pengadilan tinggi medan · agar tanah yang saya peroleh berdasarkan garapan pada tahun 1973 hingga...

Put. No. 172/PDT/2014/PT.MDN - Hal. 1 dari 43 Hal.

P U T U S A N Nomor : 172/PDT/2014/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara antara :

R I D W A N, lahir di Pulau Rakyat tanggal 25 Januari 1950, Umur 62 Tahun,

Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan

Masjid Assyuhada Dusun I Desa Pulau Rakyat Pekan, Kecamatan

Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : TEKAD KAWI,

SH dan ZULHAM RANY, SH, masing-masing Advokat/

Penasehat hukum dari Kantor Hukum “ TEKAD KAWI, S.H &

ASSOCIATES”, berkedudukan di Kisaran, Jalan Iman Bonjol

Nomor 219, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Februari

2014, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula

PENGGUGAT/ TERGUGAT INTERVENSI I;

L A W A N

1. ALIRMAN IRIANTO PANJAITAN, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta,

Tempat Tinggal di Dusun IV, Desa Pulau Rakyat Tua, Kecamatan

Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, semula disebut sebagai

TERGUGAT I/ TERGUGAT INTERVENSI II;

2. PURNAMA NINGSIH, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Mantan Kepala Desa Pulau

Rakyat Tua, Tempat Tinggal di Dusun III, Desa Pulau Rakyat

Tua, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, semula

disebut sebagai TERGUGAT II/ TERGUGAT INTERVENSI III;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


3. RIBUT SANTOSO, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di

Dusun VI, Desa Pulau Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat,

Kabupaten Asahan, semula disebut sebagai TERGUGAT III/

TERGUGAT INTERVENSI IV;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : ERWINSYAH DIMYATI

LUBIS, SH.MH., Advokat pada Kantor Law Office ERWINSYAH DIMYATI

LUBIS, SH.MH & Associates beralamat di Jln. Jend. A. Nasution No. 7 Medan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2014, selanjutnya disebut

sebagai PARA PEMBANDING II semula TERGUGAT I/ TERGUGAT

INTERVENSI II, TERGUGAT II/ TERGUGAT INTERVENSI III, dan

TERGUGAT III/ TERGUGAT INTERVENSI IV;

4. NURHAIDAH SIBARANI, Umur 54 Tahun, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal

di Dusun IV, Desa Pulau Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat,

Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING

semula PENGGUGAT INTERVENSI;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : MUHAMMAD

ISNAINI LUBIS, SH dan ZULKIFLI, SH, masing-masing Advokat-

Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor M. I LUBIS, SH & REKAN,

beralamat kantor di Jalan Cokroaminoto, No. 58 Kisaran Asahan, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal .... April 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan

perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18

Maret 2013 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


dibawah Register No.11/Pdt.G/2013/PN.TB, tertanggal 18 Maret 2013, telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik telah melakukan

pembelian pada tanggal 3 Maret 2009 dengan cara mengganti rugi sebidang

tanah yang luasnya ± 4.000 M2 yang terletak di Desa Pulau Rakyat Tua,

Kecamatan Pulau Rakyat dari seorang ahli waris bernama Asbullah ZA

sebagai pemegang surat kuasa menjual tanah tertanggal 22 Pebruari 2009

dari ahli Alm. Zainal Abidin dan Almh. Chadlijah ;

2. Bahwa dengan surat pernyataan ganti rugi Penggugat kepada ahli waris

Alm. Zainal Abidin, maka Penggugat menerima Surat Pantjang dari Asbullah

ZA, sesuai dengan surat Pantjang Nomor : 15/PRT/1962, tertanggal 29

September 1962 yang ditandatangani Kepala Kampung Pulau Rakyat Tua

dan diketahui Asisten Wedana Pulau Rakyat Zainal Abidin, sehingga surat

pernyataan ganti rugi tertanggal 3 Maret 2009 yang dibuat dan ditanda

tangani Penggugat dengan Asbullah ZA sebagai ahli waris dari Alm. Zainal

Abidin adalah sah dan berharga ;

3. Bahwa Penggugat yang telah menerima surat Pantjang dapat mengusahai

sebidang tanah yang luasnya ± 4.000 Ha yang terletak di Dusun IV (Dusun I)

Desa Pulau Rakyat Tua , Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan yang

selanjutnya disebut juga objek sengketa dengan batas-batas dan ukuran

sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sucipto Tampubolon = ± 100

M;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ridwan = ± 100 M;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalinsum = ± 40 M;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Wali Thamrin Tampubolan =

± 40 M ;

4. Bahwa selanjutnya Penggugat mendatangi kantor Kepala Desa Pulau Rakyat

Tua yang dijabat oleh Tergugat II, dimana Penggugat memohon untuk

dilegalisasikan surat penyerahan ganti rugi yang dilakukan dengan ahli

waris Zainal Abidin, tapi Tergugat II meminta biaya administrasi

melegalisasikan surat tersebut agar dibayar Penggugat, karena permintaan

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Tergugat tidak Penggugat sanggupi, maka Tergugat II mencoret nomor

legalisasi surat tersebut dan menuliskan batal disurat sebagaimana tertanggal

3 Maret 2009 ;

5. Bahwa pada tanggal 12 Desember 20012 Penggugat merasa resah disebabkan

adanya orang suruhan supaya melakukan penggarapan atas sebidang tanah

milik Penggugat tersebut, sehingga Penggugat melaporkan kepada Kepala

Desa Pulau Rakyat Tua yang dijabat oleh SABARUDDIN, dan secara patut

pada tanngal 17 Desember 2012 dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat

I,Tergugat II dan Tergugat III ke Aula Kantor Desa Pulau Rakyat Tua ;

6. Bahwa pertemuan tersebut yang di fasilitasi Kepala Desa Pulau Rakyat Tua

Sabaruddin diketahui Tergugat I dengan bangganya menunjukkan Surat

Pernyataan Permohonan yang ditandatangani diatas materai Rp. 6000,-

(enam ribu rupiah) yang pada pokoknya menerangkan “Dalam hal ini

datang kehadapan Bapak Camat d/h Kepala Desa Pulau Rakyat Tua untuk

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya berkeinginan / memohon

agar tanah yang saya peroleh berdasarkan garapan pada tahun 1973 hingga

sekarang untuk diterbitkan Surat keterangan….. ” ;

7. Bahwa Tergugat I tanpa memiliki dasar kepemilikan yang tidak berdasar dan

tidak jelas, karena tanpa adanya alas hak surat kepemilikan maupun garapan

atas sebidang tanah yang digarapannya, sehingga Tergugat I telah

melakukan penyerahan hak ganti rugi kepada Tergugat II dan Tergugat III,

secara tanpa hak melakukan perbuatan melawan hukum, yamg diketahui

sebagai berikut :

a. Surat pernyataan Permohonan yang dibuat Tergugat I tertanggal 5

Desember 2011, yang selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2012 dan dan

dibuat surat pernyataan hak ganti rugi antara Tergugat I dengan

Tergugat II yang diketahui Kepala Desa Pulau Rakyat Tua dengan nomor

: 592.2/015/2002/2012 yang ditandatangani Tergugat II dengan luas ±

1.875 M2 diatas sebidang tanah Penggugat yang luasnya ± 4.000 M2

dengan tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum ;

b. Surat pernyataan Permohonan Tergugat I adanya menguasai sebidang

tanah, yang selanjutnya Tergugat I dengan Tergugat II melakukan

penyerahan hak ganti rugi tertanggal 15 Desember 2011, yang diperbuat

dibawah tangan dengan diketahui Kepala Desa Pulau Rakyat Tua

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


dengan nomor : 592.2/09/2002/2011, sehingga surat pernyataan dan

penyerahan ganti rugi yang dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II

yang dilegalisasi Tergugat II untuk menguasai sebidang tanah dengan

luas ± 3.000 M2 diatas sebidang tanah Penggugat yang luasnya ± 4.000 M2

dengan tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum ;

8. Bahwa perbuatan tergugat I dengan membuat surat pernyataan atas

sebidang tanah dengan luasnya ± 1.875 M2, dan juga surat pernyataan atas

sebidang tanah dengan luasnya ± 3.000 M2 yang dari kedua surat pernyataan

tersebut diatas merupakan kepemilikan sebidang tanah Penggugat yang

luasnya ± 4.000 M2 , sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan

Tergugat III telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat atas perbuatan

tanpa hak dan melawan hukum ;

9. Bahwa perbuatan tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yang tanpa

hak telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan

menganti rugi sebidang tanah luasnya ± 3.000 M2, dan sebidang tanah

dengan luas ± 1.875 M2 diatas sebidang tanah luasnya luasnya ± 4.000 M2

milik Penggugat, yang menimbulkan kerugian atas perbuatan yang

dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III terhadap Penggugat

dapat dinyatakan merupakan tanpa hak sebagai perbuatan melawan hukum ;

10. Bahwa penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai

Cq. Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan

Tergugat III menyerahkan tanah yang telah dilakukan ganti rugi atas dua

bidang tanah dengan luas ± 3.000 M2 dan sebidang tanah dengan luas ± 1.875

M2 untuk segera membebaskan dengan mengosongkan sebidang tanah

Penggugat yang luasnya ± 4.000 M2 dari segala macam sitaan maupun

agunan pihak ketiga yang diserahkan kepada Penggugat;

11. Bahwa sejak dimulainya Pengggugat telah melakukan pengurusan surat

penyerahan ganti rugi dikantor Kepala Desa Pulau Rakyat Tua pada tanggal

3 Maret 2009, Penggugat tidak mendapatkan hak untuk menguasai dan

memanfaatkan sebidang tanah tersebut, disebabkan perbuatan Tergugat I,

dan Tergugat II yang melakukan pengarapan atas tanah yang telah

Penggugat beli dari ahli waris Zainal Abidin yang hingga sampai dengan

diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Penggugat

belum dapat menggunakan dan memanfaatkan sebidang tanah tersebut ;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


12. Bahwa dalam kenyataannya pihak Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III,

sama sekali tidak mempunyai iktikad baik untuk menyerahkan dan atau

menyelesaikan sengketa tanah tersebut kepada Penggugat, buktinya

meskipun Penggugat berulang kali meminta kepada Tergugat I dan Tergugat

II, Tergugat III yang difasilitasi Sabaruddin selaku Kepala Desa Pulau Rakyat

Tua untuk menyerahkan dan menyelesaikan sengketa tanah tersebut tidak

mendapatkan hasil, oleh karena itu hingga sampai gugatan ini Penggugat

daftarkan ke Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal

26 Maret 2013, dimana pihak Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III tidak

menyerahkan dan menyelesaikan sebidang tanah tersebut, padahal dalam

surat pernyataan dalam permohonan Tergugat I terjadi pemalsuan surat

keteranagan atas sebidang tanah tersebut yang dilakukan Tergugat I

bekerjasama dengan Tergugat II, Tergugat III yang menimbulkan kerugian

baik secara materiel maupun imateriel bagi Penggugat ;

13. Bahwa apabila diperhitungkan dalam kerugian meteriel Penggugat dalam

nilai harga sebidang tanah yang luasnya ± 4.000 M2 yang tidak dapat

Penggugat memanfatkan dan mengelolanya sebidang tanah tersebut, untuk

dapat diusahai dan dikelola Penggugat, maka apabila diperhitungkan dalam

pengelolaanya dan nilai jual dari sebidang tanah dalam keuntungan yang

menjadi hilang atau tak dapat lagi Penggugat nikmati dapat dinilai sebesar

Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;

14. Bahwa selanjutnya Penggugat juga mengalami kerugian secara inmateriel

(moral), karena atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang

telah menggarap dan menguasai tanpa hak atas tanah milik Penggugat

tersebut, mengakibatkan Penggugat merasa malu dan nama baik tercemar,

sehingga karena itu pula Penggugat telah merasa terisolir dalam pergaulan

sehari-hari dan tidak dipercayai lagi dalam perkumpulan oleh teman-teman

sejawat. Sebenarnya kerugian yang berasal dari tercemarnya nama baik serta

terganggunya harkat martabat Penggugat dan keluarga yang tidak dapat

secara mudah dipulihkan dan tidak dapat pula dinilai dengan uang, namun

apabila ingin juga diperhitungkan dengan rupiah maka kerugian inmateriel

Penggugat tersebut dapat dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah) ;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


15. Bahwa kerugian lainnya atas perbuatan Tergugat I Tergugat II dan Tergugat

III tersebut ialah dimana Penggugat harus mengeluarkan biaya lagi untuk

membayar jasa Advokat / pengacara ditambah perongkosan-perongkosan

lainnya untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kisaran, yang

diperhitungkan seluruhnya mencapai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) ;

16. Bahwa agar gugatan tidak nihil, untuk itu dimohonkan kepada Ketua

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, supaya dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir

Beslag) atas objek tanah sengketa yaitu:

a. Sebidang tanah seluas ± 4.000 M2 dengan ukuran dan batas-batas sebagai

berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sucipto Tampubolon ± 100 M;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ridwan ± 100 M;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalinsum ± 40 M;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah wali Thamrin Tampubolan ±

40 M ;

b. Untuk barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II

dan Tergugat III, agar memenuhi tuntutan gugatan Penggugat akan

ditunjuk Penggugat dikemudian hari ;

17. Bahwa agar gugatan ini tidak dikesampingkan oleh tergugat I, Tergugat II

dan Tergugat III, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan

Negeri Tanjung Balai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini supaya menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

perhari, apabila perkara ini, setelah mempunyai putusan hukum yang

berkekuatan tetap ;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh fakta atau bukti-bukti hukum

yang kuat, maka beralasan hukum bila Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan

perkara ini, supaya berkenan menjalankan putusan secara serta merta atau

lebih awal (uit vorbarr bij voraad), meskipun ada verzet, banding atau kasasi;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


19. Bahwa didalam proses perkara ini tentu saja memerlukan biaya-biaya yang

timbul sesuai dengan ketentuan hukum dan oleh karenanya dimohon kepada

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini, supaya menghukum Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III

untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat diatas, maka

beralasan hukum bila Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri

Tanjung Balai berkenan memanggil para pihak yang berperkara, guna menghadiri

persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan, sekaligus memutuskan

perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan demi hukum surat pernyataan ganti rugi yang dibuat dan

ditandatangani Penggugat dengan Abdullah ZA sebagai ahli waris dari Alm.

Zainal Abidin adalah sah dan berharga ;

3. Menyatakan demi hukum Surat pernyataan permohonan yang dibuat

Tergugat I tertanggal 5 Desember 2011, dan pada tanggal 8 Desember 2012

dibuat surat penyerahan hak ganti rugi antara Tergugat I dengan Tergugat II

merupakan perbuatan tanpa hak sebagai perbuatan Melawan Hukum ;

4. Menyatakan demi hukum Surat Pernyataan Permohonan Tergugat I adanya

menguasai sebidang tanah, dan Tergugat I dengan Tergugat III melakukan

penyerahan hak ganti rugi tertanggal 15 Desember 2011merupakan

perbuatan tanpa hak sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

5. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III

yang melakukan ganti rugi terhadap sebidang tanah luas ± 3.000 M2 dan

sebidang tanah luas ± 1.875 M2 diatas sebidang tanah luasnya ± 4.000 M2

milik Penggugat merupakan perbuatan tanpa hak sebagai perbuatan

melawan Hukum ;

6. Menyatakan demi hukum dengan memerintahkan kepada Tergugat I

Tergugat II dan Tergugat III yang mengganti rugi tanah seluas ± 3.000 M2

dan sebidang tanah luasnya ± 1.875 M2 dari Tergugat I segera diserahkan

kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala macam

sitaan maupun anggunan kepada Penggugat ;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


7. Menghukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III membayar kerugian

secara Materiel sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan

ditambah dengan biaya jasa advokat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) serta untuk kerugian Inmateriel (Moral) dinilai sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

8. Menyatakan demi hukum sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang

diletakkan dalam objek tanah perkara ini sah dan berharga ;

9. Menghukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa

(dwangson) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, apabila

Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III lalai menjalankan isi putusan

pengadilan setelah mendapat putusan berkekuatan tetap ;

10. Menyatakan demi hukum agar putusan ini dapat dijalankan sera merta (uit

vorbaar bij voraad) meskipun ada verzet, banding atau kasasi ;

11. Menghukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya-

biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-

adilnya (Ex Aequo et Bono) .

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi yang bertindak sebagai pihak

ketiga yang ingin masuk menjadi pihak dalam perkara gugatan antara Penggugat

melawan Tergugat I, II dan III, sebagaimana dalam Surat Gugatan Intervensinya

yang pada pokoknya menyebutkan bahwa NURHAIDAH SIBARANI sebagai

Penggugat Intervensi melawan RIDWAN sebagai Tergugat Intervensi – I,

ALIRMAN IRIANTO PANJAITAN sebagai Tergugat Intervensi – II,

PURNAMA NINGSIH sebagai Tergugat Intervensi – III dan RIBUT SANTOSO

sebagai Tergugat Intervensi – IV dengan mengemukakan alasan-alasan dan dalil

hukum sebagai berikut :

1. Bahwa eksistensi dan kapasitas Penggugat Intervensi (Intervenient), adalah

isteri alm. M. Toib Tanjung, yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli

2000, adalah sebagai pemilik sah dari tanah terperkara dalam perkara a quo,

yang semula adalah pihak ketiga yang bukan sebagai pihak dalam perkara

perdata nomor : 11/Pdt.G/2013/PN-TB, akan tetapi sangat berkepentingan

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini guna untuk membela hak dan

kepentingan hukum Penggugat Intervensi sendiri ;

2. Bahwa Penggugat Intervenient/ Intervensi adalah pemilik yang sah atas

sebidang tanah dengan luas ± 5.000M2, yang terletak di Dusun IV, Desa Pulau

Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat Tua , Kabupaten Asahan, yang saat ini

dijadikan tanah sengketa sebagai objek perkara oleh Para Tergugat Intervensi ;

3. Bahwa adapun ukuran luas dan batas-batas tanah Penggugat Intervensi

tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurhaidah Sibarani : ± 50 M2

- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Umum : ± 50 M2

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rawa-rawa : ± 100 M2

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah rawa-rawa : ± 100 M2

4. Bahwa tanah milik Penggugat Intervensi diperdapat berdasarkan ganti-rugi

antara M. Yasin Panjaitan dengan M.Toib Tanjung yang merupakan suami

Nurhaidah Sibarani selama dalam masa perkawinan (Ic. Penggugat Intervensi)

yang tertuang dalam surat Keterangan Ganti-Rugi Tanah tertanggal 16

Desember 1995, yang diketahui oleh Kepala Desa Pulau Rakyat Tua, dan

haruslah dinyatakan berkekuatan hukum mengikat ;

5. Bahwa pengklaiman tanah milik Penggugat Intervensi oleh Tergugat – I

Intervensi, Tergugat – II Intervensi dan tergugat IV – Intervensi, yang saat ini

dijadikan sengketa dalam perkara Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN-TB, adalah

tidak benar dan tidak sah, karena tanah yang dijadikan sengketa oleh Para

Tergugat Intervensi adalah tanah milik Penggugat Intervensi ;

6. Bahwa penerbitan Surat ganti-rugi yang diperebutkan oleh Tergugat – I

Intervensi dengan Asbullah ZA, dan penerbitan Surat Ganti-Rugi antara

Tergugat –II Intervensi dengan Tergugat – IV yang dilegalisasi oleh Tergugat –

III Intervensi yang dijadikan sebagai alas hak atas tanah terperkara a qua tanpa

seizin dari Penggugat Intervensi haruslah dibatalkan demi hukum atau

setidak-tidaknya penerbitan surat ganti-rugi tersebut adalah cacat hukum atau

setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (Non

Executable) ;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


7. Bahwa oleh karena tanah milik Penggugat Intervensi dikuasai oleh Tergugat –

IV Intervensi dan diclaim oleh Tergugat – I Intervensi dan Tergugat – II

Intervensi secara tidak sah , maka perbuatan Para Tergugat Intervensi yang

telah mengclaim serta mengkuasai tanah terperkara a quo tanpa seizin

Penggugat Intervensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht

matige daad) yang mendatangkan kerugian yang tidak sedikit kepada

Penggugat Intervensi dan sangat menggangu ketenangan Penggugat

Intervensi dalam mengerjakan tanah terperkara a quo tersebut ;

8. Bahwa mengingat tanah terperkara a quo saat in dalam penguasaan Tergugat

– IV Intervensi , dan mengingat adanya kemungkinan akan dialihkan kepada

pihak lain, maka untuk tidak hampanya gugatan Penggugat Intervensi ,

dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dam mengadili perkara a

quo untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaq) terhadap tanah

terperkara a qua tersebut ;

9. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat – IV Intervensi dan Para Tergugat

Intervensi lainnya dalam mengklaim tanah terperkara a quo tersebut adalah

merupakan suatu perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) maka

patut dan wajar Pengadilan Negeri Tanjung Balai, menghukum Para Tergugat

Intervensi atau siapa saja mendapat hak dari padanya untuk segera

mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara a quo tersebut kepada

Penggugat Intervensi dalam keadaan baik dan sempurna tanpa dibebani suatu

persyaratan apapun juga ;

10. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat Intervensi tersebut yang telah

mengklaim tanah milik Pengugat telah mengakibatkan kerugian secara

materiil dan immateriil yang besar kepada Penggugat Intervensi berupa

hilangnya rasa nyaman dalam menikmati hak milik Penggugat Intervensi atau

setidak-tidaknya tidak dapat menguasai secara fisik tanah tersebut ;

11. Bahwa kerugian materiil yang diderita Pengugat Intervensi adalah sebesar Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kerugian Immateril tidak dapat

diukur dengan angka namun demi kepastian dan agar gugatan tidak hampa

maka sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan wajar apabila ditetapkan

kerugian immateriil Penggugat Intervensi sebesar Rp. 10.000.000.000,-

(sepuluh milyar Rupiah) ;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


12. Bahwa adil dan patut apabila Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II,

Tergugat Intervensi III, dan Tergugat Intervensi IV dihukum secara tanggung

renteng membayar kerugian materil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta

rupiah) dan kerugian immateril Penggugat Intervensi sebesar Rp.

10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas hilangnya rasa nyaman

Penggugat Intervensi dalam menikmati hak milik Penggugat Intervensi atas

tanah terperkara ;

13. Bahwa selanjutnya menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II,

Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV secara tanggung renteng untuk

membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

rupiah) setiap hari kepada Penggugat Intervensi sejak putusan ini berkekuatan

hukum tetap apabila Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat

Intervensi III, Tergugat Intervensi IV lalai dalam melaksanakan putusan ini ;

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi ini diajukan Penggugat

berdasarkan keadaan yang sebenarnya, serta didukung oleh bukti-bukti yang

eksepsional, maka sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, dimohonkan kepada

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk

menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta

(Uitvoerbaar bij voorraad) kendati adanya verzet, banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan uraian disertai dengan dalil-dalil hukum tersebut

diatas, maka Penggugat Intervensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri

Tanjung Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo

untuk mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan tanah terperkara a quo yang terletak di Dusun IV, Desa Pulau

Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, seluas ± 5.000M2,

dengan batas-batas sebagai berikut :




- Sebelah Timur berbatas dengan tanah rawa-rawa : ± 100 M2

Adalah tanah milik Penggugat ;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


3. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah yang diketahui oleh Kepala

Desa Pulau rakyat Tua tanggal 16 Desember 1995, adalah sah dan berkekuatan

hukum mengikat ;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat - I Intervensi, dan Tergugat – II Intervensi

serta Tergugat – IV Intervensi, yang telah menguasai dan mengclaim tanah

terperkara a quo milik Penggugat tersebut adalah Perbuatan melawan hukum

(onrecht matige daad) yang mendatangkan kerugian kepada Penggugat ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaq) yang

diletakkan terhadap tanah terperkara a quo ;

6. Menyatakan apabila (quad non) Para Tergugat Intervensi melakukan

penerbitan Surat sebagai alas hak atas tanah terperkara a quo tersebut, yang

tidak pernah mendapatkan hak secara yuridis dari Penggugat Intervensi,

adalah cacat hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai

kekuatan hukum berlaku (Non Executable) ;

7. Menghukum Tergugat – IV Intervensi untuk menyerahkan tanah terperkara a

quo kepada Penggugat Intervensi dalam keadaan baik dan sempurna tanpa

dibebani suatu hak apapun ;

8. Menghukum Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi, Tergugat III , serta

Tergugat Intervensi IV secara tanggung renteng membayar kerugian materiil

sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta kerugian Immateriil

sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat

Intervensi ;

9. Menghukum Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi, Tergugat III , serta

Tergugat Intervensi IV secara tanggung renteng membayar uang paksa

(dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kepada

Penggugat Intervensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap apabila

Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III , Tergugat

Intervensi IV lalai dalam melaksanakan putusan ini ;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta

(Uitvoerbaar bij voorraad) kendati adanya Verzet, banding maupun kasasi ;

11. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya-biaya yang

timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Atau :

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat

lain, maka Penggugat bermohon untuk mendapatkan keputusan yang seadil-

adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa atas Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi

tersebut diatas selanjutnya pihak Tergugat Intervensi - I (Penggugat Asli), dan

Tergugat Intervensi – II, III dan IV (Tergugat I, II dan III) telah mengajukan

tanggapan/jawabannya masing-masing sebagai berikut :

TANGGAPAN / JAWABAN TERGUGAT INTERVENSI – I (PENGGUGAT)

tertanggal 07 Mei 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Penggugat Intervensi sebagai isteri dari Alm. M. Toib

Tanjung, karena diketahui alm.Toib Tanjung mempunyai isteri dan anak-

anak di Kota Kisaran Kabupaten Asahan yang syah menurut hukum dalam

perkawinan ;

2. Bahwa tidak benar Penggugat Intervensi adalah pemilik sah atas sebidang

tanah dengan luas ± 5.000 M², disebabkan alm. M. Toib Tanjung

mempunyai ahli waris yang berhak sebagai ahli waris pengganti yang syah

menurut hukum;

3. Bahwa tidak benar ukuran dan batas-batas tanah Penggugat Intervensi

adanya sebelah Barat dan Sebelah Timur dengan tanah rawa-rawa

sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah pada tanggal 16 Desember

1995, karena pada tanggal 29 September 1962 sebagaimana No.

15/PRT/1962 diterbitkan Surat Panjang atas nama Zainal Abidin oleh

Kepala Kampung Pulau Rakyat Tua dengan ukuran dan batas-batas sebagai

berikut :

- Sebelah Timur dengan tanah Kaban Effendy Sgn panjangnya 115 Meter

- Sebelah Barat dengan tanah M. Yusuf Tampubolon panjangnya 115

meter

- Sebelah Utara dengan tanah Tuan Lo A Hong lebarnya 40 meter

- Sebelah Selatan dengan pasar umum/aspal lebarnya 40 meter

Sehingga telah jelas adanya batas-batas kepemilikan dari nama setiap warga

yang berbatasan diatas tanah tersebut;

4. Bahwa oleh karena itu tidak benar adanya sebelah Barat dan sebelah Timur

berbatas rawa-rawa dan tidak benar sebelah Utara berbatas dengan

Nurhaidah Sibarani, dapat diketahui kepemilikan surat ganti rugi atas

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


nama M. Yasin Panjaitan dengan M. Toib Tanjung terkesan surat tersebut

dibuat-buat dengan merekayasa surat keterangan ganti rugi tanah yang

dilegalisai Kepala Desa Pulau Rakyat Tua secara tidak syah;

5. Bahwa untuk diketahui adanya surat keterangan ganti rugi tanah atas nama

M. Yasin Panjaitan dengan M. Toib Tanjung tertanggal 16-12-1995 yang

merugikan Penggugat/Tergugat Intervensi-I telah diselasaikan di Kantor

Kacamatan Pulau Rakyat diantaranya:

a. Pada Camat Pulau Rakyat bernama RAHMAN HALIM. AP telah

menerbitkan Surat Pemberitahuan dengan Nomor: 005/711., tertanggal

04 Oktober 2010 memberitahukan kepada Nurhaida Sibarani,

berdasarkan surat tersebut menyatakan “sesuai dengan hasil cek kami

dilapangan bahwa saudari ada mendirikan bangunan diatas tanah yang

sedang dalam permasalahan dengan saudara Ridwan di Dusun IV Desa

Pulau Rakyat Tua tepatnya dipinggir Jalan Lintas Medan-Rantau

Prapat, untuk menghindari tidak terjadinya masalah baru sebelum

adanya penyelesaian diminta kepada saudari Nurhaida Sibarani supaya

menghentikan segala kegiatan yang ada diatas tanah tersebut”;

b. Pada Camat Pulau Rakyat bernama M. ALI MUKTAR, SH.

Mengeluarkan surat undangan dengan Nomor :005/297, tertanggal 31

Maret 2011 yang tujuan surat tersebut kepada sdra Kapolsek Pulau

Rakyat, sdra. DanRamil 16 Pulau Rakyat, sdra. Kepala Desa Pulau

Rakyat, sdra. Kepala Desa Mekar Sari, sdra. H. Yusmar Siregar, sdra.

Agus Salim ZA., sdra Nurhaida Sibarani, sdra. Ridwan, sdra Asnan

Panjaitan, sdra. Cipto Tampubolon, sdra. Kepala Dusun IV Desa Pulau

Rakyat Tua, yang hasil kesimpulan pertemuan tersebut menyatakan

tidak ada tanah Toib Tanjung ditempat itu;

6. Bahwa jelaslah kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pulau

Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan yang tepatnya

dipinggiran Jalan Lintas Sumatera sejak tahun 1962 telah diterbitkan Surat

Pantjang dengan diberikan kepada masyarakat Pulau Rakyat Tua oleh

karena Kepala Desa Pulau Rakyat Tua yang diketahui dan dilegalisasi

Asisten Wedana, sehingga kedudukan atas tanah yang berlokasi disekitaran

pinggiran Jalan Lintas Sumatera di Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan

Pulau Rakyat, sejak tahun 1962 telah mempunyai kepemilikan yang syah

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


sebagaimana Surat Pantjang dikeluarkan pada tahun 1962 oleh Kepala

Kampung Pulau Rakyat Tua;

7. Bahwa atas gugatan intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi tidak

tepat dan tidak berhak atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pulau

Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, oleh karena itu

Penggugat/Tergugat Intervensi-I memohon kepada Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menyidangkan perkara ini untuk

tidak menerima dan setidak-tidaknya menolak gugatan intervensi yang

diajuakan Penggugat Intervensi;

Maka berdasarkan segala yang diuraikan tersebut diatas, dimohonkan

kehadapan Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar berkenan

memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Pengugat Intervensi untuk seluruhnya, atau setidak-

tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar ongkos perkara yang

timbul dalam perkara a quo;

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini

berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

EKSEPSI, JAWABAN & GUGATAN REKONPENSI TERGUGAT

INTERVENSI – II, III DAN IV (TERGUGAT I, II dan III) tertanggal 07 Mei

2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM INTEVENSI :

I. DALAM EKSEPSI

A. Tentang Penggugat Intervensi tidak mempunyai Kapasitas/Kedudukan

Hukum (Legal Standing) dalam mengajukan Gugatan Intervensi :

1. Bahwa Penggugat Intevensi dalam surat Gugatan Intervensi pada hal. 1

bagian syarat formil gugatan (ic. Identitas Penggugat Intervensi)

menyebutkan “yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR HAIDAH SIBARANI

Umur : 54 Tahun

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Tempat tinggal : Dusun IV Desa Pulau Rakyat Tua, Kecamatan Pulau

Rakyat, Kab. Asahan.

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Selanjutnya hal. 2 s/d hal. 3 pada point 1 dan 4 menyebutkan: “1.

Bahwa eksistensi dan kapasitas Penggugat Intervensi (Intervenient),

adalah isteri alm. M. Toib Tanjung, yang telah meninggal dunia pada

tanggal 26 Juni 2000, adalah sebagai pemilik sah dari tanah terperkara

dalam perkara a quo, yang semula adalah pihak ketiga yang bukan

sebagai pihak dalam perkara perdata nomor : 11/Pdt.G/2013/PN-TB,

akan tetapi sangat berkepentingan untuk masuk sebagai pihak dalam

perkara ini guna untuk membela hak dan kepentingan hukum

Penggugat Intervensi diperdapat berdasarkan ganti rugi antara M.

Yasin Panjaitan dengan M. Toib Tanjung yang merupakan suami

Nurhaidah Sibarani selama dalam masa perkawinan (ic. Penggugat

Intervensi) yang tertuang dalam Surat Keterangan Ganti-Rugi Tanah

tertanggal 16 Desember 1995, yang diketahui oleh Kepala Desa Pulau

Rakyat Tua, dan haruslah dinyatakan berkekuatan hukum mengikat”;

2. Bahwa Penggugat Intervensi yang mengaku sebagai istri Alm. M. Toib

Tanjung adalah pengakuan yang mengada-ada dan sangat tidak

berdasar hukum, karena sepanjang sepengatahuan Tergugat Intervensi-

II, III dan IV bahwa Penggugat Intevensi (ic. Nur Haidah Sibarani)

bukan istri/ahli waris yang sah menurut aturan/ketentuan hukum

atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sepanjang

sepengatahuan Tergugat Intervensi-II, III dan IV bahwa menurut

bukti/dokumen yang sah menurut hukum yang merupakan istri/ahli

waris Alm. M. Toib Tanjung bukan bernama Nur Haidah Sibarani;

3. Bahwa oleh karena Penggugat Intervensi (ic. Nur Haidah Sibarani)

tidak mempunyai kapasitas/kedudukan hukum (Legal Standing) dalam

mengajukan Gugatan Intervensi yang mewakili istri/ahli waris Alm. M.

Toib Tanjung, maka surat kuasa khusus diterbitkan antara Penggugat

Intervensi/Pemberi Kuasa kepada Kuasa Hukumnya/Penerima Kuasa

tidak layak, tidak sah digunakan sebagai dasar bagi Penerima Kuasa

untuk mengajukan Gugatan Intervensi dalam pemeriksaan perkara a

quo, maka surat kuasa khusus dan gugatan intervensi yang diperbuat

oleh Penerima Kuasa haruslah dinyatakan batal demi hukum karena

dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh pihak yang tidak memenuhi

syarat formil sebagai Penggugat Intervensi, yang mewakili kepentingan

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Alm. M. Toib Tanjung sehingga Kuasa Hukum Penggugat Intervensi

tidak mempunyai kapasitas hukum/kedudukan hokum (Legal

Standing) mewakili kepentingan hukum Penggugat Intevensi dalam

perkara a quo ;

4. Bahwa, oleh karena Penggugat Intervensi dan Kuasa Hukumnya tidak

mempunyai kapasitas hukum/kedudukan hukum (Legal Standing)

untuk mewakili kepentingan Alm. M. Toib Tanjung, maka segala

sesuatu yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat Intervensi dalam

pemeriksaan perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan atau setidak-

tidaknya harus dikesampingkan;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, karena Penggugat Intervensi dan

Kuasa Hukumnya tidak memenuhi syarat formil yang mensyarakatkan

seseorang layak dinyatakan sebagai Penggugat Intervensi sesuai dengan

ketentuan hukum dan peraturan perundanga-undangan yang berlaku

dan tidak mempunyai kapasitas hukum/kedudukan hukum (Legal

Standing) mewakili kepentingan hukum Alm. M. Toib Tanjung dalam

perkara a quo, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat

Intervensi patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk

Verklaard);

B. Tentang Gugatan Penggugat Intervensi adalah Kabur, Tidak Jelas dan

Tidak Tegas (Exceptio Obscuur Libel) karena salah dalam menempatkan

kedudukan para Tergugat Intervensi pada Gugatan Intervensi :

1. Bahwa pada surat Gugatan Intervensi yang diajukan Penggugat

Intervensi dalam pemeriksaan perkara a quo, telah salah dalam

menempatkan kedudukan dan kapasitas para Tergugat Intervensi,

sebagaimana yang termuat pada hal. 2, yang menyebutkan sebagai

berikut “Tergugat Intervensi-I sampai dengan Tergugat Intervensi-IV,

selanjutnya disebut sebagai……....………Para Tergugat”;

2. Bahwa kapasitas dan kedudukan Penggugat Intervensi dalam

pemeriksaan Register Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN-TB adalah

sebagai “Penggugat Intervensi”, sedangkan kedudukan Tergugat

Intervensi-I adalah sebagai “Penggugat” dan kedudukan Tergugat-II,

Tergugat Intervensi –III dan Tergugat Intervensi-IV adalah sebagai

“Tergugat-Tergugat” atau “Para Tergugat”. Sehingga dengan

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


demikian, dengan masuknya Penggugat Intervensi sebagai para pihak

dalam pemeriksaan perkara a quo, dan selanjutnya mengajukan

Gugatan Intervensi, maka kedudukan Penggugat Intervensi dalam

gugatan intervensi dimaksud adalah sebagai “Penggugat Intervensi”

dan kedudukan Tergugat Intervensi-I, II, III dan IV dalam gugatan

intervensi dimaksud adalah sebagai “Tergugat Intervensi-I,II,III dan

IV” atau “Para Tergugat Intervensi”, dan bukan “Para Tergugat”

sebagaimana yang didalilkan Penggugat Intervensi. Sedangkan

kedudukan Para Tergugat Intervensi sebagai “Penggugat” maupun

sebagai “Para Tergugat” hanyalah dalam pemeriksaan Perkara Pokok,

yaitu atas Gugatan Konpensi yang diajukan Penggugat/Tergugat

Intervensi-I;

3. Sehingga dengan demikian, Penggugat Intervensi dalam pemeriksaan

perkara a quo, telah salah dalam menempatkan kedudukan dan

kapasitas para Tergugat Intervensi;

C. Tentang Gugatan Penggugat Intervensi adalah Kabur, Tidak Jelas dan

Tidak Tegas (Exceptio Obscuur Libel) karena tidak disebutkan kapan

Surat Kuasa Khusus diperbuat dan tidak menyebutkan kapan Gugatan

Intervensi diperbuat :

1. Bahwa Surat Gugatan Penggugat Intervensi hal. 1 (pertama) pada

bagian identitas Kuasa Hukum Penggugat Intervensi tidak disebutkan

tanggal Surat Kuasa Khusus, yang berbunyi sebagai berikut :”Dalam

Gugatan Intervenient/ Intervensi ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

yaitu : 1. MUHAMMAD ISNAINI LUBIS, SH., 2. ZULKIFLI, SH.,

masing-masing Advokat-Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor

M.I.LUBIS, SH & REKAN, beralamat di Jalan Cokroaminoto No. 58

Kisaran Asahan, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal….April 2013 (tanpa tanggal), (surat Kuasa khusus terlampir),

selanjutnya dalam gugatan Intervenient/ Intervensi ini disebut sebagai :

Penggugat Intervensi”;

2. Bahwa selanjutnya Surat Gugatan Penggugat Intervensi hal. 7 pada

bagian penutup Surat Gugatan Intervensi menyebutkan : “Demikianlah

gugatan ini disampaikan kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Tanjungbalai untuk dapat mengabulkannya. Tanjungbalai,…..April

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


2013 (tanpa tanggal), Hormat Kami, Kuasa Hukum Penggugat

Intervensi, 1. MUHAMMAD ISNAINI LUBIS, SH., 2. ZULKIFLI, SH.”;

3. Bahwa M. Yahya Harahap menyatakan : ”Yang dimaksud dengan

formulasi surat gugatan adalah perumusan (formulation) surat gugatan

yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah :

1. Ditujukan (Dialamatkan) kepada PN sesuai dengam Kompetensi

Relatif ;

2. Diberi Tanggal;

3. Ditandatangani Penggugat atau Kuasa ;

4. Identitas Para Pihak;

5. Fundamentum Petendi;

6. Petitum Gugatan;

Guna menjamin Kepastian hukum atas pembuatan dan

penandatanganan surat gugatan, sehingga apabila timbul masalah

penandatanganan surat gugatan berhadapan dengan tanggal

pembuatan dan penaandatanganan surat kuasa, segera dapat

diselesaikan ;¹)

4. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus Penggugat Intervensi inperson

(ic. Nur Haidah Sibarani) kepada Kuasa Hukumnya (ic. Muhammad

Isnaini Lubis, SH dan Zulkifli, SH), dan Gugatan Intervensi yang

diajukan hanya menyebutkan April 2013, sehingga tidak diketahui

apakah tanggal Surat Kuasa terlebih dahulu diperbuat atau Gugatan

Intervensi atau sebaliknya;

5. Bahwa dengan tidak diberi/dibuat/disebutkan tanggal Surat Kuasa

Khusus dan tanggal Surat Gugatan Intervensi mengakibatkan Gugatan

Penggugat Intervensi adalah Kabur, Tidak Jelas dan Tidak Tegas

(Exceptio Obscuur Libel) dan tidak memenuhi syarat formil dalam

mengajukan Gugatan Intervensi, maka oleh karena itu harus dinyatakan

tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

D. Tentang Gugatan Penggugat Intervensi adalah Error in Objection karena

Objek Gugatan Intervensi tidak jelas/tidak sama batas dan ukuran luas

tanah yang digugat Penggugat Intervensi dengan yang dimiliki Tergugat

Intervensi-IV :

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


1. Bahwa pada Posita Gugatan Intervensi hal. 2 s/d hal 3 point 2 dan 3,

Penggugat Intervensi mendalilkan :

“2. Bahwa Penggugat Intervenient/ Intervensi adalah pemilik yang sah

atas sebidang tanah dengan luas ± 5.000 M², yang terletak di Dusun

IV, Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten

Asahan yang saat ini dijadikan tanah sengketa sebagai objek

perkara oleh Para Tergugat Intervensi”;

“3. Bahwa adapun ukuran luas dan batas-batas tanah Penggugat

Intervensi tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurhaidah Sibarani :±

50 M² ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan umum : ± 50 M²

;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rawa-rawa : ± 100

M² ;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah rawa-rawa :

± 100 M² ;

2. Bahwa pada kenyataannya batas-batas dan luas tanah yang disebut

dalam Gugatan Penggugat Intervensi berbeda/tidak sama dengan yang

dimiliki oleh Tergugat-III/Tergugat Intervensi-IV ;

3. Bahwa sesungguhnya Tergugat-III/Tergugat Intervensi-IV ada

memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Pulau Rakyat Tua,

Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara,

dan berdasarkan bukti kepemilikan yang tertera keatas nama Tergugat-

III/Tergugat Intervensi-IV, tercatat dengan luas 3.000 M² (tiga ribu

meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tn. Thamrin ;

- Sebelah Timur berbatas dengan Tn. Ridwan ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Besar dari Simpang Kawat ke

Rantau Prapat ;

- Sebelah Barat berbatas dengan M. 704 00185 ;

4. Bahwa dengan adanya perbedaan/ketidaksamaan batas tanah dan

ukuran luas tanah yang dimiliki Tergugat-III/Tergugat Intervensi-IV

dengan yang tercantum pada surat gugatan Penggugat Intervensi, maka

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


mengakibatkan Gugatan Penggugat Intervensi salah Objek (Error in

Objection) karena objek Gugatan Intervensi tidak jelas/tidak sama batas

dan ukuran luas tanah yang digugat dengan yang dimiliki Tergugat-

III/Tergugat Intervensi-IV, dengan demikian haruslah dinyatakan

Gugatan Intervensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat-I/Tergugat Intervensi-II,

Tergugat-II/Tergugat Intervensi-III dan Tergugat-III/Tergugat Intervensi-

IV uraikan dalam Eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap

telah diuraikan telah diuraikan pula dalam uraian Pokok Perkara ini,

sehingga tidak perlu untuk dibuang;

2. Bahwa Penggugat Intervensi yang mengaku sebagai istri Alm. M. Toib

Tanjung adalah pengakuan yang mengada-ada dan sangat tidak berdasar

hukum, karena sepanjang sepengetahuan Tergugat Intervensi-II, III dan IV

bahwa Penggugat Intervensi (ic. Nur Haidah Sibarani) bukan istri/ahli

waris yang sah menurut aturan/ketentuan hukum atau peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dan sepanjang sepengetahuan

Tergugat Intervensi-II, III dan IV bahwa menurut bukti/dokumen yang sah

menurut hukum yang merupakan istri/ahli waris Alm. M. Toib Tanjung

bukan bernama Nur Haidah Sibarani. Dengan demikian, Penggugat

Intervensi tidak mempunyai kapasitas/kedudukan hukum (Legal

Standing) sebagai istri/ahli waris mewakili kepentingan hukum Alm. M.

Toib Tanjung karena Penggugat Intervensi (ic. Nur Haidah Sibarani) bukan

istri/ahli waris Alm. M. Toib Tanjung yang sah menurut hukum dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Penggugat

Intervensi tidak mempunyai hak dan kepentingan hukum untuk masuk

sebagai pihak dalam perkara a quo ;

3. Bahwa tidak benar Penggugat Intervensi adalah sebagai pemilik sah dari

tanah terperkara (objek sengketa) dalam perkara perdata register nomor :

11/Pdt.G/2013/PN-TB di Pengadilan Negeri Tanjungbalai, karena pada

kenyataannya menurut ketentuan hukum dan peraturan perundangan-

undangan yang berlaku (ius constitutum) di Negara Kesatuan Republik

Indonesia, pemilik yang sah adalah Tergugat Intervensi-IV (ic. Santoso alias

Ribut Santoso) ;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


4. Bahwa sebidang tanah yang dimiliki Tergugat Intervensi-IV (ic. Santoso

Alias Ribut Santoso) terletak di Desa Pulau Rakyat Tua, Kecamatan Pulau

Rakyat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumater Utara, dengan batas-batas

sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tn. Thamrin ;

- Sebelah Timur berbatas dengan Tn. Ridwan ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Besar dari Simpang Kawat ke

Rantau Prapat ;

- Sebelah Barat berbatas dengan M. 704 00185 ;

5. Bahwa tidak benar Tergugat Intervensi-II, III & IV telah melakukan

perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad), justru pada kenyataannya

Tergugat Intervensi-IV yang memiliki sebidang tanah yang sah menurut

hokum dengan alas hak/dasar yang kuat telah mengalami kerugian yang

besar karena Penggugat Intervensi telah menyuruh orang lain untuk

menguasai/mengusahai/bekerja menimbun tanah (objek sengketa) dengan

pasir, sehingga mendatangkan kerugian kerugian yang tidak sedikit dan

mengganggu ketenangan bagi Tergugat Intervensi-IV telah melaporkan

Penggugat Intervensi kepada pihak kepolisian in casu Polsek Pulau Raja ;

6. Bahwa sangat tidak berdasar hukum apabila Penggugat Intervensi

memohon untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslagh) dan meminta

agar segera mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Tergugat

Intervensi-IV kepada Penggugat Intervensi, menuntut kerugian materil dan

immaterial serta uang paksa (Dwangsom);

7. Bahwa pada kenyataannya Tergugat Intervensi-IV yang telah mengalami

kerugian baik materil maupun immaterial karena pada saat ini Penggugat

Intervensi telah menguasai/mengusahai/bekerja di atas tanah milik

Tergugat Intervensi-IV tanpa ada ijin yang sah dari pemiliknya;

8. Maka oleh karena itu, Tergugat Intervensi-II, III dan IV menolak semua

dalil-dalil Gugatan Intervensi Penggugat dan oleh karenanya patut untuk

dikesampingkan ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang Tergugat Intervensi-II, III dan

IV telah uraikan tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili gugatan ini kiranya berkenan

menolak Gugatan Intervensi Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


menyatakan Gugatan Intervensi Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke

Verklaard);

III. DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa Tergugat Intervensi-II, III & IV dalam Gugatan Intervensi

selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi Intervensi-II, III & IV,

dengan ini mengajukan Gugatan Intervensi, selanjutnya disebut Tergugat

Rekonpensi Intervensi ;

2. Bahwa segala sesuatu hal yang telah Penggugat Rekonpensi Intervensi II,

III, & IV uraikan pada uraian dalam eksepsi dan jawaban Gugatan

Intervensi tersebut diatas, secara mutatis mutansi dianggap telah pula

diuraikan secara lengkap pada uraian dalam Gugatan Rekonpensi ini dan

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga tidak perlu

untuk diulang kembali;

3. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa pada perkara register nomor :

11/Pdt.G/2013/PN-TB di Pengadilan Negeri Tanjungbalai adalah

merupakan milik Penggugat Rekonpensi Intervensi-IV, dan tidak ada

hubungannya dengan Tergugat Rekonpensi Intervensi;

4. Bahwa terhadap alas hak/dasar kepemilikan Tergugat Rekonpensi

Intervensi-IV tersebut adalah merupakan prosedur yang benar dan

diterbitkan oleh aparat pemerintah yang berwenang untuk itu, maka sangat

patut menurut hukum;

5. Bahwa pada kenyataannya, tanah milik Penggugat Rekonpensi Intervensi-

IV pada saat ini telah dikuasai/diusahai/dikerjakan oleh Tergugat

Rekonpensi Intervensi tanpa pernah mendapat ijin dari pemilik yang sah

(ic. Santoso Alias Ribut Santoso);

6. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonpensi Intervensi yang

menguasai/mengusahai/mengerjakan tanah (objek perkara) tanpa ijin

pemiliknya yang sah adalah merupakan suatu tindakan/perbuatan

melawan hukum (Onrecht Matigedaad) maka patut dan beralasan hukum

Pengadilan Negeri Tanjungbalai menghukum Tergugat Rekonpensi

Intervensi dan/atau siapa saja yang mendapat hak dan/atau perintah

untuk menguasai/mengusahai/mengerjakan objek sengketa untuk segera

mengosongkan dan menyerahkannya kepada pemilik yang sah yaitu

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Penggugat Rekonpensi Intervensi-IV (ic. Santoso Alias Ribut Santoso)

seketika dalam keadaan baik dan sempurna;

7. Bahwa akibat Tergugat Rekonpensi Intervensi

menguasai/mengusahai/mengerjakan tanah milik Penggugat Rekonpensi

Intervensi-IV tanpa ijin dan hak yang sah telah mengakibatkan kerugian

secara meteril dan immaterial yang besar bagi Penggugat Rekonpensi

Intervensi-IV berupa hilangnya rasa nyaman dalam menikmati hak

miliknya yang sah menurut hukum dan tidak bisa

menguasai/mengusahai/mengerjakan secara fisik objek sengketa yang

dapat diperhitungkan sebagai berikut :

a. Kerugian Materil sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

b. Kerugian Immateril sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar

rupiah);

8. Bahwa sangat patut dan beralasan juga apabila Tergugat Rekonpensi

Intervensi dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat Rekonpensi

Intervensi-IV seketika/sejak putusan dalam perkara a quo mempunyai

kekuatan hukum yang tetap apabila Tergugat Rekonpensi Intervensi lalai

dalam melaksanakan putusan dalam perkara a quo ;

9. Bahwa kemudian, Penggugat Rekonpensi Intervensi-II, III dan IV bukanlah

orang yang mahir/professional dalam menjalankan proses berperkara di

Pengadilan, sehingga oleh karenanya Penggugat Rekonpensi Intervensi-II,

III dan IV terpaksa menggunakan jasa Advokat untuk mewakili

kepentingan hukum Penggugat Rekonpensi Intervensi-II, III dan IV dalam

mengajukan Gugatan Rekonpensi ini terhadap Tergugat Rekonpensi

Intervensi, yang dalam pemeriksaan perkara ini secara nyata Penggugat

Rekonpensi Intervensi-II, III dan IV telah menghunjuk Leo L. Napitupulu,

SH, M.Hum., Nurliana Ritonga, SH. M.Hum., dan Erickson Saut Timbul

Purba, SH., masing-masing Advokat-Penasihat Hukum dan Advokat

Magang pada Kantor Advokat-Penasihat Hukum LEO L. NAPITUPULU,

SH, M.Hum & REKAN. Dimana atas penghunjukan tersebut, Penggugat

Rekonpensi Intervensi-II, III & IV telah menyanggupi untuk membayar jasa

honorarium Advokat yang dihunjuk, yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus

juta rupiah). Oleh karenanya, patut pula bilamana Tergugat Rekonpensi

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Intervensi dihukum untuk membayar biaya jasa Advokat yang telah

Penggugat Rekonpensi Intervensi II, III dan IV hunjuk tersebut ;

10. Bahwa Penggugat Rekonpensi Intervensi-II, III dan IV merasa

khawatir akan tikad baik Tergugat Rekonpensi Intervensi bilamana

nantinya dihukum untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo,

yang diduga akan mengalihkan atau memindahtangankan harta kekayaan

Tergugat Rekonpensi Intervensi kepada pihak lain sebelum perkara ini

diputus oleh Pengadilan, yang akan mengakibatkan terhalangnya

Penggugat Rekonpensi Intervensi II, III dan IV memperoleh tuntutannya

dalam Gugatan Rekonpensi ini, maka Penggugat Rekonpensi Intervensi-II,

III dan IV memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai

melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a

quo kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslagh)

terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonpensi Intervensi yaitu berupa

sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya milik

Tergugat Rekonpensi Intervensi (ic. Nur Haidah Sibarani) yang terletak di

Dusun IV Desa Pulau Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten

Asahan, Propinsi Sumatera Utara dan selanjutnya menjadi objek jaminan

dalam perkara ini ;

11. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonpensi ini diajukan Penggugat

Rekonpensi Intervensi-II, III dan IV berdasarkan pada alasan yang cukup,

maka sudah selayaknya menurut hukum bilamana putusan atas perkara ini

dapat dijalankan lebih dahulu dengan Serta Merta (uit voorbaar bijvorraad)

meskipun ada perlawanan (verzet), Banding maupun Kasasi ;

12. Bahwa Gugatan Rekonpensi ini diajukan adalah akibat diawali

adanya Gugatan Intervensi dari Tergugat Rekonpensi

Intervensi/Penggugat Intervensi dalam Gugatan Intervensi dihukum untuk

membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara

ini ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang Penggugat Rekonpensi

Intervensi-II, III dan IV telah sebutkan diatas, dimohon kepada Yang Mulia Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara a

quo kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum, yang amarnya

pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


DALAM INTERVENSI :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi-II, III dan IV untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima

(Niet Onvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;

III. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi Intervensi-

II, III dan IV untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat Rekonpensi Intervensi (ic. Nur

Haidah Sibarani) yang menguasai/mengusahai/mengerjakan tanah (objek

perkara) tanpa ijin pemiliknya yang sah adalah merupakan suatu

tindakan/perbuatan melawan hukum (onrecht Matigedaad) ;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi Intervensi dan / atau siapa saja yang

mendapat hak dan/ atau perintah untuk menguasai/ mengusahai/

mengerjakan objek sengketa, untuk segera mengosongkan dan

menyerahkannya kepada pemilik yang sah yaitu Penggugat Rekonpensi

Intervensi-IV (ic. Santoso Alias Ribut Santoso) seketika dalam keadaan baik

dan sempurna ;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi Intervensi yang menguasai /

mengusahai / mengerjakan tanah milik Penggugat Rekonpensi Intervensi -

IV tanpa ijin dan hak yang sah membayar kerugian yang diperhitungkan :

a) Kerugian Materil sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

b) Kerugian Immateril sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar

rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi Intervensi untuk membayar uang paksa

(Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari

kepada Penggugat Rekonpensi Intervensi-IV seketika/sejak putusan dalam

perkara a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila Tergugat

Rekonpensi Intervensi lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara a

quo ;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


6. Menghukum Tergugat Rekonpensi Intervensi untuk membayar biaya jasa

Advokat yang telah Penggugat Rekonpensi Intervensi-II, III dan IV hunjuk

tersebut yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

7. Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam

pemeriksaan perkara a quo adalah sah dan berharga ;

8. Menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu

dengan Serta Merta (uit voorbaar bijvorraad) walaupun ada Perlawanan,

Banding maupun Kasasi ;

ATAU, bilamana yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai

berpendapat lain, dalam peradilan yang baik (in good van justitie) mohon

kiranya diputus dengan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa

keadilan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri

Tanjung Balai telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Februari 2014 nomor :

11/Pdt.G/2013/PN.TB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya ;

2. Menolak Eksepsi Penggugat Intervensi ;

3. Menolak Eksepsi Tergugat Intervensi – II, III dan IV untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak Gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi untuk

seluruhnya ;

2. Menolak Gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi Intervensi

untuk seluruhnya ;

DALAM INTERVENSI

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian ;

2. Menyatakan tanah terperkara a quo yang terletak di Dusun IV, Desa Pulau

Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, seluas ± 4.000 M2

(empat ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :




- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ridwan : ± 100 M2

Adalah tanah milik Penggugat Intervensi;

3. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah yang diketahui oleh

Kepala Desa Pulau rakyat Tua tanggal 16 Desember 1995, adalah sah dan

berkekuatan hukum mengikat ;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat Intervensi - I / Penggugat dan Tergugat

Intervensi II, III dan IV / Tergugat I, II dan III, yang telah menguasai dan

mengclaim tanah terperkara a quo adalah miliknya merupakan Perbuatan

melawan hukum (onrecht matige daad) yang mendatangkan kerugian

kepada Penggugat Intervensi ;

5. Menyatakan apabila (quad non) Tergugat Intervensi - I / Penggugat dan

Tergugat Intervensi II, III dan IV / Tergugat I, II dan III melakukan

penerbitan Surat sebagai alas hak atas tanah terperkara a quo tersebut,

yang tidak pernah mendapatkan hak secara yuridis dari Penggugat

Intervensi, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum

berlaku ;

6. Menghukum Tergugat Intervensi – IV / Tergugat III untuk menyerahkan

tanah terperkara a quo kepada Penggugat Intervensi dalam keadaan baik

dan sempurna tanpa dibebani suatu hak apapun ;

7. Menghukum Tergugat Intervensi I / Penggugat dan Tergugat Intervensi II,

III dan IV / Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng membayar uang

paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


kepada Penggugat Intervensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap

apabila Tergugat Intervensi I / Penggugat dan Tergugat Intervensi II, III

dan IV / Tergugat I, II dan III lalai dalam melaksanakan putusan ini ;

8. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI DAN INTERVENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Tergugat

Intervensi - I dan Tergugat I, II dan III dalam Konpensi / Para Penggugat

Rekonpensi / Tergugat Intervensi II, III dan IV untuk membayar biaya-

biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.

1. 731.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding nomor :

02/Pdt.B/2014/PN.TB, yang dibuat oleh MARADEN SILALAHI, SH. Panitera

Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum

Pembanding I/ Terbanding II semula Penggugat/ Tergugat Intervensi I pada

tanggal 20 Februari 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap

putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 13 Februari 2014 nomor :

11/Pdt.G/2013/PN.TB, permohonan banding mana telah dengan sempurna

diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding II/ Terbanding I semula

Tergugat I/ Tergugat Intervensi II, Tergugat II/ Tergugat Intervensi III, dan

Tergugat III/ Tergugat Intervensi IV, dan kepada Terbanding III semula

Penggugat Intervensi masing-masing pada tanggal 4 Maret 2014, dan tanggal 10

Maret 2014;

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding nomor :

03/Pdt.B/2014/PN.TB, yang dibuat oleh RAMADHAN TARIGAN Panitera Muda

Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa Kuasa

Hukum Pembanding II/ Terbanding I semula Tergugat I/ Tergugat Intervensi II,

Tergugat II/ Tergugat Intervensi III, dan Tergugat III/ Tergugat Intervensi IV

pada tanggal 24 Februari 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap


11/Pdt.G/2013/PN.TB, permohonan banding mana telah dengan sempurna

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding I/ Terbanding II semula

Penggugat/ Tergugat Intervensi I, dan kepada Terbanding III semula Penggugat

Intervensi masing-masing pada tanggal 4 Maret 2014;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding

I/ Terbanding II semula Penggugat/ Tergugat Intervensi I, yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 8 April 2014, memori

banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada

Terbanding III semula Penggugat Intervensi, dan kepada Kuasa Hukum

Pembanding II/ Terbanding I semula Tergugat I/ Tergugat Intervensi II, masing-

masing pada tanggal 11 April 2014, dan tanggal 30 April 2014;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding

II/ Terbanding I semula Tergugat I/ Tergugat Intervensi II tertanggal 28 April

2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada

tanggal 29 April 2014, memori banding mana telah dengan sempurna

diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding I/ Terbanding

II semula Penggugat/ Tergugat Intervensi I, dan kepada Terbanding III semula

Penggugat Intervensi, masing-masing pada tanggal 6 Mei 2014, dan tanggal 8 Mei

2014;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding III

semula Penggugat Intervensi tertanggal 16 Mei 2014, yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 16 Mei 2014, kontra

memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan

kepada Kuasa Hukum Pembanding I/ Terbanding II semula Penggugat/ Tergugat

Intervensi I pada tanggal 21 Mei 2014;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Pengadilan Negeri

Tanjung Balai yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding I/

Terbanding II semula Penggugat/ Tergugat Intervensi I, kepada Kuasa Hukum

Pembanding II/ Terbanding I semula Tergugat I/ Tergugat Intervensi II, kepada

Terbanding III semula Penggugat Intervensi masing-masing pada tanggal 25 Maret

2014, dan tanggal 30 April 2014, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah

pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari

berkas perkara nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.TB, sebelum berkas perkara tersebut

dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding

I/ Terbanding II semula Penggugat/ Tergugat Intervensi I, dan Kuasa Hukum

Pembanding II/ Terbanding I semula Tergugat I/ Tergugat Intervensi II telah

diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-

syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding

tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Kuasa Hukum

Pembanding I/ Terbanding II semula Penggugat/ Tergugat Intervensi I pada

pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Judex factie tidak mempertimbangkan adanya kepemilikan dengan dasar alas

hak yang sah dimiliki Pembanding berdasarkan surat pancang nomor :

15/PRT/1962 tertanggal 29 September 1962 atas nama Zainal Abidin dengan

luas 40 M x 115 m yang berbatasan sama dan dengan alas hak yang sama

dengan surat pancang nomor : 14/PRT/1962 tertanggal 27 September 1962 atas

nama Kaben Effendy Siagian dengan luas 40 M x 115 M (sesuai bukti surat

P.17) yang telah diganti rugi Pembanding pada tanggal 3 Juli 1993 (copy

terlampir : surat penyerahan ganti rugi tanah antara Kaben Effendi Siagian

dengan Ridwan/ Pembanding;

2. Judec factie salah dan keliru dalam mempertimbangkan objek sengketa karena

perbedaan luas objek terjadi perubahan dilakukan judex factie pada

kepemilikan Terbanding IV (Penggugat Intervensi) dengan luas 50 M x 100 M

atau seluas 5.000 M2, dalam perubahan ukuran objek tanah sengketa menjadi

40 M x 100 M atau seluas 4.000 M2 atas sebidang tanah yang ukurannya

disesuaikan dari lebar tanah berukuran 40 M sebagaimana kepemilikan alas

hak Pembanding, sehingga pertimbangan judex factie tidak berdasarkan

keadilan dan kepentingan hukum;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


3. Judex factie mempertimbangkan keadaan yang tidak perlu untuk menjadi

pertimbangan perkara aquo, sebab dalam gugatan yang telah dijelaskan

sebidang tanah yang diusahai dan dikuasai oleh Pembanding terdapat adanya

surat-surat kepemilikan tanah diatas tanah Pembanding dimana Terbanding IV

(Penggugat Intervensi) merasa memiliki sebidang tanah milik Pembanding,

karena memiliki surat keterangan ganti rugi tanah antara M. Yasin Panjaitan

dengan M. Toib Tanjung tidak mempunyai nomor registrasi dari kantor Kepala

Desa Pulau Rakyat Tua, selain itu tidak ada saksi-saksi kecuali Terbanding IV

menjadi saksi menandatangani surat keterangan tersebut, sehingga dapat

diketahui timbulnya surat keterangan ganti rugi sebagai bukti kepemilikan

Terbanding IV tidaklah dapat dipertimbangkan karena telah menimbulkan

pertentangan dengan administrasi Desa yang tidak memiliki sempadan batas

yang jelas, sehingga surat keterangan yang dimiliki Terbanding IV

bertentangan dengan hukum dan tanpa berdasar hukum;

4. Judex factie dalam mempertimbangkan bantahan gugatan oleh Terbanding IV

telah mengikuti kehendaknya dengan mengenyampingkan bantahan

Pembanding yang didukung dengan menghadirkan keterangan saksi-saksi

untuk menjelaskan tentang riwayat tanah di lahan milik Pembanding

sebagaimana dengan adanya Hakim Anggota meminta digambarkan peta

situasi keadaan tanah di lahan itu kepada para saksi-saksi Pembanding, maka

saksi Sucipto Tampubolon (ahli waris dari M.Yusuf Tampubolon), Hilal Siagian

(ahli waris cucu dari Manyonangkon), Syaharuddin Sitorus (anggota perintis

lahan KOGEM) menjelaskan tentang adanya program pemerintah daerah

disebut KOGEM yang berdasarkan surat pancang tahun 1962 dikeluarkan oleh

asisten Wedana Zainal Abidin dan kepala kampung Pulau Rakyat Tua M.

Sodak dengan kepemilikan terletak di Desa Pulau Rakyat Tua kecamatan Pulau

Rakyat kabupaten Asahan;

5. Judex factie dalam mempertimbangkan terdapat kekeliruan memutuskan

perkara gugatan Pembanding disebabkan terpengaruh hadirnya Terbanding IV

(Penggugat Intervensi) karena dalam gugatan Pembanding tidak mengajukan

Terbanding IV sebagai Tergugat disebabkan Terbanding IV masih dalam

proses tindak pidana dalam persidangan pidana atas perbuatan Terbanding IV

(Penggugat Intervensi) yang melakukan tindak pidana dimuka umum

bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang milik sebagaimana

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) subs pasal 412 ayat (1), pasal 406 ayat (1)

KUHPidana sebagaimana Pembanding melaporkan perbuatan Terbanding IV

dengan laporan Polisi nomor : LP/66/III/2012/SU/Res Ash/Sek P. Raja

tanggal 12 Maret 2012 yang terjadi di tanah milik Pembanding sebagai objek

sengketa;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Kuasa Hukum

Pembanding II/ Terbanding I semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergguat III

pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya Para Pembanding sependapat dengan pertimbangan hukum

(ratio decidendi) judex factie pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai

nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.TB tanggal 13 Februari 2014, demikian juga

mengenai amar putusannya, sepanjang mengenai/ terhadap Penggugat

Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Tergugat Intervensi I, baik dalam konpensi,

rekonpensi maupun dalam intervensi. Akan tetapi Para Pembanding tidak

sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan hukum judex factie

Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam menjatuhkan amar putusan terhadap

Tergugat I, II dan III/ Para Penggugat rekonpensi/ Tergugat Intervensi II, III

da IV/ Para Penggugat rekonpensi intervensi (sekarang Para Pembanding) dan

amar putusan terhadap Penggugat Intervensi/ Tergugat rekonpensi Intervensi

(sekarang Terbanding) dalam perkara ini;

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum (ratio decidendi) judex factie pada putusan

Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.TB tanggal 13

Februari 2014 atas gugatan rekonpensi dalam perkara intervensi dinyatakan

bahwa majelis hakim telah dapat menarik suatu fakta bahwa sejak

diterbitkannya bukti PI-4 maka keberadaan/ eksistensi dari bukti TI-1 sudah

gugur/ tidak mempunyai nilai/ berharga lagi oleh karena telah digantikan

dengan diterbitkannya bukti surat PI-4 sehingga bukti surat TI-1 tidak

mempunyai nilai/ kekuatan sebagai dasar/ alas hak dari Tergugat I untuk

mengusahai/ menguasai serta mengalihkan objek tanah aquo kepada Tergugat

II maupun kepada Tergugat III (Pembanding III), dan bahwa dengan demikian

terhadap alas hak yang dijadikan oleh Tergugat I sebagai dasar peralihan hak

dalam peralihan ganti rugi kepada Tergugat II maupun Tergugat III sejak

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


semula telah bertentangan dengan hukum oleh karena orang (subjek) yang

mengalihkan haknya incasu Tergugat I bukan merupakan orang yang

mempunyai hak atas objek tanah yang dialihkan tersebut. Oleh karena itu Para

Pembanding tetap dengan dalil dalil dalam gugatan rekonpensi intervensi

bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan milik Penggugat

rekonpensi : Ribut Santoso, dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat

rekonpensi intervensi (Penggugat Intervensi) dan justru pada kenyataannya

tanah milik Pembanding : Ribut Santoso saat ini telah dikuasai/ diusahai/

dikerjakan oleh Terbanding (Penggugat Intervensi) tanpa memperoleh izin dari

Pembanding sehingga perbuatan Terbanding ini adalah merupakan perbuatan

melawan hukum;

Pembanding : Alirman Irianto Panjaitan selaku ahli waris M. Yasin Panjaitan

telah dapat menunjukkan asli bukti surat TI-1 yaitu surat ketarangan ganti rugi

tanah tertanggal 3 Juli 1973, yang mengalihkan sebidang tanah seluas 4.000 M2

(empat ribu meter persegi) dari M. Sani Napitupulu kepada M. Yasin Panjaitan

dihadapan Panitera maupun dihadapan majelis hakim Pengadilan Negeri

Tanjung Balai kemudian berdasarkan bukti surat TI-1 dengan melalui berbagai

prosedur seperti pengukuran tanah, pernyataan permohonan atas tanah dan

pernyataan mengusahai tanah, maka pada tanggal 7 Desember 2011

Pembanding I memperoleh surat keterangan tanah nomor :

594.1/12/2002/2011 atas tanah objek perkara aquo, ditanda tangani oleh

kepala desa Pulau Rakyat Tua, kemudian dengan surat pernyataan hak ganti

rugi nomor : 592.2/09/2002/2011 tanggal 15 Desember 2011 tanah objek

perkara aquo luas 3.000 M2 dialihkan oleh Pembanding : Alirman Irianto

Panjaitan kepada Pembanding : Ribut Santoso;

Selanjutnya Pembanding : Ribut Santoso semula Tergugat III/ Tergugat

Intervensi IV telah menempuh berbagai prosedur dari Badan Pertanahan

Nasional cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, sehingga akhirnya

memperoleh sertifikat hak milik nomor : 761 tahun 2012 atas tanah objek

perkara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari

dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


berkas perkara nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.TB tanggal 13 Februari 2014 dan

setelah membaca dan memperhatikan pula memori banding dari Kuasa Hukum

Pembanding I/ Terbanding II semula Penggugat/ Tergugat Intervensi I dan

memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding II/ Terbanding I semula

Tergugat I/ Tergugat Intervensi II serta kontra memori banding dari Kuasa

Hukum Terbanding III semula Penggugat Intervensi (Intervenient), maka

Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan

Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Eksepsi yang pada pokoknya menolak

seluruh eksepsi dari Tergugat I, II dan III, eksepsi Penggugat Intervensi dan

eksepsi Tergugat II, III dan IV sudah tepat dan benar, maka karena itu putusan

dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan

dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menolak

gugatan Penggugat untuk seluruhnya sudah tepat dan benar, maka karena itu

putusan dalam pokok perkara tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONPENSI


Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonpensi, Pengadilan Tinggi tidak

sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil dalil gugatan rekonpensi dari Para Penggugat

pada pokoknya :

1. Bahwa objek perkara yang terletak di Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau

Rakyat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, seluas ± 3.000 M2,

dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Thamrin;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Ridwan;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Besar dari Simpang Kawat ke

Rantau Prapat;

Sebelah Barat berbatas dengan : M. 70400185

adalah milik Tergugat III yang diperoleh dan dimilikinya secara sah dengan

melalui prosedur yang sah melalui surat keterangan tanah dari Kepala Desa,

kemudian mengajukan surat permohonan kepada Camat, pemeriksaan oleh

Panitia Pemeriksaan Tanah “A”, dilanjutkan dengan sebagian lagi tanah objek

perkara dilakukan dengan penyerahan hak ganti rugi yang dilakukan antara

Penggugat I Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi dengan Penggugat III

Rekonpensi/ Tergugat III Konpensi, yang kemudian dan dengan mengajukan

permohonan hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara melalui

Badan Pertahanan Nasional dan sekarang menjadi sertifikat hak milik nomor :

761 tahun 2012 atas nama Ribut Santoso (Penggugat III Rekonpensi/ Tergugat

III Konpensi);

2. Bahwa penguasaan objek perkara diatas oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat

Konpensi/ Pembanding I atau oleh siapapun termasuk Penggugat Intervensi

tanpa seizin dari Penggugat III Rekonpensi : Ribut Santoso merupakan

perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut

Penggugat III Rekonpensi : Ribut Santoso dan Penggugat I Rekonpensi telah

mengajukan bukti surat-surat antara lain :

1. Fotocopy surat ketarangan ganti rugi antara M. Sani Napitupulu dengan M.

Yasin Panjaitan yang diketahui oleh Kepala Kampung Pulau Rakyat Tua

tertanggal 3 Juli 1973 (bukti TI-1);

2. Fotocopy sertifikat hak milik nomor : 761 tahun 2012 yang terdaftar atas nama

Ribut Santoso, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan

(bukti TIII-1);

3. Fotocopy surat keterangan tanah nomor : 594.1/12/2002/2011 tertanggal 7

Desember 2011 atas nama Alirman Irianto Panjaitan yang diterbitkan Kepala

Desa Pulau Rakyat Tua (bukti TI-2);

4. Bukti surat lain sebagai lampiran pendukung;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Dan kesemua bukti surat tersebut telah diperlihatkan aslinya dipersidangan,

maupun keterangan saksi-saksi dibawah sumpah : 1. Jaliyah Maurung, 2. Jainul

Aripin Panjaitan, 3. Asnan Panjaitan, 4. Pantun Aritonang, 5. saksi Neny Ety Siska

Rambe, dimana kesemua saksi tersebut membenarkan kepemilikan Penggugat III

Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi : Ridwan,

melalui bukti-bukti surat yang diajukannya yang diberi tanda P-1 sampai dengan

P-18 maupun saksi-saksinya tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa

pemilik objek perkara adalah Penggugat III Rekonpensi : Ribut Santoso, terutama

membuktikan tentang adanya cacat yuridis didalam penerbitan sertifikat hak milik

nomor : 761 tahun 2012 atas nama pemegang hak Ribut Santoso (Penggugat III

Rekonpensi/ Pembanding II), demikian juga penguasaan Tergugat Rekonpensi

atas objek perkara adalah sah menurut hukum dan bukan perbuatan melawan

hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas

maka disimpulkan bahwa Para Penggugat Rekonpensi, khususnya Penggugat

Rekonpensi III : Ribut Santoso telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya

sedangkan Tergugat I Rekonpensi : Ridwan tidak dapat membuktikan dalil-dalil

sangkalannya dan karenanya cukup beralasan untuk mengabulkan gugatan Para

Penggugat Rekonpensi (ic. Penggugat III Rekonpensi);

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua dan petitum ketiga dari

gugatan rekonpensi Para Penggugat karena petitum-petitum tersebut sejalan

dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang telah terbukti dan cukup

beralasan maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat tentang pembayaran ganti

rugi karena tidak diperinci dengan baik maka petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima dan keenam dari gugatan

Para Penggugat Rekonpensi tentang pembayaran uang paksa (dwangsom), dan

pembayaran jasa advokat yang telah dikeluarkan, karena hal ini kurang beralasan

dan tidak berdasar maka tidak dapat dikabulkan;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Menimbang, bahwa mengenai petitum ketujuh dari gugatan Para

Penggugat Rekonpensi tentang sita jaminan untuk dinyatakan sah dan berharga

karena hal tersebut belum pernah dilaksanakan maka tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedelapan dari gugatan Para

Penggugat Rekonpensi tentang putusan serta merta, karena hal tersbut kurang

memenuhi syarat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonpensi/

Para Pembanding II dikabulkan sebagian dan karenanya pihak Tergugat

Rekonpensi/ Terbanding I/ Pembanding I adalah tetap pihak yang kalah maka

dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 13 Februari 2014

nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.TB tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan,

selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan

sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM INTERVENSI


Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam intervensi, Pengadilan Tinggi tidak

sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan intervensi dari Penggugat

Intervensi pada pokoknya :

1. Penggugat Intervensi adalah isteri Alm. M. Toib Tanjung dan merupakan

pemilik yang sah atas objek tanah yang disengketakan yang diperoleh

berdasarkan ganti rugi antara M. Yasin Panjaitan dengan Toib Tanjung pada

tanggal 16 Desember 1995 yang diketahui oleh Kepala Desa Pulau Rakyat Tua

dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurhaidah Sibarani : ± 50 M2

Sebelah Selatan berbatas dengan jalan umum : ± 50 M2

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Sebelah Barat berbatas dengan tanah rawa-rawa : ± 100 M2

Sebelah Timur bertabatas dengan tanah rawa-rawa : ± 100 M2

Yang terletak di Desa Pulau Rakyat Tua Dusun XIII dengan luas ± 5.000 M2

2. Atas tanah milik Penggugat Intervensi/ Terbanding tersebut diatas Tergugat

Intervensi I/ Penggugat dan Tergugat Intervensi II, III, dan IV/ Tergugat I, II

dan III yang telah menguasai dan mengclaim tanah terperkara aquo adalah

miliknya merupakan perbuatan melawan hukum yang mendatangkan

kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, bukti

utama dari Penggugat Intervensi tersebut adalah surat keterangan ganti rugi tanah

tertanggal 16 Desember 1995;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti secara cermat luas

tanah maupun batas-batas tanah yang dinyatakan sebagai miliknya diatas tersebut

dihubungkan pula dengan surat keterangan ganti rugi tanah tertanggal 16

Desember 1995 (bukti PI-3) sangat jauh berbeda dengan tanah objek perkara yang

disengketakan oleh Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat

Konpensi/ Penggugat Rekonpensi. Demikian juga letah tanah milik Penggugat

Intervensi tersebut terletak di Dusun XIII, hal ini juga sesuai dengan bukti surat

lain yang diajukan Penggugat Intervensi yang diberi tanda PI-4, PI-5 yang juga

menunjukkan tanah yang diclaim Penggugat sebagai miliknya tersebut terletak di

Dusun XIII;

Menimbang, bahwa karena letak tanah, luas serta batas-batas tanah yang

diclaim Penggugat Intervensi sebagai miliknya tersebut berbeda dengan objek

yang disengketakan antara Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dengan

Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi, maka tanpa perlu

mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil Penggugat Intervensi tersebut haruslah

ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka


PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


11/Pdt.G/2013/PN.TB tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan

Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar

putusan dibawah ini;

DALAM KONPENSI, REKONPENSI DAN INTERVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama

dalam rekonpensi dan dalam intervensi dibatalkan, maka Pembanding I semula

Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/ Tergugat Intervensi I dan

Terbanding semula Penggugat Intervensi berada dipihak yang kalah, sehingga

harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan undang-undang nomor : 20 tahun 1947 jo undang-undang

nomor : 49 tahun 2009, RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula

Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/ Tergugat Intervensi I dan

Kuasa Hukum Pembanding II semula Para Tergugat Konpensi/ Para

Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Intervensi II, III dan IV;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 13 Februari

2014 nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.TB, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Pembanding II semula Tergugat I, II dan III seluruhnya;

2. Menolak Eksepsi Terbanding semula Penggugat Intervensi;

3. Menolak Eksepsi Pembanding II semula Tergugat Intervensi II, III dan IV

seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Pembanding I semula Penggugat/ Tergugat Intervensi I

untuk seluruhnya;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Pembanding II semula Para

Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Intervensi II, III dan IV sebahagian;

2. Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat Rekonpensi Intervensi (ic. Nur

Haidah Sibarani) yang menguasai/mengusahai/mengerjakan tanah (objek

perkara) tanpa ijin pemiliknya yang sah adalah merupakan suatu

tindakan/perbuatan melawan hukum (onrecht Matigedaad);

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi Intervensi dan/ atau siapa saja yang

mendapat hak dan/ atau perintah untuk menguasai/ mengusahai/

mengerjakan objek sengketa, untuk segera mengosongkan dan

menyerahkannya kepada pemilik yang sah yaitu Penggugat Rekonpensi

Intervensi-IV (ic. Santoso Alias Ribut Santoso) seketika dalam keadaan baik

dan sempurna;

4. Menolak gugatan rekonpensi dari Pembanding II semula Para Penggugat

Rekonpensi/ Tergugat Intervensi II, III dan IV selain dan selebihnya;

DALAM INTERVENSI

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Intervensi untuk

seluruhnya;

DALAM KONPENSI, REKONPENSI DAN INTERVENSI

- Menghukum Pembanding I semula Penggugat Konpensi/ Tergugat

Rekonpensi/ Tergugat Intervensi I dan Terbanding semula Penggugat

Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima

puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, tanggal 9 September 2014, oleh kami,

RIDWAN S. DAMANIK, S.H., sebagai Hakim Ketua, EDHI SUDARMUHONO,

S.H., dan HERU PRAMONO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Medan nomor : 172/PDT/2014/PT.MDN, tanggal 20 Juni 2014, putusan tersebut

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11

September 2014, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Anggota, serta ROSELINA, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh

kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA,

ttd ttd

1. EDHI SUDARMUHONO, S.H. RIDWAN S. DAMANIK, S.H.

ttd

2. HERU PRAMONO, S.H.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ROSELINA, S.H.

Perincian Biaya : 1. Meterai Rp. 6.000,- 2. Redaksi Rp. 5.000,- 3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1 003. PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

pengadilan tinggi medan · agar tanah yang saya peroleh berdasarkan garapan pada tahun 1973 hingga...

Documents