PENGARUH CAR, ROA, NPF, DAN FDR TERHADAP

PENYALURAN PEMBIAYAAN SEKTOR UMKM PADA BPRS

DI INDONESIA PERIODE 2012-2016

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Disusun Oleh :

MAHDA AFSARI

1113085000079

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1439 H/2018 M

ii

iii

iv

v

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahda Afsari

NIM : 1113085000079

Jurusan : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1) Tidak menggunakan ide orang lain atau tanpa mampu mengembangkan dan

mempertanggungjawabkan.

2) Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.

3) Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau

tanpa izin pemilik karya.

4) Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.

5) Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya

ini.

Jikalau di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah

melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan ternyata memang

ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini maka saya siap dikenai

sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, November 2017

Yang menyatakan

(Mahda Afsari)

vi

DATA RIWAYAT HIDUP

(Curriculum Vitae)

Data Pribadi

1. Nama Lengkap : Mahda Afsari

2. Alamat : Jl. Raya Cilangkap RT.001 RW.05 No. 61 Kel. Cilangkap Kec.

Cipayung, Jakarta Timur

3. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 21 Agustus 1994

4. Jenis Kelamin : Perempuan

5. Agama : Islam

6. Kewarganegaraan : Indonesia

7. Tinggi Badan/ Berat Badan : 163 cm / 58 kg

8. Telepon : 089650868085

Latar Belakang Pendidikan

1. SD Islam Al-Ma’ruf Jakarta (2000 - 2006)

2. SMPN 9 SSN Jakarta (2006 – 2009)

3. SMA Negeri 58 Jakarta (2009 – 2012)

4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, Jurusan

Perbankan Syariah (2013 – Sekarang)

Pengalaman Bekerja

1. Data Entry di PT. Telkom Indonesia Pasar Rebo (2012)

2. Guru TPA (2014)

3. Guru Private Tingkat SD (2014)

4. Tutor Freelance LPBB Solusi Mandiri Cibubur (2016)

5. Guru Private Tingkat SD (2017)

Latar Belakang Organisasi

1. Staff Divisi Litbang Rohis 58 Jakarta (2009-2010)

2. Koordinator Departemen Kaderisasi Rohis 58 Jakarta (2010-2011)

3. Staff Forum Ilmu dan Keorganisasian ILUNI Rohis 58 Jakarta (2012-2015)

4. Ketua Forum Angkatan 2013 LDK Komda FEB UIN Syarif Hidayatullah

(2013 - sekarang)

5. Koordinator Keputrian LDK Komda FEB UIN Syarif Hidayatullah (2013-

2014)

6. Ketua Keputrian LDK Komda FEB UIN Syarif Hidayatulloh (2014-2015)

7. Staff Divisi Syiar LDK Syahid UIN Syarif Hidayatulloh (2015- sekarang)

8. Staff Divisi Litbang ILUNI Rohis 58 (2016)

vii

Pengalaman Pelatihan

1. Seminar Bedah Buku “Satanic Finance” dari LDK Komda FEB UIN Jakarta

2014

2. Pelatihan “Dazzle Island” dari LDK Syahid UIN Jakarta, 2014

3. Training Motivasi dan Seminar Beasiswa “Melangkah Pasti Menggenggam

Prestasi” dari LDK Komda FEB UIN Jakarta 2014

4. Seminar Talkshow BES (Bulan Ekonomi Syariah) dari Lingkar Studi

Ekonomi Syariah (LISENSI) 2013

5. Seminar “Muslimah Inspiring Day” dari Keputrian LDK Komda FEB UIN

Jakarta 2015

6. Company Visit Bank Indonesia “Peran Bank Indonesia di Bidang Moneter”

dari Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Perbankan Syariah UIN Jakarta

2014.

Sertifikasi yang Dimiliki

1. Sertifikasi LPIA-EPT (English Proficiety Test)

2. Sertifikasi Program Pendidikan dan Pelatihan Komputer

3. Sertifikasi Orientasi Pengenalan Akademik

4. Sertifikasi TOAFL

5. Sertifikasi TOEFL

Kemampuan Pribadi

1. Kemampuan umum di bidang Internet

2. Kemampuan dalam penguasaan Microsoft Word, Microsoft Power Point,

dan Microsoft Excel.

3. Kemampuan dibidang perbankan syariah.

4. Kemampuan umum di bidang mengajar.

viii

ABSTRACT

The study aims to determine the effect of CAR, ROA, NPF, and FDR, on the

Distribution of MSME Sector Financing in BPRS in Indonesia 2012-2016. Data

used in this research is time series data statistics syariah banking year 2012 until

2016. This research use multiple regression analysis method by using program of

SPSS 22 and Microsoft Excel 2013.

The result of research show that partially CAR variables significantly

influence to channeling of financing sector UMKM with sig value. 0.000 <0.005.

ROA has a significant effect on the Distribution of UMKM Sector Financing with

the value of sig.0.022 <0.005. NPF has an effect on MSMEs sector financing

distribution with sig value. 0.000 <0.005. FDR has a significant effect on the

channeling of UMKM sector financing with sig value. 0.041 <0.005. The results

showed that simultaneously or together CAR, ROA, NPF, and FDR variables,

affecting the channeling of MSME Sector Financing with sig value. 0.000.

Keywords: CAR, ROA, NPF, FDR, MSME Financing

ix

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CAR, ROA, NPF, dan

FDR, terhadap Penyaluran Pembiayaan Sektor UMKM pada BPRS di Indonesia

tahun 2012-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series

statistika perbankan syariah tahun 2012 s.d 2016. Penelitian ini menggunakan

metode analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS 22 dan

Microsoft Excel 2013.

Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial variabel CAR

berpengaruh secara signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan Sektor UMKM

dengan nilai sig. 0.000<0.005. ROA berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran

Pembiayaan Sektor UMKM dengan nilai sig.0.022<0.005. NPF berpengaruh

terhadap Penyaluran Pembiayaan Sektor UMKM dengan nilai sig. 0.000<0.005.

FDR berpengaruh secara signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan Sektor

UMKM dengan nilai sig. 0.041<0.005. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara

simultan atau bersama-sama variabel CAR, ROA, NPF, dan FDR, berpengaruh

terhadap Penyaluran Pembiayaan Sektor UMKM dengan nilai sig. 0.000.

Kata kunci : CAR, ROA, NPF, FDR, Pembiayaan UMKM

x

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta’ala yang telah melimpahkan segala

nikmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini yang berjudul “Pengaruh CAR, ROA, NPF, dan FDR, terhadap

Penyaluran Pembiayaan Sektor UMKM pada BPRS di Indonesia periode 2012-

2016 dengan baik. Shalawat serta salah penulis haturkan kepada Nabi Muhammad

salllallahu alaihi wassalam yang telah membawa dari zaman jahiliyah ke zaman

yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat-syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta. Selesainya skripsi ini tentu dengan dukungan, bimbingan dan

bantuan serta semangat dan doa dari semua orang disekeliling penulis selama proses

penyelesaian skripsi ini. Oleh karenanya izinkanlah penulis menyampaikan terima

kasih kepada:

1. Orang tua penulis, Ayah dan Ibu yang selalu memberikan dukungan,

motivasi kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Bapak Dr. M. Arief Mufraini, Lc., M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomi

dan Bisnis yang telah memberikan ilmu yng sangat berharga selama

perkuliahan

3. Bapak Dr. Indoyama Nasaruddin, SE., MAB. selaku dosen pembimbing I

yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian

penulisan skripsi hingga skripsi ini selesai.

4. Ibu Ay Maryani, SE., MSi selaku dosen pembimbing II yang telah

memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian penulisan

skripsi hingga skripsi ini selesai.

5. Ibu Cut Erika Ananda Fatimah, SE., MBA. selaku Ketua Jurusan Perbankan

Syariah yang telah memberikan arahan serta bimbingan yang sangat berarti

dalam penyelesaian perkuliahan strata satu ini.

xi

6. Ibu Endra Kasni Laila Yuda, S.Ag., M.Si. selaku dosen pembimbing

akademik.

7. Seluruh jajaran dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan

ilmu yang sangat berguna dan berharga bagi penulis selama perkuliahan

serta jajaran karyawan dan staff UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah

melayani dan membantu penulis selama perkuliahan.

8. Teman-teman Perbankan Syariah 2013 yang sudah menenami dan selalu

memberikan motivasi selama kuliah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena

keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab

itu, penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun untuk

pencapaian yang lebih baik.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Jakarta, November 2017

Mahda Afsari

xii

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .................................................................. ii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF ....................................... iii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ....................................................... iv

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ............................... v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ............................................................................... vi

ABSTRACT .......................................................................................................... viii

ABSTRAK ............................................................................................................. ix

KATA PENGANTAR ............................................................................................ x

DAFTAR ISI .......................................................................................................... xi

DAFTAR TABEL ................................................................................................ xiv

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xvi

BAB I PENDAHULUAN...................................................................................... 01

A. Latar Belakang Masalah ............................................................................ 01

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ........................................................11

C. Tujuan Penelitian ...................................................................................... 12

D. Manfaat Penelitian .................................................................................... 12

BAB II TINJAUAN TEORI .................................................................................. 14

A. Landasan Teori .......................................................................................... 14

B. Penelitian Terdahulu ................................................................................. 39

C. Hipotesis Penelitian .................................................................................. 42

D. Kerangka Penelitian .................................................................................. 47

xiii

BAB III METODE PENELITIAN ........................................................................ 49

A. Variebel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel ............................. 49

B. Metode Penentuan Sampel ........................................................................ 51

C. Metode Pengumpulan Data ....................................................................... 51

D. Metode Analisis Data ................................................................................ 53

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................... 61

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .......................................................... 61

B. Statistik Deskriptif .................................................................................... 65

C. Analisis Data ............................................................................................. 72

D. Interpretasi................................................................................................. 84

BAB V PENUTUP ................................................................................................ 89

A. Kesimpulan ............................................................................................... 89

B. Saran ......................................................................................................... 90

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 92

LAMPIRAN.......................................................................................................... 95

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Perkembangan Jumlah Perbankan Syariah ........................................... 02

Tabel 1.2: Hammbatan Akses Pendanaan oleh Perbankan .................................... 03

Tabel 1.3: Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ............................................. 04

Tabel 1.4: Jumlah BPRS Berdasarkan Lokasi ....................................................... 05

Tabel 1.5: Jumlah Aset BPRS ............................................................................... 07

Tabel 1.6: Pembiayaan BPRS ............................................................................... 08

Tabel 1.7: Pembiayaan UMKM BPRS .................................................................. 09

Tabel 1.8: Rasio Keuangan BPRS di Indonesia ..................................................... 10

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu............................................................................. 39

Tabel 3.1: Definisi Operasional Variabel .............................................................. 50

Tabel 4.1: CAR BPRS Periode 2014-2016 ............................................................ 66

Tabel 4.2: ROA BPRS Periode 2014-2016 ............................................................ 67

Tabel 4.3: NPF BPRS Periode 2014-2016 ............................................................. 68

Tabel 4.4: FDR BPRS Periode 2014-2016 ............................................................ 70

Tabel 4.5: Pembiayaan Sektor UMKM Periode 2014-2016 .................................. 71

Tabel 4.6: Uji Kolmogorov-Smirnov .................................................................... 74

Tabel 4.7: Hasil Uji Multikolinieritas .................................................................... 75

Tabel 4.8: Uji Glesjer ............................................................................................ 77

Tabel 4.9: Hasil Uji Autokorelasi .......................................................................... 78

Tabel 4.8: Hasil Uji Heteroskedastisitas ................................................................ 79

Tabel 4.9: Uji Run Test ......................................................................................... 80

xv

Tabel 4.10: Hasil Uji t ........................................................................................... 80

Tabel 4.11: Hasil Uji F ...........................................................................................82

Tabel 4.12: Koefisien Determinasi ........................................................................ 82

xvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran ......................................................................... 48

Gambar 4.1: Uji Normalitas Histogram ................................................................. 73

Gambar 4.2: Uji Normalitas P-Plot ....................................................................... 73

Gambar 4.3: Grafik Scatterplot ............................................................................. 76

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu agen pembangunan dalam kehidupan

bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga

intermediasi keuangan, yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat

dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi perbankan sebagai lembaga

intermediasi keuangan juga menjadi concern dari perbankan syariah,

disamping sebagai lembaga yang mengelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS).

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang

signifikan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan yang lebih mengakomodasi dan memberi peluang bagi

perkembangan perbankan syariah. Kehadiran undang-undang tersebut

diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah yang secara tegas mengakui eksistensi dari perbankan

syariah dan membedakannya dengan sistem perbankan konvensional. (Kara,

2013)

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu

perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem

perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankkan atau keuangan

2

yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan sistem

keuangan syariah sebenarnya telah dimulai sebelum pemerintah secara formal

meletakkan dasar-dasar hukum operasionalnya. Dengan demikian, legalisasi

kegiatan perbankan syariah melalui UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

sebagaimana telah diubah dalam UU No. 10 Tahun 1998 serta UU No. 23

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan jawaban atas permintaan yang

nyata dari masyarakat serta Pasal 19 UU No. 21 Tahun 2008 tentang

Operasioanal Perbankan Syariah Secara Mandiri.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukan arah

peningkatan, salah satunya pertumbuhan jumlah perbankan dari tahun ke

tahun. Berikut ini merupakan data perkembangan jumlah perbankan syariah di

Indonesia:

Tabel 1.1: Perkembangan Jumlah Perbankan Syariah

Perkembangan Jumlah Perbankan Syariah di Indonesia periode 2014-2016

Keterangan 2014 2015 2016

Bank Umum Syariah (BUS) 12 Bank 12 Bank 13 Bank

Unit Usaha Syariah (UUS) 22 Bank 22 Bank 21 Bank

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 163 Bank 163 Bank 166 Bank

Sumber Data : Statistika Perbankan Syariah-OJK

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Unit Usaha Syariah

mengalami penurunan pada tahun 2016, sedangkan Bank Umum Syariah dan

Bank Pembiayaan Syariah mengalami peningkatan. Disini dapat diperhatikan

kembali bahwa BPRS mengalami peningkatan yang cukup drastis di tahun

2016 yakni 166 Bank dengan data tahun sebelumnya sebanyak 163 Bank.

Berbeda dengan Bank Umum Syariah yang hanya mengalami penambahan 1

bank saja.

3

Peran industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) baik yang konvensional

maupun syariah perlu ditingkatkan lagi, terutama komitmen mereka terhadap

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meski jargonnya tidak bisa

dipisahkan dengan UMKM, tetapi UMKM yang mengakses BPR-BPRS masih

rendah. Hal ini disebabkan adanya hambatan yang dialami oleh UMKM,

terutama untuk mengakses ke perbankan. Berikut ini merupakan hasil survei

BI mengenai hambatan UMKM dalam memperoleh pendanaan dari perbankan:

Tabel 1.2: Hambatan Akses Pendanaan oleh Perbankan

Hambatan Non

Perbankan

Perbankan

Tingkat Persaingan Terlalu Tinggi 8 6

Keterbatasan Infrastruktur 12 10

Alasan Psikologis 12 19

Biaya Utang Yang Tinggi 38 20

Hambatan Lain 12 22

Bank/L. Keu Lain Enggan Melayani

UMKM

12 25

Reputasi Buruk UMKM 15 28

Kurang Pengetahuan 42 62

Tidak Adanya Penjamin Kredit 38 70

Keterbatasan Aset Jaminan 70 135

Sumber: Hasil Survei BI th.2010

Responden: 146 institusi/dinas di 9 Provinsi

Dari tabel diatas, dapat dikatakan bahwa UMKM mengalami hambatan

terbesar mengenai keterbatasan aset jaminan dalam memperoleh pendanaan

dari perbankan. Menurut pernyataan Assisten Deputi Pembiayaan Non Bank

Kementrian Koperasi, Suprapto yang mengatakan bahwa “Jumlah UMKM di

seluruh Indonesia sangat banyak, karena mencapai angka 90 juta lebih. Namun

jumlah nasabah BPR baru mencapai 16 juta. Meski didominasi UMKM namun

tidak semuanya dari UMKM karena ada yang datang dari masyarakat umum.

4

Sebanyak 1.630 BPR baik syariah maupun konvensional sudah menjadi

kekuatan untuk meningkatkan peran mereka terhadap perkembangan UMKM.”

Berikut merupakan Data Jumlah UMKM pada tahun 2015”

Tabel 1.3: Data Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) Tahun 2015

No. Indikator Satuan Jumlah

1 Unit Usaha (A+B) Unit 59.267.759

A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM)

Unit 59.262.772

- Usaha Mikro (UMi) Unit 58.521.987

- Usaha Kecil (UK) Unit 681.522

- Usaha Menengah (UM) Unit 59.263

B. Usaha Besar (UB) Unit 4.987

Sumber Data : Laporan Tahunan Kementrian KUMKM tahun 2016

Mempelajari lebih dalam mengenai BPRS, Bank Perkreditan Rakyat

Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan

prinsip syariah yang dalam kegiatanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. Bentuk hukumnya dapat berupa: Perseroan Terbatas/PT,

Koperasi atau Perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2004). Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

(BPRS) yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa

dalam lalu lintas pembayaran. (Umam, 2009)

Industri perbankan merupakan salah satu komponen penting dalam

menjaga keseimbangan perekonomian nasional. Pada saat krisis ekonomi yang

melanda Indonesia pada tahun 1997 ini memberikan dampak yang kuat bagi

perkembangan ekonomi di Indonesia, perusahaan-perusahaan yang tidak

cukup kuat fondasinya dalam bertahan mengghadapi krisis mereka akan

5

mengalami kebangkrutan karena memang perusaahaan tersebut

menggantungkan sumber pendanaan pada faktor eksternal yaitu utang.

Pada krisis tahun 1997 usaha kecil menengah (UKM) justru

memperlihatkan kemampuan untuk tetap bertahan, meskipun mereka diterpa

badai krisis. Karena mereka eksis dengan usaha mereka sendiri dan sumber

daya yang mereka miliki. Dilihat dari daya tahan sektor UKM, sektor ini

sepantasnya mendapatkan perhatian dalam pengembanganya terutama masalah

pengadaan modal. Untuk itu perlu adanya bank yang dapat memberikan

bantuan kepada pengusaha-pengusaha kecil tersebut. Kehadiran BPR

diharapkan mampu memberikan solusi kepada UKM agar dapat

mengembangkan usahanya agar lebih maju. Serta diharapkan lebih

memberdayakan perekonomian masyarakat ekonomi lemah, seperti pedagang

sayur, pedagang buah, pedagang ikan serta kegiatan ekonomi lainnya yang

membutuhkan suntikan dana untuk menambah modal usaha agar usaha yang

digeluti lebih berkembang.

Tabel 1.4: Jumlah BPRS Berdasarkan Lokasi

Jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berdasarkan Lokasi

No. Provinsi 2012 2013 2014 2015 2016

1 Jawa Barat 27 28 28 28 28

2 Banten 8 8 8 8 8

3 DKI Jakarta 2 2 2 1 1

4 D.I. Yogyakarta 11 11 11 11 12

5 Jawa Tengah 24 25 25 26 26

6 Jawa Timur 31 31 31 29 29

7 Bengkulu 2 2 2 2 2

8 Jambi - - - - -

9 Nanggroe Aceh Darussalam 10 10 10 10 10

10 Sumatera Utara 8 8 8 8 8

11 Sumatera Barat 7 7 7 7 7

6

12 Riau 2 2 3 3 3

13 Sumatera Selatan 1 1 1 1 1

14 Kepulauan Bangka Belitung 1 1 1 1 1

15 Kepulauan Riau 2 2 1 1 1

16 Lampung 7 8 8 10 11

17 Kalimantan Selatan 1 1 1 1 1

18 Kalimantan Barat - - - - -

19 Kalimantan Timur 1 1 1 1 1

20 Kalimantan Tengah - 1 1 1 1

21 Sulawesi Tengah - - - - -

22 Sulawesi Selatan 7 8 8 8 8

23 Sulawesi Utara - - - - -

24 Gorontalo - - - - -

25 Sulawesi Barat - - - - -

26 Sulawesi Tenggara - - - - -

27 Nusa Tenggara Barat 3 3 3 3 3

28 Bali 1 1 1 1 1

29 Nusa Tenggara Timur - - - - -

30 Maluku - - - - -

31 Papua 1 1 1 1 1

32 Irian Jaya Barat 1 1 - - -

33 Maluku Utara - - 1 1 2

TOTAL 158 163 163 163 166

Sumber Data: Statistika Perbankan Syariah –OJK

BPRS sudah banyak berdiri di seluruh wilayah Indonesia dan menjalankan

fungsinya untuk membantu perekonomian rakyat. Perkembangan BPRS di

Indonesia pun sangat signifikan karena dapat dilihat dari laporan data statistika

yang dikeluarkan oleh pihak OJK. Data Statistik Perbankan Syariah Indonesia

yang di publikasikan Otoritas Jasa Keuangan mencatat jumlah BPRS di

Indonesia per Desember 2016 sebanyak 166 BPRS. Dari data tersebut jumlah

BPRS banyak di dominasi oleh wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah,

Yogyakarta dan Nanggroe Aceh Darussalam. Sementara di wilayah Jambi,

Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi

7

Tenggara, Gorontalo, NTT, Maluku dan Irian Jaya Barat sama sekali tidak

memiliki BPRS yang berdiri di wilayah tersebut.

Tabel 1.5: Jumlah Aset BPRS

Jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berdasarkan Total Aset

Total Aset (Rp) 2012 2013 2014 2015 2016

< 1 Miliar 6 4 1 1 2

1 s.d. 5 Miliar 17 19 11 8 7

> 5 s.d. 10 Miliar 36 30 34 29 19

> 10 Miliar 99 110 117 125 138

Sumber Data: Statistika Perbankan Syariah –OJK

Namun dari jumlah BPRS yang berdiri di seluruh wilayah Indonesia

bagaimanakah aset yang dimiliki BPRS tersebut? Dilihat dari jumlah BPRS

yang tersebar di Indonesia, dapat dilihat pula total aset yang dimiliki Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah. Total aset BPRS 5 tahun kebelakang mengalami

peningkatan, yaitu sebanyak 138 BPRS memiliki aset >10 Miliar Rupiah.

Sedangkan di seluruh wilayah Indonesia, hanya 2 BPRS saja yang memiliki

total aset <1 Miliar.

Lain pula dengan aset, salah satunya dalam menjalankan fungsinya

membantu perekonomian rakyat, BPRS memberikan kredit atau pembiayaan

kepada masyarakat untuk membantu permodalan usaha mereka.

Pada pertengahan tahun 2016 pertumbuhan kredit pada BPRS meningkat

hingga mencapai Rp79 Triliun. Sedangkan kewajiban pemberian kredit

UMKM oleh Bank Umum melalui PBI No. 14/22/PBI/2012, Bank Indonesia

mewajibkan setiap bank umum untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan

UMKM paling rendah 20% dari total kredit atau pembiayaan yang disalurkan.

8

Tabel 1.6: Pembiayaan BPRS

Total Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan Golongan

Piutang/Pembiayaan dan Provinsi

Desember 2016 (Juta Rupiah)

Propinsi Usaha Kecil dan

Menengah Selain Usaha Kecil dan

Menengah

Nanggroe Aceh Darussalam

76.333

52.862

Sumatera Utara

22.431

78.225

Sumatera Barat

103.626

43.379

Sumatera Selatan

5.263

7.884

Bangka Belitung

322.026

39.664

Jambi -

-

Bengkulu

92.640

19.880

Riau

6.560

14.147

Kepulauan Riau

13.446

135.317

Lampung

66.576

231.020

DKI Jakarta

7.400

7.328

Jawa Barat

1.033.678

1.094.275

Banten

513.535

120.382

Jawa Tengah

429.767

283.534

DI Yogyakarta

176.611

175.278

Jawa Timur

499.399

624.411

Bali

2.716

3.298

Kalimantan Barat -

-

Kalimantan Tengah

8.908

3.008

Kalimantan Timur

171

1.348

Kalimantan Selatan

13.818

4.518

Sulawesi Utara -

-

Gorontalo

-

-

Sulawesi Barat

559

293

Sulawesi Tengah -

-

Sulawesi Tenggara

-

-

Sulawesi Selatan

28.550

101.185

Maluku -

-

Maluku Utara

6.765

19.920

9

NTB

139.283

30.641

NTT -

-

Irian Jaya Barat

-

-

Papua

545

154

Sumber Data: Statistika Perbankan Syariah –OJK

Dari tabel yang disajikan diatas, total pembiayaan yang disalurkan oleh

BPRS diseluruh Indonesia sebesar 6.662.557 juta rupiah. Sebesar 3.570.606

juta rupiah diakses oleh UMKM, sedangkan 3.091.951 juta rupiah di akses oleh

selain UMKM. Dan wilayah yang mengakses pembiayaan UMKM terbesar di

BPRS adalah Jawa Barat dengan Jumlah 1.033.678 juta rupiah. hanya sebagian

wilayah saja yang menyalurkan pembiayaan paling banyak di sektor Usaha

Kecil dan Menengah sedangkan sebagaian wilayah lainnya didominasi oleh

pembiayaan selain sektor Usaha Kecil dan Menengah.

Tabel 1.7: Pembiayaan UMKM BPRS

Pembiayaan UMKM di BPRS Indonesia periode 2012-2016

Tahun Jumlah Pembiayaan (Juta Rupiah)

2012 2.080.094

2013 2.620.263

2014 3.005.858

2015 3.377.987

2016 3.570.606

Sumber Data: Statistika Perbankan Syariah –OJK

Pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS selalu bertambah

dari tahun ke tahun untuk memajukan perekonomian rakyat. Dibuktikan

dengan tabel diatas yang menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan terus

meningkat hingga mencapai 3.570.606 juta rupiah pada tahun 2016. Lalu

bagaimanakah perkembangan kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

10

disamping jumlah pembiayaan yang terus meningkat? Tabel berikut

merupakan data rasio keuangan BPRS di Indonesia.

Tabel 1.8: Rasio Keuangan BPRS di Indonesia

Rasio Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Rasio 2012 2013 2014 2015 2016

CAR 25,16% 22,08% 22,77% 21,47% 21,73%

ROA 2,64% 2,79% 2,26% 2,20% 2,27%

NPF 6,15% 6,50% 7,89% 8,20% 8,63%

FDR 120,96% 120,93% 124,24% 120,06% 114,40%

Sumber Data: Statistika Perbankan Syariah –OJK

Dari tabel yang disajikan diatas menunjukkan bahwa Capital Adequacy

Ratio (CAR) yaitu rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko

kerugian bank terus menurun selama periode 2012-2016, hingga mencapai

21,73%, hal ini mengartikan bahwa bank semakin kecil untuk dapat megatasi

kemungkinan risiko kerugian. Lalu pada Return On Asset (ROA), selama

periode 2012-2016 mengalami penurunan hingga mencapai 2,27%, hal ini

mengartikan bahwa laba atau keuntungan yang diperoleh BPRS semakin kecil.

Pada rasio Non Performing Financing (NPF), selama periode 2012-2016

semakin bertambah, artinya kredit yang diberikan oleh BPRS banyak yang

bermasalah. Sedangkan pada rasio Financing to Deposit Ratio (FDR), selama

periode 2012-2016 mengalami fluktuasi dengan persentase akhir sebesar

114,40%.

11

Dari fenomena yang sudah dipaparkan bahwa peningkatan terhadap Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah selama 5 tahun kebelakang cukup tinggi. Hal ini

menjadi daya tarik penulis untuk menganalisis lebih dalam mengenai Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah, yang mana BPRS berperan dan berkomitmen

terhadap perkembangan UMKM.

Data yang telah disajikan selama periode 5 tahun menggambarkan bahwa

aset dan pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS terus mengalami

peningkatan. Penyaluran pembiayaan terbesar disalurkan pada sektor UMKM.

Dalam praktiknya, jika tingkat pembiayaan yang disalurkan semakin

bertambah seharusnya disertai pula dengan peningkatan keuntungan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah. Tetapi kinerja keuangan yang diperoleh BPRS

justru semakin menurun, yang mana kinerja perusahaan merupakan prestasi

yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan

tingkat kesehatan perusahaan. Dalam hal ini, artinya tingkat kesehatan yang

dialami BPRS selama 5 tahun kebelakang semakin mengalami penurunan.

Berdasarkan data dan permasalahan yang sudah dipaparkan diatas,

menarik untuk dijadikan permasalahan dalam penelitian kali ini, yaitu

mengenai pengaruh CAR, ROA, NPF dan FDR terhadap pembiayaan UMKM.

Dari penjelasan yang telah dikemukakan, muncul ketertarikan untuk meneliti

dan mengambil topik menegenai perkembangan pembiayaan UMKM pada

BPRS di Indonesia, karena itu penulis mengambil judul “Pengaruh CAR,

ROA, NPF, dan FDR terhadap Penyaluran Pembiayaan Sektor UMKM

pada BPRS di Indonesia Periode 2012-2016”.

12

B. Pembatasan & Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Untuk menjaga agar pembahasan penelitian ini tidak meluas dan lebih

terarah, maka penulisan skripsi ini hanya difokuskan pada pembahasan

mengenai Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA), Non

Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan

jumlah pembiayaan UMKM pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di

seluruh Indonesia.

2. Perumusan Masalah

Untuk mempermudah penulisan ini, maka penulis merumuskan terlebih

dahulu permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

a. Apakah CAR, ROA, NPF, dan FDR berpengaruh secara parsial terhadap

penyaluran pembiayaan sektor UMKM?

b. Apakah CAR, ROA, NPF, dan FDR berpengaruh secara simultan

terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM?

c. Variabel manakah yang paling signifikan berpengaruh terhadap

penyaluran pembiayaan sektor UMKM ?

13

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengukur dan menganalisis pengaruh CAR, ROA, NPF, dan FDR terhadap

penyaluran pembiayaan sektor UMKM.

2. Mengukur dan menganalisis variabel yang paling signifikan berpengaruh

terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Bagi Penulis: Dapat mengetahui seberapa besar pengaruh CAR, ROA,NPF,

dan FDR terhadap penyaluran pembiayaan UMKM pada sektor BPRS di

seluruh Indonesia. Selain itu, penulis dapat menerapkan teori-teori atas apa

yang dipelajari penulis selama masa perkuliahan kedalam penelitian ini.

2. Bagi Universitas: Memberikan informasi kepada mahasiswa untuk

penelitian lebih lanjut, khususnya dalam penelitian ini.

3. Bagi UMKM: Dapat mengetahui bagaimana kebijakan atau aturan dalam

penyaluran pembiayaan kepada UMKM yang diberikan oleh Bank

khususnya pada sektor BPRS.

4. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Dapat mengetahui dampak atau

pengaruh mengenai pembiayaan UMKM yang diberikan oleh Bank. Serta

dapat menindaklanjuti permasalahan yang ditimbulkan akibat penyaluran

Pembiayaan UMKM yang diberikan.

14

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Landasan Teori

a) Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada

suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun

penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal,

likuiditas, dan profitabilitas (Jumingan, 2006).

Kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi yang dicapai

perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat

kesehatan perusahaan tersebut (Sutrisno, 2009).

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat

sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan

aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi

keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis

keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan

keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam

periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara

optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan (Fahmi, 2011).

Suatu pengukuran tingkat kesehatan bank dalam kemampuan kerja dan

produktifitasnya adalah dengan menilai tingkat kinerja atau keragaan dari

15

lembaga yang bersangkutan. Untuk menilai tingkat kesehatan tersebut dapat

dilakukan dari berbagai segi yang diantarannya adalah dengan melakukan

analisis rasio keuangan bank Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On

Assets (ROA), Non Performing Financing (NPF), dan Financing to Deposit

Ratio (FDR).

1. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Permodalan merupakan hal yang pokok bagi sebuah bank, selain

sebagai penyangga kegiatan operasional sebuah bank, modal juga

sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Modal

ini terkait juga dengan aktivitas perbankan dalam menjalankan fungsinya

sebagai lembaga intermediasi atas dana yang diterima nasabah. Dengan

terjaganya modal berarti bank bisa mendapatkan kepercayaan dari

masyarakat yang amat penting artinya bagi sebuah bank karena dengan

demikian, bank dapat menghimpun dana untuk keperluan operasional

selanjutnya. (Sinungan, 2000)

Capital Adequacy Ratio adalah rasio kecukupan modal yang

berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh

bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank

tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif

yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu

membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup

besar bagi profitabilitas.

16

Capital Adequacy Ratio menurut (Wijaya, 2000) adalah “Rasio yang

memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung

risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut

dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana

dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman,

dan lain-lain.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/21/PBI/2001, bank

wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang

menurut risiko yang dinyatakan dalam rasio Capital Adequacy Ratio

(CAR). Perhitungan CAR ini pada prinsipnya adalah bahwa untuk setiap

penanaman dalam bentuk kredit yang mengandung risiko maka harus

disediakan sejumlah modal yang disesuaikan dengan persentase tertentu

sesuai jumlah penanamannya tersebut (Budiawan, 2008). Rasio ini juga

bertujuan untuk memastikan bahwa jika dalam aktivitasnya bank

mengalami kerugian, maka ketersediaan modal yang dimiliki oleh bank

mampu meng-cover kerugian tersebut.

Tetapi karena kondisi perbankan nasional sejak akhir 1997 terpuruk

yang ditandai dengan banyaknya bank yang dilikuidasi, maka sejak

Oktober tahun 1998 besarnya CAR diklasifikasikan dalam 3 kelompok.

Klasifikasi bank sejak 1998 sampai 2007 dikelompokkan dalam: (1)

Bank sehat dengan klasifikasi A, jika memiliki CAR lebih dari 8%, (2)

Bank take over (BTO) atau dalam penyehatan oleh BPPN (Badan

Penyehatan Perbankan Nasional) dengan klasifikasi B, jika bank tersebut

17

memiliki CAR antara –25% sampai dengan < dari 8%, (3) Bank Beku

Operasi (BBO) dengan klasifikasi C, jika memiliki CAR kurang dari –

25%. Bank dengan klasifikasi C inilah yang dilikuidasi. (Pudjo, 1999)

a) Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (Owner).

Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan

kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat

(Muhammad,2005). Modal bankdibagi ke dalam modal inti dan

modal pelengkap.

1) Modal inti terdiri dari:

a. Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif

oleh pemilik.

b. Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan

nilai nominal saham

c. Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali

dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang

tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual)

d. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari

penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS

e. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang

disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS

f. Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang

oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan

18

g. Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah

pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh

RUPS

h. Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang

diperoleh dalam tahun berjalan

i. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan

keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak

perusahaan setelah dikompensasikan dengna penyertaan

bank pada anak perusahaan tersebut.

2) Modal pelengkap

Modal pelengkap terdri atas cadangan-cadangan yang

dibentuk bukandari laba setelah pajak serta pinjaman yang

sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara terinci modal

pelengkap dapat berupa:

a. Cadangan revaluasi aktiva tetap

b. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan

c. Modal pinjaman yang mempunyai ciri-ciri:

Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan

dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh

Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik, tanpa

persetujuan BI

Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal

dalam hal memikul kerugian bank

19

Pembayaran bunga dapat ditangguhkan bila bank

dalam keadaan rugi

d. Pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut:

Ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman

dengan bank

Mendapat persetujuan dari BI

Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan

Minimal berjangka waktu 5 tahun

Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI

Hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling

akhir (kedudukannya sama dengan modal)

b) Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

ATMR merupakan penjumlahan ATMR aktiva yang tercantum

dalam neraca dan aktiva yang bersifat administratif (Wijaya, 2000).

Langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank

adalah sebagai berikut:

a. ATMR akitiva neraca dihitung dengan cara mengalikan

nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan

dengan bobot risiko dari masing masing pos aktiva neraca

tersebut.

b. ATMR aktiva administratif dihitung dengan cara

mengalikan nilai nominal rekening administratif yang

20

bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos

rekening tersebut

c. Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva

administratif

d. Rasio kecukupan modal tersebut dihitung dengan:

CAR = Modal Bank

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) x 100%

Hasil perhitungan rasio di atas, kemudian dibandingkan dengan

kewajiban modal minimum yang ditentukan oleh Bank International

Settlement yaitu sebesar 8%. Namun, setiap bank memiliki cara sendiri

dalam mengelola permodalannya, apakah bank tersebut termasuk risk

averse yaitu cenderung memilih cara yang aman seperti menyalurkannya

lewat SBI atau risk taker yaitu dengan memilih menggunakan modalnya

untuk sesuatu lebih berisiko, seperti kredit. Kredit ini dikatakan berisiko

karena setiap saat memiliki potensi menjadi kredit macet dan hal ini tentu

saja akan berpengaruh terhadap CAR-nya.

Namun sebenarnya penurunan angka CAR bukanlah suatu masalah

sepanjang masih bisa memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank of

international Settlements (BIS), yaitu sebesar delapan persen (Nawa

Thalo, 2005).

2. Return On Assets (ROA)

Laba merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dalam sebuah

usaha, termasuk juga bagi usaha perbankan. Alasan dari pencapaian laba

21

perbankan tersebut dapat berupa kecukupan dalam pemenuhan dalam

memenuhi kewajiban terhadap pemegang saham, penilaian atas kinerja

pimpinan, dan meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan

modalnya. Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari

masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang

lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan meminjamkan

dengan lebih luas (Simorangkir, 2004).

ROA (Return On Assets) merupakan rasio antara saldo laba bersih

setelah pajak dengan jumlah aset perusahaan secara keseluruhan. ROA

juga menggambarkan sejauh mana tingkat pengembalian dari seluruh

aset yang dimiliki perusahaan. Menurut Syahyunan (2004), ROA

menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva

yang dipergunakan. Besarnya perhitungan pengembalian atas aktiva

menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba

yang tersedia bagi para pemegang saham biasa dengan seluruh aktiva

yang dimilikinya. Munawir (2002) Return On Assets mereflesikan

seberapa banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas sumber daya

keuangan yang ditanamkan pada perusahaan.

Berdasarkan laporan-laporan keuangan dari bank dan juga literatur

literatur, bunga merupakan unsur atau komponen pendapatan yang paling

besar.

Hasil yang diperoleh yaitu 75% dari bunga, sedangkan yang 25%

berasal dari pendapatan jasa lainnya (Simorangkir, 2004). Yang berarti

22

pendapatan terbesar bank diperoleh dari usaha bank dalam menyalurkan

kreditnya. Selain itu, jika kita melihat struktur aset bank, pinjaman

merupakan earning asset yang paling besar jika dibandingkan dengan

golongan aset lainnya.

Tingkat laba atau profitability yang diperoleh oleh bank ini biasanya

diproksikan dengan return on asset (ROA). Rasio ini digunakan untuk

mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan

atau laba keseluruhan. Semakin besar nilai ROA suatu bank, semakin

besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin

baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset. Rasio ini diperoleh

dengan cara membagi laba bersih dengan total aktiva. Menurut (Wijaya,

2000), terdapat dua cara perhitungan rasio ini yaitu secara teoritis dan

secara praktis (sesuai perhitungan Bank Indonesia). Jika secara teoritis

yang digunakan adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan total

asset. Sedang menurut ketentuan Bank Indonesia dan yang akan dipakai

dalam penelitian ini diformulasikan sebagai berikut berikut :

ROA = Laba Sebelum Pajak

Total Aset x 100%

Menurut (Wijaya, 2000) alasan penggunaan ROA ini dikarenakan

Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih

mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset

yang mana sebagian besar dananya berasal dari masyarakat dan nantinya,

oleh bank, juga harus disalurkan kembali kepada masyarakat.

23

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik

adalah sebesar 1,5%, meskipun ini bukan suatu keharusan.

3. Non Performing Financing (NPF)

Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit

adalah tercermin dari besarnya non performing loan (NPL), dalam

terminologi bank syariah disebut non perfoming financing (NPF). Non

Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang

bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

Menurut kamus Bank Indonesia, Non Performing Financing (NPF)

adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi

kurang lancar, diragukan dan macet.

Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia

kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar,

diragukan dan macet.

NPF =Pembiayaan Bermasalah

Total Pembiayaan x 100%

Dalam peraturan bank indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5

Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat

(2), bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi

dalam 5 golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK),

kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M).

24

Non performing financing (NPF) akan berdampak pada menurunnya

tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana. Hubungan antara

bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu

hukum dan kepercayaan.

Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan

usahanya apabila nasabah percaya untuk menempatkan uangnya.

Kemudian setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan, bank kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat

dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Rahmawulan dalam

Muntoha 2011).

Menurut (Antonio, 2011) pengendalian biaya mempunyai hubungan

terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat

NPL (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah

pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat

kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin

ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan

oleh masyarakat turun.

4. Financing to Deposit Ratio (FDR)

Rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara

pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang

berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2005). Seberapa besar

pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah, bank harus

25

mampu mengimbanginya dengan segera memenuhi kebutuhan akan

penarikan kembali dana sewaktu waktu oleh deposan. FDR diartikan

sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana

yang diterima bank. FDR ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank

yang berjangka waku agak panjang.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

Financing to Deposit rasio (FDR) adalah rasio yang menggambarkan

tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada

pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan.

Indikator untuk mengetahui likuid atau tidaknya sebuah bank dapat

dilihat dari rasio FDR bank tersebut. FDR sebenarnya sama dengan Loan

to Deposit Ratio dalam bank konvensional, perbedaan penyebutan ini

dikarenakan dalam bank syariah tidak ada yang namanya loan atau

pinjaman melainkan disebut dengan financing atau pembiayaan. Bank

dikatakan likuid ketika mampu memenuhi semua kewajiban hutangnya

dan memenuhi permintaan kebutuhan dana yang diajukan nasabah tanpa

adanya penangguhan dalam pemberiaan dana melalui pembiayaan

tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa rasio FDR minimal

75% dan tidak boleh melebihi 110 %. Dengan rasio FDR diantara

tingkatan tersebut menandakan bahwa bank syariah menjalankan fungsi

intermediasi dengan baik. Baiknya bank mampu menjaga nilai FDR

hanya diantara 80% hingga 90%. Dengan FDR 100% atau 110%

26

menandakan bank mampu menyalurkan dana melebihi batas DPK yang

dimiliki, dengan begitu tingkat perolehan keuntungan atau bagi hasil

yang diterima bank akan semakin banyak. Tetapi semakin tinggi rasio ini

mempengaruhi likuiditas bank karena nantinya bank tidak memiliki

cukup cadangan dana untuk memenuhi permintaan kebutuhan dana

masyarakat.

Kemampuan menjalankan fungsi intermediasi secara baik, dapat

digunakan rasio FDR sebagai indikatornya. Semakin tinggi rasio FDR

maka bank tersebut semakin baik dalam menjalankan fungsi

intermediasinya. Semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan

juga semakin meningkat. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan

FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan,

sehingga FDR juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan.

Adapun rumus untuk mencari Financing to Deposit Rasio (FDR)

adalah sebagai berikut:

FDR=Jumlah Pembiayaan yang disalurkan

Dana yang diterima Bank x 100%

b) Pembiayaan Syariah

Fungsi dan kegiatan bank syariah adalah menghimpun dana dan

menyalurkan dana dalam terminologi bank syariah disebut dengan istilah

pembiayaan, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang no.21

tahun 2008 pasal 19 ayat 1. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 tentang perbankan (pasal 1) disebutkan bahwa, “pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang

27

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu

dengan imbalan atau bagi hasil”.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang

dipersamakan dengan itu berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.

b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa-beli dalam

bentuk ijarah muntahiya bittamlik.

c. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan

istishna.

d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh.

e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi

multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan atau bank

syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang

mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk

mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan

imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Adanya Bank Syari’ah diharapkan dapat memberikan sumbangan

terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-

pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syari’ah. Melalui pembiayaan ini

bank syari’ah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan

28

bank syari’ah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi

menjadi hubungan kemitraan (Muhammad, 2005).

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian

fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang

merupakan defisit unit. (Antonio, 2011) Pengertian pembiayaan adalah

pendaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri

maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

(Muhammad, 2002)

Dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank Syari’ah harus memenuhi:

(Muhammad, 2002)

a. Aspek Syari’ah, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada

para nasabah Bank Syari’ah harus tetap berpedoman pada syariat

Islam (antara lain tidak mengandung unsure maisir, gharar, dan riba

serta usahanya harus halal).

b. Aspek ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-hal

Syari’ah, Bank Syari’ah tetap mempertimbangkan perolehan

keuntungan baik bagi bank Syari’ah maupun bagi nasabah bank

Syari’ah.

Tujuan Pembiayaan adalah sebagai berikut: (Deni, 1999)

a. Peningkatan ekonomi umat

b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha

29

c. Meningkatkan produktifitas

d. Membuka lapangan kerja baru

e. Terjadi distribusi pendapatan

Secara garis besar, pembiayaan dibagi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk

pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk

pembiayaan rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan

apapun yang sifatnya konsumtif.

b. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk

pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja,

pembiayaan pembeliaan barang modal dan lainnya yang mempunyai

tujuan memberdayakan sektor real. Salah satu fungsi utama dari

perbankan adalah menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada

masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah.

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokan menurut

beberapa aspek, diantaranya: (Muhammad, 2002)

a. Pembiayaan menurut tujuan, yaitu :

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk

mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.

2. Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk

melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

b. Pembiayaan menurut jangka waktu, yaitu :

30

1. Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan

waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.

2. Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan

dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.

3. Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan

dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam

bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan

dengan prinsip ini meliputi:

1. Pembiayaan murabahah.

2. Pembiayaan musyarakah.

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk jenis

pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

1. Pembiayaan murabahah.

2. Pembiayaan salam.

3. Pembiayaan istishna.

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan dengan

prinsip ini meliputi:

1. Pembiayaan ijarah.

2. Pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik/wa iqtina.

31

Dalam bukunya, (Muhammad, 2002), membedakan tujuan pembiayaan

menjadi dua kelompok, yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan

tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

i. Peningkatan ekonomi umat. Masyarakat yang tidak dapat akses secara

ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses

ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya;

ii. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha. Untuk pengembangan usaha

membutuhkan dana. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan

melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan

kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan;

iii. Meningkatkan produktivitas. Pembiayaan memberikan peluang bagi

masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya

produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana;

iv. Membuka lapangan kerja baru. Dengan dibukanya sektor-sektor usaha

melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan

menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka

lapangan kerja baru;

v. Terjadi distribusi pendapatan. Masyarakat usaha produktif mampu

melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan

dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan

masyarakat.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

32

1. Upaya memaksimalkan laba. Setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan

tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha

menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat

menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang

cukup;

2. Upaya meminimalkan risiko. Usaha yang dilakukan agar mampu

menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu

meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal

usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan;

3. Pendayagunaan sumber ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat

dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam

dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya

alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak

ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan;

4. Penyaluran kelebihan dana. Dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak

yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam

kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat

menjadi pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan

dana penyaluran kelebihan dana dari pihak yang berlebihan (surplus)

kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

33

c) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

a. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Sebelum lahirnya BPR Syari’ah di Indonesia, masyarakat terlebih

dahulu mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU

No.21 Tahun 2008 disebutkan bahwa BPR adalah bank konvensional

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. Dimana BPR konvensional masih menerapkan sistem

bunga dalam operasionalnya. Maka dari itu, harus dibedakan antara BPR

Konvensional dan BPR Syari’ah. Perbedaan Bank Pembiayaan Rakyat

Syari’ah (BPRS) dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai

berikut: (Muhammad, 2002)

a) Akad dan aspek legalitas.

Dalam BPR Syari’ah akad yang dilakukan memiliki

konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan

berdasarkan hukum Islam. Sering nasabah berani melanggar

kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum

hanya berdasarkan hukum positif.

b) Adanya Dewan Pengawas Syari’ah dalam struktur

organisasinya yang bertujuan mengawasi praktik operasional

BPR Syari’ah agar tidak menyimpang dari prinsip Syari’ah.

c) Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui

Badan Arbitrase Syari’ah maupun Pengadilan Agama.

34

d) Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram,

syubhat ataupun dapat menimbulkan kemadharatan bagi pihak

lain.

e) Praktik operasional BPR Syari’ah, baik untuk penghimpunan

maupun penyaluran pembiayaan, menggunakan sistem bagi

hasil dan tidak menggunakan sistem bunga.

Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) adalah bank yang

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prisnsip Syari’ah yang dalam

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bentuk hukumnya dapat berupa : Perseroan Terbatas/PT, Koperasi atau

Perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2004). Undang-undang

Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah

(BPRS) yaitu Bank Syari’ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan

jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Umam, 2009)

Yang perlu diperhatikan dari ketentuan diatas adalah kepanjangan

dari BPR Syari’ah yang berupa Bank Perkreditan Syari’ah. Ini berarti

semua peraturan perundangan-undangan yang menyebut BPR Syari’ah

dengan Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah harus dibaca dengan Bank

Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS). (Zubairi, 2009)

Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank

Syari’ah telah mengatur secara khusus eksistensi Bank Syari’ah di

Indonesia. Undang-Undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan

UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah

35

dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur

khusus dalam Undang-Undang tersendiri. Menurut Pasal 18 UU No. 21

Tahun 2008, Bank Syari’ah terdiri atas Bank Umum Syari’ah dan Bank

Pembiayaan Rakyat Syari’ah.

Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum

disebutkan pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS)

adalah Bank Syari’ah yang dalam kegiatanya tidak memberikan jasa

dalam lalu lintas pembayaran. (Ifham, 2010)

Sedangkan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa

Perbankan Syari’ah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan

Prinsip Syari’ah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

b. Tinjauan dan Karakteristik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPR Syari’ah

di dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:

1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama

masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada

di daerah pedesaan.

2) Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan sehingga

dapat mengurangi arus urbanisasi.

3) Membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi

dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas

hidup yang memadai.

36

4) Untuk mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena

sektor real akan bergairah. (Muhammad, 2002)

Dalam aktivitas operasional perbankannya berdasarkan UU No. 21

Tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) dilarang:

(Sollihin, 2008)

1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip

Syari’ah.

2) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas

pembayaran

3) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran

uang asing dengan izin Bank Indonesia.

4) Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen

pemasaran produk asuransi Syari’ah.

5) Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk

untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan

Rakyat Syari’ah.

6) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang telah diatur

dalam Undang-Undang.

c. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Adapun kegiatan usaha dari BPR Syari’ah intinya hampir sama

dengan kegiatan dari Bank Umum Syari’ah, yaitu berupa penghimpunan

dana, penyaluran dana, dan kegiatan di bidang jasa. Yang

membedakannya adalah bahwa BPR Syari’ah tidak diperkenankan

37

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya ikut dalam

kegiatan kliring, inkaso, dan menertibkan giro.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR Syari’ah versi

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah

diatur dalam Pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan

Rakyat Syari’ah meliputi:

a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

1. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu

berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan

dengan prinsip Syari’ah; dan

2. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau

akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari’ah.

b) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:

1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau

musyarakah.

2. Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna’.

3. Pembiayaan berdasarkan akad qardh.

4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak

kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam

bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan

5. Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah.

38

c) Menempatkan dana pada Bank Syari’ah lain dalam bentuk titipan

berdasarkan akad wadi’ah atau investasi berdasarkan akad

mudharabah dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan

prinsip Syari’ah.

d) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk

kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat

Syari’ah yang ada di Bank Umum Syari’ah , Bank Umum

Konvensional dan UUS.

e) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syari’ah

lainnya yang sesuai dengan prinsip Syari’ah berdasarkan persetujuan

Bank Indonesia.

Kegiatan usaha BPR Syari’ah secara teknis operasional berkaitan

dengan produk-produknya mendasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 PBI

No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip Syari’ah dalam kegiatan

penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank

Syari’ah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.

Lebih teknis lagi mengacu SEBI No. 10/14/DPbS Jakarta, 17 Maret 2008

perihal pelaksanaan prinsip dalam kegiatan penghimpunan dana dan

penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syari’ah.

Perlu ditekankan disini bahwa setiap pihak dilarang melakukan

kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi

berdasarkan prinsip Syari’ah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank

Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain. Dengan demikian

39

untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud di atas

secara a contrario dapat ditafsirkan harus ada izin terlebih dahulu dari

Bank Indonesia. (Umam, 2009)

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat masalah penyaluran

pembiayaan sektor UMKM ini, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

Peneliti Judul Metodologi Hasil

Penelitian Persamaan Perbedaan

Irma

Anindita

(2011)

Analisis

Pengaruh

Tingkat Suku

Bunga, CAR,

NPL, dan LDR

terhadap

Penyaluran

Kredit UMKM

(Studi pada

Bank Umum

Swasta

Nasional

Periode 2003-

2010)

Variabel

Independen:

Capital

Adequecy

Ratio (CAR),

Non

Performing

Loan

(NPL)/NPF,

Loan Deposit

Ratio (LDR)

Variabel

Dependen:

Kredit UMKM

(Pembiayaan

UMKM)

Variabel

Independen:

Tingkat Suku

Bunga

Variabel CAR

dan NPL

berpengaruh

negatif dan

signifikan

terhadap

penyaluran

kredit UMKM,

sedangkan

variabel LDR

tidak

berpengaruh

signifikan

terhadap kredit

UMKM.

40

Tabel 2.1 (Lanjutan)

Peneliti Judul Metodologi Hasil

Penelitian Persamaan Perbedaan

Luh

Gede

Meydhia

nawati

(2007)

Analisis

Perilaku

Penawaran

Kredit

Perbankan

kepada Sektor

UMKM di

Indonesia

Variabel

Independen:

Capital

Adequecy

Ratio (CAR),

Non

Performing

Loan

(NPL)/NPF,

Return On

Assets (ROA)

Variabel

Dependen:

Kredit UMKM

(Pembiayaan

UMKM)

Variabel

Independen:

Dana Pihak

Ketiga

Variabel DPK,

ROA dan CAR

memiliki

pengaruh

positif dan

signifikan

terhadap

penawaran

kredit.

Sedangkan

NPL

berpengaruh

negatif dan

signifikan

Wuri

Arianti

N.P

(2011)

Analisis

Pengaruh Dana

Pihak Ketiga

(DPK), Capital

Adequacy

Ratio (CAR).

Non

Performing

Financing

(NPF), dan

Return On

Assets (ROA)

terhadap

Pembiayaan

Pada

Perbankan

Syariah

Variabel

Independen:

Capital

Adequecy

Ratio (CAR),

Non

Performing

Financing

(NPF), Return

On Assets

(ROA)

Variabel

Independen:

Dana Pihak

Ketiga (DPK)

Variabel

Dependen:

Pembiayaan

Pada

Perbankan

Syariah

Secara

simultan

variabel DPK,

CAR, NPF,

dan ROA

berpengaruh

signifikan

terhadap

pembiayaan

41

Tabel 2.1 (Lanjutan)

Peneliti Judul Metodologi Hasil Penelitian

Persamaan Perbedaan

Andreani

Caroline

Barus

(2013)

Pengaruh

Spread

Tingkat Suku

Bunga dan

Rasio

Keuangan

Terhadap

Penyaluran

Krediy

UMKM pada

Bank Umum

di Indonesia

Variabel

Independen:

Capital

Adequecy

Ratio

(CAR),

Loan to

Deposit

Ratio

(LDR), Non

Performing

Loan(NPF)

Variabel

Dependen:

Kredit

UMKM

(Pembiayaa

n UMKM)

Variabel

Independen:

Spread

Tingkat

Suku Bunga

Secara simultan dan

parsial, spread, CAR,

LDR dan NPL

berpengaruh

terhadap penyaluran

kredit UMKM pada

bank umum.

secara parsial

variabel

independen CAR,

LDR, dan NPL

berpengaruh negatif

terhadap penyaluran

kredit UMKM

Himaniar

Triasdini

(2010)

Pengaruh

CAR, NPL,

dan ROA

terhadap

Penyaluran

Kredit Modal

Kerja (Studi

Pada Bank

Umum Yang

Terdaftar Di

Bursa Efek

Indonesia

Periode 2004-

2009)

Variabel

Independen:

Capital

Adequecy

Ratio

(CAR), Non

Performing

Loan

(NPL)/NPF,

Return On

Assets

(ROA)

Variabel

Dependen:

Kredit/Pem

biayaan

UMKM

(Peneliti)

Dari hasil pengujian

secara simultan

diketahui bahwa

CAR, NPL, dan

ROA berpengaruh

secara signifikan.

Sedang dari

pengujian secara

parsial, diperoleh

hasil bahwa CAR

berpengaruh positif

dan signifikan.

Untuk NPL

berpengaruh negatif

dan signifikan

terhadap penyaluran

Kredit Modal Kerja.

Sedang untuk ROA

berpengaruh positif

dan signifikan. Sumber: Diolah dari berbagai sumber

42

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis 1: Pengaruh CAR terhadap Penyaluran Pembiayaan UMKM

Permodalan merupakan hal yang pokok bagi sebuah bank, selain sebagai

penyangga kegiatan operasional sebuah bank, modal juga sebagai penyangga

terhadap kemungkinan terjadinya kerugian.

Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial

yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan

mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit.

Secara singkat bisa dikatakan besarnya nilai CAR akan meningkatkan

kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan kredit. Dengan CAR diatas

20%, perbankan bisa memacu pertumbuhan kredit hingga 20% – 25%

setahun.(Wibowo, 2009)

Menurut Himaniar Triasdini (2010), CAR berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kredit UMKM pada perbankan. Dengan demikian CAR

diprediksi berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan UMKM.

Hipotesis Statistiknya adalah sebagai berikut:

H0: CAR (Capital Adequacy Ratio) tidak mempunyai pengaruh

secara parsial terhadap penyaluran pembiayaan UMKM

Ha: CAR (Capital Adequacy Ratio) mempunyai pengaruh secara

parsial terhadap penyaluran pembiayaan UMKM

43

Hipotesis 2: Pengaruh ROA terhadap Penyaluran Pembiayaan UMKM

Laba merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dalam sebuah usaha,

termasuk juga bagi usaha perbankan. Alasan dari pencapaian laba perbankan

tersebut dapat berupa kecukupan dalam pemenuhan dalam memenuhi

kewajiban terhadap pemegang saham, penilaian atas kinerja pimpinan, dan

meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya. Laba yang

tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang

memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga

bank memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas

(Simorangkir, 2004).

Hasil yang diperoleh yaitu 75% dari bunga, sedangkan yang 25% berasal

dari pendapatan jasa lainnya (Simorangkir, 2004). Yang berarti pendapatan

terbesar bank diperoleh dari usaha bank dalam menyalurkan kreditnya. Selain

itu, jika kita melihat struktur aset bank, pinjaman merupakan earning asset

yang paling besar jika dibandingkan dengan golongan aset lainnya.

Menurut Himaniar Triasdini (2010), ROA berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kredit UMKM pada perbankan . Dengan demikian ROA

diprediksi berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan UMKM.

Hipotesis Statistiknya adalah sebagai berikut:

H0: ROA (Return On Assets) tidak mempunyai pengaruh secara

parsial terhadap penyaluran pembiayaan UMKM

Ha: ROA (Return On Assets) mempunyai pengaruh secara

parsial terhadap penyaluran pembiayaan UMKM.

44

Hipotesis 3: Pengaruh NPF terhadap Penyaluran Pembiayaan UMKM

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang

bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori

yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan

macet.

Menurut Syafi’i Antonio (2011) pengendalian biaya mempunyai

hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah

tingkat NPL (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah

pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat

kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan

tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh

masyarakat turun.

Menurut Himaniar Triasdini (2010), Luh Gede Meydhianawati (2007),

dan Irma Anindita (2011), NPF berpengaruh negatif terhadap kredit UMKM

pada perbankan. Dengan demikian NPF diprediksi berpengaruh terhadap

penyaluran pembiayaan UMKM.

Hipotesis Statistiknya adalah sebagai berikut:

H0: NPF (Non Performing Financing) tidak mempunyai

pengaruh secara parsial terhadap penyaluran pembiayaan

UMKM

Ha: NPF (Non Performing Financing) mempunyai pengaruh

secara parsial terhadap penyaluran pembiayaan UMKM

45

Hipotesis 4: Pengaruh FDR terhadap Penyaluran Pembiayaan UMKM

Rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara

pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil

dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2005). Seberapa besar pembiayaan yang

diberikan kepada masyarakat atau nasabah, bank harus mampu

mengimbanginya dengan segera memenuhi kebutuhan akan penarikan

kembali dana sewaktu waktu oleh deposan. FDR diartikan sebagai

perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima

bank. FDR ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waku

agak panjang.

Kemampuan menjalankan fungsi intermediasi secara baik, dapat

digunakan rasio FDR sebagai indikatornya. Semakin tinggi rasio FDR maka

bank tersebut semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya.

Semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin

meningkat. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka

pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan, sehingga FDR juga

berpengaruh positif terhadap pembiayaan.

Menurut Andreani Caroline Barus (2013), LDR/FDR berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap kredit UMKM pada perbankan . Dengan

demikian FDR diprediksi berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan

UMKM.

Hipotesis Statistiknya adalah sebagai berikut:

46

H0: FDR (Financing to Deposit Ratio) tidak mempunyai

pengaruh secara parsial terhadap penyaluran pembiayaan

UMKM

Ha: FDR (Financing to Deposit Ratio) mempunyai pengaruh

secara parsial terhadap penyaluran pembiayaan UMKM.

Hipotesis 5: Pengaruh CAR, ROA, NPF, dan FDR terhadap Penyaluran

Pembiayaan UMKM

Suatu pengukuran tingkat kesehatan bank dalam kemampuan kerja dan

produktifitasnya adalah dengan menilai tingkat kinerja atau keragaan dari

lembaga yang bersangkutan. Untuk menilai tingkat kesehatan tersebut dapat

dilakukan dari berbagai segi yang diantarannya adalah dengan melakukan

analisis rasio keuangan bank Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On

Assets (ROA), Non Performing Financing (NPF), dan Financing to Deposit

Ratio (FDR).

Menurut Irma Anindita (2011), CAR, NPL dan LDR berpengaruh secara

simultan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM. Menurut Wuri

Arianti (2011), CAR, ROA, dan NPF secara simultan berpengaruh signifikan

terhadap pembiayaan. Menurut Himaniar Triasdini (2010), CAR, NPL, dan

ROA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit

modal kerja. Dan menurut Anderani Caroline (2013), CAR, NPL, dan LDR

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM.

47

Dengan demikian CAR, ROA, NPF, dan FDR diprediksi berpengaruh

terhadap penyaluran pembiayaan UMKM.

Hipotesis Statistiknya adalah sebagai berikut:

H0: CAR, ROA, NPF dan FDR tidak mempunyai pengaruh

secara simultan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM

Ha: CAR, ROA, NPF dan FDR mempunyai pengaruh secara

simultan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah tentang

pengaruh CAR, ROA, NPF, dan FDR terhadap Penyaluran Pembiayaan

UMKM. Gambar 2.1 menyajikan kerangka pemikiran teoritis untuk

pengembangan hipotesis pada penelitian ini. Variabel penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen yaitu Pembiayaan

sektor UMKM. Sedangkan variabel independenya adalah CAR, ROA, NPF,

dan FDR.

48

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran

Data Statistika Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Sumber Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2012-2016

CAR (Capital Adequacy

Ratio) X1

ROA (Return On Assets)

X2

NPF (Non Performing Financing)

X3

FDR (Financing to

Deposit Ratio) X4

Pembiayaan Sektor UMKM

Y

Uji Asumsi Klasik :

1. Uji Normalitas Data

2. Uji Multikolineritas

3. Uji Heteroskedastisitas

4. Uji Autokorelasi

Uji Regresi Linear Berganda :

1. Uji t (Parsial)

2. Uji F (Simultan)

3. Uji Koefisien Determinansi (R2)

Interpretasi

Kesimpulan

49

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (1999) variabel penelitian, merupakan suatu atribut

atau sifat atau nilai dari orang atau kegiatan yang mempunyai varian

tertentu yang ditetepkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik

kesimpulannya.

Pada umumnya variabel dibedakan menjadi 2 jenis, yakni variabel

bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Berdasarkan

pendahuluan dan landasan teori yang telah dipaparkan, variabel dependen

dan independen yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel Terikat (Dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi

atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (independent).

Dalam penelitian ini yang merupakan Variabel Terikat (Dependent)

adalah Penyaluran Pembiayaan sektor UMKM.

b. Variabel Bebas (Independent)

Variabel Bebas (Independent) adalah variabel yang memengaruhi

variabelterikat, entah secara positif atau negatif. (Sekaran, 2006)

Dalam penelitian ini yang menjadi Variabel Bebas (Independent)

adalah:

50

1. Capital Adequacy Ratio (CAR)

2. Return on Assets (ROA)

3. Non Performing Financing (NPF)

4. Financing to Deposit Ratio (FDR)

2. Definisi Operasional Variabel

Berikut adalah tabel definisi operasional dari variabel yang diteliti :

Tabel 3.1: Definisi Operasional Variabel

Variabel Definisi Formula Skala

Capital

Adequacy Ratio

(CAR)

Ccapital Adequacy Ratio

adalah Rasio yang

memperlihatkan seberapa

jauh seluruh aktiva bank

yang mengandung risiko

(kredit, penyertaan, surat

berharga, tagihan pada

bank lain) ikut dibiayai dari

dana modal sendiri bank

disamping memperoleh

dana-dana dari sumber-

sumber di luar bank,

seperti dana dari

masyarakat, pinjaman, dan

lain-lain.

CAR = Modal Bank

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko

(ATMR)

x 100%

Rasio

Return on

Assets (ROA)

ROA (Return On Assets)

merupakan rasio antara

saldo laba bersih setelah

pajak dengan jumlah aset

perusahaan secara

keseluruhan.

ROA = Laba Sebelum Pajak

Total Aset x 100%

Rasio

Non

Performing

Financing

(NPF)

Non Performing Financing

(NPF) adalah kredit

bermasalah yang terdiri

dari kredit yang

berklasifikasi kurang

lancar, diragukan dan

macet.

NPF=Pembiayaan Bermasalah

Total Pembiayaan x 100%

Rasio

Financing to

Deposit Ratio

(FDR)

Rasio Financing to Deposit

Ratio (FDR) adalah

perbandingan antara

pembiayaan yang

diberikan oleh bank

dengan dana pihak ketiga

yang berhasil dikerahkan

oleh bank (Muhammad,

2005).

FDR=

Jumlah Pembiayaan yang disalurkan

Dana yang diterima Bank x 100%

Rasio

51

B. Metode Penentuan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang,

benda-benda, dan ukuran lain, yang menjadi objek perhatian atau kumpulan

seluruh objek yang menjadi perhatian. (Suharyadi, 2009) Populasi yang

akan dijadikan objek dalam penelitian ini adalah data statistik Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah yang terdaftar di OJK.

2. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2004) merupakan bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil

adalah data statistika BPRS yang terdaftar di OJK selama 5 periode, yaitu

periode 2012 – 2016.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data

sekunder. Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber-sumber

lain yang berfungsi sebagai data pendukung, yang diperoleh dari buku-buku

ataupun laporan-laporan hasil penelitian yang pernah dilakukan, dan masih

ada hubungannya dengan penelitian ini. Metode ini dilakukan melalui studi

pustaka terutama yang berhubungan dengan variabel penelitian. Sumber ini

diperoleh baik dari buku, jurnal, maupun informasi secara online. Data

52

sampel bersumber dari statitika perbankan syariah yang dapat diakses di

www.ojk.go.id dengan jumlah sebanyak 60 data.

2. Jenis Data

Salah satu jenis penelitian ini berdasarkan jenis datanya adalah jenis

data kuantitatif maka pendekatan kuantitatif mementingkan adanya

variabel-variabel sebagai objek penelitian dan variabel-variabel tersebut

harus didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi maing-masing variabel.

Data yang dipakai merupakan Data Runtun Waktu (Time Series). Time

Series merupakan data yang terdiri atas satu objek tetapi meliputi beberapa

periode waktu misalnya harian, bulanan, mingguan, tahunan, dan lain-lain.

Sedangkan data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data runtun

waktu dalam bulanan pada periode 2012-2016.

Kemudian skala data yang dugunakan dalam penelitian ini meliputi

skala nominal untuk data pembiayaan sektor UMKM dan skala rasio untuk

data CAR, ROA, NPF dan FDR. Skala Nominal merupakan pengukuran

dengan menepatkan objek atau individu ke dalam kategori-kategori yang

mempunyai perbedaan kualitatif. Sedangkan skala rasio adalah skala

interval yang memiliki nol mutlak.

53

D. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang telah terkumpul akan diolah

menggunakan alat bantu aplikasi Software IBM SPSS Statistics 22 dengan

metode sebagai berikut:

1. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam

model regresi, variable atau penganggu atau residual memiliki

distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F

mengansumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.

Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid

untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah

residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik

dan uji statistik.

Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data

(titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Jika data (titik) menyebar di

sekitar garis diagonal dan menngikuti arah garis diagonal, maka

menunjukkan pola distribusi normal yang mengindikasikan bahwa

model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data (titik)

menyebar menjauh dari garis diagonal, maka tidak menunjukkan

pola distribusi normal yang mengindikasikan bahwa model regresi

tidak memenuhi asumsi normalitas.

54

Selain dengan melihat kurva normal P-plot, uji normalitas juga

dapat dilakukan menggunakan uji kolmogorov-smirnov. Dalam uji

kolmogorov smirnov hipotesa yang berlaku adalah:

H0 = Sampel berasal dari data/populasi yang terdistribusi normal

Ha = Sampel berasal dari data/populsi yang tidak terdistribusi

normal

Dalam uji ini apabila nilai sig. < 0,05 maka data tidak

terdistribusi dengan normal. Namun, jika nilai sig. > 0,05 maka data

terdistribusi dengan normal.

b. Uji Multikolineritas

Uji multikoloneritas bertujuan untuk menguji apakah model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi

korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen

saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.

Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi

antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk

mendeteksi ada atau tidaknya multikoloneritas didalam model

regresi adalah sebagai berikut:

1) Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi

empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-

55

variabel independen banyak yang tidak signifikan

mempengaruhi varibel dependen.

2) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen.

Jika antar independen ada korelasi yang cukup tinggi

(umumnya di atas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi

adanya multikoloneritas.

3) Multikoloneritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance

dan lawanya (2) variance inflation factor (VIF). kedua

ukuran ini menunujukan setiap varibel independen

manakah yang dijelaskan oleh varibel independen lainya.

Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen

menjadi variabel dependen. Jadi nilai tolerance yang rendah

sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF=1/tolerance).

Nilai yang umum dipakai untuk menujukan adanya

multikoloneritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama

dengan VIF ≥ 10.

Dalam uji multikoloneritas ini hipotesis yang berlaku adalah:

H0 = Tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (independen)

Ha = Terjadi korelasi di antara vaariabel bebas (independen)

Jika r < 0.9, maka tidak ada multikolinearitas

Jika r > 0.9 maka ada multikolinearitas

56

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Suliyanto, (Suliyanto, 2011:81) Heteroskedastisitas

berarti ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama

(konstan). Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu

pengamatan kepengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Data yang baik yaitu homoskedastisitas yaitu kesamaan varians

dan residual. (Ghozali, 2011)Ada dua cara untuk mendeteksi ada

tidaknya heteroskedastisitas yaitu metode grafik dan metode

statistik. Metode grafik rellatif lebih mudah dilakukan namun

memiliki kelemahan yang cukup signifikan karena jumlah

pengamatan mempengaruhi tampilannya. Semakin sedikit jumlah

pengamatan semakin sulit menginterprestasikan hasil grafik plots.

Sementara itu, metode statistic memiliki beberapa cara dalam

mendeteksi heteroskedastisitas diantaranya yaitu Glesjer, White,

Breusch-Pagan-Godfrey, Harvey, Park. Dalam penelitian ini, cara

yang digunakan dalam mendeteksi heteroskedastisitas adalah

metode statistik cara Uji Glesjer. Dalam uji heteroskedastisitas ini

hipotesis yang berlaku adalah:

H0 = Terjadi kesamaaan variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain (Homoskedastisitas)

57

Ha = Terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan

ke pengamatan yang lain (Heteroskedastisitas)

Bila probabilitas Obs* > 0.0 maka signifikan, H0 diterima

Bila probabilitas Obs* < 0.0 maka signifikan, H0 ditolak

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi

dengan residual observasi lainnya. (Winarno, 2015:145) Uji

autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode

t dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya.

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang

waktu satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual

(kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi

lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data rentet waktu (time series)

karena “gangguan” pada seorang individu kelompok cenderung

mempengaruhi “gangguan” pada individu kelompok yang sama pada

periode berikutnya. Pada data crossection (silang waktu), masalah

autokorelasi relatif jarang terjadi karena “gangguan” pada observasi

yang berbeda berasal dari individu kelompok yang berbeda. Model

regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

(Ghazali, 2013:137) Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk

mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi diantaranya yaitu metode

58

Durbin-Watson (DW test), metode Lagrange Multiplier (LM test),

metode Breusch-Godfrey (B-G test) dan metode Run Test. Dalam

penelitian ini, penulis menggunakan metode Durbin-Watson untuk

mendeteksi autokorelasi. Dalam uji autokorelasi ini hipotesis yang

berlaku adalah:

H0 = Tidak terjadi autokorelasi

Ha = Terjadi autokorelasi

Bila probabilitas Obs* > 0.0 maka signifikan, H0 diterima

Bila probabilitas Obs* < 0.0 maka signifikan, H0 ditolak

2. Uji Regresi Linear Berganda

Untuk menguji model pengaruh dan hubungan variabel bebas yang

lebih dari dua variabel terhadap variabel dependent, digunakan teknis

analisis regresi linear berganda (multiple linear regression method)

(Ghozali, 2006).

Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel

dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah

diketahui besarnya. Variabel independen terdiri dari CAR (X1), ROA

(X2), NPF (X3), FDR (X4), sedangkan variabel dependennya adalah

Pembiayaan Sektor UMKM (Y).

a. Uji t (Parsial)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel

penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan

59

variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau

tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara

individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat

signifikansi 0,05.

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1) Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima

atau Ha ditolak, ini berarti menyatakan bahwa variabel

independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara

individual terhadap variabel dependen atau terikat.

2) Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak

atau Ha diterima, ini berarti menyatakan bahwa variabel

independen atau bebas mempunyai pengaruh secara

individual terhadap variabel dependen atau terikat.

b. Uji F (Simultan)

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh

secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji

statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel

independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-

sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan

0,05.

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

60

1) Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0

diterima atau Ha ditolak, ini berarti menyatakan bahwa

semua variabel independen atau bebas tidak mempunyai

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen

atau terikat.

2) Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak

atau Ha diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua

variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh

secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau

terikat.

c. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Menurut Ghozali, menyatakan Uji koefisien determinasi

bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel bebas

menjelaskan variabel terikat yang dilihat melalui adjusted R².

Adjusted R² ini digunakan karena variabel bebas dalam penelitian ini

lebih dari dua.Nilainya terletak antara 0 dan 1. Jika hasil yang

diperoleh >0,5, maka model yang digunakan dianggap cukup handal

dalam membuat estimasi. Semakin besar angka Adjusted R² maka

semakin baik model yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh

variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Jika Adjusted R² semakin

kecil berarti semakin lemah model tersebut untuk menjelaskan

variabilitas dari variabel terikatnya.

61

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Sebelum lahirnya BPR Syari’ah di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu

mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU No.21 Tahun

2008 disebutkan bahwa BPR adalah bank konvensional yang dalam

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dimana

BPR konvensional masih menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya.

Maka dari itu, harus dibedakan antara BPR Konvensional dan BPR Syari’ah.

Perbedaan Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) dengan Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut: (Muhammad, 2002)

a) Akad dan aspek legalitas.

Dalam BPR Syari’ah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi

dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Sering nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah

dilakukan bila hukum hanya berdasarkan hukum positif.

b) Adanya Dewan Pengawas Syari’ah dalam struktur organisasinya yang

bertujuan mengawasi praktik operasional BPR Syari’ah agar tidak

menyimpang dari prinsip Syari’ah.

c) Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui Badan

Arbitrase Syari’ah maupun Pengadilan Agama.

62

d) Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, syubhat

ataupun dapat menimbulkan kemadharatan bagi pihak lain.

e) Praktik operasional BPR Syari’ah, baik untuk penghimpunan maupun

penyaluran pembiayaan, menggunakan sistem bagi hasil dan tidak

menggunakan sistem bunga.

Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) adalah bank yang

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prisnsip Syari’ah yang dalam

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk

hukumnya dapat berupa : Perseroan Terbatas/PT, Koperasi atau Perusahaan

Daerah (Pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2004). Undang-undang Nomor 21 Tahun

2008 menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) yaitu Bank

Syari’ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. (Umam, 2009)

Yang perlu diperhatikan dari ketentuan diatas adalah kepanjangan dari

BPR Syari’ah yang berupa Bank Perkreditan Syari’ah. Ini berarti semua

peraturan perundangan-undangan yang menyebut BPR Syari’ah dengan Bank

Perkreditan Rakyat Syari’ah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat

Syari’ah (BPRS). (Zubairi, 2009)

Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syari’ah

telah mengatur secara khusus eksistensi Bank Syari’ah di Indonesia. Undang-

Undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 7 Tahun 1992

Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998

yang belum spesifik sehingga perlu diatur khusus dalam Undang-Undang

63

tersendiri. Menurut Pasal 18 UU No. 21 Tahun 2008, Bank Syari’ah terdiri atas

Bank Umum Syari’ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah.

Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum disebutkan

pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) adalah Bank

Syari’ah yang dalam kegiatanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. (Ifham, 2010)

Sedangkan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Perbankan

Syari’ah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syari’ah,

demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Adapun kegiatan usaha dari BPR Syari’ah intinya hampir sama dengan

kegiatan dari Bank Umum Syari’ah, yaitu berupa penghimpunan dana,

penyaluran dana, dan kegiatan di bidang jasa. Yang membedakannya adalah

bahwa BPR Syari’ah tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso, dan menertibkan

giro.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR Syari’ah versi Undang-

Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah diatur dalam Pasal

21, yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah meliputi:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

1. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu

berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan

prinsip Syari’ah; dan

64

2. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain

yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari’ah.

b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:

1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah.

2. Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna’.

3. Pembiayaan berdasarkan akad qardh.

4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada

nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah

muntahiya bittamlik; dan

5. Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah.

c. Menempatkan dana pada Bank Syari’ah lain dalam bentuk titipan

berdasarkan akad wadi’ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan

atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari’ah.

d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk

kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah

yang ada di Bank Umum Syari’ah , Bank Umum Konvensional dan UUS.

e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syari’ah lainnya

yang sesuai dengan prinsip Syari’ah berdasarkan persetujuan Bank

Indonesia.

Kegiatan usaha BPR Syari’ah secara teknis operasional berkaitan dengan

produk-produknya mendasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 PBI No.

9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip Syari’ah dalam kegiatan

65

penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syari’ah

sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Lebih teknis lagi

mengacu SEBI No. 10/14/DPbS Jakarta, 17 Maret 2008 perihal pelaksanaan

prinsip dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta

pelayanan jasa Bank Syari’ah.

Perlu ditekankan disini bahwa setiap pihak dilarang melakukan kegiatan

penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip

Syari’ah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam

undang-undang lain. Dengan demikian untuk dapat melakukan kegiatan-

kegiatan sebagaimana dimaksud di atas secara a contrario dapat ditafsirkan

harus ada izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia.(Khatibul 2002)

Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) Desember 2016, jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah telah

mencapai 166 BPRS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan

jumlah komposisi pembiayaan yang diberikan mencapai Rp6.662.556.000.000

per Desember 2016. Dan jumlah pembiayaan yang diberikan pada sektor

UMKM mencapai Rp3.570.606.000.

B. Statistik Deskriptif

1. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi

menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank.

Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk

66

menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika

nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan

operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi

profitabilitas.

Capital Adequacy Ratio menurut Dendawijaya (2000) adalah “Rasio

yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang

mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank

lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh

dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat,

pinjaman, dan lain-lain.

Adapun data CAR periode 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1: CAR

Januari 2012 s.d Desember 2016

Bulan/Tahun 2012 2013 2014 2015 2016

JAN 25,90% 25,06% 24,62% 24,43% 23,48%

FEB 25,24% 24,45% 23,78% 24,67% 23,17%

MAR 24,93% 24,10% 23,08% 23,04% 22,15%

APR 24,53% 22,76% 22,78% 22,53% 21,22%

MEI 23,28% 22,44% 22,50% 21,73% 20,54%

JUN 24,33% 22,40% 22,21% 21,73% 20,22%

JUL 24,36% 22,09% 21,86% 21,52% 20,31%

AGS 24,48% 22,10% 21,78% 20,85% 20,24%

SPT 25,26% 21,96% 21,80% 20,71% 20,72%

OKT 25,04% 22,40% 22,22% 20,93% 20,71%

NOV 23,87% 24,63% 22,34% 22,08% 20,78%

DES 25,16% 22,08% 22,77% 21,47% 21,73%

Rata-Rata 24,70% 23,04% 22,65% 22,14% 21,27%

Sumber: SPS OJK

Berdasarkan tabel diatas dalam kurun waktu 5 tahun BPRS memiliki

rata-rata rasio CAR terendah yang terjadi pada tahun 2016 sebesar

21,27%, sedangkan rasio tertinggi terjadi pada tahun 2012 yakni sebesar

67

24,70%. Hal ini menyatakan bahwa pertumbuhan CAR selama 5 periode

cenderung menurun.

2. Return On Assets (ROA)

ROA (Return On Assets) merupakan rasio antara saldo laba bersih

setelah pajak dengan jumlah aset perusahaan secara keseluruhan. ROA

juga menggambarkan sejauh mana tingkat pengembalian dari seluruh aset

yang dimiliki perusahaan. Menurut Syahyunan (2004), ROA

menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang

dipergunakan. Besarnya perhitungan pengembalian atas aktiva

menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba

yang tersedia bagi para pemegang saham biasa dengan seluruh aktiva yang

dimilikinya. Munawir (2002) Return On Assets mereflesikan seberapa

banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas sumber daya keuangan

yang ditanamkan pada perusahaan.

Adapun data ROA periode 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2: ROA

Januari 2012 s.d Desember 2016

Bulan/Tahun 2012 2013 2014 2015 2016

JAN 2,65% 3,07% 2,78% 2,31% 2,32%

FEB 2,70% 3,05% 2,81% 2,23% 2,32%

MAR 2,73% 3,06% 2,71% 2,07% 2,25%

APR 2,66% 3,14% 2,56% 2,19% 2,35%

MEI 2,59% 3,10% 2,47% 2,17% 2,16%

JUN 2,74% 2,98% 2,77% 2,30% 2,18%

JUL 2,67% 2,87% 2,45% 2,28% 2,21%

AGS 2,57% 2,63% 2,49% 2,34% 2,11%

SPT 2,58% 2,85% 2,26% 2,22% 2,45%

OKT 2,82% 2,90% 2,18% 2,20% 2,47%

NOV 2,76% 2,89% 2,21% 2,15% 2,34%

68

DES 2,64% 2,79% 2,26% 2,20% 2,27%

Rata-Rata 2,68% 2,94% 2,50% 2,22% 2,29%

Sumber: SPS OJK

Berdasarkan tabel diatas dalam kurun waktu 5 tahun BPRS memiliki

rata-rata rasio ROA terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 2,22%,

sedangkan rasio tertinggi terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 2,94%.

3. Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan

yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank

syariah.

Menurut kamus Bank Indonesia, Non Performing Financing (NPF)

adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi

kurang lancar, diragukan dan macet.

Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia

kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar,

diragukan dan macet.

Tabel 4.3: NPF

Januari 2012 s.d Desember 2016

Bulan/Tahun 2012 2013 2014 2015 2016

JAN 6,68% 6,91% 7,77% 8,97% 9,08%

FEB 6,61% 7,33% 7,71% 9,11% 9,41%

MAR 6,42% 7,21% 7,74% 10,36% 9,44%

APR 6,50% 7,32% 8,00% 9,33% 9,51%

MEI 6,47% 7,69% 8,23% 9,38% 9,60%

JUN 6,39% 7,25% 8,18% 9,25% 9,18%

JUL 6,68% 7,35% 8,62% 9,80% 9,97%

AGS 6,91% 7,89% 8,83% 9,74% 10,99%

SPT 6,87% 7,58% 8,68% 9,87% 10,47%

OKT 6,83% 7,48% 8,94% 10,01% 10,49%

NOV 6,80% 7,34% 8,81% 9,69% 10,13%

69

DES 6,15% 6,50% 7,89% 8,20% 8,63%

Rata-Rata 6,61% 7,32% 8,28% 9,48% 9,74%

Sumber: SPS OJK

Berdasarkan tabel diatas dalam kurun waktu 5 tahun BPRS memiliki

rasio NPF terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 6,61%, sedangkan

rasio tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 9,74%. Hal ini

menyatakan bahwa rasio NPF selama periode 5 tahun semakin meningkat.

.

4. Financing to Deposit Ratio (FDR)

Rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara

pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang

berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2005). FDR diartikan sebagai

perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang

diterima bank. FDR ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang

berjangka waku agak panjang.

Kemampuan menjalankan fungsi intermediasi secara baik, dapat

digunakan rasio FDR sebagai indikatornya. Semakin tinggi rasio FDR

maka bank tersebut semakin baik dalam menjalankan fungsi

intermediasinya. Semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan

juga semakin meningkat. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan

FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan,

sehingga FDR juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan.

70

Tabel 4.4: FDR

Januari 2012 s.d Desember 2016

Bulan/Tahun 2012 2013 2014 2015 2016

JAN 124,41% 119,48% 120,52% 123,50% 118,56%

FEB 125,03% 119,46% 122,30% 124,75% 119,92%

MAR 125,53% 119,67% 123,10% 125,60% 121,55%

APR 124,98% 122,50% 126,58% 126,67% 121,55%

MEI 126,04% 125,40% 130,09% 129,63% 125,03%

JUN 129,73% 129,63% 134,64% 135,68% 129,35%

JUL 129,76% 131,51% 135,04% 132,47% 121,32%

AGS 127,74% 126,96% 129,96% 130,28% 118,96%

SPT 126,71% 126,52% 131,70% 129,01% 118,63%

OKT 124,82% 125,92% 130,14% 127,21% 117,86%

NOV 124,21% 124,76% 129,27% 125,64% 116,26%

DES 120,96% 120,93% 124,24% 120,06% 114,40%

Rata-Rata 125,83% 124,40% 128,13% 127,54% 120,28%

Sumber: SPS OJK

Berdasarkan tabel diatas dalam kurun waktu 5 tahun BPRS memiliki

rata-rata rasio FDR terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 120,28%,

sedangkan rasio tertinggi terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 128,13%.

Hal ini menyatakan bahwa rasio FDR selama periode 5 tahun cenderung

mengalami penurunan.

5. Pembiayaan UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang

dipersamakan dengan itu berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.

b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa-beli dalam

bentuk ijarah muntahiya bittamlik.

71

c. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan

istishna.

d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh.

e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi

multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan atau bank

syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang

mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk

mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan

imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Tabel 4.5: Pembiayaan Sektor UMKM

Januari 2012 s.d Desember 2016

(Juta Rupiah)

Bulan/Tahun 2012 2013 2014 2015 2016

JAN 1.591.027 2.056.842

2.579.797

2.968.072

3.325.863

FEB 1.646.769 2.108.250

2.644.194

3.009.666

3.379.218

MAR 1.687.267 2.168.996

2.720.644

3.024.673

3.444.067

APR 1.753.629 2.255.998

2.781.441

3.129.535

3.546.255

MEI 1.806.728 2.336.953

2.818.621

3.214.794

3.651.904

JUN 1.873.992 2.451.675

2.877.623

3.303.629

3.689.925

JUL 1.935.222 2.507.183

2.902.967

3.294.839

3.632.843

AGS 1.952.880 2.507.520

2.904.714

3.320.284

3.643.769

SPT 1.979.371 2.535.010

2.971.398

3.333.936

3.473.147

OKT 2.032.860 2.592.782

2.969.533

3.336.044

3.467.101

NOV 2.045.093 2.637.775

3.001.529

3.372.518

3.498.449

DES 2.080.094 2.620.263

3.005.858

3.377.987

3.570.606

Rata-Rata 1.865.411 2.398.271 2.848.193 3.223.831 3.526.929

Sumber: SPS OJK

72

Berdasarkan tabel diatas dalam kurun waktu 5 tahun BPRS memiliki

rata-rata nominal pembiayaan terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar

Rp1.865.411.000.000 sedangkan nominal tertinggi terjadi pada tahun

2016 yakni sebesar Rp3.526.929.000.000. Hal ini menyatakan bahwa

selama periode 5 tahun BPRS terus mengalami peningkatan jumlah

pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM.

C. Analisis Data

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

a) Hasil Uji Normalitas Data

Uji Normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual

yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau

tidak. Data berdistribusi normal jika data akan mengikuti arah garis

diagonal dan menyebar di sekitar garis diagonal. Nilai residual

dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi

tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Dalam penelitian

ini, peneliti menggunakan uji normalitas dengan analisis grafik dan uji

Kolmogorov-Smirnov. Berikut adalah hasil dari uji normalitas:

73

Sumber: hasil output SPSS 22

Gambar 4.1 Uji Normalitas Histogram

Berdasarkan gambar di atas, histogram Regression Standardized

Residual membentuk kurva seperti lonceng, maka nilai residual

tersebut dinyatakan normal atau data berdistribusi normal.

Sumber: hasil output SPSS 22

Gambar 4.2 Uji Normalitas P-Plot

74

Berdasarkan Gambar 4.2 diatas, terlihat bahwa penyebaran data

(titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal yang berarti bahwa data berdistribusi normal atau model

regres memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4.6 Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 60

Normal Parametersa,b Mean ,0000000

Std. Deviation ,08123951

Most Extreme Differences Absolute ,057

Positive ,050

Negative -,057

Test Statistic ,057

Asymptotic Significance (2-tailed) ,200c,d

a. Test Distribution is Normal

b. Calculated from data

c. Lilliefors Significance Correction

d. This is a lower bound ...

Sumber: hasil output SPSS 22

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai signifikan

(Asymptotic Significance (2-tailed) adalah kisaran 0,200. Karena nilai

signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal.

Dengan demikian, data variabel independen (CAR, ROA, NPF dan

FDR) dan variabel dependen (Pembiayaan UMKM) merupakan data

yang terdistribusi normal. Sekali lagi hasilnya konsisten dengan uji

sebelumnya.

75

b) Hasil Uji Multikolineritas

Untuk mendeteksi adanya problem multiko, maka dapat dilakukan

dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF)

serta besaran korelasi antar variabel independen. Tabel berikut

menunjukkan hasil uji multikolonieritas pada penelitian ini:

Tabel 4.7: Hasil Uji Multikolinieritas

Sumber: hasil output SPSS 22

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dari nilai Tolerance CAR

sebesar 0,390 (0,390>0,10), nilai Tolerance ROA sebesar 0,841

(0,841>0,10), nilai Tolerance NPF sebesar 0,425 (0,425>0,10), nilai

Tolerance FDR sebesar 0,934 (0,934>0,10). Berdasarkan tabel diatas

untuk nilai VIF CAR sebesar 2,564 (2,564 < 10,00), nilai VIF ROA

sebesar 1,190 (1,190< 10,00), nilai VIF NPF sebesar 2,350 (2,350 <

10,00), dan nilai VIF FDR sebesar 1,070 (1,070 < 10,00). Kesimpulan

dari hasil nilai Tolerance menunjukkan >0,10 dan nilai VIF <10,00

berarti menunjukkan bahwa variabel CAR, ROA, NPF, dan FDR tidak

terdapat multikolonieritas.

Coefficientsa

Model

Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1 (Constant)

LN_CAR ,390 2,564

LN_ROA ,841 1,190

LN_NPF ,425 2,350

LN_FDR ,934 1,070

a. Dependent Variable: LN_PUMKM

76

c) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika

berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model Regresi yang baik adalah

Homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat

gambar Plot, jika titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada

sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil

uji heteroskedastisitas:

1) Analisis Grafik dengan Scatterplot

Sumber: hasil output SPSS 22

Gambar 4.3: Grafik Scatterplot

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa pada grafik

Scatterplot diatas menunjukkan titik-titik menyebar secara acak,

77

baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada

model regresi.

2) Uji Glejser

Uji glesjer mengusulkan untuk meregres nilai absolut

residual terhadap variabel independen (Gujarati, 1995). Berikut

adalah hasil uji glesjer:

Tabel 4.8: Uji Glesjer

Sumber: hasil output SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa probabilitas

signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% (>0,05) yang

berarti bahwa model regresi tidak mengandung adanya

heteroskedastisitas.

d) Hasil Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Significance B Std. Error Beta

1 (Constant) 2,757 1,189 2,319 ,064

LN_CAR -,070 ,137 -,102 -,510 ,612

LN_ROA -,014 ,009 -,210 -1,543 ,128

LN_NPF -,064 ,055 -,222 -1,163 ,250

LN_FDR -,480 ,202 -,306 -2,372 ,061

a. Dependent Variable: res12

78

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi

ada atau tidaknya autokorelasi dengan melihat nilai D-W (Durbin

Watson) yang hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satuu dan

mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan

tidak ada variabel lagi diantara variabel independen (Ghozali, 2016).

Berikut adalah hasil uji Autokorelasi.

Tabel 4.9: Hasil Uji Autokorelasi

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 ,940a ,884 ,875 ,08414 ,945

a. Predictors: (constant) LN_FDR, LN_ROA, LN_NPF, LN_CAR...

b. Dependent Variable: LN_PUMKM

Sumber: hasil output SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa nilai Durbin Watson

sebesar 0,945 karena nilai Durbin Watson tersebut tidak berada pada

nilai 1,7274-2,2726 maka hal ini menyatakan bahwa adanya

autokorelasi positif.

Untuk mengatasi masalah autokorelasi, penulis menggunakan uji

Run Test, dimana Run Test merupakan bagian dari statistik

nonparametik yang digunakan untuk menguji apakah antar residual

terdapat korelasi yang tinggi atau tidak. Berikut adalah hasil Uji

Autokorelasi menggunakan Uji Run Test:

79

Tabel 4.9: Uji Run Test

Runs Test

DIFF(RES_9,1)

Test Valuea -,00670

Cases < Test Value 28

Cases >= Test Value 28

Total Cases 56

Number of Runs 28

Z -,270

Asymptotic Significance (2-

tailed) ,787

a. Median

Sumber: hasil output SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas, hasil run test menunjukkan bahwa nilai

Asymptotic Significance (2-tailed) 0,787 > 0,05 yang berarti bahwa

data yang digunakan tidak mengalami masalah autokoelasi.

2. Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Pengujian secara parsial digunakan untuk menguji pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen. Jika probabilitas <

0.05 maka H0 ditolak dan Ha diterima sehingga disimpulkan bahwa

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel

dependen. Sedangkan apabila probabilitas > 0.05 maka H0 diterima dan

Ha ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen

berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen. Uji hipotesis

secara parsial dapat dilihat dari tabel berikut:

80

Tabel 4.10: Hasil Uji t

Coefficientsa

Model

Unstandardize

d Coefficients

Standardized

Coefficients

t

Significa

nce

Collinearity

Statistics

B

Std.

Error Beta

Tolera

nce VIF

1 (Constant) 19,792 2,276 8,697 ,000

LN_CAR -1,007 ,261 -,283 -3,851 ,000 ,390 2,564

LN_ROA -,042 ,018 -,118 -2,349 ,022 ,841 1,190

LN_NPF 1,007 ,106 ,670 9,505 ,000 ,425 2,350

LN_FDR -,809 ,387 -,099 -2,087 ,041 ,934 1,070

a. Dependent Variable: LN_PUMKM

Sumber: hasil output SPSS 22

1. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Penyaluran

Pembiayaan Sektor UMKM

Hasil pengujian dengan analisis regresi di atas menunjukkan

variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) memperoleh hasil yang

signifikan pada nilai lebih kecil dari α (0,000 < 0,05), sehingga H0

ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa Capital Adequacy

Ratio (CAR) memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran

pembiayaan sektor UMKM.

2. Pengaruh Return On Assets (ROA) terhadap Penyaluran Pembiayaan

Sektor UMKM

Hasil pengujian dengan analisis regresi di atas menunjukkan

variabel Return On Assets (ROA) memperoleh hasil yang signifikan

81

pada nilai lebih kecil dari α (0,022 < 0,05), sehingga H0 ditolak dan Ha

diterima. Dapat disimpulkan bahwa Return On Assets (ROA) memiliki

pengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM.

3. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Penyaluran

Pembiayaan Sektor UMKM

Hasil pengujian dengan analisis regresi di atas menunjukkan

variabel Non Performing Financing (NPF) memperoleh hasil yang

signifikan pada nilai lebih kecil dari α (0,000< 0,05), sehingga H0

ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa Non Performing

Financing (NPF) memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran

pembiayaan sektor UMKM.

4. Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Penyaluran

Pembiayaan Sektor UMKM

Hasil pengujian dengan analisis regresi di atas menunjukkan

variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) memperoleh hasil yang

signifikan pada nilai lebih kecil dari α (0,041< 0,05), sehingga H0

ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa Financing to

Deposit Ratio (FDR) memiliki pengaruh signifikan terhadap

penyaluran pembiayaan sektor UMKM.

82

b. Uji F (Simultan)

Pengujian secara simultan atau uji F digunakan untuk menguji

pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel

dependen. Apabila probabilitas < 0.05 maka H0 ditolak dan Ha

diterima, sehingga disimpulkan bahwa variabel independen

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen.

Sedangkan apabila nilai probabilitas >0.05 maka H0 diterima dan Ha

ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara

simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel independen.

Uji hipotesis secara simultan dapat diihat dari tabel berikut:

Tabel 4.11: Hasil Uji F

ANOVAa

Model

Sum of

Squares df Mean Square F Significance

1 Regression 2,963 4 ,741 104,611 ,000b

Residual ,389 55 ,007

Total 3,352 59

a. Dependent Variable: LN_PUMKM

b. Predictors: (constant) LN_FDR, LN_ROA, LN_NPF, LN_CAR...

Sumber: hasil output SPSS 22

Dengan Hipotesis:

H0 :Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen

(CAR, ROA, NPF) terhadap penyaluran pembiayaan sektor

UMKM secara simultan.

Ha : Terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen

(CAR, ROA, NPF) terhadap penyaluran pembiayaan sektor

UMKM secara simultan.

83

Berdasarkan tabel di atas, nilai probabilitas F-statistik sebesar

104,611, dengan menggunakan tingkat keyakinan = 5%, dimana tingkat

signifikansi 0.000 berarti ditemukan siginifikasi antara terdapat

pengaruh CAR, ROA, NPF, dan FDR secara simultan terhadap

penyaluran pembiayaan sektor UMKM.

Maka, keputusan yang diambil adalah menolak H0 karena terdapat

pengaruh yang signifikan antara CAR, ROA, NPF, dan FDR secara

simultan terhadap terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM.

c. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar

kemampuan model dalam penelitian menerangkan variabel dependen.

Koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12: Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Model R

R

Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

1 ,940a ,884 ,875 ,08414 ,945

a. Predictors: (constant) LN_FDR, LN_ROA, LN_NPF, LN_CAR...

b. Dependent Variable: LN_PUMKM

Sumber: hasil output SPSS 22

Berdasarkan tabel di atas besarnya niai Adjusted R-squared adalah

0,875. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penyaluran pembiayaan

sektor UMKM dapat dijelaskan oleh variabel independen (CAR, ROA,

NPF, dan FDR) sebesar 87,50%, sedangkan sisanya (100% - 87,50% =

12.50%) dijelaskan oleh faktor lain diluar model regresi penelitian.

84

D. Interpretasi

Adapun interpretasi penulis terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Penyaluran

Pembiayaan Sektor UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR memiliki pengaruh

signifikan terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM. Dengan

demikian penelitian ini menerima hipotesis yang menyatakan bahwa Capital

Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran

pembiayaan sektor UMKM. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis

dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari nilai α (0,000<0.05).

Hal ini sesuai dengan penelitian Irma, (Irma,2011) yang

mengemukakan bahwa secara parsial variabel Capital Adequacy Ratio

(CAR) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan sektor

UMKM dengan tingkat signifikansi 0.000. Hal ini juga sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Himaniar, (Himaniar, 2010) menyatakan

bahwa variabel CAR secara parsial berpengaruh terhadap penyaluran

pembiayaan sektor UMKM dengan tingkat signifikansi 0,001. Akan tetapi

bertolak belakang dengan penelitian Wuri, (Arianti, 2011) mengungkapkan

bahwa variabel CAR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap

penyaluran pembiayaan sektor UMKM.

Jadi, hasil analisis di atas menunjukkan bahwa variabel CAR

berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM.

Menurut penulis, hal ini disebabkan karena modal perusahaan selain sebagai

85

penunjang operasional bank pembiayaan rakyat syariah juga untuk

melindungi para deposan dengan menyanggah semua kerugian pada

perusahaan. Selain itu modal juga sebagai upaya peningkatan kepercayaan

masyarakat mengenai kemampuan bank memenuhi kewajibannya yang

telah jatuh tempo serta dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat.

Untuk mengatasi tingkat CAR yang semakin menurun, sebaiknya bank lebih

berhati-hati dalam pengelolaan modal yang dimilikinya.

2. Pengaruh Return On Assets (ROA) terhadap Penyaluran Pembiayaan

Sektor UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ROA memiliki pengaruh

signifikan terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM. Dengan

demikian penelitian ini menerima hipotesis yang menyatakan bahwa Return

On Assets (ROA) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan

sektor UMKM. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis dengan nilai

signifikansi yang lebih kecil dari nilai α (0.022<0.05).

Hal ini sesuai dengan penelitian Himaniar, (Himaniar,2010) yang

mengemukakan bahwa secara parsial variabel Return On Assets (ROA)

berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM

dengan tingkat signifikansi 0.009. Akan tetapi, hal ini bertolak belakang

dengan penelitian Wuri, (Wuri, 2011) mengungkapkan bahwa variabel

ROA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan

sektor UMKM.

86

Jadi, hasil analisis di atas menunjukkan bahwa variabel ROA

berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM.

Menurut penulis, hal ini disebabkan karena keuntungan yang diperoleh

perusahaan cukup dipengaruhi oleh penyaluran pembiayaan yang diberikan

kepada UMKM, sebab sebagian pembiayaan terbesar di BPRS berasal dari

pembiayaan sektor UMKM. Untuk mengatasi tingkat penurunan terhadap

ROA bank, sebaiknya bank lebih memperketat pengelolaan pendapatan

serta aset yang dimiliki bank.

3. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Penyaluran

Pembiayaan Sektor UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel NPF memiliki pengaruh

signifikan terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM. Dengan

demikian penelitian ini menerima hipotesis yang menyatakan bahwa Non

Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran

pembiayaan sektor UMKM. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis

dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari nilai α (0.000<0.05).

Hal ini sesuai dengan penelitian Irma, (Irma,2011) yang

mengemukakan bahwa secara parsial variabel Non Performing Financing

(NPF) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan sektor

UMKM dengan tingkat signifikansi 0.000. Hal ini juga sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Himaniar, (Himaniar, 2010) menyatakan

bahwa variabel NPF secara parsial berpengaruh terhadap penyaluran

87

pembiayaan sektor UMKM dengan tingkat signifikansi 0,043. Akan tetapi

bertolak belakang dengan penelitian Wuri, (Wuri, 2011) mengungkapkan

bahwa variabel NPF tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap

penyaluran pembiayaan sektor UMKM.

Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa variabel NPF berpengaruh

signifikan terhadap penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank

pembiayaan rakyat syariah terhadap sektor UMKM. Menurut penulis hal ini

terjadi karena bank pembiayaan syariah kurang menerapkan prinsip kehati-

hatian dalam penyaluran dananya. Pengendalian biaya mempunyai

hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah

tingkat pembiayaan bermasalah (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin

kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya.

Semakin ketat kebijakan kredit/ analisis pembiayaan yang dilakukan bank

(semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan

pembiayaan oleh masyarakat turun (Antonio, 2001). Jika terjadi

peningkatan NPF maka pembiayaan juga akan mengalami peningkatan. Jika

terjadi penurunan NPF maka pembiayaan juga akan mengalami penurunan.

Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya NPF tidak menjadi penghalang

bagi bank syariah untuk tetap memberikan pembiayaan UMKM. Terbukti

dari penelitian ini bahwa sekalipun terjadi penngkatan NPF, pembiayaan

yang disalurkan oleh bank syariah tetap mengalami peningkatan. Dan untuk

mengatasi kredit bermasalah yang dialami oleh bank, sebaiknya BPRS lebih

88

memperketat prinsip 5C yaitu Capital, Character, Capacity, Collateral, dan

Condition dalam menyalurkan dananya.

4. Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Penyaluran

Pembiayaan Sektor UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel FDR memiliki

pengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM.

Dengan demikian penelitian ini menerima hipotesis yang menyatakan

bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh signifikan terhadap

penyaluran pembiayaan sektor UMKM. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji

hipotesis dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari nilai α (0.041<0.05).

Hal ini sesuai dengan penelitian Andreani Caroline,

(Andreani,2013) yang mengemukakan bahwa secara parsial variabel

Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh signifikan terhadap

penyaluran pembiayaan sektor UMKM dengan tingkat signifikansi 0,000..

Akan tetapi bertolak belakang dengan penelitian Irma Anindita, (Irma,

2011) mengungkapkan bahwa variabel FDR tidak memiliki pengaruh

signifikan terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM.

Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa variabel FDR berpengaruh

signifikan terhadap penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank

pembiayaan rakyat syariah terhadap sektor UMKM. Menurut penulis hal ini

disebabkan karena terdapat ketimpangan yang dilakukan oleh pihak bank

antara memenuhi keinginan deposan untuk menarik kembali uangnya

89

dengan uang yang telah digunakan oleh pihak bank untuk pemberian

pembiayaan. Sebaiknya pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lebih

berhati-hati dalam mengelola uang milik deposan serta memperketat

kebijakan serta aturan terhadap pemberian pembiayaan.

5. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA), Non

Performing Financing (NPF), dan Financing to Deposit Ratio (FDR)

terhadap Penyaluran Pembiayaan Sektor UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR, ROA,NPF, dan

FDR secara simultan memiliki pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan

sektor UMKM. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis dengan nilai

signifikansi yang lebih kecil dari nilai α (0.000<0.05). Maka, keputusan

yang diambil adalah menolak H0 karena terdapat pengaruh yang signifikan

antara CAR, ROA, NPF dan FDR secara simultan terhadap penyaluran

pembiayaan sektor UMKM.

Rasio kecukupan modal tercermin dalam rasio CAR. Jumlah modal

yang memadai akan menunjang kegiatan operasional dan membentuk

cadangan untuk menyerap kerugian yang mungkin terjadi dari kegiatan

pembiayaan UMKM. Bank syariah sebagai salah satu badan usaha yang

berorientasi profit juga menginginkan ROA yang tinggi untuk mendapatkan

keuntungan yang tinggi pula, apabila keuntungan tinggi maka pembiayaan

yang disalurkan juga akan bertambah. Dalam praktiknya bank pembiayaaan

rakyat syariah berkomitmen dalam perannya untuk meningkatkan

90

perkembangan UMKM dan harus tetap menjalankan operasionalnya yang

berprinsip pada ekonomi Islam. Sehingga, pembiayaan yang tepat yang

seharusnya disalurkan terhadap sektor UMKM. Selain itu, bank juga harus

menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik dimana FDR sebagai

indikatornya, semakin tinggi FDR maka bank akan semakin baik dalam

menjalankan fungsinya. Pembiayaan yang tinggi akan menyebabkan adanya

risiko pembiayaan yang bermasalah yang tercermin dalam rasio NPF.

Semakin tinggi rasio NPF maka bank semakin berhati-hati memberikan

pembiayaan karena takut mengalami kerugian.

Hasil penelitian ini, diharapkan BPRS dapat menyusun strategi untuk

lebih banyak lagi menghimpun dana dari masyarakat.apabila semakin

bertambah dana yang dihimpun dari masyarakat maka pembiayaan yang

disalurkan oleh BPRS meningkat. Dengan meningkatnya pembiayaan

UMKM yang disalurkan, harapannya dapat mendorong pertumbuhan dan

perkembangan sektor UMKM.

Dengan demikian CAR, ROA, NPF, dan FDR dapat dijadikan sebagai

acuan oleh BPRS dalam menyalurkan pembiayaan sektor UMKM.

91

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan data yang telah dijelaskan pada bab

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji regresi ditemukan bahwa variabel independen Capital Adequacy

Ratio (CAR) dengan tingkat signifikan sebesar 0.000, Return On Assets

(ROA) dengan tingkat signifikan sebesar 0.022, Non Performing

Financing (NPF) dengan tingkat signifikan 0.000, dan Financing to

Deposit Ratio (FDR) dengan tingkat signifikan 0.041 secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM.

2. Hasil uji regresi juga ditemukan bahwa variabel independen Capital

Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA), Non Performing

Financing (NPF), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) secara simultan

atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyaluran

pembiayaan sektor UMKM di BPRS dengan tingkat signifikan sebesar

0,000.

3. Dari Hasil uji regresi tersebut, variabel yang paling dominan terhadap

penyaluran pembiayaan sektor UMKM adalah CAR dan NPF.

92

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan

sebelumnya, maka peneliti mencoba mengemukakan implikasi yang dapat

bermanfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan

referensi mengenai bank syariah terutama pada bank pembiayan rakyat

syariah bagi peneliti maupun bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk

meneliti tentang topik sejenis yaiu independen Capital Adequacy Ratio

(CAR), Return On Assets (ROA), Non Performing Financing (NPF), dan

Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap penyaluran pembiayaan sektor

UMKM.

Selain itu juga dapat dijadikan bahan referensi tambahan bagi

kepustakaan pihak kampus. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya periode

penelitian dapat diperbaharui atau lebih lama agar hasil yang didapat lebih

dapat menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi berkaitan dengan

penelitian ini.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat sebagai acuan ketika

ingin melakukan pembiayaan khususnya dalam penyaluran pembiayaan

sektor UMKM di BPRS.

93

3. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Capital Adequacy

Ratio (CAR), Return On Assets (ROA), Non Performing Financing (NPF),

dan Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh terhadap penyaluran

pembiayaan sektor UMKM di BPRS, oleh karena itu pihak Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah disarankan untuk memperhatikan faktor

tersebut dengan salah satu cara meningkatkan modal yang dimiliki Bank

Pembiayaan Syariah. Dalam melakukan penyaluran dana BPRS juga harus

memperhatikan sektor yang jadi tujuan penyaluran dana yaitu UMKM.

Penyaluran dana di sekor UMKM ini, bertujuan untuk mereduksi risiko

yang dihadapi oleh BPRS sehingga risiko yang dihadapi dapat diatasi oleh

perusahaan. Dengan kualitas pembiayaan yang baik, maka laba

perusahaan akan bertambah.

94

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Z. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika. 2008

Adhar, I. Pengaruh BI Rate, CAR, FDR, NPF, dan Tingkat Bonus Sertifikat Bank

Indonesia Syariah Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Muudharabah di

Bank Umum Syariah Tahun 2011-2016. Skripsi Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta. 2017

Anindita, I. Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga, CAR, NPL, dan LDR terhadap

Penyaluran Kredit UMKM. Skripsi Universitas Diponegoro

Semarang.2011

Antonio, M. S. Bank Syariah dari Teori ke Praktek . Jakarta: Gema Insani Pers.2011

Arianti, W. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequecy Ratio

(CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return on Assets (ROA)

terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah. Skripsi Universitas

Diponegoro Semarang.2011

Aulia, Lia. Pengaruh Pembiayaan Sektor UMKM dan NPF Terhadap Laba

Operasional PT Bank Syariah Mandiri Pusat. Skripsi Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015

Budiawan. Analisi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit pada

Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus pada BPR di Wilayah kerja BI

Banjarmasin). Tesis Program Studi Magister Manajemen Universitas

Diponegoro Semarang.2008

Caroline, A. Pengaruh Spread Tingkat Suku Bunga dan Rasio Keuangan Terhadap

Penyaluran Kredit UMKM Pada Bank Umum di Indonesia. Jurnal Wira

Ekonomi Mikroskil Vol.3 No.1. 2013

Dendawidjaya, L. Manajemen Perbankan. Bogor: Ghalia Putra. 2005

Dendawijaya, L. Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003

Deni, S. R. Perbankan Syariah dan Kedudukannya dalam Tata Hukum di

Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.1999

Ediraras, D. Akuntansi dan Kinerja UKM. Jurnal Ekonomi Bisnis No.2, Vol 15.

2010

Ghozali, I. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19.

Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.2011

Ghazali, I. Analisis Multivariat dan Ekonometrika. Semarang: UNDIP. 2013

95

Ghozali, I. Aplikasi Analisis Multivariate. Semarang: Badan Penerbit Universitas

Diponegoro. 2009

Ifham, A. Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: PT. Gramedia

Pustaka Indonesia.2010

Kara, M. Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jurnal Ilmu Syariah, 13.2013

Karim, A. Bank Islam. Jakarta: IIIT Indonesia. 2003

Karim, A. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: Rajagrafindo

Persada. 2007

Karim, A. Bank Islam: Analisis FIqih dan Keuangan. Jakarta: PT RajaGrafindo

Persada. 2013

Keuangan, J. O. Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2012. Jakarta: Otoritas Jasa

Keuangan. 2012

Keuangan, O. J. Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2013. Jakarta: Otoritas Jasa

Keuangan. 2013

Keuangan, J. O. Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2014. Jakarta: Otoritas Jasa

Keuangan. 2014

Keuangan, O. J. Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2015. Jakarta: Otoritas Jasa

Keuangan. 2015

Keuangan, J. O. Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2016. Jakarta: Otoritas Jasa

Keuangan. 2016

Muhammad. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.2002

Nisa, Chaerani. Analisis Dampak Kebijakan Penyaluran Kredit Kepada UMKM

Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan UMKM Oleh Perbankan. Jurnal

Manajemen Vol.11 No.2. 2016

Pudjo, M. T. Analisa Laporan Keuangan untuk Perbankan. Jakarta:

Djambatan.1999

Nurbaiti, Wati. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Spread Bagi Hasil, Tingkat

Bagi Hasil, Non Performing Financing (NPF) dan Capital Adequacy Ratio

(CAR) pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2016. Skripsi Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2017

Sekaran, U. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.2006

Sinungan, M. Produktivitas Apa dan Bagaimana. Jakarta: Bumi Aksara.2000

Sollihin, A. I. Ini Lho Bank Syariah. Bandung: PT. Grafindo Media Pratama.2008

96

Sugiyono, P. Metode Penelitian Bisnis . Bandung: CV. Alfa Beta.1999

Suharyadi. Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern. Jakarta: Salemba

Empat.2009

Tantular, Yoga. Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing

Financing (NPF), Return On Assets (ROA), dan Capital Adequacy Ratio

(CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah (Survey pada Bank Syariah yang

Listing di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2009-2013. Skripsi Universitas

Widyatama.2015

Triasdini, H. Pengaruh CAR, NPL, dan ROA terhadap Penyaluran Kredit Modal

Kerja . Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.2010

Tri, Rizki. Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

oleh Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Universitas Putra Batam.2010

Umam, K. Tren Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca UU No.21 tahun 2008:

Konsep, Regulasi, dan Implementasi . Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan

Bisnis UGM.2009

Wijaya, L. D. Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia.2000

Zubairi. Undang Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum

Nasional . Jakarta: Rajawali Pers.2009

97

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Variabel Penelitian

1. Variabel Independen

a) Capital Adequacy Ratio (CAR)

Bulan/Tahun 2012 2013 2014 2015 2016

JAN 25,90% 25,06% 24,62% 24,43% 23,48%

FEB 25,24% 24,45% 23,78% 24,67% 23,17%

MAR 24,93% 24,10% 23,08% 23,04% 22,15%

APR 24,53% 22,76% 22,78% 22,53% 21,22%

MEI 23,28% 22,44% 22,50% 21,73% 20,54%

JUN 24,33% 22,40% 22,21% 21,73% 20,22%

JUL 24,36% 22,09% 21,86% 21,52% 20,31%

AGS 24,48% 22,10% 21,78% 20,85% 20,24%

SPT 25,26% 21,96% 21,80% 20,71% 20,72%

OKT 25,04% 22,40% 22,22% 20,93% 20,71%

NOV 23,87% 24,63% 22,34% 22,08% 20,78%

DES 25,16% 22,08% 22,77% 21,47% 21,73% Sumber: SPS OJK

b) Return On Assets (ROA)

Bulan/Tahun 2012 2013 2014 2015 2016

JAN 2,65% 3,07% 2,78% 2,31% 2,32%

FEB 2,70% 3,05% 2,81% 2,23% 2,32%

MAR 2,73% 3,06% 2,71% 2,07% 2,25%

APR 2,66% 3,14% 2,56% 2,19% 2,35%

MEI 2,59% 3,10% 2,47% 2,17% 2,16%

JUN 2,74% 2,98% 2,77% 2,30% 2,18%

JUL 2,67% 2,87% 2,45% 2,28% 2,21%

AGS 2,57% 2,63% 2,49% 2,34% 2,11%

SPT 2,58% 2,85% 2,26% 2,22% 2,45%

OKT 2,82% 2,90% 2,18% 2,20% 2,47%

NOV 2,76% 2,89% 2,21% 2,15% 2,34%

DES 2,64% 2,79% 2,26% 2,20% 2,27% Sumber: SPS OJK

98

c) Non Performing Financing (NPF)

Bulan/Tahun 2012 2013 2014 2015 2016

JAN 6,68% 6,91% 7,77% 8,97% 9,08%

FEB 6,61% 7,33% 7,71% 9,11% 9,41%

MAR 6,42% 7,21% 7,74% 10,36% 9,44%

APR 6,50% 7,32% 8,00% 9,33% 9,51%

MEI 6,47% 7,69% 8,23% 9,38% 9,60%

JUN 6,39% 7,25% 8,18% 9,25% 9,18%

JUL 6,68% 7,35% 8,62% 9,80% 9,97%

AGS 6,91% 7,89% 8,83% 9,74% 10,99%

SPT 6,87% 7,58% 8,68% 9,87% 10,47%

OKT 6,83% 7,48% 8,94% 10,01% 10,49%

NOV 6,80% 7,34% 8,81% 9,69% 10,13%

DES 6,15% 6,50% 7,89% 8,20% 8,63% Sumber: SPS OJK

d) Financing to Deposit Ratio (FDR)

Bulan/Tahun 2012 2013 2014 2015 2016

JAN 124,41% 119,48% 120,52% 123,50% 118,56%

FEB 125,03% 119,46% 122,30% 124,75% 119,92%

MAR 125,53% 119,67% 123,10% 125,60% 121,55%

APR 124,98% 122,50% 126,58% 126,67% 121,55%

MEI 126,04% 125,40% 130,09% 129,63% 125,03%

JUN 129,73% 129,63% 134,64% 135,68% 129,35%

JUL 129,76% 131,51% 135,04% 132,47% 121,32%

AGS 127,74% 126,96% 129,96% 130,28% 118,96%

SPT 126,71% 126,52% 131,70% 129,01% 118,63%

OKT 124,82% 125,92% 130,14% 127,21% 117,86%

NOV 124,21% 124,76% 129,27% 125,64% 116,26%

DES 120,96% 120,93% 124,24% 120,06% 114,40% Sumber: SPS OJK

99

2. Variabel Dependen (Pembiayaan UMKM)

Bulan/Tahun 2012 2013 2014 2015 2016

JAN 1.591.027 2.056.842

2.579.797

2.968.072

3.325.863

FEB 1.646.769 2.108.250

2.644.194

3.009.666

3.379.218

MAR 1.687.267 2.168.996

2.720.644

3.024.673

3.444.067

APR 1.753.629 2.255.998

2.781.441

3.129.535

3.546.255

MEI 1.806.728 2.336.953

2.818.621

3.214.794

3.651.904

JUN 1.873.992 2.451.675

2.877.623

3.303.629

3.689.925

JUL 1.935.222 2.507.183

2.902.967

3.294.839

3.632.843

AGS 1.952.880 2.507.520

2.904.714

3.320.284

3.643.769

SPT 1.979.371 2.535.010

2.971.398

3.333.936

3.473.147

OKT 2.032.860 2.592.782

2.969.533

3.336.044

3.467.101

NOV 2.045.093 2.637.775

3.001.529

3.372.518

3.498.449

DES 2.080.094 2.620.263

3.005.858

3.377.987

3.570.606 Sumber: SPS OJK

100

Lampiran 2. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

101

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 60

Normal Parametersa,b Mean ,0000000

Std. Deviation ,08123951

Most Extreme Differences Absolute ,057

Positive ,050

Negative -,057

Test Statistic ,057

Asymptotic Significance (2-tailed) ,200c,d

a. Test Distribution is Normal

b. Calculated from data

c. Lilliefors Significance Correction

d. This is a lower bound ...

2. Uji Multikolonieritas

Coefficientsa

Model

Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1 (Constant)

LN_CAR ,390 2,564

LN_ROA ,841 1,190

LN_NPF ,425 2,350

LN_FDR ,934 1,070

a. Dependent Variable: LN_PUMKM

102

3. Uji Heteroskedastisitas

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Significance B Std. Error Beta

1 (Constant) 2,757 1,189 2,319 ,064

LN_CAR -,070 ,137 -,102 -,510 ,612

LN_ROA -,014 ,009 -,210 -1,543 ,128

LN_NPF -,064 ,055 -,222 -1,163 ,250

LN_FDR -,480 ,202 -,306 -2,372 ,061

a. Dependent Variable: res12

4. Uji Autokorelasi

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

1 ,940a ,884 ,875 ,08414 ,945

a. Predictors: (constant) LN_FDR, LN_ROA, LN_NPF, LN_CAR...

b. Dependent Variable: LN_PUMKM

103

Runs Test

DIFF(RES_9,1)

Test Valuea -,00670

Cases < Test Value 28

Cases >= Test Value 28

Total Cases 56

Number of Runs 28

Z -,270

Asymptotic Significance (2-

tailed) ,787

a. Median

104

Lampiran 3. Uji Hipotesis

1. Uji F (Simultan)

2. Uji t (Parsial)

ANOVAa

Model

Sum of

Squares df

Mean

Square F Significance

1 Regression 2,963 4 ,741 104,611 ,000b

Residual ,389 55 ,007

Total 3,352 59

a. Dependent Variable: LN_PUMKM

b. Predictors: (constant) LN_FDR, LN_ROA, LN_NPF, LN_CAR...

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardiz

ed

Coefficients

t

Significa

nce

Collinearity

Statistics

B

Std.

Error Beta

Tolera

nce VIF

1 (Constant) 19,792 2,276 8,697 ,000

LN_CAR -1,007 ,261 -,283 -3,851 ,000 ,390 2,564

LN_ROA -,042 ,018 -,118 -2,349 ,022 ,841 1,190

LN_NPF 1,007 ,106 ,670 9,505 ,000 ,425 2,350

LN_FDR -,809 ,387 -,099 -2,087 ,041 ,934 1,070

a. Dependent Variable: LN_PUMKM

105

3. Koefisien Determinasi (R2)

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 ,940a ,884 ,875 ,08414 ,945

a. Predictors: (constant) LN_FDR, LN_ROA, LN_NPF, LN_CAR...

b. Dependent Variable: LN_PUMKM