasa Penilai (AAJ Penilai) tanggal 3 Juli 2002 nilai pasar untuk tanah dan bangunan tersebut adalah sebesar Rp1.078.200.000,00, dengan rincian nilai tanah sebesar Rp.363.200.000,00, nilai bangunan sebesar Rp.644.800.000,00, dan sarana pelengkap sebesar Rp70.200.000,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim BPK-RI pada tanggal 4 Juli 2005 ke lokasi tanah dan bangunan tersebut, dapat dilihat bahwa tanah dan bangunan masih dalam kondisi yang baik sesuai dengan gambar yang ada dalam appraisal independen terakhir yang dilakukan pada tanggal 21 Juni 2002.

Pembeli dari aset tersebut belum diketahui karena pihak TL hanya berhubungan dengan Pengacara, dalam hal ini akta jual beli berada di Pengacara. Permintaan dokumen atas iklan dan akta jual beli tanah tersebut telah dilakukan oleh Tim BPK RI, namun sampai dengan pemeriksaan berakhir dokumen tersebut belum diperoleh.

Saldo kewajiban pokok setelah penjualan tersebut berjumlah Rp1.105.104.025,00 dan tidak didukung oleh jaminan. Perhitungan saldo kewajiban pokok adalah sebagai berikut:

Saldo Kewajiban Debitur Rp1.304.099.475,00

Penjualan Aset 03 Maret 04 Rp 250.000.000,00

Fee Pengacara dan Biaya Rp 51.004.550,00

Jumlah Rp 198.995.450,00

Saldo Kewajiban Pokok Rp1.105.104.025,00

(2) Penjualan Tanah dan Bangunan atas jaminan debitur PT Nurina Nusantara Holyday T & T tidak dilakukan secara transparan

Atas tanah dan bangunan tersebut telah empat kali dilakukan lelang namun tidak terjual yaitu pada tanggal 16 September 1999 oleh Balai Lelang PT Jasa Tata Artha Gemilang, tanggal 26 April dan 28 November 2000 oleh Balai Lelang PT Pasific Property Citra dan lelang terakhir pada tanggal 5 Maret 2003 oleh Balai Lelang PT Batavia. Pada lelang terakhir tersebut, berdasarkan risalah lelang Nomor 110/2003 tanggal 5 Juni 2003, aset tidak terjual karena tidak ada yang berminat.

TL meminta Pengacara Sonie Sudarsono, SH untuk menawarkan dan mencarikan calon pembeli. Dalam surat Pengacara Sonie Sudarsono, SH

www.antikorupsi.org


dengan Nomor 015/SRT/LAP/II/2004 tanggal 10 Februari 2004 kepada TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL), pihak pengacara melaporkan telah mendapat calon pembeli yang menawar tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp250.000.000,00.

Atas Memo Intern tanggal 11 Februari 2004 dari staf pendukung TL kepada TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) mengenai rencana penjualan aset jaminan debitur PT Nurina T&T di Ciomas Bogor, TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) memberikan persetujuan pada tanggal 16 Februari 2004 untuk melakukan penjualan secara langsung tanpa melalui lelang, dan penjualan langsung dilakukan oleh pemilik dan hasilnya disetor kepada TL.

Penjualan tanah dan bangunan tersebut selanjutnya dilakukan oleh Kantor Pengacara Sonie Sudarsono, SH & Partners berdasarkan surat kuasa dari TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) Nomor 012/TL/BMD/NDB/II/04 tanggal 16 Februari 2004. Dalam surat kuasa tersebut disebutkan bahwa TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) memberi kuasa kepada Pengacara Sonie Sudarsono, SH untuk melakukan penjualan/memasarkan tanah dan bangunan diatasnya atas nama PT Nurina Nusantara T & T. Zoelkarnaen. Selain itu TL juga memberi kuasa terhadap pengacara tersebut untuk melakukan perikatan-perikatan, memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan.

Persetujuan terhadap harga penjualan tanah dan bangunan tersebut dilakukan TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) melalui surat Nomor 013/TL/BMD/NDB/II/04 tanggal 16 Februari 2004. Dalam surat tersebut antara lain disebutkan bahwa harga penjualan aset adalah sebesar Rp250.000.000,00 (net).

(3) Penilaian dari appraisal independen yang digunakan sebagai dasar penjualan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Penilaian terhadap tanah dan bangunan tersebut dilakukan oleh appraisal independen sebanyak dua kali, yaitu:

dalam rupiah PT Delta Penilindo

(18 Juni 1999) PT AAJ Penilai

(3 Juli 2002) Nilai Pasar Nilai Likuidasi Nilai Pasar Nilai Likuidasi

Tanah 287.000.000 229.600.000 363.200.000 - Bangunan 952.000.000 761.600.000 644.800.000 - Sarana Pelengkap

- - 70.200.000 -

www.antikorupsi.org


PT Delta Penilindo (18 Juni 1999)

PT AAJ Penilai (3 Juli 2002)

Nilai Pasar Nilai Likuidasi Nilai Pasar Nilai Likuidasi Jumlah 1.239.000.000 991.200.000 1.078.200.000 680.000.000

Penjualan dilakukan pada tanggal 25 Februari 2004 dengan mendasarkan penilaian terakhir dari appraisal independen tanggal 21 Juni 2002 dari PT AAJ Penilai.

Nilai appraisal yang telah lebih dari enam bulan tidak menggambarkan nilai pasar yang terkini sehingga harga pasar yang dipakai sebagai dasar penjualan tidak relevan lagi untuk digunakan

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

(a) Surat Keputusan (SK) Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 Pasal 20 yang menyebutkan bahwa ”sejak terbentuknya Tim Likuidasi, tanggung jawab pengelolaan bank beralih dari Pengurus Bank kepada Tim Likuidasi”. Selain itu pada Pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa ”Tim Likuidasi wajib melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif sehingga dapat menyelesaikan Likuidasi Bank dalam waktu singkat”.

(b) Pedoman Pelaksanaan Kerja TL yang antara lain menyatakan bahwa:

• Untuk menentukan harga jual aset perlu dilakukan penilaian (appraisal) oleh perusahaan appraisal independen.

• Harga jual aset harus diusahakan agar dapat mencapai harga setinggi-tingginya dengan patokan minimal seharga likuidasi (forced sale value) yang dinilai oleh appraisal.

• Apabila harga penawaran lebih rendah dari harga likuidasi. agar penjualan dapat lebih dipertanggungjawabkan maka diperlukan legal opinion atau catatan dari TL.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan dari penjualan tanah dan bangunan tersebut tidak optimal, selain itu sisa kewajiban PT Nurina Nusantara Holyday T&T sebesar Rp1.105.104.025,00 tidak didukung dengan jaminan.

Tanggapan – Atas permasalahan tersebut TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) memberi tanggapan sebagai berikut:

(1) Nasabah telah diberi kesempatan untuk menjual sendiri, namun yang

www.antikorupsi.org


bersangkutan juga tidak mendapat pembeli, walaupun telah diiklankan di surat kabar. Di samping itu pemilik sudah tidak sanggup memelihara rumah yang kondisinya sudah semakin rusak, di mana AC dan kusen pintu/jendela sudah tidak ada sebagian, halaman dan kolam renang sudah rusak;

(2) Upaya yang telah dilakukan TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) dengan empat kali penawaran lelang melalui kantor lelang di tahun 1999 hingga tahun 2003;

(3) Sebelum pelaksanaan lelang yang keempat, Balai Lelang Batavia melakukan on the spot ke lokasi untuk memperkirakan harga jual obyek lelang yang dimaksud, yaitu sebesar Rp350.000.000,00 dan nilai likuidasi sebesar Rp250.000.000,00.

Saran – BPK–RI menyarankan agar TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada RUPS sehubungan dengan penjualan tanah dan bangunan atas jaminan kredit PT Nurina Nusantara Holiday T & T yang dibawah harga pasar.

b) Temuan - Discount atas Pokok Pinjaman Kepada Debitur Tidak Sesuai dengan Ketentuan

Dari data discount/potongan terhadap pokok pinjaman debitur tidak terkait yang diberikan oleh TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL), terdapat discount yang melebihi 25% dari pokok pinjaman sebesar Rp4.221.995.696,00 dengan rincian sebagai berikut:

dalam rupiah

No Debitur Baki debet Penerimaan

Kas Diskon Riil Diskon Max Selisih

1 2 3 4 5 6 7 (5-6)

1 Desi A Tinangon 78.257.185,00 50.400.000,00 27.857.185,00 19,564,296.25 8,292,888.75

2 CV Surya Prima Arta 347.282.409,00 215.000.000,00 132.282.409,00 86,820,602.25 45,461,806.75

3 Syarifah Hanum 25.000.000,00 7.300.000,00 17.700.000,00 6,250,000.00 11,450,000.00

4 PT Palem Jaya Ariatne 1.005.902.326,00 704.131.650,00 301.770.676,00 251,475,581.50 50,295,094.50

5 PT Binabtg Priangan 5.712.523.253,00 4.168.475.216,00 1.544.048.037,00 1,428,130,813.25 115,917,223.75

6 CV Bali Diving S 2.895.669.383,00 1.835.694.470,00 1.059.974.913,00 723,917,345.75 336,057,567.25

7 PT Bedugul Bali WL 1.500.000.000,00 1.035.000.000,00 465.000.000,00 375,000,000.00 90,000,000.00

8 Sandra P Lolong 1.908.604.499,00 1.250.000.000,00 658.604.499,00 477,151,124.75 181,453,374.25

9 PT Hani Dasa Usaha 34.757.977,00 20.000.000,00 14.757.977,00 8,689,494.25 6,068,482.75

Jumlah 13.507.997.032,00 9.286.001.336,00 4.221.995.696,00 3,376,999,258.00 844,996,438.00

www.antikorupsi.org


Hal ini tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kerja TL tanggal 22 September 2000 yang menetapkan bahwa maksimum discount yang diberikan kepada debitur adalah sebesar 25% dari pokok pinjaman.

Hal tersebut mengakibatkan penerimaan TL PT Bank Mataram (DL) menjadi kurang optimal sebesar Rp844,996,438,00.

Kondisi tersebut disebabkan TL beranggapan bahwa peluang atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh debitur harus dimanfaatkan mengingat tidak semua debitur bersifat kooperatif.

Tanggapan – Atas permasalahan tersebut, TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) memberikan tanggapan sebagai berikut:

Kebijakan TL untuk pemberian discount pada debitur ditempuh dengan pertimbangan memanfaatkan peluang yang ada dan mengelola hasil setoran dari debitur dengan optimal.

Tidak semua debitur bersifat kooperatif sehingga jika komitmen debitur untuk membayar tidak diakomodir maka peluang tersebut akan hilang. Dana hasil pembayaran dari debitur tersebut dikelola oleh TL dengan cara ditempatkan pada deposito. Bunga deposito diperhitungkan sebagai penambah pembayaran dari debitur.

Saran – BPK–RI menyarankan agar TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada RUPS sehubungan dengan pemberian discount atas pokok pinjaman kepada debitur yang tidak sesuai dengan ketentuan.

2) Penjualan Aset

Realisasi penjualan aset berupa Harta Tetap dan Inventaris sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp1.681.109.900,000,00, yang terdiri dari:

dalam rupiah No Uraian Nilai Buku Hasil Pencairan

1 Bangunan dan Renovasi Gedung 1.262.925.899,00 1.440.900.000,00

2 Mesin dan Inventaris Kantor 25.743.748,00 16.205.000,00

3 Komputer dan System 102.009.289,00 73.462.553,00

4 Painting 6.100.000,00 -

5 Kendaraan Bermotor 24.909.359,00 36.200.000,00

6 Inventaris dan Peralatan Kantor 12.943.787,00 9.266.056,00

www.antikorupsi.org


No Uraian Nilai Buku Hasil Pencairan

7 Inventaris Lainnya 15.980.755,00 10.094.066,00

8 Furniture 71.668.918,00 94.982.225,00

Jumlah 1.522.281.755,00 1.681.109.900,00

Dari hasil pemeriksaan terhadap penjualan aset tidak ditemukan permasalahan.


Dari jumlah kewajiban sebesar Rp434.481.798.388,12 sampai dengan tanggal 30 April 2005 TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) telah melunasi sebesar Rp88.626.559.535,14. Termasuk dalam jumlah tersebut Dana Talangan Rupiah yang diterima TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) sebesar Rp53.498.000.000,00 yang baru dilunasi sebesar Rp31.186.000.000,00. Rincian realisasi penyelesaian kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

dalam rupiah

No JENIS KEWAJIBAN Nilai

Kewajiban

Realisasi Penyelesaian

1 Dana Pihak Ketiga

Giro 1.203.100.926,00 1.144.756.098,00

Deposito 95.844.795.014,00 55.644.795.014,00

Tabungan 425.505.467,00 405.821.309,00

2 Kewajiban Kepada Pemerintah

BLBI/Saldo Debet 283.265.209.866,98 0,00

Dana Talangan 53.498.000.000,00 31.186.000.000,00

3 Kewajiban Lainnya 245.187.114,14 245.187.114,14

JUMLAH 434.481.798.388,12 88.626.559.535,14

Terkait dengan pembayaran kewajiban ini, kami tidak menemukan permasalahan yang cukup material.


Realisasi biaya operasional yang dikeluarkan oleh TL sampai dengan tanggal 30 April 2005 berjumlah Rp12.476.104.638,51 dengan rincian sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

No Jenis Biaya Nilai

1 Biaya Honor dan Gaji 9.637.233.891,00

2 Biaya Umum 534.095.055,00

3 Biaya Penyelesaian Kredit 802.511.709,52

4 Biaya Operasional Lainnya 1.502.263.982,99

Jumlah 12.476.104.638,51

Terkait dengan realisasi biaya operasional ini, kami tidak menemukan permasalahan yang cukup material.

d. Sisa Aset

Berdasarkan posisi keuangan per tanggal 30 April 2005 (unaudited), nilai buku sisa aset PT Bank Mataram Dhanarta (DL) sebesar Rp8.526.990.713,57 dengan rincian sebagai berikut: dalam rupiah

Uraian Nilai Buku

Kas TL 2.126.676,00

Giro Bank 339.472.631,07

Deposito 7.440.000.000,00

Jumlah 7.781.599.307,07

Kredit yang diberikan 272.725.743.823,00

Cadangan Penghapusan Kredit (272.138.477.194,50)

Jumlah 587.266.628.50

Aktiva Tetap 720.143.342,00

Akumulasi Penyusutan (720.143.337,00)

Jumlah 5,00

Rupa-Rupa Aktiva 158.124.773,00

Jumlah 8.526.990.713,57

www.antikorupsi.org


Bila dibandingkan dengan dana talangan dan saldo debet yang belum dilunasi sebesar Rp305.577.209.866,98 maka potensi pengembaliannya sebesar 2,79% dari nilai buku sisa asetnya.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan permasalahan sebagai berikut:

1) Temuan - Kredit kepada Pihak Terkait PT Sadean Intramitra Corporation Group Sebesar Rp183.061.992.051,78 Tidak Ada Angsuran

Pokok pinjaman yang diberikan kepada pihak terkait PT Sadean Intra Mitra Corporation (PT SIMC) per tanggal 31 Oktober 1997 adalah sebesar Rp183.061.992.051,78, yang terdiri dari kredit kepada PT SIMC sebesar Rp176.780.109.235,78 dan kredit kepada pihak terkait PT SIMC yaitu PT Bhumi Merapi Eratama sebesar Rp6.281.882.817,00. Kredit tersebut sampai dengan tanggal 30 April 2005 belum ada pembayaran.

Jaminan kredit PT SIMC kepada Bank Mataram Dhanarta (DL) adalah sebagai berikut:

a) Hak pengelolaan Mataram Plaza Malang (perjanjian pelimpahan hak pengelolaan Nomor 119 tanggal 21 Desember 1994) selama 20 tahun terhitung mulai saat dapat dioperasikan untuk umum berdasar Surat Perjanjian Pemda Nomor 644.4/02/420.112/1992 PT Nomor 101/K/MJC/1992;

b) Hak pengelolaan Sarinah Plaza Malang dan 23 ruko (perjanjian pelimpahan hak pengelolaan Nomor 120 tanggal 21 Desember 1994) selama 15 tahun terhitung sejak selesainya pembangunan berdasar Perjanjian Nomor 176 a/DIRUT/E/XI/90;

c) Hak pengelolaan Lantai 2 Gedung Sarinah Jakarta (perjanjian pelimpahan hak pengelolaan Nomor 121 tanggal 19 Desember 1994).

Atas jaminan tersebut belum ada yang dapat dijual karena bukti-bukti kepemilikan masih dikuasai oleh PT SIMC. Sedangkan untuk PT Bhumi Merapi Eratama tidak di dukung dengan jaminan kredit

TL Bank Mataram Dhanarta (DL) telah melakukan usaha penagihan dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak PT SIMC pada tanggal 13 Juli 1998, 21 September 1998, dan 5 Oktober 1998, serta selama tahun 2000 TL telah mengirim 9 surat panggilan kepada PT SIMC namun tidak berhasil.

Berdasarkan data yang ada, PT SIMC masih beroperasi sehingga seharusnya PT SIMC mengangsur atau melunasi kredit yang diterima dari PT Bank Mataram Dhanarta (DL). Hal ini disebabkan tidak adanya itikad baik dari PT SIMC untuk mengangsur kredit yang diterimanya.

www.antikorupsi.org


Dengan tidak adanya pelunasan dari kredit yang diberikan kepada pihak terkait yang nilainya cukup material dan tidak adanya jaminan yang memadai sebagai pelunasan kredit, mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara sebesar Rp183.061.992.051,78.

Tanggapan - TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) menanggapi bahwa terhadap debitur tersebut telah dilakukan berulang kali penagihan tapi tidak berhasil. TL berupaya mempailitkan PT SIMC melalui Kantor Pengacara pada bulan November 2003 dan telah melaporkan ke BI. Upaya TL untuk mempailitkan tersebut tidak dilanjutkan mengingat biaya yang besar.

Terkait dengan permasalahan tersebut, Tim BPK-RI telah mengundang PT SIMC melalui surat Nomor 22/KT4/BDL/07/2005 tanggal 13 Juli 2005 dan Nomor 19/S/XII.2/07/2005 tanggal 28 Juli 2005 untuk mengadakan pembicaraan tanggal 18 Juli 2005 dan 1 Agustus 2005 tetapi PT SIMC tidak bersedia hadir.

Saran – BPK-RI menyarankan agar TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) meminta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait sehubungan dengan kewajiban pihak terkait BDL dan apabila diperlukan dilakukan melalui jalur hukum.

2) Temuan - TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) Tidak Menguasai Bukti-Bukti Kepemilikan terhadap Tiga Tanah Jaminan Kredit

Dari jaminan kredit PT Kapitaguna yang dikelola oleh TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL), terdapat tiga jaminan yang tidak didukung oleh bukti kepemilikan dan belum dilakukan proses pensertifikatan, yaitu sebagai berikut:

a) Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 109 dan 110 seluas 20.705m2 di Bekasi. SHM atas tanah tersebut tidak dikuasai TL;

b) Tanah dengan 5 (lima) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5, 223, 212, 362 dan 208 di Citeureup seluas 3.928m2. SHGB tanah tersebut tidak dikuasai TL karena pada saat bank dilikuidasi SHGB tersebut masih dalam proses balik nama. Dokumen yang ada hanya surat jaminan untuk perjanjian kredit;

c) Tanah seluas 23.073m2 di Cikarang tidak didukung oleh bukti kepemilikan karena sertifikat masih dikuasai debitur yaitu PT Kapitaguna. Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim BPK-RI tanggal 7 Juli 2005, diketahui bahwa atas tanah tersebut telah penuh dihuni oleh penghuni liar sekitar 40 keluarga dengan rumah tinggal permanen. Berdasarkan informasi dari warga yang menghuni tanah tersebut, saat ini tanah sedang dalam proses penyelesaian sengketa antara warga dengan Edi Chandra (Direktur PT Kapitaguna).

www.antikorupsi.org


Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 Pasal 20 yang menyebutkan bahwa sejak terbentuknya TL, tanggung jawab pengelolaan bank beralih dari Pengurus Bank kepada TL.

Seharusnya TL melakukan upaya untuk menguasai bukti-bukti kepemilikan tanah tersebut.

Hal ini mengakibatkan tanah tersebut tidak dapat dijual sehingga mengurangi potensi penerimaan untuk pengembalian BLBI.

Tanggapan – Atas permasalahan tersebut, TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) memberikan tanggapan mengenai jaminan PT. Kapitaguna sebagai berikut:

a) Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 109 dan 110 seluas 20.705m2 di Bekasi, sesuai Akta Jual Beli Nomor 732-733 terletak di daerah Cakung dan dokumen tidak ada. Usaha yang telah dilakukan oleh TL adalah meminta sertifikat kepada debitur melalui kantor pengacaranya namun hal tersebut tidak ada realisasinya. Saat ini pengacara debitur telah mengundurkan diri dan debitur tidak diketahui keberadaannya;

b) Tanah dengan sertifikat No. 5, 223, 212, 362 dan 208 seluas 3.938m2 di lokasi Citeureup Bogor Tanah Kapling Bell Air II. Dokumen sertifikat tidak ada. Upaya yang telah dilakukan TL adalah dengan melakukan pemanggilan kepada PT Kapitaguna sebagai pemilik tanah namun tidak ada tanggapan;

c) Atas pengurusan sertifkat untuk tanah seluas 23.073m2 telah selesai di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan telah diambil oleh pihak ketiga yang mengurus sertifikat, namun sertifikat tersebut belum dikuasai oleh TL.

Saran – BPK-RI menyarankan agar Pemerintah dan BI segera mengambil langkah-langkah konkrit mengenai penyelesaian tugas TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) termasuk kemungkinan mengambil alih aset yang masih tersisa dalam rangka menyelesaikan kewajiban bank dalam rangka meminimalkan kerugian negara.


REPUBLIK INDONESIA

www.antikorupsi.org

DAFTAR SINGKATAN APHT : Akta Pengikatan Hak Tanggungan BDL : Bank Dalam Likuidasi BI : Bank Indonesia BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BPK-RI : Badan Pemeriksa Republik Indonesia BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional DL : Dalam Likuidasi KAP : Kantor Akuntan Publik NAL : Neraca Akhir Likuidasi PP : Peraturan Pemerintah PT SIMC : PT Sadean Intra Mitra Corporation RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham SHGB : Sertifikat Hak Guna Bangunan SHM : Sertifikat Hak Milik SK : Surat Keputusan SPI : Sistem Pengendalian Intern TL : Tim Likuidasi TPK : Tindak Pidana Korupsi

www.antikorupsi.org



PENGEMBALIAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) PADA PT BANK CITRAHASTA DHANAMANUNGGAL (DALAM LIKUIDASI) Nomor : 01.N/XII/02/2006



www.antikorupsi.org

DAFTAR ISI

Halaman


BAB I PENDAHULUAN 4
















9







13



www.antikorupsi.org

Halaman



d. Sisa Aset 20

DAFTAR SINGKATAN

www.antikorupsi.org

BPK-RI PT Bank Citrahasta Dhanamanunggai (DL) Halaman 1 dari 19


ATAS


PADA

PT BANK CITRAHASTA DHANAMANUNGGAL (DALAM LIKUIDASI)


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melaksanakan pemeriksaan atas pengembalian dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (Dalam Likuidasi/DL)



Dengan status Bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum sistem pengendalian intern (SPI) pada PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) tidak dapat diandalkan, karena beberapa hal. Pertama, lingkungan pengendalian yang ada tidak dapat berjalan secara memadai. Di antaranya posisi pemegang saham utama yang sekaligus juga debitur utama menyulitkan pengelola yaitu Tim Likuidasi (TL) melakukan tugasnya. Kedua, tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi Bank Dalam Likuidasi (BDL) dalam melaksanakan fungsinya, baik itu Bank Indonesia (BI) maupun Departemen Keuangan. Terakhir, tidak ada pengawasan yang memadai terhadap akuntabilitas dan kinerja TL selama periode kerjanya.


Pemeriksaan BPK-RI di tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari TL, kejaksaan telah melakukan pemeriksaan namun tidak diketahui tingkat penyelesaiannya.



www.antikorupsi.org




Dari nilai buku aset per tanggal 30 Oktober 1997 sebesar Rp200.283,58 juta telah direalisasikan melalui penjualan aktiva tetap sebesar Rp11.091,00 juta dan penagihan kredit sebesar Rp20.351,00 juta.

Terkait hal ini, kami menemukan permasalahan mengenai penjualan aset jaminan namun tidak dilakukan appraisal oleh pihak yang independen sehingga tidak diketahui tingkat optimalisasi penerimaan hasil penjualannya.


Dari nilai kewajiban kepada Pemerintah sebesar Rp201.802,17 juta pada tanggal 30 Oktober 1997, realisasi pembayarannya sebesar Rp23.485,00 juta (12%), yaitu untuk pembayaran dana talangan rupiah (DTR).



Realisasi biaya operasional sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp10.532,22 juta.


d. Sisa Aset

Total nilai buku sisa aset berdasarkan NAL per tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp174.306,15 juta dengan nilai realisasi sebesar Rp157.113,03 juta. Sementara itu, sisa kewajiban kepada pemerintah adalah sebesar Rp180.541,39 juta, sehingga sisa aset tersebut tidak mencukupi untuk membayar kewajiban.


www.antikorupsi.org


4. Saran BPK-RI

BPK-RI menyarankan agar TL PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada RUPS sehubungan dengan penjualan aset jaminan namun tidak dilakukan appraisal oleh pihak yang independen.



REPUBLIK INDONESIA

Penanggung Jawab Audit,

Haryanto Suwondo

NIP. 240000361

www.antikorupsi.org


BAB I

PENDAHULUAN





Tujuan pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Jakarta (DL) adalah untuk memastikan dan mengetahui bahwa:


b. Dana dari pencairan aset telah digunakan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban termasuk pembayaran BLBI serta biaya operasional PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

c. Sisa aset PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) yang akan diserahkan kepada Pemerintah setelah berakhirnya proses likuidasi;

d. Apakah terdapat indikasi penyimpangan dalam pencairan aset melalui penagihan dan penjualan serta pembayaran kewajiban PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL).


Sasaran pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) adalah:








www.antikorupsi.org







PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL).

www.antikorupsi.org


BAB II

GAMBARAN UMUM


Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.017/1997 tanggal 1 November 1997, ijin usaha bank telah dicabut mulai tanggal 1 November 1997.


Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham yang diaktakan dengan Akta Notaris Ny Ratna Komala Komar, SH No.62 tanggal 8 Desember 1997 dan Addendum Nomor 60 tanggal 20 Februari 1998, pemegang saham menyetujui untuk :

a. Menonaktifkan seluruh anggota direksi dan komisaris;

b. Membubarkan badan hukum perseroan, serta mengubah menjadi perseroan DL; serta

c. Membentuk TL dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Alus Karo Sekali

Wakil Ketua : Nasrul Husin

Anggota : Ferdinand Nurfian Pandji

Herman Hofferia

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001, Sdr Nasrul Husin mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua TL. Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2002, Sdr Alus Karo Sekali yang menjabat Ketua TL meninggal dunia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1999 dan Surat Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, masa kerja TL telah berakhir tanggal 8 Desember 2002 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Juni 2003. Namun karena kegiatan likuidasi (pencairan aset dan pembayaran kewajiban) belum dapat diselesaikan seluruhnya maka belum dilaksanakan RUPS untuk pembubaran TL.

Sehubungan dengan hal tersebut TL PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) telah melakukan addendum atas Akta Notaris Nomor 62 tanggal 8 Desember 1997 berdasarkan addendum No.35 tanggal 14 Januari 2003 dengan Notaris Ny Pudji Redjeki Irawati SH yang menyebutkan bahwa masa tugas TL diperpanjang sampai dengan tanggal 8 Juni 2003. Tim tersebut terdiri atas:

Anggota : Ferdinand Nurfian Pandji

Herman Hofferia

www.antikorupsi.org


Berdasarkan Addendum Nomor 114 tanggal 16 Februari 2004 dengan Notaris Ny Pudji Redjeki Irawati SH disebutkan bahwa masa tugas TL akan diperpanjang dari tanggal 8 Juni 2003 sampai dengan selesai.

Dengan demikian keberadaan TL PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) sejak tanggal 30 Juni 2003 tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1999 dan Surat Edaran BI Nomor 32/9/UPPB tahun 1999 sehingga segala tindakan TL sejak tanggal tersebut tidak mempunyai dasar yang jelas.


Jumlah BLBI yang diterima PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) adalah sebesar Rp201.802.166.935,00 dengan rincian berikut :

a) Saldo Debet Rp158.404.166.935,00

b) Dana Talangan Rupiah Rp 44.592.010.000,00

c) Retur terhadap DTR Rp (1.194.010.000,00)

Jumlah Rp201.802.166.935,00


Tidak terdapat jaminan yang diberikan oleh bank sehubungan dengan penerimaan BLBI.


BLBI yang diberikan kepada Bank telah dialihkan kepada Pemerintah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI tanggal 6 Februari 1999 dan akta cessie antara Direksi BI dan Ketua BPPN Nomor 49 tanggal 22 Februari 1999. Berdasarkan akta cessie Mudofir Hadi SH, No.49, BLBI yang dialihkan tersebut adalah posisi tanggal 29 Januari 1999 sebesar Rp201.802,17 juta yang terdiri atas saldo debet/over draft (OD) sebesar Rp158.404,17 juta dan DTR sebesar Rp43.398,00 juta.

Dengan pengalihan tersebut, maka BLBI yang diberikan oleh BI beralih menjadi hutang pemerintah kepada BI dan sekaligus menjadi piutang Pemerintah cq BPPN kepada Bank sebesar Rp201.802,17 juta.


Jumlah BLBI yang telah dibayar kembali oleh Bank sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp23.098,00 juta yang rinciannya terdapat dalam tabel berikut ini:

www.antikorupsi.org


dalam juta rupiah


Saldo Debet 158.404.166.935,00 0,00 158.404.166.935,00

Dana Talangan Rupiah 43.398.000.000,00 23.098.000.000,00 20.300.000.000,00

Jumlah 201.802.166.935,00 23.098.000.000,00 178.704.166.935,00


Berdasarkan Laporan Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co sesuai surat Nomor UO-9497 tanggal 27 Februari 1998, didapatkan nilai sisa aset dan kewajiban per tanggal 31 Oktober 1997 adalah sebagai berikut :

dalam rupiah

Uraian Nilai buku

AKTIVA

Kas 4.366.211.475,00

Antar Bank Aktiva 4.481.904.366,00

Kredit yang Diberikan 183.254.415.994,00

Cadangan Penghapusan Kredit yang Diberikan (2.678.327.107,00)

Aktiva Tetap 12.243.808.219,00

Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap (1.953.147.543,00)

Aktiva Lain-Lain 568.719.387,00

Jumlah Aktiva 200.283.584.791,00

KEWAJIBAN

Dana Pihak Ketiga

a. Giro

Pihak Terkait 47.084.392,00

Bukan Pihak Terkait 373.406.985,00

b. Tabungan


Bukan Pihak Terkait 612.990.838,00

c. Deposito


Bukan Pihak Terkait 44.574.796.939,00

Kewajiban Segera 4.306.131.354,00

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

Uraian Nilai buku

Kewajiban kepada Pemerintah 157.979.059.413,00

Kewajiban kepada Bank Indonesia 0,00

Jumlah Kewajiban 208.169.717.248,00

MODAL

Modal 10.000.000.000,00

Laba Rugi Ditahan (Sejak Awal Likuidasi) 0,00

Laba Rugi Tahun Lalu (s.d Awal Likuidasi) (17.886.132.457,00)

Laba Rugi Tahun Berjalan 0,00

Jumlah Modal (Aktiva Bersih) (7.886.132.457,00)

Jumlah Kewajiban dan Modal 200.283.584.791,00


Berdasarkan Laporan Akuntan DR H Mohammad Zain & Rekan No. KEP-690/KM.17/1998 yang dikeluarkan bulan November 2004 tentang Neraca Akhir Likuidasi PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) per tanggal 30 Juni 2003 didapatkan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Dalam rupiah

Uraian 30-Jun-2003

AKTIVA Nilai Buku Nilai Realisasi

Kas 9.304.100,00 9.304.100,00

Antar Bank Aktiva

a. Giro 8.918.947.207,00 8.918.947.207,00

b. Deposito 5.131.000.000,00 5.131.000.000,00

Kredit yang Diberikan 163.199.813.134,00 145.495.000.000,00

Aktiva Tetap 70.833.335,00 70.000.000,00

Aktiva Lain-Lain 6.525.526.534,00 5.850.300.000,00

183.855.424.310,00 165.474.551.307,00

KEWAJIBAN

Dana Pihak Ketiga

a. Giro

www.antikorupsi.org


Dalam rupiah

Uraian 30-Jun-2003

Pihak Terkait 0,00 0,00

Bukan Pihak Terkait 14.568.326,00 14.568.326,00

b. Tabungan

Pihak Terkait 188.837,00 188.837,00

Bukan Pihak Terkait 18.001.886,00 18.001.886,00

Kewajiban Segera 1.889.980.478,00 1.889.980.478,00

Kewajiban kepada Pemerintah 187.404.166.935,00 187.404.166.935,00

Jumlah Kewajiban 189.326.906.462,00 189.326.906.462,00

MODAL

Modal 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00

Laba Rugi Ditahan (Sejak Awal Likuidasi) 3.319.828.785,00 3.319.828.785,00

Laba Rugi Tahun Lalu (s.d. Awal Likuidasi) (18.427.860.818,00) (18.427.860.818,00)

Laba Rugi Tahun Berjalan (363.450.119,00) (18.744.323.122,00)

Jumlah Modal (Aktiva Bersih) (5.471.482.152,00) (23.852.355.155,00)

Jumlah Kewajiban dan Modal 183.855.424.310,00 165.474.551.307,00


Setelah TL PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) membuat Neraca Akhir Likuidasi (NAL) per tanggal 30 Juni 2003 seharusnya diikuti dengan RUPS pembubaran perusahaan. Namun hingga tanggal 30 April 2005 RUPS tersebut belum terlaksana. Dalam periode tersebut terdapat perubahan posisi keuangan dan untuk memutakhirkan data posisi keuangan dalam NAL maka disusun NAL dengan posisi tanggal 30 April 2005. Berdasarkan laporan Akuntan DR H Mohammad Zain & Rekan Nomor 03/AU/MZ/VI/05 yang dikeluarkan pada bulan Juni 2005 posisi aset dan kewajiban per tanggal 30 April 2005 adalah sebagai berikut:

dalam rupiah

30-April-05

Uraian Nilai Buku Nilai Realisasi

AKTIVA

Kas 21.879.600,00 21.879.600,00

Antar Bank Aktiva

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

30-April-05

a. Giro 316.151.724,00 316.151.724,00

b. Tabungan 0,00 0,00

c. Deposito 7.510.000.000,00 7.510.000.000,00



Aktiva Tetap 200.000.000,00 70.000.000,00

Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap (129.166.665,00)

Aktiva Lain-Lain 6.092.879.452,00 5.850.000.000,00

Jumlah Aktiva 174.306.147.776,00 157.113.031.324,00

PASSIVA

KEWAJIBAN

Kewajiban Segera 1.837.220.881,00 1.837.220.881,00

Kewajiban kepada Pemerintah 178.704.166.935,00 178.704.166.935,00

Jumlah Kewajiban 180.541.387.816,00 180.541.387.816,00

MODAL

Modal 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00

Laba Rugi Ditahan (Sejak Awal Likuidasi) 2.104.615.257,00 2.104.615.257,00

Laba Rugi Tahun Lalu (s.d. Awal Likuidasi) (18.427.860.818,00) (18.427.860.818,00)

Laba Rugi Tahun Berjalan 88.005.521,00 (17.105.110.931,00)

Jumlah Modal (Aktiva Bersih) (6.235.240.040,00) (23.428.356.492,00)

Jumlah Kewajiban dan Modal 174.306.147.776,00 157.113.031.324,00

www.antikorupsi.org


BAB III

HASIL PEMERIKSAAN


Dari pemeriksaan atas pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian dan pengendalian pengamanan termasuk monitoring pada PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Hal ini nampak dalam uraian berikut:


Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum lingkungan pengendalian pada PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) tidak dapat diandalkan, karena setiap unsur manajemen tidak dapat melakukan fungsinya secara memadai.

Sesuai dengan ketentuan yang ada, TL nantinya bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, TL juga harus menyelesaikan tagihan kepada debitur utamanya, yang pada umumnya terkait dengan pemegang saham utama, antara lain dengan meminta tambahan jaminan terhadap hutang-hutang mereka kepada bank yang telah berkategori macet.

Selain itu, secara subtansi tidak jelas siapa pemilik utama harta yang masih ada di PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL), mengingat pada umumnya nilai kewajiban Bank kepada pemerintah berupa saldo debet dan DTR lebih besar dari harta yang ada. Disamping itu, saat ini PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) juga sedang menghadapi tuntutan dari kreditur yang merasa memiliki piutang pada Bank tetapi atas simpanan tersebut tidak tercatat dalam Laporan Keuangan Penutupan PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL).

Dari sisi ketentuan perusahaan, harta tersebut adalah milik pemegang saham, tetapi dengan besarnya kewajiban kepada Pemerintah, maka Pemerintah merupakan pihak yang lebih berhak terhadap harta yang masih ada. Dengan kondisi ini, TL kurang memahami bahwa harta yang masih ada seharusnya sudah menjadi bagian keuangan negara sehingga seluruh kegiatan TL seharusnya lebih diarahkan terhadap kepentingan negara. Dalam kenyataanya pemegang saham utama masih besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas TL sehari-hari yang dapat mengakibatkan tidak maksimalnya pengembalian harta PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) kepada Negara.


Tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi BDL, baik itu BI maupun Departemen Keuangan. Pihak BI selama ini hanya memantau posisi aset dan kewajiban serta setoran ke Negara dari masing-masing BDL. Untuk hal-hal tertentu, TL sering bertanya kepada BI, tetapi jawaban yang diberikan umumnya menyatakan bahwa wewenang dan kewajiban memutuskan ada pada TL, sehingga TL-lah yang harus memutuskan sendiri terhadap setiap masalah yang ditemui.

www.antikorupsi.org


Ketidakjelasan ini mengakibatkan tidak adanya ketentuan dan atau prosedur yang memadai dan secara tegas mengatur pelaksanaan tugas TL terutama dalam melakukan pencairan aset dan pembayaran kewajiban kepada pemerintah.

Pelaksanaan audit selama ini di TL yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah untuk menentukan posisi aset dan kewajiban. Tidak ada audit yang ditujukan untuk menilai kinerja TL dan atau memberikan opini terhadap laporan keuangan TL.

Audit yang dilakukan BPK-RI terhadap TL BDL adalah saat audit investigasi BLBI di tahun 2000. Dengan demikian sejak tahun 2000 hingga tahun 2005, tidak ada pengawasan yang memadai terhadap kinerja TL


Pemeriksaan BPK-RI ditahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti.



1) Penagihan Kredit

Realisasi penagihan kredit sampai dengan April 2005 adalah seperti terdapat dalam tabel berikut ini:

dalam rupiah

No Uraian Pihak Terkait Pihak Tidak Terkait

1 Baki Debet per 31 Oktober 1997 150.901.833.855,00 32.352.582.239,00

2 Proses Penyelesaian

A Pembayaran Kas/Tunai 1.218.340.750,00 15.993.031.929,00

B Penghapusbukuan/Diskont 0,00 1.762.968.613,00

C Agunan 0,00 2.740.835.936,00

D Offset 507.628.183,00 376.200.287,00

Jumlah 2 1.725.968.933,00 20.873.036.765,00

3 Biaya hukum, appraisal dll 21.974.750,00 2.225.453.609,00

4 Jumlah neto ( 2-3) 1.703.994.183,00 18.647.583.156,00

Saldo Baki Debet Per 30 April 2005 (1-4) 149.197.839.672,00 13.704.999.083,00

www.antikorupsi.org


Dari data di atas didapatkan bahwa tingkat pengembalian untuk pihak terkait adalah sebesar Rp1.703 juta atau 1,13 % dari total kredit pihak terkait, sedangkan untuk pihak tidak terkait adalah sebesar Rp18.647 juta atau 57,63 % dari total kredit pihak tidak terkait.

Rendahnya tingkat pengembalian kredit pihak terkait karena jaminan yang diserahkan pihak terkait berupa tanah seluas 24,6 Ha dengan nilai likuidasi menurut appraisal tanggal 10 Juli 2003 sebesar Rp148.000 juta, belum dapat dijual oleh TL PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL).

Dari hasil pemeriksaan atas penagihan kredit tersebut dapat ditemukan adanya penjualan agunan dari kreditur tidak sesuai dengan ketentuan yaitu:

Temuan - Penjualan aset jaminan senilai Rp700.000.000,00 dilakukan tanpa melalui lelang dan tanpa melalui appraisal

Dalam rangka untuk menyelesaikan outstanding kredit, TL melakukan penjualan agunan yang dikuasai oleh Bank. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang menyebabkan Tim BPK-RI tidak dapat menyakini tingkat optimalisasi penjualan agunan tersebut, karena penjualan tersebut dilakukan tanpa melalui lelang dan tanpa adanya nilai appraisal. Hal tersebut terjadi pada penjualan jaminan berikut:

dalam rupiah

No Nama Debitur Baki debet Jenis Agunan Harga Jual Penjual

1 PT Gema Tondoi Barito

150.000.000,00 Tanah dan Bangunan SHGB No. 1182 GS No. 58/1986 tgl : 15/3/1996 Jl. Wibisana Blok J.6 a/n Emmi V Kelapa Gading Timur Koja Jakarta Timur

125.000.000,00

Bank Citra BDL

2 PT Pakumas 1.959.830.439,00 Tanah SHGB No. 919 a/n Djaja Santoso Kel. Suterejo Sukolali Surabaya

150.000.000,00

Debitur

3 Judadireja Diah 2.304.501.299,00 Tanah, SHGB No. 1007 a/n Rosali R Jl. Pesanggrahan Luas 555 M2 Sisa tanah tanpa sertifikat seluas 157 m2

425.000.000,00

Agen Properti

Hasil penjualan jaminan tersebut digunakan untuk mengurangi baki debet dari masing-masing debitur.

Proses penjualan jaminan ini tidak sesuai dengan Surat Deputi Gubernur Senior BI (Anwar Nasution) Nomor 1/4/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 2 November 1999 yang menyatakan bahwa nilai HTI dan agunan atau sejenisnya yang akan dijual harus dilakukan appraisal oleh perusahaan penilai independen. Penjualan juga harus dilakukan secara terbuka/lelang dengan mengacu kepada harga pasar.

Keputusan TL PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) tersebut mengakibatkan tidak bisa dilakukan penilaian oleh Tim BPK mengenai optimalisasi penerimaan.

www.antikorupsi.org


Tanggapan – TL PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) memberikan tanggapan sebagai berikut:

a) Pertimbangan Penjualan agunan dari debitur PT.Gema Tondoi Berito adalah berdasarkan atas:

(1) Laporan appraisal intern tahun 1997 dengan nilai pasar atas objek tersebut adalah sebesar Rp123.525.000,00;

(2) NJOP atas objek pajak tersebut adalah sebesar Rp124.080.000,00;

(3) Sisa kewajiban debitur Gema Tondoi Barito dihapusbukukan karena debitur bersangkutan sudah tidak lagi mempunyai kemampuan untuk membayar dan Sdr. Beni Abubakar (Dirut) yang seharusnya bertanggung jawab sudah tidak diketahui keberadaannya.

b) Pertimbangan penjualan agunan dari debitur PT Pakumas Utama adalah berdasarkan atas:

(1) Laporan appraisal intern tahun 1995 dengan nilai pasar atas objek tersebut adalah sebesar Rp143.000.000,00

(2) Kondisi agunan pada saat dijual sudah tidak ditempati selama kurang lebih 2 tahun sehingga sudah tidak terawat berdasarkan peninjauan langsung yang dilakukan pada tanggal 15 April 1998 oleh Bpk. Ferdinand N.P (TL), Gusril Bahar (Staff TL) dan Abraham Wattimena (Staff TL) sehingga dikhawatirkan nilai bangunan akan terus menyusut

(3) Agunan tersebut sudah dibebani Hak Tanggungan sehingga apabila agunan tersebut harus dijual maka harus melalui mekanisme lelang dimana akan memakan biaya +/- Rp25.000.000,- dan belum tentu mendapat pembeli dengan harga yang maksimal.

(4) Proses penyerahan agunan tersebut melalui pengacara PT Bank Citrahasta (DL) Bpk. Sofyan, SH.

c) Pertimbangan penjualan agunan dari debitur Judadireja adalah berdasarkan atas:

(1) NJOP atas objek pajak tersebut adalah sebesar Rp213.816.000,00;

(2) Agunan tersebut pada awalnya dalam bentuk tanah dan bangunan namun atas persetujuan Direksi Bank Citra agunan tersebut dibangun ruko yang menurut perhitungan debitur secara ekonomis lebih menguntungkan dan dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Bank Citra pada waktu itu;

(3) Kondisi tanah agunan sejak ditangani oleh TL menurut penilaian kami sudah tidak marketable karena terletak dibelakang ruko yang sudah laku terjual dan hanya mempunyai alternatif jalan yang sangat sempit (lebar jalan + 2 m) sehingga harus ada pembebasan lahan penduduk sekitar untuk mendapat alternatif jalan yang lebih baik, sehingga sangat sulit bagi TL untuk mencari calon pembeli yang berminat atas agunan tersebut;

www.antikorupsi.org


(4) Penawaran yang pernah dilakukan oleh Agen Properti Era Gemilang hanya sebesar Rp400.000.000,00.

Saran - BPK-RI menyarankan agar TL PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada RUPS.

2) Penjualan Aset

TL dalam melakukan penjualan aset baik aset bank, aset milik grup maupun barang jaminan dilakukan dengan cara lelang umum, penjualan/penebusan oleh debitur sendiri maupun melalui pihak ketiga seperti agen properti.

Dari harta tetap dan inventaris PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) per tanggal 30 Oktober 1997 sebesar Rp12.244 juta, sampai dengan April 2005 telah terjual sebesar Rp11.092 juta dengan rincian nampak dalam tabel berikut:

dalam rupiah

No Jenis Harta Tetap dan Inventaris Nilai Buku

31-Okt-97 Harga Jual

I Tanah dan Gedung 8.898.744.169,00 9.600.000.000,00

II Kendaraan 1.073.949.304,00 1.322.500.000,00

III Mesin Kantor 32.706.104,00 43.205.500,00

IV Perlengkapan Kantor (PK I) 13.723.603,00 13.997.500,00

V Perlengkapan Kantor (PK II) 200.704.150,00 103.320.211,00

VI Penjualan Aktiva dan Inventaris Tak Terdaftar 8.550.000,00

Jumlah 10.219.827.330,00 11.091.573.211,00

Dari hasil pemeriksaan atas penjualan aset berdasarkan dokumen yang kami terima kami tidak menemukan hal-hal material yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan.


1) Realisasi Pembayaran Kepada Pemerintah

Realisasi pembayaran kepada pemerintah sampai dengan tanggal 31 April 2005 adalah sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


Dalam rupiah

Tanggal Keterangan Pembayaran Saldo

DTR I 2.197.010.000,00

Pengembalian sisa DTR I 17.040.000,00 2.179.970.000,00

26-Okt-98 Pembayaran DTR I dari deposito BBD 1.000.000.000,00 1.179.970.000,00

29-Mar-99 Pembayaran DTR I 1.179.970.000,00 0,00

DTR II 42.395.000.000,00

09-Jun-98 Pengembalian sisa DTR II 176.970.000,00 42.217.902.749,00

29-Jun-99 Pembayaran DTR II 500.000.000,00 41.717.902.749,00

28-Jan-00 Pembayaran DTR II 2.717.902.749,00 39.000.000.000,00

16-Mar-01 Pembayaran DTR II 400.000.000,00 38.600.000.000,00

28-Mar-01 Pembayaran DTR II 1.500.000.000,00 37.100.000.000,00

30-Mar-01 Pembayaran DTR II 600.000.000,00 36.500.000.000,00

22-Okt-01 Pembayaran DTR II 515.000.000,00 35.985.000.000,00

29-Okt-01 Pembayaran DTR II 985.000.000,00 35.000.000.000,00

24-Apr-02 Pembayaran DTR II 500.000.000,00 34.500.000.000,00

29-Jul-02 Pembayaran DTR II-BBD-286 708.000.000,00 33.792.000.000,00

29-Jul-02 Pembayaran DTR II-BNI-001 400.000.000,00 33.392.000.000,00

01-Agust-02 Pembayaran DTR II 250.000.000,00 33.142.000.000,00





19-Des-02 Pembayaran DTR II-BBD-286 500.000.000,00 31.500.000.000,00


17-Jun-03 Pembayaran DTR II 1.400.000.000,00 29.300.000.000,00


30-Jul-03 Pembayaran DTR II 8.700.000.000,00 20.300.000.000,00

Saldo Akhir 20.300.000.000,00

2) Realisasi Pembayaran Kepada Pihak Ketiga

Realisasi pembayaran kepada pihak ketiga lainnya sampai dengan tanggal 31 April 2005 adalah sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


Dalam rupiah

Cara Pembayaran Jenis

Simpanan 01-Nov-97 Dana Talangan Dana Sendiri

(Pencairan Aset) Offset Kewajiban DPK Per 30 April 2005

a. Giro

Terkait 47.084.392,00 40.000.000,00 7.084.392,00 0,00 0,00

Tidak Terkait 373.406.985,00 331.148.664,00 42.258.321,00 0,00 0,00

b. Deposito

Terkait 200.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 160.000.000,00 0,00

Tidak Terkait 44.574.796.939,00 43.129.842.939,00 1.084.000.000,00 360.954.000,00 0,00

c. Tabungan

Terkait 76.247.327,00 42.440.523,00 20.000.000,00 13.806.804,00 0,00

Tidak Terkait 612.990.838,00 547.606.791,00 65.384.047,00 0,00 0,00

Jumlah 45.884.526.481,00 44.111.038.917,00 1.238.726.760,00 534.760.804,00 0,00

Dari hasil pemeriksaan atas pembayaran kewajiban berdasarkan dokumen yang diterima kami tidak menemukan hal-hal material yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan

c. Realisasi Biaya Operasional

Realisasi biaya operasional dari tanggal Likuidasi sampai dengan tanggal 31 April 2005 adalah sebagai berikut:

dalam rupiah

Jenis Biaya Jumlah

Gaji dan Upah 5.432.714.025,00

Perpajakan 787.754.063,00

Biaya Jasa professional 957.140.372,00

Biaya pemeliharaan 374.533.168,00

Listrik,air, telepon dan gas 644.661.815,00

Beban operasional lainnya 2.335.414.319,00

Total 10.532.217.762,00

Dari hasil pemeriksaan atas biaya operasional, berdasarkan dokumen yang diterima kami tidak menemukan hal-hal material yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan.

d. Sisa Aset

Sisa aset per tanggal 30 April 2005 adalah sebagai berikut:

www.antikorupsi.org


dalam rupiah

Uraian 30-Apr-05

AKTIVA Nilai Buku Nilai Realisasi

Kas 21.879.600,00 21.879.600,00

Antar Bank Aktiva

a. Giro 316.151.724,00 316.151.724,00

b. Tabungan 0,00 0,00

c. Deposito 7.510.000.000,00 7.510.000.000,00



Aktiva Tetap 200.000.000,00 70.000.000,00

Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap (129.166.665,00)

Aktiva Lain-Lain 6.092.879.452,00 5.850.000.000,00

Jumlah Aktiva 174.306.147.776,00 157.113.031.324,00

Dari data tersebut terlihat bahwa dari nilai buku per tanggal 30 April 2005 sebesar Rp174.306,15 juta nilai realisasinya adalah sebesar Rp157.113,03 juta. Sementara itu jumlah kewajiban per tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp180.541,39 juta yang di antaranya sebesar Rp178.704,17 juta merupakan kewajiban kepada Pemerintah.

Dengan demikian nilai realisasi sisa aset tersebut tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban kepada pemerintah sehingga apabila likuidasi dilakukan maka seluruh sisa aset akan menjadi bagian pelunasan kewajiban kepada Pemerintah.

Dari nilai buku aset sebesar Rp174.306,15 juta, bagian terbesar dari aset tersebut adalah kredit yang diberikan sebesar Rp162.902,00 juta atau 93,46 %. Kredit tersebut terbagi antara terkait dan tidak terkait, sebesar Rp149.198,00 juta atau 91,58% dan Rp13.705,00 juta atau 8,42%.

Dari hasil pemeriksaan atas sisa aset, kami tidak menemukan hal-hal material yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan


REPUBLIK INDONESIA

www.antikorupsi.org

DAFTAR SINGKATAN BDL : Bank Dalam Likuidasi BI : Bank Indonesia BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BPK-RI : Badan Pemeriksa Republik Indonesia BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional DL : Dalam Likuidasi DTR : Dana Talangan Rupiah KAP : Kantor Akuntan Publik NAL : Neraca Akhir Likuidasi OD : Over Draft PK : Perlengkapan Kantor PP : Peraturan Pemerintah RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham SPI : Sistem Pengendalian Intern TL : Tim Likuidasi TPK : Tindak Pidana Korupsi

pengembalian dana bantuan likuiditas · pdf file daftar isi halaman resume hasil pemeriksaan...

Documents