1

INSPEKTORAT JENDERALINSPEKTORAT JENDERALKEMENTERIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Oleh :

Narwati Narang

Inspektur 4

PENGELOLAAN ANGGARAN

2

BRAINSTROMING :Pengelolaan Keuangan Negara

1.Jumlah dana dalam DIPA merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran

2.Pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran

3.Pejabat yang menandatangani/mengesahkan surat bukti pengeluaran bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkannya

UU No 1/2004 Pasal 52“Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan per-UU-an yang berlaku “

BRAINSTROMING :Penatausahaan Dokumen

Realisasi perkembangan anggaran dan fisik kegiatan;

Persentase antara rencana kinerja dan pelaksanaannya;

Akumulasi pengeluaran per kegiatan/subkegiatan

Pencatatan secara Tertib

Setiap Penyelenggara Negara

5

MENGELOLA KEUANGAN NEGARA SECARA

WAJIB

• Tertib

• Taat pada Peraturan Perundang-undangan

• Efisien

• Ekonomis

• Efektif

• Transparan

• Bertanggung jawab

Dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

PENGELOLAAN MENCAKUP :• Perencanaan• Penguasaan• Penggunaan• Pengawasan

• Pertanggungjawaban

Menteri/Pimpinan Lembaga

6

MENDELEGASIKAN WEWENANG KEPADA KPA

MENUNJUK

(1) Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen

(2) Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM

(3) Bendahara Pengeluaran.

Pejabat Pengelola Pejabat Pengelola AnggaranAnggaran

Menunjuk Menunjuk KPAKPA

1. menyusun DIPA

2. Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;

3. menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran belanja Negara;

4. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;

5. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;

6. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;

7. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan

8. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembuatan Komitmen

KPA/PETUGAS YG DITUNJUK

8

• Melaksanakan Renja sesuai DIPA

• Membuat Keputusan2

• Mengambil Tindakan2

YANG DAPAT MENGAKIBATKAN

PENGELUARAN KEUANGAN NEGARA

Keputusan/tindakan mencakup kepegawaian dan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan substansi

Tupoksi

Yang menandatangani kontrak/keputusan bertanggung

jawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkannya

TUGAS POKOK PPK

Antara lain : Menyusun rencana Pengadaan & menetapkan paket2

pekerjaan Menetapkan dan mengesahkan HPS, jadwal, tata cara, dan

lokasi pengadaan yang disusun panitia Menetapkan/mengesahkan hasil pengadaan sesuai

kewenangannya Menetapkan besaran UM sesuai ketentuan Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak serta

mengendalikan pelaksanaannya Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan kepada

pimpinannya Menyerahkan aset hasil pengadaan dan aset lainnya

kepada Menteri dengan BA Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan

pengadaan9

KEWAJIBAN & LARANGAN PPK

Kewajiban & Larangan PPK antara lain : Bertggjwb dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan

fungsional atas pengadaan yang dilaksanakan Wajib melakukan pencatatan/pelaporan keuangan

dan hasil kerja tiap kegiatan Wajib menyimpan & memelihara dokumen

pelaksanaan pengadaan Wajib memberikan tanggapan/informasi tentang

pengadaan kepada masyarakat yang mengajukan pengaduan atau memerlukan penjelasan (yang tidak puas dpt mengadukan ke Menteri)

Dilarang mengadakan ikatan perjanjian sebelum tersedia/tidak cukup tersedia anggaran untuk pengadaan (proses dapat dilakukan sebelum DIPA disahkan sepanjang dananya telah dialokasikan)

10

1.Dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pemborongan, penjualan jasa, (langsung/tidak langsung) dan penjamin atas pekerjaan tersebut

2.Wajib menolak perintah bayar dari KPA apabila kelengkapan/kebenaran perintah bayar dan KPA tidak dipenuhi dan tidak tersedia dana untuk itu

3. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya

4. Wajib membuat pembukuan atas seluruh transaksi keuangan

11

TANGGUNG JAWAB BENDAHARA TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PENGELUARANPENGELUARAN

12

1. Setiap orang yang menguasai dokumen perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik

2. KPA bertanggungjawab secara formal dan material kepada PA atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan

Pertanggungjawaban

TANGGUNG JAWAB PELAKSANA

1. Menteri bertanggung jawab dari segi kebijakan pencapaian kinerja

2. Unit Organisasi (Eselon I & II mandiri) bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian dan pelaksanaan suatu program

3. Ka Satker sebagai KPA bertanggung jawab atas pencapaian kinerja (barang/jasa) dari kegiatan yang dilaksanakan

4. Unit/Satker bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pendukung program

5. Setiap Bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam penguasaannya

Umum :- Merumuskan strategi yang jelas- Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran- Menggunakan sumber daya secara efesien & efektif- Melaporkan kinerja & penggunaan sumber daya- Melakukan evaluasi atas hasil kerja

13

1. Setiap kerugian negara akibat tindakan melanggar hukum/kelalaian seseorang (langsung/tidak langsung) harus segera diselesaikan (diganti oleh pihak yang bersalah)

2. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya yang berakibat kerugian negara, wajib mengganti kerugian tersebut

3. Pegawai yang telah ditetapkan untuk mengganti KN dapat dikenai sanksi administratif dan atau sanksi pidana 14

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (KN)(KN)

PENGELOLAAN BMN

15

PRESIDEN:PEMEGANG KEKUASAAN

PENGELOLAAN KEUANGANNEGARA

MENTERI KEUANGANPENGELOLA BARANG

MENTERI/PIMP.LBGPENGGUNA BARANG

GUB/BUPT/WALKOTAPEMEGANG KEKUASAAN

PENGELOLAAN BMD

DISERAHKANDIKUASAKAN

KEPALA KANTOR KUASA PENGGUNA BMN

SEKRETARIS DAERAHPENGELOLA BMD

KEPALA SKPDPENGGUNA BMD

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWABKEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Penyederhanaan Birokrasi Pendelegasian kewenangan Pengelola BMN kepada Pengguna BMN (Pasal 4 ayat (3)) Pendelegasian kewenangan Pengguna BMN kepada Kuasa Pengguna Barang (Pasal 6

ayat (3))Slide 16

Pengembangan manajemen aset negarao Perencanaan Kebutuhan BMN/D meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan,

Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN/D. o Perencanaan pengadaan dibuat dengan mempertimbangkan pengadaan barang

melalui mekanisme pembelian, Pinjam Pakai, Sewa, sewa beli (leasing), atau mekanisme lainnya yang lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Negara/Daerah

o Perencanaan pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN/D dapat dilakukan untuk periode 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun.

Harmonisasi/Sinkronisasi Pengaturano Perencanaan Kebutuhan BMN/D merupakan salah satu dasar bagi K/L/SKPD dalam

pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

RKBMN Kebutuhan BMN Review Exist. BMN Analisa Kesesuaian

PENGADAAN

PENGHAPUSAN

PENGGUNAAN

PEMELIHARAAN

PEMANFAATAN

PEMINDAHTANGANAN

Solusi Aset Belanja Modal

Solusi Non Aset (Hibah, Sewa, Pemanfaatan BMN Idle)

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARANPERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Standar Barang

Standar Kebutuhan

Standar Biaya

NEW INISIATIVE

BASELINERKA

Slide 17

NON TUSI + NON TUSI + OptimalisasiOptimalisasi

TUSITUSI

PEMANFAATPEMANFAATANAN

PENGGUNAPENGGUNAANAN Penguatan dasar hukum

alih status penggunaan penggunaan sementara BMN/D idle

Penyederhanaan birokrasi Pengelola dapat mendelegasikan

sebagian kewenangannya kepada Pengguna

Dalam kondisi tertentu, Pengelola dapat menetapkan status Penggunaan BMN pada Pengguna tanpa didahului usulan Pengguna

PSP BMN/D dikecualikan untuk:o barang persediaan, o KDP, o barang yang dari awal pengadaannya

direncanakan untuk dihibahkan, o BMN yang berasal dari DK/TP (penunjang) yang

direncanakan untuk diserahkan, o BMN/D lain yang ditetapkan oleh Pengelola

BMN/Gubernur/Bupati/Walikota.

Pengembangan manajemen aset negara

Kriteria BMN/D Idle dikecualikan untuk BMN/D yg telah direncanakan untuk digunakan/ dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yg ditetapkan

Pengembangan manajemen aset negara Ruang lingkup pemanfaatano pendayagunaan BMN/D yg tidak digunakan

untuk penyelenggaraan tusi K/L/SKPD o optimalisasi BMN/D Jangka waktu, besaran dan cara pembayaran

sewa untuk infrastruktur (bisa > 5 tahun) Diversifikasi KSP Konstribusi dan pembagian

keuntungan dapat berupa aset (maks. 10%) Jangka waktu KSP infrastruktur s.d. 50 tahun Jangka waktu pinjam pakai (5 tahun) KSPI Mekanisme tender KSP dan BGS/BSG

Penyederhanaan birokrasi Pelaksana pemanfaatan BMNo Pengelola untuk BMN pada Pengelolao Pengguna untuk BMN pada Pengguna Jumlah peserta tender sekurangnya 3 peserta Mitra KSP penugasan

Harmonisasi pengaturan Lingkup infrastruktur

Slide 18

Slide 18

Slide 19

ADMINISTRASIADMINISTRASI

FISIKFISIK

Pengembangan manajemen aset negara

Perhitungan nilai limit penjualan Pengkinian definisi lelang Perluasan pertimbangan hibah Perluasan cakupan mitra tukar-menukar Penyesuaian tujuan PMPP/D

Penyederhanaan birokrasi Pendelegasian sebagian kewenangan Pengelola

kepada Pengguna Subyek pelaksana pemindahtanganan

PEMINDAHTANGANAN

Pengembangan manajemen aset negaraPemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penyederhanaan birokrasiPendelegasian sebagian kewenangan Pengelola kepada Pengguna Subyek pelaksana pemusnahan

PEMUSNAHAN

Penyederhanaan birokrasi

Pendelegasian sebagian kewenangan Pengelola kepada Pengguna

Pengecualian persetujuan penghapusan dari Pengelola yang didahului kegiatan yang telah mendapat persetujuan Pengelola

Subyek pelaksana penghapusan

PENGHAPUSAN

CATATANATAS PENCERMATAN

HASIL PENGAWASAN

1.Catatan Pertanggungjawaban

KegiatanTidak Sesuai Ketentuan

Pertanggungjawaban kegiatan tidak sinkron dengan KAK ataupun kontrak

Pertanggungjawaban tidak sesuai SBU

Tanggal Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan laporan pelaksanaan kegiatan

Pertanggungjawaban keuangan melebihi fisik (keuangan 100% fisik belum ada/belum tuntas)

Kuitansi pembayaran belum ditandatangani Bendahara Pengeluaran

2.Catatan Pelaksanaan Kegiatan

Wanprestasi pekerjaan rekanan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung dan jalan produksi dengan alasan yg tidak obyektif (Satker Pusat)

Pengadaan benur dan nener mengalami kelambatan sehingga kegiatan tambak percontohan tidak sesuai musim tanam (Satker Tugas Pembantuan)

Kelebihan pembayaran pada pengadaan bibit rumput laut, nener, tali dan pelampung (Satker Tugas Pembantuan)

Pekerjaan rehabilitasi turap kolam tidak sesuai spesifikasi teknis (Satker Dekonsentrasi)

A. Pelaksanaan pengadaan barang/Jasa belum memenuhi Ketepatan Mutu, Jumlah, Harga, dan Waktu

3.Catatan Pembayaran Honor

Tidak sesuai Ketentuan

Pembayaran Honor Tim tanpa didukung SK Penetapan Tim

Pembayaran Honor Kegiatan tanpa output/laporan

Masih terdapat duplikasi pembayaran honor (tenaga ahli merangkap narasumber)

Honor kegiatan dalam satuan OK, namun dibayarkan dalam satuan OB

Biaya Honor dan Perjalanan Dinas Narasumber dibebankan pada Kontrak pihak ketiga

MASUKAN/SARAN

1. Melakukan pengendalian intern secara berjenjang dan konsisten, dengan:

• Meningkatkan kemampuan SDM;• Membuat perencanaan secara cermat;2. Mengelola anggaran secara disiplin dan tertib,

dengan memperhatikan :• Petunjuk Operasional Kegiatan.• Pedoman Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan.• Ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam upaya efektifitas pelaksanaan kegiatan langkah pembinaan yang harus ditempuh, antara lain:

25 Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan