pengaruh ekstensifikasi pajak, sosialisasi pajak...
TRANSCRIPT
PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK, SOSIALISASI
PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, DAN KESADARAN
HUKUM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN
DIMODERASI OLEH PELAKSANAAN GOOD GOVERNMENT
GOVERNANCE
SKRIPSI
Diajukan pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Untuk Memenuhi Syarat – Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana
Akuntansi
Oleh:
Nada Melati Sukma
NIM : 11150820000006
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1441 H/2019
ii
PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK, SOSIALISASI
PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, DAN KESADARAN
HUKUM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN
DIMODERASI OLEH PELAKSANAAN GOOD GOVERNMENT
GOVERNANCE
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Untuk Memenuhi Syarat – Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Akuntansi
Oleh:
Nada Melati Sukma
NIM : 11150820000006
Di Bawah Bimbingan
Pembimbing I
Ismawati Haribowo, SE., M.Si
NIP: 198009092014112003
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1441 H/2019
iii
LEMBAR PENGESAHAN KOMPREHENSIF
Hari ini 08 April 2019 telah dilakukan ujian komprehensif atas mahasiswa:
Nama : Nada Melati Sukma
NIM : 11150820000006
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Sosialisasi Pajak,
Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Hukum Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak dan Dimoderasi Oleh Pelaksanaan
Good Government Governance
Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang
bersangkutan selama proses ujian komprehensif, maka diputuskan bahwa
mahasiswa di atas dinyatakan LULUS dan diberi kesempatan untuk
melanjutkan ke tahap ujian skripsi sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultasn
Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 08 April 2019
1. Yusro Rahma, S., M.Si ( )
NIP. 19800506 200801 2 016
2. Hepi Prayudiawan, SE., MM., Ak., CA ( )
NIP. 19720516 200901 1 006
iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
Yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama : Nada Melati Sukma
No. Induk Mahasiswa : 11150820000006
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:
1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan
mempertanggungjawabankan
2. Tidak melakukan plagiat terhadap naskah orang lain
3. Tidak menggunakan karya oranglain tanpa menyebutkan sumber asli
atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan
atas karya ini
Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan melalui
pembuktian dan dapat dipertanggungjawabkan, ternyata memang ditemukan
bukti bahwa saya telah melanggar aturan di atas, maka saya siap dikenai
sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.
Jakarta, 22 Oktober 2019
Nada Melati Sukma
v
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
Hari ini, telah dilakukan Uji Skripsi atas mahasiswa/i:
Nama : Nada Melati Sukma
No. Induk Mahasiswa : 11150820000006
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Sosialisasi Pajak,
Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Hukum
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dimoderasi
Oleh Pelaksanaan Good Government Governance
Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang
bersangkutan selama proses Ujian Skripsi, maka diputuskan bahwa mahasiswa/i
tersebut dinyatakan LULUS dan skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 22 Oktober 2019
1. Fitri Damayanti, SE., M.Si (
NIP: 1981073 1 200604 2 003 Ketua Penguji
2. Ismawati Haribowo, SE., M.Si ( )
NIP: 19800909 201411 2 003 Sekretaris
3. Rahmawati, SE., MM ( )
NIP: 19770814 200604 2 003 Penguji Ahli
vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. IDENTITAS PRIBADI
1. Nama Lengkap : Nada Melati Sukma
2. Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 15 Oktober 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat Rumah : Jl. AMD XV RT 004/001 NO 4, Kelurahan
Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren
Tangerang Selatan, Banten
6. Nomor Handphone : 0878-7601-6055
7. Email : [email protected]
II. PENDIDIKAN
1. MI Pembangunan UIN Jakarta Tahun 2003 -2009
2. SMPI Al-Syukro Tangerang Selatan Tahun 2009 -2012
3. MA Pembangunan UIN Jakarta Tahun 2013 - 2015
4. S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015 -2019
III. LATAR BELAKANG ORANG TUA
1. Ayah : Dedi Budiaman
2. Ibu : Nur Azizah
3. Anak ke- : Dua dari dua bersaudara
vii
THE INFLUENCE OF TAX EXTENSIFICATION, TAX
SOCIALIZATION, TAX KNOWLEDGE, AND LEGAL
AWARENESS OF TAXPAYER COMPLIANCE AND IS
MODERATED BY THE IMPLEMENTATION OF GOOD
GOVERNMENT GOVERNANCE
ABSTRACT
This study aims to examine the effect of tax extensification, tax socialization,
tax knowledge, and legal awareness on tax compliance and is moderated by the
implementation of good government governance. This study uses primary data by
distributing questionnaires to individual taxpayers in Banten area. Sampling was
done using convenience sampling method. The number of individual taxpayers
sampled in this study was 139 individual taxpayers. Analytical methods to test data
processing in this study using multiple regression analysis and moderate regression
analysis, using SPSS 24.
The result of this study indicate that tax extensification and tax socialization
affect taxpayer compliance. While tax knowledge and legal awareness does not
affect taxpayer compliance. Furthermore, tax extensification and tax socialization
of taxpayer compliance cand moderate the implementation of good government
governance. Whereas tax knowledge and legal awareness of taxpayer compliance
cannot moderate the implementation of good government governance.
Keyword: Tax Extensification, Tax Socialization, Tax Knowledge, Legal
Awareness, Tax Compliance, The Implementation Of Good Government
Governance, Moderate Regression Analysis
viii
PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK, SOSIALISASI
PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, DAN KESADARAN
HUKUM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN
DIMODERASI OLEH PELAKSANAAN GOOD GOVERNMENT
GOVERNANCE
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ekstensifikasi pajak,
sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran hukum terhadap kepatuhan
wajib pajak dan dimoderasi oleh pelaksanaan good government governance.
Penelitian ini menggunakan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner
kepada wajib pajak orang pribadi yang berada di Wilayah Banten. Pengambilan
sampel dilakukan dengan menggunakan metode convenience sampling. Jumlah
wajib pajak orang pribadi yang menjadi sampel didalam penelitian ini adalah
sebanyak 139 wajib pajak orang pribadi. Metode analisis untuk menguji pengolahan
data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan analisis
regresi moderat, dengan menggunakan SPPS 24.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstensifikasi pajak dan sosialisasi
pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengetahuan pajak
dan kesadaran hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Selanjutnya, ekstensifikasi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak dapat memoderasi pelaksanaan good government governance. Sedangkan
pengetahuan pajak dan kesadaran hukum terhadap kepatuhan wajib pajak tidak
dapat memoderasi pelaksanaan good government governance.
Kata Kunci: Ekstensifikasi Pajak, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak,
Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pelaksanaan
Good Government Governance, Analisis Regresi Moderat.
ix
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul
“Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan
Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dimoderasi Oleh
Pelaksanaan Ggood Government Governance”. Tak lupa juga shalawat dan salam
kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari
zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.
Penyusunan skripsi ini ditujukan sebagai syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Akuntansi di Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam
menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari adanya banyak pihak yang turut serta
membantu dalam proses penyelesaian ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan
terima kasih atas doa, bantuan, dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak
langsung kepada:
1. Allah subhanu wata’ala atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada
penulis sehingga penulis mempunyai kekuatan untuk dapat menyelesaikan
skripsi ini.
2. Orang tua yang menjadi penyemangat terbesar yang selalu memberikan energy
positif, dan percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan ini dengan baik, dan
juga telah memberikan dukungan tiada henti baik moril maupun materil.
Terimakasih, ini saya persembahkan untuk kalian.
3. Kakak penulis, Tiara Azaria yang selalu memberikan semangat, hiburan,
keceriaan, dan asupan ringan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Amilin, S.E.,Ak.,CA.,M.Si.,QIA.,BKP,CRMP. Selaku Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sekaligus selaku dosen pembimbing akademik
yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi dan semangat
kepada penulis.
x
5. Ibu Yessi Fitri, SE., M.Si., Ak., CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.
6. Ibu Ismawati Haribowo, SE., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah
meluangkan waktunya untuk selalu memberikan referensi, saran, nasihat,
motivasi dan semangat, serta perhatian kepada penulis selama ini.
7. Ibu Fitri Damayanti, M.Si. Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
8. Sahabatku, “Keluarga Ongod” Indah Novitasari, Annisa Anjar, Nisrina Afifah,
Dila Nuraini, dan Nurul Yahya yang menjadi penghibur penulis dikala stress
menyerang saat penulisan skripsi ini.
9. Nurjilan Fauziyyah, Lidya Puspita Lestari, dan Maulida Sari yang menjadi
mentor penulis dalam pengolahan data dan pengerjaan skripsi sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Rifqoh Maulidiah dan Ansya Auladina selaku teman seperjuangan skripsi yang
selalu membantu penulis.
11. Seluruh teman-teman Akuntansi A yang selalu memberikan dukungan,
pembelajaran, keceriaan, kebahagiaan kepada penulis. Terimakasih telah
mewarnai kehidupan dimasa perkuliahanku.
12. Keluarga besar Akuntansi 2015, terimakasih untuk kenangannya selama masa
perkuliahan ini.
13. Gianti Handini dan Nabila Mukti selaku teman SMA yang selalu
mendengarkan keluh kesah dan menjadi penghibur untuk penulis. Terimakasih
telah memberikan semangatnya.
14. Teman-teman KKN khususnya Damara, Nungky, Galuh, dan Windi yang
selalu memberikan dukungan untuk penulis. Terimakasih sudah menjadi
bagian dari hidupku yang sungguh singkat namun sangat berharga.
15. Semua pihak yang telah membantu saya yang tidak bisa disebutkan satu
persatu, terimakasih atas kebaikan kalian semua.
xi
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata
sempurna, dikarenakan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki
penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran serta masukan bahkan kritik
yang membangun dari berbagai pihak.
Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Jakarta, 25 September 2019
Nada Melati Sukma
xii
DAFTAR ISI
COVER ..................................................................................................................... i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .................................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF ....................................... iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ................................ iv
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ......................................................... v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ................................................................................ vi
ABSTRACT ............................................................................................................ vii
ABSTRAK ........................................................................................................... viii
KATA PENGANTAR ............................................................................................ ix
DAFTAR ISI ......................................................................................................... xii
DAFTAR TABEL ................................................................................................. xvi
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xviii
DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... xix
BAB I ....................................................................................................................... 1
PENDAHULUAN ................................................................................................... 1
A. Latar Belakang ............................................................................................. 1
B. Identifikasi Masalah ................................................................................... 13
C. Pembatasan Masalah .................................................................................. 13
D. Rumusan Masalah ...................................................................................... 14
E. Tujuan Penelitian ....................................................................................... 15
F. Manfaat Penelitian ..................................................................................... 16
BAB II .................................................................................................................... 17
TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................................ 17
A. Tinjauan Teori ............................................................................................ 17
1. Teori Atribusi ....................................................................................... 17
2. Teori Planned Behavior ....................................................................... 19
3. Ekstensifikasi Perpajakan..................................................................... 21
4. Sosialisasi Perpajakan .......................................................................... 22
5. Pengetahuan Perpajakan....................................................................... 24
6. Kesadaran Hukum ................................................................................ 26
xiii
7. Kepatuhan Wajib Pajak ........................................................................ 28
8. Good Government Governance ............................................................ 29
B. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu ............................................................... 31
C. Pengembangan Hipotesis ........................................................................... 37
1. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ........ 37
2. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ............. 37
3. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .......... 38
4. Pengaruh Kesadaran Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .......... 39
5. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak,
dan Kesadaran Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ................... 39
6. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
dengan Pelaksanaan Good Government Governance .......................... 40
7. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan
Pelaksanaan Good Government Governance ....................................... 40
8. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan
Pelaksanaan Good Government Governance ....................................... 41
9. Pengaruh Kesadaran Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan
Pelaksanaan Good Government Governance ....................................... 41
D. Kerangka Pemikiran ................................................................................... 43
BAB III................................................................................................................... 44
METODOLOGI PENELITIAN ............................................................................. 44
A. Ruang Lingkup Penelitian .......................................................................... 44
B. Metode Penentuan Sampel ......................................................................... 44
1. Populasi dan Sampel ............................................................................ 44
2. Metode Pengambilan Sampel ............................................................... 45
C. Metode Pengumpulan Data ........................................................................ 45
1. Penelitian Pustaka ................................................................................ 45
2. Penelitian Lapangan ............................................................................. 45
D. Operasional Variabel Penelitian ................................................................. 46
1. Variebel Independen ............................................................................ 46
a. Ekstensifikasi Pajak ....................................................................... 46
xiv
b. Sosialisasi Pajak ............................................................................. 46
c. Pengetahuan Pajak ......................................................................... 47
d. Kesadaran Hukum .......................................................................... 48
2. Variabel Dependen ............................................................................... 48
a. Kewajiban Wajib Pajak .................................................................. 48
3. Variabel Moderating ............................................................................ 49
a. Pelaksanaan Good Government Governance ................................. 49
E. Metode Analisis Data ................................................................................. 51
1 Statistik Deskriptif ............................................................................... 51
2 Uji Kualitas Data .................................................................................. 52
a. Uji Validitas .................................................................................. 52
b. Uji Realiabilitas ............................................................................. 53
3 Uji Asumsi Klasik ................................................................................ 53
a. Uji Multikolineritas ........................................................................ 53
b. Uji Heterokedastisitas ..................................................................... 54
c. Uji Normalitas ................................................................................ 55
4 Uji Hipotesis......................................................................................... 56
a. Analisis Regresi Berganda ............................................................. 56
b. Pengujian dengan Moderated Regression Analysis (MRA) .......... 58
BAB IV .................................................................................................................. 61
HASIL DAN PEMBAHASAN .............................................................................. 61
A. Gambaran Umum Objek Penelitian ........................................................... 61
1. Tempat dan Waktu Penelitian .............................................................. 61
2. Karakteristik Profil Responden ............................................................ 62
B. Hasil Uji Instrumen Penelitian ................................................................... 66
1. Hasil Uji Statistik Deskriptif ................................................................ 66
2. Hasil Uji Asumsi Klasik ...................................................................... 68
3. Hasil Uji Hipotesis ............................................................................... 74
C. Pembahasan ................................................................................................ 83
1. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ........ 83
2. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.............84
3. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ......... .85
xv
4. Pengaruh Kesadaran Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .......... 87
5. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan
Kesadaran Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .......................... 88
6. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan
Pelaksanaan Good Government Governance ....................................... 89
7. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan
Pelaksanaan Good Government Governance ....................................... 90
8. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan
Pelaksanaan Good Government Governance ....................................... 91
9. Pengaruh Kesadaran Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan
Pelaksanaan Good Government Governance ....................................... 92
BAB V .................................................................................................................... 99
PENUTUP .............................................................................................................. 99
A. Kesimpulan ................................................................................................. 99
B. Implikasi ..................................................................................................... 100
C. Keterbatasan ............................................................................................... 101
D. Saran ........................................................................................................... 101
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... ..103
LAMPIRAN ......................................................................................................... ..108
xvi
DAFTAR TABEL
Nomor Keterangan Halaman
1.1 Destination Statement Direktorat Jendera Pajak Tahun
2016-2018
5
1.2 Kasus Pengungkapan Pajak di Indonesia 8
2.1 Hasil-Hasil Penelitian 31
3.1 Operasional Variabel Penelitian 50
4.1 Data Sampel Penelitian 62
4.2 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan
Kepemilikan NPWP
63
4.3 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis
Kelamin
63
4.4 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Umur 64
4.5 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan 65
4.6 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 66
4.7 Hasil Uji Statistik Deskriptif 67
4.8 Hasil Uji Validitas Ekstensifikasi Pajak 68
4.9 Hasil Uji Validitas Sosialisasi Pajak 68
4.10 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak 69
4.11 Hasil Uji Validitas Kesadaran Hukum 70
4.12 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak 70
xvii
4.13 Hasil Uji Validitas Pelaksanaan Good Government
Governance
71
4.14 Hasil Uji Reliabilitas 72
4.15
4.16
Hasil Uji Mulikolinieritas
Hasil Uji Statistik K-S
72
74
4.17 Hasil Uji Koefisien Determinasi 75
4.18 Hasil Uji Statistik F 76
4.19
4.20
Hasil Uji Statistik t
Hasil Uji Koefisien Determinasi
77
79
4.21 Hasil Uji Statistik F 80
4.22 Hasil Uji Statistik t 81
4.23 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 93
xviii
DAFTAR GAMBAR
Nomor Keterangan Halaman
2.1 Skema Kerangka Pemikiran 43
4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas 73
xix
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Keterangan Halaman
1 Surat Penelitian Skripsi 109
2 Surat Keterangan KPP 113
3 Kuesioner Penelitian 115
4 Daftar Jawaban Responden 123
5 Output Hasil Pengujian Data 152
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dana untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah itu
tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari berbagai potensi sumber daya yang
dimiliki dari setiap Negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari
masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Sebagai salah satu
unsur penerimaan Negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin
diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan.
Penerimaan pajak adalah penerimaan dalam negeri yang paling aman,
karena bersifat fleksibel terhadap pendapatan Negara, dan menjadi salah satu
instrument bagi pemerintah untuk mengatur perekonomian, yang mudah untuk
dipengaruhi kondisinya daripada penerimaan Negara bukan pajak (PNBP).
Pengaruh dan campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penerimaan
pajak antara lain dengan mengeluarkan kebijakan baru mengenai pajak. Kebijakan-
kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah tujuan utamanya adalah untuk
membantu meningkatkan kontribusi penerimaan pajak.
Upaya dalam meningkatkan pajak ialah meningkatkan jumlah Wajib Pajak
terdaftar, perluasan objek pajak dan penggalian objek pajak serta subjek pajak yang
telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Dalam usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak, dimana yang menjadi
1
2
tanggung jawab aparat perpajakan, maka upaya yang ditempuh antara lain fiskus,
Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan surat edaran tentang Pelaksanaan
Ekstensifikasi Wajib Pajak.
Kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah
kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap/perilaku
seorang wajib pajak untuk melaksanakan semua kewajibannya mengenai
perpajakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Agar target pajak
tercapai, perlu ditumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi
kewajiban perpajakannya. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak
sendiri, sedangkan kepatuhan perpajakan timbul karena mengetahui adanya sanksi
perpajakan. Dan dalam prakteknya sulit untuk membedakan apakah wajib pajak
yang memenguhi kewajiban perpajakannya dimotivasi oleh kesadaran atau
kepatuhan perpajakan (Anita, Saryadi, & Sari, 2007).
Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang paling penting di
seluruh dunia, baik di Negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika
wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan
tindakan penhindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada
akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan
berkurang, kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu
kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak,
penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan juga tarif pajak (Asbar,
Fitros, & Rusli, 2014). Salah satu langkah yang harus ditempuh adalah memberikan
kualitas layanan yang mampu memberikan pengetahuan dan disiplin pajak yang
3
tinggi kepada wajib pajak, sehingga dengan langkah tersebut diharapkan kepatuhan
wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya dalam
membayar pajak akan terbentuk serta langkah permulaan untuk menuju ke arah
pelaksanaan self assessment yang murni dapat tercapai.
Rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan
membuat masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai
wajib pajak serta memahami manfaat dari penerimaan pajak. Sosialisasi peraturan
perpajakan juga masih belum menyeluruh ke setiap wajib pajak yang juga
menyebabkan minimnya pengetahuan wajib pajak tentang informasi perpajakan.
Menurut (Adincha, 2012) peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk
memenuhi kewajibannya perlu dilakukan upaya-upaya yang bersifat komprehensif
dan secara berkesinambungan oleh pemerintah agar target penerimaan pajak
mendekati tercapai. Pemerintah harus melakukan kajian-kajian yang berkenaan
dengan prinsip dasar pada diri wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman yang
kurang tentang pajak dapat mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam
membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak
adanya insentif atau timbal balik secara langsung dari Negara untuk mereka
(Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016). Oleh sebab itu, pemerintah perlu
melakukan sosialisasi pajak agar masyarakat menyadari bahwa pajak digunakan
untuk kepentingan bersama.
Banyaknya masyarakat yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak,
Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan perluasan basis perpajakan. Atas dasar
4
itulah Direktorat Jenderal Pajak mendorong dalam meningkatkan pemahaman dan
kesadaran perpajakan melalui program Sosialisasi Perpajakan yang gencar
diadakan dalam masyarakat. Upaya dalam meningkatkan Sosialisasi Perpajakan
dan penyuluhan kepada wajib pajak atau masyarakat sejak usia dini, maka dengan
adanya Sosialisasi Perpajakan diharapkan dapat mengedukasi masyarakat agar
lebih memahami tentang ketentuan peraturan dan mekanisme dalam perpajakan
serta membentuk masyarakat yang paham, sadar dan peduli pajak (Kurniawan,
Kumadji, & Yaningwati, 2014).
Kurangnya sosialisasi berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat
tentang pajak yang menyebabkan ketidakmengertian masyarakat tentang
pentingnya peranan pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada
akhirnya akan membuat masyarakat enggan untuk memberikan kontribusi dan
menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat menyebabkan
kesadaran wajib pajak untuk mengisi dan melaporkan SPT dengan benar dan tepat
waktu pun rendah (Khasanah & Y., 2016).
Melihat pentingnya peningkatan penerimaan negara khususnya dari sektor
perpajakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam rangka peningkatan
penerimaan dari sektor pajak tersebut dengan adanya program ekstensifikasi dan
intensifikasi. Ekstensifikasi lebih berfokus mengacu pada perluasan objek pajak
yang akan dikenakan pajak misalnya intensifikasi pajak dari sektor-sektor tertentu
(Christover & Rondonuwu, 2016).
5
Usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak untuk meningkatkan
penerimaan dari pajak telah dilaksanakan pemerintah dengan berbagai cara dan
berbagai metode oleh Direktorat Jenderal Pajak, salah satunya dengan cara usaha
memperluas subjek dan objek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru. Tetapi
usaha memaksimalkan penerimaan pajak juga dibutuhkan peran aktif dari wajib
pajak itu sendiri. Perubahan sistem dari Official Assesment menjadi Self Assesment,
memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar
dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Dan dengan melakukan usaha
ekstensifikasi pajak dapat terlihat jumlah wajib pajak yang terdaftar dan
penerimaan pajak yang meningkat dari tahun 2016-2018.
Tabel 1.1 Destination Statement Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2018
Tahun Jumlah WP
Terdaftar Penerimaan Pajak
2016 36 Juta 1.512 Triliun
2017 40 Juta 1.737 Triliun
2018 42 Juta 2.007 Triliun
Sumber: LAKIN DJP 2017
Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar setiap
tahunnya mengalami peningkatan dan itu membuktikkan bahwa kesadaran dan
kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya sudah
tumbuh dari dalam diri wajib pajak tersebut. Dengan diiringi oleh penerimaan pajak
yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menjadikan kepatuhan
6
dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk
mencapai keberhasilan penerimaan pajak.
Direktorat Jenderal Pajak mencoba untuk memberikan pelayanan yang
prima kepada para wajib pajak dan melakukan inovasi terbaru dalam hal
pelayanannya. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak
adalah dengan melakukan perubahan pada administrasi pelaporan perpajakan.
Ditjen Pajak membuat sebuah sistem yang lebih sederhana dalam pelaporan pajak
dengan menggunakan sistem e-filing (Agustiningsih, 2016).
Adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan e-filing dapat
memudahkan wajib pajak. Wajib pajak melaporkan SPTnya 24 jam selama 7 hari.
Hal ini berarti wajib pajak dapat melaporkan SPTnya meskipun pada hari libur.
Sistem ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang tidak melaporkan SPTnya
dengan alasan-alasan. Selain itu, dengan adanya e-filing ini dapat mengurangi biaya
penggunaan kertas. Namun, faktanya masih banyak wajib pajak yang belum
mengerti sepenuhnya melaporkan SPTnya secara elektronik, padahal banyak
manfaat yang di dapatkan apabila menggunakan e-filing ini.
Menurut data dari cnnindonesia.com Direktorat Jenderal Pajak Kementrian
Keuangan mencatat 10,59 juta SPT hingga akhir pelaporan wajib pajak pribadi.
Realisasi tersebut bertumbuh 14,01% dibanding dengan tahun 2017, yakni 9,28 juta
wajib pajak. Ditjen Pajak Kemenkeu mengatakan bahwa sebanyak 8,49 juta SPT
dilaporkan dengan menggunakan sistem e-filing, sementara sisanya masih
dilaporkan secara manual. Angka kepatuhan pajak adalah rasio antara realisasi SPT
7
terhadap wajib pajak terdaftar wajib SPT. Dengan jumlah wajib pajak terdaftar
wajib SPT sebanyak 17,69 juta, maka tingkat kepatuhan pajak sudah tercatat 59,98
persen.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan jumlah pelaporan SPT di
tahun ini di antaranya kesadaran wajib pajak yang makin meningkat dan banyaknya
masyarakat yang menggunakan e-filing karena dianggap cukup mudah. Di tahun
lalu, terdapat 12,05 juta WP yang telah melaporkan SPT atau 72,59% dari total
wajib pajak yang wajib melaporkan SPT. Kenaikan e-filing di tahun 2017 tercatat
70%.
Tetapi, tidak sedikit wajib pajak yang belum memiliki kesadaran untuk
memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia
masih sangat rendah, sedangkan penerimaan Negara dari sektor pajak di dalam
APBN sebesar 85,4% di tahun 2018. Dan di Indonesia terhitung banyak yang
melakukan penunggakan pajak dari mulai perusahaan kecil hingga perusahaan
besar. Sedangkan di Indonesia berlaku sanksi atau denda perpajakan. Denda
dijatuhkan bagi wajib pajak yang terlambat melaporkan bahkan tidak melaporkan
sama sekali. Sanksi normal bagi yang terlambat melaporkan SPT Pajak sebesar Rp
1 Juta bagi wajib pajak badan dan Rp 100 Ribu untuk wajib pajak orang pribadi.
Sementara di Pasal 39 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 tertulis bahwa barang siapa
yang dengan sengaja atau lalai menyerahkan SPT Pajak, baik manual maupun
elektronik, akan dijatuhi hukuman pidana minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun.
8
Beberapa kasus penunggakan pajak yang terjadi di Indonesia diantaranya
dijelaskan dalam tabel dibawah ini:
Tabel 1.2
Kasus Penunggakan Pajak di Indonesia
No.
Nama Terdakwa Kasus
Penunggakan Pajak
(Tahun)
Jenis
Pelanggaran
Uraian
Permasalahan
1. PT. Google (2017) Menolak untuk
membayar pajak.
Perusahaan Google
membangkang untuk
membayar pajak,
bermula dari Google
mengembalikan
Surat Perintah
Pemeriksaan (SPP)
dari Ditjen Pajak
beberapa bulan lalu
dan juga menolak
untuk diperiksa.
Google juga menolak
penetapan status
badan usaha tetap
(BUT) padahal
Google terdaftar
sebagai badan hukum
dalam negeri di
Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Pratama
Tanah Abang dengan
status Penanaman
Modal Asing (PMA)
sejak tahun 2011.
2. Direktur Perusahaan Jasa
Transportasi bernama
Soetijono (2016)
Menyampaikan
SPT masa PPN
dengan isi yang
tidak sesuai
kenyataan.
Terdakwa bernama
Soetijono terbukti
menyampaikan SPT
masa PPN masa pajak
Januari-Desember
2007 dengan tidak
benar. Perbuatan
curang yang
dilakukannya dengan
membuat faktur pajak
yang tidak
9
No.
Nama Terdakwa Kasus
Penunggakan Pajak
(Tahun)
Jenis
Pelanggaran
Uraian
Permasalahan
berdasarkan transaksi
ekonomi yang
sebenarnya. Selain itu
berdasarkan
keterangan para saksi
dari pihak perusahaan
tersebut, tidak ada
yang melakukan
transaksi jual beli
dengan CV Bumi Raya pada saat itu.
3. Pengusaha
Aksesoris&Peralatan
Komputer, Yulianto
(2016)
Penunggakan
wajib pajak di
Pontianak
Yulianto diduga
dengan sengaja
menghindari pajak
atas usaha penjualan
komputer. Usaha
tersebut dimulai pada
tahun 2010 dan 2011.
Selama masa itu,
yulianto selaku wajib
pajak dengan sengaja
tidak menyampaikan
PPN dan SPPT
kepada Direktorat
Jenderal Pajak
Kalimantan Barat.
4. Perusahaan Sawit (2018) Masalah Wajib
Pajak di sector
sawit yang diduga
mengemplang
pajak
KPK menemukan
63.000 Wajib Pajak
di sektor industri
sawit bermasalah,
terkait dengan
penghindaran setoran
pajak dan
pemungutan yang
tidak optimal dari
Ditjen Pajak. KPK
mengutip dari Ditjen
Pajak menyatakan
bahwa ada 70.918
WP baik badan
maupun orang
pribadi yang terdaftar
dalam sistem
10
No.
Nama Terdakwa Kasus
Penunggakan Pajak
(Tahun)
Jenis
Pelanggaran
Uraian
Permasalahan
Administrasi
perpajakan. Namun,
hanya sekitar 9,6%
yang melaporkan
SPT dan ada sekitar
63.000 WP yang
tidak melaporkan
SPT Pajak.
5. Pengusaha Pembuatan
Sepatu di Bekasi (2015)
Tidak memungut
PPN dan tidak
menyampaikan
SPT PPh
Terdakwa tidak
membayar PPN dan
tidak menyampaikan
SPT PPh ke Negara
pada tahun 2006 lalu,
sehingga diduga
menimbulkan
kerugian sebesar Rp
1,6 Miliar. Terdakwa
melanggar UU No.
16 Tahun 2000 dan
dalam peraturan
tersebut, perusahaan
yang memiliki omzet
di atas Rp 600
Juta/tahun
diwajibkan membuat
SPT PPh dan
memungut PPN.
Sumber: Diolah Dari Berbagai Sumber
Salah satu bentuk law enforcement dibidang perpajakan yaitu melalui
kegiatan himbauan pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
Permasalahan utama dalam melaksanakan Surat Himbauan adalah wajib pajak tidak
mau mematuhi Surat Himbauan tersebut, sehingga berpengaruh terhadap
penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan Negara berkurang
(Subagiyo, Rahayu, & Jauhari, 2014).
11
Banyaknya kasus penyimpangan yang terjadi di kalangan pemerintah,
menyebabkan krisis kepercayaan publik. Seperti adanya kasus korupsi,kolusi dan
penyimpangan lainnya itu menandakan bahwa suatu negara atau daerah tidak
terkelola dengan baik. Berdasarkan kondisi tersebut maka Indonesia pada
umumnya dan daerah pada khususnya dalam melaksanakan Good Government
Governance masih belum efektif. Dengan adanya penerapan Good Government
Governance diharapkan mampu membawa Negara bangkit dari keterpurukannya,
sehingga penegakkan Good Government Governance menjadi hal yang mutlak
diperlukan (Manossoh, 2015).
Uraian diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan Good Government
Governance pada pemerintah di Indonesia masih merupakan permasalahan besar
yang harus dihadapi dan butuh kerja keras untuk memperbaikinya.
Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Teknologi Informasi, Sosialisasi
Pajak, Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak” (Sudrajat & Ompusunggu,
2015) menguji teknologi informasi, sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak sebagai
variabel independen dan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen. Hasil
penelitian tersebut membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi,
sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak.
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan
oleh (Sudrajat & Ompusunggu, 2015). Adapun perbedaan penelitian ini dengan
penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:
12
1. Adanya penambahan variabel independen. Pada penelitian ini, penulis
menggunakan variabel independen ekstensifikasi pajak, dan kesadaran
hukum. Sedangkan penelitian sebelumnya penulis menggunakan
variabel independen pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak
dan pengetahuan pajak.
2. Pada penelitian ini, penulis menggunakan variabel moderasi yaitu
pelaksanaan Good Government Governance
3. Sampel yang digunakan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan
sampel Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di wilayah Banten,
sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan sampel Wajib Pajak
yang berada di daerah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta
Selatan.
4. Tahun penelitian. Pada penelitian terdahulu, dilakukan pada tahun 2015.
Sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019.
Berdasarkan uraian diatas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian
lebih lanjut karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang
pentingnya membayar pajak dan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, penulis juga berharap dengan
adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi wajib pajak, fiskus maupun pihak-
pihak yang terkait agar dapat menumbuhkan rasa kesadaran dan kepatuhan untuk
membayar pajak. Untuk itu peneliti memilih judul “Pengaruh Ekstensifikasi
Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran
13
Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan dimoderasi oleh Pelaksanaan
Good Government Governance”.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas identifikasi masalah yang hendak
diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Kurangnya ekstensifikasi perpajakan terhadap masyarakat yang berdampak
terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Kurangnya sosialisasi perpajakan yang di berikan kepada masyarakat yang
berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Kurangnya pengetahuan perpajakan yang di dapat oleh masyarakat yang
berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Kurangnya kesadaran hukum yang berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Adanya pelaksanaan Good Government Governance yang berdampak terhadap
masalah tersebut.
C. Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka pembatasan masalah yang
hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pengaruh ekstensifikasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, pengetahuan
perpajakan dan kesadaran hukum terhadap kepatuhan wajib pajak dan
dimoderasi oleh Good Government Governance.
Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, peneliti ini
hanya fokus untuk melihat pengaruh ekstensifikasi perpajakan, sosialisasi
perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kesadaran hukum dan dengan adanya
14
pelaksanaan Good Government Governance dalam memperkuat/memperlemah
masalah tersebut.
2. Hanya menguji wajib pajak orang pribadi yang berada di Banten
Sampel yang akan digunakan merupakan wajib pajak orang pribadi yang
berdomisili di Banten.
D. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang hendak
diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah ekstensifikasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak?
4. Apakah kesadaran hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah ekstensifikasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, pengetahuan
perpajakan, dan kesadaran hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak?
6. Apakah ekstensifikasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memperkuat
pelaksanaan Good Government Governance?
7. Apakah sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memperkuat
pelaksanaan Good Government Governance?
15
8. Apakah pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memperkuat
pelaksanaan Good Government Governance?
9. Apakah kesadaran hukum perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
memperkuat pelaksanaan Good Government Governance?
E. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh
bukti empiris tentang:
1. Pengaruh ekstensifikasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Pengaruh kesadaran hukum terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Pengaruh ekstensifikasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, pengetahuan
perpajakan, dan kesadaran hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak.
6. Pengaruh pelaksanaan good government governance akan memperkuat
ekstensifikasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
7. Pengaruh pelaksanaan good government governance akan memperkuat
sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
8. Pengaruh pelaksanaan good government governance akan memperkuat
pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
9. Pengaruh pelaksanaan good government governance akan memperkuat
kesadaran hukum terhadap kepatuhan wajib pajak.
16
F. Manfaat Penelitian
1. Kontribusi Teoritis
a. Mahasiswa Jurusan Akuntansi, sebagai bahan referensi untuk menambah
ilmu pengetahuan terkait dengan ekstensifikasi perpajakan, sosialisasi
perpajakan, pengetahuan perpajakan, kesadaran hukum, kepatuhan wajib
pajak dan juga Good Government Governance.
b. Peneliti Berikutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan
melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.
c. Penulis, sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan
mengenai ekstensifikasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, pengetahuan
perpajakan, kesadaran hukum, kepatuhan wajib pajak dan juga Good
Government Governance.
2. Kontribusi Praktisi
a. Wajib Pajak, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menumbuhkan
kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
b. Kantor Pelayanan Pajak, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat
dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan
dan aspek-aspek yang dapat diperhatikan dalam upaya memaksimalkan
penerimaan pajak setiap tahunnya.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Teori
1. Teori Atribusi (Atribution Theory)
Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider, melalui tulisannya yang
berjudul “Native Theory of Action”, yaitu kerangka kerja konseptual yang
digunakan untuk menafsirkan, menjelaskan dan meramalkan tingkah laku
seseorang. Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang
menginterpretasikan suatu peristiwa dan mempelajari bagaimana seseorang
menginterpretasikan alasan atau sebab perilakunya. Teori atribusi menyatakan
bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba
untuk menentukan apakah perilaku yang ditimbulkan secara internal dan
eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang
diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku
yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar,
artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan.
Penentuan faktor internal atau eksternal menurut (Robbins, 2001:92)
tergantung pada tiga faktor, yaitu:
a) Kekhususan (Kesendirian atau Distinctiveness)
Kekhususan artinya seseorang akan mempresepsikan perilaku
individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila
perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu
17
18
lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi
eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya, jika hal itu dianggap hal
yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.
b) Konsensus
Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan
pandangan dalam merespon perilaku seseorang jika dalam situasi yang
sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal.
Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.
c) Konsistensi
Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang
lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten
perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-
sebab internal, dan sebaliknya.
Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal berupa dorongan dari
dalam diri untuk berperilaku patuh yang dibentuk oleh pengetahuan perpajakan,
persepsi positif tentang pajak, dan karakteristik wajib pajak. Pengetahuan
perpajakan memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang peran pajak
bagi suatu Negara, sehingga wajib pajak memiliki penilaian yang positif tentang
pajak. Wajib pajak yang mempunyai penilaian positif tentang pajak tidak
menganggap membayar pajak merupakan suatu beban. Karakteristik wajib pajak
merupakan watak seseorang yang membentuk perilaku tertentu (Septarini,
2015).
19
Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat
penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat
penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun
eksternal orang tersebut.
2. Teori Planned Behavior
Menurut Ajzen (1991) mengembangkan Theory of Reasoned Action
menjadi sebuah teori lain, yaitu Theory of Planned Behavior dan
memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh
individu untuk menanggapi sesuatu. Theory of Planned Behavior (TPB)
menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma
subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang
dipersepsikan yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut.
Teori ini menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan
perilaku yang ditampilkan oleh individu. Theory of Planned Behavior membagi
tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh
individu, yaitu :
a. Behavioral Belief, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan
evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan
dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku
tersebut kemudian akan membentuk variabel sikap (attitude).
b. Normative Belief, yaitu keyakinan individu terhadap harapan
normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti
keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak untuk menyetujui atau
20
menolak melakukan suatu perilaku yang diberikan. Hal ini akan
membentuk variabel norma subjektif (Subjectif Norm).
c. Control Belief, yaitu keyakinan individu yang didasarkan pada
pengalaman masa lalu dengan perilaku, serta faktor atau hal-hal
yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku.
Keyakinan ini akan membentuk variabel kontrol perilaku yang
dipersepsikan (Perceived Behavioral Control).
Faktor utama dalam teori ini adalah niat seseorang untuk melaksanakan
perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang
untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan
perilaku tersebut. Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku,
semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan.
Berdasarkan landasan teori diatas, teori planned behavior dapat
menjelaskan mengenai niat seseorang wajib pajak orang pribadi dalam
menjalankan kewajiban perpajakannya, baik dalam membayar maupun
melaporkan pajak mereka. Dengan adanya program ekstensifikasi, sosialisasi
dan pengetahuan tentang kewajiban dalam membayar pajak, tentu pemerintah
memiliki harapan dan keyakinan bahwa pajak yang mereka setorkan ke kas
Negara dapat digunakan secara maksimal guna mencapai kemakmuran rakyat
secara merata (Aryati & Putritanti, 2016).
21
3. Ekstensifikasi Perpajakan
Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001
tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak,
menyatakan bahwa:
“Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan
penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam
administrasi Direktorat Jenderal Pajak”
Kegiatan ekstensifikasi dilaksanakan untuk memperluas basis pajak (tax
broadening) dengan menyasar wajib pajak secara nyata, yaitu wajib pajak yang
dianggap potensial sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi
penerimaan pajak. Pada prinsipnya ekstensifikasi merupakan upaya yang
dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan
membangun kepatuhan dan kesadaran masyarakat yang memenuhi syarat
menjadi wajib pajak melalui penambahan wajib pajak baru (Nurlela &
Sihombing, 2018).
Pengertian Ekstensifikasi Pajak menurut Pasal 1 Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor Per-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi adalah
sebagai berikut:
“Ekstensifikasi adalah upaya produktif yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak”
Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi adalah
usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang baru. Namun,
22
dalam upaya ekstensifikasi ini, khususnya yang bersumber dari pajak pusat yang
dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan berupa sumber
penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya
agar tidak memberatkan bagi masyarakat.
4. Sosialisasi Perpajakan
Sosialisasi pajak suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai,
norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk
transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang
efektif (Basalamah, 2004:196 dalam Kurniawan et al., 2014).
Menurut (Wardani & Wati, 2018), sosialisasi perpajakan berfungsi
meningkatkan pengetahuan perpajakan Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak
Orang Pribadi. Dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab petugas pajak
untuk melakukan sosialisasi perpajakan.
Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit
Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa upaya
untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak
kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan, antara
lain:
a. Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal
Pajak diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak Baru yang
membutuhkan sosialisasi/penyuluhan.
23
b. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar
untuk ditingkatkan, memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan,
c. Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan
besarnya tax ratio,
d. Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.
Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua
cara sebagai berikut:
a. Sosialisasi langsung
Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialiasi perpajakan dengan
berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Bentuk
sosialiasi langsung yang pernah diadakan antara lain Early Tax Education,
Tax Goes To School/ Tax Goes To Campus, perlombaan perpajakan (Cerdas
Cermat, Debat,Pidato Perpajakan, Artikel), sarasehan/ tax gathering, kelas
pajak/klinik pajak, seminar/ diskusi/ ceramah, dan workshop/ bimbingan
teknis.
b. Sosialisasi tidak langsung
Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan
kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan
peserta. Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung antara lain sosialisasi
sosialisasi melalui radio/ televisi, penyebaran buku/ booklet/ leaflet
perpajakan. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan
berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa talkshow TV,
built-in program, dan talkshow radio. Sedangkan dengan media cetak
24
(koran/ majalah/ tabloid/ buku) dapat berupa suplemen, advertorial (booklet/
leaflet perpajakan), rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan
penerbitan majalah/buku/ alat peraga penyuluhan (termasuk komik pajak).
Di samping itu, kegiatan-kegiatan seperti pembuatan iklan layanan
masyarakat, pemasangan spanduk/ banner/ billboard dan sejenisnya,
penyebaran pesan singkat, aksi simpatik turun ke jalan, pojok pajak/ mobil
keliling, dan konsultasi perpajakan merupakan kegiatan yang penting untuk
dilakukan akan tetapi tidak tergolong sebagai kegiatan sosialisasi
perpajakan.
5. Pengetahuan Perpajakan
Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala
perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud
barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang
dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan
masalah kejiwaan (Rahayu, 2017). Pengetahuan pajak juga kemampuan
seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif
pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat
pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.
Pengetahuan Pajak yaitu langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib
pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Susilawati & Budiartha, 2013).
Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan
wajib pajak, karna pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling
mendasar harus dimiliki wajib pajak.
25
Pengetahuan teknis perpajakan dipengaruhi oleh beberapa diantaranya adalah
(Notoadmodjo, 2003 dalam Hartoyo, 2010):
1. Pendidikan Perpajakan
Pendidikan adalah suatu proses belajar yang berarti terjadi proses
pertumbuhan, perkembangan atau perubahan kearah yang lebih dewasa,
lebih baik dan lebih matang pada seorang individu, kelompok atau
masyarakat.
2. Persepsi dan Masalah Perpajakan
Persepsi, mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan
tindakan yang akan diambil hubungannya dengan perpajakan.
3. Motivasi atau Keinginan untuk Mempelajari Pajak
Motivasi merupakan dorongan, keinginan dan tenaga penggerak yang
berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu dengan
mengenyampingkan hal-hal yang dianggap kurang bermanfaat.
4. Pengalaman dalam Perpajakan
Pengalaman adalah sesuatu yang dirasakan (diketahui, dikerjakan), juga
merupakan kesadaran akan suatu hal yang tertangkap oleh indera
manusia. Pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman berdasarkan
kenyataan yang pasti dan pengalaman yang berulang-ulang dapat
menyebabkan terbentuknya pengetahuan. Pengalaman masa lalu dan
aspirasinya untuk masa yang akan datang menentukan perilaku masa
kini.
26
Menurut (Nurlaela, 2013:92 dalam Ilhamsyah et al., 2016) mengemukakan
bahwa hal-hal yang mencangkup wajib pajak mengetahui dan memahami
peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:
a. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajibannya
sebagai seorang wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak akan
melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak
perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami
kewajiban sebagai seorang wajib pajak.
b. Kepemilikan NPWP, sebagai salah satu saran untuk
mengefisiensikan administrasi perpajakan, wajib pajak yang sudah
memiliki penghasilan, wajib untuk mendaftarkan diri untuk
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya.
c. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan wajib pajak
yang sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi
pajak, wajib pajak akan lebih patuh dan taat dalam melakukan
kewajiban perpajakannya, karena mereka tahu dan paham jika
melalaikan kewajibannya akan terkena sanksi. Hal ini otomatis akan
mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan
kewajibannya dengan baik.
d. Pengetahuan dan pemahaman tentang Pengusaha Kena Pajak,
Penghasilan Tidak Kena Pajak, dan tarif pajak. Wajib pajak yang
mengetahui dan memahami tarif-tarif pajak yang berlaku, wajib
27
pajak tersebut akan mampu untuk menghitung pajak terutangnya
sendiri dengan baik dan benar.
e. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang
di dapat melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan dan
dilaksanakan oleh KPP
f. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak yang
didapat melalui pelatihan tentang perpajakan yang diikuti oleh
mereka.
6. Kesadaran Hukum
Menurut Soerjono Soekanto (1982), kesadaran hukum merupakan
kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum
yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang
ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian
hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang
bersangkutan.
Hukum merupakan konkretisasi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku
dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian
antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa
perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum atau
di pihak lain hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk
mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut.
Sedangkan (Zainudin Ali, 2007:69-50) menyimpulkan bahwa masalah
kesadarana hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut tentang faktor-
faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati dan
28
juga dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan
hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang
memahaminya, dan seterusnya. Hal itulah yang disebut legal consciousness
atau knowledge and opinion about law. Hal-hal yang berkaitan dengan
kesadaran hukum adalah sebagai berikut:
1) Pengetahuan Hukum
Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan
diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara
yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku.
2) Pemahaman Hukum
Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh
masyarakat, lalu itu belum memadai, masih diperlukan pemahaman
atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum masyarakat
diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta
manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh
peraturan perundang-undangan.
3) Penaatan Hukum
Seorang masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab.
Sebab-sebab yang dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum
dilanggar
b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
29
c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan
sesamanya
d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
4) Pengharapan terhadap hukum
Suatu norma dan hukum akan dihargai oleh warga
masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami dan
menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa
hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam
dirinya.
5) Peningkatan kesadaran hukum
Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan
melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar
perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan
penyuluhan hukum adalah agar masyarakat memamhami hukum-
hukum tertentu, sesuai masalah hukum-hukum yang sedang
dihadapi pada suatu saat.
7. Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan adalah bagian dari sistem self assessment karena wajib pajak
bertanggung jawab atas kewajiban perpajakannya, menghitung besarnya pajak
terutang serta tepat waktu membayar dan melaporkan pajak yang terutang
(Dewi & Merkusiwati, 2018).
Menurut (Damayanti & Amah, 2018) Kepatuhan wajib pajak dapat
dipengaruhi dari beberapa hal di antaranya penyampaian SPT dengan tepat
30
waktu, menghitung pajak yang terutang secara benar. Tidak dipatuhinya
kewajiban-kwajiban perpajakan tersebut, dapat mengakibatkan wajib pajak
dikenai sanksi perpajakan. Apabila wajib pajak mempunyai sikap yang baik
dalam membayar pajak dengan tepat waktu, maka kepatuhan wajib pajak akan
meningkat.
Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam
pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam
suatu Negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama
dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak
ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang
dibayarkan pada akas Negara, karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum
tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan
kontribusi besar pada akas Negara, jika masih memiliki tunggakan maupun
keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak
patuh.
8. Good Government Governance
Good governance menunjuk pada proses pengelolaan pemerintahan melalui
keterlibatan stakeholders yang luas dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik
serta pendayagunaan sumber daya alam, keuangan dan manusia untuk
kepentingan semua pihak, yakni pemerintah, pihak swasta dan rakyat dalam cara
yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas. Good governance merupakan kecenderungan
31
global dan tuntutan dalam sistem politik yang demokratis (A. Lukman Irwan,
2008).
Konsep governance ini kemudian berkembang menjadi good governance
yang kita kenal sekarang dalam rangka membedakan antara yang baik dan yang
buruk. Konsep good governance ini muncul karena beberapa tantangan di
antaranya adalah: 1) pemerintah di harapkan bersikap proaktif terhadap peluang-
peluang ekonomi positif 2) perubahan demografi dibanyak negara telah
memberikan pengaruh yang besar terhadap pemerintahan baik sebagai
pelayanan publik maupun sebagai pemberi kerja 3) sektor publik harus
berhadapan dengan seperangkat harapan baru bagi masyarakat dimana
masyarakat sekarang lebih berpendidikan lebih memiliki informasi 4) harapan
dari pegawai yang lebih optimis 5) ketersediaannya teknologi informasi dan
komunikasi modern.
Tata kelola organisasi yang baik pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat
di lihat dalam konteks mekanisme internal maupun mekanisme eksternal
organisasi. Mekanisme internal lebih fokus pada bagaimana pimpinan DJP
mengatur jalannya organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan,
keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme eksternal lebih
menekankan kepada bagaimana interaksi DJP dengan pihak eksternal berjalan
dengan harmonis tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi (Oesman,
2010).
31
B. Hasil Penelitian Sebelumnya
Tabel 2.1
Hasil-hasil penelitian terdahulu
No.
Peneliti
(tahun)
Judul Penelitian
Metode Penelitian
Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan
1. Sudrajat &
Ompusungg
u (2015)
Pengaruh pemanfaatan teknologi
informasi, sosialisasi pajak dan
pengetahuan pajak terhadap
kepatuhan pajak
Variabel sosialisasi
pajak, pengetahuan
pajak dan kepatuhan
pajak, penelitian
kuantitatif dengan
data primer berupa
kuesioner
Variabel
pemanfaatan
teknologi
informasi
Pemanfaatan teknologi informasi,
sosialisasi pajak dan pengetahuan
pajak berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak secara parsial.
2. Asbar et al.,
(2014)
Pengaruh tingkat kepuasan
pelayanan, pemahaman perpajakan,
keadilan perpajakan, sanksi
perpajakan dan kesadaran
perpajakan terhadap tingkat
kepatuhan wajib pajak orang pribadi
pada KPP Pratama Pekanbaru
Variabel kepatuhan
wajib pajak dan
responden penelitian
Variabel
kepuasan
pelayanan,
pemahaman
perpajakan,
keadilan
perpajakan dan
sanksi
perpajakan.
Layanan kepuasan, pemahaman,
keadilan, denda pajak memiliki
pengaruh positif dan signifikan
terhadap wajib pajak individu.
Sedangkan kesadaran pajak
memiliki pengaruh positif dan tidak
signifikan terhadap wajib pajak
orang pribadi.
Bersambung pada halaman selanjutnya
32
No.
Peneliti
(tahun)
Judul Penelitian
Metode Penelitian
Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan
3. Fazlurahma
n (2016)
Pengaruh ekstensifikasi pajak dan
kepatuhan wajib pajak terhadap
penerimaan pajak penghasilan wajib
pajak orang pribadi (studi pada KPP
pratama bandung karees tahun 2010-
2015)
Variabel
ekstensifikasi pajak
dan kepatuhan wajib
pajak, responden
penelitian
Variabel
penerimaan
pajak
pnghasilan
wajib pajak
orang pribadi,
lokasi penelitian
Ekstensifikasi pajak tidak
berpengaruh positif terhadap
penerimaan pajak penghasilan WP
OP, kepatuhan wajib pajak
berpengaruh positif terhadap
penerimaan pajak penghasilan WP
OP, ekstensifikasi pajak dan
kepatuhan wajib pajak berpengaruh
positif terhadap penerimaan pajak
penghasilan WP OP.
4. Kurniawan Pengaruh sosialisasi perpajakan dan Variabel sosialisasi Variabel Sosialisasi perpajakan dan persepsi
wajib pajak tentang pelaksanaan
Sensus Pajak Nasional secara
simultan berpengaruh signifikan
terhadap Kesadaran WP. Sosialisasi
Perpajakan secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap
Kesadaran WP. Persepsi WP
tentang Implementasi Sensus Pajak
Nasional secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran WP.
et al., (2014) persepsi wajib pajak tentang perpajakan persepsi wajib
pelaksanaan sensus pajak nasional pajak tentang
terhadap kesadaran wajib pajak pelaksanaan
orang pribadi sensus pajak
nasional,
kesadaran wajib
pajak orang
pribadi
Bersambung pada halaman selanjutnya
33
No.
Peneliti
(tahun)
Judul Penelitian
Metode Penelitian
Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan
5. Nurhayati Pengaruh intensifikasi dan Variabel Variabel Intensifikasi dan ekstensifikasi
(2015) ekstensifikasi pajak dan retribusi ekstensifikasi pajak, pengaruh pajak dan retribusi daerah
daerah terhadap peningkatan pelaksanaan good intensifikasi berpengaruh positif terhadap
pendapatan asli daerah dengan government pajak, retribusi peningkatan PAD dan pelaksanaan
dimoderasi pelaksanaan good governance sebagai daerah, good governance memperkuat
governance pada kabupaten/kota di variabel moderating peningkatan pengaruh intensifikasi pajak dan
wilayah cirebon pendapatan asli retribusi daerah terhadap
daerah peningkatan PAD, serta
pelaksanaan good governance tidak
memperkuat pengaruh intensifikasi
pajak dan retribusi daerah terhadap
peningkatan PAD.
6. Septarini Pengaruh pelayanan, sanksi, Variabel kepatuhan Variabel Hasil penelitian menunjukkan
bahwa semua variabel dalam
pengujian hipotesis memiliki
koefisien parameter positif. Efek
dari layanan pajak, denda pajak,
dan kesadaran wajib pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak adalah
signifikan
(2015) kesadaran wajib pajak terhadap wajib pajak dan pelayanan,
kepatuhan wajib pajak orang pribadi responden penelitian sanksi dan
di KPP pratama merauke kesadaran wajib
pajak, lokasi
penelitian
Bersambung pada halaman selanjutnya
34
No.
Peneliti
(tahun)
Judul Penelitian
Metode Penelitian
Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan
7. Ilhamsyah
et al., (2016)
Pengaruh pemahaman dan
pengetahuan wajib pajak tentang
peraturan perpajakan, kesadaran
wajib pajak, kualitas pelayanan, dan
sanksi perpajakan terhadap
kepatuhan wajib pajak kendaraan
bermotor (studi samsat kota malang)
Variabel
pengetahuan wajib
pajak, kepatuhan
wajib pajak
Variabel
pemahaman
tentang
peraturan
perpajakan,
kesadaran wajib
pajak, kualitas
pelayanan dan
sanksi
perpajakan.
Pengetahuan dan pemahaman wajib
pajak tentang peraturan perpajakan,
kesadaran wajib pajak, kualitas
pelayanan, dan sanksi perpajakan
mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak kendaraan bermotor
yang terdaftar di Kantor Bersama
Samsat Kota Malang.
8. Putri &
Setiawan
(2017)
Pengaruh kesadaran, pengetahuan
dan pemahaman perpajakan, kualitas
pelayanan dan sanksi perpajakan
terhadap kepatuhan wajib pajak
Variabel
pengetahuan
perpajakan dan
kepatuhan wajib
pajak
Variabel
kesadaran&pem
ahaman
perpajakan,
kualitas
pelayanan&san
ksi perpajakan
Kesadaran wajib pajak,
pengetahuan dan pemahaman
peraturan perpajakan, kualitas
pelayanan dan sanksi perpajakan
berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak.
Bersambung pada halaman selanjutnya
35
No.
Peneliti
(tahun)
Judul Penelitian
Metode Penelitian
Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan
9. Khasanah &
Y., (2016)
Pengaruh pengetahuan perpajakan,
modernisasi sistem administrasi
perpajakan, dan kesadaran wajib
pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak pada kantor wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2013
Variabel
pengetahuan
perpajakan,
kepatuhan wajib
pajak
Variabel
modernisasi
sistem
administrasi
perpajakan,
kesadaran wajib
pajak
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Pengetahuan Perpajakan
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Pengetahuan Perpajakan,
Modernisasi Sistem Administrasi
Perpajakan, dan Kesadaran Wajib
Pajak berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan
10. Agustinings
ih (2016)
Pengaruh penerapan e-filing, tingkat
pemahaman perpajakan dan
kesadaran wajib pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak di KPP
pratama yogyakarta
Variabel kepatuhan
wajib pajak,
responden penelitian
Variabel
penerapan e-
filing, tingkat
pemahaman
perpajakan dan
kesadaran WP
Penerapan e-filing berpengaruh
positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak, Tingkat
pemahaman perpajakan
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak,
Kesadaran wajib pajak
Bersambung pada halaman selanjutnya
36
No.
Peneliti
(tahun)
Judul Penelitian
Metode Penelitian
Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak,
Penerapan e-filing, tingkat
pemahaman perpajakan dan
kesadaran wajib pajak berpengaruh
positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak
37
C. Pengembangan Hipotesis
1. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Ekstensifikasi perpajakan upaya yang dilakukan untuk menambah jumlah
wajib pajak terdaftar dan memperluas basis data perpajakan. Penelitian
(Zulaikha, 2013) tentang efektivitas pelaksanaan ekstensifikasi pajak melalui
pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam rangka meningkatkan
penerimaan pajak penghasilan menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat efektif
untuk meningkatkan wajib pajak terdaftar setiap tahun.
Kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak akan mempengaruhi kepatuhan
dari wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian yang
dilakukan oleh (Zulaikha, 2013), maka hipotesis yang diajukan adalah:
H1: Ekstensifikasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak
2. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Winerungan, 2013)
menyatakan bahwa sosialisasi dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak. Hal ini di dukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lianty, Hapsari,
& Kurnia, 2017).
Penelitian yang dilakukan oleh (Ananda, Kumadji, & Husaini, 2015)
menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak. Semakin tingginya sosialisasi yang dilakukan terhadap wajib pajak
akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan memberikan informasi
38
terkait peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan penelitian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai
berikut:
H2: Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut hasil penelitian (Budhiartama & Jati, 2016) menunjukkan bahwa
pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Seseorang yang berpendidikan pajak akan mempunyai pengetahuan tentang
perpajakan, baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat
pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan
perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar
pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Hasil tersebut didukung oleh
(Ginting, Sabijono, & Pontoh, 2017) juga menyatakan bahwa pengetahuan pajak
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu, 2017) menyatakan bahwa semakin
tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak
untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian
yang dilakukan oleh (Ginting et al., 2017) (Budhiartama & Jati, 2016) dan
(Rahayu, 2017), maka hipotesis diajukan adalah:
H3: Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak
39
4. Pengaruh Kesadaran Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
(Tiraada, 2013) melakukan penelitian tentang kesadaran perpajakan, sanksi
pajak dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang
memberikan hasil bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi pajak mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan untuk sikap fiskus tidak
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Sedangkan (Sudrajat & Ompusunggu, 2015) melakukan penelitian yang
memiliki hasil bahwa kesadaran hukum memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak memahami tentang
hukum dari pajak itu sendiri maka wajib pajak akan patuh dan taat dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya.
Oleh karena itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Tiraada,
2013), dan (Sudrajat & Ompusunggu, 2015), maka hipotesis yang diajukan
adalah:
H4: Kesadaran Hukum berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
5. Pengaruh Ekstensifikasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan
Perpajakan, Kesadaran Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
(Samadiartha & Darma, 2017) melakukan penelitian tentang pengaruh
kesadaran, pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pekerjaan bebas
yang memberikan hasil bahwa pengetahuan pajak dan sikap wajib pajak secara
signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Penelitian yang dilakukan oleh (Sudrajat & Ompusunggu, 2015)
memberikan hasil bahwa sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak mempengaruhi
40
kepatuhan wajib pajak. Ekstensifikasi pajak dan kesadaran hukum termasuk
faktor yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Maka dapat disimpulkan hipotesis yang diperoleh adalah sebagai berikut:
H5: Ekstensifikasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, pengetahuan
perpajakan dan kesadaran hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan
wajib pajak.
6. Pengaruh Ekstensifikasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
dengan Pelaksanaan Good Government Governance
Hasil penelitian (Nurhayati, 2015) menunjukkan bahwa ekstensifikasi pajak
berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian
yang dilakukan oleh (Uar, 2016) memiliki hasil bahwa pelaksanaan prinsip-
prinsip good government governance mempunyai hubungan yang tinggi. Jika
pemerintah bisa menjalankan program ekstensifikasi perpajakan dengan baik
maka akan berdampak baik juga terhadap kepatuhan pajak itu sendiri. Maka
dapat disimpulkan hipotesis yang diperoleh adalah sebagai berikut:
H6: Pelaksanaan Good Government Governance memperkuat Ekstensifikasi
Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
7. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan
Pelaksanaan Good Government Governance
(Anwar & Syafiqurrahman, 2016) melakukan penelitian tentang pengaruh
sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak usaha mikro
kecil dan menengah dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel pemediasi
yang memberikan hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan
41
positif terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak. Dengan adanya tata kelola
pemerintah yang baik, masyarakat pun akan merespon positif dengan adanya
sosialisasi atau penyuluhan pajak yang dilaksanakan. Maka dapat disimpulkan
hipotesis yang diperoleh adalah sebagai berikut:
H7: Pelaksanaan Good Government Governance memperkuat
Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
8. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
dengan Pelaksanaan Good Government Governance
Hasil penelitian oleh (Aditya Nugroho, Rita Andini, 2016) menyatakan
bahwa pengetahuan pajak memiliki efek terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada
dasarnya seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar terhadap hak dan
kewajibannya tanpa dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi ataupun
hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan akan mempunyai sikap sadar diri
terhadap kepatuhan dalam membayar kewajibannya sendiri. Pengaruh ini juga
diperkuat akibat dengan adanya pelaksanaan Good Government Governance.
Oleh karena itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Aditya Nugroho,
Rita Andini, 2016), maka hipotesis yang diajukan adalah:
H8: Pelaksanaan Good Government Governance memperkuat
Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
9. Pengaruh Kesadaran Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan
Pelaksanaan Good Government Governance
Kesadaran hukum memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak. Setiap individu yang memiliki kesadaran akan adanya hukum perpajakan
42
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Pengaruh positif ini juga diperkuat akibat dengan adanya
pelaksanaan Good Government Governance. Penelitian yang dilakukan
(Sudrajat & Ompusunggu, 2015) memberikan hasil bahwa kepatuhan wajib
pajak dapat dipengaruhi oleh sosialisasi dan pengetahuan pajak. Oleh karena itu,
maka hipotesis yang diajukan adalah:
H9: Pelaksanaan Good Government Governance memperkuat
Kesadaran Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
D. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar 2.1.
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisa hubungan kausalitas yang digunakan untuk menjelaskan
pengaruh variabel independen, yaitu Ekstensifikasi Perpajakan, Sosialisasi
Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Hukum terhadap variabel
dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dengan pelaksanaan Good Government
Governance sebagai variabel moderating. Agar lebih fokus terhadap penelitian
yang dilakukan maka ruang lingkup penelitian difokuskan hanya pada Wajib Pajak
Orang Pribadi yang berada di Banten.
B. Metode Penentuan Sampel
1. Populasi dan Sampel
Populasi adalah sekumpulan orang, peristiwa, atau hal-hal menarik yang
akan diteliti (Sekaran, 2016). Sedangkan definisi sampel menurut Sekaran
(2016) adalah bagian kecil dari populasi yang terdiri dari anggota terpilih.
Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi,
sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di wilayah Kota Banten
merupakan sampel.
44
45
2. Metode Pengambilan Sampel
Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah convenience
sampling. Convenience sampling merupakan metode pengambilan sampel
dengan mengambil informasi dari bagian populasi hanya untuk yang bersedia
(Sekaran, 2016). Alasan peneliti memilih metode tersebut agar data yang
terkumpul memenuhi kriteria.
C. Metode Pengumpulan Data
Dalam memperoleh dan mengumpulkan data, peneliti menggunakan dua
cara, yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan.
1. Penelitian Pustaka (Library Research)
Dalam hal ini, peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan
masalah yang sedang diteliti dari buku, jurnal, artikel, internet, dan data lain
yang berhubungan dengan judul penelitian.
2. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian lapangan merupakan data utama yang digunakan peneliti
dalam melakukan penelitian ini. Peneliti memperoleh data langsung dari
pihak pertama (primer). Pada penelitian ini, yang menjadi subyek adalah
Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Jabodetabek. Peneliti memperoleh
data dengan mengirimkan kuesioner kepada Wajib Pajak, baik secara
langsung maupun melalui perantara. Data penelitian ini menggunakan
kuesioner yang berisikan pernyataan-pernyataan dengan tujuan mendapat
informasi dari Wajib Pajak sebagai responden. Kuesioner dalam penelitian
ini disusun menggunakan skala likert 1-5 dengan rincian sebagai berikut:
1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
2 = Tidak Setuju (TS)
3 = Netral (N)
4 = Setuju (S)
46
5 = Sangat Setuju (SS)
D. Operasionalisasi Variabel Penelitian
Pada bagian ini akan diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang
digunakan berikut dengan operasional dan cara pengukurannya.
1. Ekstensifikasi Perpajakan (X1)
Ekstensifikasi perpajakan adalah upaya penambahan jumlah wajib
pajak. Ekstensifikasi perpajakan dilakukan untuk membidik wajib pajak
baru karena potensi calon wajib pajak sebenarnya sangat besar. Wajib pajak
memfokuskan pada peningkatan kesadaran wajib pajak terdaftar dan
perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
Dengan ekstensifikasi, masyarakat dihimbau untuk melaksanakan
pendaftaran sebagai wajib pajak (Levina, 2015).
Dalam penelitian ekstensifikasi perpajakan diukur dengan
menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh (Suyanto & Yahya,
2016) dan disesuaikan dengan topik penelitian dimana semua pertanyaan
diukur dengan menggunakan skala Interval (Likert), 1 sampai 5. Jawaban
yang didapatkan dibuat skor yaitu: nilai (1) sangat tidak setuju, (2) tidak
setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.
2. Sosialisasi Perpajakan (X2)
Sosialisasi perpajakan adalah satu konsep umum yang dimaknakan
sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain,
tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu
merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi
sosial yang efektif. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam
47
mensukseskan sosialisasi perpajakan keseluruh wajib pajak. Berbagai
media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh
terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi
negara (Riyanti, 2014).
Dalam penelitian ini sosialisasi perpajakan diukur dengan
menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh (Nopiana & Natalia,
2018) dan disesuaikan dengan topik penelitian dimana semua pertanyaan
diukur dengan menggunakan skala Interval (Likert), 1 sampai 5. Jawaban
yang didapatkan dibuat skor yaitu: nilai (1) sangat tidak setuju, (2) tidak
setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.
3. Pengetahuan Perpajakan (X3)
Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak
dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan
undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan
berguna bagi kehidupan mereka (Mintje, 2016).
Dalam penelitian ini pengetahuan pajak diukur dengan
menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh (Sudrajat &
Ompusunggu, 2015) dan disesuaikan dengan topik penelitian dimana semua
pertanyaan diukur dengan menggunakan skala Interval (Likert), 1 sampai 5.
Jawaban yang didapatkan dibuat skor yaitu: nilai (1) sangat tidak setuju, (2)
tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.
48
4. Kesadaran Hukum (X4)
Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan,
paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku.
Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak
perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-
benar terbukti melangggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan
(Silviana, 2012).
Dalam penelitian kesadaran hukum diukur dengan menggunakan
kuesioner yang dikembangkan oleh (Silviana, 2012) dan disesuaikan
dengan topik penelitian dimana semua pertanyaan diukur dengan
menggunakan skala Interval (Likert), 1 sampai 5. Jawaban yang didapatkan
dibuat skor yaitu: nilai (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4)
setuju, dan (5) sangat setuju.
5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam
pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku
dalam suatu negara (Ariesta & Latifah, 2017).
Dalam penelitian ini, variabel Kepatuhan Wajib Pajak diukur
dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh (Putri &
Setiawan, 2017) dengan skala Interval (Likert) yang memiliki nilai 1-5 dan
jawaban yang didapatkan dibuat skor yaitu: nilai (1) sangat tidak setuju, (2)
tidak setuju, (3) ragu-ragu, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.
49
6. Pelaksanaan Good Government Governance (Z)
Tata kelola pemerintah yang baik menghendaki dijalankan dengan
prinsip-prinsip pengelolaan yang baik sehingga sumber daya Negara yang
berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan untuk
kemakmuran dan kemajuan rakyat dan Negara. Penerapan prinsip-prinsip
tata kelola pemerintah yang baik dalam penyelenggaraan Negara tak lepas
dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan
Negara karena aspek keuangan Negara menduduki posisi strategis dalam
proses pembangunan bangsa, baik dari segi sifat, jumlah maupun
pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan, dan kestabilan perekonomian
bangsa (Siringoringo, 2015).
Dalam penelitian ini pelaksanaan Good Government Governance
diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh (Aldino,
Nasution, & Utara, 2015) dan disesuaikan dengan topik penelitian dimana
semua pertanyaan diukur dengan menggunakan skala Interval (Likert), 1
sampai 5. Jawaban yang didapatkan dibuat skor yaitu: nilai (1) sangat tidak
setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.
50
Tabel 3.1
Operasional Variabel Penelitian
Variabel Indikator No. Butir
Pertanyaan
Skala
Ukuran
Ekstensifikasi
Perpajakan
(X1) (Suyanto
dan Kiftia:
2016)
1. Penambahan jumlah wajib
pajak
1-3 Skala
Ordinal
(Likert) 2. Peningkatan dengan adanya
kegiatan pendapatan objek
pajak
3. Petugas ekstensifikasi
melakukan pengamatan
langsung ke lapangan
Sosialisasi
Perpajakan
(X2) (Puspita
dan Erni:
2018)
1. Media sosialisasi 4-10 Skala
Ordinal
(Likert) 2. Materi sosialisasi
3. Waktu sosialisasi
4. Penyelenggaraan sosialisasi
Pengetahuan
Perpajakan
(X3)
(Ajat dan
Arles: 2015)
1. Subjek Pajak 11-17 Skala
Ordinal
(Likert) 2. Objek Pajak
3. Penghasilan kena pajak
4. Penghasilan tidak kena pajak
5. Tarif pajak penghasilan
Kesadaran
Hukum (X4)
(Ana
Silviana:
2012)
1. Pengetahuan tentang
peraturan-peraturan hukum
18-22 Skala
Ordinal
(Likert) 2. Pengetahuan tentang isi
peraturan-peraturan hukum
3. Sikap hukum
4. Pola perilaku hukum
51
Variabel Indikator No. Butir
Pertanyaan
Skala
Ukuran
Kepatuhan
Wajib Pajak
(Y)
(Kadek dan
Putu: 2017)
1. Pendaftaran diri untuk
mendapatkan NPWP
23-27 Skala
Ordinal
(Likert) 2. Pengisian formulir pajak
dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung pajak yang
terhitung dengan benar
4. Membayar pajak terutang
tepat waktu
Pelaksanaan
Good
Government
Governance
(Z2) (Ovi
Aldino: 2015)
1. Akuntabilitas 28-35 Skala
Ordinal
(Likert) 2. Transparansi
3. Responsivitas
4. Keadilan
5. Fairness
6. Supremasi hukum
7. Efektif
8. Partisipasi
E. Metode Analisis Data
Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif,
uji kualitas data, dan uji hipotesis.
1. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif merupakan salah satu metode analisis data yang
menggambarkan secara deskriptif mengenai suatu data yang dilihat dari
nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum,
52
range kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali 2018:19).
Dalam penelitian ini statistic deskriptif digunakan untuk menggambarkan
skor terendah, tertinggi, rata-rata, serta standar deviasi dari jawaban yang
diberikan responden.
2. Uji Kualitas Data
Kualitas data dari sebuah penelitian ditentukan oleh kualitas
instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrument yang
valid adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur sesuatu yang hendak
diukur. Ada dua konsep untuk mengukur kualitas data.
a. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur seberapa baiknya
pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada kuesioner penelitian. Menurut
Ghozali (2018:51), suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan
yang tertera dalam kuesioner tersebut mampu mengungkap suatu yang
diukur.
Dalam penelitian ini untuk pengujian validitas menggunakan
Pearson Correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai
yang diperoleh dari setiap pertanyaan yang terdapat pada kuesioner.
Apabila nilai Pearson Correlation yang didapat memiliki tanda bintang
** dan nilai sig. dibawah 0,05 itu menunjukkan bahwa data yang
diperoleh valid (Ghozali, 2018:54).
53
b. Uji Realibilitas
Reliabilitas adalah kepercayaan, keterandalan, atau konsistensi. Uji
reliabilitas ini digunakan untuk mnguji apakah data yang diperoleh
konsisten dan dapat diandalkan dalam jangka waktu tertentu. Pengujian
reliabilitas didalam penelitian ini menggunakan Cronbach Alpha (α).
Suatu variabel dikatakan reliable jika memiliki nilai Cronbach Alpha
>0,60 (Sarjono, 2011;45).
3. Uji Asumsi Klasik
Dalam penelitian ini menggunakan pengujian asumsi klasik sebelum
dilakukannya pengujian hipotesis atas model regresi utama. Oleh karena itu,
dasar analisis regrsi memerlukan uji asumsi. Tujuan dari pengujian ini yaitu
untuk menghindari terjadinya multikolinieritas, dan heteroskedastisitas.
a. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah model
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara
variabel independen, jika variabel independen saling berkorelasi maka
variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel
independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen adalah
nol. Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk melihat ada tidaknya
hubungan linear antara variabel bebas (indks), dilakukan dengan
menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance value.
Batas dari tolerance value adalah > 0,10 atau nilai VIF < 10. Jika
54
tolerance value dibawah 0,10 atau nilai VIF diatas 10, maka terjadi
multikolinearitas (Ghozali, 2018:107-108).
b. Uji Heteroskedastisitas
Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model
regresi terjadi ketidaksamaan varians atau residual atas suatu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu
pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas
dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik
adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk
mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas: 1) menggunakan
scatterplot, 2) uji park, 3) Uji Glejser dan 4) uji white (Ghozali,
2018:137-138).
Pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan
scatterplot, dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi
variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Dasar
analisis pengambilan keputussan dalam pengujian ini yaitu:
1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk
pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian
menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi
heterokedastisitas.
2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas
dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi
heterokedastisitas.
55
c. Uji Normalitas
Tujuan dari uji normalitas yaitu untuk meneguji apakah dalam
model regresi, variabel pengganggung atau residual memiliki distribusi
normal. Seperti yang telah diketahui bahwa uji t dan uji f
mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau
asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah
sampel kecil. Ada dua cara mendeteksi apakah residual berdistribusi
normal yaitu analisis grafik dan analisis statistic (Ghozali, 2018:161).
Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan analisis
statistik. Analisis statistik dilakukan untuk memberikan keyakinan yang
memadai terkait hasil uji normalitas. Karena, uji normalitas dengan
grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual keliatan
normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Uji statistik dapat
dilakukan dengan 2 cara, yaitu; uji statistik sederhana yang dapat
dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual, dan
uji statistik non-parametik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Namun, dalam
penelitian ini untuk analisis statistik hanya menggunakan uji statistik
non-parametik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Data dapat dikatakan lulus
uji normalitas ketika dengan Asymp. Sig. >0,05 (Ghozali, 2018:166).
56
4. Uji Hipotesis
Penelitian ini memiliki 2 tahapan dalam menguji hipotesis, tahap
pertama pengujian dengan analisis regresi berganda, dan tahapan ke dua
yaitu dengan analisis regresi moderat (MRA), berikut penjelasannya:
a. Analisis Regresi Berganda
Pada dasarnya analisis regresi berganda sama konsepnya dengan
analisis regresi sederhana, tetapi yang membedakan adalah jumlah
variabel bebas (independen). Pada analisis regresi sederhana terdiri dari
dua variabel (satu variabel dependen, dan satu variabel independen).
Sedangkan, pada analisis regresi berganda terdapat satu variabel
dependen dan dua atau lebih variabel independen. Analisis regresi
berganda diperlukan untuk mengetahui arah hubungan (positif/negative)
antara variabel dependen dengan variabel independen. Hal tersebut dapat
diukur dari koefisin determinasi (R2), uji statistik f, uji statistik t. Variabel
independen dalam penelitian ini adalah ekstensifikasi pajak, sosialisasi
pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran hukum. Lalu variabel
dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Untuk menguji hipotesis dari
variabel-variabel tersebut, maka rumus persamaan regresi
yang digunakan adalah sebagai berikut:
Y1 = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e
Keterangan:
Y1 = Kepatuhan Wajib Pajak
α = Konstanta
57
b = Koefisien regresi
X1 = Ekstensifikasi Pajak
X2 = Sosialisasi Pajak
X3 = Pengetahuan Pajak
X4 = Kesadaran Hukum
e = error term (tingkat kesalahan penduga dalam penelitian)
1) Uji Koefisien Determinasi (Uji Adjusted R2)
Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur
seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi
variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan
satu. Nilai R2 yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-
variabel independen dalam menjelaskan variabel variabel dependen
sangat terbatas. Dan jika nilai R2 mendekati satu berarti variabel-
variabel independen hamper semua informasi yang dibutuhkan
untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018:97).
2) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f)
Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel-
variabel independen yang dimasukkan model mempunyai pengaruh
secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Uji
f juga berguna untuk mengetahui model yang digunakan layak (fit)
untuk memprediksi variabel dependen (Y).
Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah
dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil rgresi, dimana
58
jika nilai signifikansi yang didapat <0,05 (α = 5%) maka model
regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen yang
menandakan bahwa semua variabel independen secara bersama-
sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau dengan kata lain
hipotesis diterima (Ghozali, 2018:98).
3) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Pengujian ini digunakan untuk membuktikan signifikansinya
terhadap pengaruh variabel independen secara individu dalam
menjelaskan variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi sebesar
5% (0,05), maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut (Ghozali,
2018:99):
a) Apabila nilai signifikansi t < 0.05, maka Ho akan ditolak, artinya
terdapat pengaruh yang signifikan antara smua variabel
independen terhadap variabel dependen.
b) Apabila nilai signifikansi t > 0.05, maka Ho akan diterima,
artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara semua
variabel independen terhadap variabel dependen.
b. Pengujian dengan Analisis Regresi Moderate (Moderated
Regression Analysis – MRA)
Uji interaksi atau sering disebut dengan Moderated Regression
Analysis (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda
dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi.
Pengujian hipotesis ini digunakan untuk menentukan pengaruh variabel
59
moderasi dari pelaksanaan Good Government Governance pada
pengaruh variabel utama. Variabel moderasi adalah variabel independen
yang akan memperkuat atau memperlemah variabel independen lainnya
terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).
Uji MRA dapat dihitung dengan persamaan berikut:
Y1 = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6(X1 X5) + b7
(X2 X5) + b8(X3 X5) + b9(X4 X5) + e
Keterangan:
Y1 = Kepatuhan Wajib Pajak
α = Konstanta
b = Koefisien Regresi
X1 = Ekstensifikasi Pajak
X2 = Sosialisasi Pajak
X3 = Pengetahuan Pajak
X4 = Kesadaran Hukum
X5 = Pelaksanaan Good Government Governance
X1 X5 = Variabel perkalian antara ekstensifikasi pajak dengan
pelaksanaan good government governance yang
menggambarkan pengaruh variabel moderating,
pelaksanaan good government governance terhadap
hubungan ekstensifikasi pajak dengan kepatuhan wajib
pajak
60
X2 X5 = Variabel perkalian antara sosialisasi pajak dengan pelaksanaan
good government governance yang menggambarkan
pengaruh variabel moderating, pelaksanaan good
government governance terhadap hubungan sosialisasi
pajak dengan kepatuhan wajib pajak
X3 X5 = Variabel perkalian antara pengetahuan pajak dengan
pelaksanaan good government governance yang
menggambarkan pengaruh variabel moderating,
pelaksanaan good government governance terhadap
hubungan pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib
pajak
X4 X5 = Variabel perkalian antara kesadaran hukum dengan
pelaksanaan good government governance yang
menggambarkan pengaruh variabel moderating,
pelaksanaan good government governance terhadap
hubungan kesadaran hukum dengan kepatuhan wajib
pajak
e = Error term (tingkat kesalahan pendugaan dalam penelitian)
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak di Indonesia khususnya
wilayah Banten. Wajib pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini
merupakan wajib pajak yang telah memiliki NPWP.
Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan melalui penyebaran
kuesioner dengan memberikan langsung kepada wajib pajak serta
menggunakan kuesioner online yang dibuat melalui googleform. Proses
perizinan penyebaran kuesioner secara manual dimulai dari tanggal 22 Juli
2019 sampai dengan 15 Agustus 2019. Sedangkan proses penyebaran
kuesioner secara online dimulai dari tanggal 10 April 2019 sampai dengan 15
Agustus 2019.
Berikut merupakan gambaran mengenai data dan sampel yang telah
disajikan dalam tabel 4.1.
61
62
Tabel 4.1
Data Sampel Penelitian
No. Keterangan Jumlah Presentase
1. Jumlah kuesioner yang disebar 150 100%
2. Jumlah kuesioner yang tidak
kembali
0 0%
3. Jumlah kuesioner yang tidak
dapat diolah
11 7%
4. Jumlah kuesioner yang dapat
diolah
139 93%
Sumber: data primer yang diolah
Kuesioner yang disebar berjumlah 150 lembar. Kuesioner yang tidak dapat
diolah berjumlah 11 lembar atau 7% hal ini dikarenakan adanya wajib pajak
yang tidak memiliki NPWP, sedangkan kuesioner yang dapat diolah sebanyak
139 buah atau 93%.
2. Karakteristik Profil Responden
Responden didalam penelitian ini merupakan wajib pajak yang ada di
Wilayah banten sehingga akan mampu memberikan informasi terkait variabel
penelitian ekstensifikasi pajak, sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kesadaran
hukum, kepatuhan wajib pajak, dan pelaksanaan good government governance.
Berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas responden yang terdiri dari
kepemilikan NPWP, jenis kelamin, pendidikan, jenis pekerjaan.
63
a. Deskripsi profil responden berdasarkan NPWP
Berikut ini disajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan NPWP dalam
tabel 4.2.
Tabel 4.2
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP
Frequenc y
Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid Punya 139 100,0 100,0 100,0
Sumber: Data primer yang diolah
Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa semua responden memiliki NPWP,
yaitu sebanyak 139 orang atau 100%.
b. Deskripsi profil responden berdasarkan jenis kelamin
Berikut ini disajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin
dalam tabel 4.3.
Tabel 4.3
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Frequency Percent Valid
Percen
t
Cumulative
Percent
Valid Laki-Laki 62 44,6 44,6 44,6
Perempuan 77 55,4 55,4 100,0
Total 139 100,0 100,0
Sumber: Data primer yang diolah
Tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebanyak 77 orang atau 55,4% responden di
dominasi oleh jenis kelamin perempuan dan sisanya sebanyak 62 orang atau
44,6% responden berjenis kelamin laki-laki.
64
c. Deskripsi profil responden berdasarkan umur
Berikut ini disajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan umur yang
terdapat dalam tabel 4.4.
Tabel 4.4
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Umur
Frequen c y
Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid <25 tahun 30 21,6 21,6 21,6
25-30 tahun
45 32,4 32,4 54,0
31-35 tahun
49 35,2 35,2 89,2
36-40 tahun
15 10,8 10,8 100,0
41-45 tahun
0 0 0
46-50 tahun
0 0 0
>50 tahun 0 0 0
Total 139 100,0 100,0
Sumber: Data primer yang diolah
Tabel 4.4 menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki umur 31-35
tahun, yaitu sebanyak 49 responden atau sebesar 35,2%. Responden yang
memiliki umur 25-30 tahun sebanyak 45 responden atau sebesar 32,4%,
responden yang berumur <25 tahun sebanyak 30 responden atau sebesar
21,6%, responden yang berumur 36-40 tahun sebanyak 15 responden atau
sebesar 10,8, dan responden yang berumur 41-45 tahun, 46-50 tahun dan >50
tahun sebanyak 0 atau sebesar 0%.
65
d. Deskripsi profil responden berdasarkan pendidikan
Berikut ini disajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan pendidikan
terakhir dalam tabel 4.5.
Tabel 4.5
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan
Frequency Percent Valid
Percent Cumulative
Percent
Valid SMA 5 3,5 3,5 3,5
D3 25 17,9 17,9 21,4
S1 48 34,6 34,6 56,0
S2 31 22,4 22,4 78,4
Lainnya 30 21,6 21,6 100,0
Total 139 100,0 100,0
Sumber: Data primer yang diolah
Tabel 4.5 menunjukkan bahwa responden sebagian besar berpendidikan
Strata satu (S1) dengan jumlah responden sebanyak 48 orang atau 34,6%.
Sisanya, yaitu responden yang berpendidikan S2 sebanyak 31 orang atau
22,4%, lalu responden yang berpendidikan D3 sebanyak 25 orang atau 17,9%,
responden yang berpendidikan SMA sebanyak 5 orang atau 3,5%, dan
sebanyak 30 responden atau 21,6% merupakan responden yang berpendidikan
lainnya.
e. Deskripsi profil responden berdasarkan pekerjaan
Berikut disajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan pekerjaan dalam
tabel 4.6.
66
Tabel 4.6
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan
Frequenc y
Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid Lainnya 10 7,1 7,1 7,1
Pegawai Swasta
55 39,5 39,5 46,6
PNS 27 19,5 19,5 66,1
Wirausaha 47 33,9 33,9 100,0
Total 139 100,0 100,0
Sumber: Data primer yang diolah
Tabel 4.6 menunjukkan bahwa responden sebagian besar memiliki
pekerjaan sebagai pegawai swasta, yaitu sebanyak 55 orang atau 39,5%,
sedangkan sisanya memiliki pekerjaan sebagai wirausaha sebanyak 47 orang
atau 33,9%, yang memiliki pekerjaan PNS sebanyak 27 orang atau 19,5%, dan
sebanyak 10 orang atau 7,1% memiliki pekerjaan lainnya.
B. Hasil Uji Instrumen Penelitian
1. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu ekstensifikasi pajak,
sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kesadaran hukum, kepatuhan wajib pajak,
dan pelaksanaan good government governance akan diuji secara statistic
deskriptif seperti pada tabel 4.7.
67
Tabel 4.7
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Sumber: Data primer yang diolah
Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dideskripsikan bahwa jumlah
responden (N) yang valid dan dapat diproses lebih lanjut yaitu sebanyak 139
responden. Pada variabel ekstensifikasi pajak, skor jawaban minimum
responden sebesar 8, skor jawaban maksimum sebesar 15, dengan skor rata-
rata jawaban sebesar 12,86 dan standar deviasi sebesar 1,729. Pada variabel
sosialisasi pajak, skor jawaban minimum responden sebesar 22 dan skor
jawaban maksimum 35, dengan skor rata-rata jawaban sebesar 30,74 dan
standar deviasi sebesar 2,827. Pada variabel pengetahuan pajak, skor jawaban
minimum responden sebesar 13, skor jawaban maksimum sebesar 35, dengan
skor rata – rata jawaban sebesar 26,14, dan standar deviasi sebesar 4,425. Pada
variabel kesadaran hukum skor jawaban minimum responden sebesar 13, skor
jawaban maksimum sebesar 25, dengan skor rata-rata jawaban sebesar 19,80,
dan standar deviasi sebesar 2,485. Pada variabel kepatuhan wajib pajak, skor
jawaban minimum responden sebesar 15, skor jawaban maksimum sebesar 25,
68
dengan skor rata-rata jawaban sebesar 21,88, dan standar deviasi sebesar 2,278.
Terakhir pada variabel pelaksanaan good government governance skor
jawaban minimum responden sebesar 17, skor jawaban maksimum sebesar 40,
dengan skor rata-rata jawaban sebesar 34,24, dan standar deviasi sebesar 4,731.
2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Validitas
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstensifikasi pajak
(X1), sosialisasi pajak (X2), pengetahuan pajak (X3), kesadaran hukum (X4),
kepatuhan wajib pajak (Y), dan pelaksanaan good government governance (Z).
Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Ekstensifikasi Pajak
Nomor Butir
Pertanyaan
Pearson
Correlation
Sig.2
(Tailed)
Keterangan
EP1 0,833** 0,000 VALID
EP2 0,593** 0,000 VALID
EP3 0,895** 0,000 VALID
Sumber: Data primer yang diolah
Tabel 4.8 menujukkan hasil uji validitas variabel ekstensifikasi pajak
mempunyai kriteria valid untuk semua butir pertanyaan dengan nilai sig <0,05.
Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Sosialisasi Pajak
Nomor Butir
Pertanyaan
Pearson
Correlation
Sig.2
(Tailed)
Keterangan
SP1 0,654** 0,000 VALID
SP2 0,648** 0,000 VALID
69
SP3 0,463** 0,000 VALID
SP4 0,653** 0,000 VALID
SP5 0,393** 0,000 VALID
SP6 0,606** 0,000 VALID
SP7 0,667** 0,000 VALID
Sumber: Data primer yang diolah
Tabel 4.9 menujukkan hasil uji validitas variabel sosialisasi pajak
mempunyai kriteria valid untuk semua butir pertanyaan dengan nilai sig <0,05.
Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak
Nomor Butir
Pertanyaan
Pearson
Correlation
Sig.2
(Tailed)
Keterangan
PP1 0,799** 0,000 VALID
PP2 0,845** 0,000 VALID
PP3 0,798** 0,000 VALID
PP4 0,777** 0,000 VALID
PP5 0,833** 0,000 VALID
PP6 0,724** 0,000 VALID
PP7 0,788** 0,000 VALID
Sumber: Data primer yang diolah
Tabel 4.10 menujukkan hasil uji validitas variabel pengetahuan pajak
mempunyai kriteria valid untuk semua butir pertanyaan dengan nilai sig <0,05.
70
Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Kesadaran Hukum
Nomor Butir
Pertanyaan
Pearson
Correlation
Sig.2
(Tailed)
Keterangan
KH1 0,448** 0,000 VALID
KH2 0,775** 0,000 VALID
KH3 0,761** 0,000 VALID
KH4 0,764** 0,000 VALID
KH5 0,586** 0,000 VALID
Sumber: Data primer yang diolah
Tabel 4.11 menujukkan hasil uji validitas variabel kesadaran hukum
mempunyai kriteria valid untuk semua butir pertanyaan dengan nilai sig <0,05.
Tabel 4.12
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak
Nomor Butir
Pertanyaan
Pearson
Correlation
Sig.2
(Tailed)
Keterangan
KWP1 0,716** 0,000 VALID
KWP2 0,617** 0,000 VALID
KWP3 0,617** 0,000 VALID
KWP4 0,720** 0,000 VALID
KWP5 0,520** 0,000 VALID
Sumber: Data primer yang diolah
Tabel 4.12 menujukkan hasil uji validitas variabel kepatuhan wajib pajak
mempunyai kriteria valid untuk semua butir pertanyaan dengan nilai sig <0,05.
71
Tabel 4.13
Hasil Uji Validitas Pelaksanaan Good Government Governance
Nomor Butir
Pertanyaan
Pearson
Correlation
Sig.2
(Tailed)
Keterangan
PGG1 0,751** 0,000 VALID
PGG2 0,616** 0,000 VALID
PGG3 0,627** 0,000 VALID
PGG4 0,706** 0,000 VALID
PGG5 0,793** 0,000 VALID
PGG6 0,661** 0,000 VALID
PGG7 0,751** 0,000 VALID
PGG8 0,787** 0,000 VALID
Sumber: Data primer yang diolah
Tabel 4.13 menujukkan hasil uji validitas variabel pelaksanaan good
government governance mempunyai kriteria valid untuk semua butir
pertanyaan dengan nilai sig <0,05.
b. Uji Realibilitas
Uji reliabilitas dilakukan menggunakan Cronbach Alpha berada diatas 0,60
(Sarjono, 2011:45). Tabel berikut menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk
variabel ekstensifikasi pajak, sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kesadaran
hukum, kepatuhan wajib pajak, dan pelaksanaan good government governance.
72
Tabel 4.14
Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach Alpha Keterangan
Ekstensifikasi pajak 0,647 Reliabel
Sosialisasi pajak 0,676 Reliabel
Pengetahuan pajak 0,898 Reliabel
Kesadaran hukum 0,680 Reliabel
Kepatuhan wajib
pajak
0,632 Reliabel
Pelaksanaan GGG 0,861 Reliabel
Sumber: Data primer yang diolah
3. Hasil Uji Asumsi Klasik
a. Uji Multikolinieritas
Dilakukannya uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat apakah terjadi
korelasi atau keterkaitan antara variabel bebas (independen). Dibawah ini tabel
4.15 menyajikan hasil uji multikolinieritas.
Tabel 4.15
Hasil Uji Multikolinieritas
Constant Collinearity Statistcs
Toleran ce
VIF
TEP 0,815 1,226
TSP 0,902 1,108
TPP 0,821 1,218
TKH 0,819 1,221
TPGG 0,846 1,182
Sumber: Data primer yang diolah
73
Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada Tabel 4.15 dapat terlihat
bahwa penelitian ini terbebas dari multikolinieritas karena memiliki nilai
tolerance >0,10 dan nilai VIF <10. Maka dapat dikatakan tidak terjadi gejala
multikolinieritas anta variabel (Ghozali, 2018:107-108).
b. Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini hanya menggunakan
analisis grafik. Berikut hasil analisisnya:
Gambar 4.1
Hasil Uji Heterokedastisitas
Sumber: Data primer yang diolah
Berdasarkan gambar 4.1 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan
tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi
(Ghozali, 2018:139).
74
c. Uji Normalitas
Uji normalitas dalam penelitian ini hanya menggunakan analisis statistik
dengan uji statistik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Berikut hasil analisis statistik
pada tabel 4.16
Tabel 4.16
Hasil Uji Statistik Kolmogrov-Smirnov
Tabel 4.16 menunjukkan bahwa angka Asymp. Sig. Sebesar 0,200 (lebih
dari 0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa distribusi dalam penelitian ini
dikatakan normal dan lulus uji normalitas.
4. Hasil Uji Hipotesis
Uji hipotesis dalam penelitan ini dilakukan guna membuktikan kebenaran
atas hipotesis yang telah dibuat, bahwa diduga ekstensifikasi pajak, sosialisasi
pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran hukum memiliki pengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak dengan pelaksanaan good government governance sebagai
variabel pemoderasi. Hasil uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan 2
tahapan, pertama dengan analisis regresi berganda guna mengetahui pengaruh
75
variabel independen terhadap variabel dependen, kedua dilanjutkan dengan analisis
regresi moderat (MRA) guna menguji variabel moderasi menggunakan uji
interaksi.
a. Hasil Uji Regresi Berganda
1) Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R-Square)
Pengujian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel
independen menjelaskan variabel dependen. Tabel 4.17 dibawah ini
menyajikan hasil uji koefisiensi determinasi (Adjusted R-Ssquare) untuk
penelitian ini.
Tabl 4.17
Hasil Uji Koefisiensi Determinasi
Sumber: Data primer yang diolah
Tabel 4.17 menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak
dapat dijelaskan oleh variabel ekstensifikasi pajak, sosialisasi pajak,
pengetahuan pajak, dan kesadaran hukum sebesar 0,350 atau 35%.
Sedangkan sisanya sebesar 0,65 atau 65% dijelaskan oleh faktor-faktor
atau variabel diluar penelitian ini seperti: kualitas pelayanan, modernisasi
sistem administrasif perpajakan, penerapan e-filing, motivasi.
2) Uji Statistik f
Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah model yang
digunakan sudah signifikan. Apabila nilai signifikansi <0,05, maka dapat
76
dinyatakan bahwa model yang digunakan sudah signifikan. Berikut hasil
uji statistik F untuk penelitian ini disajikan pada tabel 4.18
Tabel 4.18
Hasil Uji Statistik f
ANOVAa
Model
Sum of
Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1 Regression 267.789 5 53.558 15.887 .000b
Residual 448.370 133 3.371
Total 716.158 138
a. Dependent Variable: TKWP
b. Predictors: (Constant), TPGG, TKH, TSP, TPP, TEP
Sumber: Data primer yang diolah
Tabel 4.l8 menunjukkan bahwa nilai signifikan pada kolom Sig.
sebesar 0,000 dimana nilai tersebut <0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa
model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sudah fit. Bedasarkan
nilai Sig. tersebut juga dapat dikatakan bahwa ekstensifikasi pajak,
sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran hukum secara simultan
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3) Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)
Uji statistik t dilakukan guna melihat seberapa jauh pengaruh
suatu variabel independen secara parsial menerangkan variabel dependen.
Dasar pengambilan keputusan, apabila nilai signifikansi <0,05 maka dapat
dinyatakan variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap
77
variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Dibawah ini tabel 4.19 menyajikan
hasil uji signifikansi parsial (uji statistik t).
Tabel 4.19
Hasil Uji Statistik t
Sumber: Data primer yang diolah
Berdasarkan tabel di atas, angka signifikansi dari variabel
ekstensifikasi dan sosialisasi pajak <0,05 itu berarti secara parsial kedua
variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
Sedangkan untuk variabel pengetahuan pajak dan kesadaran hukum
menunjukkan angka signifikansi >0,05 sehingga variabel pengetahuan pajak
dan kesadaran hukum secara parsial tidak mempengaruhi variabel
dependen. Maka dapat diperoleh persamaan model regresi berganda sebagai
berikut:
Y = 6,650 + 0,340X1 + 0,194X2 -0,031X3 + 0,015X4 + 0,158X5 + 2,386
Keterangan:
Y = Kepatuhan Wajib Pajak
X1 = Ekstensifikasi Pajak
78
X2 = Sosialisasi Pajak
X3 = Pengetahuan Pajak
X4 = Kesadaran Hukum
e = error term (tingkat kesalahan penduga dalam penelitian)
b. Hasil Uji Regresi Moderat (MRA)
Uji hipotesis secara regresi moderat ini menggunakan uji interaksi, yaitu
pengujian terhadap pure moderator dilakukan dengan membuat regresi interaksi
dan variabel moderator tidak berfungsi sebagai variabel pelaksanaan good
government governance dapat memoderasi pengaruh variabel independen
(ekstensifikasi pajak, sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran
hukum) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).
Semua variabel dapat dikatakan sebagai variabel moderasi apabila memiliki
nilai signifikan <0,05. Berikut adalah hasil uji interaksi (pure moderator).
1) Uji Koefisiensi Determinasi (Adjusted R-Ssquare)
Pengujian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel
independen menjelaskan variabel dependen. Tabel 4.20 dibawah ini
menyajikan hasil uji koefisiensi determinasi (Adjusted R-Square) untuk
penelitian ini.
79
Tabel 4.20
Hasil Uji Koefisiensi Determinasi
Sumber: Data primer yang diolah
Tabel 4.20 menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib
pajak dapat dijelaskan oleh variabel ekstensifikasi pajak, sosialisasi pajak,
pengetahuan pajak, kesadaran hukum, dan pelaksanaan good government
governance sebesar 0,392 atau 39,2%. Sedangkan sisanya sebesar 0,608
atau 60,8% dijelaskan oleh faktor-faktor atau variabel diluar penelitian ini
seperti: kualitas pelayanan, modernisasi sistem administrasif perpajakan,
penerapan e-filing, motivasi.
2) Uji Statistik F
Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah model yang
digunakan sudah signifikan. Apabila nilai signifikansi <0,05, maka dapat
dinyatakan bahwa model yang digunakan sudah signifikan. Berikut hasil uji
statistik F untuk penelitian ini disajikan pada tabel 4.21.
80
Tabel 4.21
Hasil Uji Statistik f
Sumber: Data primer yang diolah
Tabel 4.21 menunjukkan bahwa nilai signifikan pada kolom Sig.
Sebesar 0,000 dimana nilai tersebut <0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa
model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sudah fit.
3) Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)
Uji statistik t dilakukan guna melihat seberapa jauh pengaruh satu
variabel independen secara individual menerangkan variabel dependen.
Dasar pengambilan keputusan, apabila nilai signifikansi <0,05 maka dapat
dinyatakan variabel independen secara individual berpengaruh terhadap
variabel dependen (Ghozali, 2018). Dibawah ini tabel 4.22 menyajikan hasil
uji signifikansi parsial (uji statistik t).
81
Tabel 4.22
Hasil Uji Statistik t
Sumber: Data primer yang diolah
Berdasarkan tabel di atas, angka signifikansi yang menunjukkan
nilai <0,05 yaitu, variabel ekstensifikasi pajak, variabel interaksi antara
ekstensifikasi pajak dengan pelaksanaan good government governance,
variabel sosialisasi pajak, variabel interaksi antara sosialisasi pajak dengan
pelaksanaan good government governance. Hal itu berarti secara parsial
keempat variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
Sedangkan untuk variabel pengetahuan pajak, kesadaran hukum,
pelaksanaan good government governance, interaksi pengetahuan pajak
dengan pelaksanaan good government governance interaksi kesadaran
hukum dengan pelaksanaan good government governance, menunjukkan
angka signifikansi >0,05 sehingga variabel-variabel tersebut secara parsial
tidak mempengaruhi variabel dependen. Maka dapat diperoleh persamaan
model sebagai berikut:
82
Y1 = -23,656 + 2,153X1 + 1,162X2 + 0,549X3 + 0,506X4 + 1,114X5 –
0,053(X1 X5) – 0,028(X2 X5) – 0,017(X3 X5) – 0,013 (X4 X5) + 13,387
Keterangan:
Y1 = Kepatuhan Wajib Pajak
X1 = Ekstensifikasi Pajak
X2 = Sosialisasi Pajak
X3 = Pengetahuan Pajak
X4 = Kesadaran Hukum
X5 = Pelaksanaan Good Government Governance
X1 X5 = Variabel perkalian antara ekstensifikasi pajak dengan pelaksanaan
good government governance yang menggambarkan pengaruh
variabel moderating, pelaksanaan good government governance
terhadap hubungan ekstensifikasi pajak dengan kepatuhan wajib
pajak.
X2 X5 = Variabel perkalian antara sosialisasi pajak dengan pelaksanaan
good government governance yang menggambarkan pengaruh
variabel moderating, pelaksanaan good government governance
terhadap hubungan sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib
pajak.
X3 X5 = Variabel perkalian antara pengetahuan pajak dengan pelaksanaan
good government governance yang menggambarkan pengaruh
variabel moderating, pelaksanaan good government governance
terhadap hubungan pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib
83
Pajak.
X4 X5 = Variabel perkalian antara kesadaran hukum dengan pelaksanaan
good government governance yang menggambarkan pengaruh
variabel moderating, pelaksanaan good government governance
terhadap hubungan kesadaran hukum dengan kepatuhan wajib
pajak.
e = Error term (tingkat kesalahan pendugaan dalam penelitian)
C. Pembahasan
1. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil uji hipotesis pada tabel 4.19 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi
pada variabel ekstensifikasi pajak sebesar 0,001. Hal tersebut menunjukkan
bahwa tingkat signifikansi <0,05. Hasil penelitian juga menunjukkan arah
positif dengan nilai standardized coefficient beta sebesar 0,258. Berdasarkan
hasil tersebut maka H1 tidak ditolak, yang berarti ekstensifikasi pajak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan
oleh (Zulaikha, 2013) bahwa pelaksanaan ekstensifikasi pajak melalui
pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan kegiatan yang
efektif untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan
kepatuhan masyarakat Indonesia terhadap kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan hasil tersebut, jika dikaitkan dengan teori yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu teori atribusi (atribution theory), yang menjelaskan
bahwa bila indvidu mengamati perilaku seseorang, mereka akan mencoba
84
untuk mengamati apakah perilaku yang ditimbulkan secara internal atau secara
eksternal. Dimana jika secara internal, artinya mereka secara sukarela
mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dan berkeinginan untuk memnuhi
kewajiban perpajakannya. Tetapi, jika secara eksternal, artinya mereka
dipengaruhi oleh orang lain dan secara terpaksa untuk melakukannya bisa
karena situasi ataupun keadaan. Persepsi seseorang juga sangat mempengaruhi
orang lain baik itu secara internal maupun eksternal. Dan dengan adanya
persepi tersebut, maka mereka akan menentukan apakah mereka akan
mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak atau tidak.
2. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil uji hipotesis pada tabel 4.19 menunjukkan bahwa tingkat
signifikansi pada variabel sosialisasi pajak sebesar 0,001. Hal tersebut
menunjukkan bahwa tingkat signifikansi <0,005. Hasil penelitian juga
menunjukkan arah positif dengan nilai standardized coefficient beta sebesar
0,241. Dengan demikian maka H2 tidak ditolak. Yang mengartikan bahwa
sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh (Ananda et al., 2015) menyatakan bahwa semakin tingginya
sosialisasi yang dilakukan terhadap wajib pajak maka akan meningkatkan
kepatuhan wajib pajak. Dengan semakin baik kualitas dalam cara
memberikan informasi terkait peraturan perpajakan dan cara membayar
pajak kepada wajib pajak itu akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan
akan berdampak meningkatnya penerimaan pajak di Indonesia.
85
Berdasarkan hasil tersebut, jika dikaitkan dengan teori yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu teori planned behavior, bahwa
sosialisasi pajak merupakan suatu proses dimana orang-orang mempelajari
sistem nilai, norma, dan pola perilaku yang dapat diharapkan sebagai bentuk
perubahan dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi suatu organisasi
yang efektif. Dimana dari terbentuknya suatu organisasi tersebut untuk bisa
mengadakan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat luar yang belum
mengerti akan perpajakan itu sendiri yang dimana nanti akan membuka
persepsi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.
Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian oleh
(Winerungan, 2013) dan (Lianty et al., 2017) yang menunjukkan hasil bahwa
sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak.
3. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil uji hipotesis pada tabel 4.19 menunjukkan bahwa tingkat
signifikansi pada variabel pengetahuan pajak sebesar 0,425. Hal tersebut
menunjukkan bahwa tingkat signifikansinya >0,05. Hasil penelitian
menunjukkan arah negatif dengan nilai standardized coefficient beta sebesar
-0,061. Berdasarkan hasil tersebut maka H3 ditolak, yang berarti
pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh (Pancawati dan Nila, 2011) yang menyatakan bahwa
kurangnya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang pajak,
86
disebabkan karena tingkat pendidikan wajib pajak sebagian besar atau 50%
masih tingkat SD, SLTP, SLTA, D1. Ini merupakan tugas tambahan para
petugas pajak atau Dirjen Pajak untuk lebih meningkatkan dan menggali
lagi dengan pengajaran, pelatihan atau penjelasan-penjelasan tentang
pengetahuan pajak kepada wajib pajak agar mereka lebih tau secara
mendalam tentang pengetahuan perpajakan.
Berdasarkan hasil deskripsi responden, bahwa jenis kelamin yang
paling banyak dalam penelitian saya adalah perempuan, dengan usia yang
paling banyak antara usia 31-35 tahun dengan tingkat pendidikan S1 dan
pekerjaan sebagai pegawai swasta. Dengan hasil deskripsi responden jika
dikaitkan dengan hasil penelitian bahwa pengetahuan pajak tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena pajak orang pribadinya
tersebut sudah dipotong oleh perusahaan langsung dan jika gaji orang
pribadinya dibawah dari nilai PTKP yaitu sebesar 54.000.000 dalam
setahun atau sebesar 4.500.000 gaji orang pribadi selama sebulan, maka ia
tidak perlu untuk membayar pajak. Dan berdasarkan hasil deskripsi
responden saya bahwa lebih banyak wajib pajak yang berusia 30 tahun
keatas dibandingkan dengan usia yang 30 tahun kebawah karena biasanya
usia yang lebih muda kurang dalam sensitif terhadap hukuman yang
berlaku dan biasanya usia yang dibawah 30 tahun masih belum memiliki
NPWP jadi belom ada kewajiban untuk membayar pajak.
87
Dan jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan dalam hasil
penelitian saya mayoritas berpendidikan S1 yang mana jika pendidikan
masih dibawah itu akan cenderung mempunyai sikap dan kurang peduli
terhadap peraturan dan masih kurangnya pembelajaran yang di dapat
tentang pajak.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh (Rahayu, 2017) yang menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan
pajak akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk membayar pajak
secara tepat waktu, sehingga akan meningkatkan wajib pajak. Seperti yang
sudah dijelaskan pada Bab 2, bahwa pengetahuan pajak bisa dilakukan
melalui pendidikan formal ataupun non-formal dan dari pendidikan itu wajib
pajak akan dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena
pengetahuan perpajakan adalah hal yang paling mendasar yang harus
dimiliki setiap wajib pajak. Wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan
kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan
memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak dan juga pengetahuan
tentang sanksi perpajakan yang dimana wajib pajak akan lebih patuh dan taat
dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang tidak
memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib
pajak yang tidak taat, karena mereka tidak tidak tahu dan tidak paham jika
melalaikan kewajibannya akan terkena sanksi.
88
Pengetahuan wajib pajak juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan,
usia dan PKP. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak sangat
mempengaruhi karena jika wajib pajak memiliki pendidikan rendah akan
cenderung mempunyai sikap perlawanan pasif dibandingkan dengan wajib
pajak yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Dan berdasarkan
undang-undang tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan bahwa
pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
proses pembelajaran secara aktif (Tyas, 2013).
Usia merupakan salah satu faktor penting yang dapat meningkat
kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Adanya
hubungan usia dan dengan ketidakpatuhan wajib pajak disebabkan oleh
pengalaman dan perbedaan generasi. Wajib pajak yang lebih muda, lebih
berani dalam mengambil resiko, kurang sensitif terhadap hukuman, dan
reflek sosial dan perbedaan psikologis berhubungan dengan periode dimana
mereka mendapat peringkat tertinggi (perbedaan generasi). Dan usia wajib
pajak yang lebih tua biasanya akan lebih patuh daripada wajib pajak yang
lebih muda (Aryati, 2012).
Wajib pajak yang memiliki pengetahuan atas penghasilan kena
pajak maka akan semakin tinngi pula kepatuhannya dalam membayar
pajak. Namun ada beberapa anggapan bahwa semakin tinggi pemahaman
seseorang atas penghitungan pajak, maka semakin besar dorongan yang
dapat menyebabkan seseorang itu melakukan upaya penekanan jumlah
pajak terutangnya.
89
Salah satu kendala dalam pemungutan pajak yang berasal dari
masyarakat dapat disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral
masyarakat. Artinya bahwa semakin pintar masyarakat maka ada
kemungkinan masyarakat untuk menghindari bahkan menggelapkan pajak.
4. Pengaruh Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil uji hipotesis pada tabel 4.19 menunjukkan bahwa tingkat
signifikansi pada variabel kesadaran hukum sebesar 0,826. Hal tersebut
menunjukkan tingkat signifikansi >0,05. Hasil penelitian juga menunjukkan
arah positif dengan nilai standardized coefficient beta sebesar 0,017. Dengan
demikian H4 ditolak, yang berarti kesadaran hukum tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh (Sudrajat & Ompusunggu, 2015) yang menyatakan bahwa jika wajib
pajak memahami tentang hukum dari pajak itu sendiri maka wajib pajak akan
patuh dan taat dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan hasil tersebut,
jika dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori
planned behavior, bahwa kesadaran hukum yang mereka sudah miliki tidak
cukup untuk mendorong niat dan keinginan seseorang untuk melaksanakan
kewajiban perpajakannya. Masalah kesadaran hukum masyarakat
sebenarnya menyangkut tentang faktor-faktor apakah suatu ketentuan
hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan juga dihargai.
90
Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan
hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang
memahaminya, menaatinya dan menghargai hukum itu sendiri. Artinya,
jika wajib pajak tidak mengetahui tentang hukum tentu hukum itu tidak
akan ditaati, karena melalui kesadaran hukum masyarakat bisa melihat
bahwa pentingnya peraturan hukum.
Dan dengan masyarakat sadar akan hukum dan menaatinya, tentu
akan merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta
ketentraman dalam dirinya. Tetapi, faktor eksternal dalam mendorong niat
dan keinginan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga berperan
penting dan dengan adanya hukum dan sanksi pajak. Sanksi perpajakan
merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak
dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi maupun yang
berkaitan dengan denda, bunga, maupun kenaikan tarif pembayaran.
Sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana penjara atau denda
keuangan.
5. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak,
dan Kesadaran Hukum Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak
Hasil uji hipotesis pada tabel 4.18 menunjukkan bahwa tingkat
signifikansi pada variabel ini sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan
tingkat signifikansi >0,05.
91
Dengan demikian H5 tidak ditolak, yang berarti ekstensifikasi pajak,
sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran hukum secara
simultan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh
(Samadiartha & Darma, 2017) yang menyatakan bahwa kesadaran dan
pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Dan penelitian (Sudrajat & Ompusunggu, 2015) yang menyatakan
bahwa sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan
wajib pajak. Ekstensifikasi pada dan kesadaran hukum termasuk faktor
yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan hasil tersebut, jika dikaitkan dengan teori-teori yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu teori atribusi (atribution theory), yang
menjelaskan bahwa individu tersebut melakukan kewajiban perpajakannya
apakah dari faktor internal atau dari faktor eksternal.
Lalu, berdasarkan teori planned behavior yang menjelaskan bahwa
sikap, norma, dan tingkah laku dari seorang wajib pajak. Faktor utama
dalam teori ini adalah niat seseorang untuk melaksanakan kewajibannya
sebagai wajib pajak, perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa
besar niat keinginan sesorang untuk mengetahui tentang perpajakan dan
seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan kewajibannya.
Semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar
kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan.
92
6. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam Memperkuat Pelaksanaan Good Government Governance
Hasil pengujian hipotesis, tahap 2 yang menggunakan metode
regresi moderat (MRA), pada tabel 4.22 menunjukkan bahwa interaksi
antara ekstensifikasi pajak dengan pelaksanaan good government
governance mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,003. Hal tersebut
menunjukkan bahwa tingkat signifikansinya <0,05. Berdasarkan hasil
tersebut maka H6 ditolak. Sehingga, disimpulkan bahwa pelaksanaan good
government governance dapat memperkuat pengaruh antara ekstensifikasi
pajak dengan kepatuhan wajib pajak.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh (Aty, 2016) yang menyatakan bahwa pelaksanaan prinsip
good government governance mempunyai hubungan yang tinggi. Dimana,
jika program ekstensifikasi pajak itu dilakukan pemerintah dengan cara dan
metode yang sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan menghasilkan
output program yang bagus. Dan jika program ekstensifikasi pajak ini
berjalan dengan baik tentu itu akan berdampak juga kepada meningkatnya
kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan
oleh (Nurhayati, 2015) yang menyatakan bahwa dalam adanya pelaksanaan
good government governance akan memperkuat pngaruh ekstensifikasi
pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
93
7. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam
Memperkuat Pelaksanaan Good Government Governance
Hasil pengujian hipotesis, tahap 2 yang menggunakan metode
regresi moderat (MRA), pada tabel 4.22 menunjukkan bahwa interaksi
antara sosialisasi pajak dengan pelaksanaan good government governance
mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,001. Hal tersebut menunjukkan
bahwa tingkat signifikansinya <0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka H7
tidak ditolak. Sehingga, disimpulkan bahwa pelaksanaan good government
governance dapat memperkuat pengaruh antara sosialisasi pajak dengan
kepatuhan wajib pajak.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh (Anwar & Syafiqurrahman, 2016) yang menyatakan bahwa
pelaksanaan prinsip good government governance memiliki hubungan yang
tinggi. Tata kelola organisasi yang baik pada Direktorat Jenderal Pajak dapat
dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih berfokus
kepada bagaimana DJP mengatur jalannya suatu program dengan prinsip
keterbukaan.
Salah satu contohnya dengan membuat program sosialisasi pajak
guna untuk memperluas wawasan masyarakat tentang pajak. Sosialisasi
pajak bisa dilakukan melalui sosialisasi langsung atau tidak langsung.
Sosialisasi langsung yang sudah dilakukan oleh DJP dengan mengadakan
program Tax Center yang bekerjasama dengan perguruan tinggi,
mendatangkan serangkaian kegiatan dan daerah dan instansi melalui pekan
raya, pameran dan promosi.
94
Sedangkan sosialisasi tidak langsung dapat dilakukan melalui
media cetak seperti melakukan talkshow di radio atau televisi, membuat
iklan pajak yang bisa dilihat oleh masyarakat. Tentu, dalam kegiatan
sosialisasi pajak ini pemerintah juga harus ikut andil dalam program
tersebut, karena dengan ikut andilnya pemerintah dalam program yang
dilaksanakan itu akan menjadi pengaruh yang besar yang bisa menjadi
contoh untuk masyarakat. Dan dari faktor eksternal lebih menekankan
bagaimana DJP dapat menjalankan program sosialisasi pajak ini dengan
baik guna mencapai tujuan yang diinginkan.
Direktorat Jenderal Pajak melakukan sosialisasi sharing mengenai
implementasi pembelajaran kesadaran pajak pada pendidikan atau
perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Dimana kegiatan sosialisasi
ini pihak DJP bekerjasama dengan Direktorat Pembelajaran dan
Kemahasiswaan Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
(Kemenristekdikti). Sosialisasi ini dilakukan kepada para dosen
dikarenakan pada tahun depan DJP ingin pajak sudah masuk dalam
kurikulum pelajaran di PTN dan PTS. Hal ini salah satu cara untuk
menyadarkan mahasiswa yang nanyinya menjadi Wajib Pajak bisa sadar
pajak.
8. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam Memperkuat Pelaksanaan Good Government Governance
Hasil pengujian hipotesis, tahap 2 menggunakan metode regresi
moderat (MRA), pada tabel 4.22 menunjukkan bahwa interaksi antara
pengetahuan pajak dengan pelaksanaan good government governance
mempunyai tingkat signifikan sebesar 0,069.
95
Hal tersebut menunjukkan tingkat signifikansinya >0,05.
Berdasarkan hasil tersebut maka H8 ditolak. Sehingga, disimpulkan bahwa
pelaksanaan good government governance tidak dapat memperkuat
pengaruh antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil
penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh
(Aditya Nugroho, Rita Andini, 2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan
pajak memiliki efek terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh ini juga
diperkuat akibat dengan adanya pelaksanaan good government governance.
Berdasarkan hasil tersebut, jika dikaitkan dengan teori yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu teori atribusi, bahwa adanya
pemerintahan sebagai faktor eksternal yang bertugas memberikan
pengetahuan dan pemahaman tidak dapat memperkuat perilaku seseorang
untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, karena seseorang akan merasa
terpaksa untuk melakukan hal tersebut karena situasi atau lingkungan dan
karena tidak adanya dorongan dari dalam dirinya sendiri.
Dimana, good government governance ini diartikan sebagai tata
kelola pemerintahan yang baik dimana penyelenggaraan negara dijalankan
secara efektif. Pemerintahan yang sebelumnya mengganggap dirinya
sebagai yang dilayani telah berubah sebagai pelayan masyarakat. Salah satu
hal yang bisa pemerintah berikan kepada masyarakat adalah memberikan
pemahaman dan pengetahuan tentang pajak, banyak masyarakat yang
belum memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pajak jadi bagaimana
masyarakat bisa menaati kewajibannya sebagai wajib pajak.
96
Pemerintah bisa menjadi wadah atau sarana untuk masyarakat
memperluas pengetahuan dan pemahaman pajak kepada masyarakat. Karena
semakin bagus kinerja dari pemerintah semakin tinggi juga pengetahuan
pajak yang dimiliki oleh masyarakat.
9. Pengaruh Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam Memperkuat Pelaksanaan Good Government Governance
Hasil uji hipotesis pada gambar 4.22 menunjukkan bahwa interaksi
antara kesadaran hukum dengan pelaksanaan good government governance
mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,434. Hasil tersebut menunjukkan
bahwa tingkat signifikansinya >0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka H9
ditolak. Sehingga, disimpulkan bahwa pelaksanaan good government
governance tidak dapat memperkuat pengaruh antara kesadaran hukum
dengan kepatuhan wajib pajak.
Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila setiap individu yang
memiliki kesadaran akan adanya hukum perpajakan mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Pengaruh positif ini juga diperkuat akibat dengan adanya pelaksanaan good
government governance. Berdasarkan hasil tersebut, jika dikaitkan dengan
teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori planned behavior,
bahwa pemerintah tidak memberikan pemahaman tentang hukum
perpajakan yang membuat wajib pajak itu niat melalukan usaha untuk
melaksanakan kewajibannya itu dan pemerintah perlu untuk memberikan
kesadaran akan hukum yang berlaku dalam perpajakan, agar masyarakat
bisa untuk bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
97
Dan pemerintah pun harus bersikap tegas dan adil kepada
masyarakat yang tidak patuh dan taat dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Karena dengan itu, masyarakat tidak akan menganggap
hukum di Indonesia itu bersifat rendah dan sadar akan sanksi yang akan
didapat jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
98
Tabel 4.23
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis
Hipotesis Pernyataan Hipotesis Hasil Pengujian
H1 Ekstensifikasi pajak
berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak
Tidak
Ditolak
H2 Sosialisasi pajak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak
Tidak
Ditolak H3 Pengetahuan pajak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak
Ditolak
H4 Kesadaran hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Ditolak
H5 Ekstensifikasi pajak, sosialisasi
pajak, pengetahuan pajak, dan
kesadaran hukum secara
simultan berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak
Tidak
Ditolak
H6 Pengaruh ekstensifikasi pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak
dalam memperkuat pelaksanaan
good government governance
Tidak
Ditolak
H7 Pengaruh sosialisasi pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak
dalam memperkuat pelaksanaan good government governance
Tidak
Ditolak
H8 Pengaruh pengetahuan pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak
dalam memperkuat pelaksanaan
good government governance
Ditolak
H9 Pengaruh kesadaran hukum
terhadap kepatuhan wajib pajak
dalam memperkuat pelaksanaan
good government governance
Ditolak
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh
ekstensifikasi pajak, sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran
hukum terhadap kepatuhan wajib pajak serta pengaruh pelaksanaan good
government governance terhadap variabel-variabel tersebut. Responden
dalam penelitian ini berjumlah 139 wajib pajak orang pribadi yang berada
di wilayah Banten. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan hasil
pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang ada dengan
menggunakan software SPSS 24. Berikut kesimpulannya:
1. Ekstensifikasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak. Sehingga semakin luas ekstensifikasi pajak yang dilakukan maka
akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak yang akan
berdampak kepada meningkatnya penerimaan pajak.
2. Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Dengan semakin baik kualitas penyampaian informasi yang dilakukan
kepada wajib pajak itu akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Dengan rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan pajak maka
akan semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak.
99
100
4. Kesadaran hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Dengan rendahnya kesadaran wajib pajak akan hukum perpajakan maka
akan semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak.
5. Ekstensifikasi pajak, sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan
kesadaran hukum secara simultan berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya norma, sikap, dan tingkah laku
dari wajib pajak maka keinginan seseorang untuk mengetahui tentang
perpajakan dan semakin besar tingkat kepatuhan wajib pajak.
6. Pelaksanaan good government governance dapat memperkuat
pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
7. Pelaksanaan good government governance dapat memperkuat
pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
8. Pelaksanaan good government governance tidak dapat memperkuat
pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
9. Pelaksanaan good government governance tidak dapat memperkuat
pengaruh kesadaran hukum terhadap kepatuhan wajib pajak.
B. Implikasi
Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini diharapkan para
wajib pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk
membayar pajak agar tingkat penerimaan pajak pun meningkat. Penelitian
ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk pemerintah
dan Direktorat Jenderal Pajak sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan
dan evaluasi dalam melakukan program-program yang akan dilaksanakan
101
agar setiap wajib pajak bisa merasakan program-program yang diberikan
dan dapat memberikan informasi kepada Kantor Perpajakan yang ada untuk
memperhatikan setiap wajib pajak agar wajib pajak lebih sadar untuk
membayar pajak.
Peneliti juga berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi
kepada peneliti selanjutnya yang memiliki pengembangan penelitian yang
berkaitan dengan ekstensifikasi pajak, sosialisasi pajak, pengetahuan pajak,
kesadaran hukum, kepatuhan wajib pajak, dan pelaksanaan good
government governance.
C. Keterbatasan
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin dapat
menimbulkan ketidakakuratan pada hasil penelitian ini, diantaranya:
1. Terbatasnya sumber informasi dan sumber penelitian terdahulu yang
relevan dengan judul penelitian yang diangkat peneliti.
2. Penulis belum memasukkan semua variabel yang sesuai dengan topik
penelitian seperti faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib
pajak.
3. Penelitian ini hanya mencakup wilayah Banten.
D. Saran
Peneliti berharap penelitian ini dimasa mendatang dapat menyajikan
hasil penlitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan
mengenai beberapa hal, sebagai berikut:
102
1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penyebaran
kuesioner, agar hasil penelitian bisa lebih disimpulkan secara luas.
2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan lebih
banyak sumber dan literature yang relevan dengan topik penelitian yang
diambil.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel
independen yang lain untuk meningkatkan hasil variasi sehingga bisa
mengetahui faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan
wajib pajak, seperti: kualitas pelayanan, modernisasi sistem
administrasif perpajakan, penerapan e-filing, motivasi.
103
DAFTAR PUSTAKA
A. Lukman Irwan, S. (2008). Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Mendukung
Pelaksanaan Good Governance Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu
Pemerintahan, 1(1), 90–98.
Adincha, S. A. (2012). Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam
Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan. Jurnal Ilmu Ekonomi,
1(1), 3.
Aditya Nugroho, Rita Andini, K. R. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan
Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi).
Jurnal of Accounting, 2(2).
Agustiningsih, W. (2016). PENGARUH PENERAPAN E-FILING, TINGKAT
PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA
YOGYAKARTA. Jurnal Nominal, V(2).
Aldino, O., Nasution, A., & Utara, U. S. (2015). KANTOR PENGARUH
PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP
EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI UNIT PELAYANAN TERPADU VI
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN. Jurnal Perspektif, 8(2),
506–512.
Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi
Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak. Jurnal Perpajakan, 6(2), 54–67.
Anita, S. Y., Saryadi, & Sari, L. (2007). Pengaruh pelayanan fiskus dan
pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurusan Ilmu
Administrasi Bisnis, 7.
Anwar, R. A., & Syafiqurrahman, M. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan
Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan
Menengah (UMKM) Di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai
Variabel Pemediasi. Jurnal InFeStasi, 12(1), 81–96.
Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi
Perpajakan , Sistem Administrasi Perpajakan Modern , Pengetahuan Korupsi
, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntansi Dewantara,
1(2), 173–187.
Aryati, T., & Putritanti, L. R. (2016). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 4(3), 1155–1168.
Asbar, A. K., Fitros, R., & Rusli. (2014). Pengaruh tingkat kepuasan pelayanan,
pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi perpajakan dan
kesadaran perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi
pada kpp pratama senapelan Pekanbaru. Jom Fekom, 1(2), 1–15.
Budhiartama, I. G. P., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak
Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan
Bangunan. E-Jurnal Akuntansi, 15(2), 1510–1535.
Christover, A. P., & Rondonuwu, S. (2016). Pemahaman Ekstensifikasi Wajib
Pajak Dan Intensifikasi Pajak Terhadap Persepsi Fiskus Tentang Penerimaan
Pajak. Jurnal EMBA, 4(1), 1241–1253.
Damayanti, L. dwi, & Amah, N. (2018). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi:
pengaruh modernisasi sistem administrasi dan pengampunan pajak. Jurnal
Akuntansi Dan Pendidikan, 7(1), 57–71.
Dewi, G. A. P. I. P., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Faktor-Fator yang
Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama
Badung Utara. E-Jurnal Akuntansi, 23, 1277.
https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i02.p18
Direktorat Jenderal Pajak. 11 Juli 2001. Surat Edaran Nomor SE – 06/PJ.9/2001.
Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.
Direktorat Jenderal Pajak. 23 Oktober 2013. Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-35/PJ/2013. Tentang Tata Cara Ekstensifikasi.
Fazlurahman, F. (2016). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak
Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi
Pada KPP Pratama Bandung Karess Tahun 2010-2015). Jurnal Akuntansi
Riset, 5(2), 150–161.
Ghozali, I. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25”, edisi
9, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2018.
Ginting, A. V., Sabijono, H., & Pontoh, W. (2017). Peran Motivasi Dan
Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris
Pada Wpop Kecamatan Malalayang Kota Manado). Jurnal EMBA: Jurnal
Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 5(2), 1998–2006.
Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh
Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan,
Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang).
Perpajakan, 8, 9. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Kementrian Keuangan. 2017. “Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak”.
Jakarta.
Khasanah, S. N., & Y., A. N. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. Jurnal Profita, 8, 1–13.
Kurniawan, H., Kumadji, S., & Yaningwati, F. (2014). PENGARUH
SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG
PELAKSANAAN SENSUS PAJAK NASIONAL TERHADAP
KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Survei Terhadap Wajib
Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Banyuwangi). Jurnal Perpajakan, 3(1).
Levina, M. (2015). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Dan
Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang
Pribadi. Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 10(2), 140–153.
Lianty, R. A. M., Hapsari, D. wahjoe, & Kurnia. (2017). Pengetahuan
Perpajakan,Sosialisasi Perpajakan,Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK), 9(2), 55–65.
Manossoh, H. (2015). Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Dalam
Mewujudkan Good Government Governance Pada Pemerintahan Provinsi
Sulawesi Utara. Berkala Ilmiah Efiensi, 15(05), 777–789.
Mintje, M. (2016). PENGARUH SIKAP, KESADARAN, DAN PENGETAHUAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEMILIK
(UMKM) DALAM MEMILIKI (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang
Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). Jurnal
Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 4(1), 1031–1043.
Nopiana, P. R., & Natalia, E. Y. (2018). Analisis Sosialisasi Pajak Dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Wajib
Pajak Di Kepulauan Riau. Jurnal Benefita, 3(2), 277.
https://doi.org/10.22216/benefita.v3i2.3498
Nurhayati, N. (2015). Pengaruh Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Dan
Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dengan
Dimoderasi Pelaksanaan Good Governance Pada Kabupaten / Kota Di
Wilayah Iii Cirebon. Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi, 1(01), 49–61.
https://doi.org/10.25134/jrka.v1i01.1423
Nurlela, & Sihombing, I. K. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi dan
Intensifikasi Pajak dalam Upaya Peningkatan Penerimaan PPN Pada KPP
Pratama di Kota Medan Periode 2015 - 2017. Jurnal Bisnis Administrasi,
07(1), 58–73.
Oesman, A. W. (2010). Mewujudkan Good Governance Direktorat Jenderal Pajak
Dengan Reinventing Government. Jurnal Eksis, 6(2), 14401605.
Pancawati, H., & Nila, Y. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan
Membayar Pajak. Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan, 3(1), 126-
142.
Putri, J. K., & Setiawan, E. P. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan
Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi, 18(2), 1112–1140.
Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak,
dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntansi Dewantara,
1(1), 124–133.
Riyanti, S. (2014). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan
Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Tahun 2014.
Jurnal Tekun, IV(01), 158–168.
Robbins, S. P. “Perilaku Organisasi versi Bahasa Indonesia”, 8th Edition, Jakarta: PT
Prenhallindo, 2001.
Samadiartha, I. N. D., & Darma, G. S. (2017). Dampak Sistem E-Filing,
Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 14(1).
Sarjono, H. dan W. J. “SPSS vs Lisrel: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset”,
Jakarta: Salemba Empat, 2011.
Sekaran, Uma dan Roger Bougie. “Research Methods for Business”. 7th Edition,
United Kingdom: John Wiley & Sons. 2016.
Septarini, D. F. (2015). Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Dan Kesadaran Wajib Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Merauke.
Ekonomi Dan Sosial, VI(1), 29–43. https://doi.org/ISSN: 2337-5634
Silviana, A. (2012). Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam
Melaksanakan Pendaftaran Tanah. Jurnal Pandecta, 7(1).
Siringoringo, W. (2015). PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE
DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
SEBAGAI VARIABEL MODERATING ( Studi Empiris Terhadap Wajib
Pajak Orang Pribadi Di Kota Bekasi ). Jurnal Akuntansi, XIX(02), 207–224.
Subagiyo, eviany kusmanasari, Rahayu, sri mangesti, & Jauhari, A. (2014).
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK
DALAM MERESPON SURAT HIMBAUAN TERHADAP KEPATUHAN
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN (Studi
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Jurnal Perpajakan, 3(1).
Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi ,
Sosialisasi Pajak , Pengetahuan Perpajakan , dan Kepatuhan Pajak. Jurnal
Riset Akuntansi Dan Perpajakan, 2(2), 193–202.
Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ/2011 Tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal
di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Susilawati, K. E., & Budiartha, K. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak,
pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. E-Jurnal Akuntansi, 2, 345–357.
Suyanto, & Yahya, K. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Ekstensifikasi
Pajak TerhadaP Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus di
KantOr Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Yogyakarta). JEAM, XV, 25–37.
Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakn, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus
terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Emba,
1(3), 999–1008.
Uar, A. (2016). Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap
Kinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota
Ambon. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(1), 1.
https://doi.org/10.26618/ojip.v6i1.31
Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel
Intervening. Jurnal Nominal, VII(1).
Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi
Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan KPP Bitung.
Jurnal EMBA, 1(3), 960–970. https://doi.org/ISSN 2303-1174
Zainuddin, A. “Sosiologi Hukum”. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Zulaikha, S. M. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak,
Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
(Studi Empiris Pada WP OP di Kabupaten Tegal). Diponegoro Journal of
Accounting, 2(4), 1–15.
KUESIONER
PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK, SOSIALISASI
PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, DAN KESADARAN
HUKUM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN
DIMODERASI OLEH PELAKSANAAN GOOD GOVERNMENT
GOVERNANCE
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2019/1440H
Tangerang, Juli 2019
Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner
Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr/i
Di Tempat
Dengan hormat,
Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswi Program
Studi Strata Satu (S1) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, saya:
Nama : Nada Melati Sukma
NIM : 11150820000006
Fak/Jur/Smtr : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi/VII
Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul
“Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Sosialiasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan
Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dimoderasi Oleh
Pelaksanaan Good Government Governance”.
Untuk itu saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk
menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan
sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu kerja Bapak/Ibu/Sdr/i.
Data yang diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak
digunakan sebagai penelitian kinerja di tempat Bapak/Ibu/Sdr/i bekerja, sehingga
kerahasiaan akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.
Dimohon untuk membaca setiap pernyataan secara hati-hati dan
menjawab dengan lengkap semua pernyataan, karena apabila terdapat
salah satu nomor yang tidak diisi maka kuesioner dianggap tidak
berlaku.
Tidak ada jawaban yang benar ataupun salah dalam pilihan anda,
yang terpenting memilih jawaban yang sesuai dengan pendapat anda.
Apabila diantara Bapak/Ibu/Sdr/i ada yang membutuhkan hasil penelitian
ini, maka Bapak/Ibu/Sdr/i dapat menghubungi saya di telepon 0878-7601-6055 atau
email [email protected]. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan
Bapak/Ibu/Sdr/i sudah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner dalam
penelitian ini.
Dosen Pembimbing Hormat Saya
Peneliti
(Ismawati Haribowo, SE., M.Si) (Nada Melati S.)
Nomor: ……………..(diisi oleh peneliti)
DATA RESPONDEN
Nama : ………………………… (boleh tidak diisi)
No. Handphone : ………………………....
Memiliki NPWP : Ya / Tidak *
Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan
Umur : < 25 Tahun 41-45 Tahun
25-30 Tahun 46-50 Tahun
31-35 Tahun > 50 Tahun
36-40 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMA S1
D3 S2
Jenis Pekerjaan : PNS Wirausaha
Swasta Lainnya …
Ket: (*) Coret yang tidak perlu
:
1. Ekstensifikasi Perpajakan
Berilah tanda (X) pada pernyataan di bawah ini dengan penilaian Anda, di mana:
1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
2 = Tidak Setuju (TS)
3 = Netral (N)
4 = Setuju (S)
5 = Sangat Setuju (SS)
No. Pernyataan STS TS N S SS
1. Kegiatan ekstensifikasi pajak
dapat meningkatkan jumlah wajib
pajak terdaftar
2. Kegiatan ekstensifikasi pajak
dapat meningkatkan penerimaan
pajak
3. Petugas pajak terjun langsung
dalam melakukan ekstensifikasi
dan membantu masyarakat
2. Sosialisasi Perpajakan
Berilah tanda (X) pada pernyataan di bawah ini dengan penilaian Anda, di mana:
1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
2 = Tidak Setuju (TS)
3 = Netral (N)
4 = Setuju (S)
5 = Sangat Setuju (SS)
No. Pernyataan STS TS N S SS
4. Setujukah anda bahwa penyuluhan
pajak merupakan sarana
penyampaian informasi
perpajakan kepada wajib pajak
5.
Petugas pelayanan terpadu dapat
memberikan informasi yang
dibutuhkan oleh wajib pajak
secara jelas
6.
Saya mendapatkan informasi
mengenai pajak dari sosialisasi
media elektronik dan cetak
(Internet/ TV/ Radio/ Koran, dll)
7.
Saya mendapatkan undangan dari
kantor pajak untuk mengikuti
sosialisasi perpajakan mengenai
peraturan perpajakan terbaru
8.
Petugas/aparat pajak menawarkan
kenyamanan pelayanan dalam
memberikan informasi kepada
wajib pajak dengan melengkapi
penjelasan dari brosur
9.
Sosialisasi sangat membantu
proses pemahaman saya mengenai
aturan perpajakan
10.
Media sosialisasi dalam
menyampaikan informasi saat
dapat diakses internet setiap saat
dengan cepat dan mudah serta
informasi yang diberikan pun
sangat lengkap, akurat, terjamin,
kebenarannya dan up to date
3. Pengetahuan Perpajakan
Berilah tanda (X) pada pernyataan di bawah ini dengan penilaian Anda, di mana:
1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
2 = Tidak Setuju (TS)
3 = Netral (N)
4 = Setuju (S)
5 = Sangat Setuju (SS)
No. Pernyataan STS TS N S SS
11.
Saya telah mengetahui
ketentuan terkait
kewajiban perpajakan
yang berlaku
12.
Saya paham dengan
sistem perpajakan yang
digunakan saat ini
(menghitung,
memperhitungkan,
membayar dan melaporkan sendiri)
13.
Sebagai wajib pajak
orang pribadi, saya
memahami dengan baik
PKP (Penghasilan Kena
Pajak)
14.
Sebagai wajib pajak
orang pribadi, saya
memahami dengan baik
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
15.
Sebagai wajib pajak
orang pribadi, saya
memahami dengan baik
tarif pajak yang berlaku
16.
Masyarakat telah
mengetahui bahwa
dalam Undang-undang
perpajakan, bagi wajib
pajak yang terlambat
atau tidak membayar
pajak dapat diberikan
sanksi administrasi
(denda) dan sanksi
pidana (penjara)
17.
Masyarakat mengetahui
bagaimana cara mengisi
SPT dengan benar,
membuat laporan
keuangan, dan cara
membayar pajak dengan
benar
4. Kesadaran Hukum
Berilah tanda (X) pada pernyataan di bawah ini dengan penilaian Anda, di mana:
1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
2 = Tidak Setuju (TS)
3 = Netral (N)
4 = Setuju (S)
5 = Sangat Setuju (SS)
No. Pernyataan STS TS N S SS
18.
Kewajiban
membayar
pajak diatur
melalui
peraturan
perundang-
undangan
19.
Sanksi yang
diberikan
terhadap wajib
pajak yang
melanggar
peraturan
perundang-
undangan
adalah berupa
sanksi
administrasi
20.
Sanksi yang
diberikan
terhadap wajib
pajak yang
melanggar
peraturan
perundang-
undangan
adalah berupa
sanksi pidana
21.
Wajib pajak
yang
melanggar
peraturan
perundang-
undangan
memang harus
dikenai sanksi
22.
Sebelum wajib
pajak
membayarkan
kewajiban
pajaknya, wajib
pajak mencari
informasi
mengenai cara
pembayarannya terlebih dahulu
5. Kepatuhan Wajib Pajak
Berilah tanda (X) pada pernyataan di bawah ini dengan penilaian Anda, di mana:
1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
2 = Tidak Setuju (TS)
3 = Netral (N)
4 = Setuju (S)
5 = Sangat Setuju (SS)
No. Pernyataan STS TS N S SS
23.
Untuk mendapatkan NPWP
(Nomor Pokok Wajib Pajak) saya
mendaftarkan diri secara sukarela
24.
Saya selalu mengisi SPT (Surat
Pemberitahuan) sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan
25.
Saya selalu mengisi SPT (Surat
Pemberitahuan) yang telah diisi
dengan tepat waktu
26.
Saya selalu menghitung pajak
penghasilan yang terutang dengan
benar dan apa adanya
27.
Saya selalu membayar pajak
penghasilan yang terutang dengan
tepat waktu
6. Pelaksanaan Good Government Governance
Berilah tanda (X) pada pernyataan di bawah ini dengan penilaian Anda, di mana:
1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
2 = Tidak Setuju (TS)
3 = Netral (N)
4 = Setuju (S)
5 = Sangat Setuju (SS)
No. Pernyataan STS TS N S SS
28.
Petugas memiliki
kompetensi/profesionalisme
dalam melayani masyarakat
29.
Kemudahan untuk mengakses informasi yang
berkaitan dengan pajak
30.
Petugas membantu
masyarakat yang
kebingungan/kurang
mengerti memperoleh suatu
pelayanan
31.
Petugas pajak memberikan
pelayanan yang sama
terhadap semua wajib pajak
32.
Petugas pajak membedakan
jenis kelamin dalam hal pembayaran pajak
33.
Sanksi yang diberikan
kepada petugas yang
melanggar peraturan sama
adilnya dengan sanksi yang
diberikan kepada pimpinan yang melanggar peraturan
34.
Untuk menciptakan good
governance, pengelolaan
sumber daya pemerintah
harus dilakukan secara
efektif
35.
Pemerintah selalu merespon
apabila terjadi keluhan
masyarakat terkait dengan
program pajak yang
dilaksanakan
IDENTITAS RESPONDEN
NO JK UMUR PENDIDIKAN PEKERJAAN NPWP
1. 1 2 3 1 1
2. 2 2 2 1 1
3. 1 1 5 3 1
4. 2 3 3 4 1
5. 1 2 1 1 1
6. 2 4 5 2 1
7. 1 1 2 3 1
8. 2 3 3 1 1
9. 1 4 5 2 1
10. 2 2 2 3 1
11. 1 1 3 2 1
12. 2 3 3 1 1
13. 2 2 5 3 1
14. 1 4 2 2 1
15. 2 3 5 3 1
16. 1 2 3 1 1
17. 2 3 1 4 1
18. 2 2 3 2 1
19. 1 4 3 3 1
20. 1 3 5 1 1
21. 2 1 2 3 1
22. 2 3 5 1 1
23. 1 2 3 3 1
24. 2 4 2 1 1
25. 1 3 5 2 1
26. 2 4 3 1 1
27. 1 2 1 3 1
28. 2 3 4 2 1
29. 2 4 5 1 1
30. 1 4 3 2 1
31. 2 2 5 4 1
32. 1 3 2 1 1
33. 2 4 3 3 1
34. 1 2 1 2 1
35. 2 1 3 4 1
36. 2 2 4 3 1
37. 1 3 5 1 1
38. 2 2 3 2 1
NO JK UMUR PENDIDIKAN PEKERJAAN NPWP
39. 2 3 5 3 1
40. 1 2 5 4 1
41. 2 3 1 1 1
42. 2 4 5 2 1
43. 1 2 3 3 1
44. 2 4 5 1 1
45. 2 3 5 4 1
46. 1 1 3 1 1
47. 2 2 3 2 1
48. 2 2 2 3 1
49. 1 2 3 1 1
50. 2 3 4 1 1
51. 2 3 2 2 1
52. 1 2 5 4 1
53. 1 3 3 1 1
54. 1 3 4 3 1
55. 2 2 3 1 1
56. 2 1 2 2 1
57. 1 3 5 4 1
58. 2 1 4 1 1
59. 1 3 3 2 1
60. 1 2 2 3 1
61. 2 3 4 4 1
62. 1 1 3 2 1
63. 2 3 4 3 1
64. 2 2 3 2 1
65. 1 1 2 2 1
66. 2 4 5 3 1
67. 1 3 4 2 1
68. 1 1 3 1 1
69. 2 3 3 3 1
70. 2 2 2 3 1
71. 1 3 4 2 1
72. 1 3 5 2 1
73. 2 2 3 3 1
74. 1 1 2 2 1
75. 2 3 4 3 1
76. 1 2 3 1 1
77. 2 3 2 2 1
78. 1 1 4 3 1
79. 2 3 4 2 1
NO JK UMUR PENDIDIKAN PEKERJAAN NPWP
80. 1 2 3 3 1
81. 2 1 2 4 1
82. 1 2 5 2 1
83. 2 3 3 1 1
84. 2 2 4 2 1
85. 1 1 2 3 1
86. 2 3 3 2 1
87. 2 2 5 2 1
88. 1 2 3 3 1
89. 2 1 2 1 1
90. 1 3 4 2 1
91. 2 3 3 3 1
92. 1 2 4 2 1
93. 1 1 2 3 1
94. 1 3 5 1 1
95. 1 2 3 2 1
96. 2 3 4 2 1
97. 1 1 2 3 1
98. 2 3 3 2 1
99. 1 2 4 2 1
100. 2 2 4 3 1
101. 2 1 3 2 1
102. 1 3 2 3 1
103. 2 2 5 3 1
104. 2 3 3 2 1
105. 1 1 4 3 1
106. 2 3 4 2 1
107. 2 2 2 2 1
108. 1 3 3 3 1
109. 2 3 5 2 1
110. 1 2 3 3 1
111. 2 1 2 3 1
112. 2 3 4 2 1
113. 1 2 5 2 1
114. 2 3 3 3 1
115. 1 1 4 2 1
116. 1 1 2 3 1
117. 2 2 3 2 1
118. 2 3 4 1 1
119. 1 2 3 3 1
120. 2 1 2 2 1
NO JK UMUR PENDIDIKAN PEKERJAAN NPWP
121. 1 3 4 3 1
122. 2 2 3 2 1
123. 2 3 4 3 1
124. 2 1 5 2 1
125. 2 2 3 2 1
126. 2 1 4 2 1
127. 1 3 3 3 1
128. 2 2 4 2 1
129. 2 1 3 2 1
130. 1 3 3 3 1
131. 2 2 3 2 1
132. 1 1 4 2 1
133. 2 3 3 3 1
134. 2 1 4 2 1
135. 1 4 5 2 1
136. 1 3 4 3 1
137. 2 2 3 2 1
138. 2 1 5 2 1
139. 1 2 4 3 1
Jawaban Responden Variabel Ekstensifikasi Pajak
NO. EP_1 EP_2 EP_3 T.EP
1. 5 3 5 13
2. 4 5 5 14
3. 3 5 3 11
4. 4 4 4 12
5. 3 4 3 10
6. 5 3 5 13
7. 4 3 4 11
8. 5 4 4 13
9. 5 3 4 12
10. 5 4 5 14
11. 4 5 4 13
12. 5 4 5 14
13. 5 5 5 15
14. 4 5 4 13
15. 4 4 4 12
16. 4 2 4 10
17. 4 5 4 13
18. 3 4 3 10
19. 5 5 5 15
20. 3 3 3 9
21. 5 4 5 14
22. 4 4 4 12
23. 5 5 5 15
24. 4 5 4 13
25. 5 4 5 14
26. 5 5 5 15
27. 4 5 4 13
28. 5 4 5 14
29. 3 4 3 10
30. 5 5 5 15
31. 3 3 3 9
32. 5 3 5 13
33. 4 5 4 13
34. 4 4 4 12
35. 5 4 5 14
36. 5 5 5 15
NO. EP_1 EP_2 EP_3 T.EP
37. 4 5 4 13
38. 3 3 3 9
39. 4 3 4 11
40. 3 5 3 11
41. 5 5 5 15
42. 3 4 3 10
43. 5 4 5 14
44. 5 5 5 15
45. 3 3 3 9
46. 5 5 5 15
47. 5 5 5 15
48. 4 4 4 12
49. 4 4 4 12
50. 5 5 5 15
51. 5 5 5 15
52. 5 5 5 15
53. 3 2 3 8
54. 3 4 3 10
55. 5 4 5 14
56. 5 4 5 14
57. 5 5 5 15
58. 4 4 4 12
59. 4 5 4 13
60. 3 4 3 10
61. 5 4 5 14
62. 4 5 4 13
63. 4 5 4 13
64. 4 5 4 13
65. 5 5 5 15
66. 5 3 5 13
67. 4 5 5 14
68. 4 5 5 14
69. 5 4 5 14
70. 4 4 4 12
71. 5 5 5 15
72. 4 5 4 13
73. 5 4 5 14
74. 5 5 5 15
75. 4 5 4 13
NO. EP_1 EP_2 EP_3 T.EP
76. 5 4 5 14
77. 3 4 3 10
78. 4 3 4 11
79. 5 4 4 13
80. 5 3 4 12
81. 5 4 5 14
82. 4 5 4 13
83. 5 4 5 14
84. 5 5 5 15
85. 4 5 4 13
86. 5 5 5 15
87. 4 5 4 13
88. 4 4 4 12
89. 4 2 4 10
90. 4 5 4 13
91. 3 4 3 10
92. 5 5 5 15
93. 3 3 3 9
94. 5 4 5 14
95. 4 4 4 12
96. 5 5 5 15
97. 4 5 4 13
98. 5 4 5 14
99. 5 5 5 15
100. 4 5 4 13
101. 3 4 3 10
102. 5 4 5 14
103. 4 5 4 13
104. 4 5 4 13
105. 4 5 4 13
106. 5 5 5 15
107. 5 3 5 13
108. 4 5 5 14
109. 4 5 5 14
110. 5 3 5 13
111. 4 5 5 14
112. 3 5 3 11
113. 4 4 4 12
114. 3 4 3 10
NO. EP_1 EP_2 EP_3 T.EP
115. 5 3 5 13
116. 4 3 4 11
117. 5 4 4 13
118. 5 3 4 12
119. 5 4 5 14
120. 5 4 5 14
121. 5 5 5 15
122. 4 5 4 13
123. 5 4 5 14
124. 3 4 3 10
125. 4 3 4 11
126. 5 4 4 13
127. 3 4 3 10
128. 5 3 5 13
129. 4 3 4 11
130. 5 4 4 13
131. 5 3 4 12
132. 5 4 5 14
133. 4 5 4 13
134. 5 4 5 14
135. 5 5 5 15
136. 4 5 4 13
137. 4 5 4 13
138. 5 5 5 15
139. 5 3 5 13
Jawaban Responden Variabel Sosialisasi Pajak
NO. SP_1 SP_2 SP_3 SP_4 SP_5 SP_6 SP_7 T.SP
1. 4 3 5 5 4 5 5 31
2. 4 4 4 5 4 3 5 29
3. 4 3 5 3 5 5 4 29
4. 4 4 5 4 4 5 4 30
5. 3 3 4 3 5 3 3 24
6. 5 5 5 5 4 5 5 34
7. 3 5 5 4 4 5 3 29
8. 4 4 4 4 4 4 4 28
9. 4 4 4 4 3 4 4 27
10. 5 5 4 5 4 5 5 33
11. 5 5 5 4 5 5 4 33
12. 4 4 4 4 4 5 4 29
13. 3 4 5 3 5 5 3 28
14. 4 3 5 4 5 4 4 29
15. 2 5 4 5 4 4 5 29
16. 5 4 5 5 5 4 5 33
17. 4 4 5 4 5 5 4 31
18. 3 3 3 4 3 3 3 22
19. 4 5 5 5 5 5 4 33
20. 5 5 5 5 5 5 5 35
21. 5 5 4 5 4 4 5 32
22. 4 4 4 4 4 4 4 28
23. 5 5 5 5 5 5 5 35
24. 4 4 5 4 5 5 4 31
25. 5 5 4 5 5 5 5 34
26. 5 5 4 5 4 4 5 32
27. 4 4 5 4 3 5 4 29
28. 5 5 2 5 4 5 5 31
29. 3 3 2 3 4 5 3 23
30. 5 5 5 5 5 5 5 35
31. 4 3 3 4 3 2 4 23
32. 5 5 5 5 5 5 5 35
33. 4 4 5 4 5 5 4 31
34. 5 4 4 4 4 5 4 30
35. 4 5 4 5 4 4 5 31
36. 5 5 5 5 5 5 5 35
NO. SP_1 SP_2 SP_3 SP_4 SP_5 SP_6 SP_7 T.SP
37. 4 4 2 4 4 2 4 24
38. 4 4 3 4 3 3 4 25
39. 3 5 5 3 5 5 3 29
40. 4 4 5 5 5 5 4 32
41. 5 4 4 3 4 2 5 27
42. 5 5 4 5 4 5 5 33
43. 5 5 5 5 5 5 4 34
44. 5 3 5 5 5 5 5 33
45. 4 5 5 4 5 4 4 31
46. 4 4 4 4 4 4 4 28
47. 5 5 5 5 5 5 5 35
48. 5 4 4 5 4 5 5 32
49. 3 4 5 5 5 5 3 30
50. 5 5 5 5 4 5 5 34
51. 4 4 4 4 4 4 4 28
52. 4 4 4 4 4 3 4 27
53. 3 5 5 4 5 4 5 31
54. 5 5 3 5 5 5 5 33
55. 5 5 4 4 4 4 5 31
56. 4 5 4 5 3 5 5 31
57. 4 4 3 5 4 5 4 29
58. 4 5 5 4 5 4 4 31
59. 4 5 4 5 5 5 4 32
60. 5 4 4 5 4 5 5 32
61. 5 4 5 5 5 4 5 33
62. 4 4 3 4 5 5 4 29
63. 3 3 5 5 3 3 3 25
64. 4 5 5 5 4 5 5 33
65. 5 5 5 5 5 5 5 35
66. 4 5 5 4 5 4 4 31
67. 4 4 4 4 4 4 4 28
68. 5 5 5 5 5 5 5 35
69. 5 4 4 5 4 5 5 32
70. 3 4 5 5 5 5 3 30
71. 5 5 5 5 4 5 5 34
72. 5 4 4 5 4 5 5 32
73. 3 4 5 5 5 5 3 30
74. 5 5 5 5 4 5 5 34
75. 4 4 4 4 4 4 4 28
NO. SP_1 SP_2 SP_3 SP_4 SP_5 SP_6 SP_7 T.SP
76. 5 5 5 4 5 5 4 33
77. 4 4 4 4 4 5 4 29
78. 3 4 5 3 5 5 3 28
79. 4 3 5 4 5 4 4 29
80. 2 5 4 5 4 4 5 29
81. 5 4 5 5 5 4 5 33
82. 4 5 5 5 4 5 5 33
83. 5 5 5 5 5 5 5 35
84. 5 5 5 5 5 5 5 35
85. 5 4 4 5 4 5 5 32
86. 3 4 5 5 5 5 3 30
87. 5 5 5 5 4 5 5 34
88. 5 5 3 5 5 5 5 33
89. 5 5 4 4 4 4 5 31
90. 4 5 4 5 3 5 5 31
91. 4 4 3 5 4 5 4 29
92. 4 5 5 4 5 4 4 31
93. 4 5 4 5 5 5 4 32
94. 5 5 5 5 4 5 5 34
95. 5 5 3 5 5 5 5 33
96. 5 5 4 4 4 4 5 31
97. 4 5 4 5 3 5 5 31
98. 4 4 3 5 4 5 4 29
99. 4 5 5 4 5 4 4 31
100. 4 4 4 4 4 4 4 28
101. 5 5 5 5 5 5 5 35
102. 5 4 4 5 4 5 5 32
103. 3 4 5 5 5 5 3 30
104. 5 5 5 5 4 5 5 34
105. 4 5 5 4 5 4 4 31
106. 4 4 4 4 4 4 4 28
107. 5 5 5 5 5 5 5 35
108. 4 4 4 4 4 3 4 27
109. 3 5 5 4 5 4 5 31
110. 5 5 3 5 5 5 5 33
111. 5 5 4 4 4 4 5 31
112. 4 5 4 5 3 5 5 31
113. 4 4 3 5 4 5 4 29
114. 4 5 5 4 5 4 4 31
NO. SP_1 SP_2 SP_3 SP_4 SP_5 SP_6 SP_7 T.SP
115. 4 5 4 5 5 5 4 32
116. 5 4 4 5 4 5 5 32
117. 5 4 5 5 5 4 5 33
118. 4 4 3 4 5 5 4 29
119. 4 5 5 5 4 5 5 33
120. 5 5 5 5 5 5 5 35
121. 4 5 5 5 4 5 5 33
122. 4 3 5 5 4 5 5 31
123. 4 4 4 5 4 3 5 29
124. 4 3 5 3 5 5 4 29
125. 4 4 5 4 4 5 4 30
126. 3 3 4 3 5 3 3 24
127. 3 5 5 4 4 5 3 29
128. 5 5 5 5 4 5 5 34
129. 3 5 5 4 4 5 3 29
130. 4 4 4 4 4 4 4 28
131. 4 4 4 4 3 4 4 27
132. 5 5 4 5 4 5 5 33
133. 4 4 4 4 4 5 4 29
134. 3 4 5 3 5 5 3 28
135. 4 3 5 4 5 4 4 29
136. 2 5 4 5 4 4 5 29
137. 5 4 5 5 5 4 5 33
138. 4 4 5 4 5 5 4 31
139. 5 4 4 4 4 5 4 30
Jawaban Responden Variabel Pengetahuan Pajak
NO. PP_1 PP_2 PP_3 PP_4 PP_5 PP_6 PP_7 T.PP
1. 3 3 3 4 3 3 3 22
2. 3 3 3 1 2 5 1 18
3. 3 3 3 3 3 4 4 23
4. 2 2 3 4 2 1 3 17
5. 3 3 4 4 2 3 1 20
6. 4 4 4 4 4 5 4 29
7. 4 4 4 3 4 4 4 27
8. 3 3 4 4 4 4 3 25
9. 3 3 3 3 3 3 3 21
10. 4 3 2 2 2 2 2 17
11. 4 4 4 4 5 2 2 25
12. 4 5 4 4 3 5 3 28
13. 4 5 5 5 5 5 5 34
14. 2 2 2 2 3 2 2 15
15. 4 4 4 4 4 4 4 28
16. 4 4 4 4 4 2 4 26
17. 4 4 4 4 4 2 4 26
18. 4 4 4 4 4 3 4 27
19. 2 2 3 3 3 1 2 16
20. 4 4 4 4 4 4 4 28
21. 4 5 4 5 4 5 5 32
22. 4 4 3 4 4 3 3 25
23. 3 2 2 2 2 1 1 13
24. 4 5 5 5 5 5 4 33
25. 2 2 2 3 2 4 3 18
26. 4 4 4 4 4 4 4 28
27. 4 4 4 4 5 4 4 29
28. 4 4 4 4 4 4 4 28
29. 4 4 3 3 3 3 4 24
30. 4 5 4 4 5 4 5 31
31. 4 4 4 4 4 3 3 26
32. 3 3 4 3 5 5 2 25
33. 3 3 3 3 3 3 3 21
34. 4 4 3 4 3 3 2 23
35. 3 4 4 2 3 3 2 21
36. 4 4 4 4 4 4 3 27
NO. PP_1 PP_2 PP_3 PP_4 PP_5 PP_6 PP_7 T.PP
37. 4 5 5 5 5 5 4 33
38. 4 4 4 4 4 4 3 27
39. 5 4 5 5 5 4 4 32
40. 3 3 3 3 3 3 3 21
41. 4 2 4 4 2 4 2 22
42. 5 5 5 5 5 5 3 33
43. 4 4 4 4 4 4 4 28
44. 4 4 4 4 4 4 4 28
45. 4 4 4 4 4 4 4 28
46. 4 4 4 4 4 4 3 27
47. 2 2 3 3 3 4 3 20
48. 3 3 3 3 3 3 3 21
49. 5 5 5 5 5 5 5 35
50. 4 4 4 4 4 4 4 28
51. 3 3 3 3 3 3 3 21
52. 4 4 4 4 4 4 4 28
53. 4 4 4 4 4 4 4 28
54. 4 4 4 4 4 4 4 28
55. 4 3 3 3 4 5 4 26
56. 3 3 3 3 3 3 3 21
57. 3 4 4 4 4 4 4 27
58. 4 4 4 4 4 4 4 28
59. 2 2 4 4 4 4 2 22
60. 4 4 4 4 4 4 4 28
61. 4 4 4 4 4 4 4 28
62. 4 3 4 4 4 4 3 26
63. 3 3 4 4 3 3 2 22
64. 4 4 4 4 4 4 4 28
65. 3 3 3 3 3 3 3 21
66. 3 4 4 4 4 4 3 26
67. 4 4 4 4 4 4 4 28
68. 3 4 2 2 2 2 1 16
69. 3 3 3 3 3 3 2 20
70. 4 4 4 4 4 4 2 26
71. 4 4 4 4 4 3 2 25
72. 4 4 4 4 4 4 4 28
73. 4 5 5 5 4 4 5 32
74. 3 3 3 3 3 4 2 21
75. 4 4 4 4 4 4 3 27
NO. PP_1 PP_2 PP_3 PP_4 PP_5 PP_6 PP_7 T.PP
76. 2 2 2 2 2 2 3 15
77. 4 3 3 3 4 3 4 24
78. 3 3 3 3 3 3 3 21
79. 4 4 4 4 4 4 4 28
80. 4 4 4 4 4 4 4 28
81. 4 4 4 4 4 4 4 28
82. 4 4 4 4 4 4 4 28
83. 4 4 4 4 4 5 5 30
84. 4 4 2 2 4 4 4 24
85. 4 4 5 4 4 4 4 29
86. 3 3 3 3 3 4 4 23
87. 4 4 2 2 3 4 4 23
88. 4 4 3 3 3 4 4 25
89. 4 4 4 5 4 4 4 29
90. 4 4 4 4 4 4 4 28
91. 4 4 3 3 4 4 4 26
92. 5 5 5 5 5 5 5 35
93. 4 5 4 4 5 4 4 30
94. 4 4 3 3 4 3 3 24
95. 4 4 5 3 4 4 4 28
96. 4 4 4 5 4 4 5 30
97. 4 4 4 5 4 4 4 29
98. 4 4 4 4 4 4 4 28
99. 4 4 5 4 4 4 4 29
100. 4 4 4 4 4 4 4 28
101. 4 4 3 3 4 4 4 26
102. 4 4 4 4 4 4 4 28
103. 4 4 5 4 5 4 4 30
104. 4 4 3 3 4 5 5 28
105. 4 5 4 4 4 5 5 31
106. 5 4 4 4 5 4 5 31
107. 5 5 3 3 4 4 4 28
108. 4 4 5 5 4 4 4 30
109. 4 5 4 4 3 5 3 28
110. 4 5 5 5 5 5 5 34
111. 2 2 2 2 3 2 2 15
112. 4 4 4 4 4 4 4 28
113. 4 4 4 4 4 2 4 26
114. 4 4 4 4 4 2 4 26
NO. PP_1 PP_2 PP_3 PP_4 PP_5 PP_6 PP_7 T.PP
115. 4 4 4 4 4 3 4 27
116. 2 2 3 3 3 1 2 16
117. 4 4 4 4 4 4 4 28
118. 4 5 4 5 4 5 5 32
119. 4 4 4 4 4 4 4 28
120. 4 3 3 3 4 5 4 26
121. 3 3 3 3 3 3 3 21
122. 3 4 4 4 4 4 4 27
123. 4 4 4 4 4 4 4 28
124. 2 2 4 4 4 4 2 22
125. 4 4 4 4 4 4 4 28
126. 4 4 4 4 4 4 4 28
127. 4 4 4 4 4 4 4 28
128. 4 4 5 4 4 4 4 29
129. 4 4 4 4 4 4 4 28
130. 4 4 3 3 4 4 4 26
131. 4 4 4 4 4 4 4 28
132. 4 4 5 4 5 4 4 30
133. 4 4 3 3 4 5 5 28
134. 4 5 4 4 4 5 5 31
135. 5 4 4 4 5 4 5 31
136. 5 5 3 3 4 4 4 28
137. 4 4 5 5 4 4 4 30
138. 4 5 4 4 3 5 3 28
139. 4 4 4 4 4 4 4 28
Jawaban Responden Variabel Kesadaran Hukum
NO. KH_1 KH_2 KH_3 KH_4 KH_5 T.KH
1. 5 5 5 5 3 23
2. 5 5 1 5 3 19
3. 4 4 4 5 4 21
4. 4 3 1 3 2 13
5. 5 4 2 3 4 18
6. 5 5 4 4 5 23
7. 4 3 3 4 4 18
8. 5 5 3 5 4 22
9. 4 4 4 3 5 20
10. 4 3 2 3 3 15
11. 4 4 1 3 5 17
12. 4 4 4 4 5 21
13. 4 4 4 4 4 20
14. 3 4 4 4 4 19
15. 3 4 4 4 4 19
16. 4 2 2 2 4 14
17. 5 4 1 1 5 16
18. 4 3 3 3 4 17
19. 4 4 2 4 5 19
20. 4 4 4 4 4 20
21. 5 4 5 5 4 23
22. 4 3 3 4 4 18
23. 3 4 5 5 5 22
24. 5 5 5 5 5 25
25. 4 4 2 4 3 17
26. 5 5 4 5 5 24
27. 4 3 4 5 5 21
28. 4 4 4 4 4 20
29. 4 4 3 4 4 19
30. 4 5 2 5 4 20
31. 4 4 3 4 4 19
32. 4 4 4 5 4 21
33. 3 3 3 3 3 15
34. 5 4 3 3 5 20
35. 4 4 2 4 5 19
36. 4 4 4 4 4 20
NO. KH_1 KH_2 KH_3 KH_4 KH_5 T.KH
37. 5 4 4 5 5 23
38. 4 4 2 4 5 19
39. 4 4 4 4 5 21
40. 4 4 3 3 4 18
41. 4 4 3 4 5 20
42. 5 4 5 5 5 24
43. 5 3 4 2 4 18
44. 4 4 4 4 5 21
45. 4 4 4 4 4 20
46. 4 4 3 4 4 19
47. 4 3 4 4 4 19
48. 3 3 3 3 3 15
49. 5 5 5 5 5 25
50. 4 4 4 4 4 20
51. 4 4 3 3 4 18
52. 4 4 4 4 4 20
53. 4 4 4 4 4 20
54. 4 4 4 4 4 20
55. 5 5 5 4 5 24
56. 3 3 3 3 3 15
57. 4 4 4 4 4 20
58. 4 4 4 4 4 20
59. 4 4 4 4 4 20
60. 4 4 3 4 4 19
61. 4 4 4 4 4 20
62. 4 4 4 4 4 20
63. 5 4 5 5 5 24
64. 4 4 4 4 4 20
65. 3 3 3 3 3 15
66. 5 4 2 5 4 20
67. 4 4 2 4 4 18
68. 5 4 2 1 5 17
69. 4 3 3 3 4 17
70. 5 4 3 4 4 20
71. 4 4 2 4 4 18
72. 5 4 3 5 4 21
73. 5 4 3 4 4 20
74. 4 4 2 4 4 18
75. 4 4 4 4 4 20
NO. KH_1 KH_2 KH_3 KH_4 KH_5 T.KH
76. 4 4 4 3 4 19
77. 4 3 3 4 3 17
78. 3 3 3 3 3 15
79. 4 4 4 4 4 20
80. 4 4 4 4 4 20
81. 5 5 5 5 5 25
82. 5 5 5 5 5 25
83. 5 5 5 5 5 25
84. 4 4 4 5 4 21
85. 4 5 4 4 4 21
86. 4 4 4 4 4 20
87. 4 4 4 4 4 20
88. 4 4 4 4 4 20
89. 4 5 4 5 4 22
90. 4 4 4 4 4 20
91. 4 4 4 4 4 20
92. 4 4 5 4 4 21
93. 4 4 4 5 4 21
94. 4 4 4 4 4 20
95. 4 4 4 4 4 20
96. 4 4 5 4 4 21
97. 4 4 5 4 4 21
98. 4 4 5 4 4 21
99. 4 5 5 5 5 24
100. 4 4 4 4 4 20
101. 4 4 4 4 4 20
102. 4 4 5 4 4 21
103. 4 4 4 4 4 20
104. 4 4 4 5 5 22
105. 4 4 4 4 4 20
106. 5 5 5 5 5 25
107. 4 4 5 5 5 23
108. 4 4 4 4 4 20
109. 4 4 4 4 4 20
110. 4 4 5 4 4 21
111. 4 4 4 5 4 21
112. 4 4 5 4 4 21
113. 4 5 5 5 5 24
114. 4 4 4 4 4 20
NO. KH_1 KH_2 KH_3 KH_4 KH_5 T.KH
115. 4 4 4 4 4 20
116. 4 4 5 4 4 21
117. 4 4 4 4 4 20
118. 4 3 1 3 2 13
119. 5 4 2 3 4 18
120. 5 5 4 4 5 23
121. 4 3 3 4 4 18
122. 5 5 3 5 4 22
123. 4 4 4 3 5 20
124. 4 3 2 3 3 15
125. 4 4 1 3 5 17
126. 4 4 4 4 5 21
127. 4 4 4 4 4 20
128. 3 4 4 4 4 19
129. 3 4 4 4 4 19
130. 4 2 2 2 4 14
131. 5 4 1 1 5 16
132. 4 3 3 3 4 17
133. 4 4 4 4 4 20
134. 4 4 4 4 4 20
135. 4 4 5 4 4 21
136. 4 4 4 5 4 21
137. 4 4 4 4 4 20
138. 4 4 4 4 4 20
139. 4 4 1 3 5 17
Jawaban Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
NO. KWP_1 KWP_2 KWP_3 KWP_4 KWP_5 T.KWP
1. 5 5 4 3 5 22
2. 3 5 4 5 5 22
3. 5 4 5 5 3 22
4. 5 4 3 4 4 20
5. 3 3 4 4 3 17
6. 5 5 5 3 5 23
7. 5 3 5 5 4 22
8. 4 4 4 4 4 20
9. 4 4 4 3 4 19
10. 5 5 4 4 5 23
11. 5 4 5 5 4 23
12. 5 4 4 4 5 22
13. 5 3 5 5 5 23
14. 4 4 4 5 4 21
15. 4 5 4 4 5 22
16. 4 5 5 5 4 23
17. 5 4 5 5 4 23
18. 3 3 3 3 3 15
19. 5 4 4 5 5 23
20. 5 5 5 5 3 23
21. 4 5 4 4 5 22
22. 4 4 4 4 4 20
23. 5 5 5 5 5 25
24. 5 4 5 5 4 23
25. 5 5 4 4 5 23
26. 4 5 4 5 5 23
27. 5 4 4 5 4 22
28. 5 5 5 4 5 24
29. 5 3 5 4 3 20
30. 5 5 5 5 5 25
31. 2 4 3 3 3 15
32. 5 5 5 5 5 25
33. 5 4 5 5 4 23
34. 5 4 4 4 4 21
35. 4 5 4 4 5 22
36. 5 5 5 5 5 25
NO. KWP_1 KWP_2 KWP_3 KWP_4 KWP_5 T.KWP
37. 2 4 4 5 4 19
38. 3 3 3 3 3 15
39. 3 4 3 3 4 17
40. 5 3 4 5 3 20
41. 5 4 5 5 5 24
42. 5 2 4 4 3 18
43. 2 5 3 4 5 19
44. 5 5 4 5 5 24
45. 3 3 3 3 3 15
46. 5 4 4 5 5 23
47. 5 5 5 5 5 25
48. 4 4 5 4 4 21
49. 4 4 4 4 4 20
50. 5 5 5 5 5 25
51. 5 5 4 5 5 24
52. 5 3 4 5 5 22
53. 5 5 5 5 3 23
54. 4 4 4 4 3 19
55. 3 4 4 4 5 20
56. 4 5 5 4 5 23
57. 5 5 4 5 5 24
58. 4 5 4 4 4 21
59. 5 5 3 5 4 22
60. 5 4 4 4 3 20
61. 4 4 5 4 5 22
62. 5 4 5 5 4 23
63. 5 5 4 5 4 23
64. 4 5 5 5 4 23
65. 5 4 5 5 5 24
66. 3 3 3 3 5 17
67. 5 5 4 5 5 24
68. 5 5 5 5 5 25
69. 4 4 5 4 4 21
70. 4 4 4 4 4 20
71. 5 5 5 5 5 25
72. 5 5 4 5 5 24
73. 5 3 4 5 5 22
74. 5 5 5 5 3 23
75. 5 5 4 5 5 24
NO. KWP_1 KWP_2 KWP_3 KWP_4 KWP_5 T.KWP
76. 5 3 4 5 5 22
77. 5 5 5 5 3 23
78. 4 4 4 4 3 19
79. 5 4 5 5 4 23
80. 5 4 4 4 5 22
81. 5 3 5 5 5 23
82. 4 4 4 5 4 21
83. 4 5 4 4 5 22
84. 4 5 5 5 4 23
85. 3 3 3 3 5 17
86. 5 5 4 5 5 24
87. 5 5 5 5 5 25
88. 5 5 5 5 5 25
89. 5 5 4 5 5 24
90. 5 3 4 5 5 22
91. 5 5 5 5 3 23
92. 5 5 4 5 5 24
93. 4 5 4 4 4 21
94. 5 5 3 5 4 22
95. 5 4 4 4 3 20
96. 4 4 5 4 5 22
97. 5 4 5 5 4 23
98. 5 5 5 5 3 23
99. 5 5 4 5 5 24
100. 4 5 4 4 4 21
101. 5 5 3 5 4 22
102. 5 4 4 4 3 20
103. 4 4 5 4 4 21
104. 4 4 4 4 4 20
105. 5 5 5 5 5 25
106. 5 5 4 5 5 24
107. 5 3 4 5 5 22
108. 5 5 5 5 3 23
109. 4 4 5 4 4 21
110. 4 4 4 4 4 20
111. 5 5 5 5 5 25
112. 3 4 4 4 5 20
113. 4 5 5 4 5 23
114. 5 5 4 5 5 24
NO. KWP_1 KWP_2 KWP_3 KWP_4 KWP_5 T.KWP
115. 4 5 4 4 4 21
116. 5 5 3 5 4 22
117. 5 4 4 4 3 20
118. 4 4 5 4 5 22
119. 5 4 5 5 4 23
120. 5 5 4 5 4 23
121. 4 5 5 5 4 23
122. 5 4 5 5 5 24
123. 3 3 3 3 5 17
124. 5 5 4 5 5 24
125. 5 5 5 5 5 25
126. 5 5 4 5 5 24
127. 5 5 4 3 5 22
128. 3 5 4 5 5 22
129. 5 4 5 5 3 22
130. 5 4 3 4 4 20
131. 3 3 4 4 3 17
132. 5 3 5 5 4 22
133. 5 5 5 3 5 23
134. 5 3 5 5 4 22
135. 4 4 4 4 4 20
136. 4 4 4 3 4 19
137. 5 5 4 4 5 23
138. 5 4 5 5 4 23
139. 5 4 4 4 5 22
Jawaban Responden Variabel Pelaksanaan Good Government Governance
NO. PGG_1 PGG_2 PGG_3 PGG_4 PGG_5 PGG_6 PGG_7 PGG_8 T.PGG
1. 3 5 5 4 5 3 5 5 35
2. 5 4 5 4 4 5 5 5 37
3. 5 5 4 4 3 5 3 4 33
4. 4 5 4 4 4 4 4 4 33
5. 4 4 3 3 3 4 3 3 27
6. 3 5 5 5 5 3 5 5 36
7. 5 5 3 5 4 3 4 5 34
8. 4 4 4 4 5 4 4 4 33
9. 3 4 5 4 5 3 4 4 32
10. 4 4 5 5 5 4 5 5 37
11. 5 5 4 4 4 5 4 4 35
12. 4 4 4 4 5 4 5 4 34
13. 5 5 3 3 5 5 5 3 34
14. 5 5 4 4 5 5 4 4 36
15. 4 4 5 5 4 4 4 5 35
16. 5 5 5 5 4 2 4 5 35
17. 5 5 4 4 4 5 4 4 35
18. 3 3 3 3 3 4 3 3 25
19. 5 5 5 4 5 5 5 4 38
20. 5 5 5 5 3 3 3 5 34
21. 4 4 5 5 5 4 5 5 37
22. 4 4 4 5 5 4 4 5 35
23. 5 5 5 5 5 5 5 5 40
24. 5 5 4 4 4 5 4 4 35
25. 4 4 5 5 5 4 5 5 37
26. 5 4 5 5 5 5 5 5 39
27. 5 5 4 4 4 5 4 4 35
28. 4 2 5 5 5 4 5 5 35
29. 4 2 3 3 3 4 3 3 25
30. 5 5 5 5 5 5 5 5 40
31. 3 3 4 4 3 3 3 4 27
32. 5 5 5 5 5 3 5 5 38
33. 5 5 4 4 4 5 4 4 35
34. 4 4 4 4 4 4 4 4 32
35. 4 4 5 5 5 4 5 5 37
36. 5 5 5 5 5 5 5 5 40
NO. PGG_1 PGG_2 PGG_3 PGG_4 PGG_5 PGG_6 PGG_7 PGG_8 T.PGG
37. 5 2 4 4 4 5 4 4 32
38. 3 3 3 3 3 3 3 3 24
39. 3 3 4 4 4 3 4 4 29
40. 5 5 3 3 3 5 3 3 30
41. 5 5 4 4 5 5 5 4 37
42. 4 4 2 2 3 4 3 2 24
43. 4 4 5 5 5 4 5 5 37
44. 5 4 5 5 5 5 5 5 39
45. 3 3 3 3 3 3 3 3 24
46. 5 5 4 4 5 5 5 4 37
47. 5 5 5 5 5 5 5 5 40
48. 4 5 4 5 4 4 4 4 34
49. 4 4 4 5 4 4 4 4 33
50. 5 5 5 5 5 5 5 5 40
51. 5 4 5 5 5 5 5 5 39
52. 5 5 3 3 5 5 5 3 34
53. 5 5 5 5 3 2 3 5 33
54. 4 4 4 4 3 4 3 4 30
55. 4 4 4 4 5 4 5 4 34
56. 4 5 5 5 5 4 5 5 38
57. 5 3 5 5 5 5 5 5 38
58. 4 4 5 5 4 4 4 5 35
59. 5 4 5 4 4 5 4 5 36
60. 4 3 4 4 3 4 3 4 29
61. 4 5 4 4 5 4 5 4 35
62. 5 4 4 4 4 5 4 4 34
63. 5 4 5 5 4 5 4 5 37
64. 5 5 5 5 4 5 4 5 38
65. 5 3 4 4 5 5 5 4 35
66. 3 5 3 3 5 3 5 3 30
67. 5 5 5 4 4 5 5 5 38
68. 5 5 5 4 4 5 5 5 38
69. 5 4 5 2 4 4 4 5 33
70. 4 5 4 3 4 5 5 4 34
71. 5 4 5 5 5 4 5 5 38
72. 4 5 5 4 4 4 4 4 34
73. 4 5 4 4 4 4 3 4 32
74. 4 4 5 4 4 5 3 4 33
75. 4 5 5 5 4 5 5 5 38
NO. PGG_1 PGG_2 PGG_3 PGG_4 PGG_5 PGG_6 PGG_7 PGG_8 T.PGG
76. 4 3 4 5 3 4 3 4 30
77. 5 4 5 5 5 5 5 5 39
78. 5 5 5 3 5 5 5 5 38
79. 3 5 5 5 3 5 4 5 35
80. 3 5 4 3 3 3 3 3 27
81. 4 5 3 5 4 5 5 5 36
82. 4 5 5 5 4 5 4 4 36
83. 3 4 4 3 3 3 3 3 26
84. 5 4 5 5 4 5 5 5 38
85. 4 5 5 5 4 5 3 5 36
86. 4 5 4 4 4 3 4 4 32
87. 2 5 4 4 2 4 4 4 29
88. 5 4 4 5 5 5 5 4 37
89. 4 4 5 5 4 5 4 5 36
90. 4 4 4 3 4 4 4 3 30
91. 5 3 5 5 5 5 5 5 38
92. 2 2 4 5 2 2 4 2 23
93. 3 3 3 3 3 3 3 3 24
94. 3 3 3 3 3 3 3 3 24
95. 5 5 5 5 5 5 5 5 40
96. 5 5 5 5 5 5 5 4 39
97. 2 2 4 5 2 5 2 5 27
98. 5 5 4 5 5 5 5 5 39
99. 5 5 4 4 5 4 2 4 33
100. 3 4 4 5 3 4 4 4 31
101. 4 5 5 5 4 5 5 5 38
102. 4 4 5 3 4 5 4 5 34
103. 5 5 5 5 5 5 5 5 40
104. 5 5 5 4 5 4 5 4 37
105. 4 4 4 5 4 5 4 5 35
106. 5 5 4 5 5 5 5 5 39
107. 5 5 3 5 5 4 5 3 35
108. 5 5 5 5 5 3 3 5 36
109. 2 2 3 2 2 2 2 2 17
110. 5 5 5 5 5 5 5 5 40
111. 4 4 5 5 4 5 4 5 36
112. 3 3 5 3 3 3 3 3 26
113. 5 5 4 5 5 5 5 5 39
114. 5 5 4 5 5 5 5 5 39
NO. PGG_1 PGG_2 PGG_3 PGG_4 PGG_5 PGG_6 PGG_7 PGG_8 T.PGG
115. 3 3 5 3 3 3 3 3 26
116. 5 5 5 5 5 5 5 4 39
117. 3 3 4 3 3 3 3 3 25
118. 5 5 5 5 5 5 5 5 40
119. 4 4 5 4 4 4 4 4 33
120. 5 5 5 5 5 5 5 5 40
121. 5 5 3 5 5 5 5 3 36
122. 5 5 4 5 5 5 4 5 38
123. 5 5 5 4 5 4 4 5 37
124. 4 5 3 2 4 4 5 3 30
125. 3 5 3 5 3 5 4 5 33
126. 5 5 5 5 5 5 4 5 39
127. 5 5 5 5 5 5 3 5 38
128. 5 5 3 5 5 4 5 4 36
129. 4 4 5 4 4 3 4 2 30
130. 5 5 5 5 5 5 5 5 40
131. 3 3 2 3 3 3 3 3 23
132. 5 5 5 5 5 5 5 5 40
133. 4 4 4 3 4 3 4 3 29
134. 5 5 5 5 5 4 5 5 39
135. 4 4 4 4 4 4 3 4 31
136. 4 5 5 5 4 5 5 4 37
137. 5 5 3 4 3 5 4 5 34
138. 5 4 4 4 5 4 4 5 35
139. 5 4 5 5 5 5 5 5 39
KARAKTERISTIK RESPONDEN
Hasil Uji Deskripsi Berdasarkan Jenis Kelamin
Frequency Percent Valid
Percen
t
Cumulative
Percent
Valid Laki-Laki 62 44,6 44,6 44,6
Perempuan 77 55,4 55,4 100,0
Total 139 100,0 100,0
Hasil Uji Deskripsi Berdasarkan NPWP
Frequenc y
Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid Punya 139 100,0 100,0 100,0
Hasil Uji Deskripsi Berdasarkan Umur
Frequen c y
Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid <25 tahun 30 21,6 21,6 21,6
25-30 tahun
45 32,4 32,4 54,0
31-35 tahun
49 35,2 35,2 89,2
36-40 tahun
15 10,8 10,8 100,0
41-45 tahun
0 0 0
46-50 tahun
0 0 0
>50 tahun 0 0 0
Total 139 100,0 100,0
Hasil Uji Deskripsi Berdasarkan Pendidikan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid SMA 5 3,5 3,5 3,5
D3 25 17,9 17,9 21,4
S1 48 34,6 34,6 56,0
S2 31 22,4 22,4 78,4
Lainnya 30 21,6 21,6 100,0
Total 139 100,0 100,0
Hasil Uji Deskripsi Berdasarkan Pekerjaan
Frequenc y
Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid Lainnya 10 7,1 7,1 7,1
Pegawai Swasta
55 39,5 39,5 46,6
PNS 27 19,5 19,5 66,1
Wirausaha 47 33,9 33,9 100,0
Total 139 100,0 100,0
HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
TEP 139 8 15 12.86 1.729
TSP 139 22 35 30.74 2.827
TPP 139 13 35 26.14 4.425
TKH 139 13 25 19.80 2.485
TKWP 139 15 25 21.88 2.278
TPGG 139 17 40 34.24 4.731
Valid N (listwise) 139
Correlations
SP_1 SP_2 SP_3 SP_4 SP_5 SP_6 SP_7 T.SP
SP_1 Pearson Correlation 1 .278** .007 .387**
.073 .214** .661**
.654**
Sig. (1-tailed)
.000 .467 .000 .198 .006 .000 .000
N 139 139 139 139 139 139 139 139
SP_2 Pearson Correlation .278** 1 .152*
.398** .101 .309**
.443** .648**
Sig. (1-tailed) .000
.037 .000 .120 .000 .000 .000
N 139 139 139 139 139 139 139 139
SP_3 Pearson Correlation .007 .152* 1 .038 .404**
.255** -.006 .463**
Sig. (1-tailed) .467 .037
.329 .000 .001 .471 .000
N 139 139 139 139 139 139 139 139
SP_4 Pearson Correlation .387** .398**
.038 1 -.056 .343** .605**
.653**
Sig. (1-tailed) .000 .000 .329
.256 .000 .000 .000
N 139 139 139 139 139 139 139 139
SP_5 Pearson Correlation .073 .101 .404** -.056 1 .231**
-.101 .393**
Sig. (1-tailed) .198 .120 .000 .256
.003 .118 .000
N 139 139 139 139 139 139 139 139
SP_6 Pearson Correlation .214** .309**
.255** .343**
.231** 1 .115 .606**
Sig. (1-tailed) .006 .000 .001 .000 .003
.089 .000
N 139 139 139 139 139 139 139 139
SP_7 Pearson Correlation .661** .443**
-.006 .605** -.101 .115 1 .667**
Sig. (1-tailed) .000 .000 .471 .000 .118 .089
.000
N 139 139 139 139 139 139 139 139
T.SP Pearson Correlation .654** .648**
.463** .653**
.393** .606**
.667** 1
Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 139 139 139 139 139 139 139 139
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
Correlations
PP_1 PP_2 PP_3 PP_4 PP_5 PP_6 PP_7 T.PP
PP_1 Pearson Correlation 1 .796** .508**
.480** .629**
.488** .606**
.799**
Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 139 139 139 139 139 139 139 139
PP_2 Pearson Correlation .796** 1 .573**
.547** .626**
.562** .623**
.845**
Sig. (1-tailed) .000
.000 .000 .000 .000 .000 .000
N 139 139 139 139 139 139 139 139
PP_3 Pearson Correlation .508** .573**
1 .822** .688**
.475** .431**
.798**
Sig. (1-tailed) .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000
N 139 139 139 139 139 139 139 139
PP_4 Pearson Correlation .480** .547**
.822** 1 .620**
.401** .493**
.777**
Sig. (1-tailed) .000 .000 .000
.000 .000 .000 .000
N 139 139 139 139 139 139 139 139
PP_5 Pearson Correlation .629** .626**
.688** .620**
1 .490** .622**
.833**
Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000
.000 .000 .000
N 139 139 139 139 139 139 139 139
PP_6 Pearson Correlation .488** .562**
.475** .401**
.490** 1 .526**
.724**
Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
.000 .000
N 139 139 139 139 139 139 139 139
PP_7 Pearson Correlation .606** .623**
.431** .493**
.622** .526**
1 .788**
Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000
.000
N 139 139 139 139 139 139 139 139
T.PP Pearson Correlation .799** .845**
.798** .777**
.833** .724**
.788** 1
Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 139 139 139 139 139 139 139 139
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).
Correlations
KH_1 KH_2 KH_3 KH_4 KH_5 T.KH
KH_1 Pearson Correlation 1 .454** -.003 .137 .371**
.448**
Sig. (1-tailed)
.000 .487 .054 .000 .000
N 139 139 139 139 139 139
KH_2 Pearson Correlation .454** 1 .364**
.549** .443**
.775**
Sig. (1-tailed) .000
.000 .000 .000 .000
N 139 139 139 139 139 139
KH_3 Pearson Correlation -.003 .364** 1 .549**
.247** .761**
Sig. (1-tailed) .487 .000
.000 .002 .000
N 139 139 139 139 139 139
KH_4 Pearson Correlation .137 .549** .549**
1 .160* .764**
Sig. (1-tailed) .054 .000 .000
.030 .000
N 139 139 139 139 139 139
KH_5 Pearson Correlation .371** .443**
.247** .160*
1 .586**
Sig. (1-tailed) .000 .000 .002 .030
.000
N 139 139 139 139 139 139
T.KH Pearson Correlation .448** .775**
.761** .764**
.586** 1
Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 139 139 139 139 139 139
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
Correlations
KWP_1 KWP_2 KWP_3 KWP_4 KWP_5 T.KWP
KWP_1 Pearson Correlation 1 .209** .406**
.531** .130 .716**
Sig. (1-tailed)
.007 .000 .000 .064 .000
N 139 139 139 139 139 139
KWP_2 Pearson Correlation .209** 1 .165*
.257** .299**
.617**
Sig. (1-tailed) .007
.026 .001 .000 .000
N 139 139 139 139 139 139
KWP_3 Pearson Correlation .406** .165*
1 .430** .045 .617**
Sig. (1-tailed) .000 .026
.000 .301 .000
N 139 139 139 139 139 139
KWP_4 Pearson Correlation .531** .257**
.430** 1 .125 .720**
Sig. (1-tailed) .000 .001 .000
.071 .000
N 139 139 139 139 139 139
KWP_5 Pearson Correlation .130 .299** .045 .125 1 .520**
Sig. (1-tailed) .064 .000 .301 .071
.000
N 139 139 139 139 139 139
T.KWP Pearson Correlation .716** .617**
.617** .720**
.520** 1
Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 139 139 139 139 139 139
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
Correlations
PGG_1 PGG_2 PGG_3 PGG_4 PGG_5 PGG_6 PGG_7 PGG_8 T.PGG
PGG_1 Pearson Correlation 1 .501** .290**
.343** .632**
.577** .465**
.456** .751**
Sig. (1-tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139
PGG_2 Pearson Correlation .501** 1 .190*
.270** .434**
.346** .403**
.340** .616**
Sig. (1-tailed) .000
.013 .001 .000 .000 .000 .000 .000
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139
PGG_3 Pearson Correlation .290** .190*
1 .523** .401**
.215** .354**
.645** .627**
Sig. (1-tailed) .000 .013
.000 .000 .005 .000 .000 .000
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139
PGG_4 Pearson Correlation .343** .270**
.523** 1 .429**
.333** .428**
.700** .706**
Sig. (1-tailed) .000 .001 .000
.000 .000 .000 .000 .000
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139
PGG_5 Pearson Correlation .632** .434**
.401** .429**
1 .391** .741**
.476** .793**
Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000
.000 .000 .000 .000
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139
PGG_6 Pearson Correlation .577** .346**
.215** .333**
.391** 1 .440**
.444** .661**
Sig. (1-tailed) .000 .000 .005 .000 .000
.000 .000 .000
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139
PGG_7 Pearson Correlation .465** .403**
.354** .428**
.741** .440**
1 .434** .751**
Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000
.000 .000
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139
PGG_8 Pearson Correlation .456** .340**
.645** .700**
.476** .444**
.434** 1 .787**
Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
.000
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139
T.PGG Pearson Correlation .751** .616**
.627** .706**
.793** .661**
.751** .787**
1
Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
HASIL UJI RELIABILITAS
1. Ekstensifikasi Pajak
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.647 3
2. Sosialisasi Pajak
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.676 7
3. Pengetahuan Pajak
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.898 7
4. Kesadaran Hukum
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.680 5
5. Kepatuhan Wajib Pajak
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.632 5
6. Pelaksanaan Good Governmet Governance
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.861 8
HASIL UJI ASUMSI KLASIK
1. Uji Multikolinieritas
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t
Sig.
Collinearity Statistics
Model
B Std. Error Beta Part Tolerance VIF
1 (Constant) 6.650 2.386
2.788 .006
TEP .340 .100 .258 3.395 .001 .233 .815 1.226
TSP .194 .058 .241 3.335 .001 .229 .902 1.108
TPP -.031 .039 -.061 -.800 .425 -.055 .821 1.218
TKH .015 .069 .017 .220 .826 .015 .819 1.221
TPGG .158 .036 .328 4.398 .000 .302 .846 1.182
2. Uji Heterokedastisitas
3. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Normal Parametersa,b Mean .0000000
Std. Deviation 1.80251337
Most Extreme Differences Absolute
Positive
Negative
Test Statistic
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d
HASIL UJI HIPOTESIS
1. Regresi Linier Berganda
ANOVAa
Model
Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 267.789 5 53.558 15.887 .000b
Residual 448.370 133 3.371
Total 716.158 138
a. Dependent Variable: TKWP
b. Predictors: (Constant), TPGG, TKH, TSP, TPP, TEP