pengadilan tinggi medan · melangsungkan perkawinan dan hidup bersama dengan wanita lain ......
TRANSCRIPT
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 318/PDT/2017/PT.MDN Halaman 1 dari 24
P U T U S A N Nomor 318/PDT/2017/PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara
perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara:
SAHAT MARULI HUTAGALUNG, Umur 51 Tahun, Pekerjaan PNS Pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah, (Kepala
Puskesmas Sorkam), tempat tinggal Jl. Sibolga-Barus
KM 25 Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang
Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Miller Top Chrosby Sitompul, S.H.,
Advokat, beralamat di Jalan Meranti No. 8 Kota Sibolga
dan Jalan Marganti Sitompul No. 23 A Kota Sibolga,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober
2016, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;
LAWAN :
LAMSERIA NABABAN, umur 47 Tahun, jenis kelamin Perempuan,
Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Pasar Kolang, Kelurahan
Kolang Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli
Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;
DAN
Bupati Tapanuli Tengah, Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah, berkedudukan di Pandan, Kabupaten
Tapanuli Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Betti Emyati Pasaribu,SE.Ak., Agustina
Panggabean, dan Frenki Ganda Rezeki Hutabarat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember
2016, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;
Pengadilan Tinggi tersebut;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 318/PDT/2017/PT.MDN Halaman 2 dari 24
Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada
tanggal 2 Oktober 2017 Nomor: 318/PDT/2017/PT-MDN, Tentang penunjukan
Majelis Hakim ;
Telah membaca berkas Perkara Pengadilan Negeri Sibolga Nomor:
33/Pdt.G/2016/PN.Sbg tanggal 26 April 2017 dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Oktober
2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga
pada tanggal 10 Oktober 2016 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2016.PN Sbg
tanggal 10 Oktober 2016, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No.
21/Pdt.G/2012/PN-SBG, tanggal 24 Oktober 2012, jo. Putusan Pengadilan
Tinggi Medan Nomor No. 27/PDT/2013/PT-MDN, tanggal 28 Maret 2013,
Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah dinyatakan putus
karena perceraian (dahulu Tergugat a quo berkedudukan sebagai
Penggugat/Tergugat Rekonpensi), sedangkan Penggugat a quo
berkedudukan sebagai Tergugat/Penggugat Rekonpensi);
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 21/Pdt.G/2012/PN-SBG,
tanggal 24 Oktober 2012, amarnya berbunyi sebagai berikut :
A. DALAM KONVENSI :
1. Dalam Eksepsi :
- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonpensi
(PR/TK) untuk seluruhnya ;
2. Dalam Pokok Perkara :
- Mengabulkan gugatan Penggugat / Tergugat Rekonvensi (PK/TR)
untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah demi hukum perkawinan Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilaksanakan di Gereja
HKBP (Huria Kristen batak Protestan) Kolang pada hari rabu,
tanggal 31 Januari 1990 yang diberkati oleh Pdt. Tumpal L. Toruan
dengan Surat Hatorangon Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) No.
03/K/IV/R/D9/1990 adalah sah dan berkekuatan hukum ;
- Menyatakan putus hubungan perkawinan antara Penggugat
Konvensi/ Tergugat rekonvensi dengan Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilaksanakan di Gereja
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 318/PDT/2017/PT.MDN Halaman 3 dari 24
HKBP (Huria Kristen batak Protestan) Kolang pada hari rabu,
tanggal 31 Januari 1990 yang diberkati oleh Pdt. Tumpal L. Toruan
dengan Surat Hatorangon Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) No.
03/K/IV/R/D9/1990 dengan alasan karena PERCERAIAN dengan
segala akibat hukumnya ;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan
Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dalam perkara ini ;
B. DALAM REKONPENSI :
- Mengabulkan gugatan tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi
(TK/PR) untuk sebahagian ;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/tergugat
Rekonvensi (PK/TR) dengan Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi (TK/PR) yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 31
Januari 1990 diberkati oleh Pdt. Tumpal L. Toruan di HKBP (Huria
Kristen Batak Protestan) Kolang, dengan surat “Hatorangan Hot Ripe”
(Surat keterangan kawin) No. 03/K/IV/R/D9/1990, yang tercatat di
Kantor Dinas kependudukan Catatan Sipil kabupaten tapanuli Tengah
dengan kutipan Akta Perkawinan No. 1201CPK2203201102201
tanggal 22 Maret 2011 adalah sah menurut hukum ;
- Menyatakan :
- Aquina Widya Hutagalung (Perempuan) lahir tanggal 28 Januari
1991;
- Eva Yolanda Hutagalung (Perempuan) lahir 14 April 1992 ;
- Choky Permana Hutagalung (Laki-laki) lahir tanggal 17 Juli 1993 ;
- Conni Valinda Hutagalung (Perempuan) lahir tanggal 10 Agustus
1994 ;
- Mari Ananda Hutagalung (Perempuan) lahir 1 Mei 2000 ;
Adalah anak sah dari Penggugat dalam Rekonpensi dengan
Tergugat dalam Rekonpensi;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dalam Rekonpensi
dengan Tergugat dalam yang dilangsungkan pada hari Rabu,
tanggal 31 Januari 1990, diberkati oleh Pdt. Tumpal Lumban
Toruan di HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Kolang, dengan
Surat “Harorangon Hot Ripe” (Surat Keterangan Kawin) No.
03/K/IV/R/D9/1990, yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan
Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kutipan Akta
Perkawinan No. 1201CPK2203201102201 tanggal 23 Maret 2011
putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 318/PDT/2017/PT.MDN Halaman 4 dari 24
- Menetapkan seluruh anak-anak Penggugat dalam Rekonpensi
dengan Tergugat dalam Rekonpensi antara lain :
1. Aquina Widya Hutagalung (Perempuan) lahir tanggal 28
Januari 1991;
2. Eva Yolanda Hutagalung (Perempuan) lahir 14 April 1992 ;
3. Choky Permana Hutagalung (Laki-laki) lahir tanggal 17 Juli
1993 ;
4. Conni Valinda Hutagalung (Perempuan) lahir tanggal 10
Agustus 1994 ;
5. Mari Ananda Hutagalung (Perempuan) lahir 1 Mei 2000 ;
Berada di bawah hak asuh atau penguasaan Penggugat dalam
Rekonvensi;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sibolga atau yang
mewakili untuk menyampaikan salinan putusan dalam perkara ini
ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli
Tengah untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu ;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya
nafkah Penggugat dalam Rekonpensi sebesar 1/3 (satu pertiga)
dari gaji setiap bulan serta penghasilan lainnya dari Tergugat
dalam rekonpensi kepada Penggugat dalam rekonvensi, dan 1/3
bagian dari gaji setiap bulan dan penghasilan lainnya dari
Tergugat dalam rekonvensi untuk biaya nafkah anak-anak
Penggugat dan Tergugat dalam rekonvensi semuanya diserahkan
melalui Penggugat dalam rekonvensi ;
- Menolak gugatan penggugat Rekonvensi untuk selain dan
selebihnya ;
C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi (TK/PR)
untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir
sebesar Rp. 326.000 (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor No. 27/PDT/2013/PT-
MDN, tanggal 13 Pebruari 2014, amarnya pada pokoknya menguatkan
Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 21/Pdt.G/2012/PN.SBG yang
dimohonkan banding, atas putusan tersebut baik Penggugat maupun
Tergugat tidak mengajukan upaya hukum kasasi, sehingga telah
berkekuatan hukum tetap (incracht van gewisde) ;
4. Bahwa Penggugat selain bertindak untuk diri sendiri, juga bertindak untuk
dan atas nama kepentingan kelima orang anak-anak Penggugat dan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 318/PDT/2017/PT.MDN Halaman 5 dari 24
Tergugat, khususnya anak yang masih dibawah umur maupun yang sedang
dalam masa pendidikan/kuliah;
5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibolga, yang dikuatkan oleh Putusan
Pengadilan Tinggi Medan tersebut, adalah bersifat deklaratoir dan juga
Condemnatoir (penghukuman) terhadap Tergugat;
6. Bahwa sampai gugatan ini diajukan ini diajukan, tidak ada itikad baik dari
Tergugat untuk mematuhi isi putusan tersebut, walaupun Tergugat telah
dipanggil (aanmaning) oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sebanyak 3
(tiga) kali dan meminta supaya Termohon mematuhi putusan hukum
tersebut, atas permintaan Pemohon dengan surat masing-masing tanggal 6
Mei 2013, 16 September 2013 dan 16 Oktober 2013 ;
7. Bahwa Penggugat selaku orang tua asuh yang ditetapkan oleh Pengadilan
bagi kelima orang anak-anak Penggugat dan Termohon sangat
membutuhkan biaya-biaya bagi kelangsungan hidup dan biaya
sekolah/kuliah anak-anak tersebut, sedangkan Tergugat telah
melangsungkan perkawinan dan hidup bersama dengan wanita lain,
sedangkan Penggugat tidak melakukan perkawinan lagi;
8. Bahwa Tergugat tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan
tersebut, untuk itu Penggugat telah menyurati Turut Tergugat (Ic. Bapak
Bupati Tapanuli Tengah) dengan surat masing-masing tertanggal 22 Agustus
2014, dan tanggal 2 Maret 2015, surat yang sama juga disampaikan kepada
1. Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), 2. Bapak Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan 3. Ibu
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Bahwa terhadap Surat Penggugat tersebut, Kepala Badan Kepegawaian
Negara (BKN) dengan Surat Nomor : F.IV.26-30/N.24-8/40.tertanggal 6
Nopember 2014 telah menyurati Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah up.
Kepala BKD di Pandan yang tembusannya disampaikan juga kepada
Penggugat, yang pada pokoknya supaya Bupati Tapanuli Tengah (ic. Turut
Tergugat) memprioritaskan penyelesaian permasalahan dimaksud,
kemudian disusul dengan Surat yang kedua dari Kepala Badan
Kepegawaian Negara No. F.IV.2630/N.11-6/40, tanggal 4 Juni 2015
10. Bahwa demikian juga, Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dengan Surat Nomor : B-1738A/Set/KPP-PA tanggal 14
Nopember 2014, telah menyurai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Tapanuli Tengah, yang pada pokoknya supaya menindaklanjuti ketentuan
Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Tata
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 318/PDT/2017/PT.MDN Halaman 6 dari 24
Cara Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Surat Edaran
Kepala BAKN 48/SE/1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi
Pegawai Negeri Sipil.
11. Bahwa akan tetapi sampai saat ini pembagian 1/3 (satu per tiga) gaji dan
penghasilan lain dari Tergugat untuk Penggugat dan 1/3 (satu per tiga) gaji
dan penhasilan lain untuk kelima orang anak-anak Penggugat dan Tergugat
sama sekali tidak dituruti baik oleh Tergugat maupun oleh Turut Tergugat.
12. Bahwa Penggugat selaku orang tua asuh yang ditetapkan oleh Pengadilan
bagi kelima orang anak-anak Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan
biaya bagi kelangsungan hidup dan biaya sekolah/kuliah kelima orang anak
tersebut, antara lain :
1. Aquina Widya Hutagalung (Perempuan) lahir tanggal 28 Januari 1991
menyelesaikan Studi S2 Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas
Sumatera Utara (USU) Medan, pada tanggal 21 Agustus 2015;
2. Eva Yolanda Hutagalung (Perempuan) lahir 14 April 1992, menyelesaikan
Studi Fakultas Kedokteran di Universitas Sam Ratulangie (Unsrat)
Menado, pada tanggal 23 Desember 2015;
3. Choky Permana Hutagalung (Laki-laki) lahir tanggal 17 Juli 1993, saat ini
kuliah Fakultas Hukum Universitas Dharma Agung Medan ;
4. Conni Valinda Hutagalung (Perempuan) lahir tanggal 10 Agustus 1994,
saat ini kuliah di Fakultas Teknik Industri Universitas Diponegoro (UNDIP)
Semarang ;
5. Mari Ananda Hutagalung (Perempuan) lahir 1 Mei 2000, sekolah SMA
Methodist Jalan Hang Tuah Medan;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang
Tata Cara Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, jo. Surat Edaran Kepala
BAKN 48/SE/1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai
Negeri Sipil dimana masing-masing 1/3 Gaji/Penghasilan Termohon
haruslah dibagikan kepada Pemohon dan 1/3 gaji Termohon menjadi biaya
hidup kelima orang anak tersebut diserahkan melalui Pemohon sebagai
pihak yang diberi kekuasaan mengasuh anak-anak tersebut, yang dipotong
langsung melalui Bandahara pembayar gaji Dinas Kesehatan Kabupaten
Tapanuli Tengah (Turut Tergugat) ;
14. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tersebut, adapun yang
harus dibayarkan oleh Termohon kepada Pemohon Ekseksusi adalah selain
Gaji juga penghasilan lainya dari Tergugat sebagai PNS, mencakup Gaji
bulanan, tunjangan jabatan, tunjangan daerah, gaji ke-13 dll, sebagaimana
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 318/PDT/2017/PT.MDN Halaman 7 dari 24
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 ;
15. Bahwa perceraian adalah atas kehendak Pria in casu Tergugat, sehingga
berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10
Tahun 1983, disebutkan : Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai
Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk
penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
16. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah
No. 10 Tahun 1983 ditegaskan Pegawai Negeri Sipil yang menolak
melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8,
dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peratuan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil, akan tetapi Turut Tergugat tidak ada melakukan hukuman
apapun atau teguran terhadap Tergugat ;
17. Bahwa demikian juga Surat Edaran Kepala BAKN No. : 48/SE/1990
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990
Tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan
dan Perceraian bagi PNS, Pasal 18. Menyebutkan : “Bendaharawan gaji
wajib menyerakan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri
dan anak-anaknya sebagai akibat perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu
pengambilan gaji dari Pegawai Negeri Sipil bekas suami yang telah
menceraikannya”
18. Bahwa Pasal 19 Surat Edaran BAKN No. 48/SE/1990 “Bekas istri dapat
mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari
Bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk
dikirimkan kepadanya”.
19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan menegaskan, Akibat putusnya perkawinan karena
perceraian ialah :
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi
keputusannya;
b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan
tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan
bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 318/PDT/2017/PT.MDN Halaman 8 dari 24
20. Tetapi sampai saat ini Tergugat maupun Turut Tergugat sama sekali tidak
mengindahkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
tersebut, maupun aturan kepegawaian yang berlaku sebagaimana
disebutkan di atas, dan juga telah mengabaikan ketentuan Pasal 41
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawian sebagaimana
disebutkan di atas, sehingga telah menimbulkan kerugian yang sangat besar
bagi Tergugat secara pribadi, maupun sebagai pemegang hak asuh
terhadap Anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, untuk itu Perbuatan
Tergugat dan Turut Tergugat tersebut adalah sebagai perbuatan melawan
hukum (onrechtmatige daad);
21. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai bekas istri
dari Tergugat, maupun sebagai pihak pemegang hak asuh atas anak-anak
Penggugat dengan Tergugat, adalah mencakup pembagian Gaji Tergugat
sebagai PNS, meliputi Gaji bulanan, tunjangan jabatan, tunjangan daerah,
gaji ke-13 dll, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 10
Tahun 1983, sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah No. 45
Tahun 1990, terhitung sejak Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor No.
27/PDT/2013/PT-MDN, tanggal 28 Maret 2013 berkekuatan hukum tetap,
sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu:
A. Gaji dan Penghasilan Tergugat tahun 2013
No Tahun 2013 Jumlah
1 April Rp. 4.200.000
2 Mei Rp. 4.200.000
3 Juni Rp. 4.200.000
4 Juli Rp. 4.200.000
5 Agustus Rp. 4.200.000
6 September Rp. 4.200.000
7 Oktober Rp. 4.200.000
8 Nopember Rp. 4.200.000
9 Desember Rp. 4.200.000
Jumlah Gaji Rp. 37.800.000
Gaji ke 13 Rp 4.200.000
Kesejahteraan (KS) Rp. 500.000 x 12
bulan APBD Kurang 5% pajak
Rp. 5.700.000
Total Gaji + Gaji ke 13 + KS Rp . 47.700.000
B. Gaji dan Penghasilan Tergugat Januari s/d Desember 2014
No Tahun 2014 Jumlah
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 318/PDT/2017/PT.MDN Halaman 9 dari 24
1 Januari Rp. 4.200.000
2 Februari Rp. 4.200.000
3 Maret Rp. 4.200.000
4 April Rp. 4.200.000
5 Mei Rp . 4.200.000
6 Juni Rp. 4.443.500
7 Juli Rp. 4.443.500
8 Agustus Rp. 4.443.500
9 September Rp. 4.443.500
10 Oktober Rp. 4.443.500
11 Nopember Rp. 4.443.500
12 Desember Rp. 4.443.500
Jumlah Gaji Rp. 52.104.500
Gaji ke 13 Rp. 4.443.500
Kesejahteraan (KS) Rp. 500.000 x 12
bulan APBD Kurang 5% pajak
Rp. 5.700.000
Total Gaji + Gaji ke 13 + KS Rp. 62.248.000
C. Gaji dan Penghasilan Tergugat mulai Januari s/d Desember 2015
No TAHUN 2015 Jumlah
1 Januari Rp. 4.443.500
2 Februari Rp. 4.443.500
3 Maret Rp. 4.443.500
4 April Rp. 4.228.796
5 Mei Rp. 4.228.796
6 Juni Rp. 4.228.796
7 Juli Rp. 4.228.796
8 Agustus Rp. 4.120.140
9 September Rp. 4.120.140
10 Oktober Rp. 4.120.140
11 Nopember Rp. 4.120.140
12 Desember Rp. 4.120.140
Jumlah Gaji
Rp. 54.966.524
Gaji ke 13 Rp. 4.120.140
Kesejahteraan (KS) Rp. 750.000 x 12
bulan APBD Kurang 5% pajak
Rp. 8.544.000
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 318/PDT/2017/PT.MDN Halaman 10 dari 24
Total Gaji + Gaji ke 13 + KS Rp. 63.510.524
D. RINCIAN gaji Januari s/d September 2016
No Gaji Jumlah
1 Januari Rp. 4.120. 140
2 Februari Rp. 4.120. 140
3 Maret Rp. 4.120. 140
4 April Rp. 4.120. 140
5 Mei Rp. 4.120. 140
6 Juni Rp. 4.120. 140
7 Juli Rp. 4.120. 140
8 Agustus Rp. 4.120. 140
9. September Rp. 4.120. 140
10. Oktober Rp. 4.120. 140
Jumlah Gaji RP. 37.081.260
Gaji ke 13 RP. 4.120.140
Gaji ke 14 Rp. 3.912.600
Kesejahteraan (KS) Rp. 750.000 x 6
bulan APBD Kurang 5% pajak
Rp. 4.275.000
Total Gaji + Gaji ke 13 + KS Rp. 53.518.140
Total Gaji dan Penghasilan Penggugat sejak Putusan Perceraian
sampai gugatan ini diajukan:
1. Tahun 2013 Rp . 47.700.000
2 Tahun 2014 Rp. 62.248.000
3 Tahun 2015 Rp. 63.510.524
4 Tahun 2016 (s/d Bulan Oktober) Rp. 53.518.140
TOTAL Rp.226.976.664
(dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu
enam ratus enam puluh empat rupiah)
22. Bahwa dari total gaji dan penghasilan Tergugat tersebut maka hak
(pembagian) untuk Penggugat adalah 1/3 (satu pertiga), yaitu 1/3 X Rp.
226.976.664 = Rp.75.658.888,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus lima
puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), dan Hak
untuk Anak-anak Penggugat dengan Tergugat adalah 1/3 (satu pertiga)
bagian, yaitu 1/3 X Rp. 226.976.664 = Rp.75.658.888,00 (tujuh puluh lima
juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh
delapan rupiah), sehingga total untuk Penggugat dengan Anak-Anak
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 318/PDT/2017/PT.MDN Halaman 11 dari 24
Tergugat yang harus diserahkan melalui Penggugat adalah sejumlah
Rp.151.317.776,00 (seratus lima puluh satu tiga ratus tujuh belas ribu tujuh
ratus tujuh puluh enam rupiah), untuk itu mohon agar Pengadilan
menghukum Tergugat untuk membayar uang tersebut kepada Penggugat
secara tunai dan sekaligus;
23. Bahwa Tergugat tidak ada itikat baik untuk melaksanakan pembagian 1/3
gaji untuk Penggugat dan 1/3 gaji dan pengasilan lainnya kepada Anak-Anak
Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat, maka untuk itu mohon agar
Turut Tergugat selaku atasan Tergugat dihukum untuk memerintahkan
Bendahara Pembayar Gaji pada Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah, secara
langsung menyerahkan 1/3 gaji dan penghasilan lainnya dari Tergugat
kepada Penggugat setiap bulan pada saat pembagian gaji PNS terhitung
sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga;
dan 1/3 gaji dan penghasilan lainnya dari Tergugat kepada Anak-Anak
Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat setiap bulan pembagian gaji
PNS, sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sibolga sampai seluruh Anak-Anak Penggugat dan Tergugat dewasa
dan/atau menyelesaikan jenjang pendidikan jenjang Strata I;
24. Bahwa apabila Tergugat pindah tugas ke Intansi lain, atau memasuki masa
Pensiun, mohon juga agar Majelis Hakim menghukum Tergugat dan intansi
lain atau pembayar gaji/pensiun untuk menyerahkan gaji dan penghasilan
lainnya dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam
gugatan poin 24 di atas;
25. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak
hampa, khususnya pada posita gugatan point 22, maka mohon agar
Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta
Tergugat berupa satu bidang tanah dan rumah pemanen di atasnya yang
terletak Jl. Sibolga-Barus KM 25 Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang
Kabupaten Tapanuli Tengah (depan makam Dr. Ferdinan Lumbantobing);
26. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada Putusan
Pengadilan Yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde),
yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 21/Pdt.G/2012/PN-SBG,
tanggal 24 Oktober 2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor No.
27/PDT/2013/PT-MDN, tanggal 28 Maret 2013, untuk itu mohon agar Majelis
Hakim dalam perkara ini menyatakan putusan dalam perkara ini dijalankan
terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding ataupun
kasasi (Uitvoer baar bij voorraad);
DALAM PROVISI:
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 318/PDT/2017/PT.MDN Halaman 12 dari 24
27. Bahwa apabila pembagian gaji dan penghasilan lainnya dari Tergugat
kepada Penggugat dan Anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak segera
dilaksanakan, maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar, oleh
karena kepentingan tersebut sangat mendesak bagi Penggugat selaku
mantan istri Tergugat maupun selaku pemegang hak asuh atas anak-anak
Penggugat dan Tergugat untuk biaya nafkah maupun biaya pendidikan
anak-anak, untuk itu mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada
Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayarkan masing-masing 1/3 gaji
dan penghasilan lainnya setiap bulan kepada Tergugat dan Anak-anak
Penggugat melalui Penggugat, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, sampai dengan putusan dalam
perkara ini berkekuatan hukum tetap;
28. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum, mohon agar
Tergugat juga dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;
Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian hukum tersebut maka dengan
segala kerendahan hati, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Sibolga, untuk menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini, serta memanggil para pihak dalam perkara ini pada persidangan
yang ditentukan untuk itu, seraya menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:
MENGADILI: DALAM PROVISI: - Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat melalui Bendahara
Pembayar Gaji Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk
menyerahkan masing-masing 1/3 (satu pertiga) bagian gaji dan penghasilan
lain dari Tergugat setiap bulan kepada Penggugat dan Anak-anak
Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat, terhitung sejak gugatan ini
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga, sampai Putusan
dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan
hukum (Onrechtmatige daad);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar 1/3 (satu pertiga) total Gaji dan
Penghasilan Tergugat kepada Penggugat dan 1/3 (satu pertiga) total gaji
dan penghasilan Tergugat kepada Anak-anak Penggugat dan Tergugat
melalui Penggugat, sejak Putusan Perceraian Penggugat dan Tergugat
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 318/PDT/2017/PT.MDN Halaman 13 dari 24
berkekuatan hukum Tetap, sejak bulan April 2013 sampai dengan gugatan
ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga sejumlah
Rp.151.317.776,00 (seratus lima puluh satu tiga ratus tujuh belas ribu tujuh
ratus tujuh puluh enam rupiah), secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang diletakkan dalam perkara
ini (Conservatoir Beslag) atas harta Tergugat berupa satu bidang tanah dan
rumah pemanen di atasnya yang terletak Jl. Sibolga-Barus KM 25
Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah
(depan makam Dr. Ferdinan Lumbantobing);
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat selaku atasan Tergugat melalui
Bendahara Pembayar Gaji pada Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah, secara
langsung menyerahkan:
a. 1/3 (satu pertiga) gaji dan penghasilan lainnya dari Tergugat kepada
Penggugat setiap bulan pada saat pembagian gaji PNS terhitung sejak
gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga;
b. 1/3 (satu pertiga) gaji dan penghasilan lainnya dari Tergugat kepada
Anak-Anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat setiap bulan
pembagian gaji PNS, sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sibolga sampai seluruh Anak-Anak Penggugat dan
Tergugat dewasa dan menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat Strata I;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini mengikat kepada intansi atau
pembayar gaji/pensiun apabila Tergugat pindah tugas ke Intansi lain, atau
memasuki masa Pensiun;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu meskipun
ada upaya hukum banding, perlawanan ataupun kasasi (Uitvoer baar bij
voorraad);
Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-
adilnya (Ex aequa et bono);
Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut diatas Kuasa
Tergugat menyampaikan jawabannya tertanggal 18 Januari 2017 yang pada
pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak berdasar sama sekali, sebab setelah
perceraian Penggugat dengan Terguggat, anak ketiga dari Penggugat
dengan Tergugat yang bernama Choky Permana Hutagalung pernah
meminta uang kepada Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) dengan alasan untuk masuk ke Akademi Pemerintahan Dalam Negeri
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 318/PDT/2017/PT.MDN Halaman 14 dari 24
(APDN) dan uang itu Penggugat berikan sekalipun pada saat itu antara
Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa, akan tetapi kenyataannya anak Penggugat dengan Tergugat tersebut
tidak ada mendaftar ke APDN dan uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) diminta oleh Penggugat dan sekarang Penggugat menggugat
Tergugat untuk meminta belanja atau biaya untuk anak-anak;
- Bahwa, anak-anak Penggugat dengan Tergugat telah dewasa, bukan
merupakan tanggungan Tergugat lagi dan kalau memang ada yang
dibutuhkan oleh anak-anak, kenapa tidak disuruh menemui Tergugat,
Tergugat akan memenuhi permintaan mereka, akan tetapi Penggugat selalu
melarang anak-anak menjumpai Tergugat;
- Bahwa, Penggugat adalah pegawai Negeri dan punya penghasilan sendiri
dan Penggugat adalah Pegawai Negeri atas usaha dari Tergugat, sehingga
secara moral baik tuntutan Pengugat untuk diberikan kepadanya sepertiga
dari penghasilan Tergugat, adalah tidak tepat untuk dikabulkan, mengingat
perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh karena hal
yang sangat tidak baik yang memaksa Tergugat harus mengajukan gugatan
cerai;
- Bahwa, Tergugat pernah menitipkan beberapa kali sebagian gaji Tergugat di
Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk diberikan kepada
Penggugat, bahwa akan tetapi Penggugat menolaknya;
- Bahwa oleh karena itu dimohonkan Majelis Yang Terhormat dan Yang Kami
Hormati agar berkenan menolak gugatan Penggugat;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut
Tergugat memberikan jawaban pada tanggal 25 Januari 2017 pada pokoknya
sebagai berikut:
- Bahwa Turut Tergugat pernah dititipkan olh Tergugat gaji untuk bulan Mei
dan Juni 2013 untuk diberikan kepda Penggugat, akan tetapi setelah Turut
Tergugat bertemu dengan Penggugat, Turut Tergugat memberikan titipan
dari Tergugat untuk Penggugat terseut diatas akan tetapi tidak diterima
oleh Penggugat;
- Bahwa oleh karena titipan tersebut diatas tidak diterima oleh Penggugat,
maka pada waktu Turut Tergugat bertemu dengan Tergugat sewaktu
penerimaan gaji bulan Agustus 2013 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan
Kabupaten Tapanuli Tengah, Turut Tergugat menyerahkan kembali gaji
yang dititipkan oleh Tergugat tersebut kepada Tergugat;
- Setelah kejadian tersebut Tergugat pun tidak ada lagi menitipkan gajinya
untuk diberikan kepada Penggugat;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 318/PDT/2017/PT.MDN Halaman 15 dari 24
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri
Sibolga telah menjatuhkan putusan Nomor: 33/Pdt.G/2016/PN.Sbg, tanggal 26
April 2017, sebagai berikut :
DALAM PROVISI:
- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan
hukum (Onrechtmatige daad);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar 1/3 (satu pertiga) total Gaji dan
Penghasilan Tergugat kepada Penggugat dan 1/3 (satu pertiga) total gaji
dan penghasilan Tergugat kepada Anak-anak Penggugat dan Tergugat
melalui Penggugat, sejak Putusan Perceraian Penggugat dan Tergugat
berkekuatan hukum Tetap, sejak bulan April 2013 sampai dengan gugatan
ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga sejumlah
Rp.157.323.400,00 (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga
ribu empat ratus rupiah), secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang diletakkan dalam perkara
ini (Conservatoir Beslag) atas harta Tergugat berupa satu bidang tanah dan
rumah pemanen di atasnya yang terletak Jl. Sibolga-Barus KM 25
Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah
(depan makam Dr. Ferdinan Lumbantobing);
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat selaku atasan Tergugat melalui
Bendahara Pembayar Gaji pada Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah, secara
langsung menyerahkan:
a. 1/3 (satu pertiga) gaji dan penghasilan lainnya dari Tergugat kepada
Penggugat setiap bulan pada saat pembagian gaji PNS terhitung sejak
gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga;
b. 1/3 (satu pertiga) gaji dan penghasilan lainnya dari Tergugat kepada
Anak-Anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat setiap bulan
pembagian gaji PNS, sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sibolga sampai seluruh Anak-Anak Penggugat dan
Tergugat dewasa dan menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat Strata I;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini mengikat kepada intansi atau
pembayar gaji/pensiun apabila Tergugat pindah tugas ke Intansi lain, atau
memasuki masa Pensiun;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 318/PDT/2017/PT.MDN Halaman 16 dari 24
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu meskipun
ada upaya hukum banding, perlawanan ataupun kasasi (Uitvoer baar bij
voorraad);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang sampai hari ini
ditetapkan sejumlah Rp 3.346.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh
Enam Ribu Rupiah)
Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor:
33/Pdt.G/2016/PN.Sbg, tanggal 26 April 2017, Kuasa Hukum Pembanding
semula Tergugat telah mengajukan Permohonan banding sesuai Akta Banding
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 8 Mei 2017 ;
Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Kuasa Hukum
Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Sibolga kepada Terbanding semula Penggugat berdasarkan
Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 17 Mei 2017 dan
kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 17 Mei 2017;
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah
menyerahkan Memori Bandingnya pada tanggal 3 Juli 2017 dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 3 Juli 2017, Memori
Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum
Terbanding semuIa Penggugat pada tanggaI 5 Juli 2017 dan kepada Turut
Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Juli 2017 ;
Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Kuasa Hukum
Terbanding semuIa Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding
tertanggaI 10 Juli 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sibolga pada tanggal 10 Juli 2017, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut
telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada
tanggal 11 Juli 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada
tanggal 12 Juli 2017;
Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara
Nomor: 33/Pdt.G/2016/PN.Sbg yang di beritahukan oleh Jurusita Pengadilan
Negeri Sibolga telah memberi kesempatan masing-masing kepada Kuasa
Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 4 Juli 2017, kepada
Terbanding semuIa Penggugat pada tanggaI 5 Juli 2017 dan kepada Turut
Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Juli 2017, untuk mempelajari
berkas perkara seIama 14 (empat beIas) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Medan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 318/PDT/2017/PT.MDN Halaman 17 dari 24
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum
Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh
Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal
dapat diterima ;
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah
mengajukan memori banding tertanggal 3 Juli 2017 terhadap putusan
Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 33/Pdt.G/2016/PN.Sbg, tanggal 26 April
2017, yang pada pokoknya telah mengemukakan keberatan sebagai berikut :
1. Bahwa MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SIBOLGA yang
memeriksa dan yang mengadili serta yang memutus perkara banding ini /
JUDEX-FACTI, tidak teliti atau lalai didalam meneliti Bukti-bukti surat yang
TERGUGAT / PEMBANDING sekarang ajukan ke depan persidangan.
2. Bahwa Pihak TERGUGAT dalam perkara aquo didepan persidangan ada
mengajukan 38 (tiga puluh delapan) bukti surat, bukti surat yang ditandai
dengan T.1 – T.31 diserahkan di persidangan dengan daftar bukti surat,
bukti surat yang ditandai dengan T.32-T.38 dilampirkan dalam kesimpulan /
Konklusi.
Bahwa MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SIBOLGA yang memeriksa,
mengadili dan memutus perkara aquo tidak ada mempertimbangkan hal-hal
yang telah dikemukakan pada bukti surat T.1-T.31, padahal bukti-bukti surat
tersebut memperlihatkan dengan jelas bahwa TERGUGAT / PEMBANDING
tanpa dimintapun oleh PENGGUGAT / TERBANDING, TERGUGAT / PEMBANDING ada mengirimkan uang kepada anak-anak PENGGUGAT
dengan TERGUGAT yang jumlahnya melebihi dari pada apa yang menjadi
kewajiban dari TERGUGAT / PEMBANDING terhadap anak-anak sesuai
dengan hak mereka menurut daftar gaji atau besarnya tunjangan anak,
sedangkan untuk PENGGUGAT / TERBANDING memang tidak ada
TERGUGAT / PEMBANDING berikan karena PENGGUGAT / TERBANDING
adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap,
namun PENGGUGAT / TERBANDING masih sampai hati mengambil uang
yang dikirimkan / di transfer oleh TERGUGAT / PEMBANDING kepada anak
PENGGUGAT / TERBANDING dengan TERGUGAT / PEMBANDING yang
bernama AQUINA WIDYA sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta
Rupiah) atau ditandai dengan Bukti Surat T.30 dan setelah itu ada lagi
Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk dipergunakan menyambung kuliah
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 318/PDT/2017/PT.MDN Halaman 18 dari 24
anak ke-3 PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama CHOKY PERMANA HUTAGALUNG di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN)
Medan, tetapi ternyata tidak ada mendaftar di APDN akan tetapi uang tersebut
kemudian diambil oleh PENGGUGAT / TERBANDING.
Dalam bukti surat T.38 atau struk gaji pemerintah tidak ada lagi membayar
tunjangan istri (Vide T.38 poin 1) dan PENGGUGAT / TERBANDING pun sudah
dikeluarkan dari gaji TERGUGAT / PEMBANDING.
Bahwa dari bukti surat T.38 terlihatlah secara jelas bahwa TERGUGAT / PEMBANDING hanya menerima gajinya yang tinggal sebesar Rp 738.561 dan
dipotong oleh pinjaman dan pinjaman itu diketahui oleh PENGGUGAT / TERBANDING dan keadaan ini pun berakhir nanti setelah pinjaman selesai
beberapa tahun lagi kedepan.
Bahwa kalaupun sampai sekarang TERGUGAT / PEMBANDING tidak ada
memberikan gaji kepada PENGGUGAT / TERBANDING, adalah karena:
- TERGUGAT / PEMBANDING pernah menitipkan beberapa kali gaji
TERGUGAT / PEMBANDING kepada bendahara gaji dari Dinas Kesehatan
Tapanuli Tengah, akan tetapi gaji yang didtitipkan tersebut ditolak oleh
PENGGUGAT / TERBANDING, padahal pada saat itu PENGGUGAT / TERBANDING mengetahui gaji TERGUGAT / PEMBANDING hanya berkisar
700 Ribuan lagi dan ini akan berlangsung beberapa tahun lagi kedepan.
3. Bahwa anak-anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT menganggap
TERGUGAT dengan PENGGUGAT adalah bapaknya…, mengapa mereka
tidak pernah menjumpai TERGUGAT / PEMBANDING untuk memintak
biaya hidup, mengapa mereka hanya mengingat apa yang menjadi haknya (
melalui PENGGUGAT tetapi tidak melaksanakan kewajibannya ), seperti
melihat TERGUGAT / PEMBANDING sewaktu sakit.
4. Bahwa PENGGUGAT / TERBANDING yang pertama mengajukan
Perceraian ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tegah (TURUT
TERBANDING) dan telah disetujui anak-anak, maka dengan ini Majelis
Hakim Tinggi dapat mempertimbangkan bukti surat (T.34 dan T.35) tersebut.
Bahwa kalau anak-anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT membutuhkan
sesuatu biaya yang penting atau biaya hidup, kenapa mereka tidak pernah
membertiahu TERGUGAT / PEMBANDING secara langsung atau melalui
telepon / hp.
Bahwa kalau TERGUGAT / PEMBANDING dinyatakan melakukan
perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum yang mana
TERGUGAT / PEMBANDING lakukan, sedang TERGUGAT / PEMBANDING
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 318/PDT/2017/PT.MDN Halaman 19 dari 24
telah berbuat melebihi dari apa yang menjadi kewajiban TERGUGAT / PEMBANDING.
Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian diatas amar putusan dalam
perkara aquo pada angka 2 (dua) sudah seharusnya ditolak secara tegas.
Bahwa oleh karena itu apa yang dimohonkan oleh PENGGUGAT / TERBANDING dalam petitum gugatan angka 3 atau amar putusan perkara
aquo angka 3 adalah patut untuk dikesampingkan.
Mengenai amar putusan dalam perkara aquo angka 4 adalah hal ini tidak
mungkin dapat dilaksanakan karena itu adalah merupakan tempat tinggal dari
TERGUGAT / PEMBANDING, sedangka untuk PENGGUGAT / TERBANDING
yang di tempatinya sekarang adalah pada awalnya rumah pencaharian bersama
tetapi biarlah di tempati PENGGUGAT / TERBANDING.
Bahwa amar putusan angka 5 yang menyatakan penghasilan lainnya
supaya diberikan kepada PENGGUGAT / TERBANDING, hal ini tidak ada dasar
hukumnya, harus ditolak.
Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas amar putusan angka 6 dan 7
harus ditolak atau dibatalkan.
Bahwa anak-anak tergugat sudah dewasa semua dan tidak termasuk lagi
dalam daftar gaji, jadi tuntutan PENGGUGAT / TERBANDING mengada-ngada
dan oleh karenanya harus ditolak.
Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dimohonkan kepada
BAPAK KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN / MAJELIS HAKIM TINGGI
YANG TERHORMAT DAN YANG KAMI HORMATI SERTA MULIAKAN YANG
MEMERIKSA, MENGADILI DAN YANG AKAN MEMUTUS PERKARA
BANDING INI agar berkenan memutuskan :
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 33/PDT-G/2016/PN-
Sbg tertanggal 26 April 2017.
MENGADILI SENDIRI :
DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
atau
Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima
Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat
telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut :
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 318/PDT/2017/PT.MDN Halaman 20 dari 24
1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomot 33/Pdt.G/2017, tanggal 26
April 2017 tersebut adalah mengacu kepada Putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No.
21/Pdt.G/2012/PN-SBG, tanggal 24 Oktober 2012 (bukti P-1), jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Medan Nomor No. 27/PDT/2013/PT-MDN, tanggal 28
Maret 2013 (bukti P-2);
2. Bahwa amar putusan tersebut pada point ke-7 (ketujuh) bukti P-1 dan P-2
tersebut, Dalam Rekonpensi yang menyatakan:
“Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah
Penggugat dalam Rekonpensi sebesar 1/3 (satu pertiga) dari gaji setiap bulan
serta penghasilan lainnya dari Tergugat dalam rekonpensi kepada Penggugat
dalam rekonvensi, dan 1/3 bagian dari gaji setiap bulan dan penghasilan lainnya
dari Tergugat dalam rekonvensi untuk biaya nafkah anak-anak Penggugat dan
Tergugat dalam rekonvensi semuanya diserahkan melalui Penggugat dalam
rekonvensi”
3. Bahwa sampai saat ini, tidak ada itikad baik dari Pembanding, untuk
menjalankan Putusan dalam bukti P-1 dan P-2 tersebut, walaupun
Terbanding sebagai bekas istri dari Terbanding, maupun selaku pemegang
hak asuh anak-anak, telah berulang kali memohon melalui Ketua Pengadilan
Negeri Sibolga maupun melalui Turut Terbanding, agar Terbanding mematuhi
isi putusan tersebut, akan tetapi Terbanding secara melawan hukum tidak
mematuhi putusan tersebut, sehingga gugatan dalam perkara a quo yang
dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga adalah sebagai
upaya Paksa bagi Pembanding;
4. Bahwa Terbanding selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) merasa sebagai
orang yang kebal hukum, buktinya walaupun Badan Kepegawaian Negara
(BKN) telah menerbitkan Surat dengan Surat Nomor : F.IV.26-30/N.24-8/40,
tertanggal 6 November 2014 yang ditujukan kepada Turut Terbanding yang
tembusannya kepada Pembanding (bukti P-13), dan surat yang kedua dari
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan surat Nomor. F.IV.26-
30/N.11-6/40, tertanggal 4 Juni 2015 (bukti P-14), serta Surat Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
dengan Surat Nomor : B-1738A/Set/KPP-PA/Rokum/11/2014, tertanggal 14
November 2014, tertanggal 06 Desember 2016, (bukti P-15), tetapi
Terbanding, maupun Turut Terbanding tidak mengindahkannya;
5. Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Surat Nomor F III 26-
30/M 20-6/46, tanggal 12 Mei 2017 yang ditujukan kepada Turut Tergugat
(Bukti Tambahan terlampir) kembali menegaskan ketentuan Pasal 8
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 318/PDT/2017/PT.MDN Halaman 21 dari 24
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Jo. Pasal 16 Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian
Bagi PNS, adalah bersifat imperative;
6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tentang
petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, angka 4
huruf (g) Gaji adalah penghasilan PNS yang terdiri dari :
1. Gaji Pokok
2. Tunjangan Keluarga
3. Tunjangan jabatan (kalau ada)
4. Tunjangan Perbaikan Penghasilan
7. Bahwa Surat Edaran Kepala BKN Nomor 48/SE/1990, tentang Petunjuk
pelaksanaan PP Nomor 45 tahun 1990 pada Romawi I:
1) Angka (17) yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima
oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu
terjadinya perceraian;
2) Angka (18) Bendaharawan Gaji wajib menyerahkan secara langsung
bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat
terjadinya perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari
PNS bekas suami yang menceraikannya;
3) Angka (19) bekas istri dapat mengambil gaji yang menjadi haknya secara
langsung dari bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat
meminta untuk dikirimkan kepadanya;
8. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri
Sibolga yang dimohonkan banding perkara a quo, telah sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa alasan memori Banding dari Pembanding pada angka (2) adalah tidak
beralasan hukum, karena seluruh bukti yang diajukan oleh
Pembanding/Tergugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sibolga pada putusan halaman 32, dimana seluruh bukti-
bukti surat T-1 s/d T-31 adalah dalam masa perkawinan antara Pembanding
dengan Terbanding (belum terjadi perceraian);
10. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga sebagai
berikut:
Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat T-1 sampai dengan bukti
surat T-31, diketahui bahwa bukti surat berupa slip penyetoran yang
ditransfer/dikirim Tergugat kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat yang
bernama Aquina Widya dan Eva Yolanda merupakan bukti pengiriman uang
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 318/PDT/2017/PT.MDN Halaman 22 dari 24
yang dilakukan Tergugat sejak bulan September 2009 s/d bulan Juni 2012,
dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami-
istri, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena
perceraian dan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 28 Maret 2013,
oleh karenanya Majelis Hakim menilai seluruh alat bukti yang diajukan
Tergugat (T-1 sampai dengan T-31) tidak dapat membuktikan sangkalannya,
dan Turut Tergugatpun tidak mengajukan bukti apapun untuk mendukung
sangkalannya, sehingga dalil posita Penggugat tidaklah dapat dipatahkan
oleh Tergugat maupun oleh Turut Tergugat;
11. Bahwa alasan Memori banding Pembanding angka (3), tidak tepat dijadikan
sebagai alasan keberatan putusan perkara a quo, karena itu adalah bentuk
kegalauannya dan lebih tepat dijadikan sebagai bahan curahan hati (curhat)
kepada teman-temannya;
12. Bahwa alasan Pembanding pada memori bandingnya angka (4) juga adalah
ilusi semata, sudah jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No.
21/Pdt.G/2012/PN-SBG, tanggal 24 Oktober 2012 (bukti P-1), Sahat Maruli
Hutagalung-lah sebagai pihak Penggugat yang mengajukan gugatan
perceraian kepada Terbanding;
13. Bahwa alasan memori banding Pembanding yang menyatakan dalam bukti T-
38, Penggugat/Terbanding sudah dikeluarkan dari dari gaji
Pembanding/Tergugat sehingga tidak ada lagi tunjangan istri, adalah
pernyataan yang keliru dan membingungkan (confuse), Terbanding tidak ada
menuntut tunjangan istri dalam perkara ini;
14. Bahwa alasan Pembanding yang menyatakan hanya menerima gaji sebesar
Rp.738.561 dan dipotong oleh pinjaman dan pinjaman itu diketahui oleh
Penggugat/Terbanding adalah suatu kebohongan besar, tidak ada
Penggugat/Terbanding mengetahui, menyetujui Pembanding melakukan
pinjaman uang ke BANK, buktinya Pembanding tidak ada mengajukan bukti
tanda tangan persetujuan Terbanding, dan jika ada maka itu adalah tindak
pidana pemalsuan;
15. Bahwa selain itu sejak putusan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No.
21/Pdt.G/2012/PN-SBG, tanggal 24 Oktober 2012 (bukti P-1), jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Medan Nomor No. 27/PDT/2013/PT-MDN, tanggal 28
Maret 2013 (bukti P-2) berkekuatan hukum tetap, maka dengan bukti P-3,
Terbanding telah memberitahukannya sedara tertulis Kepala Dinas
Kesehatan Tapanuli Tengah Nomor : Ist/IV/2013 tertanggal 30 April 2013,
dimana dalam putusan itu ada kewajiban Pembanding untuk menyerahkan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 318/PDT/2017/PT.MDN Halaman 23 dari 24
2/3 gaji dan penghasilannya kepada Terbanding dan anak-anak Pembanding
dan Terbanding melalui Terbanding, selaku pemegang hak asuh;
16. Bahwa oleh karena itu tidak ada dasar hukum Pembanding untuk
menyatakan Putusan perkara a quo dibatalkan, sebaliknya sudah jelas dan
berdasarkan hukum, gugatan Penggugat/Terbanding berdasarkan hukum;
Berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan agar Permohonan Banding
Pembanding ditolak, seraya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga
Nomor 33/Pdt.G/2017/PN-Sbg, tanggal 26 April 2017;
Menimbang, bahwa MajeIis Hakim Tingkat Banding setelah membaca,
meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan
Negeri Sibolga Nomor: 33/Pdt.G/2016/PN.Sbg tanggal 26 April 2017, Memori
Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori
Banding dari Terbanding semula Penggugat, MajeIis Hakim Tingkat Banding
berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis
Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang
disengketakan oleh para pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka
MajeIis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum
Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikan sebagai alasan dan
pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 33/Pdt.G/2016/PN.Sbg
tanggal 26 April 2017, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di
pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara
dikedua tingkat peradilan ;
Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan
dengan perkara ini, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara
Perdata/RBg;
M E N G A D I L I
- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula
Tergugat tersebut;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 318/PDT/2017/PT.MDN Halaman 24 dari 24
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor:
33/Pdt.G/2016/PN.Sbg tanggal 26 April 2017, yang dimohonkan banding
tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Medan pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017, oleh Kami: H.A.N DALIMUNTHE, SH., MM., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ERWAN MUNAWAR, SH., MH dan AGUNG WIBOWO, SH., M.Hum masing-masing
sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili
perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 318/PDT/2017/PT-MDN tanggal 2
Oktober 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta PITER MANIK, SHsebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak berperkara;
Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
ERWAN MUNAWAR, SH., MH H.A.N DALIMUNTHE, SH., MM., MH
AGUNG WIBOWO, SH., M.Hum Panitera Pengganti.
PITER MANIK, SH Perincian Biaya :
1. Meterai Rp. 6.000,- 2. Redaksi Rp. 5.000,- 3. Pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-