P U T U S A N Nomor 298/PDT/2016/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

(KPKNL) KISARAN, berkedudukan di Jalan

Prof.HM.Yamin,SH No.47 Kisaran, Sumatera Utara,

dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra

Surya, SH.LLM, Obor P. Hariara, SH, Sabar

Marpaung, Sumarsono, SH.MH,SN, Irfansyah, SH,

Usman Amirullah, SH.MH, Yadhy Cahyady, SH,MH.

Robert Bonar MP, SH. Sumedi, Muhammad Sani,

SH,MH. Yan A.H Asmara,SH, Octavia Maya

Soraya,SH, Andhi Aliusmi Pagatian, SH.

Muliawansyah Apriadi, SH. Amaluddin Zainal

Zunaidi, Marodi Dan Dondy Arizona Harhara

Pegawai Negeri pada Departemen Keuangan

Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 06 Mei 2014, yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Rantauprapat tanggal 09 Juni 2014 No :

124/SKC/2014/PN-RAP, semula Tergugat II,

sekarang Pembanding I;

2. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, dahulu berkedudukan di

Jakarta, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38

Jakarta - 12190, sekarang berkedudukan di Wisma

Mandiri II Jl.Kebon Sirih No.83 Jakarta -10340,

dalam hal ini memberi kuasa kepada Ganif Yudarsi.,

SH Purwadi, SH, Asa Estheria Vipana, SH, Rizky

Pangidoan Sihar Erickson Simanjuntak, Ahmad

Riduan, Aditya Pranata G.D, Irwansyah Bukit, Eka

Setiawan. SH, Amir Machfud, SH dan Yusuf

Anshori,SH. Advokad/Konsultan Hukum dari PT.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 2 -

BANK MANDIRI (PERSERO), TBK, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2014, yang

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Rantauprapat tanggal 28 Mei 2014 No :

119/SKC/2014/PN-RAP, semula Tergugat I,

sekarang Pembanding II;

Lawan:

1. SUHARMAN, Umur 45 tahun, bertempat tinggal di Desa Tanjung

Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten

Labuhan Batu, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Ahmad Kadir Nasution., SH Rita Wahyuni, SH, Dan

Lailatus Sururiyah,SH. Advokad/Konsultan Hukum

Dari Kantor A.K.Nasution, SH & Rekan berkantor di

Tanggok Bongkar No. 16 Wilayah Mandala Medan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April

2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 03 April

2014 No : 74/SKC/2014/PN-RAP, semula

Penggugat, sekarang Terbanding;

2. PT. TRIMITRA LELANG MANDIRI, berkedudukan di Jalan Taman

Golf Blok II No. 6 Jati Bening Bekasi - 17412, dalam

hal ini memberi kuasa kepada SEVENRI

SITANGGANG Karyawan PT. TRIMITRA LELANG

MANDIRI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 16 Juni 2014, yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat

tanggal 19 Juni 2014 No : 139/SKC/2014/PN-RAP,

semula Tergugat III, sekarang Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal

2 April 2014 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat

pada tanggal 3 April 2014 dalam register perkara Nomor : 16/Pdt.G/2014/PN-

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 3 -

Rap, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan dalil-dalil

gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

• Bahwa penggugat adalah seorang debitur Bank Mandiri Cabang Rantau

Prapat sejak tahun 2003, dan telah memberikan kontrubusi keuntungan

terhadap Tergugat I puluhan milyar rupiah dari sejak tahun 2003 sampai

dengan tahun 2012;

• Bahwa Penggugat menjalankan usaha dibidang jual beli buah kelapa

sawit dari Ram Penggugat kepada Pabrik Kelapa Sawit;

• Bahwa selain dari pada point 2 diatas Penggugat juga bergerak dibidang

usaha properti di Kabupaten Labuhan Batu Rantau Prapat sebanyak

hampir mencapai 1000 unit rumah dan telah terjual habis;

• Bahwa seluruh usaha Penggugat itu dibiayai oleh Tergugat I dan tidak

pernah macet pembayaran bunga maupun pokok;

• Bahwa pada tahun 2007 Penggugat mengembangkan usaha properti di

Medan Propinsi Sumatera Utara, sebanyak 247 unit rumah dan ruko,

yang nilainya mencapai ratusan milyar rupiah, bekerjasama dengan

PT.Artha Debang, dimana PT.Artha Debang sebagai Pihak Penyedia

tanah tempat dilakukannya pembangunan Rumah dan Ruko, Penggugat

sebagai Pelaksana Pembangunan dan Pembiayaan Pembangunan

Rumah dan Ruko tersebut;

• Bahwa pada tahun 2007 itu juga Penggugat mengembangkan usaha

perkebunan seluas 1500 Ha di Kabupaten Labuhan Batu;

• Bahwa ketika Penggugat mengembangkan usaha properti itu, Penggugat

mengambil tambahan suntikan dana sebesar Rp.2 Milyar dari Tergugat I,

dan Tergugat I memberikan dengan tanpa rintangan;

• Bahwa sampai dengan tahun 2010, Jasa Tergugat I tidak pernah

mengalami staknasi;

• Bahwa ketika properti tersebut pada point 5 diatas, terjadi sengketa

pembagian keuntungan antara Penggugat dengan PT.Artha Debang

dalam akhir tahun 2010, namun pembayaran jasa Tergugat I masih tetap

berjalan dengan baik sampai dengan tahun 2012;

• Bahwa sejak tahun 2012 pembiayaan perkara sebagaimana maksud

point 9 semakin meningkat, sementara hasil pembangunan perkebunan

belum memberikan kontribusi, masih memerlukan pembiayaan 2 tahun

kedepan sebesar 30 % dari biaya yang wajib untuk perkebunan itu,

masih harus diadakan Penggugat sedangkan 70 % lainnya telah dibiayai

dengan hasil produksi kebun itu sendiri;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 4 -

• Bahwa dalam kondisi Penggugat seperti demikian diatas, Penggugat

berkali-kali menghadap Tergugat I, meminta suntikan dana jangka waktu

sampai dengan tahun 2015, agar produksi perkebunan itu telah

mencapai penuh dan properti tersebut diatas telah mendapat kesimpulan

yang pasti;

• Bahwa namun Tergugat I sangat tidak elegan, tidak pernah mengenang

jasa Penggugat yang telah memberikan kontibusi keuntungan yang

cukup besar (puluhan milyar) terhadap Tergugat I dari tahun 2003 s/d

2012;

• Bahwa Penggugat boleh diuji kebaikan hati atau itikad baik terhadap

Tergugat I melalui para karyawan Tergugat I, bahwa Penggugat sangat

koperatif dan ferr, setiap tahunnya pada hari - hari istimewa seperti

tahun baru/hari raya/hari libur panjang;

• Bahwa Penggugat selalu memberikan kontribusi terhadap hampir

seluruh karyawan Tergugat I di Rantau Prapat yang nilainya ratusan juta

rupiah, setiap satu acara hari istimewa tersebut ;

• Bahwa ternyata itikad baik Penggugat itu selama berpuluh tahun sebagai

mitra Tergugat I, tidak dipandang bernilai ada, terhadap sesuatu dampak

yang terjadi staknasi pembayaran bunga kredit pada saat ini ;

• Bahwa bukan hanya tidak dipandang nilai itikad baik Penggugat itu ada,

malah Penggugat terkesan sebagai Debitur Nakal, terbukti dengan tidak

pernah dikabulkannya permohonan Penggugat untuk suntikan dana, dari

Tergugat I kepada Penggugat sampai dengan tahun 2015 saja;

• Bahwa akibat tidak koperatifnya Tergugat I, terhadap nasabahnya yakni

Penggugat yang sudah memberikan kontribusi yang sangat besar,

sehingga Tergugat I melimpahkan objek jaminan Penggugat kepada

Tergugat II dan Tergugat III;

• Bahwa selanjutnya berdasarkan itikad buruk Tergugat I itu, yang tidak

mencerminkan azas kepatutan hukum dan azas kemanusiaan yang

beradab atau aspek sosial, yang bertoleransi sehingga Tergugat III

mendatangi objek jaminan Penggugat tersebut, dan melakukan

penafsiran sendiri, tentang nilai layak jual objek jaminan Penggugat

tersebut;

• Bahwa perbuatan Tergugat III ini sangat bertentangan dengan hukum,

karena melakukan penafsiran harga terhadap objek jaminan Penggugat

hanya seorang diri, dari kantor Tergugat III (PT.Trimitra Lelang Mandiri) ;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 5 -

• Bahwa pada hal Pemerintah telah mengatur dengan UU nya dalam

melakukan penafsiran harga terhadap suatu barang dan jasa, haruslah

dilakukan oleh beberapa Lembaga Pemerintah yang sah maupun pihak

swasta yang sah yang diakui pemerintah keberadaannya dan terdiri dari

beberapa orang, termasuk Penafsir harga dan dengan cara mengambil

titik acuan sesuatu barang itu untuk dapat ditentukan harganya. Misalnya

objek tanah, mengacu kepada NJOP; Objek Bangunan mengacu kepada

pasar nilai membangun permeter rumah atau ruko, gedung mewah atau

biasa; selanjutnya baru melihat nilai pasar jual objek tersebut pada

wilayah tertentu;

• Bahwa oleh karena Tergugat III telah salah dalam menerapkan hukum,

akibat tergugat I telah melanggar etikad baik, UU perbankan sehingga

Tergugat III juga melakukan kesalahan;

• Bahwa antara lain kesalahan yang patal dilakukan oleh Tergugat III

adalah objek jaminan Penggugat yang tercantum huruf e pada

Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tertanggal 27

Maret 2014 di halaman 3 harian Analisa terbit tanggal 27 Maret 2014

yaitu sebidang tanah berikut bangunan seluas 1.827 M2 dengan SHM

No. 280/Tanjung Medan, terletak di Jalan Beringin Desa Tanjung Medan

Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, atas nama

SUHARMAN. Dalam pengumuman tersebut ditaksir nilai limitnya

Rp.690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) padahal

bangunan tersebut adalah bangunan mewah yang nilai permeternya

sudah mencapai nilai Rp.5 jt permeter, dengan 300 meter lebih. Oleh

karena itu seharusnya Tergugat III membuat nilai taksir itu sekurang-

kurangnya Rp.5 jt kali 300 meter = Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima

ratus juta rupiah);

• Bahwa demikian juga objek jaminan penggugat lainnya, rata-rata

menurut Penggugat telah dijatuhkan harga limititnya Rp.300.000.000,-

(tiga ratus juta rupiah) per-objek;

• Bahwa dengan demikian sangat layak dan patut menurut hukum Majelis

Hakim yang memeriksa perkara aquo Menghukum Tergugat III dan

Tergugat II untuk melakukan perhitungan penafsiran nilai aset atas

jaminan Penggugat dalam perjanjian kredit modal kerja Nomor :

107.129/PK-CRMS-2003 tanggal 02 Oktober 2003, dengan Addendum

XII tanggal 20 Sepember 2011 yang cacat hukum itu, dengan

menyertakan auditting pemerintah;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 6 -

• Bahwa dengan demikian penggugat merasa ada sesuatu yang dirancang

oleh para Tergugat untuk menjatuhkan objek materil Penggugat dan

pencederaan moril Penggugat;

• Bahwa oleh karena itu, Penggugat sangat merasa keberatan atas

pengumuman lelang yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan

Tergugat III, yang akan melakukan lelang terhadap aset jaminan

Penggugat tersebut pada tanggak 10 April 2014 di Kantor Tergugat II

Kisaran Sumatera Utara;

• Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian hukum diatas dapat

disimpulkan bahwa Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat

tidak memenuhi apa yang diatur dalam pasal 1320, 1321, 1322

KUHPerdata. Dengan demikian perjanjian kredit Penggugat dengan

Tergugat I adalah Cacat Hukum dan sepatutnya batal demi hukum atau

setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Sah menurut UU tersebut;

• Bahwa selanjutnya sangat patut menurut hukum Majelis Hakim yang

memeriksa perkara aquo memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan

surat-surat asli aset milik Penggugat yang masuk dalam agunan/jaminan

kredit Nomor : 107.129/PK-CRMS-2003 tanggal 02 Oktober 2003,

dengan Addendum XII tanggal 20 Sepember 2011 kepada Penggugat;

• Bahwa dengan itikad baik Penggugat Majelis Hakim yang memeriksa

perkara aquo juga sangat patut dan benar Menghukum Penggugat untuk

membayar sisa kredit atas perjanjian kredit modal kerja Nomor :

107.129/PK-CRMS-2003 tanggal 02 Oktober 2003, dengan Addendum

XII tanggal 20 Sepember 2011 yang cacat hukum itu, kepada Tergugat I

sebesar Rp.2.000.000.000,- dengan cara dicicil selama 60 bulan

terhitung dimulai gugatan berkekuatan hukum tetap;

• Bahwa untuk itu dimohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara

ini, memerintahkan kepada Tergugat II maupun Tergugat III untuk

menangguhkan dan atau menghentikan pelelangan terhadap aset

jaminan Penggugat tersebut sampai pokok perkara ini berkekuatan

hukum tetap (INKRAH);

• Bahwa oleh karena proses persidangan ini untuk memeriksa pokok

perkara memerlukan waktu yang panjang, untuk itu dimohon kepada

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini terlebih dahulu memberikan

Putusan Sela sebagai berikut ;

Memerintahkan Tergugat II untuk tidak melaksanakan Lelang Eksekusi

Hak Tanggungan terhadap seluruh aset milik Suharman yang masuk

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 7 -

dalam agunan/jaminan kredit Nomor : 107.129/PK-CRMS-2003 tanggal

02 Oktober 2003, dengan Addendum XII tanggal 20 Sepember 2011

sampai pokok perkara ini berkekuatan hukum tetap (INKRAH).

• Bahwa selanjutnya patut menurut hukum Tergugat-tergugat dihukum

untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul ;

• Bahwa gugatan penggugat ini telah cukup kuat dan beralasan maka

patut menurut hukum putusan dijalankan dengan serta merta (uit

voorbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun

kasasi;

Bahwa sebelum sampainya pada hari persidangan yang ditentukan oleh

Pengadilan Negeri rantau Prapat untuk maksud gugatan ini, dimohon kepada

Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Majelis Hakim yang memeriksa,

menyidangkan perkara aquo, agar terlebih dahulu memberikan putusan sela

terhadap perkara aquo dengan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN PROVISIONIL ;

• Memerintahkan Tergugat II untuk Tidak Melaksanakan Lelang Eksekusi

Hak Tanggungan terhadap seluruh aset milik Suharman yang masuk

dalam agunan/jaminan kredit Nomor : 107.129/PK-CRMS-2003 tanggal

02 Oktober 2003, dengan Addendum XII tanggal 20 Sepember 2011;

Selanjutnya memberikan putusan terhadap perkara aquo dengan amar

putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA ;

• Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

• Menyatakan Penggugat adalah Debitur yang beritikad baik;

• Menghukum Tergugat II dengan Memerintahkan Tergugat II untuk Tidak

Melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap seluruh aset

milik Suharman yang masuk dalam agunan/jaminan kredit Nomor :

107.129/PK-CRMS-2003 tanggal 02 Oktober 2003, dengan Addendum

XII tanggal 20 Sepember 2011;

• Menyatakan Putusan profisionil berkekuatan hukum sampai pokok

perkara berkekuatan hukum tetap (inkrah);

• Menyatakan Penggugat adalah penerima kredit yang beritikad baik;

• Menyatakan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 107.129/PK-CRMS-

2003 tanggal 02 Oktober 2003, dengan Addendum XII tanggal 20

Sepember 2011 antara Penggugat dan Tergugat I, Batal Demi Hukum;

• Menghukum, memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan surat-surat

asli aset milik Penggugat yang masuk dalam agunan/jaminan kredit

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 8 -

Nomor : 107.129/PK-CRMS-2003 tanggal 02 Oktober 2003, dengan

Addendum XII tanggal 20 Sepember 2011 kepada Penggugat;

• Menghukum Tergugat III dan Tergugat II untuk melakukan perhitungan

penafsiran nilai aset atas jaminan Penggugat dalam perjanjian kredit

modal kerja Nomor : 107.129/PK-CRMS-2003 tanggal 02 Oktober 2003,

dengan Addendum XII tanggal 20 Sepember 2011 yang cacat hukum itu,

dengan menyertakan auditting pemerintah;

• Menghukum Penggugat untuk membayar sisa kredit atas perjanjian

kredit modal kerja Nomor : 107.129/PK-CRMS-2003 tanggal 02 Oktober

2003, dengan Addendum XII tanggal 20 Sepember 2011 yang cacat

hukum itu, kepada Tergugat I sebesar Rp.2.000.000.000,- dengan cara

dicicil selama 60 bulan terhitung dimulai gugatan berkekuatan hukum

tetap;

• Menyatakan putusan dapat dijalankan dengan serta merta (uit voorbaar

bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

• Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar segala ongkos perkara

aquo ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I

melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai

berikut :

• DALAM EKSEPSI ;

• Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) karena Tidak

Mencantumkan Dasar Gugatan ;

• Bahwa dalam posita gugatan Penggugat sama sekali tidak

menyebutkan dasar gugatan yang diajukan terhadap Para

Tergugat, apakah Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi;

• Bahwa demikian pula dalam petitum gugatan juga tidak

menyebutkan tuntutan terkait dasar gugatan terhadap Para

Tergugat apakah Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi ;

• Bahwa ketentuan Hukum Acara megatur bahwa suatu gugatan

perdata haruslah menyebutkan dasar gugatan apakah itu

Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi. Dengan

demikian, gugatan Penggugat dalam perkara a quo haruslah

dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 9 -

ketentuan formalitas hukum acara yang berlaku, yaitu tidak

menyebutkan dasar hukum pengajuan gugatan ;

• Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) karena Tidak

Mencantumkan Obyek Perkara dengan Jelas ;

• Bahwa dalam posita dan petitum gugatannya antara lain

Penggugat meminta agar dilakukan penaksiran ulang atas harga

limit lelang asset-asset Penggugat. Namun demikian,

Penggugat tidak secara tegas menyebutkan secara pasti asset-

asset yang harus dinilai ulang tersebut;

• Bahwa Hukum Acara Perdata mengatur agar dalam gugatan

perdata dicantumkan Obyek Gugatan secara jelas dan pasti,

oleh karenanya gugatan Penggugat yang tidak jelas obyeknya ini

adalah gugatannya yang mengandung cacat formil, sehingga

Tergugat I mohon agar gugatannya dinyatakan tidak dapat

diterima;

• DALAM POKOK PERKARA;

• Bahwa hal-hal yang telah disebutkan dalam Eksepsi mohon

dianggap tercantum kembali di sini;

• Bahwa gugatan Penggugat adalah sehubungan dengan fasilitas

kredit yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat. Oleh

karenanya, sebelum Tergugat I menanggapi dalil-dalil gugatan yang

diajukan Penggugat kepada Tergugat I, mohon kiranya Tergugat I

sampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

• Bahwa Penggugat adalah Debitur yang menerima fasilitas kredit

dari Tergugat I sesuai Perjanjian Kredit No.10700/129/PK-

CMRS-2003 tanggal 02 Oktober 2003;

• Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit, Penggugat telah

mengagunkan sejumlah asset, antara lain :

• Tanah sesuai SHM No.304 an. Suharman ;

• Tanah sesuai SHM No.280 an. Suharman ;

• Tanah sesuai SHM No.907 an. Arman Jambak ;

• Tanah sesuai SHM No.908 an. Arman Jambak ;

• Tanah sesuai SHM No.910 an. Arman Jambak ;

• Tanah sesuai SHM No.912 an. Arman Jambak ;

• Tanah sesuai SHM No.913 an. Arman Jambak ;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 10 -

Yang semuanya telah diikat sah dengan Hak Tanggungan sesuai

Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama

No.535/2003 dan SHT Peringkat Pertama No.701/2008 ;

• Bahwa Penggugat telah tidak memenuhi kewajiban kreditnya,

yaitu mulai menunggak sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai

akhirnya kredit Penggugat menjadi macet terhitung sejak tanggal

19 Februari 2013 ;

• Bahwa dalam menangani kredit macet Penggugat, Tergugat I

telah menempuh upaya-upaya persuasif antara lain memberikan

peringatan melalui surat-surat (Surat Panggilan

No.RRC.MDN.180/2013 tanggal 22 Januari 2013, Surat

Peringatan Pertama No.RRC.MDN.638/2013 tanggal 10 April

2014, Surat Peringatan Kedua No.RRC.MDN.991/2013 tanggal

28 Mei 2013, Surat Peringatan Ketiga No.RRC.MDN.1232/2013

tanggal 18 Juni 2013 dan Surat Default No.RRC.MDN.1515/2013

tanggal 17 Juli 2013), telepon dan mengunjungi Penggugat

(visit);

• Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat butir 11, 12, dan 15

karena persetujuan tambahan limit kredit adalah kewenangan penuh

dari Bank yang didasarkan pada analisa kemampuan finansial

Debitur dan proyeksi bisnis Debitur di masa yang akan datang dan

antara Bank dengan Debitur tidak terikat dengan perjanjian yang

mewajibkan Bank untuk memberikan tambahan limit kredit kepada

Debitur. Satu dan lain hal apabila Tergugat I memberikan tambahan

limit kredit dengan tanpa memperhitungkan kemampuan dan

proyeksi bisnis Debitur yang baik, maka tindakan Tergugat I tersebut

melanggar prinsip kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh

Tergugat I ;

• Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat butir 16 dan 17 karena

sudah dipahami secara umum, adalah sesuatu yang wajar apabila

Debitur mendapatkan fasilitas kredit dari bank dengan menyerahkan

asset sebagai agunan kredit. Sesuai fakta, Penggugat sendirilah

yang menyerahkan sejumlah asset milik Penggugat untuk dijadikan

agunan kredit dengan dibebani Hak Tanggungan, yang mana sesuai

ketentuan hukum dalam Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT)

dan klausula APHT, Tergugat I berhak melakukan lelang eksekusi

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 11 -

Hak Tanggungan apabila Penggugat (Debitur) cidera janji terhadap

Perjanjian Kredit ;

• Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat butir 20 yang

mengatakan Tergugat I telah melanggar itikad baik karena semua

tindakan Tergugat I sehubungan dengan pemberian kredit kepada

Penggugat didasarkan dengan itikad baik dan ketentuan hukum yang

berlaku ;

• Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat butir 21 s.d. 24 karena

dalil gugatan tersebut tidak menjelaskan perbuatan apa yang

dilanggar oleh Tergugat I, sehingga melakukan kesalahan terkait

dengan pemberian kredit kepada Penggugat. Proses penilaian

agunan serta penetapan harga limit lelang telah dilakukan sesuai

ketentuan yang berlaku, yaitu melalui pihak ketiga yang independent

untuk melakukan penilaian obyek agunan (appraisal) ;

• Bahwa Tergugat I menolak gugatan Penggugat butir 26 dan 27

karena Perjanjian Kredit antara Tergugat I dengan Penggugat telah

dilakukan dengan memenuhi syarat sah perjanjian tanpa adanya

paksaan, penipuan maupun kekhilafan. Satu dan lain hal, dalil ini

juga bertentangan dengan posita gugatan butir 4 yang mengakui

adanya fasilitas kredit dari Tergugat I kepada Penggugat. Dengan

demikian, beralasan gugatan Penggugat untuk ditolak ;

• Bahwa Tergugat I menolak gugatan Penggugat butir 28 karena hal

mengenai pembayaran kredit telah diatur dan disepakati antara

Penggugat dengan Tergugat I di dalam Perjanjian Kredit. Dengan

demikian, jumlah hutang yang harus dibayar Penggugat didasarkan

pada aturan dalam perjanjian kredit antara lain mekanisme

pengembalian kredit (jadwal pembayaran angsuran), besar dan

metode perhitungan bunga, ketentuan mengenai denda dan ongkos,

dll. Dalil Penggugat ini juga bertentangan dengan posita gugatan

butir 26 yang menuntut pembatalan Perjanjian Kredit, namun di sisi

lain menuntut untuk menghukum Penggugat membayar sisa

kewajiban sesuai Perjanjian Kredit. Dengan demikian, dalil-dalil

gugatan yang diajukan Penggugat jelas sekali bertentangan satu

dengan yang lain, karenanya pantas untuk dinyatakan tidak dapat

diterima ;

• Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat butir 29 dan 30 karena

tuntutan penangguhan lelang adalah sudah menyangkut pokok

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 12 -

perkara, sehingga beralasan untuk ditolak. Selain itu, berdasarkan

ketentuan hukum Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-

undang Hak Tanggungan telah memberikan hak bagi Pemegang

Hak Tanggugan untuk melakukan eksekusi lelang Hak Tanggungan

apabila Debitur cidera janji tanpa persetujuan dari Debitur ;

• Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat butir 32 karena perkara ini

tidak memenuhi syarat perkara yang putusannya dapat dilaksanakan

terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, sebagaimana tercantum

dalam Surat Edaran MA No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Jo.

Surat Edaran MA No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 ;

• Bahwa Tergugat I menolak gugatan Penggugat selain dan

selebihnya karena tidak berdasar hukum dan tidak ada korelasinya

dengan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh

Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kredit ;

Maka: Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat

I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor

16/Pdt.G/2014/PN.Rap. agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai

berikut :

• Dalam Eksepsi :

• Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya ;

• Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

• Dalam Pokok Perkara :

• Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhny ;

• Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II

melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai

berikut :

DALAM EKSEPSI

• Bahwa Terlawan I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali

terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebearannya oleh Tergugat II

dalam jawaban ini;

• Eksepsi Persona Standi In Judicio :

• Bahwa penyebutan persoon Tergugat II pada halaman pertama

gugatan Penggugat kurang tepat, yakni menyebutkan persoon

Tergugat II dengan sebutan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang (KPKNL) Kisaran;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 13 -

• Bahwa KPKNL Kisaran bukanlah merupakan lembaga dan/atau

badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan suatu lembaga

dan/atau badan hukum yang merupakan bagian dari Negara yakni

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementrian Keuangan Republik

Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq.

Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara sebagai instansi induk

Tergugat II;

• Bahwa gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepada

KPKNL Kisaran tanpa mengaitkan instansi induknya adalah keliru

dan tidak tepat, serta berakibat gugatan Penggugat tidak memenuhi

syarat formil, dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima

(Niet Ontvankelijk Verklaard), sebagaimana telah ada dalam

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424

K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang mengharuskan gugatan

ditujukan kepada Pemerintah Pusat;

• Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) :

• Bahwa pada halaman 2 point 9 gugatan Penggugat yang berbunyi:

“Bahwa ketika properti tersebut pada point 5 di atas, terjadi

sengketa pembagian keuntungan antara Penggugat dengan PT.

Artha Debang dalam akhir tahun 2010......dst”;

• Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut jelas menyebutkan

adanya pihak lain yakni PT. Artha Debang yakni pihak yang ikut

bekerjasama dan menerima keuntungan dari bisnis properti

Penggugat;

• Bahwa dengan tidak diberikannya kesempatan dan/atau tidak

dilibatkannya PT. Artha Debang tersebut sebagai pihak dalam

perkara a quo guna membela kepentingannya di muka

persidangan, maka pemeriksaan maupun putusan atas perkara

gugatan a quo menjadi tidak sempurna. Hal tersebut sesuai

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1424

K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyebutkan: “bahwa tidak

dapat diterima gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil

mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum

digugat” jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1566

K/pdt/1983 yang menyebutkan: “gugatan tidak dapat diterima atas

alasan gugatan mengandung cacat plurium litis consortium”. Oleh

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 14 -

karena itu, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak

dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

• Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur :

• Bahwa petitum gugatan Penggugat baik dalam provisi maupun

dalam pokok perkara, yang memohon kepada Ketua/Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa perkara a quo

agar terlebih dahulu memberikan putusan sela yang isinya antara

lain: “Memerintahkan Tergugat II untuk tidak melaksanakan Lelang

Eksekusi Hak Tanggungan terhadap seluruh aset milik Suharman

yang masuk dalam agunan/jaminan kredit No. 107.129/PK-CRMS-

2003 tanggal 02 Oktober 2003, dengan addendum XII tanggal 20

September 2011”, sangatlah berlebihan dan cenderung mengada-

ada;

• Bahwa selain itu, permohonan putusan sela yang diajukan

Penggugat, sangatlah prematur dan mengada-ada karena terhadap

aset milik Penggugat belum dilakukan lelang oleh Tergugat II, dan

karenanya bertentangan dengan Pasal 185 Ayat (1) H.I.R. atau

Pasal 48 Rv;

• Bahwa lelang eksekusi hak tanggungan sebagaimana yang

dimaksud Penggugat sesuai jadwal yang telah ditentukan yakni

tanggal 10 April 2014, batal dilaksankan oleh Tegugat II karena

masih kurang persyaratan administratif yang harus dipenuhi

Tergugat I sebagai Pemohon Lelang yakni berupa Surat

Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tidak/belum terbit;

• Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Prematur, maka Tergugat II

memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat

yang memeriksa perkara a quo agar menolak petitum gugatan

Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima

(Niet Ontvankelijk Verklaard);

• Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) :

• Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 point 29 dan point

30 sangatlah bertentangan dan kontradiktif, karena pada point 29

gugatan Penggugat “memohon kepada Majelis Hakim untuk

memerintahkan kepada Tergugat II maupun Tergugat III untuk

menangguhkan dan atau menghentikan pelelangan....dst”.

Sementara pada point 30 gugatan Penggugat “ memohon kepada

Majelis Hakim untuk terlebih dahulu memberikan Putusan Sela

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 15 -

yang memerintahkan Tergugat II untuk tidak melaksanakan Lelang

Eksekusi Hak Tanggungan...dst”;

• Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut sangat

bertentangan dan kontradiktif, maka gugatan Penggugat yang

diarahkan kepada Tergugat II menjadi tidak jelas dan kabur, serta

cenderung mengada-ada dan tidak berdasarkan aturan hukum

normatif yang berlaku;

• Bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan formal gugatan, maka

Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Rantauprapat yang memeriksa perkara a quo agar menyatakan

gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel), dan sudah

sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk

Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

• Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan Tergugat II dalam eksepsi di

atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan

(mutatis mutandis) dalam pokok perkara ini, dan Tergugat II tetap

menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali

terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II

dalam jawaban ini;

• Bahwa Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat

yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan wewenang Tergugat II;

• Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat halaman 2, point

25, 29, dan 30, dengan penjelasan sebagai berikut:

• Bahwa rencana pelelangan terhadap aset milik Penggugat, dilakukan

oleh Tergugat II atas adanya permohonan lelang eksekusi Hak

Tanggungan yang diajukan Tergugat I sebagai Pemohon Lelang

melalui suratnya kepada Tergugat II

Nomor:RMN.RTR/ABL.02051/2014 tanggal 29 Januari 2014 sebagai

tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Kerjasama antara Direktorat

Jenderal Piutang dan Lelang Negara in casu Tergugat II dan PT.

Bank Mandiri (Persero), Tbk. In casu Tergugat I, Nomor NKB-

001/PL/2005-DIR.MOU/009/2005 tanggal 28 November 2005

tentang “Pelaksanaan Lelang Obyek Hak Tanggungan berdasarkan

Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996;

• Bahwa rencana pelelangan aset milik Penggugat yang akan

dilaksanakan pada tanggal 10 April 2014 tersebut, telah diumumkan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 16 -

melalui selebaran yang diperuntukan bagi khalayak ramai, dan

melalui Surat Kabar Harian Analisa yang terbit pada tanggal 27

Maret 2014;

• Bahwa oleh karena sampai batas waktu yang ditentukan Surat

Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan

setempat tidak/belum terbit, hal mana SKPT merupakan sebagai

salah satu syarat lelang atas obyek lelang, maka pelelangan atas

aset milik Penggugat dibatalkan;

• Bahwa Tergugat II juga menolak dengan tegas petitum Penggugat agar

putusan dapat dialksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad)

meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi, karena sesuai

pasal 180 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 Th

2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan

provisionil, tuntutan uitvoerbaar bij voorraad tidak bisa didasarkan pada

asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat, karena

berdasarkan fakta yang ada semua dalil Penggugat bertentangan

dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua

Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan

Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK

MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA, kecuali dalam hal-hal

sebagai berikut:

• gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan

(handscrift) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;

• gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak

dibantah;

• gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain,

dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;

• pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan

(gono-gini)...dst;

• dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas

serta memenuhi pasal 332 Rv;

• gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap...dst;

• pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

• Bahwa selain itu juga, berdasar SEMA RI No. 4 Tahun 2001 tetang

Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil,

dinyatakan bahwa “setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 17 -

tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI

No. 3 tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama

dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan

kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan

putusan yang membatalkan putusan Pegadilan Tingkat Pertama. Tanpa

jamian tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Lebih lanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan

putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan”;

• Bahwa oleh karena tidak ada satupun ketentuan undang-undang

maupun kedua SEMA tersebut di atas yang dipenuhi oleh Penggugat

dalam dalil gugatannya, maka tuntutan Penggugat tentang menjalankan

putusan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) maupun putusan serta

merta, haruslah ditolak;

• Bahwa Tergugat II juga menolak dalil gugatan Penggugat untuk selain

dan selebihnya karena hal tersebut sama sekali sangat tidak berdasar

dan beralasan hukum, sehingga tidak patut untuk dipertimbangkan oleh

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan

mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang

menyatakan:

DALAM EKSEPSI

• Menyatakan Eksepsi Tergugat II cukup beralasan dan dapat diterima;

• Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke

Verklaard);

DALAM PROVISI

• Menolak permohonan provisi yang dimohonkan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

• Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke

Verklaard);

• Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang

timbul;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (Ex Aequo Et Bono)

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 18 -

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang

tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat

Nomor 16/Pdt.G/2014/PN.Rap, tanggal 15 Juni 2015 yang amar

selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM PROVISI ;

• Menolak gugatan Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

• Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM PERKARA POKOK :

• Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

• Menyatakan Penggugat adalah Debitur yang beritikad baik ;

• Menghukum Tergugat II dengan memerintahkan Tergugat II untuk tidak

melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap seluruh aset

milik Suharman yang masuk dalam agunan/jaminan kredit Nomor :

107.129/PK-CRMS-2003 tanggal 02 Oktober 2003, dengan Addendum

XII tanggal 20 Sepember 2011 ;

• Menyatakan Penggugat adalah penerima kredit yang beritikad baik ;

• Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

• Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara

tanggung renteng sebesar Rp. 1.517.000,- ((satu juta lima ratus tujuh

belas ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyatan permohonan banding yang dibuat oleh

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menyatakan bahwa

pada tanggal 15 September 2016 Tergugat II/ Pembanding I telah

mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri

Rantauprapat Nomor 16/Pdt.G/2014/PN.Rap, tanggal 15 Juni 2015, untuk

diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat

oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang

menyatakan bahwa pada tanggal 16 September 2016, tanggal 20 Oktober

2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara

syah dan seksama kepada pihak Penggugat/ Terbanding;

Membaca akta pernyatan permohonan banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menyatakan bahwa pada

tanggal 21 September 2016 Tergugat I/ Pembanding II telah mengajukan

permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 19 -

Rantauprapat Nomor 16/Pdt.G/2014/PN.Rap, tanggal 15 Juni 2015, untuk

diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat II/

Pembanding I tertanggal 5 Oktober 2016 dan surat memori banding tersebut

telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/

Terbanding pada tanggal 07 Oktober 2016, yang pada pokoknya

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SKU-108/MK.1/2014 tanggal

6 Mei 2014, karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa

sebagai Pembanding/semula Tergugat II, dengan ini mengajukan Memori

Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor

16/Pdt.G/2014/PN.RAP tanggal 15 Juni 2015, sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/semula Tergugat II, telah menerima Risalah

Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari

Jum’at, tanggal 04 September 2015, dan telah menyatakan Banding

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor

16/Pdt.G/2014/PN.RAP tanggal 15 Juni 2015 ke Pengadilan Tinggi

Medan, Sumatera Utara melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau

Prapat pada hari Selasa, tanggal 15 September 2015 sebagaimana

tercantum dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor

16/Pdt.G/2014/PN Rap, yang karenanya pengajuan Banding tersebut

telah dilakukan dalam tenggang waktu yang diperbolehkan undang-

undang, dan sudah sepatutnya diterima oleh Pengadilan Tinggi Medan,

Sumatera Utara.

2. Bahwa selanjutnya Pembanding/semula Tergugat II dengan ini

mengajukan Memori Banding sebagai bentuk keberatan terhadap

Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor

16/Pdt.G/2014/PN.RAP tanggal 15 Juni 2015, yang amar putusannya

berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Menolak gugatan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

DALAM PERKARA POKOK :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 20 -

2. Menyatakan Penggugat adalah Debitur yang beritikad baik;

3. Menghukum Tergugat II dengan Memerintahkan Tergugat II untuk

Tidak Melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap

seluruh aset milik Suharman yang masuk dalam agunan/jaminan

kredit Nomor: 107.129./PK-CRMS-2003 tanggal 02 Oktober 2003,

dengan Addendum XII tanggal 20 September 2011;

4. Menyatakan Penggugat adalah penerima kredit yang beritikad

baik;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara

tanggung renteng sebesar Rp. 1.517.000,- (satu juta lima ratus

tujuh belas ribu rupiah);

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa

dan mengadili perkara a quo dalam pertimbangan hukum maupun amar

putusannya tidak cukup mempertimbangkan dalil-dalil

Pembanding/semula Tergugat II dan tidak berdasarkan bukti-bukti yang

telah disampaikan dalam persidangan, serta bertentangan dengan

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga harus dibatalkan dan

diputus sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa adapun keberatan-keberatan Pembanding/semula Tergugat II

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor

16/Pdt.G/2014/PN.RAP tanggal 15 Juni 2015, adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Tentang Eksepsi Persona Standi In Judicio:

A. Bahwa Pembanding/semula Tergugat II tidak sependapat dan

berkeberatan dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Rantau Prapat a quo pada halaman 30 angka 1

yang menyatakan bahwa eksepsi Persona Standi In Judicio yang

diajukan Pembanding/semula Tergugat II tidak diterima, karena

eksepsi tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara sehingga harus

dibuktikan lebih lanjut.

B. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pembanding/semula

Tergugat II dalam jawaban maupun duplik terdahulu, bahwa KPKNL

Kisaran bukanlah merupakan lembaga dan/atau badan hukum yang

berdiri sendiri, melainkan suatu lembaga dan/atau badan hukum yang

merupakan bagian dari Negara yakni Pemerintah Republik Indonesia

cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 21 -

Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara

sebagai instansi induk Tergugat II.

C. Bahwa dengan tidak diterimanya eksepsi tersebut, maka Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan

mengadili perkara a quo, telah melanggar yurisprudensi Mahkamah

Agung Republik Indonesia No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976,

yang mengharuskan gugatan ditujukan kepada Pemerintah Pusat.

Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis

Consortium):

D. Bahwa Pembanding/semula Tergugat II tidak sependapat dan

berkeberatan dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Rantau Prapat a quo pada halaman 31 angka 2

yang menyatakan bahwa eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak

(Plurium Litis Consortium) yang diajukan oleh Pembanding/semula

Tergugat II tidak diterima, karena Penggugat mempunyai kewenangan

untuk menentukan siapa pihak yang menjadi Tergugat, dan eksepsi

tersebut tidaklah harus terlebih dahulu dibuktikan dalam persidangan.

E. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sangat

mencederai rasa keadilan Pembanding/semula Tergugat II, karena

secara tegas dan jelas dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 point

9 menyebutkan adanya pihak lain yakni PT. Artha Debang yakni

pihak yang ikut bekerjasama dan menerima keuntungan dari bisnis

properti Penggugat.

F. Bahwa memang benar Penggugat mempunyai kewenangan untuk

menentukan siapa pihak yang menjadi Tergugat, namun secara

hukum apakah salah Pembanding/semula Tergugat II dalam

eksepsinya memohon kepada Majelis Hakim agar PT. Artha Debang

diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, satu dan lain hal

guna menjadi terang dan jelas duduk perkara yang sebenarnya.

G. Bahwa dengan tidak diterimanya eksepsi tersebut, maka Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan

mengadili perkara a quo, telah melanggar yurisprudensi Mahkamah

Agung R.I. No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 jo. Yurisprudensi

Mahkamah Agung R.I. No. 1566 K/pdt/1983, yang mengharuskan

menolak gugatan Penggugat karena gugatan mengandung cacat

plurium litis consortium (gugatan kurang pihak).

Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 22 -

H. Bahwa dengan tidak dikabulkannya permohonan putusan sela yang

diajukan oleh Terbanding/Penggugat, maka seharusnya Majelis

Hakim tidak perlu memberikan pertimbangan hukum kembali dalam

putusannya a quo, karena eksepsi gugatan penggugat prematur yang

diajukan oleh Pembanding/semula Tergugat II, telah gugur dengan

sendirinya.

Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel)

I. Bahwa dengan tidak dikabulkannya permohonan putusan sela yang

diajukan oleh Terbanding/Penggugat, maka seharusnya Majelis

Hakim juga tidak perlu memberikan pertimbangan hukum kembali

dalam putusannya a quo, karena eksepsi gugatan penggugat kabur

(obscuur libel) yang diajukan oleh Pembanding/semula Tergugat II,

sangat terkait dengan permohonan putusan sela yang diajukan

Terbanding/Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya

halaman 4 point 30, dan karenanya juga telah gugur dengan

sendirinya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Pembanding/semula Tergugat II uraikan Dalam

Eksepsi di atas, mohon agar dimasukkan pula dan menjadi bagian yang

tidak terpisahkan dari hal-hal yang akan diuraikan dalam Bagian Pokok

Perkara ini.

2. Bahwa Pembanding/semula Tergugat II menolak pertimbangan hukum

halaman 34 alinea pertama sehingga amar putusan Majelis Hakim

perkara a quo menghukum Pembanding/semula Tergugat II untuk tidak

melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap seluruh aset

milik Terbanding/Penggugat, karena pelelangan atas aset milik

Penggugat telah dibatalkan dan pada saat itu baru sebatas rencana

lelang, sehingga lelang belum terlaksana sebagaimana telah diuraikan

dalam jawaban terdahulu.

3. Bahwa agar lebih jelas dan terang duduk perkara yang sebenarnya

mengenai pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan oleh

Pembanding /semula Tergugat II, ada baiknya perlu Pembanding /semula

Tergugat II sampaikan kembali kronologis lelang, sebagai bahan

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, Sumatera Utara

dalam mengadili dan memutus perkara a quo di tingkat Banding, yakni

sebagai berikut:

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 23 -

a. Bahwa rencana pelelangan terhadap aset milik Penggugat, dilakukan

oleh Pembanding/semula Tergugat II atas adanya permohonan lelang

eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh Tergugat I sebagai

Pemohon Lelang melalui suratnya kepada Tergugat II Nomor:

RMN.RTR/ABL.02051/2014 tanggal 29 Januari 2014 sebagai tindak

lanjut dari Nota Kesepakatan Kerjasama antara Direktorat Jenderal

Piutang dan Lelang Negara in casu Tergugat II dan PT. Bank Mandiri

(Persero), Tbk. in casu Tergugat I, Nomor NKB-001/PL/2005 –

DIR.MOU/009/2005 tanggal 28 November 2005 tentang “Pelaksanaan

Lelang Obyek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang

Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996. Dalam hal ini,

Pembanding/semula Tergugat II hanya sebagai Perantara Lelang.

b. Bahwa rencana pelelangan aset milik Penggugat yang akan

dilaksanakan pada tanggal 10 April 2014 tersebut, telah diumumkan

melalui selebaran yang diperuntukan bagi khalayak ramai, dan melalui

Surat Kabar Harian Analisa yang terbit pada tanggal 27 Maret 2014.

c. Bahwa oleh karena sampai batas waktu yang ditentukan Surat

Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan

setempat tidak/belum terbit, hal mana SKPT merupakan sebagai

salah satu syarat lelang atas obyek lelang, maka pelelangan atas aset

milik Penggugat dibatalkan, dan oleh karenanya juga tanpa adanya

amar putusan yang menghukum Pembanding/semula Tergugat II

untuk tidak melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap

seluruh aset milik Terbanding/Penggugat-pun lelang tidak dapat

dilaksanakan.

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yang telah

dikemukakan oleh Pembanding /semula Tergugat II di atas, dengan ini

Pembanding /semula Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Medan, Sumatera Utara yang memeriksa dan

mengadili perkara a quo berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

• Menerima permohonan Banding dan Memori Banding dari

Pembanding/semula Tergugat II;

• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor

16/Pdt.G/2014/PN.RAP tanggal 15 Juni 2015;

Dan selanjutnya mengadili sendiri serta memutus:

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan Eksepsi Tergugat II cukup beralasan dan dapat diterima;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 24 -

• Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet

Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

• Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Pengggugat tidak dapat diterima (Niet

Ontvankelijke Verklaard);

• Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh

Penggugat/ Terbanding tertanggal 17 Pebruari 2016, yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal18 Februari 2016,

dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan

cara seksama pada tanggal 24 Februari 2016, tanggal 08 Maret 2016 dan

tanggal 02 Maret 2016 kepada pihak Tegugat/ Pembanding, yang pada

pokoknya mengemukakan hal-jal sebagai berikut;

Bahwa Terbanding-I telah menerima relass penyerahan memori banding

No.16/Pdt.G/2014/PN-RAP pada tanggal 15 Februari 2016, maka dengan

demikian penyerahan kontra memori banding Terbanding-I, masih dalam

tengang waktu yang wajar menurut hukum, sehingga patut untuk

dipertimbangkan.

Bahwa Terbanding-I dengan ini menolak seluruh dalil memori banding

Pembanding tertanggal 17 Desember 2015, dengan alasan hukum terurai

sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

• Bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Rantau

Prapat dalam perkara aquo yang menolak eksepsi

Pembanding/Tergugat-I, telah tepat sesuai dengan hukum, karena

Terbanding-I/Penggugat asal dalam gugatannya tidak ada

menspesifikasikan gugatan, akan tetapi gugatan Penggugat/Terbanding-

I mengarah ke permohonan untuk tidak dilaksanakannya lelang

eksekusi, dan untuk dapat dilakukannya penjadwalan pembayaran

hutang debitur kembali. Yang inti dari keseluruhan gugatan

Penggugat/Terbanding-I telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-

undang Hukum Acara Perdata tentang syarat formal suatu gugatan.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 25 -

• Bahwa dengan demikian pertimbangan hakim tingkat pertama dengan

menolak eksepsi pembanding telah tepat dan benar.

DALAM POKOK PERKARA

1.a. Bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Rantau

Prapat telah tepat arif dan bijaksana, dengan mengatakan bahwa

Terbanding-I/Penggugat adalah debitur yang beritikad baik.

b.Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan

dengan melihat dan memperhatikan asal usul terjadinya hubungan

hukum antara Terbanding-I dengan Pembanding yang berulang-ulang

dan berlangsung secara terus menerus tanpa adanya hambatan dan

ataupun kecurigaan sedikitpun dari Pembanding kepada Terbanding-I

karena memang Terbanding-I sejak akad kredit dengan Pembanding

tidak pernah ada kemacetan bahkan sering kali dilebihkan pembayaran

dan pemberian sekedar ucapan terimakasih, makanya ikatan kredit itu

berkesinambungan.

c.Bahwa dengan demikian sudah patut dan layak menurut hukum majelis

hakim menolak memori banding pembanding.

2. a.Bahwa Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah

tepat, arif dan bijaksana, dengan memberikan putusannya, untuk tidak

melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap seluruh aset

milik Terbanding-I Suharman yang masuk dalam agunan/jaminan kredit

No.107.129/PK-CRMS-2003 tanggal 02 Oktober 2003 dengan

Addendum XII tanggal 20 September 2011.

b.Bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan putusan telah

terlebih dahulu melihat mengkaji dan pertimbangan dengan seksama

sesuai hukum yang berlaku, yang mana putusan dengan amar untuk

tidak melaksanakan lelang tersebut adalah suatu putusan yang sangat

bijaksana. Karena majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya,

berpendapat bahwa putusan bukanlah untuk suatu penghukuman,

melainkan putusan adalah solusi terbaik bagi keadilan untuk semua

pihak. Apalagi Penggugat/Terbanding-I telah berulang kali mendatangi

Pembanding/Tergugat-I untuk meminta restrukturisasi kembali hutang

Terbanding-I agar terselesaikannya semua kewajiban Terbanding-I

kepada Pembanding tanpa ada halangan dikemudian hari.

c. Bahwa pembanding telah berkata bohong dalam dalil memori

bandingnya pada halaman 4, karena telah nyata-nyata Terbanding-I

berulang kali memohon restrukturisasi kembali hutang langsung kepada

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 26 -

Pimpinan Pembanding dan itikad baik Terbanding-I ini dibuktikan

dengan permohonan tertulis pada saat mediasi, yang disampaikan

langsung melalui hakim mediasi perkara aquo, dan hal ini diakui serta

dibenarkan dengan terang oleh Pembanding, bahwa Terbanding-I

memohon dihadapan hakim mediasi perkara aquo, agar kreditnya

direstrukrisasi ulang oleh Pembanding. Jadi pertimbangan dan amar

putusan pengadilan negeri rantau prapat telah sangat sesuai dan

berkeadilan yang hakiki.

d. Bahwa dengan demikian putusan pengadilan negeri rantau prapat telah

tepat dan benar, sehingga layak dan patut menurut hukum majelis

hakim banding menolak memori banding pembanding dan menguatkan

Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.16/Pdt.G/2014/PN-RAP

tanggal 15 Juni 2015.

3. a.Bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Rantau

Prapat pada Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat

No.16/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 15 Juni 2015 halaman 39 telah

benar dengan mengatakan bahwa antara Pembanding dan Terbanding-

I telah terikat dengan Perjanjian Kredit Modal Kerja No.107.129/PK-

CRMS-2003 tanggal 02 Oktober 2003 beserta addendumnya.

b.Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan

dengan melihat dan memperhatikan dari semua sudut pandang hukum,

yang mana perbuatan hukum antara Pembanding dan Terbanding-I

terjadi disebabkan adanya kepercayaan dan hubungan yang saling

menguntungkan. Maka dengan demikian sudah tercermin adanya itikad

baik dari Terbanding-I sejak awal perjanjian sampai saat perkara ini

diajukan, dengan tujuan untuk menyelesaikan dan mencicil kembali

hutang Terbanding-I tersebut.

c.Bahwa dengan demikian dari awal pertimbangan sampai amar Putusan

Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.16/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal

15 Juni 2015, telah sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga layak

dan patut majelis hakim pengadilan tinggi pemeriksa perkara aquo

dalam tingkat banding, Menolak Memori Banding Pembanding dan

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat

No.16/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 15 Juni 2015.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil hukum pada kontra memori banding

sebagaimana terurai diatas, maka dengan ini Terbanding-I/Penggugat

mohon kehadapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Majelis Hakim Banding

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 27 -

pemeriksa perkara aquo berkenan memberikan putusan hukum dalam

perkara aquo dengan dictumnya sebagai berikut :

• Menolak Permohonan Banding Pembanding/Tergugat-I untuk

seluruhnya.

• Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat

No.16/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 15 Juni 2015.

• Menghukum Pembanding/Tergugat-I untuk membayar segala biaya

yang timbul dalam perkara ini sampai ketingkat banding.

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara

(Inzage) Nomor : 16/Pdt.G/2014/PN-RAP yang dibuat oleh Jurusita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah memberi

kesempatan kepada pihak masing-masing pihak berperkara pada tanggal 30

Maret 2016, tanggal 18 April 2016 dan tanggal 05 April 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat II dan I/

Pembanding I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang,

oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan

meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan

resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 16/Pdt.G/2014/PN.

Rap, tanggal 15 Juni 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan

dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat II

/Pembanding I, tertanggal 17 Desember 2015 dan surat Kontra Memori

Banding yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 17

Pebruari 2016 berpendapat sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbanan putusan Hakim

tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya

eksepsi dari Tergugat II/ Pembanding I, Tergugat I/Pembanding II sudah

tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat

dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Konpensi :

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 28 -

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan

hakim tingkat pertama dalam konpensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat

dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan dan jawabn-jawaban

dari Para Tergugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok

permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Tergugat I/Pembanding II/PT. Bank Mandiri, Tbk., sebagai

Kreditur berkewajiban untuk untuk menambah kredit yang dimintakan

oleh Penggugat;

2. Apakah dengan ditolaknya pemberian tambahan kredit oleh Tergugat

I/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, maka barang-barang

jaminan yang sudah dibebani Hak Tanggungan yang menjadi jaminan

utang Penggugat/Terbanding kepada Tergugat I menjadi batal dan tidak

bisa dieksekusi:

Menimbang, bahwa karena diakui setidaknya tidak dibantah oleh

kedua belah pihak, maka dinyatakan telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan

lagi adalah hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat/Terbanding adalah debitor dari Tergugat I/Pembanding

II yang sudah berlangsung sejak tahun 2003 hingga tahun 2012,

pembayaran utang tetap lancar;

2. bahwa Penggugat sebagai Debitur menerima fasilitas kredit dari Tergugat

I/Pembanding II sesuai Perjanjian Kredit No. 107000/129/PK-CMRS-

2003, tanggal 2 Oktober 2003;

3. bahwa untuk menjamin utang tersebut Penggugat/Terbanding memberi

jaminan/agunan berupa 7 bidang tanah yang diikat dengan Hak

Tanggungan sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat

Pertama No. 535/2003 dan SHT No. 701/2003;

4. bahwa utang tersebut macet sejak tanggal 19 Pebruari 2013;

5. bahwa sebagai pelunasan utang tersebut, Tergugat I/Pembanding II

sebagai Kreditur berrmaksud untuk melelang barang jaminan untuk

pelunasan utang Penggugat/Terbanding tersebut;

6. bahwa Penggugat/Terbanding dengan alasan masih membutuhkan

modal berupaya meminta kepada Tergugat I/Bank Mandiri untuk

menambah fasilitas kredit sebagai tamabahan kredit yang telah

diterimanya, akan tetapi Tergugat I/Pembanding II tidak bersedia

menambah permintaan Penggugat tersebut;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 29 -

Menimbang, bahwa sebagaimana diatas dinyatakan telah terbukti

antara lain bahwa Penggugat/Terbanding adalah merupakan Debitor dari

Tergugat I/Pembanding II yang telah berlangsung sejak tahun 2003, namun

sekitar tahun 2012 kredit /pinjaman Penggugat/Terbanding mulai macet,

kemudian dengan alasan perlu tambahan modal untuk kelancaran bisnisnya

agar dapat membayar cicilan utang maka Penggugat mengajukan

penambahan kredit dari Tergugat I/Pembanding II, Penggugat yang

menganggap dirinya sebagai Debitor yang beritikad baik sudah semestinya

diberi tambahan kredit akan tetapi permohonan Penggugat/Terbanding

tersebut ditolak oleh Tergugat I/Terbanding II dengan alasan bahwa

menurut penilaiannya tidak tepat lagi diberikan tambahan kredit;

Menimbang, bahwa disetujui tidaknya suatu permohonan Debitor

untuk memperoleh Kredit sepenuhnya adalah merupakan hak subjektif dari

Kreditur, tidak ada suatu kewajiban bagi Kreditor untuk memberikan kredit

kepada Debitor, hak tersebut sepenuhnya merupakan hak Kreditor sekalipun

menurut penilaian subjektif dari Debitor dia merupakan debitor yang

beritikad baik, hal tersebut tidak menimbulkan kewajiban bagi kreditor untuk

memberi kredit, karena Kreditor sebagai pemilik uang secara bebas

memberikan atau menolak permohonan kredit oleh Debitor baik dengan

alasan subjektif atau secara objektif;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas sekalipun

Penggugat/Terbanding merasa sebagai debitor yang beriritikad baik akan

tetapi permohonan Penggugat/Terbanding untuk memperoleh tambahan

kredit ditolak oleh Tergugat I/Pembanding II tidak beralasan menurut

hukum untuk menyatakan Tergugat I/Pembanding II telah melakukan

kesalahan atau melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya tidak

beralasan menurut hukum untuk menghubungkannya dengan pelaksanaan

lelang eksekusi terhadap barang jaminan milik Penggugat/Terbanding

sebagai jaminan utangnya, dengan ditolaknya tambahan kredit tidak berarti

perjanjian kredit sebelumnya yang dijamin dengan hak tanggungan menjadi

cacat hukum dan dapat dibatalkan, dengan demikian dalil dan permohonan

Penggugat/Terbanding untuk menyatakan perjanjian kredit cacat hukum dan

oleh karenanya memohon agar pelaksanaan lelang eksekusi tidak

dilaksanakan tidak beralasan menurut hukum karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan merupakan hal-hal

yang telah diakui kedua belah pihak antara Penggugat/Terbanding dengan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 30 -

Tergugat I dan II oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lagi antara lain:

bahwa Penggugat memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat I sebagaimana

Perjanjian Kredit No. 107000/129/PK-CMRS-2003, tanggal 2 Oktober 2003,

kemudian atas utang tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Tergugat I

dan tidak dibantah oleh Penggugat/Terbanding telah macet sejak 19

Pebruari 13, artinya terhitung tanggal tersebut Debitor/ Penggugat/

Terbanding telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat perjanjian kredit pada

umumnya dan tidak terkecuali perjanjian kredit antara Penggugat/Terbanding

dengan Tergugat I/Pembanding II Perjanjian Kredit No. 107000/129/PK-

CMRS-2003, tanggal 2 Oktober 2003, apabila Debitor telah wanprestasi,

maka Kreditor dalam hal ini adalah Tergugat I/Pembanding II berhak

menagih pelunasan utang tersebut dari Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa karena utang tersebut dijamin dengan

pembebanan Hak Tanggungan terhadap harta benda Penggugat/

Terbanding berupa beberapa Sertipikat Hak atas Tanah, maka Kreditur diberi

hak oleh undang-undang tentang Hak Tanggungan untuk menjual secara

lelang umum atas barang-barang menjadi jaminan guna pelunasan utang

Penggugat, dengan demikian secara substantif tidak ada alasan menurut

hukum menyatakan untuk tidak melaksanakan Lelang Eksekusi Hak

Tanggungan terhadap seluruh asset yang masuk dalam agunan/jaminan

dalam perjanjian Kredit No. 107000/129/PK-CMRS-2003, tanggal 2 Oktober

2003, kecuali secara formal belum memenuhi syarat-syarat yang

peruntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal-hal yang menjadi pokok

permasalahan dalam gugatan ini, yaitu pertama tentang kewajiban Tergugat

I/ Pembanding II untuk memberikan tambahan kredit kepada Penggugat/

Terbanding dan, kedua karena Tergugat I/ Pembanding II menolak

permohonan Penggugat/ Terbanding untuk memberikan tambahan kredit

sehingga Hak Tanggugan menjadi batal dan oleh karenanya tidak dapat

dieksekusi tidak beralasan menurut hukum, karenanya harus ditolak untuk

seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena pokok masalah dalam perkara ini

dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, dengan demikian gugatan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 31 -

Penggugat ini tidak beralasan menurut hukum, dengan demikian gugatan ini

harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor

16/Pdt.G/2014/PN.Rap, tanggal 15 Juni 2015 harus dibatalkan dan

Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar

putusan dibawah ini;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku,

khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, UU No.2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No.4

Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No.49 tahun 2009 tentang

Peradilan Umum, RBg serta ketentuan hukum lain yang berhubungan

dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

I. Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II/ Pembanding II, I;

Dalam Eksepsi:

• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor

16/Pdt.G/2014/PN.Rap, tanggal 15 Juni 2015, yang dimohonkan

banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor

16/Pdt.G/2014/PN.Rap, tanggal 15 Juni 2015, yang dimohonkan

banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara yang

timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding

ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 oleh

kami DHARMA E DAMANIK, SH.MH., selaku Ketua Majelis, BINSAR

SIREGAR, SH.MHum., dan PERDANA GINTING, SH., masing-masing

sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 32 -

Medan Nomor 298/PDT/2016/PT.MDN., tanggal 28 September 2016 untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan

tersebut pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh RAHMAD PARULIAN,

SH.MHum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa

dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

ttd ttd

1. BINSAR SIREGAR, SH.MHum DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

ttd

2. PERDANA GINTING, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

RAHMAD PARULIAN, SH.MHum.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN