PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SEBAGAI PAJAK DAERAHDirektorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan MasyarakatDirektorat Jenderal PajakNopember 2012A. Pendahuluan

Pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).Tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:1. meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah2. memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah),3. memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah,4. memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan5. menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.Tabel 1: Perbandingan BPHTB pada Undang-undang BPHTB dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi DaerahUU BPHTBUU PDRD

SubjekOrang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan(Pasal 4)Sama(Pasal 86 Ayat 1)

ObjekPerolehan hak atas tanah dan atau bangunan(Pasal 2 Ayat 1)Sama(Pasal 85 ayat 1)

TarifSebesar5%(Pasal 5)Paling Tinggi5%(Pasal 88 ayat 1)

NPOPTKPPaling banyakRp300 Juta untuk Waris dan Hibah Wasiat(Pasal7 ayat 1)Paling rendahRp300 Juta untuk Waris dan Hibah Wasiat(Pasal 87 Ayat 5)

Paling banyakRp60 Juta untukSelainWaris dan Hibah Wasiat(Pasal 7 Ayat 1)Paling rendahRp60 Juta untukSelainWaris dan Hibah Wasiat(Pasal 87 Ayat 4)

BPHTB Terutang5%x (NPOP NPOPTKP)(Pasal 8)5% (Maksimal) x (NPOP-NPOPTKP)(Pasal 89)

Keterangan:DJP masih melaksanakanBPHTBuntuk TA 2010, selanjutnyamulai tahun 2011BPHTB menjadi tanggung jawab Kab/Kota.(Pasal 182 Ayat 2, UU nomor 28/2009)

Sumber: Materi Presentasi Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah, Direktorat Jenderal Pajak. Agustus 2011Tabel 2: Perbandingan PBB pada Undang-undang PBB dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi DaerahUU PBBUU PDRD

SubjekOrang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasa dan/atau memanfaatkan atas bangunan(Pasal 4 Ayat 1)Sama(Pasal 78 ayat 1 & 2)

ObjekBumi dan/atau bangunan(Pasal 2)Bumi dan/atau bangunan,kecualikawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan(Pasal 77 Ayat 1)

TarifSebesar 0,5%(Pasal 5)Paling Tinggi 0,3%(pasal 80)

NJKP20% s.d. 100% (PP 25 Tahun 2002 ditetapkan sebesar 20% atau 40%)(Pasal 6)Tidak Dipergunakan

NJOPTKPSetinggi-tingginya Rp12 Juta(Pasal 3 Ayat 3)Paling Rendah Rp10 Juta(Pasal 77 Ayat 4)

PBB TerutangTarifxNJKPx (NJOP-NJOPTKP)0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) atau0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP)(Pasal 7)Max:0,3% x (NJOP-NJOPTKP)(Pasal 81)

Keterangan:DJP masih bertanggung jawab melaksanakanPBB P2sampai31 Desember2013sepanjang tidak dilaksanakan oleh Kab/Kota berdasarkan Perda. Namun mulaitahun 2014 pengelolaanPBB menjadi tanggung jawab Kab/Kota.

Sumber: Materi Presentasi Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah, Direktorat Jenderal Pajak. Agustus 2011Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga saat ini Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Matriks penambahan jenis Pajak Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini:Tabel 3: Perbedaan Jenis Pajak Kabupaten/Kota pada UU No.34/2000 dengan UU No. 28/2009UU 34/2000UU 28/2009

1.Pajak Hotel2.Pajak Restoran3.Pajak Hiburan4.Pajak Reklame5.Pajak Penerangan Jalan (PPJ)6.Pajak Parkir7.Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C1.Pajak Hotel2.Pajak Restoran3.Pajak Hiburan4.Pajak Reklame5.Pajak Penerangan Jalan6.Pajak Parkir7.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (perubahan nomenklatur)8.Pajak Air Tanah (pengalihan dari Prov)9.Pajak Sarang Burung Walet (baru)10.PBB Pedesaan & Perkotaan (baru)11.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (baru)

Sumber: Materi Presentasi PengalihanPBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah, Direktorat Jenderal Pajak. Agustus 2011Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengalihan pengelolaan BPHTB dilaksanakan mulai 1 Januari 2011 dan pengalihan pengelolaan PBB-P2 ke seluruh pemerintahan kabupaten/kota dimulai paling lambat 1 Januari 2014. Kota Surabaya merupakan kota pertama yang menerima pengalihan pengelolaan PBB-P2. Dengan demikian Pemerintah Kota Surabaya menjadi pilot project bagi pelaksanaan pengalihan pengelolaan penerimaan dari sektor PBB-P2. Keberhasilan pemerintah Kota Surabaya dalam mengelola penerimaan dari sektor PBB-P2 dapat menjadi contoh dan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota lainnya.Kemudian, agar terciptanya kelancaran dalam pengelolaan PBB-P2, pemerintah kabupaten/kota harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:1. Kebijakan NJOP agar memperhatikan konsistensi, kesinambungan dan keseimbangan antar wilayah2. Kebijakan tarif PBB, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat3. Menjaga kualitas pelayanan kepada WP, dan4. Akurasi data subjek dan objek pajak dalam SPPT tetap terjagaManfaat Pengalihan PBB-P2 dan BPHTBDengan pengalihan ini, penerimaan PBB-P2 dan BPHTB akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota sehingga diharapkan mempu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8 % dan BPHTB hanya mendapatkan 64%. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 dan BPHTB akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah. Salah satu contoh daerah yang mengalami kenaikan pendapatan asli daerah pasca pengalihan PBB-P2 dan BPHTB adalah kota Surabaya. Walikota Surabaya, Ir. Tri Rismaharini, MT. menyatakan bahwasanya pada tahun 2010, PAD kota Surabaya hanya Rp.1 Triliun. Di tahun 2011, PAD kota Surabaya akan menjadi Rp.2 Triliun. Beliau manambahkan bahwa penyebab kenaikan PAD tersebut berasal dari PBB dan BPHTB. (Media Keuangan Vol. V No. 40/Desember/2010, hal. 8).

Gambar 1: Perbandingan Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB Sebelum dan Setelah Pengalihan

Sumber: Materi Presentasi PengalihanPBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah, Direktorat Jenderal Pajak. Agustus 2011

B. Tahapan pengalihan pengelolaan PBB dan PBHTB1. PBBTabel 4. Jumlah Kab./Kota Penerima Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 Tahun 2011-2014Tahun2011201220132014

Jumlah Kab./Kota117105369

KeteranganKota Surabaya1.Kota Depok2.Kab. Bogor3.Kota Palembang4.Kota Bandar Lampung5.Kota Gorontalo6.Kota Medan7.Kab. Deli Serdang8.Kota Palu9.Kota Pekanbaru10.Kota Balikpapan11.Kota Samarinda12.Kota Pontianak13.Kab. Sidoarjo14.Kab. Gresik15.Kota Semarang16.Kab. Sukoharjo17.Kota Yogyakarta1.Kota Banda Aceh2.Kab. Bengkulu Utara3.Kab. Lampung Tengah4.Kab. Way Kanan5.Kab. Tulang Bawang Barat6.Kota Metro7.Kab. Mukomuko8.Kab. Muaro Jambi9.Kab. Batang Hari10.Kota Tanah Datar11.Kab. Merangin12.Kota Padang13.Kab. Belitung Timur14.Kab. Musi Banyuasin15.Kota Pangkalpinang16.Kota Binjai17.Kab. Serdang Bedagai18.Kab. Asahan19.Kab. Batubara20.Kab. Labuhanbatu Utara21.Kab. Simalungun22.Kota Pematangsiantar23.Kab. Sibolga24.Kota Tanjungpinang25.Kota Batam26.Kab. Indragiri Hulu27.Kab. Kuantan Singingi28.Kab. Kampar29.Kab. Rokan Hulu30.Kab. Rokan Hilir31.Kota Dumai32.Kab. Pelalawan33.Kab. Siak34.Provinsi DKI Jakarta35.Kab. Pandeglang36.Kota Bandung37.Kota Tasikmalaya38.Kab. Bandung39.Kab. Bandung Barat40.Kota Cimahi41.Kota Banjar42.Kab. Sukabumi43.Kab. Karawang44.Kab. Bekasi45.Kota Bogor46.Kab. Majalengka47.Kota Cirebon48.Kota Bekasi49.Kab. Bantul50.Kab. Sleman51.Kab. Demak52.Kab. Batang53.Kota Rembang54.Kab. Grobogan55.Kab. Semarang56.Kota Tegal57.Kab. Tegal58.Kota Pemalang59.Kota Pekalongan60.Kab. Pekalongan61.Kab. Kudus62.Kab. Banyumas63.Kab. Klaten64.Kab. Wonosobo65.Kab. Temanggung66.Kota Surakarta67.Kab. Cilacap68.Kota Magelang69.Kab. Magelang70.Kab. Purworejo71.Kab. Karanganyar72.Kab. Kebumen73.Kab. Boyolali74.Kota Mojokerto75.Kab. Mojokerto76.Kab. Bojonegoro77.Kab. Tuban78.Kab. Ponorogo79.Kab. Jember80.Kota Kediri81.Kota Malang82.Kab. Pasuruan83.Kota Pasuruan84.Kab. Kediri