TESIS

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

TANAH ADAT SEBAGAI LOKASI

INVESTASI PARIWISATA

PUTU KARLINA OKTAVIANI KUSUMA DEWI

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2016

TESIS

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

TANAH ADAT SEBAGAI LOKASI

INVESTASI PARIWISATA

PUTU KARLINA OKTAVIANI KUSUMA DEWI

NIM. 1292461026

PROGRAM STUDI MEGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2016

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

TANAH ADAT SEBAGAI LOKASI

INVESTASI PARIWISATA

Tesis ini dibuat untuk memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Pada Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana

PUTU KARLINA OKTAVIANI KUSUMA DEWI

NIM. 1292461026

PROGRAM STUDI MEGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2016

TESIS INI TELAH DIUJI

PADA TANGGAL : 4 MEI 2016

Panitia Penguji Tesis

Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana

Nomor : 2141/UN14.4/HK/2016

Tanggal : 3 Mei 2016

Ketua : Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH, M.Hum.

Sekretaris : Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH, M.Hum.

Anggota : 1. Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH, M.Hum.

2. Dr. I Ketut Sudantra, SH, MH.

3. Dr. I Ketut Westra, SH, MH.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIM

:

:

PUTU KARLINA OKTAVIANI KUSUMA DEWI

1292461026

Program Studi : Kenotariatan

Judul Tesis : Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat

Sebagai Lokasi Investasi Pariwisata

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah tesis ini bebas dari plagiat.

Apabila di kemudian hari karya ilmiah tesis ini terbukti plagiat, maka saya bersedia menerima

sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun

2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Denpasar, 3 Mei 2016

Yang membuat pernyataan,

Putu Karlina Oktaviani Kusuma Dewi

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha

Esa, karena Asung Kerta Wara Nugraha-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini guna

memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan, Program

Pascasarjana Universitas Udayana. Pada kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH, M.Hum.,

selaku pembimbing pertama dan Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH, M.Hum., selaku pembimbing

kedua yang telah memberikan bimbingan, perhatian, dan saran kepada penulis dalam proses

penyelesaian tesis ini. Terima kasih untuk para penguji Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH, M.Hum.,

Dr. I Ketut Sudantra, SH, MH., dan Dr. I Ketut Westra, SH, MH., yang telah bersedia

meluangkan waktu, memberi saran dan masukan serta ilmu kepada penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas

Udayana Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD., atas kesempatan dan fasilitas yang

diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister

Universitas Udayana, kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana, Prof. Dr. dr.

A.A. Raka Sudewi, Sp.S.(K)., atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi

mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Udayana, kepada Dekan

Fakultas Hukum Universitas Udayana, Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH., atas izin

yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti Program Magister Kenotariatan Universitas

Udayana. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Program

Magister Kenotariatan Universitas Udayana Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH, M.Hum., atas

kesempatan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan

menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Notaris/PPAT Eddy Nyoman Winarta,

SH., dan Notaris/PPAT Putu Herlina, SH., yang telah banyak membantu memberikan informasi,

masukan dan saran dalam penulisan tesis penulis. Terima kasih juga kepada Bendesa Adat

Jimbaran, Bapak I Ketut Suardana, SPd., Staff Administrasi Kantor Desa Adat Jimbaran Bapak I

Ketut Yuda Susana, dan warga Desa Adat Jimbaran Bapak I Wayan Sudana yang juga telah

banyak membantu memberikan informasi dalam penulisan tesis penulis.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Dosen

dan Staff Pengajar serta Pegawai di Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana

Universitas Udayana atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan. Terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada Ayah tercinta Nyoman Suhardana, SE, SH, MKn dan Ibunda tercinta Putu

Herlina, SH, adik-adik dan anak tersayang Arya, Wulan dan Sanatana, serta terima kasih kepada

yang terkasih I Gusti Agung Bhinendra Jambe, atas doa dan dukungannya selama ini yang

menjadi semangat penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.

Terima kasih kepada sahabat Kadek Pelo Periawan, SH, MKn., Luh Gede Soearningsih,

SH, MKn., Rico Puryatma, SH, MKn., Andres Wayan Suyadnya, SH., Ni Made Budiani, SH,

MKn., Dwi Hartawan, SH, MH., serta seluruh teman-teman angkatan IV, V, dan VII Magister

Kenotariatan Universitas Udayana yang telah membantu memberikan semangat dan dorongan

dalam penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa

selalu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada kita semua dan semoga tesis ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Denpasar, 3 Mei 2016

Penulis,

ABSTRAK

PENGATURAN PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP

TANAH ADAT SEBAGAI LOKASI INVESTASI PARIWISATA

Lokasi kegiatan kegiatan pariwisata di Kabupaten Badung, sampai saat ini mengalami

peningkatan dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Bali. Guna memenuhi kebutuhan para

wisatawan yang menginap di Kabupaten Badung, diperlukan investasi pariwisata berupa

penginapan, salah satu yang dipergunakan dalam pembangunan akomodasi pariwisata di bidang

perhotelah adalah tanah adat. Pentingnya tanah bagi kehidupan manusia mengakibatkan tanah

betul-betul difungsikan untuk kehidupan manusia tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun

bersama-sama. Perlindungan hukum dalam penggunaan tanah adat yang dipergunakan sebagai

penyelenggara investasi pariwisata bidang jasa akomodasi wisata tidak sesuai dengan peranan

dan fungsi tanah adat. Hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum

(subyek hak) dan tanah/wilayah tertentu (obyek hukum). Ada beberapa permasalahan tanah adat

dipergunakan sebagai investasi pariwisata yaitu : Bagaimanakah formulasi hukum pengaturan

perlindungan tanah adat yang digunakan sebagai lokasi investasi di desa jimbaran? dan Apakah

formulasi hukum pengaturan tanah adat sebagai lokasi investasi yang ada saat ini telah

memenuhi kebutuhan perlindungan terhadap tanah adat lokasi investasi?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan penggunakan

pendekatan yuridis sosiologis dengan sumber data primer, data sekunder dan tersier, dengan

menggunakan metode analisis interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Formulasi pengaturan

perlindungan tanah adat sebagai lokasi investasi pariwisata, adalah mengacu pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku UU NO. 5 tahun 1960 dan hukum adat desa adat Jimbaran,

dimana penguasaan tanah adat di kuasai dan dikelola oleh desa adat, disamping sebagai

berfungsi sosial juga berfungsi ekonomis dengan melakukan penyewaan tanah adat sebagai

lokasi investasi pariwisata. Formulasi hukum Pengaturan tanah adat sebagai lokasi investasi di

desa adat Jimbaran dengan adanya UU No. 5 tahun 1960 dan berlakunya hukum adapt berupa

awig-awig desa adat sangat membawa dampak terhadap kepastian hukum terhadap peranan dan

fungsi tanah adat sebagai lokasi investasi pariwisata. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik

adalah perlindungan hukum tanah adat yang digunakan sebagai lokasi investasi di desa

jimbaran, tanah adat dilindungi oleh Undang-Undang dan hukum adat (awig-awig). Formulasi

hukum pengaturan Tanah Adat sebagai lokasi investasi yang ada saat ini telah memenuhi

kebutuhan perlindungan terhadap tanah adat lokasi Investasi, tanah-tanah adat yang

dipergunakan sebagai lokasi investasi pariwisata, sesuai dengan rapat anggota masyarakat Desa

Adat Jimbaran

Kata Kunci : Pengaturan, Perlindungan Hukum, Tanah Adat, Lokasi Investasi

ABSTRACT

ARRANGEMENTS FOR LEGAL PROTECTION

FOR CUSTOMARY LANDS AS TOURISM INVESTMENT LOCATIONS

The location for tourism activities in Badung Regency, until today, has increased

compared with other areas in Bali. To meet the needs of tourists who stay in Badung, tourism

investment is required in the form of lodging, one that is used in the construction of tourism

accommodation is customary land. The importance of lands for human life causes them to

bereally functioned for human life either individually or jointly. Legal protection in the use of

customary lands used by an organizer of tourism investment areas for tourist accommodation

does not correspond to the role and function of customary lands. Customary rights show the legal

relations between public law (the subject of rights) and specific land/ region (legal object). There

are several problems of customary land used as tourism investments, namely: How is the

formulation of the laws governing the protection of customary land used for an investment

location in the village of Jimbaran? And Have the legal formulations of customary laws

governing lands as an investment location that exists today been meeting the needs of the

protection of customary lands as investment site?

The type of research used was a normative legal research employing sociological

juridical approach to the primary, secondary, and tertiary data sources through analysis method

of legal interpretation and construction. The formulation of protection arrangements customary

land as an investment location for tourism is referring to the existing legislation, Act No. 5 of

1960 and customary laws of the indigenous village of Jimbaran, where customary land

authorizationis controlled and managed by the indigenous villages, besides having social

function sit also has economic functions by leasing customary lands as a location for tourism

investment. Legal formulations of customary land as an investment location in the traditional

village of Jimbaran are regulated by the Law No. 5 of 1960 and the enactment of such customary

laws in the form of awigawig of the indigenous village had an impact on the legal certainty of the

role and functions of traditional lands as a location for tourism investment. The conclusions that

can be drawn were that the legal protection of indigenous land used as an investment location in

the village of Jimbaran, customary lands are protected by the Act and the customary law (awig-

awig). The formulation laws governing Customary Land as an investment location that exists

today had been meeting the needs for protection of traditional land investment location,

customary lands used as a location for tourism investment was in accordance with the meeting of

community members of the Customary Village of Jimbaran.

Keywords: Arrangement, Legal Protection, Customary Lands, Investment Location

RINGKASAN

Tesis ini menganalisis Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat

Sebagai Lokasi Investasi Pariwisata. Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab yang dapat

diuraikan sebagai berikut: Bab I menguraikan mengenai latar belakang yang melandasi

pentingnya melakukan penelitian terhadap permasalahan dalam tesis ini. Berdasarkan

permasalahan tersebut maka masalah yang timbul meliputi 2 (dua) hal yaitu : (1 )

Bagaimanakah formulasi hukum pengaturan perlindungan tanah adat yang digunakan

sebagai lokasi investasi di Desa Jimbaran? (2) Apakah formulasi hukum pengaturan

tanah adat sebagai lokasi investasi yang ada saat ini telah memenuhi kebutuhan

perlindungan terhadap tanah adat lokasi investasi? Disamping latar belakang dan

rumusan masalah pada bab I juga diuraikan mengenai tujuan dan manfaat penelitian,

landasan teoritis yang dipakai mengkaji sesuai dengan permasalahan yang dibahas,

metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini, sumber data yang

menunjang pembahasan permasalahan, teknik data serta teknik pengolahan dan analisa

data.

Bab II dalam tesis ini dibagi dalam 4 (empat) sub pokok bahasan yakni terkait

tentang tinjauan umum pengertian pariwisata, penjelasan mengenai wisatawan, sarana

dan prasana wisata, konsep investasi pariwisata, sumber daya wisata, konsep tanah adat,

penjelasan mengenai hak ulayat, tanah-tanah adat, dan konsep perlindungan hukum.

Bab III tesis ini membahas rumusan masalah I, dikemukakan hasil-hasil

penelitian yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan dianalisa

berdasarkan kajian teoritis, normatif, untuk menemukan jawaban dari permasalahan

yang ada. Oleh karena itu, dalam sub bahasan bab ini dibedakan menjadi 3 (tiga)

pembahasan yakni : Formulasi Hukum Pengaturan Perlindungan Tanah Adat Sebagai

Lokasi Investasi dalam Peraturan Perundang-undangan, Formulasi Hukum Pengaturan

Perlindungan Tanah Adat Sebagai Lokasi Investasi dalam Hukum Adat, dan Penerapan

Awig-Awig dalam Pemberian Tanah Adat Sebagai Lokasi Investasi di Desa Jimbaran.

Bab IV tesis ini membahas rumusan masalah II, dikemukakan hasil -hasil

penelitian yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan dianalisa

berdasarkan kajian teoritis, normatif, untuk menemukan jawaban dari permasalahan

yang ada. Oleh karena itu, dalam sub bahasan bab ini dibedakan menjadi 3 (tiga)

pembahasan yakni : Kebutuhan Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Sebagai

Lokasi Investasi, Formulasi Hukum Pemenuhan Kebutuhan Perlindungan Terhadap

Tanah Adat Sebagai Lokasi Investasi, dan Perbandingan Penggunaan Tanah Adat

Sebagai Lokasi Investasi Dari Sudut Pandang Pariwisata, Investasi dan Hukum Adat.

Bab V sebagai penutup ini dikemukakan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil

pembahasan yang dilakukan pada bab III dan bab IV. Adapun kesimpulan atas kedua

permasalahan yang dibahas yakni untuk kesimpulan, pada rumusan masalah pertama yaitu

Formulasi hukum pengaturan perlindungan tanah adat yang digunakan sebagai lokasi investasi di

Desa Jimbaran, tanah-tanah adat yang dipergunakan meliputi tanah laba pura, tanah pekarangan

desa. Penggunaan tanah adat sebagai lokasi investasi adalah sesuai dengan hukum adat yang

berlaku. Penggunaan tanah adat sebagai lokasi investasi berdasarkan hasil rapat banjar, sehingga

penggunaan tanah adat tidak dipermasalahkan oleh warga masyarakat. Kesimpulan rumusan

masalah kedua yaitu Formulasi hukum pengaturan Tanah Adat sebagai lokasi investasi yang ada

saat ini telah memenuhi kebutuhan perlindungan terhadap tanah adat lokasi investasi, sesuai

dengan rapat anggota masyarakat Desa Adat Jimbaran. Dalam awig-awig tidak diatur

penggunaan tanah adat sebagai lokasi investasi, hal tersebut hanya berdasarkan paruman atau

rapat anggota, kemudian dituangkan dalam Akta Notaris antara Bendesa Adat dengan pelaku

usaha wisata. Guna menghindari kesewenang-wenangan Pemerintah sebagai pemangku

kebijakan semua tanah adat yang ada di Desa Adat Jimbaran tertuang dalam awig-awig dan

perjanjian. Selain kesimpulan tersebut dalam bab ini juga memuat saran yakni Agar kedepannya

di berikan kepastian hukum terhadap penggunaan tanah adat sebagai lokasi investasi

pariwisata, dan BPN agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap kepemilkan hak

atas tanah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .............................................................................. ........ i

PRASYARAT GELAR .................................................................................. ii

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................. iii

LEMBAR PANITIA PENGUJI.................................................................... iv

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ............................................................ v

UCAPAN TERIMA KASIH ........................................................................ vi

ABSTRAK ..................................................................................................... ix

ABSTRACT .................................................................................................... x

RINGKASAN ................................................................................................. xi

DAFTAR ISI .................................................................................................. xiii

DAFTAR TABEL …………………………………………………………. xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah ........................................... 1

1.2. Rumusan Masalah .................................................... 16

1.3. Tujuan Penelitian ..................................................... 17

1.3.1. Tujuan Umum ............................................... 17

1.3.2. Tujuan Khusus .............................................. 17

1.4. Manfaat Penelitian ................................................... 17

1.4.1. Manfaat Teoritis ............................................ 17

1.4.2. Manfaat Praktis ............................................. 18

1.5. Landasan Teori ........................................................ 18

1.6. Metode Penelitian .................................................... 59

1.6.1. Jenis Penelitian .............................................. 59

1.6.2. Pendekatan Masalah ...................................... 59

1.6.3. Sumber Bahan Hukum .................................... 60

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ............... 61

1.6.5. Analisis Bahan Hukum .................................. 62

BAB II KONSEP INVESTASI PARIWISATA, TANAH ADAT DAN

PERLINDUNGAN HUKUM

2.1. Pengertian Pariwisata ............................................... 65

2.2. Konsep Investasi Pariwisata ...................................... 72

2.3. Konsep Tanah Adat .................................................. 77

2.4. Konsep Perlindungan Hukum .................................... 94

BAB III FORMULASI HUKUM PENGATURAN PERLINDUNGAN

TANAH ADAT SEBAGAI LOKASI INVESTASI DI DESA

JIMBARAN

3.1. Formulasi Hukum Pengaturan Perlindungan Tanah Adat

Sebagai Lokasi Investasi dalam Peraturan Perundang-Undangan

101

3.2. Formulasi Hukum Pengaturan Perlindungan Tanah Adat

Sebagai Lokasi Investasi dalam Hukum Adat ............ 120

3.3. Penerapan Awig-Awig dalam Pemberian Tanah Adat Sebagai

Lokasi Investasi di Desa Jimbaran ............................ 132

BAB IV FORMULASI HUKUM PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM

PENGATURAN PERLINDUNGAN TANAH ADAT SEBAGAI

LOKASI INVESTASI

4.1. Kebutuhan Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Sebagai

Lokasi Investasi ........................................................ 144

4.2. Formulasi Hukum Pemenuhan Kebutuhan Perlindungan

Terhadap Tanah Adat Sebagai Lokasi Investasi ......... 150

4.3. Perbandingan Penggunaan Tanah Adat Sebagai Lokasi

Investasi Dari Sudut Pandang Pariwisata, Investasi dan Hukum

Adat ........................................................................ 164

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan .............................................................. 169

5.2. Saran ...................................................................... 170

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………….. 171

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Banyaknya Usaha Akomodasi Penginapan Di Kabupaten Badung Tahun 2013

………………………………………............................................ 2

Tabel 2. Jumlah Akomodasi Di Provinsi Bali ………………………......... 3

Tabel 3. Perkembangan Akomodasi Di Bali Tahun 2009-2013 ……. ........ 4

Tabel 4, Formulasi Hukum Pengaturan Perlindungan Tanah Adat Sebagai Lokasi

Investasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan

………………………………………………................................ 101