pengadilan tinggi medan - pt-medan.go.id filedengan tanaman rambung/karet; 2. bahwa akan tetapi,...
TRANSCRIPT
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 1 dari 35 Halaman
P U T U S A N NOMOR : 46/PDT/2017/PT.MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara antara :
JOKOBUS BUKIT, SE., Umur + 52 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat Gang Mujatirin Ujung Desa Deli
Tua Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli
Serdang, selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING semula TERGUGAT ;
M E L A W A N
HENRY TARIGAN, SH., MHum, Umur 57 tahun, Agama Kristen,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan
Bendungan I Nomor 32 A Kelurahan Bangun Mulia
Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, dalam hal
ini memberi kuasa kepada ROHDALAHI SUBHI PURBA, SH., MH., BUDI HARTONO PURBA, SH., AHMAD ARPANI, SH., dan FEBER ANDRO SIRAIT, SH., Advokad dan Konsultan Hukum pada
Kantor Hukum “BAR & Associates “ yang
berkantor di Jalan Sudirman No. 25 Lubuk Pakam,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27
April 2015 yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di
bawah Register No.W2-U4/163/HKM.01.10/IV/2015
tertanggal 29 April 2015, selanjutnya disebut
sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;
Pengadilan Tinggi Tersebut ;
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor
46/PDT/2017/PT.MDN tanggal 24 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
Telah membaca berkas perkara dan surart-surat yang bersangkutan
serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:
62/Pdt.G/2015/PN.Lbp tanggal 21 Januari 2016;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 2 dari 35 Halaman
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 April
2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam pada tanggal 30 April 2015 dalam Register Nomor
62/Pdt.G/2015/PN.LP, yang pada pokoknya telah mengajukan gugatan
sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas ± 4 Ha yang terletak di
Dusun I Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten
Deli Serdang, dimana selama ini tanah aquo telah ditanami Penggugat
dengan tanaman rambung/karet;
2. Bahwa akan tetapi, atas tanah milik Penggugat aquo, selama ini tidak
memiliki akses jalan masuk yang dapat dilalui oleh kendaraan roda empat
(mobil) karena berada dibelakang tanah milik Tergugat i.c Jocobus Bukit,
SE, dan tanah pertapakan milik Desa Tanjung Selamat, dimana selama ini
jalan setapak yang dipergunakan Penggugat adalah berasal dari tanah
Tergugat sebagaimana diatas;
3. Bahwa atas alasan untuk dapat memiliki akses jalan, agar Penggugat
dapat memaksimalkan mengelola ladangnya, serta juga selama ini akses
jalan setapak yang dipergunakan dari tanah Tergugat, maka pada hari
Jumat tanggal 14 Februari 2014, Penggugat dan Tergugat bertemu di
Desa Tanjung Selamat untuk membuat kesepakatan/ perjanjian tentang
jual beli tanah milik Tergugat I.c Jacobus Bukit, SE dengan ukuran 4 M X
100 M yang terletak di Dusun I Desa Tanjung Selamat Kecamatan Namo
Rambe Kabupaten Deli Serdang dengan harga Rp. 40.000.000.00 (Empat
Puluh Juta Rupiah), yang disaksikan oleh Elieser Tarigan selaku Kepala
Desa Tanjung Selamat dan Paulus Sembiring selaku Sekertaris Desa
Tanjung Selamat dan telah pula dituangkan dalam Berita Acara
Pertemuan tanggal 14 Februari 2014 yang dibuat oleh Kepala Desa dan
Sekretaris Desa Tanjung Selamat ;
4. Bahwa adapun tanah yang disepakati diperjual belikan seluas 400 M (L =
4 M X P = 100 M) antara Penggugat dengan Tergugat untuk dijadikan
jalan oleh Penggugat sebagaimana diatas batas-batasnya adalah sebagai
berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan Dusun I Desa Tanjung
Selamat;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 3 dari 35 Halaman
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Henry Tarigan,SH.M.Hum
(Penggugat);
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pertapakan Desa Tanjung
Selamat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jokobus Bukit (Tergugat);
5. Bahwa setelah disepakati jual beli tanah aquo, pada saat itu juga
Penggugat hendak menyerahkan/melakukan pembayaran uang atas
pembelian tanah aquo sebesar Rp. 40.000.000.00 (Empat Puluh Juta
Rupiah) kepada Tergugat dan mengajak Tergugat kerumah Penggugat,
akan tetapi Tergugat sendiri menyatakan agar pembayaran aquo
dilakukan pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 di lokasi tanah
tersebut;
6. Bahwa setelah disepakati jual beli tanah aquo, pada saat itu juga
Tergugat menyuruh Sekretaris Desa Paulus Sembiring untuk melakukan
pembuatan jalan diatas tanah yang dijual aquo dan hal tersebut juga
tertuang dalam berita acara Pertemuan tanggal 14 Februari 2014 yang
dibuat oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa Tanjung Selamat
sebagaimana tersebut diatas;
7. Bahwa atas jual beli dan kesepakatan sebagaimana tersebut diatas,
keesokan harinya atas persetujuan Tergugat maka oleh Sekeratris Desa
Paulus Sembiring dikerjakanlah dan dibuatlah jalan masuk kelokasi tanah
selebar 4 m x 100 m sebagaimana tersebut diatas dengan
mempergunakan beko selama 4 (empat) hari dengan biaya pembuatan
jalan tersebut sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)
ditanggung oleh Penggugat dan telah dibayar lunas oleh Penggugat
kepada pemilik beko tersebut;
8. Bahwa dalam pengerjaan/pembukaan jalan masuk tersebut, tanaman
karet milik Penggugat pun telah turut ditumbang sebanyak 300 (tiga ratus)
batang;
9. Bahwa akan tetapi, alangkah terkejutnya Penggugat setelah jalan masuk
tersebut selesai dibuat ternyata Tergugat merasa keberatan dan melalui
telepon menghubungi Penggugat serta menyatakan tidak mau menerima
pembayaran pembelian tanah tersebut;
10. Bahwa sejak saat itu Tergugat telah menutup jalan masuk kelokasi tanah
milik Penggugat dengan cara menumbang pohon aren sehingga
Penggugat tidak dapat masuk kelokasi tanah miliknya yang
mengakibatkan tanaman karet milik Penggugat sebagaimana diatas
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 4 dari 35 Halaman
menjadi rusak dan tidak terurus dengan baik karena tidak ada akses
jalannya sebagaimana yang diharapkan;
11. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat agar
mau mematuhi/merealisasikan kesepakatan yang pernah dibuat
sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pertemuan tanggal tanggal 14
Februari 2014 yang dibuat oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa
Tanjung Selamat akan tetapi Tergugat tetap tidak mau
mematuhinya/melaksanakannya;
12. Bahwa karena kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat
sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pertemuan tanggal 14 Februari
2014 yang dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan Sekretaris Desa
Tanjung Selamat sebagaimana tersebut diatas karena adalah merupakan
kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat dan telah
memenuhi syarat sah suatu perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata,
maka adalah sangat beralasan untuk menyatakan kesepakatan aquo
adalah sah dan berkekuatan hukum;
13. Bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat atas pembelian
tanah aquo menurut hukum adalah sah meskipun belum dilakukan
pembayaran atas pembelian tanah terebut, hal ini sesuai dengan Pasal
1458 KUH Perdata yang berbunyi: "Jual beli itu telah dianggap telah
terjadi antara kedua belah pihak, seketika orang-orang ini mencapai
sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan
itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar";
14. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau menerima pembayaran tanah
tersebut serta tidak mau menyerahkan objek perjanjian aquo kepada
Penggugat dapatlah dikwalifikasikan sebagai perbuatan wanprestai
(ingkar janji) sehingga patut dan beralasan hukum apabila Pengadilan
memerintahkan agar Tergugat melaksanakan kesepakatan tersebut yaitu
menerima pembayaran atas pembelian tanah tersebut dan menyerahkan
tanah aquo kepada Penggugat;
15. Bahwa sebagai akibat kesengajaan Tergugat tidak mau mematui isi
perjanjian aquo, Penggugat mengalami kerugian Materil yakni Penggugat
telah mengeluarkan biaya untuk membuat jalan, serta telah menumbang
rambungnya sendiri sebanyak 300 batang, serta Penggugat mengalami
kerugian karena tanaman rambung yang ada diatas tanahnya tidak dapat
diurus karena tidak dapat memiliki akses jalan maka Penggugat
mengalami kerugian, sehingga adalah sangat wajar dan beralasan
Tergugat juga dihukum untuk mengganti kerugian Penggugat aquo ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 5 dari 35 Halaman
16. Bahwa jika diperincikan kerugian materil Penggugat akibat dari perbuatan
wanprestasi Tergugat aquo yang tidak melaksanakan perjanjian dan
malah menutup jalan menuju kelokasi tanah milik Penggugat
sebagaimana diatas yakni:
a. Kerugian Penggugat karena telah mengeluarkan uang untuk
membuka jalan masuk sebesar Rp. 15.000.000.00;
b. Pohon karet Penggugat yang ditumbang untuk membuka jalan masuk
sebanyak 300 batang x 1 batang karet dari bibit sampai umur 3 tahun
seharga Rp.200.000.00 = Rp. 60.000.000.00:
c. Kerugian karena rusaknya tanaman karet Penggugat karena tidak
dapat diurus sejak bulan Februari sampai dengan sekarang karena
tidak ada akses jalan masuk mobil keladang Penggugat karena
ditutup oleh Tergugat dengan pohon Aren/rumbia yakni sebesar 40 %
kerusakan dimana = tanah Penggugat seluas ± 4 Ha x 700
batang/Ha x 40 % sehingga jumlah tanaman karet yang rusak
sebanyak = 1.120 batang x 1 batang karet dari bibit sampai umur 3
tahun seharga Rp.200.000.00 = Rp. 224.000.000.00 (Dua Ratus Dua
Puluh Empat juta Rupiah)
d. Biaya tambahan karena Penggugat/orang suruhan Penggugat untuk
masuk keladangnya
harus memutar sejauh 1 km, maka dihitung tambahan biaya perhari
hari sebesar
Rp. 10.000.00 x sejak bulan Pebruari 2014 sampai dengan sekarang
yakni 16 bulan dimana1 bulan = 30 hari maka = 480 hari, maka total
seluruhnya = Rp.10.000.00 x 480 hari 4.800.000.- (empat juta
delapan ratus ribu rupiah);
Jadi total kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.
303.800.000.00 (Tiga Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
17. Bahwa selain kerugian Materil sebagaimana diatas, Penggugat juga
mengalami kerugian moril yakni berupa terganggunya Penggugat karena
tidak leluasa masuk kelokasi tanah miliknya, dan mengalami perasaaan
cemas dan nama baik Penggugat yang kesemuanya itu ditaksir dengan
uang sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah), dengan
demikian jumlah kerugian materil dan moril yang dialami oleh Penggugat
akibat dari perbuatan Tergugat adalah sebesar = Rp. 303.800.000.00 +
Rp. 500.000.000.00 = Rp. 803.800.000.00 (Delapan ratus Tiga Juta
Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang harus dibebankan kepada Tergugat;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 6 dari 35 Halaman
18. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak lalai memenuhi kewajibanya
membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat maka Penggugat
meminta kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar
meletakan Sita Jaminan (Conservatoir beslagh) berupa harta milik
Tergugat yaitu 1 (satu) unit rumah milik Tergugat Ic Jokobus Bukit yang
terletak di Gang Mujatirin Ujung Desa Deli Tua Kecamatan Namo Rambe
Kabupaten Deli Serdang;
19. Bahwa selanjutnya juga karena gugatan aquo didasarkan kepada dalil-
dalil serta bukti-bukti yang tidak dapat terbantahkan lagi maka adalah juga
sangat beralasan juga kiranya putusan perkara aquo dapat dijalankan
terlebih dahulu mesti ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij
voorraad);
Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas berkenaan apa
kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan atau Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan hari persidangan dan
memanggil para pihak yang telibat dalam perkara ini, seraya mengambil
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kesepakatan jual beli tanah dengan ukuran 4 M X 100 M
yang terletak di Dusun I Desa Tanjung Selamat Kecamatan Namo Rambe
Kabupaten Deli Serdang dengan harga sebesar Rp. 40.000.000.00
(empat puluh juta rupiah) dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana
tertuang dalam Berita Acara Pertemuan tanggal tanggal 14 Februari 2014
yang dibuat oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa Tanjung Selamat
adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji);
4. Menyatakan tanah dengan ukuran 4 M x 100 M yang terletak di Dusun I
Desa Tanjung Selamat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli
Serdang dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan Dusun I Desa Tanjung
Selamat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Henry Tarigan;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pertapakan Desa Tanjung
Selamat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jokobus Bukit;
adalah objek tanah yang telah diperjual belikan oleh Tergugat kepada
Penggugat;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 7 dari 35 Halaman
5. Memerintahkan agar Tergugat menerima pembayaran uang dari
Penggugat atas pembelian tanah tersebut diatas sebesar Rp.
40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah), guna memenuhi perjanjian yang
tertuang dalam Berita Acara Pertemuan tanggal 14 Februari 2014
sebagaimana termaksud dalam petitum ke-2- diatas;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek jual beli
sebagaimana petitum ke-4-diatas kepada Penggugat dalam keadaan
aman dan kosong;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan moril yang
dialami oleh Penggugat yakni kerugian Materil Rp. 303.800.000.00 +
kerugian Moril Rp. 500.000.000.00 = Rp. 803.800.000.00 (Delapan ratus
Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) seketika dan tunai kepada
Penggugat;
8. Menyatakan Sita Jaminan atas 1 (satu) unit rumah atas nama Jokobus
Bukit yang terletak di Gang Mujatirin Ujung Desa Deli Tua Kecamatan
Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu
secara serta merta meskipun ada Verzet, banding maupun kasasi
(uitvoerbar bij vorraad);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini.
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-
adilnya (Ex et buonno).
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah
mengajukan jawaban dalam pokok perkara secara tertulis dipersidangan
tertanggal 02 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :
I. TENTANG EKSEPSI
1. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT
1.a Eksepsi Diskualifikasi
Bahwa yang bertindak sebagai penggugat, bukanlah pihak yang
berhak, dengan kata .lain Diskualifikasi in Person yang disebabkan
Pengugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk mengajukan
Perkara aquo sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat
formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu
pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah Penggugat yang
tidak mempunyai syarat sebagai Penggugat sehingga Penggugat
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 8 dari 35 Halaman
tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan Gugatan
perkara aquo, (vide Pasal 1320,1337 KUH Perdata dan Pasal 1321 KUHPerdata);
1.b Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (Gemis
Aanhoedanigheid)
Bahwa pemilik tanah yang menjadi objek perkara aquo bukanlah
milik Tergugat melainkan milik sdra. Tn Mulia Bukit sesuai dengan
Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Buchler Tarigan,
SH., M. Kn dengan Nomor 05/Not-BTA/1/2014 tentang Akta
Penegasan Sural Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni
2014 serta Sural Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB terbaru
dengan Nomor SPPT (NOP) 12.10.060.005.001-0035-0 tertanggal
16 Juli 2014 tertera nama wajib pajak an. Mulia Bukit, sehingga
Tergugat tidak berhak dan mempunyai kedudukan hukum
terhadap objek dimaksud. Dengan kata lain. Tergugat tidak
mempunyai legitima persona standi injudicio,
Selain salah sasaran pihak Tergugat berdasarkan objek perkara
aquo juga terjadi salah sasaran Pihak Tergugat dalam hal identitas
, dimana Penggugat mengajukan gugatannya Terhadap
JOKOBUS BUKIT, SE yang beralamat : Mujatirin Ujung, Desa Deli
Tua, Kec. Namorambe, Kab. Deli Serdang sebagai Tergugat,
namun Fakta Hukum membuktikan terjadi kekuliruan dalam hal
nama, Gelar yang disandang serta alamat Tergugat. hal ini
dibuktikan dengan Akta Otentik berupa Kartu Tanda Penduduk
Tergugat dimana nama yang tertera adalah JAKOBUS BUKIT, S.
Pd dan beralamat di Desa Deli Tua Dusun II, Kec. Namo Rambe,
Kab. Deli Serdang (vide Yurisprudensi Nomor : 34/K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998 "gugatan penggugat obscuur libel karena identitas luas objek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang ditempat berbeda, sedangkan penggugat tidak menyatakan perubahan
surat dimana gugat" dan Putusan MA Rl No. 565 k/Sip/1973, tgi. 21 Agustus 1974, "Kalau objek gugatan tidak jeias, maka gugaian tidak dapat diterima),
1.c Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)
Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap oleh
karena itu gugatan Penggugat mengadung error in persona dalam
bentuk plurium litis consortium (Vide "Putusan MA Rl No. 663k/Sip/1971, tgl, 6 Agustus 1971 Jo. Putusan MARI No. 1038k/Sip/1972,
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 9 dari 35 Halaman
tgi. 1 Agustus 1973, "Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak
menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taatpada putusan hakim perdata.");
Bahwa berdasarkan kekeliruan-kekeliruan diatas maka gugatan
Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga demi hukum gugatan Pengugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijk verklaardr).
2. TENTANG PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM MANGAJUKAN GUGATAN A QUO
Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat,
sehingga tidak dapat menimbulkSn hak dan kewajiban antara
Penggugat dengan Tergugat, Dengan kata lain Penggugat tidak
memiliki kapasitas dan kepentingan hukum, sebagai pedoman untuk
mengajuga gugatan, zr-::.:a: senarusnya belajar memahami Pasal 1320
KUH Perdata tersebut karena tidak cukup nanya mengetahui agar
gugatan Penggugat tidak terkesan asal-asalan, (vide Pasal 1320, 1337 KUH Perdata dan Pasal 1321 KUH Perdata);
3. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PARA PIHAK
Bahwa gugatan penggugat cacat plurium litis consortium karena pihak
yang ditarik sebagai Tergugat tidak iengkap seharusnya agar gugatan
Penggugat daiam perkara aquo memenuhi syarat formfl seharusnya
penggugat menarik pemilik/penguasa objek sengketa (vide "Putusan MA
Rl No.1038 K/Sip/1971, tgl. 6 Agustus 1971 Jo. Putusan MARI No. 1038k/Sip/1972, tgl. 1 Agustus 1973, “Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat psda putussn hakim perdata.")
4. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK JELAS ATAU
SAMAR-SAMAR (OBSCUR LIBEL)
Bahwa gugatan Penggugat tidak terang dan jelas atau tegas dalam hal;
4.a Tidak Jelas Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat
Bahwa gugatan Penggugat pada Posita atau fundamentum
petendi tidak jelas dasar hukum (rechts grond) dan dasar fakta
[fetelijke grond) dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat
tidak memiliki hubungan hukum dengan berpedoman pada Pasal
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 10 dari 35 Halaman
1320,1337 KUH Perdata dan Pasal 1321 KUH Perdata (vide
Putusan MA Rl No. 1145 K/Pdt/1984 dan Yurisprudensi Nomor : 34/K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998 "gugatan penggugat obscuur libel karena identitas luas objek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang ditempat berbeda, sedangkan penggugat tidak
menyatakan perubahan surat gugat);
4.b Tidak Jelas Objek Sengketanya
Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tegas tentang objek
sengketa dikarenakan Tergugat bukan merupakan pemilik sah dari
atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perekara
aquo,(vide Putusan MA Rl No. 565 k/Sip/1973, tgl. 21 Agustus 1974, "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".);
Berdasarkan atas apa yang teiah dikemukakan oieh Tergugat pada
bagian eksepsi diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk
memutuskan dengan menyatakan gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel) dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima
(Niet Onvanklijk verklaard).
II. TENTANG POKOK PERKARA
Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat kemukakan diatas, secara
mutatis mutandis mohon dianggsp telah diulang dan dimasukkan kembali ke
dalam pokok perkara sebagai berikut dibawah ini:
1. TENTANG FAKTA HUKUM
1.a Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo bukanlah
milik Tergugat melainkan milik sdra. Tn Mulia Bukit sesuai dengan
Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Buchler Tarigan,
SH., M.Kn dengan Nomor 05/Not-BT/VI/2014 tentang Akta
Penegasan Surat Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni
2014 serta Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB terbaru
dengan Nomor SPPT (NOP) 12.10.060.005.001-0035-0 tertanggal
16 Juli 2014 tertera nama wajib pajak an. Mulia Bukit;
l.b Bahwa identitas Tergugat Bukanlah Jokobus Bukit, SE melainkan
Jakobus Bukit, S.Pd sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk milik
Tergugat yang mana dalam Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat
tertera adalah JAKOBUS BUKIT, S. Pd dan beralamat di Desa Deli
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 11 dari 35 Halaman
Tua Dusun II, Kec. Namo Rambe, Kab. Deli Serdang bukan
JOKOBUS BUKIT, SE yang beralamat : Mujatirin Ujung, Desa Deli
Tua, Kec. Namorambe, Kab. Deli Serdang sebagaimana yang
tertera dalam gugatan Penggugat dengan kata lain terjadi 3 (tiga)
kekeliruan yang mendasar yakni kekuliruan dalam hal nama, Gelar
yang disandang serta alamat;
2. TENTANG FAKTA PERBUATAN WANPRESTASI
Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat,
sehingga tidak dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara
Penggugat dengan Tergugat, Dengan kata lain perbuatan Wanprestasi
yang dialamatkan kepada Tergugat terkesana asal-asalan dan liar,
seharusnya sebelum mengajukan gugatan Penggugat terlebih daluhu
belajar memahami Pasal 1320 KUH Perdata, akan tetapi apabila
Penggugat tetap berhalusinasi menyatakan bahwasanya telah terjadi
perikatan antara Tergugat dengan Pengugat maka sepatutnya dan
sewajarnya pulalah Pengugat mengetahui akibat hukum apabila point
ke-3 dan Ke-4 syarat perikatan sebagaimana tertuang dalam pasal 1320
KUH Perdata tidak terpenuhi dengan berpedoman pada Pasal 1337
KUH Perdata serta Pasal 1321 KUH Perdata;
Bahwa Tanpa mengurangi rasa hormat Tergugat terhadap Penggugat,
Tergugat tidak akan membahas point per point gugatan Penggugat
dikarenakan gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum yang berlaku
di Indonesia serta tidak jelas dan cermat sehingga apabila Tergugat
membahas pokok perekara aquo maka Tergugat juga turut serta melakukan
perbuatan yang bertengan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Sebagai warga negara yang baik Tergugat menghormati proses hukum yang
sedang berlangsung seraya memberi pemahaman terhadap Penggugat untuk
membedakan antara gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan
Malawan Hukum yakni :
1. Ditinjau dari segi sumber hukum
Bahwa Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata timbul dari
persetujuan (agreement) yang berdasarkan pada Pasal 1320 KUH
Perdata, jadi harus ada terlebih dahulu perjanjian antara dua pihak,
sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUH Perdata sedangkan
Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata, lahir
akibat perbuatan orang yang merupakan perbuatan melanggar hukum,
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 12 dari 35 Halaman
dalam perbuatan bertindih secara berbarengan maka pelakunya dapat
dituntut pertanggung jawaban pidana dan perdata;
2. Dari segi timbulnya hak menuntut
Bahwa ditinjau Dari timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam
Wanprestasi ialah Pasal 1243 KUH Perdata, yang pada prinsipnya
diperlukan proses ingebrekkestellling atau pernyataan lalai atau in
mora stelling (interpellation) sedangkan Perbuatan Melawan Hukum
tidak diperlukan somasi kapan saja terjadi Perbuatan Melawan Hukum
pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti
rugi;
3. Dari segi tuntutan ganti rugi (compensation, indemnification)
Bahwa Tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi, bertitik tolak dari
ketentuan berikut:
a. Pasal 1237 KUH Perdata mengatur jangka waktu perhitungan ganti
rugi yang dapat dituntut yaitu terhitung sejak saat terjadi kelalaian;
b. Pasal 1236 dan 1243 KUH Perdata mengatur tentang jenis dan
jumlah ganti rugi yang dapat ditutut, yang terdiri dari:
- Kerugian yang dialami kreditur
- Keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi,
dan
- Ganti rugi bunga atau interest
Sebaliknya
Perbuatan Melawan Hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUH
Perdata sebagai sebagai berikut:
- Tidak menyebut bagaimana bentuk ganti ruginya
- Juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi
Dengan demikian dapat dituntut:
1) Ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara
rinci, objektif, dan konkrit, yang disebut kerugian materiil;
2) Kerugian imateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan
semula;
Bahwa setelah membaca dengan seksama pokok perkara aquo, gugatan
Penggugat benar-benar kabur dan membingungkan serta susah untuk
diterima akal sehat yakni:
1) Bahwa pada point 1 halaman 1 penggugat benar-benar salah besar
sebagaimamana diuraikan diatas, juga terjadi inkonsisten gugatan
Penggugat tentang identitas Tergugat yang mana pada dasarnya
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 13 dari 35 Halaman
gugatan Penggugat diajukan terhadap Tergugat an. Jokobus Bukit, SE
namun pada point 2 haiaman 1 dengan Jocobus Bukit, SE dan pada point
3 halaman 2 Penggugat menyebut indentitas Tergugat an. Jacobus Bukit,
SE serta pada point 4 halaman 2 dan point 18 halaman 4 identitas
tergugat Jokobus Bukit, SE ;
2) Bahwa mengenai permintaan ganti rugi sebagaimana pada point 16 dan
17 halaman 4 hal ini sangat membingungkan karena penggugat tidak
dapat membedakan ganti rugi dalam gugatan Wanprestasi dengan
gugatan Perbuatan Melawan Hukum sehingga kami berpendapat tidak
layak untuk ditanggapi:
Ill. TENTANG PERMOHONAN
Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat di atas dimohonkan kepada
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk
menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI:
1. Menerima eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke
Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayarongkos perkara;
DALAM POKOK PERKARA :
1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ;
Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Pembanding tersebut
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor:
62/Pdt.G/2015/PN.Lbp tanggal 21 Januari 2016, yang amarnya sebagai
berikut :
DALAM EKSEPSI
Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA
1. Menerirna gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan kesepakatan jual beli tanah dengan ukuran 4 M X 100 M
yang terletak di Dusun I Desa Tanjung Selamat Kecamatan Namo
Rambe Kabupaten Deli Serdang dengan harga sebesar Rp.
40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dari Tergugat kepada Penggugat
sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pertemuan tanggal tanggal 14
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 14 dari 35 Halaman
Februari 2014 yang dibuat oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa
Tanjung Selamat adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji);
4. Menyatakan tanah dengan ukuran 4 M x 100 M yang terletak di Dusun I
Desa Tanjung Selamat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli
Serdang dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan Dusun I Desa Tanjung
Selamat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Henry Tarigan;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pertapakan Desa Tanjung
Selamat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jokobus Bukit;
adalah objek tanah yang telah diperjual belikan oleh Tergugat kepada
Penggugat;
5. Memerintahkan agar Tergugat menerima pembayaran uang dari
Penggugat atas pembelian tanah tersebut diatas sebesar Rp.
40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah), guna memenuhi perjanjian yang
tertuang dalam Berita Acara Pertemuan tanggal 14 Februari 2014 sebagaimana termaksud dalam petitum ke-2- diatas;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek jual beli
sebagaimana petitum ke-4-diatas kepada Penggugat dalam keadaan
aman dan kosong;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan moril yang
dialami oleh Penggugat yakni kerugian Materil Rp.18.100.000.00
(delapan belas juta seratus ribu rupiah) + kerugian Moril
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) = Rp.118.100.000,00 (seratus
delapan belas juta seratus ribu rupiah) seketika dan tunai kepada
Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara sebesar
Rp.3.041.000,00 (tiga juta empat puluh satu ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula
Tergugat telah mengajukan banding sebagimana Akte Banding yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa
Kuasa Hukum Pembanding semuIa Tergugat pada tanggal 1 Februari 2016,
telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 15 dari 35 Halaman
Lubuk Pakam Nomor: 62/Pdt.G/2015/PN.Lbp tanggal 21 Januari 2016, dan
permohonan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada
Kuasa Hukum Terbanding semuIa Penggugat pada tanggal 9 Februari 2016;
Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Kuasa
Hukum Pembanding semula Terguat telah menyampaikan memori banding
yang diajukan tertanggal 29 Februari 2016, yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 29 Februari 2016, dan memori
banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan
kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 April
2016;
Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Hukum
Terbanding semula Penggugat telah menyampaikan kontra memori banding
tertanggal 23 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam pada tanggal 30 Juni 2016, dan kontra memori banding
tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa
Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 26 Juli 2016;
Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
telah menyampaikan Relas Pemberitahuan Membaca Berkas secara sah dan
patut masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat
pada tanggal 24 Pebruari 2016 sebagaimana Relas Pemberitahuan
Membaca Berkas Nomor : 62/Pdt.G/2015/PN.Lbp., dan kepada Kuasa
Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Pebruari 2016
sebagaimana Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Nomor :
62/Pdt.G/2015/PN.Lbp., yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu
14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua
belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan
mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum
Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal
7 UU Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding tersebut
secara formal dapat diterima;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 16 dari 35 Halaman
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat teIah
mengajukan memori banding tertanggaI 29 Februari 2016, yang pada
pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut :
1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
No.62/Pdt.G/2015/PN-Lbp, tanggal 21 Januari 2016 dalam perkara
perdata cacat hukum oleh karena tidak menerapkan hukum
sebagaimana seharusnya serta tidak berdasarkan fakta hukum
persidangan namun berdasarkan penafsiran subjektif Majelis Hakim yang merupakan bawahan Terbanding dikarenakan Majelis
Hakim berdasarkan penafsiran subjektifnya menyatakan sah perjanjian
yang tidak pernah ada, mengabulkan kerugian moril dalam gugatan
wanprestasi, mengabulkan gugatan yang cacat formil (vide Pasal
1236 KUH Perdata, 1237 KUH Perdata, 1243 KUH Perdata, 1320
KUHPerdata, 1337 KUH Perdata, 1321 KUH Perdata dan Pasal 1365 KUH Perdata), “Putusan MA RI No. 1816K/PDT/1989, tahun
1989 “Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beritikad
baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, lalai pada saat
pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah terperkara, karena itu ia tidak pantas dilindungi
dalam transaksi itu ”)
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
No.62/Pdt.G/2015/PN-Lbp, tanggal 21 Januari 2016 dalam perkara
perdata cacat hukum oleh karena salah menerapkan hukum
dikarenakan hanya berdasarkan penafsiran subjektif Majelis Hakim
yang merupakan bawahan Terbanding dalam hal Majelis memutuskan
yang tidak seharusnya diputuskan yaitu mengenai status tanah yang
menurut majelis tanah tersebut tanah pertapakan desa namun fakta
hukum yang sebenarnya berdasarkan bukti Tergugat yang majukan
yang diberi tanda T-1, T-2, T-10, dan T-11 telah dengan jelas
membuktikan tersebut bukan tanah pertapakan desa didukung dengan
putusan perkara pidana terhadap kepala desa dan sekretaris desa
yang menyebutkan tanah tersebut tanah pertapakan desa (vide
Yurisprudensi Nomor : 34/K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998 “gugatan penggugat obscuur libel karena identitas luas objek
perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan
sidang ditempat berbeda, sedangkan penggugat tidak
menyatakan perubahan surat dimana gugat” dan Putusan MA RI
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 17 dari 35 Halaman
No. 565 k/Sip/1973, tgl. 21 Agustus 1974, “Kalau objek gugatan
tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”);
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
No.62/Pdt.G/2015/PN-Lbp, tanggal 21 Januari 2016 dalam perkara
perdata cacat hukum oleh karena tidak menerapkan hukum
sebagaimana seharusnya serta tidak berdasarkan fakta persidangan
namun berdasarkan penafsiran subjektif Majelis Hakim yang
merupakan bawahan Terbanding dikarenakan fakta hukum yang
terungkap dipersidangan membuktiukan berdasarkan atas seluruh
keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi baik saksi Terbanding
maupun Pembanding dimuka persidangan menyatakan bahwasanya
objek perkara aquo milik Mulia Bukit bukan Pembanding, dimana Mulia
Bukit Masih Hidup serta memiliki beberapa orang anak yang salah
satunya Pembanding, dan nama Terbanding Jakobus Bukit, S.Pd
bukan Jokobus Bukit, SE serta antara Pembanding dengan
Terbanding tidak pernah ada perjanjian jual beli tanah (vide Pasal
1320 KUHPerdata, 1337 KUH Perdata dan Pasal 1321 KUH
Perdata); 4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
No.62/Pdt.G/2015/PN-Lbp, tanggal 21 Januari 2016 dalam perkara
perdata cacat hukum oleh karena tidak menerapkan hukum
sebagaimana seharusnya serta tidak berdasarkan fakta persidangan
namun berdasarkan penafsiran subjektif Majelis Hakim yang
merupakan bawahan Terbanding. Bahwa saksi Terbanding dalam
perkara aquo yang mengetahui pertemuan hanya satu orang
sedangkan saksi yang lain hanya mendengarkan dari keterangan
lainnya dimana kedua merupakan perangkat desa yakni kepala desa
dan sekretaris desa dimana perlu diketahui pada saat yang bersamaan
kedua saksi korban berstatus terdakwa di Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam tempat Terbanding memimpin sehingga patut secara hukum
keterangan saksi-saksi tidak objektif sebagai balasan tidak dilakukan
penahanan oleh Terbanding (vide: Unus testis nulus testis (pasal
169 HIR/306 R.Bg), Testimonium de auditu (pasal 171 HIR); 5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
No.62/Pdt.G/2015/PN-Lbp, tanggal 21 Januari 2016 dalam perkara
perdata cacat hukum dalam hal cacat plurium litis consortium karena
pihak yang ditarik dalam perkara aquo tidak lengkap seharusnya ayah
Pembanding dan saudara-saudaranya serta Kepala Desa Tanjung
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 18 dari 35 Halaman
Selamat ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo agar memenuhi
syarat formil (vide “Putusan MA RI No. 663k/Sip/1971, tgl. 6
Agustus 1971 Jo. Putusan MARI No. 1038k/Sip/1972, tgl. 1 Agustus 1973, “Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak
menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan
harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk
dan taat pada putusan hakim perdata.”)
6. Bahwa alat bukti P.1 dan keterangan saksi dari Terbanding dalam
persidangan dan pada pemeriksaan setempat terbukti Pembanding
bukan sebagai pemilik tanah obyek sengketa, hal tersebut terungkap
sebagaimana terurai dibawah ini : Bahwasanya dilihat secara lahir alat
bukti tersebut bukan merupakan dasar perolehan hak atas tanah milik
Terbanding yang sekarang menjadi obyek sengketa, sebab selain
tidak menyebutkan letak dan luas tanah sebagai salah satu ciri
perolehan atas hak milik serta diragukan kebenaran isi dari alat bukti
P.1 serta apabila alat bukti P.1 dihubungkan dengan keterangan
seluruh saksi yang dimajukan dalam persidangan baik yang dibawah
sumpah maupun tidak dengan tegas menyatakan bahwasanya tanah
tersebut adalah milik Tuan Mulia Bukit yang sampai saat ini masih
hidup dan mempunyai beberapa orang anak termasuk Pembanding
serta tanah tersebut belum pernah dihibahkan kepada siapapun;
7. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
No.62/Pdt.G/2015/PN-Lbp, tanggal 21 Januari 2016 dalam perkara
perdata cacat hukum oleh karena tidak menerapkan hukum
sebagaimana seharusnya dikarenakan terhadap bukti Tambahan yang
diajukan Terbanding yang diberi tanda P.2 s/d P.6 tidak ada
relevansinya dengan Pembanding dalam pokok perkara oleh karena
yang menanam Terbanding dan yang merusak atas perintah
Terbanding serta biaya Pengerusakannya ditanggung oleh Terbanding
jikalau Terbanding merasa tidak ada memerintahkan melakukan
pengerusakan maka seharusnya Terbanding melaporkan orang-orang
yang melakukan pengerusakan kepada pihak yang berwajib atau
meminta pertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang melakukan
pengerusakan bukan membebankan kepada Pembanding sehingga
bukti Penggugat yang diberi tanda P.2 s/d P.6 wajib hukumnya untuk
di kesampingkan (vide Pasal 1365 KUH Perdata “Setiap perbuatan
melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 19 dari 35 Halaman
pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya
menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”);
TAMBAHAN
Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.62/Pdt.G/2015/PN-Lbp,
tanggal 21 Januari 2016 dalam perkara perdata cacat hukum oleh karena
tidak etis dikarenakan bahwasanya Terbanding pada saat gugatannya
dimajukan dan sampai saat ini adalah Ketua Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam yang sehingga hal ini tidak sesuai dan sejalan dengan hukum acara
yang berlaku di indonesia serta Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung
RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009,
02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 08 April 2009 sebagaimana tercantum
dalam :
1. Dalam bagian Berperilaku Adil pada halaman 12 point 1.1. (3)
menyatakan “Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat
mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang
bersangkutan.”
2. Dalam bagian Berintegritas Tinggi halaman 25 point 5.1.2. “Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik
kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan,
atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut
diduga mengandung konflik Kepentingan”.
3. Pada halaman 27 point 5.2.1. (2) “Hakim dilarang mengadili suatu
perkara apabila hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, penuntut, advokat, yang
menangani perkara tersebut.”
Kami sangat mengharapkan permohonan kami ini dikabulkan tidak lain
dan tidak bukan, hanya semata-mata untuk menjaga kewibawaan
Pengadilan khususnya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam serta integritas
hakim-hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam khususnya Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;
Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pembanding mohon
dengan hormat sudi kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan
berkenan memutuskan :
DALAM EKSEPSI:
1. Menerima Eksepsi Tergugat Tersebut;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 20 dari 35 Halaman
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Onvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;
DALAM POKOK PERKARA:
1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding
An Jakobus Bukit, SPD;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
No.62/Pdt.G/2015/PN-Lbp tertanggal 21 Januari 2016 dan mengadili
sendiri;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua
tingkat peradilan;
Atau ;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semuIa Penggugat teIah
mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Kuasa
Hukum Pembanding semuIa Tergugat tertanggaI 23 Juni 2016, yang pada
pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa sebagaimana dalil memori bandingnya pada point 1, halaman 3,
Pembanding mendalilkan bahwa : “Majelis hakim berdasarkan penafsiran
subjektifnya menyatakan sah perjanjian yang tidak pernah ada,
mengabulkan kerugian moril (vide Pasal 1236 KUHperdata, pasal 1237
KUHPerdata, Pasal 1243 KUHPerdata, Pasal 1320 KUHperdata, Pasal
1337 KUHPerdata, Pasal 1321 KUHPerdata dan Pasal 1365
KUHPerdata, Putusan MA RI No. 1816 K/Pdt/1989”;
Atas hal tersebut selanjutnya kami tanggapi sebagai berikut :
- Bahwa jelas adalah keliru dalil Pembanding sebagaimana diatas, dan
sudah benar dan tepatlah pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Pertama pada halaman 27 pada alenia ke tiga (3) dan alenia ke lima
(5) yang menyebutkan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 952
K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1974 kaedah hukumnya menyebutkan
bahwa : jual beli adalah sah telah memenuhi syarat-syarat dalam
KUHPerdata atau hukum adat-ic- jual beli dilakukan menurut hukum
adat, secara rieel dan kontan dan diketahui kepala kampung. Syarat-
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 21 dari 35 Halaman
syarat jual beli dalam Pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961 tidak
mengenyampingkan syarat-syarat untuk jual beli dalam
KUHPerdata/Hukum Adat, melainkan hanya merupakan syarat-syarat
bagi pejabat agraria;
“Menimbang, bahwa selain yurisprudensi tersebut diatas, Pasal 1458
KUHperdata menyebutkan bahwa : “jual beli itu telah dianggap telah
terjadi antara kedua belah pihak, seketika orang-orang itu mencapai
sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun
kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”,
yang mana apabila pasal tersebut dihubungkan dengan perkara aquo
maka dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan
Tergugat adalah sah dan mengikat kedua belah pihak;
Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, jelas pertimbangan hakim
tingkat pertama telah objektif dan berdasarkan hukum, apalagi
ketentuan Pasal 1458 KUHPerdata aquo jelas mencakup/sejalan
dengan prinsip syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 1320 KUHPerdata yang mengakui kesepakatan sebagai syarat
sah dari suatu perjanjian serta sejalan dengan Pasal 1338 yang
menyebutkan “tiap persetujuan yang sah menjadi undang-undang
bagi yang membuatnya”, sehingga berdasarkan fakta-fakta yakni bukti
P-1 dan keterangan saksi Elister Tarigan dan Paulus Sembiring yang
merupakan Kepala Desa dan Sekertaris Desa Tanjung Selamat,
karenanya jelas jual beli/kesepakatan antara Penggugat/Terbanding
dengan Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 Februari 2014 atas
tanah seluas 400 Meter (4 x 100 M) benar terjadi, dan benar adanya,
apalagi jika dikaitkan dengan fakta bahwa Penggugat /Terbanding
telah melakuan pembuatan jalan sehingga jelas memunculkan bukti
persangkaan bahwa kesepakatan aquo benar dan kuat adanya;
- Bahwa selanjutnya, baik dilihat dari saksi-saksi yang diajukan oleh
Pembanding/ Tergugat yakni saksi Timan, Agen Bukit dan saksi
Replita bukit jelas saksi-saksi tersebut menyatakan “yang menjadi
masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah
karena jalan yang dibuka oleh Penggugat berbeda dengan tanah yang
ditunjuk oleh Tergugat” sehingga berdasarkan kepada fakta tersebut
jelas meunjukkan fakta benar adanya kesepakatan/perjanjian antara
Penggugat dengan Tergugat atas tanah seluas 4 x 100 M = 400 m
yang terletak di desa Tanjung selamat;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 22 dari 35 Halaman
- Bahwa selanjutnya dari dalil Pembanding sebagaimana diatas, yang
mengkaitkan “perjanjian tidak pernah ada dengan Pasal 1236
KUHperdata, Pasal 1237 KUHPerdata, Pasal 1243 KUHPerdata,
Pasal 1337 KUHPerdata, Pasal 1321 KUHPerdata dan Pasal 1365
KUHPerdata” adalah dalil dan dasar hukum yang keliru karena dari
semua ketentuan yang didalilkan oleh Pembanding tersebut tidak
berkaitan dengan perjanjian tidak pernah ada atau tidak relefan
dengan perkara aquo, dan bahkan sebagaimana yang telah kami
sampaikan diatas perjanjian antara Penggugat/Terbanding dengan
Tergugat/pembanding telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata;
- Bahwa selanjutnya terkait dengan “Putusan MARI No. 1816
K/Pdt/1989” juga tidak relefan dengan perkara aquo, karena justru
dalam perkara aquo Pembandinglah yang tidak beritikad baik sesuai
dengan pertimbangan dari majelis hakim tingkat pertama pada alenia
ke 4 (empat) halaman 28 yang menyebutkan : “Menimbang bahwa
bukti surat T-1 tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30
juni 2014, sementara kesepakatan lisan Penggugat dan Tergugat
perihal ganti rugi tanah objek perkara tersebut pada hari jumat tanggal
14 februari 2014 yang tertuang dalam berita acara pertemuan 14
februari 2014, yang mana terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara
Penggugat dengan Tergugat dari pada dibuat dan ditandatanganinya
akte penegasan surat pembagian harta warisan tersebut. Dalam hal
ini timbul persangkaan majelis hakim, bahwa atas pembuatan akta
penegasan surat pembagian harta warisan tersebut merupakan usaha
dari Tergugat untuk mengaburkan atau mengalihkan status hak
kepemilikan atas tanah objek perkara tersebut ....” sehingga
berdasarkan hal tersebut maka jelaslah Penggugat/Terbanding telah
beritikad baik, apalagi kesepakatan aquo dihadiri/disaksikan oleh
kepala kampung dan karenanya adalah sangat beralasan menolak
seluruh dalil Pembanding karenanya;
2. Bahwa selajutnya pada point 2 dalam memori bandingnya, Pembanding
menyatakan “Majelis hakim tidak seharusnya memutuskan yang tidak
seharusnya diputuskan yaitu mengenai status tanah yang menurut
majelis tanah tersebut tanah pertapakan desa namun fakta hukum yang
sebenarnya berdasarkan bukti tergugat yang majukan diberi tanda T-1,T-
2,T-10, dan T-11 dengan jelas membuktikan tersebut bukan merupakan
pertapakan desa didukung dengan perkara pidana kepala desa dan
sekertaris desa (vide yurisprudensi No. 34/K/AG/1997.......)”;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 23 dari 35 Halaman
Bahwa selanjutnya atas dalil Pembanding tersebut, kami tanggapi
sebagai berikut :
- Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pembanding tersebut diatas jelas
membingungkan karena tidak jelas arah dan tujuan serta maksud
dalilnya tersebut apalagi tidak jelas dibahagian mana pada putusan
disebutkan berkaitan dengan “menurut majelis tanah tersebut adalah
tanah pertapakan desa”, sehingga terlihat jelas Pembanding tidak
punya dasar/konsep untuk menyatakan keberatan terhadap putusan
karena memang putusan telah berdasarkan hukum;
- Bahwa selanjutnya terkait dengan bukti T-1, T2, T10 juga telah jelas
dikesampingkan oleh majelis hakim tingkat pertama, dan
sebagaimana yang telah kami kutip pertimbangan hakim diatas, jelas
merupakan bukti persangkaan bahwa ada itikad tidak baik dari
Pembanding sehingga jelas harus dikesampingkan dalil Pembanding,
serta bukti T-11 tidak ada relefansinya dengan perkara aquo;
- Bahwa selanjutnya Pembanding mengkaitkan dalilnya tersebut dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 34/K/AG/1997, jelas adalah dalil
yang keliru, karena jelas tidak ada yang keliru baik dari gugatan yang
dibandingkan dengan pemeriksaan setempat, apalagi dari dalilnya
tersebut Pembanding tidak menjelaskan apanya yang keliru dan
apanya yang salah jika dikaitkan dengan Pemerisakan setempat,
sehingga dalil dari Pembanding hanyalah dalil khayalan Pembanding
sendiri;
3. Bahwa selanjutnya pada point 3, dan point 6 memori bandingnya
Pembanding mendalilkan bahwa : “objek perkara aquo milik Mulia Bukit
bukan Pembanding, dimana Mulia Bukit masih hidup serta memiliki
beberapa orang anak yang salah satunya Pembanding”;
Bahwa atas dalil Pembanding tersebut kami tanggapi sebagai berikut :
- Bahwa jelas atas apa yang menjadi keberatan dari Pembanding
sebagaimana diatas telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat
Pertama yakni pada alenia ke dua (2) dan alenia ke tiga (3) halaman
30 putusan yakni :
“Menimbang oleh karena peihal siapakah sebenarnya pemilik atas
tanah objek perkara tersebut bukanlah merupakan kesalahan dari
Penggugat, melainkan disebabkan atas ketidak jujuran Tergugat
sendiri, dan sejauh ini tidak ada pihak ketiga yang mengajukan
intervensi sebagai pihak dalam perkara aquo, maka majelis hakim
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 24 dari 35 Halaman
berpendapat bukti surat T-10 dan bukti surat T-11 tersebut tidak dapat
mendukung dalil sangkalan Tergugat, oleh karenanya harus
dikesampingkan’;
“Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan
mempertimbangkan bukti surat T-3,T-4,T-5,T-6,T-7,T-8 yang diajukan
oleh kuasa hukum tergugat. Bahwa menurut majelis hakim menguasai
belum tentu memiliki, dimana surat-surat tersebut bukan merupakan
bukti yang mutlajk bahwa objek perkara tersebut adalah miliknya
orang yang namanya tercantum dalam surat-surat tersebut, akan
tetapi surat-surat tanda bukti pembayaran yang diajukan
kepersidangan tersebut hanyalah merupakan tanda siapa yang wbukti
pembayaran yang diajukan kepersidangan wajib membayar dari tanah
yang bersangkutan. Hal mana berdasarkan kaedah hukum yang
dimaksud dalam yurisprudensi MARI No. 908 K/Sip/1972 tanggal 22
januari 1972, menyebutkan : “surat bukti pembayaran ipeda bukanlah
membuktikan bahwa si pembayar tersebut adalah pemilik tanah
terperkara” maka dengan demikian bukti surat T-3,T-4,T-5,T-6,T-7,T-8
tersebut tidak dapat mendukung dalil sangkalan Tergugat, oleh
karenanya harus dikesampingkan;
- Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam jelas telah sesuai dengan fakta persidangan dan sesuai
dengan hukum, apalagi jelas tidak ada fakta hukum yang
menunjukkan bahwa tanah terperkara adalah milik orang lain, apalagi
faktanya kesepakatan ganti rugi aquo disaksikan oleh Kepala Desa
Tanjung Selamat yang notabene adalah pejabat, dan dapat
membuktikan kebenaran pengakuan dari Jokobus Bukit i.c
Pembanding tentang status tanah adalah merupakan kewenangannya
untuk mengalihkan kepada orang lain;
4. Bahwa selain itu, dari saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat jelas
didapat fakta bahwasanya : “Yang menjadi permasalahan sehingga
Pembanding membatalkan perjanjian/kesepakatan ganti rugi tersebut
karena menurut Pembanding lokasi yang dibuat jalan/diganti rugi bukan
sebagaimana dimaksud oleh Pembanding”, sehingga berdasarkan
kepada hal tersebut jelaslah secara hukum Jokobus Bukit i.c Pembanding
telah mengakui bahwasanya tanah aquo adalah dalam
penguasaan/dalam kewenangan Jokobus Bukit i.c Pembanding,
sehingga jelas tidak ada fakta yang mengarah tanah aquo adalah tanah
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 25 dari 35 Halaman
milik orang lain, dan karenanya dalil-dalil dari Pembanding sebagaimana
diatas harus dikesampingkan seluruhnya;
5. Bahwa selanjutnya pada point 4 dalam memori bandingnya, Pembanding
mendalilkan bahwa : “saksi Terbanding dalam perkara aquo yang
mengetahui pertemuan hanya satu orang sedangkan saksi yang lain
hanya mendengarkan dari keterangan saksi lainnya, dimana keduanya
merupakan perangkat desa”;
Atas dalil Pembanding tersebut selanjutnya kami tanggapi sebagai
berikut :
- Bahwa apa yang menjadi dalil dari Pembanding sebagai mana diatas
adalah dalil yang keliru, karena jelas sebagaimana persidangan dan
jelas termuat dalam putusan, kedua saksi Penggugat yakni saksi
Elister Tarigan dan saksi Paulus Sembiring keduanya mengetahui
tentang pertemuan pada tanggal 14 februari 2014, bahkan saksi
Elister Tarigan lah yang mempertemukan Pembanding dengan
Terbanding bahkan mengetahui kesepakatan tanah seharga
Rp.40.000.000 (empat puuh juta rupiah);
- Bahwa selain itu dari saksi-saksi dari Pembanding yakni saksi Timan,
saksi Agen Bukti, saksi Replita Bukti, “mengetahui tentang adanya
pembuatan jalan, akan tetapi lokasi yang dimaksud tidak yang dibuat”,
sehingga dari saksi-saksi tersebut jelas membuktikan memang benar
telah terjadi kesepakatan ganti rugi antara Penggugat/Terbanding
dengan Tergugat/Pembanding, sehingga berdasarkan kepada hal-hal
tersebut jelas dalil Pembanding yang menyatakan “unus testis nullus
testis” dan “testimonium de auditu” adalah sangat tidak berdasar dan
harus dikesampingkan;
6. Bahwa selanjutnya dalam memori bandingnya pada point 5, Pembanding
mendalilkan bahwa : “gugatan cacat karena plurium litis consortiom”;
Bahwa atas dalil Pembanding tersebut, selanjutnya kami tanggapi
sebagai berikut :
- Bahwa atas hal tersebut secara jelas telah dipertimbangkan oleh
majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dimana disebutkan
bahwa sejak awal Pembanding telah memiliki itikad buruk dalam
hubungan hukum antara Terbanding, serta jelas pembandinglah yang
mengakui dan dalam perjanjian tersebut yang berhak untuk
melakukan ganti rugi atas objek sengketa;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 26 dari 35 Halaman
- Bahwa selain itu, faktanya sebagaimana yang diketahui aparat desa
yakni Kepala Desa dan Sekertaris Desa Tanjung selamat yang
menguasai tanah adalah Pembanding i.c Jokobus Bukti, sehingga dari
fakta yang mempunyai hubungan dengan Terbanding adalan
Pembanding dan serta yang menguasai tanah adalah Pembanding
sehingga gugatan aquo jelas tidak kurang pihak, karena tidak ada
pihak lain yang harus ditarik dalam perkara aquo, sehingga kerenanya
seluruh dalil Pembanding yang menyatakan gugatan
Penggugat/Terbanding kurang pihak haruslah ditolak untuk
seluruhnya;
7. Bahwa selanjutnya pada point 7 dalam memori bandingnya Pembanding
mendalilkan bahwa : “Bukti tambahan yang diajukan Terbanding yang
diberi tanda P-2 s/d P-6 tidak ada relefansinya dengan pembanding
dalam pokok perkara”;
Bahwa selanjutnya atas dalil tersebut kami tanggapi sebagai berikut :
- Bahwa atas dalil Pembanding aquo sebenarnya telah dipertimbangkan
oleh hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 33, 36
dan 37 Putusan, yakni secara umum pertimbangannya : “Tergugat
telah menghalangi jalan masuk kelokasi tanah milik Penggugat
dengan cara menumbang pohon aren sehingga Penggugat tidak
dapat masuk kelokasi tanah miliknya yang mengakibatkan tanaman
karet milik Penggugat menjadi rusak dan tidak terurus, serta
Penggugat telah menumbang rambungnya sebanyak 300 batang
untuk membuat akses jalan yang dibuktikan dengan P-2,P-3,P-4,P-
5,P-6 menjadi sia-sia”;
- Bahwa dari pertimbangan sebagaimana diatas jelas terdapat
hubungan yang sangat erat antara perbuatan wanprestasi
Pembanding dengan bukti surat Terbanding/ Penggugat P-2,P-3,P-
4,P-5,P-6, dimana faktanya tujuan untuk dilakukan ganti rugi tanah
milik Pembanding/ Tergugat oleh Penggugat/ Terbanding adalah
untuk akses jalan keladang milik Penggugat/Terbanding, agar
Terbanding dapat mengurus tanaman karetnya dengan baik, dan
faktanya untuk membuat jalan tersebut Penggugat/Terbanding juga
harus menumbang tanaman karetnya sendiri sebanyak 300 batang,
sehingga atas perbuatan Pembanding/Tergugat yang tidak
menyerahkan tanah aquo/menutup jalan yang sudah disepakati dan
dibuat oleh Penggugat/Terbanding maka Penggugat/pembanding
mengalami kerugian karena sudah menumbang tanaman karetnya
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 27 dari 35 Halaman
sendiri, serta tidak dapat menggunakan akses jalan dan tanaman
karet milik Penggugat/Terbanding tidak terurus karenanya;
- Bahwa dari hal tersebut diatas, jelas terdapat hubungan sebab akibat
dari tidak diserahkannya tanah yang menjadi objek perjanjian dengan
kerugian yang diderita oleh Penggugat/Terbanding sehingga
karenanya sangat beralasan atas kerugian tersebut untuk dibebankan
kepada Tergugat/Pembanding sehingga karenannya sudah tepat dan
beralasan hukum pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam dan karenanya mohon kepada mejelis hakim untuk
menolak seluruh dalill dari Pembanding karenanya;
8. Berdasarkan kepada argumentasi hukum sebagaimana diatas jelas
seluruh dalil-dalil Pembanding adalah tidak berdasar, dan karenanya
mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan
yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak
permohonan banding Pembanding seluruhnya;
Berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang Mulia
Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk menjatuhkan
putusan yang amarnya sebagai berikut :
1. Menolak Permohonan banding dari Pembanding/Tergugat untuk
seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.
62/Pdt.G/2015/PN.Lbp Tertanggal 21 Januari 2016;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya kedua
tingkat peradilan karenanya;
Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi perpendapat lain mohon
keadilan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan
mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.Lbp., tanggal 21 Januari 2016, gugatan, jawaban,
replik dan duplik, berita acara sidangnya beserta surat-surat yang dalam
berkas perkara tersebut dan setelah pula membaca dan mempelajari Memori
Banding serta Kontra Memori Banding yang diajukan kedua belah pihak,
maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat sebagaimana
dalam pertimbangan dibawah ini;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 28 dari 35 Halaman
Meimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok
perkara, maka akan dipertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan dalam
jawaban Pembanding semula Tergugat;
Dalam eksepsi :
Menimbang, bahwa dalam jawaban Pembanding semula Tergugat
yang pada pokoknya telah mengemukan eksepsi terhadap format gugatan
Terbanding semula Penggugat yaitu pada pokoknya sebagai berikut :
1. Eksepsi gugatan Pengguat salah alamat;
2. Eksepsi penggugat tidak tidak memiliki kedudukan dan kepentingan
hukum mengajukan gugatan aquo;
3. Ekisepsi gugatan penggugat kurang pihak;
4. Eksepsi gugatan penggugat kabur (obscuur libel); Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula
Tergugat ternyata tidak dipertimbangkan dan tidak diputus dalam pertimbangan
putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu akan dipertimbangkan
dan diputus dalam pertimbangan putusan tingkat banding ini;
Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan salah alamat, maka Majelis
Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan jelas dialamatkan kepada
Pembanding semula Tergugat selaku pihak yang mengadakan kesepakatan secara
lisan sekalipun dibantah sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pertemuan
tertanggal 14 Pebruari 2014 (P-1) dan berdasarkan bukti P-1 tersebut, maka
format gugatan Terbanding semula Penggugat tidak salah alamat
sebagaimana eksepsi Pembanding semula Tergugar. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, maka eksepsi ini harus ditolak;
Menimbang, bahwa tentang eksepsi penggugat tidak memiliki kedudukan
dan kepentingan hukum mengajukan gugatan aquo, maka Majelis Hakim Tingkat
Banding berpendapat bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yang
menyatakan bahwa setiap orang yang merasa dirugikan berhak untuk mengajukan
gugatan ke Pengadilan. Dalam perkara ini Terbanding semula Penggugat telah
merasa dirugikan oleh Pembanding semula Tergugat yang didasarkan kesepakatan
yang didalilkan oleh Terbanding semula Penggugat sebagaimana dalam bukti surat
P-1, oleh karena itu Terbanding semula Penggugat berhak mengajukan gugatan
kepada Pembanding semula Tergugat yang telah dianggap merugikannya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Pembanding ssemula Tergugat
yang berpendapat bahwa Terbanding semula Penggugat tidak memiliki kedudukan
dan kepentingan hukum mengajukan perkara gugatan aquo tidak beralasan dan
harus ditolak;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 29 dari 35 Halaman
Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan kurang pihak, maka Majelis
Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan putusan MA Nomor 305
K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang kaedah hukumnya adalah pihak-pihak yang
dijadikan tergugat adalah wewenang Penggugat untuk menentukannya terhadap
siapa saja yang dianggap merugikannya (asas hukum perdata). Bedasarkan
pertimbangan tersebut, maka eksepsi Pembanding semula Tergugat tentang
gugatan kurang pihak tidak beralasan dan oleh karena itu harus ditolak;
Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan penggugat kabur (obscuur
libel), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah mempelajari
gugatan Terbanding semula Penggugat dalam perkara ini ternyata uraian posita
gugatan cukup jelas baik kedudukan hukumnya, objek gugatannya, hubungan posita
dan petitum gugatan dan lainnya, sehingga dengan demikian eksepsi Pembanding
semula Tergugat tentang gugatan kabur tidak beralasan dan karenanya harus
ditolak;
Menimbang, bahwa karena semua materi eksepsi yang diajukan oleh
Pembanding semula Tergugat dalam jawabannya ditolak, maka selanjutnya akan
dipertimbangkan pokok perkara yang menjadi sengketa dalam perkara banding ini
sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini;
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini
adalah gugatan wanprestasi tentang perjanjian jual beli tanah dengan ukuran
4m (panjang) x 100m (lebar) yang terletak di Dusun I Desa Tanjung Selamat
Kecamatan Namo Ramben Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas
sebagaimana gugatan antara Terbanding semula Penggugat sebagai
pembeli dan Pembanding semula Tergugat sebagai penjual sebagaimana
tertera dalam kesepatan antara Penggugat sebagai pembeli dan Pembanding
semula Tergugat berupa Berita Acara Pertemuan tertanggal 14 Pebruari
2014;
Menimbang, bahwa sebelum membuktikan ada tidaknya wanprestasi
sebagaimana dalil gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, maka
haruslah mempertimbangkan sah tidaknya perjanjiannya yang merupakan
sumber dari gugatan wanprestasi tersebut. Terbanding semula Penggugat
telah mendasarkan gugatan wanprestasinya pada perjanjian berupa Berita
Acara Pertemuan tertanggal 14 Pebruari 2014 antara Terbanding semula
Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat tersebut berupa P-1.
Maka dengan demikian Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan
sah tidaknya perjanjian berupa Berita Acara Pertemuan tertanggal 14
Pebruari 2014 antara Terbanding semula Penggugat dengan
Pembanding semula Tergugat tersebut berupa P-1 tersebut yang
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 30 dari 35 Halaman
menjadi dasar hukum dalil gugatan Terbanding semula Penggugat
dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa perjanjian jual beli (tanah) menurut ilmu hukum
perdata bagi golongan pribumi dapat dilakukan dengan dua sistim hukum
yaitu :
1. Menurut sistim hukum adat;
2. Menurut pasal 1320 KUH Perdata (BW); Ad.1. Menurut hukum adat bahwa perjanjian jual beli tanah telah terjadi apabila
dilakuan secara terang dan tunai. Dilakukan secara terang artinya dilakukan
langsung dan nyata antara penjual dengan pembeli dan dilakukan dihadapan
Kepala Desa dimana tanah objek jual beli terletak dan disaksikan oleh saksi-
saksi. Sedangkan secara tunai artinya pembayaran dilakukan oleh pembeli
secara kontan seketika itu juga kepada penjual seharga yang telah
disepakati;
Ad.2. Sedangkan perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian syah
apabaila memenuhi 4 syarat yaitu :
1. Adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Adanya sesuatu hal tertentu;
4. Adanya suatu sebab yang halal;
Ad.1. Adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya artinya
harus ada kata kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk
melakukan perjanjian terhadap sesuatu objek yang diperjanjikan
yang dibuat secara tertulis baik dengan surat dibawah tangan
ataupun dengan akte;
Ad. 2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian artinya para
pihak yang melakukan perjanjian haruslah orang yang mampu
melakukan perbuatann hukum misalnya para pihak masing-
masing orang yang sudah dewasa, tidak dibawah pengampuan,
tidak tergangu jiwa dan pikirannya;
Ad.3. Adanya sesuatu hal tertentu artinya perjanjian itu dibuat haruslah
terhadap sesutu objek tertentu misalnya perjanjian untuk
melakukan sesuatu, perjanjian dalam jual beli barang berupa
tanah, mobil dan lainnya;
Ad.4. Adanya suatu sebab yang halal artinya perjanjian itu haruslah
memperjanjikan suatu yang dibolehkan yaitu tidak betentangan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 31 dari 35 Halaman
dengan hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum
dan tidak bertentangan dengan kesusilaan; Menimbang, bahwa apabila teori ilmu hukum tersebut dihubungkan dengan
degan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa
perjanjian jual beli tanah dengan ukuran 4m (panjang) x 100m (lebar)
yang terletak di Dusun I Desa Tanjung Selamat Kecamatan Namo Ramben Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagaimana
gugatan yang berupa Berita Acara Pertemuan tertanggal 14 Pebruari 2014 tersebut berupa P-1, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :
1. Ditinjau dari pendekatan hukum adat, maka fakta hukumnya
sebagaimana diakui oleh Terbanding semula Penggugat,
keterangan saksi-saksi dan keterangan Pembanding semula
Tergugat, dalam berita acara persidangan tingkat pertama bahwa
Terbanding semula Penggugat tidak melakukan pembayaran
secara tunai saat dilakukan kesepakatan (jual beli) yang
diterangkan dalam Berita Acara Pertemuan pada hari Jumat
tertanggal 14 Pebruari 2014 (bukti P-1) tersebut dan bahkan
sampai dengan saat perkara ini tidak ada pembayaran.Oleh karena
tidak dilakukan pembayaran secara tunai oleh pembeli, maka
perjanjian jual beli tanah yang didalilkan oleh Terbanding semula
Penggugat sebagaimana gugatannya tidak memenuhi ketentuan
hukum adat sehingga tidak mengikat kedua belah pihak yang
mengadakan kesepakatan dan perjanjian jual beli tanah tersebut
secara hukum adat dianggap tidak pernah terjadi;
2. Ditinjau dari pendekatan pasal 1320 BW (KUH Perdata), maka
fakta hukumnya pada alat bukti tertulis yaitu berupa surat Berita
Acara Pertemuan pada hari Jumat tertanggal 14 Pebruari 2014
yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Tanjung
Selamat yaitu Paulus Sembiring dan Kepala Desa Tanjung Selamat
yaitu Elieser Tarigan dan ditanda tangani oleh saksi Kasmar
Nasution dan saksi Rabun Samura (P-1) yang didalilkan oleh
Terbanding semula Penggugat merupakan bukti surat utama yang
membuktikan bahwa tentang adanya kata sepakat antara
Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula
Tergugat. Namum fakta hukumnya secara terang dan secara nyata
bukti surat P-1 tersebut tidak ditanda tangani oleh Pembanding
semula Tergugat maupun oleh Terbanding semula Penggugat
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 32 dari 35 Halaman
sebagai subjek hukum yang didalilkan sebagai pihak-pihak yang
melakukan perjanjian/kesepakatan tersebut, sehingga tidak
memenuhi syarat untuk syahnya suatu perjuanjian sebagaimana
dalam pasal 1320 ayat (1) BW (KUH Perdata) tersebut diatas.
Karena perjanjian berupa Berita Acara Pertemuan pada hari Jumat
tertanggal 14 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh
Sekretaris Desa Tanjung Selamat yaitu Paulus Sembiring dan
Kepala Desa Tanjung Selamat yaitu Elieser Targan dan ditanda
tangani oleh saksi Kasmar Nasution dan saksi Rabun Samura (P1),
tidak ditanda tangani oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian
yaitu Pembanding semula Tergugat yang didalilkan sebagai penjual
dan Terbanding semula Penggugat yang didalilkan sebagai
pembeli sebagaimana dalam gugatan, sehingga berdasarkan pasal
1338 BW (KUH Perdata) bukti surat P-1 tersebut diatas tidak
mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti surat yang mengikat
Pembanding semula Tergugat maupun Terbanding semula
Penggugat;
Selain daripada itu dari bukti surat Berita Acara Pertemuan pada
hari Jumat tertanggal 14 Pebruari 2014 yang didalilkan oleh
Terbanding semula Penggugat sebagai surat perjanjian
kesepakatan jual beli dengan Pembanding semula Tergugat
terhadap tanah tersebut diatas (P-1) dihubungkan alat bukti surat
Akta Notaris Nomor : 05/Not-BT/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014
tentang Penegasan Surat Pembagian Harta Waris an MULIA
BUKIT (T-1), maka didapaatkan fakta hukum bahwa tanah yang
menjadi objek jual beli tersebut bukan tanah hak milik Pembanding
semula Tergugat sebagai penjual, akan tetapi tanah yang menjadi
objek perjanjian jual beli tersebut diatas adalah tanah hak milik
orang tuanya bernama MULIA BUKIT yang masih hidup. Dan kalau
dimaknai dari salah satu materi dibuatnya bukti surat T-1 oleh
pemiliknya MULIA BUKIT 4 bulan kemudian setelah bukti P-1 dapat
disimpulkan adalah sebagai salah satu sikap yang dilakukan oleh
MULIA BUKIT sebagai pemilik tanah untuk melindungi haknya dari
perbuatan hukum orang lain yang tidak berhak yang dapat
merugikannya, yang dalam perkara ini termasuk perbuatan hukum
yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat dan perbuatan
hukum yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat yang
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 33 dari 35 Halaman
telah menjadikan tanah miliknya (MULIA BUKIT) sebagai objek
perjanjian jual beli.
Bahwa dari pertimbangan bukti surat P-1 dihubungkan dengan
bukti surat T-1 tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat
Banding berpendapat bahwa andaikan perjanjian P-1 dianggap
sah, maka Terbanding semula Penggugat tidak berhak untuk
menjadikan tanah tersebut sebagai objek kesepakatan jual beli
dengan siapapun termasuk dengan Terbanding semula Penggugat,
karena Pembanding semula Tergugat dalam perkara ini bukan
sebagai pemilik tanah yang menjadi objek perjanjian (P-1), akan
tetapi tanah tersebut adalah hak milik MULIA BUKIT (T-1) yang
belum dipindah tangankan secara hukum hingga saat ini baik
melalui hibah ataupun dengan cara hukum lainnya. Sehubungan
dengan pertimbangan tersebut, maka kesepakatan/perjanjian pada
P-1 tidak memenuhi syarat adanya kata sepakat mereka yang
mengikatkan dirinya dalam pasal 1320 KUH Perdata, karena dibuat
oleh orang yang tidak berhak yaitu dibuat oleh Pembanding semula
Tergugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
62/Pdt.G/2015/PN.Lbp., tanggal 21 Januari 2016 tidak dapat dipertahankan
dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri
dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;
Menimbang, bahwa karena gugatan pokok adalah wanprestasi yang
didasarkan kepada perjanjian (bukti suara P-1), sedangkan P-1 telah
dinyatakan tidak mengikat kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara
ini dan juga telah dinyatakan bukti surat P-1 telah batal demi hukum, maka
gugatan wanprestasi harus ditolak;
Menimbang, bahwa sedangkan point-point materi gugatan selebihnya
yang domohonkan Terbanding semula Penggugat adalah merupakan
asesories manakala gugatan wanprestasi dikabulkan dan karena gugatan
wanprestasi ditolak, maka meteri gugatan selebihnya tidak perlu
dipertimbangkan dan dibuktikan lagi dan harus ditolak untuk seluruhnya;
Menimbang, bahwa tentang memori banding yang diajukan oleh
Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya keberatan terhadap
putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.Lbp.,
tanggal 21 Januari 2016 dan mohon agar putusan putusan tersebut
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 34 dari 35 Halaman
dibatalkan, maka berdasarkan pertimbangan hukum diatas, keberatan dan
permohonan Pembanding semula Tergugat cukup beralasan dan dapat
dikabulkan;
Menimbang, bahwa sedangkan kontra memori banding Terbanding
semula Penggugat yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.Lbp., tanggal 21 Januari 2016 dapat
dikuatkan pada tingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat
tidak cukup beralasan dan sebagaimana telah dipertimbangan hukum diatas,
maka harus ditolak;
Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama
dibatalkan dan gugatan ditolak untuk seluruhnya dan Terbanding semula
Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 Rbg
Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk mmembayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan;
Memperhatikan pasal 1320, 1338 KUH Perdata dan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta RBG
dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI :
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat
tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
62/Pdt.G/2015/PN.Lbp., tanggal 21 Januari 2016 yang dimohonkan
banding;
MENGADILI SENDIRI : Dalam Eksepsi :
- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara :
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp
150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari SENIN tanggal 08 MEI 2017 oleh kami :
ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.,MM.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis
DAILUN SAILAN, SH.,MH., dan BINSAR SIREGAR, SH.,M.Hum., masing -
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 46/PDT/2017/PT.MDN Halaman 35 dari 35 Halaman
masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 46/PDT/2017/PT.MDN, tanggal 24 Februari
2017, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut telah diucapkan
pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 didalam sidang yang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh MANSURDIN, SH sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun
kuasanya.
HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,
ttd ttd
DAILUN SAILAN, SH., MH ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH., MM., MH ttd
BINSAR SIREGAR, SH., M.Hum PANITERA PENGGANTI,
ttd MANSURDIN, SH
Perincian Biaya :
1. Meterai Rp. 6.000,- 2. Redaksi Rp. 5.000,- 3. Pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150. 000,-
Untuk salinan sesuai dengan aslinya. PANITERA,
H. BASTARIAL, SH.MH.
NIP. 195608211986031003