pengarusutamaan phbm/cbfm dalam strategi dan rencana aksi redd+ provinsi sumatera barat
TRANSCRIPT
Pengarusutamaan PHBM/CBFM dalam
Strategi dan Rencana Aksi REDD+ Provinsi
Sumatera Baratoleh:
Rainal Daus ( Komunitas Konservasi Indonesia – WARSI )
Bogor, 16 Desember 2013
GAMBARAN UMUM SUMATERA BARAT
• Luas : 42.297,30 km2 (4.229.730 Ha)
• Batas : Utara dengan Sumut; Selatan dengan Bengkulu; Timur dengan Riau dan Jambi; Barat dengan Samudera Hindia
• Jumlah Penduduk : 4.846.909 jiwa
• Mata Pencaharian dominan : Petani
• Suku : Minangkabau, Mentawai, Mandailing, Jawa, Tionghoa
• Nilai-nilai Universal : Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, dan Tali Tigo Sapalin, Tungku Tigo Sajarangan
• Kawasan penting : TN.Siberut, TN.Kerinci Seblat, Danau (Maninjau, Singkarak, Diateh dan Dibawah), Gunung (Merapi, Singgalang, Tandikek, Talang )
KONDISI KEKINIAN SUMATERA BARAT
• Luas Wilayah ± 4.229.730 Ha
• Mempunyai Kawasan Hutan sekitar ± 2.342.650 Ha (55,38 %)
• Hutan Suaka Alam (termasuk TNKS) seluas ± 772.131 Ha
• Hutan Lindung (HL) ± 791.509 Ha
• Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 233.510 Ha
• Hutan Produksi (HP) seluas ± 362.540 Ha
• Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas ± 182.960 Ha
• Memiliki SDA yang beragam pertanian, hasil hutan, sumber daya mineral, dll
• Kaya dengan kearifan lokal setempat dalam pengelolaan SDA Parak, Rimbo Larangan, Lubuak Larangan, Lelong, Arat Sabulungan, dll
• Melihat karakteristik geomorfologinya, termasuk salah satu daerah rawan bencana longsor, banjir, gempa
• Terdapat sekitar 518 Nagari, 57,17% diantaranya berinteraksi langsung dengan Hutan dan Kawasan Hutan
KONDISI KEKINIAN SUMATERA BARAT
Sumatera Barat dalam
Konteks Gerakan
Pengelolaan Sumberdaya
Hutan Berbasis
Masyarakat
Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat:• Sebagai instrumen untuk penanggulangan kemiskinan masyarakat desa hutan• Sebagai instrumen untuk mempertahankan kelestarian hutan
Ciri-ciri Pola Pengelolaan Hutan Berbasis
Masyarakat 1. Aktor utama pengelola => masyarakat setempat2. Lembaga pengelola => dibentuk, dilaksanakan dan dikontrol
secara langsung oleh masyarakat setempat3. Memiliki wilayah/teritori yang jelas4. Interaksi antara masyarakat dan lingkungannya bersifat erat
dan langsung5. Pengetahuan dan teknologi lokal penting & dikuasai
masyarakat6. Skala produksi dibatasi prinsip–prinsip kelestarian7. Sistem ekonomi didasarkan pada kesejahteraan bersama8. Keanekaragaman bidang
Pemahaman Masyarakat Nagari Terhadap Hutan
• Hutan bukan sekedar tegakan kayu
• Hutan bagian dari sistim hidup dan kehidupan
• Hutan sebagai penyedia, bahan-bahan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, obat-obatan, pendapatan keluarga, hubungan religi, ketentraman dan lainnya
• Hutan sebagai benteng untuk melindungi dari bencana ekologi seperti banjir, galodo, longsor dan lainnya
• Hutan harus diupayakan secara baik pengelolaanya agar dapat menjamin kesinambungan pemanfaatannya
• Hutan dimanfaatkan tidak didasari hanya pada kegiatan eksploitatif, tetapi dilandasi pada usaha-usaha untuk memelihara keseimbangan dan keberlanjutannya
LALU....Bagaimana
dengan SRAP REDD+..?
KEBIJAKAN STRATEGIS(Terkait dengan Pengelolaan SDA)
• Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Nagari (PELANA) dengan dukungan kearifan lokal masyarakat Parak, Rimbo Larangan, Lubuak Larangan, dan Tradisi Lelong
• Pengembangan Ekonomi Hijau (BANGAU) dengan mengedepankan penggunaan teknologi ramah lingkungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan
• Penatagunaan Lahan Berbasis DAS (TAHAN) sebagai bahagian resolusi konflik terhadap pemanfaatan lahan
• Rehabilitasi dan Mitigasi Bencana (RELAMINA) dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana
MODAL SOSIAL SUMATERA BARAT1. Sudah ada model-model pengelolaan sumberdaya
hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan yang berjalan, seperti “parak” di Maninjau, Agroforest di Saning Bakar, Rimbo Larangan di Paru dan lainnya
2. Sudah ada inisiasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang dikembangkan oleh proyek sebelumnya, misalnya ICDP-TNKS
3. Adanya model HN yang telah berjalan seperti di SIMANCUANG kabupaten Solok Selatan dan SIMANAU Kabupaten Solok
4. Komitmen positif dari Gubernur yang mencanangkan target pencapaian PHBM seluas 500.000 Ha selama 5 tahun dan beberapa Bupati/Wali Kota
5. Sudah tersusunnya Road Map dan Kerangka kerja pencapaian target 500.000 Ha untuk PHBM
6. Sudah ada lembaga layanan satu atap dilevel Provinsi
7. Tersedianya peta indikatif yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi yang bisa menjadi rujukan untuk pengembangan PHBM di setiap Kabupaten/Kota di Sumatera barat
8. Pengelolaan Program Kolaboraitif lintas sektoral Gerakan Pesejahteraan Petani (GPP)
9. Adanya beberapa hasil kajian terkait CBFM
Sumatera Barat dan REDD+
• Ada surat usulan Gubernur Sumatera Barat kepada Ketua Satgas REDD+ tanggal 20 Maret 2012 dengan Nomor Surat 185/III/BW-LH/Bappeda2012 tentang Permintaan Fasilitasi REDD+
• Surat Balasan dari Pak Kuntoro Mangkusubroto sebagai Ketua Satgas REDD+ melalui Surat Nomor B-135/REDDII/05/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang menyatakan dukungan terhadap Sumatera Barat sebagai salah satu Provinsi Mitra Satgas REDD dimana dukungan tersebut berupa a) dukungan fasilitasi penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) dan b) Dukungan untuk melakukan inisiatif strategis REDD+ untuk segera diimplementasikan dilapangan
• Ada Usulan Proposal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk Provinsi Model REDD+ ke Ketua Satgas REDD+
• Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Provinsi Sumatera Barat Multipihak
Proses penyusunan SRAP1. Diskusi Awal dan Persiapan
2. Pengumpulan Data
3. Pertemuan Multipihak di Kabupaten/kota 14 Kabupaten / Kota
4. Analisis, sintesis data dan peta
5. Penulisan Draft Dokumen SRAP
6. Konsultasi Publik
7. Koordinasi Nasional dan Pencetakan Dokumen
ISU STRATEGIS1. Kelembagaan, Kebijakan dan Kepastian
Mekanisme
2. Paradigma Pembangunan berorientasi pada keberlanjutan (desain tata kelola terhadap kebutuhan peningkatan kapasitas)
3. Re-desain Tata guna lahan dan Konflik Tenurial
4. Basis Pengelolaan Sumber Daya Alam
5. Perlindungan sumber – sumber mata pencaharian masyarakat
6. Pengutamaan PADIATAPA (FPIC) dan Rambu Keselamatan
STRATEGI1. Pengembangan Kelembagaan REDD+ dan
Sinergi Kebijakan,2. Penataan Ruang untuk Kejelasan dan Kepa
stian Wilayah Kelola Berbasis Nagari
3. Pengembangan Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan Berbasiskan Ekosistem,
4. Perbaikan Kriteria dan Standar Pengelolaan Sumber Daya Alam Lestari
5. Pengembangan Skema – Skema Kemitraan Pengelolaan Sumber Daya Alam
PENDEKATAN PENYUSUNANSTRATEGI
Masyarakat
Corporate
Prakondisi Pengembangan
Strategi II Strategi III
Strategi IV Strategi V
Strategi I
Kondisi Kawasan HutanYang Masih Relatif baik
Praktek – Praktek Pengelolaan
Sumber daya alam berbasis
nilai – nilai lokal
Pengembangan praktek
pengelolaan sumberdaya alam
yang ramah lingkungan
Mekanisme Lokal untuk
Pengambilan Keputusan dan
Penyelesaian Konflik
Komitmen Pemerintah denganPerangkat Kebijakan
yang telah tersedia di Sumatera
Barat
KONDISI PEMUNGKIN
SEKIAN..
TERIMA KASIH