pengadjlan tinggijawa barat - pt-bandung.go.idpt-bandung.go.id/main/assets/components/data/reviu...
TRANSCRIPT
PENGADJLAN TINGGIJAWA BARAT>^ JALAN CIMUNCANG NO. 21D BANDUNG
(J) 022-87832124 FAX. 022-87832125^ [email protected]
fei^
ARWAN BYRIN. SH.. MH.
NIP. 195208081980031001
KETUA PENGADILAMJINGGI JAWA BARAT^L/•
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra)
Pengadilan Tinggi Jawa Barat Tahun 2015 - 2019.
Pengadilan Tinggi Jawa Barat adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas
menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan dan sekaligus merupakan
kawal depan (Voorj Post) Mahkamah Agung yang berada di Propinsi Jawa Barat.
Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-
Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam
Undang-Undang tersebut Bab V pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib
menyiapkan Rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 - 2019 Satuan Kerja Pengadilan Tinggi
Jawa Barat ini disusun berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi guna mencapai tujuan dan
sasaran Peradilan Umum pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
Kami menyadari bahwa Reviu Rencana Strategis (Renstra) ini masih belum sempurna,
oleh sebab itu kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari semua pihak
untuk penyempurnaan Reviu Rencana Strategis (Renstra) ini kedepannya.
Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun
2015 - 2019 ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat,
biaya ringan dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
DAFTARISI
KATA PENGANTARIDAFTARISI.:.....ii
BABI PENDAHULUAN1
1.1.Kondisi Umum1
1.2.Potensi dan Permasalahan2
A.Kekuatan {Strength)2
B.Kelemahan [Weakness)3
C.Peluang [Opportunities)3
D.Tantangan yang Dihadapi [Threats)4
BAB II VISI, MISI, TUJUAN5
2.1.Visi5
2.2.Misi6
2.3.Tujuan dan Sasaran Strategis7
2.4.Indikator Kinerja Utama7
2.5.Program dan Kegiatan8
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI?10
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Jawa Barat10
1.Peningkatan Kinerja10
2.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik10
BAB IV PENUTUP34
LAMPIRAN :
Matriks Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 - 2019
S.K. Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019
S.K. Penetapan Reviu Renstra (Renstra) Tahun 2015-2019
Kabupaten Kuningan
Kabupaten Ciamis, Kota Banjar,
KabupatenPangandaran
Kabupaten Garut
Kota Depok
Kabupaten Sukabumi
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Cirebon
Kabupaten Bogor
Kota Cirebon
Kabupaten Indramayu
Kota Tasikmalaya, Kabupaten
Tasikmalaya
Kabupaten Karawang
Kabupaten Cianjur
Kota Sukabumi
Kota Bogor
Kabupaten Bandung, Kabupaten Bale
Bandung, Kota Cimahi
Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi
Kota Bandung
Provinsi Jawa Barat
Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Kelas II Kuningan
Pengadilan Negeri Kelas 1 B Ciamis
Pengadilan Negeri Kelas 1 B Garut
Pengadilan Negeri Kelas 1 B Depok
Pengadilan Negeri Kelas 1 B Cibadak
Pengadilan Negeri Kelas 1 B Purwakarta
Pengadilan Negeri Kelas 1 B Sumber
Pengadilan Negeri Kelas 1A Cibinong
Pengadilan Negeri Kelas 1 B Cirebon
Pengadilan Negeri Kelas 1 B Indramayu
Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya
Pengadilan Negeri Kelas 1 B Karawang
Pengadilan Negeri Kelas 1 B Cianjur
Pengadilan Negeri Kelas 1 B Sukabumi
Pengadilan Negeri Kelas 1 B Bogor
Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung
Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bekasi
Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung
Pengadilan Tinggi Jawa Barat
Satuan Kerja
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
No
1.1. KONDISIUMUM
Sebelum Pengadilan Tinggi Jawa Barat dibentuk adalah merupakan wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Jakarta, namun setelah terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 Tanggal
11 Maret 1969 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, maka Pengadilan Tinggi
Jawa Barat meliputi wilayah hukum Provinsi Jawa Barat termasuk wilayah Banten, kemudian
pada tahun 2004 dibentuk pula Pengadilan Tinggi Banten yang meliputi wilayah Provinsi Banten.
Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat meliputi 18 (delapan belas) Pemerintah
Kabupaten dan 9 (sembilan) Pemerintah Kota Madya diseluruh Provinsi Jawa Barat dengan
Pengadilan Tingkat Pertama yang wilayah hukumnya sebagaiberikut:
BABI
PENDAHULUAN
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN
A. Kekuatan (Strength)
Kekuatan Pengadilan Tinggi Jawa Barat mencakup hal-hal yang memang sudah diatur
dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan
kemudian, mencakup:
3 Orang
6 Orang
32Orang
28 Orang
Untuk tenaga honorer atau pekerja tidak tetap di PengadilanTinggi Jawa Barat adalah
berjumlah 18 (delapan belas) orang.
3 Orang
Panitera Muda
Ka Bag/Kepala Sub Bagian
Panitera Pengganti
Staf
Panitera/Sekretaris/Wakil Panitera
Ketua
Wakil Ketua
Hakim Tinggi
Hakim AdhocTipikor
Hakim Yustisial
Pengadilan Tinggi selaku kawal depan Mahkamah Agung Rl bertugas menyelenggarakan
administrasi Pengadilan, dimana oleh undang-undang dibedakan oleh 2 (dua) administrasi yaitu
administrasi perkara dan administrasi umum.
Dalam menyelenggarakan administrasi pengadilan, terbentuklah personil di Pengadilan
Tinggi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tanggal 7
Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Kepala Bagian Umum
dan Kuangan, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Panitera Muda Perdata, Pidana,
Hukum dan TIPIKOR, Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran, Kepala Sub Bagian
Keuangan dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Pegawai/Staf dan
tenaga honorer/pekerja tidak tetap.
Sesuai data terakhir tahun 2017, jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di
Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebanyak 118 (seratus dua puluh) orang dengan rincian sebagai
berikut:
1 Orang
1 Orang
33 Orang
7 Orang
4 Orang
Kabupaten Sumedang
Kabupaten Subang
Kabupaten Majalengka
Pengadilan Negeri Kelas 1 B Sumedang
Pengadilan Negeri Kelas 1 B Subang
Pengadilan Negeri Kelas II Majalengka
22
21
20
1.Merupakan kawal depan (Voorj Post)di wilayah propinsi Jawa Barat.
2.Pengadilan Tinggi Jawa Barat merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan
baik dengan pemerintah daerah di propinsi Jawa Barat.
3.Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi)
pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat
4.Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Jawa
Baratselaku Pengadilan Tingkat Banding.
5.Pengaduan masyarakat bisa dilakukan dengan sistem yang berbasis teknologi
informasi
B.Kelemahan(Weakness)
Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Jawa Barat dirinci dalam
beberpa aspek:
1.Aspek Proses Peradilan
•Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat belum dapat diunduh/ diakses cepat
oleh masyarakat
•Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan
masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat
2.Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
•Pengadilan Tinggi Jawa Barat belum mempunyai kewenangan untuk merekrut
pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
" Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan
kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Jawa Barat
3.Aspek Pengawasan dan Pembinaan
•Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
4.Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
•Belum ada sistem Manajemen perkara berbasis teknologi informasi (dalam
proses)
5.Aspek Sarana dan Prasarana
•Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Jawa Barat dari pusat belum sesuai
dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan
C.Peluang (Opportunities)
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk
melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:
1. Aspek Proses Peradilan
•Adanya website Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memberikan informasi
kepada masyarakat tentang alur proses berperkara
2.Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
•Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan
kinerja
•Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan
Tinggi Jawa Barat maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas
sumberdaya manusia
3.Aspek Pengawasan dan Pembinaan
•Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk
internal maupun ekstemal ke Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan
Tinggi Jawa Barat.
4.Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
•Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum
Pengadilan Tinggi Jawa Barat
5.Aspek Sarana dan Prasarana
•Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi Jawa Barat
berupa internet, website Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
D. Tantangan yang dihadapi (Threats)
Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang akan
dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan
sebagaimana yang diharapkan.
1.Aspek Proses Peradilan
•Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.
2.Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
•Personil di Pengadilan Tinggi Jawa Barat belum seluruhnya menguasai visi dan
misi Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
3.Aspek Pengawasan dan Pembinaan
•Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat
peradilan.
4.Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
" Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman
administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat
membutuhkan waktu lebih lama.
5.Aspek Sarana dan Prasarana
" Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak
sesuai dengan kebutuhan.
BABII
VISI,MISI,TUJUAN
2.1. VISI
Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jawa Barat Tahun 2015- 2019 merupakan
komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan
terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan
terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas
dan efesiensi.
Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 (empat)
strategi yaitu:
1.Strategi Stabilitas
a.Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukan dan mempertegas arah kegiatan
Pengadilan Tinggi Jawa Barat, serta menghindar dari segala yang menjadi penghambat
di masa lalu.
b.Meningkatkan bahwa penggunaan daya dan dana, secara efesiensi agar terwujud
kondisi Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana
yangdiharapkan.
2.Strategi Pembangunan
Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan
operasional Pengadilan Tinggi Jawa Barat,yaitu melengkapi segala fasilitas yang kurang.
3.Strategi Efesiensi
Strategi ini berorientasi kepada prioritas untuk memilah kebutuhan yang paling
mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional
Pengadilan Tinggi Jawa Barat yangtidak perlu lagi dipertahankan keberadaannya.
4.Strategi Pelayanan Publik
Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap badan peradilan di
bawahnya termasuk Peradilan Umum, merupakan salah satu indikator pembaharuan
peradilan ke arah terwujudnya peradilan agung dan modern. Kebijakan pembinaan dalam
bidang ini, merupakan keharusan sebagai implimentasi dari Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan surat Keputusan Mahkamah Agung
Rl Nomor 1-144/KMA/SK/I/20H tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan serta
surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Rl Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-
NY/SK/l/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pejayanan Informasi pada Mahkamah Agung
Rl.
Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung Rl tersebut, telah
mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dipublikasikan dan yang harus
tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumuman informasi, tata cara
pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, dan
tata cara pelaporan.
5. Strategi kombinasi
Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat strategi di atas. Dengan tetap
memperioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan
dana dan sarana namun tetap memegang prinsip proporsionalitas.
Kemudian rencana strategis Pengadilan Tinggi Jawa Barat ini harus didorong oleh visi
yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target startegis, langkah-langkah yang harus
diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha
yang terus menerus/berkesinambungan serta strategi yang efektif.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan
tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Barat harusdiselaraskan denga arah kebijakan dan
program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang
telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 -
2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015- 2019, sebagai pedoman
dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam
mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015- 2019.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Jawa
Barat.
Visi Pengadilan Tinggi Jawa Barat mengacu pada Visi Mahkamah Agung Rl adalah
sebagai berikut:
"TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGUAWA BARAT YANGAGUNG"
2.2. MISI
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan
agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Tinggi Jawa Barat, adalah sebagai berikut:
1.Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
2.Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3.Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.
INDEX RESPONDED PENGADILAN TINGKAT PERTAMA YANG
-PK
-KASASI
PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA
HUKUM:
PERSENTASE PENURUNAN SISA PERKARA
PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU
PERSENTASE SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN
INDIKATOR
5.
4.
3.
2.
1.
TERWUJUDNYA PROSES
PERADILAN YANG PASTI,
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
URAIAN
2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMAIndikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran
strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama
dengan digambarkan sebagai berikut:
2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGISTujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu
sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi
Pengadilan Tinggi Jawa BaratAdapunTujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Jawa Barat adalah sebagai berikut
1.Terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan.
2.Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3.Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Pengadilan Negeri di bawahnya
memenuhi butir 1 dan 2 di atas.Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun
2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi adalah sebagai berikut:
1.Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)
2.Peningkatan aksepbilitas Putusan Hakim
3.Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4.Peningkatan aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (acces to justice)
5.Meningkatnya kualitas pengawasan
6.Peningkatan kualitas SDM
8
2.5. PROGRAM DAN KEGIATAN
Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Jawa Barat
untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan
Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a.Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik
mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan
aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan
Tinggi Jawa Barat dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
adalah:
1.Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor.
2.Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor.
3.Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat Waktu.
4.Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5.Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.
6.Meng-upload perkara ke website.
b.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang
berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan
dalam program ini adalah :
1.Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2.Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3.Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa
c.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan
untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok
1. PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE
PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU
2. PERSENTASE PUTUSAN PERKARA YANG MENARIK
PERHATIAN MASYARAKAT YANG DAPAT DIAKSES SECARA
ONLINE DALAM WAKTU 1 HARI SETELAH DIPUTUS
PUAS TERHADAP LAYANAN PENGADILAN TINGGI
PENINGKATAN EFEKTIFITAS
PENGELOLAAN PENYELESAIAN
PERKARA
program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat
banding dan tingkat pertama antara lain sedang membangun / menambah sistem IT yang
ada di Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
10
BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGIJAWA BARAT
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan,
Pengadilan Tinggi Jawa Barat menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:
1.Peningkatan Kinerja.
Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara
yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh
kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian
perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan
kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan
kinerja:
•Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan
kompetensi.
•Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya
proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
•Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
•Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi
yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
2.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
" Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan
kewajiban penyeienggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
" Menindaklanjuti pengaduan dengan cepat dan dipublikasikan
" Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik
•Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan SDM
11
BAB IV
PENUTUP
Rencana strategis Pengadilan Tinggi Jawa Barat tahun 2015-2019 diarahkan untuk
merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan
strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan
upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluangtantangan, program
yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta
output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.
Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Jawa Barat harus terus disempurnakan dari waktu
kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui
renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan
pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.
Dengan Rencana Strategis ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan
Tinggi Jawa Barat memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah,
tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015 -2019, sehingga visi dan misi
Pengadilan Tinggi Jawa Barat dapat terwujud dengan baik.
12
LAMPIRAN:
1.Matriks Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019
2.S.K. Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019
3.S.K. Penetapan Reviu Renstra (Renstra) Tahun 2015-2019
Surat Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017tanggal 24 Oktober 2017 perihal Review Indikator Kinerja Utama (IKU)Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat PertamaSurat Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 1003A/SEK/OT.01.2/H/2017tanggal 27 November 2017 perihal Penyampaian LKjlP Tahun 2017 danDokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
Bahwa untuk melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiapsatuan kerja wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP);Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2015-2019 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan TinggiJawa Barat perlu membentukTim Penyusunan tersebut;Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Tinggi Jawa Barat dipandang cakap dan mampu dalammelaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan dimaksud.
Undang-undang Republik Indonesia- Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Peradilan Umum;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementrian Negara Republik Indonesia;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentangSekretariat Mahkamah Agung;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentangKepaniteraan Mahkamah Agung;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
: 1.
2.
3.
4;
5.
6.
7.
8.
c.
b.
: a.
2.
: 1.
Mengingat
Menimbang
Membaca
KETUA PENGADILAN TINGGIJAWA BARAT
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARATNOMOR: W11.U/129/OT.01.2/XI/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNANREVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019
PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT
PENGADILAN TINGGI JAWA BARATJL.CIMUNCANG N0.21 D BANDUNG40125Telp. (022). 87832124 Fax (022). 87832125
Website: www.pt-bandung.go.id
Email: [email protected]
ARWAN BYRIN. SH.. MH.
NIP. 195208081980031001
KETUA PENGADILAN TjNGGI JAWA BARAT
Bandung
6 November 2017
^DitetapkandiA^PadaTanggal
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;9.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Instansi Pemerintah;10.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;11.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IndikatorKinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan danTata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT TENTANGPEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT
Pertama: Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Reviu Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2014-2019 Pengadilan Tinggi Jawa Barat;Kedua: Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa
Barat;Ketiga: Setiap perkembangan dalam penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2015-2019 agar melapor ke Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat;Keempat: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimanamestinya.
ARWAN BYRIN. SH.. MH.
NIP. 195208081980031001
KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT,
1.Kepala Sub Bagian Rencana Program dan
Anggaran2.Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
Umum dan Staf3.Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah
Tangga dan Staf4.Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan
Teknologi Informasi dan Staf
1.Panitera Muda Perdata dan Staf2.Panitera Muda Pidana dan Staf3.Panitera Muda Hukum dan Staf4.Panitera Muda Tipikor dan Staf
: 1. Kabag Umum dan Keuangan2. Kabag Perencanaan dan Kepegawaian
: 1. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
: Hakim Tinggi Pengawas Bidang
: 1. Panitera2. Sekretaris
: Wakil Panitera
Anggota Tim Bidang Kesekretariatan :
KoordinatorTim Bidang Kesekretariatan
Pembina
Pengarah
PenanggungJawab
Koordinator Tim Bidang Kepaniteraan
Anggota Tim Bidang Kepaniteraan :
LAMPIRAN: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGIJAWA BARAT NOMOR: Wll.U/129 /OT.01.2/XI/2017TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019 DAN INDIKATORKINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGIJAWA BARAT
KETUA PENGADILAN TINGGIJAWA BARAT
1.Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman UmumPenetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan TinggiJawa Barat;
2.Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010 - 2014, dan dimulainyaRencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015 -
2019 maka Pengadilan Tinggi Jawa Barat perlu meninjaukembali atau mereviu untuk penyempurnaan Rencana
Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019.
1.Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan
Militer2.Undang-undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang Perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung3.Undang-undang Nomor: 46 tahun 2009 tentang Tindak Pidana
Korupsi;4.Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman5.Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang
Peradilan Umum6.Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor : 7 tahun 1986 tentang
Peradilan Agama7.Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang
8.Peradilan Tata Usaha NegaraPeraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang
9.Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi PemerintahPeraturan Presiden Nomor : 7 tahun 2005 tentang Rencana
10.Pembangunan Jangkah Menengah Nasional tahun 2004-2009Peraturan Presiden Nomor: 9 tahun 2005 tentang Kedudukan,Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Mengingat
Menimbang
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGIJAWA BARATN0M0R: Wll.U/132/OT.01.2/XI/2017
TENTANG
PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT
PENGADILAN TINGGI JAWA BARATJL.CIMUNCANG N0.21 D BANDUN640125Telp. (022). 87832124, Fax (022). 87832125
Website: www.pt-bandung.go.idEmail: [email protected]
SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:1.Sekretaris Mahkamah Agung Rl di - Jakarta;2.Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI di-Jakarta;3.Kepala Badan Urusan Administrasi MARI di - Jakarta;
ARWAN BYRIN. SH.. MH.
NIP. 195208081980031001
11.Peraturan Presiden Nomor: 13 tahun 2005 tentang Sekretariat
Mahkamah Agung12.Peraturan Presiden Nomor : 14 tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung13.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman UmumPenetapan Indikator Kinerja.
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT TENTANGREVIU PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019 PENGADILAN TINGGIJAWA BARAT
Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 sebagaimanatercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerjayang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat, untukmenetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencanakinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi
pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis
Pengadilan Tinggi Jawa Barat 2015 - 2019.
Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 dilakukanoleh Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan disampaikan kepada BiroPerencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah
Agung R.l.
Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaankeputusan/peraturan ini, Hakim Tinggi Pengawas Bidang yangterkait pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat diberikan tugas untuk:
a.Melakukan review Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019satuan kerja Pengadilan Tinggi Jawa Barat atas adanyaperubahan kebijakan maupun sasaran kebijakan strategis
b.Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan
melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, denganketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akandiperbaiki sebagaimana mestinya.
/Ditetapkan di : Bandungf" Pada tanggal : 13 November 2017
Ketua Pengadjj^n Tinggi Jawa BaratL
Keempat
Ketiga
Kedua
Pertama
Menetapkan
PENGADILAN TINGGIJAWA BARAT>> JALAN CIMUNCANG NO. 21D BANDUNG(J) 022-87832124 FAX. 022-87832125
2