PENGARUH BIEL~,NJA PEMERiNTAH DAERAH, KREDIT PERBANKAN, DAN TENAGA KERJATERIoIADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, PENDAPATAN PERKAPITA,

DAi~ Ii\lDEKS PE~~iBANGUNANMANUSIA(STUDI ~(ASUS35 KABUPATEr'll/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH).

Hadi SasanaFakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

Abstract

This research is intended to examine the influence of government expenditure, credit, and employment to GROp,income per capita, and HOI. Research population consist 35 regencies/municipalities in Central Java Province withinthe period of 2004-2009. The method in this research used path analysis.The result showed that government expenditure, credit, and employment had influence to GROp, GROP hadinfluence to income per capita, and income per capita have influence to HOI.

Key words.' government expenditure, employment, HOI, income per capita, output, path analysis

Provinsi Jawa Tengah memiliki indeks pembangunanmanusia yang cenderung meninqkat meskipun belum maksimal.Kondisi IPM di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakananggaran pemerintah daerah, peran swasta dalamperekonornlen, serta keadaan 505;al ~Uc3Ml'l'lim~mYl1mkl1t

Kebijakan pengeluaran pemerintah yang optimal danperan swasta yang semakin besar dalam bentuk pendanaaninvestasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi danpendapatan perkapita penduduk untuk mendorong IPM. Faktorlain yang dapat mempengaruhi output adalah sumber dayamanusia di suatu wilayah, yang terefleksikan dengan tenagakerja terserap. Berdasarkan pemikiran tersebut, studi inimenganalisis pengaruh realisasi belanja pemerintah daerah,

.981J_-~m,",nm="'==M~~==-='="~ ..m~-w__ .--=-=__..__=~w=-~__._~ _iPENGARUH BELANJAPEI1iIERINTAH DAERAH, I{REDIT PERBANKAN, DAN TENAGA KERJAj TERHADAP PRODUK DOI\IIESTU( REGIONAL BRUTO, PENDAPATAN PERKAPITA,1 DAN INDEI<S PEI\IIBANGUNAN MANUSIA1 (STUDI KASUS 35 KABUPATENlI(OTADI PROVINSI JAWATENGAH).J

1. PendahuluanMelalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal,

pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menggalipendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalammenetapkan prioritas pembangunan. Diharapkan dengan adanyaotonomi dan desentralisasi fiskal dapat lebih memeratakanpembangunan sesuai dengan keinginan daerah untukmengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing gunameningi<atkan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah yang sudah berjalan lebih dari sepuluhtahun di negara kita diharapkan bukan hanya pelimpahanwewenang dari pusat kepada daerah untuk menggeserkekuasaan. Hal itu ditegaskan oleh Kaloh (2002 : 7), bahwaotonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyatdaerah dan bukan otonomi "daerah" dalam pengertian wilayahlteritorial tertentu di tingkat lokal. Otonomi daerah bukan hanyamerupakan pelimpahan wewenang tetapi juga peningkatanpartisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Berbagaimanfaat dan argumen yang mendukung pelaksanaan otonomidaerah tidak langsung dapat dianggap bahwa otonomi adalahsistem yang terbaik. Menurut Barzelay (1991) pemberian otonomidaerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama,yailu:

a. Menciptakan efisiensi dan efei<tivitas pengelolaansumber daya daerahMeningkatkan kualitas pelayanan umum dankesejahteraan rnasyarakat.Memberdayakan dan menciptakan ruang bagimasyarakat untuk ikut serta (berparflsipasi) dalamproses pembangunan.

b.

c.

Dilihat dari i<esejahteraan masyarakat dengan indikatorIndeks Pembangunan Manusia (lPM), menunjukkan bahwa hasilperhitungan IPM di en am provinsi di Pulau Jawa, OKI Jakartamenempati peringkat pertama di tingkat nasional, sedangkan untukprovinsi lainnya menunjukan adanya peningkatan kinerja tetapibelum optimal.

Tabel 1Indeks Pernbangunan Manusia (IPM)

Provinsi 2004 2005 2006 2007 2008Banten 67,9 68,8 69, I 69,29 69,7DKl Jakarta 75,8 76, I 76,3 76,59 77,03Jawa Barat 69,1 69,9 70,3 70,71 71,12Jawa Tengah 68,9 69,8 70,3 70,92 71,6D1Yogyakarta 72,9 73,5 73,7 74,15 74,88Jawa Timur 66,8 68,4 69,2 69,78 70,38Sumber : Indeks Pernbangunan Manusia Tahun 2004-2008

r

Hadi Sasana

11.\ •.•

kredit perbankan dan tenaga ke~a terserap terhadap OUtput(PORB), pendapatan perkapita, dan IPM (Studi Kasus 3SKabupateniKota di Provinsi Jawa Tengah). Tujuan stud! ini adalah: Menganalisis pengaruh belanla, kredit perbankan dan tenagakerja terhadap output (PORB), pendapatan per kapita, dan indekspembangunan manusia.

,2. Landasan Teorla. Indeks Pembangunan Manusla

United Nations Development Programe (UNOP),menyatakan bahwa tujuan akhirdari pembangunan suatu bangsaadalah pembangunan, manusta, sedangkan perekonomianhanyalah sebagai alat untuk mencapai tujuan akhir tersebut.Sejalan dengan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwabanqsa yang berhasil salah satunya adalah bangsa yang mampum,engkonversikan pendapatannya menjadi kapabilitas manusiasecara efisien. Oleh karena itu, idealnya semakin tinggipendapatan suatu bangsa l11akasemakin tinggi pula capaiankapabilitas manusianya. Terlebih lagi jika dengan pendapatany~g tidak terlalu tinggi, namun marnpu memanfaatkannya denganoptimal untuk meningkatkan kapabilitas manusia sehinggaterealisasi capaian kapabilitas manusia yang tinggi.

Oengan konteks-yanq sama na:nun dalam lingkupkabupaten/kota, dapat dilihat dari seefisien apa suatu kabupatenlkota dalam mengkonversikan pendapatannya menjadi kapabilitasmanusia denqan cara membandingkan pendapatan per kapitadengan pencapaian IPM-nya. Dalarn hal ini perlu diingat bahwaIPM dibangun dari beberapa indikator sosial yaitu angk9:h9rapanhidup, rata-rata lama sekolah dan anqka melek huruf. lndikator-indikator tersebut tidak dapat meninqkat dalam waktu sing kat.Begitu pula dengan penqaruh dari pendapatan suatu daerahterhadap pencapaian IPM-nya. Pengaruhnya tidak belangsungdalam waktu yang sing kat dan dipengaruhi oleh kemampuanmasing-masing daerah dalam mengonvers,ikan pendapatannyamenjadi capaian kapabilitas rnanusia yang tinggi.

, Perserikatan Banqsa-Banqsa berhasil menciptakanincikator-lndlkator sosial yang berbobot guna mendampingiindikator pendapatan per kapita yaitu IPM (Indeks PembangunanManusia) (Todaro, 2003: 19). Indeks Pembangunan Manusiamenjelaskan bahwa, secara umum gambaran komprehensifmengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagaidampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di suatudaerah dapat diljhat dari angka IPM daerah. Perkembanganangka IPM dari tahun ke tahun memberikan indikasi peningkatanatau penurunan kinerja pembangunan manusia setiap tahunnya.Capaian angka IPM akan menentukan urutan (rangking) antarnegara/daerah. Sebenarnya untuk menilai keberhasilanpembangunan manusia di suatu daerah tidak muUak dilihat dariurutan posisi (rangking), akan tetapi dapat juga berdasarkannilai reduksl shortfall. Berdasarkan ukuran itu terlihat seberapabesar akselerasi capaian pembangunan manusia dalam satutahun. IPM dihitung dari tiga komponen dengan rumus:

1HDI = 3'X [Xl + X2 +X3]

;.,-p

:n·

Oimana:X1 = Indeks harapanhidup kelahlran«X2 = Indeks pendidikan = 213 (lndeksrnelek hurut) +

1/3 (indeks rata-rata lama sekolah)X3 = Indeks standar hidup layak I!'

:.'

Berdasarkan skala intemasional, capaian IPM dappt dikategorikanmenjadi empat, yaitu kategori tinggi (IPM ~: 80), kategorimenengah atas (66 ~IP~1 < 80), kategori menengah bawah (50~IPM <66) dan kategori rendah (IPM < 50). ~i

IPM merupakan indeks gabunganldari.~ga indikator :longevity sebagai ukuran harapan hidup, .,pengetahuan(know/edge) yang diukur dengan rnelek huruf penduduk dewasa(berbobot tiga perempat) dan gabungan dari rasio pendidikantinggi primer, sekunder, tersier bruto (berbobot sepertiga), danslandar hidup layak (decent standard of living) sebagaimanadiukur dengan POB riil per kapita.

Komponen longevity diukur dengan rnenggunakanindikator harapan hidup. Harapan hidup di Indonesia dihitungberdasarkan variabel rata-rata jumlah kelahiran hidup dan jumlahrata-rata anak yang tetap hidup.

Komponen penqetahuan, diukur denganmenggunakan dua indikator itu: tingkat melek huruf dan rata-ratalama bersekolah. Tingkat melek huruf adalah jumlah pendudukyang telah berusia 1S tahun atau lebih yang mampu membacadan menu lis huruf sebagai persentase jumlah penduduk berusia15 tahun atau lebih. Indikator rata-rata lama sekolah adalahrata-rata waktu yang dibutuhkan urnuk menyelesaikan pendidikanoleh penduduk berusia 15 tahun atau lebih, dihitung denganmemasukkan dua variabel yaitu: gelar yang telah dicapai danpencapaian tingkat pendidikan.

Komponen standar hidup layak diperoleh denganmenggunakan indikator tingkat konsumsi riil per kapita yangdisesuaikan. UNOP memakai POB per kapita dengan perhitungMparitas daya beli (PPP US$) sebagai perbandingan intemasionalkomponen ini.

Maka, dengan meningkatnya pendapatan per kapitadapat mempengaruhi peningkatan HOI, tidak hanya pendapatanperkapita tetapi juga pendidikan dan kesehatan. Oengan HOIyang tinggi maka jumlah penduduk miskin berkurang karenadengan tingkat kesejahteraan yang tinggi maka taraf hidupseseorang pun akan meningkat.

b. Pendapatan Per KapitaTodaro (2003:18) menyebutkan bahwa pendapatan

per kapita pada dasarnya mengukur kemampuan dari suatunegara untuk memperbesar outputnya dalam laju yang lebihcepat daripada tingkat pertumbuhan penduduknya Tingkat danlaju pertumbuhan pendapatan per kapita riil sering digunakaa

H.diS ••• n.~..:PENGARUH BElANJAPEMERlNTAH DAERAH, KREorr PERBANKAN, DAN TENAGA KERJATERHAOAP PRODUK DOMESTIK REGIONAl BRUTO, PENOAPATAN PERKAPrrA,IWiINDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA(STUOI !CASUS 35 KABUPATENlKOTAOI PROVlNSI JAWATFN~AIl\

untuk mengukur kemakmuran suatu negara. Pendapatan perkaplta d~;:latdihltung dengan:

PDRBYcapita = Jumlah penduduk

Pendapatan per kaplta dlpengaruhl oleh PORB danjumlahpenduduk, dengan kata lain pendapatan per kapltamencermlnkan pendapatan rata-rata yang'dlperoleh dl suatudaerah, 6ehlngga jlka pendapatan tersebut besar masyarakatpun cenderung memlllkl pengeluaran yang leblh besar untukkebutuhannya, sehlngga dapat memenuhl kebutuhannya.

Tldak semua daerah dengan pendapatan besarmemlllkl pendapatan per kaplts yang besar pula, karena jumlahpenduduk daerah tersebut juga mempengaruhi besarnyapendapatan per kapIta mlsalkan suatu daerah memlliki nllai PORB)'ang belUlr dengan jumlah penduduk yang besar pula akanmemlllkl PORB yang leblh rendah dengan daerah yang memilikiPORB yang tldak cukup basar tetapl dengan Jumlah pendudukyang sedlklt.

c. Output (Produk Domestlk Regional Bruto)Berdasarkan keyakinan bahwa perekonomian tidak

akan menghadapl masalahkekuranganpermintaan agregat,menurut ahli-ahli ekonomi k1asikpermintaan agregat ditentukanoIeh kemampuan faktor-faktor produksi yang terdapat dalamperekonomian dalam menghasilkanbarang dan jasa. Dalam suatuperiode tertentu, misalnya se'ahun, tingkat teknologi dan jumlahbarang-barang modal yang dianggap tetap jumlahnya. Dengandemikian pada dasarnya tingkat produksi nasional yang dapatdiciptakan ditentukan oleh dua faktor (Sadono Sukimo, 2000)yailu:1. Tingkat kesempatan kerja yang dicapai dalam perekonomian2. Kemampuan tenaga kerja danfaktor-faktor produksi lain

untuk menghasilkan barang dan jasa.Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi

ekonomi suatu wilayah, atau propinsl dalam periode tertentuditunjukan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),baik atas dasar harga bertaku maupun atas dasar harga konstan.Produk Domestik Regional Bruto didefinisikan sebagai jumlahnilal tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatuwilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasaakhlr yang dihasQkanoleh selliruh unit ekonomi dl suatu wilayah.

Produk Domstlk Regional Bruto (PDRB) adalahseluruh nllal tambah yang timbul dart berbagal keglatan ekonomidl suatu wilayah, tanpa memperhatlkan pemilikan atas faktorprodukslnya, apakah mlllk penduduk wtlayah tersebut ataukahmlllk penduduk wilayah lain (Sadono Suklmo, 2000).

Produk Oomestik regional Bruto atas dasar hargaberlaku menggambarkan nllal tambah barang dan jasa yangdlhltung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang PDRBatas dasar harga konstan menunJukkannllal tambah barang danjass yang dlhltung menggunakan harga padqa tahun tertentusebagaJdasar, dlm,anadalam penghltungan 1nldlgunakan tahun1993. PORB atas dasar harga berlaku dlgunakan untuk mellhat

pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstandigunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahunketahun.d. Tenaga Kerja ,

Tenaga kerja meneakup penduduk yang sudah atausedang meneari pekerjaan, dan yang melakukan keglatan lainseperti besekolah dan mengurus rumah tangga. Pencari kerja,bersekolah,dan mengurus rumah tangga walaupun sedang tidakbekerja, mereka dianggap seeara fislk mampu dan sewaktu-waktu dapat Ikut bekerja. Pengertian tenaga kerja dan bukantenaga kerja hanya dlbedakan oleh batas umur.

Di Indonesia batasa umur tersebut adalah 10 tahun,dengan kata lain tenaga kerja adalah penduduk yang berusla10 tahun atau lebih. Namun, apablla definlsl tenaga kerjamerupakan penduduk berumur 10tahun atau leblh maka banyakjumlah penduduk dalam usla seko/ah yang bekerja. Blla-waJibbelajar 9 tahun diterapkan maka anak-anak sampi berumur 14tahun akan berada di sekolah dengan kata lain jumlah pendudukyang bekerja dalam batasan umur tersebut akan sangat sedikit,sehingga batas umur minimum diubah menjadi 15 tahun. Ataspertimbangan tersebut, Undang-Undang No. 25 tahun 1997tentangketenagakerjantelahmenetapkanbatasusia kerja menjadi15 tahun yang mulai berlaku sejak 1 Oktober 1998.

Menurut Nicholson bahwa suatu fungsi produksi padabarang atau jasa proses yang dilakukan oleh perusahaanberupa kegiatan mengkombinasikan input (sumber daya) untukmenghasilkan output. Dengan kata lain produksi merupakanproses perubahan dari input menjadi output. Fungsi produksiselalu dinyatakan dalam bentuk rumus, yaitu

Q=f(K,L)Dimana, Q adalah output, K adalah kapital (modal),

dan L adalah tenaga kerja. Persamaan tersebut merupakangambaran sederhana dan bersifat umum mengenai keterkaitanantar faktor-faktor produksi dan jumlah produksi. Persamaantersebut menggambarkan bahwa tingkat produksi suatu barangtergantung pada jumlah modal dan jumlah tenaga kerja. Apabilasalah satu masukan ditambah satu unt tambahan dan masukanlainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan keluaranyang dapat diproduksi. Dengan kata lain apabila jumlah tenagakerjaditambah sedang faktorproduksi lain dipertahankan konstan,maka pada awalnya akan menunjukkan peningkatan output,namun pada suatu tingkat tertentu akan memperlihatkanpenurunan output serta setelah meneapaitingkat keluaranmaksimum setiap penambahan tenaga kerja akan mengurangikeluaran.e. Pengeluaran Pemerlntah

Pengeluaran pemerintah meneerminkan kebijakanpemerintah.Apabila pemerintahtelah menetapkan suatu kebijakanuntuk membell barang dan jasa, pengeluaran pemerintahmeneerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerlntahuntuk melaksanakan kebljakan tersebut. (Mangkoesoebroto,1994)

Pengeluaran pemertntah mempunyal dassr teori yangdapat dillhat darl identitas keselmbangan pendapatan nasionalyaltu V = C + I + G + (X-M) yang merupakan sumber legitlmasl

IPENOARIJHBELAHJAPEMERlNTAHDAERAH,KREDlTPERBAHKAN,DANTENAGAKERJATERIWlAPPRODUK DOIIESl1KREGIOMALBRUTO, PENDAPATAN PERKAPfl'A.DAHINDEKSPEll8AHGUHANIIAHUSIA,."thllt&ClI. 'C.It&DlID&.TC:UlltnT&. N DDnutlJRI IAWI. n:~&U\

HadlS••• ",

pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tanganpemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan diatas dapatditelaah bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaranpemerintah akan menaikan atau menurunkan pendapatannasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilankeputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya.Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiapkebijaksanaan pengeluarannya. Tetapi juga harusmemperhitungkan sasaran antara yang akan menikmatikebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengantujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasionalatau rnemperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai.Melainkan harus diperhitungkan siapa yang akan terpekerjakanatau meningkat pendapatannya. Pemerintah pun perlumenghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomiantidak melemahkan kegiatan pihak swasta (Dumairy, 1996).

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakaisebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayaioleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan ban yakkegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintahyang bersangkutan. (Suparmoko,1987)

f. Kerangka PemikiranBelanja pemerintah daerah (belanja tidak langsung dan

belanja langsung) merupakan pengeluaran pemerintah yangdapat meningkatkan output atau merangsang terjadinyapertumbuhan ekonomi. Selain pengeluaran pemerintah,kontribusi sektor swasta melalui kredit perbankan, dan faktorsumber daya manusia seperti tenaga kerja juga sangatberpengaruh terhadap output dari suatu daerah. Output yangdiproksi dari Produk Domestik Regional Bruto merupakan suatutolak ukur yang menentukan besarnya pendapatan rata-ratapenduduk disuatu daerah atau lebih sering disebut denganpendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan salahdatu dari tiga indikator yang menentukan perkernbanqan indekspembangunan manusia.

BelanjaPemerintah

Daerah(Xl)

KreditPerbankan

(X2)

PendapatanPer Kapita

(Y2)

Output(PDRB)

(Yl)

lPM(Y3)

TenagaKerja(X3)

g. HipotesisBerdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis dalampenelitian ini yaitu:

1. Belanja pemerintah daerah berpengaruh positifterhadap PDRB.

2. Kredit perbankan berpengaruh positif terhadapPDRB.

3. Tenaga ke~a berpengaruh positif terhadap PDRB.4. Output berpengaruh positifterhadap pendapatan

perkapita.5. Pendapatan per kapita berpengaruh positif

terhadap IPM.

3. Metode Penelitiana. Obyek Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan di seluruh daerah kabupatenlkota Provinsi Jawa Tengah (meliputi 29 daerah kabupaten, dan6 kota) selama periods waktu tahun 2004 sampai dengan tahun2009. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitianini adalah data sekunder yaitu dokumen data yang ada padaBPS, Dinas atau Instansi terkait dan literatur serta data-data lair.yang dapat menunjang terselesaikannya penelitian inimenggunakan data series tahun 2004 sampai dengan 2009.

b. Variabel Penelitian dan Definisi OperasionalPenelitian ini menggunakan tiga variabel endogen

(dependen) dan tiga variabel eksogen (independen). Variabelendogen dalam penelitian ini adalah output (PDRB), pendapatanper kapita, dan IPM, sedangkan untuk varibel eksogen adalahbelanja pemerintah daerah, kredit perbankan, dan tenaga kerjaterserap. Adapun definisi operasional untuk masing-masingvariabel adalah sebagai berikut:1. OutpuUPDRB (Y1)

Output dalam penelitian ini diproksi dengan nilai ProdukDomestik Regional Bruto (PDRB). PDRB yang digunakandalam penelitian ini menggunakan PDRB tanpa migas atasdasar harga berlaku dalam satuan rupiah.

2. Pendapatan per kapita (Y2)

Pendapatan per kapita merupakan total pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah di kabupatenrkota Provinsi JawaTengah. Diperoleh dari pembagian PDRB dengan jumlahpenduduk, dalam satuan rupiah.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Y3)

IPM merupakan indeks gabungan dari tiga indikator :longevity sebagai ukuran harapan hidup, pengetahuan(knowledge) yang diukur dengan melek huruf pendudukdewasa (berbobot tiga perempat) dan gabungan dari rasiopendidikan tinggi primer, sekunder, tersier bruto (berbobotsepertiga), serta standar hidup layak (decent standard ofliving) diukur dengan PDB riil per kapita.

4. 8elanja Pemerintah Daerah (X1)

Belanja pemerintah daerah meliputi realisasi belanjalangsung dan belanja tidak langsung yang dilakukan olehpemerintah daerah kabupatenlkota selama periode penelitiandalam satuan rupiah.

HadiSasanaPENGARUH BELANJAPEMERINTAH OAERAH, KREOIT PERBANKAN, DAN TENAGAKERJATERHAOAP PROOUK OOMESTIK REGIONAl BRUTO, PENDAPATAN PERKAPITA,CAN INOEKS PEMBANGUNAN MANUSIA(STUOI KASUS 35 KABUPATENlKOTAOI PROVlNSI JAWA TENGAH).

5. Kredit Perbankan (X2)

Kredit perbankan adalah realisasi kredit perbankan yangtersalur ke berbagai lapangan usaha selama periodepenelitian, dalam satuan rupiah.

6. Tenaga Kerja terserap (X3)

Tenaga kerja terserap dalam data ini adalah jumlahpenduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukanpekerjaan dengan maksud memperoleh upah ataumembantu memperoleh pendapatan atau keuntungan,dengan lama bekerja paling sedikit satu jam secara kontinyudalam seminggu yang lalu saat pendataan dilakukan.

c. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalahpath analysis, yang dikembangkan sebagai model untukmempelajari pengaruh secara langsung maupun tidak langsungdari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Bentukhubungan sebab akibat yang muncu! menggunakan model yangcukup kompleks, dengan menggunakan software LlSREL. Modelekonometrika sebagai berikut:

PDRB = UI BLNJA + u2KREDIT + U3TK + III

PDRB = f3IPPK + 112

lIDI = 'YIPPK + 113

Dimana:BLNJA = adalah belanja pemerintah daerahKREDIT = adalah kredit perbankanTK = adalah tenaga kerja terse rapPDRB = adalah outputlPDRBPPK = adalah pendapatan per kapitaHDI = adalah IPM

Selanjutnya melakukan pengujian terhadap model untukmemenuhi asumsi asumsi dalam penggunaan software LlSRELmeliputi : normalitas, Multicollinearity, Goodness of Fit Model (Chisquare, CFI, TLI, CMINIDF dan RMSEA).

4. Hasil dan Pembahasana. Pengujian Asumsi Analisis Jalur

Normalitas DataPengujian normalitas data dengan mengamati nilai

skewness dan kurtosis dari data penelitian. Evaluasi normalitassecara univariate menunjukkan data berdistribusi normal.Hasilpengujian norrnalitas data ditampilkan pada Tabel2

Tabel2Uji Norrnalitas Data

Test of Uni vari ate Normal i ty for Continuous Vari ab 1es

Skewness Kurtosis Skewness and Kurtos is

Variable Z·Score P-Value Z-Score P-Value Chi -Square P-Value

BLNJA 0.000 1.000 0.104 0.917 0.011 0.995KREDIT 0.000 1000 0.104 0.917 0.011 0.995

TK 0.000 1000 0.104 0.917 0.011 0.995PORBER 0.000 1.000 0.104 0.917 0.011 0.995

PPK 0.000 1000 0.104 0.917 0.011 0.995HDI 0.001 0.999 0.103 0.918 0.011 0.995

Identifikasi Korelasi antar VariabelIdentifikasi korelasi antar variable dipertukan untuk

melihat kemungkinan adanya korelasi yang sangat tinggikhususnya antar variable bebas. Hasil pengujian menunjukkanbahwa korelasi antar variable menunjukkan nilai korelasi yangrelative rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak adanyamultikol!nieritas antar varabel Hasil perhitungan korelasi antarvariabel diperoleh sebagai berikut :

Tabel3Correlation Matrix

BLNJA KREO IT TKPDRBER PPK HO!

PDRBERPPKHO!

BLNJAKREDIT

TK

-237 4.38·1364.38

1574.38

Goodness of Fit ModelUji terhadap kelayakan model analisis Jalur ini diuji

dengan menggunakan Chi square, CFI, TLI, CMIN/DF danRMSEA berada dalam rentang nilai yang baik, sebagaimanadalam Tabel4 berikut

Tabel4Hasil Pengujian Kelayakan ModelStructural Equation Model (SEM)

Goodness of Fit lndeks Cut-off Value Hasil Analisis

Chi - Square 16.12Probability 2': 0.05 0.16CFI > 0.9 0.98RMSEA <0.1 0.16GFI >0.09 0.97AGFl >0.9 0.92

Sumber: Data primer yang diolah

PENGARUH BELANJAPEMERlNTAH DAERAH, KREOIT PERBANKAN, OAHTENAGAKERJATERHADAP PROOUK OOMESTIKREGIONAl BRUTO, PENOAPATAH PERKAPITA,[)AN INDEKS PEMBANGUNAN MAHUSIA(STUOI KASUS 35 KABUPAT::NIKOTADI PROVlNSI JAWA,·ENGAH).

HadiSasana

Pengujian HipotesisBerdasarkan hasil penilaian model di atas, analisis jalur

tetap dapat digunakan untuk pengujian hipotesis yang diajukan.Hasil pengolahan data untuk analisis jalur ditampilkan pad aGambar 2 berikut :

Gambar2Hasil Estimasi

,.1.re'ft"0.16

\.3.

0.5S/i.n~022

~~'70

~.03 /.00

0.54 -.0.0'

0.00

Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan berdasarkannilai t dari suatu hubungan kausalitas dari hasil pengolahananalisis jalur sebagaimana pad a TabelS berikut.

Tabel5Hasil Uji Hipotesis

PDRBER= 0.26'BlNJA + O.55'KREDIT + 0.43'TK. Errorvar.= 0.16 . R' = 0.14(0.10) (0.048) (0.064) (0.017)2.52 11.42 6.80 9.25

PPK = 0.54'~0R8ER + 0.22'KREDIT . 0.10'TK. frrorvar.= 0.094 . R' = 0.10(0.058) (0.0~8) (0.051) (0010)9.23 4.64 ·13.82 9.25

HD! = 0.0044'PPK + 0.031'KREDIT· 0.035·TK. Errorvar.= 0.00051. R' = 0.61(0.0046) (0.0035) (0.0036) (0.00)0.95 8.78 ·9.96 9.25

b. Pembahasan1. Pengaruh Belanja Pemerintah Oaerah terhadap Output

Hasf snalisis menunjukkan bahwa belanja pemerintahdaerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah memiliki pengaruhpositifterhadap Output (PORB). Pengaruh positifini mengandungmakna bahwa peningkatan belanja yang dilakukan olehpemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah dapatmeningkatkan output pada wilayah yang bersangkutan, demikianpula sebaliknya bahwa daerah kabupaten/kota yang memilikibelanja yang lebih rendah cenderung memiliki output yang rendahpula.

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebihbesar kepada pemerintah daerah dalam mengalokasikananggaran daerahnya untuk menunjang pembangunan di

daerah.Alokasi belanja daerah melalui kewenangan daerahdalam era otonomi sangat tergantung pada kebijakan pemerintahdaerah dengan persetujuan OPRO.

Pengeluaran daerah dalam bentuk belanja langsungdimaksudkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur atauprogram-program langsung yang dapat merangsang pad aproduktivitas yang lebih besar pada pelaku usaha di daerah.Oengan alokasi belanja langsung yang besar maka pembenahandalam infrastruktur daerah yang baik akan meningkatkan kualitasinfrastruktur sehingga secara kualitas dan kuantitasnya akanmeningkatkan produktivitas daerah.

Secara konseptual belanja tidak langsung memangtidak atau kurang menyentuh pada kebutuhan masyarakat umumdalam menjalankan usaha mereka. Namun demikian denganalokasi penggunaan belanja tidak langsung secara tepat maka,alokasi tersebut akan menunjang kinerja dari masing-masingunit kerja di pemerintah daerah.

Pemberdayaan dan pemihakan alokasi belanjalangsung bagi penignaktan infastruktur daerah adalahkeniscayaan bagi pembangunan dalam pelaksanaan otonomi.Indikator kinerja yang hanya menunjukkan pencapaian outputberupa pembangunan infrastruktur dapat menjadi penujangberbagai aktivitras perdagangan, jasz maupun produksi daerahsehingga hasil, manfaat, dan dampaknya dapat dirasakanlangsung atau tidak langsung bagi kepentingan sebesar-besamya rakyat yang berujung pada peningkatan PORB.

3. Pengaruh Kredit Bank terhadap PORB, PendapatanPerkapita, dan IPM

Hasil analisis menunjukkan bahwa kredit bank umumyang disalurkan ke berbagai sektor memiliki pengaruh positifterhadap outpuUPORB, pendapatan perkapita, dan IPM.Pengaruh positif ini mengandung makna bahwa peningkatanalokasi kredit yang dilakukan oleh perbankan di daerahkabupaten/kota Jawa Tengah dapat meningkatkan outputIPORB,pendapatan perkapita dan lPM, demikian pula sebaliknya bahwadaerah kabupaten/kota yang rendah kucuran kredit perbankanke masyarakat cenderung memiliki output, pendapatan perkapitadan IPM yang rendah pula.

Peran sektor swasta yang semakin besar di tengahketerbatasan anggaran pemerintah sangat membantu mendorongkegiatan perekonomian. Meskipun pengeluaran daerah dalambentuk belanja langsung dimaksudkan untuk meningkatkankualitas infrastruktur atau program-program langsung yang dapatmerangsang pada produktivitas cenderung meningkat setiaptahunnya, tetapi sangat tidak memadai dengan kebutuhan yangdiperlukan. Oengan peran masyarakat dan swasta yang besarmaka akan rnenlnqkatksn produktivitas daerah, meningkatkanpendapatan masyarakat, dan mendorong tingkat kesejahteraan.

4. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap PORB, PendapatanPerkapita, dan IPM

Hasil estimasi menunjukkan bahwa jumlah tenaga ke~ayang terserap memiliki pengaruh positif terhadap output.Pengaruh positif ini mengandung makna bahwa peningkatan

H.dIS ••• n.PENGARUH BeLANJAPEMERINTAH DAERAH, KREDrr PERBANKAN, DAN TENAGAKERJATERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAlBRUTO, PENDAPATAN PERKAPrrA,DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA(STUOI KASUS 35 KABUPATENlKOTAot PROVlNSI JAWA TENGAH).

jumlah tooaga kerja yang terse rap dalam berbagai bidang kerjadapat meningkatkan output pada wi/ayah yang bersangkutan.demikian pula sebaliknya bahwa daerah kabupaten/kota yangmemiliki jumlah tenaga kerja yang terserap lebih rendahcenderung memiliki output yang rendah pula

Penyerapan tenaga kerja yang cenderung meningkatmenunjukkan bahwa sektor nil di daerah mengalami pertumbuhan.sehlngga beraklbat pada penurunan jumlah pengangguran didaerah. Semakin besarnya penyerapan tenaga kerja akanmendukung daerah mengalaml penlngkatan jumlah produksioutput. yang berarli bahwa PORB Juga mengalami peningkatan.Kapasitas produksi daerah yang semakin besar dapat didukungoleh semakin besarnya tenaga kerja yang terserap dalamberbagai sektor.

Namun demikian hasil analisis menunjukkan bahwajumlah tenaga kerja yang terserap memiliki pengaruh negatifterbadap pendapatan perkaplta, dan IPM. Artinya bahwameningkatnya jurnlah tenaga ke~a fidak mendorong perbaikanpendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa tei'jadikarena sebagian besar tenaga kerja terserap berpendidikanSekolah Oasar (SO). dan alokasinya paling banyak di sektorpertanian sehingga ni/ai tambah yang dinikmati oleh para tenagakeqa relatif sedikit. Hal ini berdampak pad a tingkat pendapatandan kesejahteraan (IPM) mereka.

5. Pengaruh PORB terhadap Pendapatan Per KapitaHasil estimasi menunjukkan bahwa PORB/output

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatanperkapita. Pengaruh positif ini mengandung makna bahwa daerahkabupaten/kota di Jawa Tengah dengan jumlah output/PORByang besar cenderung memiliki pendapatan perkapita yang lebihbesar pula, dengan asumsi variabellainnya konstan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadikan daerahmemiliki beberapa keunggulan dan kemajuan dalam menghasilkanproduksi barang dan jasa di daerahnya. Kondisi ini menjadikanlebih banyak lagi tenaga kerja yang dapat terserap dalam berbagaibidang usaha. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapatmemperkuat integrasi dan solidaritas sosial, serta memperluaskemampuan akses masyarakat terhadap berbagai macam bidangpekerjaan. Pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan perbaikand!stribusi pendapatan dan kesejahteraan dengan memenuhi duahal yaitu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkanproduktivitas.

Oengari meluasnya kesempatan kerja, akses rakyatuntuk memperoleh penghasi/an makin besar. Oalam jangkapanjang. kesempatan kerja yang tersedia memaksa orang untukmenentukan speslalisasl, yang akan meningkatkan produktivitas.Meningkatnya produktivltas, maka uang yang dihasilkan untukjam kerja yang sama akan lebih besar. Selain itu penyerapantenaga ke~a yang semakin besar akan meningkatkan pendapatankeluarga yang selanjutnya menunjukkan indikator peningkatanpendapatan perkapita.

6. Pengaruh Pendapatan Per Kapita terhadap IPMBerdasarkan hasil estimasi rnenunjukkan bahwa

pendapatan perkapita memiliki pengaruh positif yang signifikanterhadap IPM atau indeks pembangunan manusia. Pengaruhpositifini mengandung makna bahwa daerah dengan pendapatanperkapita yang besar cenderung memiliki IPM yang leblh besarpula.

Oengan meningkatnya pendapatan perkapita. makapendapatan yang dihasilkan untuk setiap individu Juga leblh basar.Meningkatnya pendapatan tersebut akan digunakan untukmemperbaiki kualitas SOM (pendidikan. dan kesehatan) sehinggaIPM dan kesejahteraan mereka makin meningkat. Oengandemikian ada hubugan positif antara peningkatan pendapatanperkapita dan kesejahteraan yang diukur dengan pembangunanmanusia (human development). Kinerja ekonomi sangatberpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Batasan kesejahteraan memang-masih banyakdiperdebatkan. terlalu banyak batas-batas kesejahteraan yangtelah dikemukakan para ahli. Namun secara umum kesejahteraandapat diartikan sebagai tingkat kemampuan seseorang dalammemenuhi kebutuhan primemya (basic needs) berupa sandang.pangan. papan, pendidikan. dan kesehatan. Pendekatan yangmodern dari tingkat kesejahteraan diukur dengan besarnyaindeks pembangunan manusia.

5. Penutupa. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil analisis data dalampenelflan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi belanja daerah kabupaten/kota berpengaruhpositif dan signifikan dan terhadap output/PORB.

2. Kredit perbankan berpengaruh positif dan signifikantarhadap output/PORB.

3. Tenaga kerja terse rap berpenqaruh positif dansignifikan terhadap output/PORB.

4. Output/PORB berpengaruh positif dan signifikanterhadap pendapatan per kapita.

5. Pendapatan per kapita berpengaruh positif dansignifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

b. Saran

1. Oalam era desentralisasi fiskal di mana daerah dituntutuntuk bisa melakukan fungsinya secara efektif danefslen, maka harus didukung dengan sumber-sumbarkeuangan yang memadai. Oleh karena itu pemerintehdaerah diharapkan mampu meningkatkan kapasitasflskalnya, melalui: pengembangan aktivitas ekonomiberbasis komoditi unggulan daerah danmengintensifkan pemungutan pendapatan asli daerah.

PENGARUH BELANJAPEMERINTAH DAERAH. KREDIT PERBANKAN. DAN TENAGAKERJATERHAOAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO. PENDAPATAN PERKAPITA.DAN INDEKS PEMBAHGUNAN MANUSIA(STUD! KASUS 35 KABUPATENlKOTA 01 PROVlNSI JAWA TENGAH).

HadlS •• ana

2. Untuk meningkatkan output, pendapatan per kapita,dan IPM dapat dilakukan dengan cara (a) melihatsektor apa yang paling unggul di suatu daerah danmelakukan revitalisasi dari hulu sampai hilir untukmembantu daerah kabupatenlkota yang berbasis sektorprimer (pertanian), apabila program ini berjalan efektifsecara tidak langsung akan menumbuhkanperekonomian di desa-desa sehingga mengurangikesenjangan ekonomi, (b) lebih memperhatikan UMKMseperti rnemberikan bantuan modal dan membantupemasaran.

3. Diharapkan pemerintah daerah tidak hanya mengejarpeningkatan perekonomian saja, tetapi juga peningkatansumber daya manusia untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat, melalui: (a) peningkatankualitas pendidikan, khususnya pendidikan dasar danmenengah, (b) dibidang kesehatan yaitu denganmeningkatkan derajat kesehatan, denqan mendorongmasyarakat untuk berperilaku sehat, memberikanpenyuluhan kesehatan terutama penyakit TBC, danmeningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

DAFTARPUSTAKA

Amin Pujiati. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan. Semarang Era Desentralisasi Fiskal". Jumal Ekonomi

Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang, ha!.61-70

Bahrul Ulum, 2010. " Analisis Determinan Kinerja KeuanganPemerintah Daerah dan Deteksi lIus! Fiskal (Stud! KasusProvinsi di Indonesia Tahun 2005-2008)". SkripsiFakultasEkonoml Undip.

Barzelay,M.1991. "Managing Local Development, Lesson fromSpain". Policy Sciences, 24, 271 - 290

Boediono, 2008. Ekonomi Makro, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta

David Harianto dan Priyo Hari Adi, 2007. "Hubungan AntaraDana Afokasi Umum, 8elanja Modal, Pendapatan AsliDaerah, dan Pendapatan Per Kapita', Skripsi, FakultasEkonoml Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

Dumairi, 1996. Perekonomian Indonesia. Jakarta: PenerbitErlangga,

Ghozali, Imam. 2005. Structural Equation Modeling, BadanPenerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Hadi Sasana, 2009. "Peran Desentralisasi Fiskal TerhadapKinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi JawaTengah". Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol1 0, No. 1,Juni 2009, hal. 103-124

Kaloh, J, 2002. Mencari bentuk Otonomi Daerah, Jakarta: PTRineka Cipta

Mahmudi, 2010. Manajemen Keuangan Daerah, Erlangga,Jakarta

Mangkoesoebroto, Guritno, 2008. Ekonomi Publik, BPFE-Yogyakarta,Yogyakarta

Mangkoesoebroto, Guritni, 1998. Teori Ekonomi Makro, STIEYKPN, Yogyakarta

Mankiw, 2006. Makro Ekonomi edisi keenam, Erlangga, Jakarta

Mudrajad Kuncoro. 2004. Otonomi & Pembangunan Daerah,Erlangga, Jakarta

Mudrajad Kuncoro. 2006. Ekonomika Pembangunan, UPP STIMYKPN, Yogyakarta

Norista Gathama Putra, 2011. "Pengaruh Belanja Modal danBelanja Operasi terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi diProvinsi Jawa Tengah".

Priyo Hari Adi, 2006. "HubunHan antara Pertumbuhan EkonomiDaerah, 8elanja Pembangunan, dan Pendapatan AsliDaerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)".Simposium NasionalAkuntansi9 Padang

Rifta Nujafar Wulansari, 2008. "Pengaruh Pajak Daerah, BelaniaModal, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadapPengangguran (Studi pada Kabupaten dan Kota diProvinsi Sumatera Utara)". Journal.aktfeuinjkt.ac.id

Riduwan dan Kuncoro, 2008. Cara Menguunakan dan MemakaiAnalisis Jalur, Affabeta, Bandung

Simanjuntak, Payman J. 1998. Pengantar Ekonomi SumberdayaManusia, Lembaga Penerbit Fakultas EkonomiUniversitas Indonesia, Jakarta

Suparmoko, 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan &Pembangunan Daerah, Andi, Yogyakarta

Todaro dan Smith, 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga,Erlangga, Jakarta

HadiSasanaPEHGARUH BELANJAPEMERlNTAH DAERAH, KREDIT PERBANKAN, DAN TENAGA KERJATERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, PENDAPATAN PERKAPfTA,DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA(STUD! KASUS 35 KABUPATENlKOTADI PROVlNSI JAWA TENGAH).