pengaruh belanja modal terhdp ipm.pdf
TRANSCRIPT
1
PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP
PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
DI PROPINSI JAWA BARAT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul “ Pengaruh Belanja Modal Terhadap Peningkatan
Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Barat.” Penelitian bertujuan
untuk melihat bagaimana pengaruh secara parsial dan simultan dari belanja modal
tahun 2006 dan 2007 terhadap peningkatan IPM 2008 di Propinsi Jawa Barat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal tahun 2006 dan 2007
baik secara parsial maupun simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2008. Namun
demikian apabila dilihat dari bentuk hubungannya masih menunjukkan arah yang
positif yang dapat diartikan setiap peningkatan belanja modal menyebabkan
adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini
mencerminkan bahwa dalam struktur alokasi APBD dapat dikatakan belum
sepenuhnya menggambarkan pembangunan kualitas manusia menjadi arah dan
kebijakan pembangunan. Hal ini secara langsung berkaitan dengan ketersediaan
dan keterpakaian fasilitas pendukung perbaikan Indeks Pembangunan Manusia
yang masih dirasa kurang khususnya yang berkaitan dengan peningkatan daya
beli masyarakat yang merupakan salah satu komponen pembentuk IPM selain
komponen pendidikan dan kesehatan.
Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia dan Belanja Modal
1. PENDAHULUAN
Dalam perencanaan pembangunan dewasa ini, pembangunan manusia
senantiasa berada di baris terdepan. Pembangunan manusia (human developmnet)
dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk, yang dapat dilihat sebagai
proses upaya ke arah” perluasan pilihan” dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai
dari upaya tersebut ( UNDP, 1990). Diantara berbagai pilihan tersebut, pilihan
yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu
pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan
2
agar dapat hidup secara layak. Diantara pilihan lain yang tak kalah pentingnya
adalah kebebasan berpolitik, jaminan atas hak azasi manusia dan haga diri.
Sejalan dengan perkembangan pendekatan pembangunan manusia di atas,
pada tahun 1990 PBB melalui UNDP menetapkan sebuah tolok ukur untuk
mengukur hasil-hasil pembangunan manusia dengan indikator IPM (Indeks
Pembangunan Manusia = Human Development Index, HDI). IPM pada dasarnya
adalah nilai yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari
3 (tiga) komponen utama ( BPS dan UNDP,1997) yaitu :
1. Kesehatan diukur dengan usia yang panjang dan sehat atau diukur dengan
Angka Harapan Hidup (AHH)
2. Pendidikan diukur dengan Kemampuan baca tulis atau Angka Melek Huruf
(AMH) dan angka partisipasi pendidikan yang telah ditamatkan atau Rata-
rata Lama Sekolah (RLS).
3. Ekonomi diukur dengan Standar hidup yang layak dengan pendekatan
Produk Domestik Bruto per Kapita pada tingkat konsumsi riil per kapita atau
kemampuan daya beli masyarakat.
Seiring bergulirnya otonomi daerah, Pemerintah Propinsi Jawa Barat
merespon dengan memfokuskan kebijakan pembangunan pada upaya peningkatan
kualitas sumber daya manusia secara nyata dan berkelanjutan (sustainable).
Pemerintah Jawa Barat telah menetapkan visi dan misi pembangunan yang
menjadi arah dan pendorong kebijakan pembangunan berkelanjutan agar terwujud
Jawa Barat dengan Iman dan Taqwa sebagai propinsi termaju dan mitra terdepan
pada Tahun 2010. Keberhasilan dari pencapaian visi tersebut salah satu satunya
3
dilihat dari tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat pada
Tahun 2010 sebesar 80. Secara sederhana dengan meningkatnya pencapaian IPM
berarti meningkatnya satu atau lebih komponen IPM yang meliputi komponen
pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat yang berarti pula masyarakat
dapat menjangkau dan mengenyam pendidikan, mampu dan mudah memperoleh
pelayanan kesehatan serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
Adapun perkembangan IPM Jawa Barat selama periode 2003 sampai
dengan 2008 adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Perkembangan IPM Propinsi Jawa Barat periode 2003-2008
Tahun IPM Peningkatan
2003 67,87 -
2004 68,36 0.49
2005 69,35 0.99
2006 70,32 0.97
2007 70,71 0.39
2008 71,12 0.41
Sumber: BPS, IPM Kabupaten/Kota Jawa Barat 2003-2008
Dari tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian IPM hingga
tahun 2008 yaitu 71,12 poin. Hal yang menarik dari tabel 1 di atas adalah
peningkatan IPM Propinsi Jawa Barat cenderung menurun sejak tahun 2005 yaitu
dari 0,99 poin menjadi 0,41 poin pada tahun 2008. Hal ini sangat menarik untuk
dikaji sehubungan bahwa target IPM Jawa Barat tahun 2010 adalah 80. Melihat
kondisi IPM yang cenderung tidak meningkat secara signifikan, maka pemerintah
dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya perlu kerja keras menggunakan
seluruh sumber daya yang dimiliki supaya kesejahteraan masyarakat Jawa Barat
dan IPM sebesar 80 pada tahun 2010 juga dapat dicapai.
4
Tingkat pencapaian IPM salah satunya ditentukan oleh kemampuan
keuangan daerah, terutama kebijakan alokasi belanja dalam APBD, baik yang
ditujukan secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap komponen
pembentuk IPM seperti : Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Infrastruktur maupun
komponen lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian IPM dan pengurangan
penduduk miskin. Kontribusi APBD (Rp 5769,18 miliar) terhadap total PDRB
(Rp 70680 miliar) di Jawa Barat pada tahun 2007 yaitu sekitar 8,16%. Hal ini
menunjukkan bahwa secara ekonomi, kontribusi dari swasta dan masyarakat
masih lebih besar daripada kontribusi pemerintah. Oleh karenanya, ketepatan dari
alokasi belanja daerah dalam APBD sangat mempengaruhi tingkat pencapaian
IPM dan menurunnya jumlah penduduk miskin.
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan studi
tentang penggunaan APBD yang variabelnya diwakili oleh belanja modal per
perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Barat.
II. TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini memiliki tujuan yaitu:
1. Untuk mengetahui perkembangan belanja modal di Propinsi Jawa Barat
2. Untuk mengetahui perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi
Jawa Barat
3. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap peningkatan Indeks
Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Barat
5
III. KERANGKA PEMIKIRAN
3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index
(HDI) merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang
pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup
(longetivity), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent living).
Secara umum metode penghitungan IPM sesuai dengan metode yang digunakan
The United Nations Development Programme (UNDP) dalam menghitung HDI.
Adapun komponen - komponen IPM meliputi usia hidup, pengetahuan, dan
standar hidup (daya beli). Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup waktu
lahir (life expectancy at birth). Untuk komponen pengetahuan diukur dengan dua
indikator yaitu angka melek huruf (literacy rate) penduduk 10 tahun keatas dan
rata-rata lama sekolah (mean–years of schooling). Sebagai catatan, UNDP dalam
publikasi tahunan HDR sejak 1995 mengganti rata- rata lama sekolah dengan
partisipasi sekolah dasar, menengah, dan tinggi karena alasan kesulitan
memperoleh datanya sekalipun diakui bahwa indikator yang kedua kurang sesuai
sebagai indikator dampak. Angka melek huruf diolah dari variabel kemampuan
membaca dan menulis, sedangkan rata- rata lama sekolah dihitung menggunakan
tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang
sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.
Sementara itu indikator standar hidup layak menggunakan indikator GDP
per kapita riil yang telah disesuaikan (adjusted real GDP per capita) sebagaimana
ditentukan oleh UNDP. Namun BPS menggunakan indikator „‟rata-rata
6
pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan„‟ (adjuisted real per capita
expenditure).
Untuk melihat perkembangan tingkatan status IPM dibedakan 4 kriteria
dimana status menengah dipecah menjadi dua seperti dibawah ini :
1. Rendah dengan nilai IPM kurang dari 50
2. Menengah Bawah dengan nilai IPM berada diantara 50 sampai kurang dari 66
3. Menengah Atas dengan nilai IPM berada antara 66 sampai kurang dari 80
4. Tinggi dengan nilai IPM lebih atau sama dengan 80
Jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria rendah hal
ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut masih memerlukan
perhatian khusus untuk mengejar ketinggalannya. Begitu juga jika status
pembangunan manusia masih berada pada kriteria menengah hal ini berarti
pembangunan manusia masih perlu ditingkatkan. Jika daerah tersebut mempunyai
status pembangunan manusia tinggi hal ini berarti kinerja pembangunan manusia
daerah tersebut sudah baik/optimal maka perlu dipertahankan supaya kualitas
sumber daya manusia tersebut lebih produktif sehingga memiliki produktivitas
yang tinggi.
Hakekat pembangunan pada dasarnya adalah pembangunan manusia
(Suyanto,2009). Pembangunan harus memberikan dampak terhadap peningkatan
kualitas hidup manusia secara menyeluruh, baik menyangkut pemenuhan
kebutuhan fisik maupun non fisik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau
disebut juga dengan Human Development Index (HDI) adalah indeks komposit
untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup
7
secara lebih berkualitas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun aspek
ekonomi(UNDP, 2004). IPM juga digunakan untuk mengklasifikasikan apakah
sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang
dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas
hidup (UNDP, 1996). IPM mulai digunakan oleh UNDP sejak tahun 1990 untuk
mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara. Walaupun IPM
tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan, namun mampu
mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan
status kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk.
Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia terdapat empat
hal pokok yang perlu diperhatikan, yaitu produktifitas, pemerataan,
kesinambungan, dan pemberdayaan (UNDP, 1995:12). Hasil penelitian yang
dilakukan oleh Priyo Hari Adi dkk (2009), tentang hubungan belanja modal dan
kualitas pembangunan manusia di Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah
menunjukkan bahwa IPM dapat dijelaskan oleh belanja modal sebesar 43,6% dan
selebihnya dijelaskan oleh faktor/variabel lainnya.
3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan
penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas
pokok dan fungsi unit kerja, sehingga anggaran daerah merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari seluruh proses perencanaan pembangunan daerah.
Anggaran juga merupakan cermin finansial ekonomi masyarakat serta pilihan
masyarakat. Untuk dapat melaksanakan kewajibannya, pemerintah daerah perlu
8
melakukan dua hal, yaitu (1) pengumpulan sumber daya dari masyarakat secara
efisien yang terkumpul dalam komponen pendapatan, (2) pengalokasian dan
penggunaan sumber daya secara responsif, efektif, dan efisien kedalam anggaran
yang direfleksikan dalam komponen Belanja.
Salah satu penentu tingkat pencapaian IPM adalah kemampuan keuangan
daerah, terutama kebijakan alokasi belanja dalam APBD, baik yang ditujukan
secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap komponen pembentuk
IPM seperti : Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Infrastruktur maupun komponen
lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian IPM. Alokasi anggaran
pemerintah daerah khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan
kemiskinan adalah amanah dari undang-undang.
Dalam struktur APBD, pengeluaran daerah didefinisikan sebagai uang
yang keluar dari kas daerah. Sedangkan belanja daerah didefinisikan sebagai
semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas
dana, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (BPPK Departemen Keuangan,
2006)
Secara garis besar, pokok-pokok penyusunan APBD mencakup
penerimaan dan pengeluaran. Jenis penerimaan meliputi pendapatan daerah dan
pembiayaan daerah. Sedangkan jenis pengeluaran meliputi belanja tidak langsung
(indirect expenditure) dan belanja langsung (direct expenditure) serta pembiayaan
daerah (local government financing).
9
3.3 Belanja Modal
Belanja modal merupakan bagian dari belanja langsung. Belanja langsung
adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat
diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Kelompok belanja
langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja
modal.
Definisi belanja modal mempunyai kesamaan dimensi (dimensi investasi)
dengan definisi belanja pembangunan. Belanja pembangunan diartikan sebagai
pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan
menambah aset atau kekayaan bagi daerah, yang selanjutnya akan menambah
anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya (Halim , 2002:72).
Menurut kamus Hukum & Glosarium Otonomi Daerah ( Yayasan Inovasi
Pemerintahan Daerah tahun 2010), Belanja modal adalah belanja (investasi) yang
dibuat untuk proyek investasi modal (Capital Expenditure). Belanja
pembangunan merupakan semua pengeluaran negara yang diperuntukkan bagi
pembiayaan proyek-proyek pembangunan yang terbagi dalam beberapa sektor,
baik di tingkat pusat maupun daerah. Terdiri dari bermacam-macam pengeluaran
seperti pengeluaran pembangunan SD, pusat kesehatan (Puskesmas), penyertaan
modal pemerintah di perusahaan-perusahaan dan pengeluaran pembangunan
melalui inpres pasar, inpres jalan, dan inpres reboisasi.
Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja langsung. Belanja
Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap
tertentu (Nordiawan,2006). Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset
10
tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap
lainnya. Menurut Halim (2006), belanja modal merupakan belanja yang
manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan
daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya
pemeliharaan. Munir (2003:36) juga menyatakan hal senada, bahwa belanja
modal memiliki karakteristik spesifik dan menunjukkan adanya berbagai
pertimbangan dalam pengalokasiannya. Pemerolehan aset tetap juga memiliki
konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan
datang (Bland & Nunn, 1992). Dewi (2006) dan Syaiful (2008) mengutarakan
bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang
memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya
adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau
menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.
Selanjutnya dalam bentuk persamaan maka spesifikasi model dalam
penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:
IPM2008 =f (Belanja Modal 2006, Belanja Modal 2007 )
IV. METODE ANALISIS DATA
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
data kuantitatif yaitu berupa analisis regresi liner yang menggambarkan sebuah
hubungan kausalitas. Adapun data yang digunakan akan adalah data silang (cross
section). Model regresi dalam penelitan ini adalah sebagai berikut:
11
IPM 2008 = 0 +1BM2006 +2BM2007 + e
Dimana :
0 = Konstanta
1, 2 = Koefisien
IPM 2008 = Indeks Pembangunan Manusia tahun 2008
BM2006 = Belanja Modal tahun 2006
BM2007 = Belanja Modalun tahun 2007
e = error term
Dari persamaan regresi di atas, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis
signifikansi parameter yang dilakukan untuk mengetahui signifikan tidaknya
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun bentuk
pengujiannya sebagai berikut:
1. Pengujian parsial
H0: 1 atau 1 =0, artinya variabel independen yang dihipotesiskan tidak
berpengaruh terhadap variabel dependen
H1 : 1 atau 1 ≠0, artinya variabel independen yang dihipotesiskan berpengaruh
terhadap variabel dependen
Batasan untuk menolak atau tidak menolak Ho adalah dengan membandingkan
hasil signifikansi setiap parameter dengan 0,05. Apabila nilai sig. lebih besar dari
0,05 maka Ho tidak ditolak dan sebaliknya apabila lebih kecil dari 0,05 maka Ho
ditolak.
2. Pengujian simultan
H0: 1=2=0, artinya kedua variabel independen secara simultan tidak
berpengaruh terhadap variabel dependen
12
H1 : 1 ≠2, artinya kedua variabel independen secara simultan berpengaruh
terhadap variabel dependen
Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh simultan variabel independen
terhadap variabel dependen yaitu dengan menghitung koefisien determinasi (R2 )
dan diuji dengan menggunakan uji F atau dengan membandingkan signifikansi
dengan 0,05.
Koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total dependen yang
dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel independent
(Gujarati, 2003). Nilai R diperoleh dari rumus sebagai berikut:
Nilai ry1, ry2, r12 diperoleh dari rumus koefisien korelasi product moment
sebagai beikut:
Sedangkan rumus uji F adalah sebagai berikut:
K-1 = derajat pembilang
n-k = derajat penyebut
databanyakn
ersepttermasukkoefisienbanyakk
knR
kRF
int
/1
)1/(2
2
2
12
1221
2
2
2
1
12.1
2
r
rrrrrR
yyyy
y
13
V. PEMBAHASAN
5.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat
per Kabupaten/Kota
Pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang bertujuan
untuk memperluas peluang agar penduduk dapat hidup layak. Tujuan tersebut
akan dapat tercapai jika setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk
hidup sehat dan panjang, untuk berpendidikan dan berketerampilan serta
mempunyai pendapatan yang diperlukan untuk hidup. Secara keseluruhan tingkat
pencapaian pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat selama Periode 2003-2008 menunjukkan
peningkatan namun dengan kecepatan pertumbuhan IPM yang relatif melambat.
Kabupaten/Kota yang menduduki IPM tertinggi pada tahun 2008 yaitu
Kota Depok yaitu sebesar 78,36 kemudian diikuti oleh Kota Bekasi (75,73), Kota
Bandung (75,35), Kota Bogor (75,16), Kota Cimahi (74,79), Kota Cirebon (74,26)
dan Kota Sukabumi sebesar 74,17. Sedangkan 6 kabupaten yang menempati
posisi IPM terendah adalah Kab. Sukabumi sebesar 69,67 dan disusul oleh Kab.
2
2
2
2
2
1
2
1
21211221
2
2
2
2
22
2222
2
1
2
1
22
1111
XXnXXn
XXXXnrataur
XXnYYn
XYYXnrataur
XXnYYn
XYYXnrataur
XX
yXY
yXY
14
Majalengka (69,40), Kab. Karawang (69,06), Kab. Cianjur (68,16), Kab. Cirebon
(67,71) dan Kab. Indramayu sebesar 66,78 sebagaimana diperlihatkan pada tabel
2 berikut ini.
Tabel 2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia per Kabupaten/Kota
di Jawa Barat 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 Kab. Bogor 67.81 68.10 68.99 69.73 70.08 70.66
2 Kab. Sukabumi 67.13 67.56 68.54 68.88 69.21 69.67
3 Kab. Cianjur 65.58 66.18 66.79 67.10 67.65 68.16
4 Kab. Bandung 67.51 68.52 69.16 72.45 72.63 73.03
5 Kab. Garut 65.21 66.31 67.03 69.46 69.99 70.53
6 Kab. Tasikmalaya 67.06 68.46 69.08 70.86 71.23 71.35
7 Kab. Ciamis 69.93 70.89 71.08 69.80 70.14 70.57
8 Kab. Kuningan 67.28 68.00 68.80 69.21 69.70 70.11
9 Kab. Cirebon 63.00 63.97 64.58 66.32 67.30 67.71
10 Kab. Majalengka 67.35 68.01 68.52 68.41 68.94 69.40
11 Kab. Sumedang 69.67 70.65 71.40 70.56 71.30 71.68
12 Kab. Indramayu 61.90 63.24 64.48 65.26 66.22 66.78
13 Kab. Subang 67.42 68.20 68.47 69.86 70.03 70.43
14 Kab.Purwakarta 68.19 68.86 69.52 68.86 69.88 70.31
15 Kab. Karawang 64.33 65.04 66.35 66.95 68.45 69.06
16 Kab. Bekasi 69.78 70.52 70.88 70.72 71.55 72.10
17 Kota Bogor 73.96 74.64 74.94 74.57 74.73 75.16
18 Kota Sukabumi 73.40 73.96 74.58 73.00 73.66 74.17
19 Kota Bandung 77.15 77.17 77.42 74.52 74.86 75.35
20 Kota Cirebon 71.00 71.92 72.52 73.80 73.87 74.26
21 Kota Bekasi 73.49 74.95 75.48 74.82 75.31 75.73
22 Kota Depok 76.13 76.85 77.81 77.67 77.89 78.36
23 Kota Cimahi 71.98 73.83 75.16 73.35 74.42 74.79
24 Kota Tasikmalaya 69.78 71.05 71.62 72.26 72.72 73.35
25 Kota Banjar 70.96 71.52 71.73 69.63 70.17 70.62
26 Jawa Barat 67.87 68.36 69.35 70.32 70.71 71.12
Sumber: BPS, IPM Kabupaten/Kota Jawa Barat 2003-2008
15
Peningkatan IPM di Provinsi Jawa Barat ini berhubungan langsung
dengan perbaikan beberapa indikator sosial misalnya, angka melek huruf dewasa
terus meningkat seiring dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah. Indikator
lain juga mencatat kemajuan seperti Angka Harapan Hidup serta pengeluaran riil
per kapita (paritas daya beli) sebagaimana diperlihatkan pada gambar 1 berikut
ini:
Gambar 1. Perkembangan Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-
rata Lama Sekolah, dan Purchasing Power Parity di Provinsi Jawa
Barat Periode 2003-2008
Sumber : BPS, IPM Kabupaten/Kota Jawa Barat 2003-2008
5.2 Perkembangan Belanja Modal di Propinsi Jawa Barat Tahun 2006-2007
Persentase belanja modal Kabupaten/Kota se Jawa Barat tahun 2006 dan
2007 terhadap total penerimaan daerah masing – masing yaitu sekitar 20.60% dan
21.64%. Apabila dilihat persentase belanja modal dari belanja langsung pada
16
periode 2006 dan 2007, telah menunjukkan adanya penurunan dimana pada tahun
2006 persentasenya mencapai 55,45% dan pada tahun 2007 menjadi 47,96%.
Kabupaten dengan persentase belanja modal tertinggi pada tahun 2006
adalah Kota Cirebon yaitu mencapai 36.85%, disusul oleh Kota Bekasi (35.87%),
Kab. Bekasi (27.03%), Kota Tasikmalaya (24.97%) dan Kab. Bogor (24.90%).
Namun pada tahun 2007, posisi Kota Cirebon dan keempat kabupaten lainnya
(Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Tasikmalaya, Kab. Bogor) tergeser oleh Kota
Banjar yang menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 42.33%
Sementara itu Kabupaten yang menempati posisi terendah pada tahun
2006 adalah Kab. Sukabumi yaitu hanya sebesar 7.95% dan tahun 2007 adalah
Kab. Sumedang yaitu mencapai 12.30%. Perkembangan rasio belanja modal
terhadap total penerimaan Kabupaten/Kota se Jawa Barat tahun 2006 dan 2007
diperlihatkan pada gambar 2
Gambar 2. Perkembangan Rasio Belanja Modal terhadap Total Penerimaan
Daerah di Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat periode 2006-
2007
Sumber: BPS, Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Barat periode 2006-2007
17
5.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan
Manusia di Propinsi Jawa Barat
Tingkat pencapaian IPM terhadap peningkatan Indeks Pembangunan
Manusia salah satunya ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah, terutama
kebijakan alokasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik
yang ditujukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap komponen
pembentuk IPM seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastrutktur
lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian IPM.
Penelitian ini mengamati proses bagaimana pendapatan daerah
mempengaruhi pencapaian IPM yaitu dengan melihat pola anggaran belanja
modal perkapita. Adapun estimasi dan hasil perhitungan regresi dapat dilihat pada
persamaan berikut ini:
IPM 2008 = 3,966 + 0,003APBD2006 + 0,023APBD2007
t-stat 0,186 t-stat 1,434
R2= 0,126 Fstat =1,579
Berdasarkan persamaan regresi di atas, diketahui R2 sebesar 12,6% yang
dapat ditafsirkan bahwa 12,6% IPM 2008 di Jawa Barat dipengaruhi oleh APBD
2006 dan APBD 2007 dan sisanya 87,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang ada
diluar model. Adapun pengujian pengaruh simultan dari variabel-variabel yang
mempengaruhi IPM yaitu dengan menggunakan uji F. Adapun nilai batas krits
uji-F diperlihatkan pada tabel 3 berikut ini:
18
Tabel 3. Nilai Batas Kritis Uji-F Hasil Regresi
N2 N1
0,05 0,01
22 2 3,44 5,72
Keterangan : n1 = df numerator (k-1)
n2 = df denumerator (n-k)
= tingkat signifikansi
Berdasarkan hasil uji F maka diketahui bahwa ternyata secara
bersama-sama APBD 2006 dan APBD 2007 tersebut tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap peningkatan IPM 2008. Hal ini terlihat dari hasil uji F-
statistik sebesar 1,579 yang nilainya lebih kecil dari 3,44 dan 5,72 pada tingkat
signifikansi 5% dan 1%.
Sementara itu hasil perhitungan untuk menguji apakah belanja modal 2006
2007 secara parsial mempunyai pengaruh yang nyata terhadap peningkatan IPM
di Propinsi Jawa Barat, ternyata diketahui belanja modal 2006 dan 2007 tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap IPM 2008 di Jawa Barat. Namun
demikian, apabila dilihat dari bentuk hubungannya masih menunjukkan arah
hubungan yang positif yang dapat diartikan bahwa:
1. Setiap peningkatan APBD 2006 sebesar 1% (ceteris paribus), maka akan
meningkatkan IPM 2008 sebesar 0,003%
2. Setiap peningkatan APBD 2007 sebesar 1% (ceteris paribus), maka akan
meningkatkan IPM 2008 sebesar 0,023%
19
VI. KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan
Belanja modal tahun 2006 dan 2007 baik secara parsial maupun simultan
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM 2008 di Jawa Barat. Hasil ini
mencerminkan bahwa dalam struktur alokasi APBD belum sepenuhnya
menggambarkan pembangunan kualitas manusia menjadi arah dan kebijakan
pembangunan. Hal ini secara langsung berkaitan dengan ketersediaan dan
keterpakaian fasilitas pendukung perbaikan IPM masih dirasa kurang. Dengan
kata lain rendahnya IPM di Jawa Barat belum sepenuhnya di jawab tuntas oleh
sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan.
6.2 Saran
1. Kultur manajemen pemerintahan daerah, serta ukuran-ukuran kinerjanya
perlu di digerakan secara optimal. Hal ini berkaitan dengan berubahnya
konsep government (pemerintah) menjadi governance (kepemerintahan) yang
berimplikasi luas pada kinerja pelayanan publik.
2. Peran pendampingan (advisor) untuk mengimplementasikan kewenangan dan
keleluasaan bagi kabupaten/kota, perlu dijalankan oleh pemerintahan
propinsi. Hal ini sehubungan dengan implementasi otonomi daerah yang
belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
3. Mutu perencanaan dan pengendalian yang terkait dengan peningkatan IPM
harus diperbaiki.
20
DAFTAR PUSTAKA
Bland, Robert & Samuel Nunn. 1992. The impact of capital spending on municipal
operating budgets. Public Budgeting & Finance (Summer): 32-47.
-----,Biro Pusat Statistik dan UNDP 1997. Ringkasan Laporan Pembangunan
Manusia Indonesia. Jakarta
-----,BPS Propinsi Jawa Barat. Basis Data Analisis IPM Jabar 2007.
-----,BPPK Departemen Keuangan. 2006. Pengantar Keuangan Daerah.
-----,Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia 2007-2008. Jakarta-
Indonesia
-----,BPS Propinsi Jawa Barat, Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat 2006-2007
-----,BPS Propinsi Jawa Barat, Penyusunan Data Basis untuk Analisis IPM Jawa
Barat 2006-2008
Dewi, Adha. 2006. Kajian Penerapan Akuntansi Biaya pada Anggaran Belanja
Daerah
Gujarati,Damodar N. 2003. Basic Econometrics. 4rd
Edition. McGraw-Hill
Company. International Edition
-----,Harian Umum Pikiran Rakyat Bandung, 11 April 2003
Halim, Abdul & Syukriy Abdullah, Studi atas Belanja Modal pada Anggaran
Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan
Sumber Pendapatan Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2, No. 2, November 2006
Nordiawan, Deddi, Akuntansi Sektor Publik. 2006. Salemba Empa. Jakarta.
-----,Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang
PedomanPengelolaan Keuangan Daerah.
Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis. Cetakan keenam. Bandung. Alfabeta, 2004
Suryadarma dan Suryahadi. 2007. The Impact of Private Growth Sector o Poverty
Reduction. Evidence from Indonesia. SMERU Working Paper,April 2007
Syaiful. 2008. Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja
Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan. Jakarta
21
Todaro, Michael P. 2000.Economic Development , Addison-Wesley Publishing
Company
UNDP. 1996. Human Development Report. Oxford University Press. New York
_____. 2004. Human Development Report. United Nations Development
Programme. New York
World Bank. 2006. World Development Report.
BIO DATA PENULIS:
Nama : Euis Eti Sumiyati
Dosen : Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UNJANI