pengantar hukum pajak - kennyardillah.com filemembayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku....
TRANSCRIPT
Konsep Dasar Sistem Administrasi
Perpajakan Indonesia
Dibuat Oleh :
Kenny Ardillah, S.E, M.Ak
SESI 1
Mengapa diperlukan kesadaran
membayar pajak
• +/- 80% APBN disumbang dari sektor pajak
• APBN masih mengandalkan penerimaan utama dari pajak
• Adanya upaya sistematis pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak melalui:
• Ekstensifikasi pajak
• Intensifikasi pajak
Kegiatan Ekstensifikasi Pajak
• Pemberian NPWP secara jabatan bagi wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan (PPh di atas PTKP)
• Pemberian NPWP di lokasi usaha yang berada di sentra perdagangan atau perkantoran
• Pemberian NPWP atau PKP bagi pengusaha yang belum terdaftar
• Penentuan jumlah angsuran PPh pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor
• Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan kepada pedagang eceran yang mempunyai usaha di sentra perdagangan
Kegiatan Intensifikasi Pajak
• Salah satu kegiatan intensifikasi pajak adalah untukmengoptimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadapobjek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftardalam administrasi DJP dan dari hasil pelaksanaanekstensifikasi.
• Kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadapobjek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftarbertujuan untuk mengungkap laporan Wajib Pajak yang tidakbenar karena banyak Wajib Pajak yang telah terdaftar tidakmembayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku
PENGERTIAN PAJAK
Prof.Dr.Rochmat Soemitro, SH
Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkanUU (dapat dipaksakan) dengan tidakmendapat kontraprestasi yang langsung dapatditunjukkan dan digunakan untuk membayarpengeluaran umum.
PENGERTIAN PAJAK
Prof.Dr.P.J.A.Adriani
Iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnyamenurut peraturan dengan tidak mendapatprestasi kembali yg langsung dpt ditunjukdan gunanya adalah untuk membiayaipengeluaran pengeluaran umumberhubungan dengan tugas negara untukmenyelenggarakan pemerintahan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan Keempat
atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, pada pasal 1 angka 1
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
UNSUR-UNSUR DALAM
PENGERTIAN PAJAK
• DIPUNGUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
• DAPAT DIPAKSAKAN
• TDK DPT DITUNJUKKAN ADANYA KONTAPRESTASI SECARA LANGSUNG OLEH PEMERINTAH
• DIPUNGUT OLEH NEGARA (PUSAT/ DAERAH)
• DIPERUNTUKKAN BAGI PENGELUARAN-PENGELUARAN PEMERINTAH (JIKA SURPLUS DIGUNAKAN UNTUK PUBLIC INVESMENT)
FUNGSI PAJAK
TARIF PROGRESIF : GOL MAMPU
DIKENAKAN TARIF YG LEBIH TINGGI
INDONESIA
BUDGETER
REGULAIR
REDISTRIBUSI
DEMOKRASI PENJELMAAN KEKELUARGA &
KEGOTONG ROYONGAN RAKYAT
MENGATUR PEREKONOMIAN UNTUK
PERTUMBUHAN LEBIH CEPAT
PENERIMAAN NEGARA
PENGERTIAN HUKUM PAJAK(HUKUM FISKAL)
• KESELURUHAN DARI PERATURAN-PERATURAN YANG MELIPUTI WEWENANG PEMERINTAH UNTUK MENGAMBIL KEKAYAAN SESEORANG DAN MENYERAHKAN KEMBALI KE MASYARAKAT MELALUI KAS NEGARA
PEMBAGIAN HUKUM PAJAK
• HUKUM PAJAK MATERIAL
mengatur tentang obyek pajak, subyek pajak, besar pajak yang dikenakan timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan WP
UU PPh dan UU PPN
• HUKUM PAJAK FORMAL
tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan
UU KUP, UU PPSP, UU Pengadilan Pajak
PEMBAGIAN HUKUM PAJAK DAN
PEMBEDAANNYA
1. Hukum Pajak Material
Memuat norma-norma yang menerangkan tentang :
keadaan-keadaan /perbuatan- perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak
Siapa-siapa yang harus dikenakan pajak?
Berapa besar pajaknya?
Dengan kata lain merupakan segala sesuatu tentang tentang
timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan pula
hubungan hukum antara pemerintah dengan Wajib Pajak,
termasuk didalamnya peraturan-peraturan yang memuat
kenaikan, denda-denda dan hukuman-hukuman serta cara-cara
tentang pembebasan dan pengembalian pajak.
PEMBAGIAN HUKUM PAJAK DAN PEMBEDAANNYA
2. Hukum Pajak Formil
Peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan
hukum pajak material menjadi suatu kenyataan dengan melindungi
baik, baik Fiscus maupun wajib Pajak dan memberi jaminan bahwa
hukum material dapat diselenggarakan dengan baik
Memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu
hutang pajak
Kontrol pemerintah terhadap penyelenggaraan pemungutan Pajak
Kewajiban para Wajib Pajak (sebelum dan sesudah menerima
SKP)
Prosedur pemungutan pajak
DASAR DAN TEORI
PEMUNGUTAN PAJAK
1. TEORI ASURANSI
2. TEORI KEPENTINGAN
3. TEORI GAYA PIKUL
4. TEORI BAKTI
TEORI ASURANSI
Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaranpremi.Masyarakat seakan mempertanggungjawabkankeselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara.
TEPATKAH INI?
TEORI KEPENTINGAN
• NEGARA MELINDUNGI KEPENTINGAN HARTA
DAN JIWA WARGA NEGARA DENGAN
MEMPERHATIKAN BEBAN YANG HARUS
DIPUNGUT DARI MASYARAKAT
TEORI GAYA PIKUL
• TIAP ORANG DIKENAKAN PAJAK DGN BOBOT SAMA (ADIL) SESUAI GAYA PIKUL DENGAN UKURAN BESARNYA PENGHASILAN DAN PENGELUARAN SESEORANG
TEORI BAKTI
• DISEBUT JUGA TEORI KEWAJIBAN PAJAK
MUTLAK. PAJAK SEBAGAI BUKTI TANDA
BAKTI MASYARAKAT KE NEGARA
PAJAK PENGHASILAN(PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH)
.
Pengenaan pajak di Indonesia
Negara Daerah
PPh : UU. No. 7 Th. 1984
diubah UU. No. 36 Th 2008
PPN dan PPnBM: UU. No. 8 Th. 1983
diubah UU. No. 42 Th. 2009
Bea Meterai: UU. No. 13 Th. 1985
PBB: UU. No. 12 Th. 1985
diubah UU. No. 28 Th 2009
BPHTB: UU. No. 21 Th. 1997
diubah UU. No. 28 Th. 2009
Dasar hukum Pajak Daerah & Retribusi:
UU No. 18 Th. 1997
diubah UU. No. 28 Th. 2009
JENIS-JENIS PAJAK
PAJAK PUSAT
PAJAK DAERAH
PAJAK
PROPINSI
PAJAK
KABUPATEN
• Pajak Penghasilan
• Pajak Pertambahan Nilai & PPn BM
• Bea Meterai
PKB, BBNKB, PBB,
BPHTB, Pajak Rokok
Pajak Hotel & Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Radio
JENIS PAJAK
MENURUT SIFATNYA
• PAJAK LANGSUNG
PEMBEBANANNYA TIDAK DAPAT DILIMPAHKAN KE PIHAK LAIN
PPh
• PAJAK TIDAK LANGSUNG
PEMBEBANANNYA DAPAT DILIMPAHKAN KE PIHAK LAIN
PPN
JENIS PAJAK MENURUT
SASARAN/ OBYEKNYA
• PAJAK SUBYEKTIF
BERDASARKAN
SUBYEK BARU DICARI
OBYEKNYA
PPh
• PAJAK OBYEKTIF
BERDASARKAN OBYEK BARU DICARI SUBYEKNYA
PPN, PPnBM
MENURUT
PEMUNGUTANNYA
• PAJAK PUSAT
PPh,PPN PPnBM,
Bea Materai
• PAJAK DAERAH
Pajak Reklame, PajakHiburan, PajakRumahMakan/Restoran danHotel
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
1.OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM
2.SELF ASSSESSMENT SYSTEM
3.WITH HOLDING SYSTEM
Official
Assessment
♣ Wewenang berada
ditangan pemerintah
(fiskus) untuk menen-
tukan besarnya pajak
yang terutang
♣ Wajib Pajak bersifat
pasif.
(hanya menunggu)
♣ Utang pajak timbul
setelah dikeluarkan
surat ketetapan pajak
oleh fiscus
Wewenang berada
ditangan Wajib Pajak
untuk menentukan
pajaknya sendiri
Wajib pajak bersifat
aktif (menghitung,
memperhitungkan,
membayar dan
melaporkan sendiri
besarnya pajak yang
harus dibayar)
Utang pajak timbul
tanpa menunggu surat
ketetapan pajak
Wewenang berada
di pihak ketiga yang
ditetapkan oleh
Peraturan Perpajakan
untuk melaksanakan
pemotongan
dan pemungutan
pajak
Utang pajak timbul
tanpa menunggu surat
ketetapan pajak
Witholding
System
Self
Assessment
Timbulnya Hutang Pajak
Berkaitan dengan :
1. Pembayaran pajak
2. Memasukkan surat keberatan
3. Menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka
waktu daluwarsa
4. Menerbitkan SKPKB, SKPKBT, dll
5. Menentukan besarnya denda maupun sanksi
administratif lainnya
Berakhirnya Hutang Pajak
1. Pembayaran/Pelunasan
2. Kompensasi
3. Daluwarsa
4. Pembebasan/penghapusan
Tarif Pajak
1. Tarif tetap
2. Tarif proporsional
3. Tarif progresif
• Tarif progresif-proporsional
• Tarif progresif-progresif
• Tarif progresif-degresif
• Tarif degresif (menurun)
TUGAS1. JELASKAN 3 MACAM YURISDIKSI PERPAJAKAN
DAN MANAKAH YG BERLAKU DI INDONESIA ?
2. JELASKAN JENIS-JENIS PAJAK DI INDONESIA?
3. JELASKAN 3 SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DI
INDONESIA, DAN MANAKAH YG BERLAKU DI
INDONESIA?
4. JELASKAN TEORI-TEORI PEMUNGUTAN PAJAK,
MANAKAH YANG SESUAI UTK DIBERLAKUKAN DI
INDONESIA? MENGAPA?
5. CARILAH DATA APBN TAHUN ANGGARAN 2017
DAN ANALISISLAH BERAPA PROSENTASENYA
PENERIMAAN PAJAK DIBANDINGKAN TOTAL
PENERIMAAN DI APBN ?