TUGAS MATA KULIAHMANAJEMEN INFORMASI PUBLIK

PENGELOLAAN INFORMASI DI BAGIAN HUMAS DAN TI KABUPATEN KULON PROGO

SEKOLAH TI

NGGI MULTI ME

Disusun oleh : Nama : BURHANUDIN NIM : 7494116006

Prodi : Diseminasi Informasi Publik Program Studi Diseminasi Informasi Publik Sekolah Tinggi Multi Media MMTC 2011

DI

A MMTC

BAB I

A. Latar Belakang Permasalahan

Saat ini informasi Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat cepat khususnya internet. Dengan internet, dunia seakan semakin dekat dan tanpa batas. Hal tersebut sebenarnya merupakan peluang yang dapat kita manfaatkan dalam penyebarluasan informasi khususnya informasi publik. Tentunya dengan SDM, kebijakan dan sarana yang mendukung. Informasi juga merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Kata informasi berasal dari kata Perancis kuno informacion (tahun 1387) yang diambil dari bahasa Latin informationem yang berarti garis besar, konsep, ide. Informasi merupakan kata benda dari informare yang berarti aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan. Sejak 1 Mei 2010, telah diterbitkan UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik). Lahirnya UU KIP berdasar pada UUD 1945 Pasal 28 huruf F, yang mengamanatkan bahwa: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Informasi Publik pada hakekatnya adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu yang berkaitan Badan Publik

dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara

dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan

dengan kepentingan publik. Badan Publik sendiri diartikan dalam Undang Undang Keterbukan Informasi Publik No. 14 tahun 2008 sebagai lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja

negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri. Dengan lahirnya UU Keterbukaan Informasi Publik, menuntut adanya tata kelola kepemerintahan transparansi yang dan baik peran serta serta

mensyaratkan masyarakat.

adanya

akuntabilitas

Bagian Humas dan TI (Humas TI) Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu badan public yang ada di Kabupaten Kulon Progo merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam hal pengelolaan informasi dan kehumasan. HUMAS TI dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Bagian Humas dan TI Kabupaten Kulon progo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon ProgoNomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Lembaga Teknis daerah, dimana kedudukan HUMAS TI adalah unsur penunjang pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang informasi dan hubungan masyarakat Humas punya peran penting dan strategis di era keterbukaan informasi publik. Humas dalam kegiatan komunikasi dalam organisasi yang berlangsung dua arah dan timbal balik. Posisi Humas merupakan

penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh suatu manajemen organisasi. Sasaran humas adalah publik internal dan eksternal, dimana secara operasional Humas bertugas membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya dan mencegah timbulnya rintangan psikologis yang mungkin terjadi diantara keduanya. Humas berperan menjembatani antara kepentingan pemerintah dan masyarakat daerah di satu pihak dengan pihak-pihak lain dalam meningkatkan kinerja pembangunan di masyarakat serta kegiatan pemerintahan. Jadi salah satu peran Humas adalah membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan membina martabat instansi dalam pandangan masyarakat, guna memperoleh pengertian, kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Selain itu, seiring pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada pemberdayaan dan peran serta masyarakat, menjadikan peran aparatur Humas dan lembaga kehumasan pemerintah sebagai jembatan antara kepentingan pemerintah daerah dengan masyarakat. Fungsi humas ternyata sangat penting dalam organisasi dan lembaga pemerintahan. Humas dituntut berperan dan berfungsi secara strategis dan profesional sehingga seorang Humas haruslah memiliki kualifikasi yang memadai. Karena kegiatan keinformasian saat ini selalu berpacu dengan waktu dan Humas merupakan ujung tombak penyelenggara informasi

pemerintah di daerah. Semua SKPD harus menjalin hubungan dengan humas. Humas itu, ibarat pelita lewat pelayanan informasi yang dilakukan, menerangi dan mencerahkan penyelenggaraan pemerintah daerah dan masyarakat.

Fungsi HUMAS TI Kabupeten Kulon Progo menurut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Bagian Humas dan TI salah satunya adalah adalah pengelolaan sistem informasi, menurut Peraturan Bupati tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan sistem , pelayanan data dan informasi pembangunan di bidang pengelolaan dan penyajian informasi menjadi salah satu tugas dari Subbagian humas. Pada saat ini yang terjadi, pengelolaan informasi belum berjalan dengan baik. Pengelolaan informasi belum menjadi satu atau masih ditangani oleh masing-masing seksi. Data dan informasi kegiatan/program yang dilaksanakan seksi hanya diketahui oleh seksi tersebut. Sehingga masih terdapat pulau-pulau informasi di lingkup kantor. Pemerintah Kabupaten Kulon progo, salah satu Kabupaten yang telah menerapkan egovernment. Salah satu wujud penerapan

egovernment di Kabupaten Kulon progo adalah terbentuknya website resmi Pemkab Kulon progo sejak tahun 2002 dengan alamat web site www. Kulonprogokab.go.id. Situs web Pemkab Kulon progo mulai tahun 2008 menggunakan alamat baru yaitu : www. Kulonprogokab.go.id sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.28/PER/M.KOMINFO/9/2006. Situs web pemerintah daerah merupakan salah satu strategi didalam melaksanakan pengembangan egovernment. Web site Pembkab Kulon progo ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan Pelayanan Data dan Informasi yang Cepat, Akurat dan Transparan kepada semua pihak sesuai aturan yang berlaku, memberikan pelayanan Prima kepada masyarakat dan stakeholder serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mencapai good

government, namun pengelolaan dan pemanfaatan dari web site tersebut belum maksimal, karena untuk entry data atau update masih dilakukan

masing-masing sub bagian, dan belum adanya intregritas antar sub bagian.

B. Identifikasi Permasalahan Dari uraian diatas dapat diidentifikasi permasalahan yakni : 1. Pelaksanaan pelayanan informasi pada masyarakat maksimal 2. Pengelolaan informasi di HUMAS TI yang belum berjalan dengan baik. 3. Pengelolaan informasi di HUMAS TI belum terintegerasi. 4. Penggunanan teknologi informasi dalam pengelolaan informasi di HUMAS TI yang belum optimal. C. Rumusan Masalah Dari identifikasi masalah yang ada, dapat dirumuskan suatu permasalahan yakni Bagaimana pengelolaan informasi di HUMAS TI Kabupaten Kulon Progo? D. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana yang belum

pengelolaan informasi di HUMAS TI Kabupaten Kulon Progo. E. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Mengembangkan, dan memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya terkait manajemen informasi publik. 2. Sebagai bahan masukan terhadap instansi. 3. Sebagai implementasi kegiatan perkuliahan di lapangan secara langsung.

BAB IIA. Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah :Sub.Bag Data Sub Bag TI

Subbag Humas (Pengelolaan)

DATA DAN INFORMASI

PUBLIK

Informasi dan data dari masing-masing seksi yang ada di Bagian Humas dan TI Kabupaten Kulon Progo diserahkan pada Subbagian Humas. Data dan informasi yang ada (dikumpulkan oleh masing-masing seksi) kemudian dikelola (analisis, pemrosesan, penyimpanan dan penyebarluasan) menggunakan satu server. User sendiri bisa mengakses data dan informasi yang sudah dikelola tersebut baik secara tradisional (datang ke HUMAS TI atau mengajukan permintaan data ataupun dengan melalui teknologi informasi (internet dan atau perangkat lain seperti sms dan sebagainya).

Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pulau-pulau informasi dan data/informasi dapat terintegerasi. Kemudian didorong untuk lebih mengembangkan teknologi informasi dalam pengelolaan informasi

tersebut, mengingat saat ini kebiasaan lama seperti cara-cara tradisional untuk mendapatkan informasi sudah agak bergeser ke arah pemanfaatan teknologi informasi. Dengan keunggulan yakni dimiliki teknologi informasi, diharapkan informasi yang dimiliki HUMAS TI dapat lebih mudah diakses, jangkauan akses lebih luas dan berbiaya murah. B. Regulasi Pusat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/12/M.PAN/08/ Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat Di Lingkungan Instansi Pemerintah Pasal 1 Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : a. Hubungan Masyarakat di lingkungan instansi pemerintah untuk selanjutnya di sebut Humas Pemerintah adalah aktivitas lembaga dan atau individu, yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan dan sebaliknya. b. Lembaga Humas pemerintah adalah unit organisasi dalam suatu lembaga pemerintah yang melakukan fungsi manajemen bidang komunikasi dan informasi. c. Praktisi Humas pemerintah adalah individu yang pekerjaan dan jabatannya melakukan fungsi humas dan komunikasi pada lembaga pemerintahan.

C. Regulasi Daerah 1. Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon progo dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon progo 2. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon progo

Regulasi daerah Kabupaten Kulon Progo yang mengatur tentang Sistem Informasi daerah diatur dalam Peraturan DaerahKabupaten Kulon ProgoNomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Lembaga Teknis daerah, dimana kedudukan HUMAS TI adalah unsur penunjang pemerintah daerah dalam

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan dan penyajian data serta informasi..

BAB III

A. Metode Pengambilan Data Data yang ada dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan : 1. Observasi Menurut Indiartono danSupomo observasi adalah proses pencatatanpola perilaku subjek, objek atau kejadian yang sistematikan pa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti, (2002:157). Kemudian dalam melakukan observasi, Lincoln dan Gubadalam Rosady Ruslan menyebutkan ada tiga klasifikasi

observasi, meliputi: (1) pengamat bertindak sebagai partisipan atau non partisipan, (2) observasi dapat dilakukan secara terang-terangan atau dengan penyamaran, dan (3) obervasi dapat dilakukansecara alami atau dirancang melalui analog dengan wawancara terstruktur (2003:33-34). Penulis mengadakan pengamatan langsung di HUMAS

TI Kabupaten Kulon Progo. 2. Wawancara Wawancara adalah, Percakapan atau perbincangan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau yang mengajukan untuk pertanyaan (interviewer) dengan yang

diwawancarai

memberikan

jawaban

pertanyaan

tersebut

(interviewee). (Moleong, 2000).

3. Dokumentasi Dokumentasi yaitu Suatu teknik pengumpulan data dari dokumen yang ada pada benda-benda tertulis seperti buku, notulen, laporan, peraturan-peraturan dan lain sebagainya (Ridwan 2004). Sementara itu, Sutopo (2002) menyatakan bahwa, Dokumen dan arsip merupakan sumber tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa/aktivitas tertentu. . B. Analisa SWOT

Analisa SWOT adalah suatu analisa mendalam mengenai suatu sumber daya yang dimiliki organisasi. SWOT Analisis adalah suatu proses yang penting dan merupakan tahap yang harus dilakukan dalam proses manajemen strategi. Dengan melaksanakan suatu analisa SWOT, maka dapat mengidentifikasi aktivitas mana saja yang merupakan keunggulan organisasi. Kemudian dapat juga mengetahui peluang-peluang apa saja yang dimiliki dalam dapat melakukan

organisasi. Selain itu, dapat mengenali kelemahan, perbaikan yang diperlukan bagi organisasi. Pertama, kenali Kekuatan yang

dimiliki organisasi. Kekuatan

asalnya bisa dari mana saja. Mulai dari peralatan, organisasi, proses, lokasi, dan SDM. Hal-hal apa saja yang dapat dilakukan dengan baik oleh organisasi relatif dibandingkan dengan kompetitor. Namun, harus

membuat daftar kekuatan ini dengan jujur dan realistis, tidak mengadaada. Kemudian, mengidentifikasi kelemahan organisasi. Memang sulit

untuk mengidentifikasi kelemahan yang dimiliki oleh organisasi. Namun dalam analisa SWOT, kita harus berlaku obyektif.

Selanjutnya, analisa peluang dan ancaman. Umumnya, analisa ini menggunakan Porters Five Forces atau PEST Analisis. Peluang baru bisa saja muncul, misalnya ketika ada teknologi baru. Lalu dalam melakukan analisa ancaman, harus mempertimbangkan kemungkinan terburuk.

Supaya ketika ancaman tersebut benar-benar terjadi, maka telah memiliki rencana untuk mengatasinya. Kemudian, setelah melakukan analisa SWOT, maka saatnya untuk mempelajari informasi yang telah

dikumpulkan. Untuk ke depannya, berusaha untuk meningkatkan kekuatan dan mengurangi kelemahan. Gunakan kekuatan yang mengambil peluang yang ada dengan strategi yang tepat. Analisis SWOT merupakan salah satu metode atau cara untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah yang dimiliki untuk

berdasarkan faktor internal (dalam) dan faktor eksternal (luar) yaitu Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats. Metode ini paling sering digunakan dalam metode evaluasi bisnis untuk mencari strategi yang akan dilakukan. Analisis SWOT hanya menggambarkan situasi yang terjadi bukan sebagai pemecah masalah. Analisis SWOT terdiri dari empat faktor, yaitu: 1. Strengths (kekuatan) Merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. 2. Weakness (kelemahan) Merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada.Kelemahan yang dianalisis

merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. 3. Opportunities (peluang) Merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar. 4. Threats (ancaman) Merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Setelah itu dibuat pemetaan analisis SWOT maka dibuatlah tabel matriks dan ditentukan sebagai tabel informasi SWOT. Kemudian dilakukan pembandingan antara faktor internal yang meliputi Strength dan Weakness dengan faktor luar Opportunity dan threat. Setelah itu kita bisa melakukan strategi alternatif untuk dilaksanakan. Strategi yang dipilih merupakan strategi yang paling menguntungkan dengan resiko dan ancaman yang paling kecil.

BAB IV

A. Hasil dan Pembahasan Dibentuknya Humas diantaranya sebagai juru bicara pemerintah, melakukan hubungan timbal balik antar pemerintah daerah dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah, melakukan hubungan intern dengan satuan dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, melaksanakan usaha untuk peningkatan peliputan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan melaksanakan koordinasi/kerja sama dengan organisasi kewartawanan dan

melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang informasi dan komunikasi yang meliputi informasi, media informasi dan publikasi. Peranan humas di lingkungan pemerintahan sangat penting dalam membangun citra positif bangsa dan negara. Apalagi dewasa ini pemerintah tengah menghadapi berbagai persoalan kemasyarakatan yang mendasar. Upaya revitalisasi peranan kehumasan sangat penting dan menjadi tuntutan yang mendesak saat ini, wajib dilaksanakan di semua instansi pemerintah, sebagai momentum strategis untuk melakukan perubahan tatanan peranan kehumasan yang dapat bersinergi secara efektif. Humas pemerintah selalu dituntut kemampuannya dalam

menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat. Informasi Publik sendiri menurut UU KIP adalah informasi yang dihasilkan, dikelola dan disimpan oleh badan publik, dan HUMAS TI adalah sebuah badan publik. Informasi sendiri terkategori menjadi 3 yakni informasi yang serta merta, wajib disediakan dan informasi yang

dikecualikan.

Informasi yang harus disediakan serta merta adalah

informasi yang mengancam dan terkait dengan hajat hidup orang banyak. Informasi yang wajib disediakan adalah informasi yang terkait dengan seluruh kegiatan badan publik kecuali informasi yang dikecualikan. Dan informasi yang dikecualikan adalah informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat merugikan ketahanan nasional atau bersifar rahasia. Informasi yang dikelola HUMAS TI meliputi : Informasi yang serta merta harus diumumkan seperti informasi tentang keadaan bahaya bencana alam semisal informasi gempa dan status tsunamikarena hal ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat serta membahayakan bagi kehidupan manusia. Informasi yang wajib disediakan antara lain informasi tentang anggaran, rencana kegiatan, data-data pemerintah daerah yang

berkenaan dengan public semisal data monografi, kebijakan dan kegiatan yang dilakukan dan lainnya. Informasi yang dikecualikan yang dikelola HUMAS TI antara lain informasi tentang kasus korupsi yang masih dalam penyelidikan dan

penyidikan serta kasus kasus personal lainnya yang melibatkan pejabat maupun pegawai. Saat ini informasi masih dikelola oleh masing-masing seksi. Jika ada yang menginginkan data dan informasi maka harus berhubungan langsung dengan seksi yang mengampu program atau kegiatan yang dimaksud. Sehingga jika seksi yang bersangkutan sedang dinas luar, maka informasi yang dikehendaki tidak didapatkan atau menunggu seksi tersebut kembali ke kantor.

Untuk penggunaan teknologi informasi, sebenarnya untuk SDM yang berkompeten jumlahnya masih minim. Penguasaan computer masih sebatas pada kegiatan admistrasi saja. Penyebarluasan informasi melalui teknologi informasi khususnya internet masih sangat kurang, walaupun sebenarnya sarana dan prasarana yang ada di HUMAS TI dirasa masih mencukupi. Penggunaan teknologi informasi khusunya internet seharusnya dapat dipandang sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk

menyebarluaskan informasi dan berkomunikasi baik itu antar SKPD maupun dengan masyarakat. Hal ini mengingat sifat internet yang tidak mengenal ruang dan waktu sehingga dapat mensiasati kondisi geografis Kabupaten Kulon Progo yang agak sulit ditempuh (medan sulit) dan jarak yang cukup berjauhan tiap SKPD. Misalnya untuk mengirim surat ke Kecamatan Girisubo, perlu waktu 1 jam, namun jika menggunakan teknologi informasi, tidak sampai 1 menit. Hal ini tentu lebih efektif dan efisien dibandingkan cara tradisional. B. Deskripsi Bagian Humas dan TI Kabupaten Kulon Progo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja, , dimana kedudukan HUMAS TI adalah unsur penunjang pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan informasi dan kehumasan Adapun visi Bagian Humas dan TI Kabupaten Kulon progo adalah : Memajukan Kabupaten Kulon progo Dengan Informasi dan Komunikasi Yang Akurat dan Terpercaya .

Sedangkan misinya adalah : a. Menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat dengan memanfaatkan sarana dan prasarana aparatur secara optimal. b. Mengkomunikasikan serta menyediakan informasi pembangunan daerah terlengkap dan terpercaya bagi masyarakat lokal Kulon progo maupun di luar Kulon progo, agar terjaga citra baik

daerah, dengan selalu mengutamakan obyektifitas pelayanan. c. Menciptakan hubungan yang harmonis dan sinergis dengan segenap komponen media massa (lokal, regional serta nasional), dengan berlandaskan pada prinsip transparansi sehingga terjalin kemitraan antara pemerintah daerah dengan dunia pers. d. Meningkatkan kualitas kinerja pegawai Bagian Humas , sehingga dapat memberikan pelayanan prima baik kepada kalangan pers maupun masyarakat, dengan selalu mengupayakan terciptanya sebuah team work.

Humas punya peran penting dan strategis di era keterbukaan informasi publik. Humas dalam kegiatan komunikasi dalam organisasi yang berlangsung dua arah dan timbal balik. Posisi Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh suatu manajemen organisasi. Sasaran humas adalah publik internal dan eksternal, dimana secara operasional Humas bertugas membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya dan mencegah timbulnya rintangan psikologis yang mungkin terjadi diantara keduanya. Humas berperan menjembatani antara kepentingan pemerintah dan masyarakat daerah di satu pihak dengan pihak-pihak lain dalam meningkatkan kinerja pembangunan di masyarakat serta kegiatan pemerintahan. Jadi salah satu peran Humas adalah membina hubungan

yang harmonis dengan masyarakat dan membina martabat instansi dalam pandangan masyarakat, guna memperoleh pengertian, kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Selain itu, seiring pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada pemberdayaan dan peran serta masyarakat, menjadikan peran aparatur Humas dan lembaga kehumasan pemerintah sebagai jembatan antara kepentingan pemerintah daerah dengan masyarakat. Fungsi humas ternyata sangat penting dalam organisasi dan lembaga pemerintahan. Humas dituntut berperan dan berfungsi secara strategis dan profesional sehingga seorang Humas haruslah memiliki kualifikasi yang memadai. Karena kegiatan keinformasian saat ini selalu berpacu dengan waktu dan Humas merupakan ujung tombak penyelenggara informasi

pemerintah di daerah. Semua SKPD harus menjalin hubungan dengan humas. Humas itu, ibarat pelita lewat pelayanan informasi yang dilakukan, menerangi dan mencerahkan penyelenggaraan pemerintah daerah dan masyarakat. Sedangkan kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bagian Humas dan TI sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu. Saat ini HUMAS TI memiliki jumlah pegawai sebanyak 25 orang termasuk dengan seorang kepala kantor. HUMAS TI telah memiliki serta mengelola website Kulonprogo. (www. Kulon Progokab.go.id).

Komp. SDM

S 1. Jumlah SDM memadai 2. Penyebaran SDM merata 3. Kekompakan dalam bekerja sama

W 1. Usia SDM diatas 40 th 2. Kurangnya penguasaan teknologi 3. Kurangnya program peningkatan kemampuan penguasaan IT 4. Rendahnya kemampuan SDM dalam mengadopsi teknologi TI 1. Penggunaan infrastruktur jaringan belum optimal 2. Seringnya terjadi kerusakan hardware dan software 3. Kurangnya kecepatan dalam problem solving kerusakan. 1. Kepemilikan data masih tersebar. 2. Sulitnya melakukan pertukaran data antar instansi. 3. Terjadinya duplikasi pengambilan data. 4. Belum adanya pusat data elektronik. 1. Masih terdapat ego sektoral dalam pengelolaan TI 2. Belum adanya keterpaduan perencanaan pengembangan TI 3. E- leadership masih kurang dimiliki oleh pimpinan.

O 1. Harga teknologi semakin rendah 2. Jangkauan penetrasi TI semakin dalam. 3. Sumber pembelajaran TI semakin beragam 1. Ketersediaan teknologi jaringan yang lebih murah 2. Semakin rendahnya harga hardware pendukung jaringan komunikasi 3. Ketersediaan hardware semakin banyak dan beragam 1. Sistem Basis data mengalami perkembangan yang sangat cepat. 2. Ketersediaan informasi yang dapat diakses setiap waktu.

T 1. Perkembangan TI sangat cepat

Teknologi/ Jaringan

Data/Informasi

1. Terdapat jaringan komunikasi sampai tingkat kecamatan 2. Terdapat perangkat komputer di setiap SKPD 3. Kepemilikan perangkat selular mencapai 100 % 1. Adanya kebutuhan untuk integrasi data.

1. Kecepatan perkembangan teknologi menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi 2. Ketidak mampuan mengikuti perkembangan teknologi akan menghasilkan ketertinggalan 1. Permintaan ragam data dari masyarakat semakin meningkat

Manajemen

1. Adanya manajemen yang sudah berjalan di setiap tingkatan instansi. 2. Adanya aturan baku yang sudah berjalan si setiap intansi.

1. Banyaknya referensi keberhasilan penerapan E-Gov. 2. Semakin banyaknya konsultan yang kompeten. 3. Tersedianya SDM yang terdidik di bidang manajemen.

Proses

1. Tersedianya titik titik integrasi proses pelayanan informasi

1. Alur informasi yang masih berbelit belit

1. Peluang peningkatan efektifitas pelayanan melalui pemanfaatan teknologi terbaru

1. Masyarakat semakin kritis terhadap kualitas peayanan data. 2. Tuntutan model manajemen yang efektif dan efisien. 3. Tuntutan pemotongan meja dalam prosedur pelayanan informasi 1. Tuntutan masyarakat akan proses pelayanan data yang cepat dan tepat

Peluang (O):

Tantangan (T): 1. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat 2. Tuntutan adopsi teknologibaru 3. Masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu, serta ketersediaan informasi yang akurat dan informatif 4. Dinamika masyarakat yang menuntut pemotongan alur pelayanan informasi

Eksternal Internal

1. Harga teknologi terbaru semakin murah 2. Jangkauan penetrasi teknologi semakin dalam 3. Ketersediaan konsultan e-Government 4. Banyak referensi untuk proses pembelajaran di bidang teknologi informasi dan komunikasi

Kekuatan (S): 1. Tersedianya potensi jumlah SDM yang cukup banyal 2. Ketersediaan S/W, H/W dan jaringan yang cukup. 3. Adanya keinginan integrasi data 4. Tersedianya titik integrasi 5. Adanya kebutuhan integrasi data

S1-O1 : Manfaatkan e-leadership pimpinan yang peduli dengan e-Government dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat

S1-T1 : Manfaatkan e-leadership pimpinan agar mengarahkan SDM untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang terbaru S2-T3 : Manfaatkan ketersediaan S/W, H/W dan

S2-01: Manfaatkan Ketersediaan S/W, H/W dan jaringan untuk mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat S1-O2 : Optimalkan konsultan/lembaga teknis di bidang e-Government untuk meraih prestasi di bidang e-Government

jaringan untuk pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu, serta ketersediaan informasi yang akurat dan informatif S2-T3 : Manfaatkan ketersediaan S/W, H/W dan jaringan untuk terciptanya Good Governance

Kelemahan (W): 1. Belum adanya E- Leadership yang baik 2. SDM yang menguasai dan menggunakan teknologi informasi yang optimal masih rendah. 3. Beberapa pengembangan S/W, H/W serta pengelolaan data belum terintegrasi dan terpadu 4. Perlu waktu yang lama untuk mendapatkan informasi

W1-O1: Tingkatkan kemampuan SDM yang terampil dalam penggunaan teknologi informasi untuk mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat

W1-T1: SDM diberi penguasaan teknologi informasi yang terbaru W2-T1: Hindari kesalahan distribusi dan

W1-O3: Manfaatkan sumber dan narasumber untuk meningkatkan kemampuan SDM W2-O2: Sempurnakan sistem pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi serta pengelolaan data yang belum terintegrasi dan handal dengan memanfaatkan ketersediaan konsultan eGovernment W3-01: Tingkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada masing-masing instansi untuk update informasi di web

penempatan SDM yang tidak sesuai ketrampilan untuk mengurangi dampak perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat W2-T2 : Hindari kelemahan sistem pengembangan S/W, H/W serta pengelolaan data yang belum terintegrasi dan handal untuk mengurangi ketidakpuasan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu, serta ketersediaan informasi yang akurat dan informatif

Tahap Pengembangan : Tahap 1. : Mengembangkan Standar Operasional Prosedur terkait pelayanan data dan informasi lingkungan di HUMAS TI Tahap 2. : Mempersiapkan SDM yang kompeten dibidang teknologi informasi di lingkup HUMAS TI Tahap 3. : Memperkuat sarana dan prasarna teknologi informasi

BAB V

A. Kesimpulan Penelitian maupun uraian ini dapat diambil kesimpulan bahwa

pengelolaan data dan informasi lingkungan di HUMAS TI Kabupaten Kulon Progo masih belum dikelola secara terpusat sebagaimana diamanatkan dalam Perda Kabupaten Kulon Progo No 103 tahun 2008 dimana seharusnya data dan informasi dikelola oleh Subbag Humas Penyebarluasan informasi sudah memanfaatkan teknologi informasi, hal ini dilihat dari data maupun informasi yang dipublish ke www.Kulon Progokab.go.id. B. Saran Agar masing-masing SKPD diberi link guna meng update informasi langsung ke web site resmi yang dikelola oleh humas TI, dengan harapan tercipta serta tesedianya informasi yang actual yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga layanan informasi lebih optimal Penyediaan SDM yang kompeten di bidang teknolologi informasi yang akan mengelola informasi lingkungan mutlak diperlukan dengan : 1. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan jenjang pendidikan maupun pelatihan melalui tugas belajar diberbagai

perguruan tinggi untuk meningkatkan profesionalisme kerja dan peningkatan pelayanan informasi 2. Memanfaatkan dan menggunakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk pemrosesan data untuk mengatasi tantangan kemajauan jaman dan tuntutan masyarakat akan kecepatan informasi dan pelayanan.

Pustaka : Peraturan Daerah Kabupaten Kulon ProgoNomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Lembaga Teknis Daerah Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo No 103 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kantor Humas dan TI Kabupaten Kulon Progo UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, 2006. Bandung : PT. Remaja Rosakarya. Sutopo. Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan

Terapannya Dalam Penelitian, 1996. UNS Press. Surakarta. www.Kulon Progokab.go.id ,browsing tanggal 20 Mei 2011