pengadilan agama jakarta pusat...

LAPORAN TAHUNAN 2016

PENGADILAN AGAMA

JAKARTA PUSAT

2016

DAFTAR ISI ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR _________________________________________________ i

DAFTAR ISI ________________________________________________________ ii

BAB I PENDAHULUAN ___________________________________________ 1

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ________________________ 11

A. Standart Operasional Prosedur (SOP) _________________________ 11

B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) _________________________ 13

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN __________________________ 57

A. Sumber Daya Manusia _____________________________________ 57

B. Keadaan Perkara _________________________________________ 65

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ____________________________ 71

D. Pengelolaan Keuangan _____________________________________ 73

E. Dukungan Teknologi Informasi _____________________________ 76

F. Regulasi Tahun 2015 ______________________________________ 78

BAB IV PENGAWASAN ____________________________________________ 80

A. Pengawasan Internal _______________________________________ 80

B. Evaluasi ________________________________________________ 83

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI _________________________ 86

KATA PENGANTAR i

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Puji syukur yang sedalam-dalamnya kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena

hanya atas rahmat, hidayah, dan inayah-Nya Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta

Pusat Tahun 2016 dapat tersusun.

Laporan Tahunan ini merupakan laporan pelaksanaan program kerja Pengadilan

Agama Jakarta Pusat Tahun 2016 sebagai bahan evaluasi, baik bagi Pengadilan Agama

Jakarta Pusat sendiri, maupun oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dan Mahkamah

Agung Republik Indonesia.

Laporan Tahunan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban

pimpinan Pengadilan Agama Jakarta Pusat kepada pimpinan peradilan di atasnya dengan

harapan akan mendapatkan penilaian dan bimbingan sepenuhnya guna penyempurnaan

penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada masa yang akan

datang.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2016 ini disajikan

dengan harapan semoga semua pihak yang berkepentingan berkenan memberikan kritik

dan saran bagi optimalisasi pencapaian Visi Pengadilan Agama Jakarta Pusat: ”

MENDUKUNG TERWUJUDNYA PERADILAN YANG AGUNG DAN BERWIBAWA

PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT”.

Jakarta, 3 Januari 2017

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Ttd

Drs. H. MOCH. SUKKRI, SH., MH.

1

BAB I : PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

menyatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan

Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara,

dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Khusus bagi Peradilan Agama, ketentuan di atas ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang menyatakan: ”Peradilan Agama adalah salah satu pelaku

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara

tertentu sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang ini”.

Perkara tertentu yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai

berikut: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di

bidang:

a. Perkawinan;

b. Waris;

c. Wasiat;

d. Hibah;

e. Wakaf;

f. Zakat;

g. Infaq;

h. Shadaqoh; dan

i. Ekonomi Syari’ah.

Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus dilaksanakan oleh

Pengadilan Agama Jakarta Pusat maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata

kelola administrasi pengadilan. Hal ini sangat penting karena bukan saja menyangkut aspek

ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik di bidang perkara maupun

2

BAB I : PENDAHULUAN

kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatan kantor, dan lain-lain, tetapi juga secara signifikan

mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri.

Komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) selaku induk badan-badan

peradilan untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal terhadap pencari keadilan serta

transparan dalam pengelolaan perkara, telah menempatkan teknologi informasi dalam

kedudukan yang signifikan. Oleh karena itu, secara bertahap perlu didorong pemanfaatan

teknologi informasi dalam pengelolaan penyelenggaraan pengadilan, baik dalam konteks

pengelolaan perkara maupun pengelolaan administrasi umum.

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas, salah satu prasyarat penting yang perlu

diperhatikan adalah perlunya meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur pengadilan

secara berkesinambungan. Hal ini sangat perlu dilakukan tidak saja dalam rangka

menyesuaikan kapasitas dan kualitas dengan tuntutan pelaksanaan administrasi modern,

seperti penerapan teknologi informasi, tetapi juga dalam upaya optimalisasi

penyelenggaraan pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan secara

cepat, sederhana, dan biaya ringan serta memberikan pelayanan kepada pelanggan

internalnya, yakni kepada karyawan pengadilan itu sendiri dari tingkat tertinggi hingga

terendah.

Selain itu, dalam penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik

fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi

(tupoksi) tersebut. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya hendaknya selalu dibarengi

dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat (waskat) yang dilakukan

secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah

pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan premis-premis di atas, maka ditetapkan kebijakan umum Pengadilan

Agama Jakarta Pusat yang terdiri dari:

1. Perwujudan tata kelola pengadilan yang baik, benar, efektif, dan efisien;

2. Perwujudan Pengadilan Agama yang berbasis teknologi informasi;

3. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur pengadilan; dan

4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya pengadilan.

B. VISI DAN MISI

Sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan Agama Jakarta

Pusat telah menetapkan visi yang merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan

3

BAB I : PENDAHULUAN

masa depan yang berisikan cita-cita bahkan tujuan hukum (rechtsidea) yang ingin

diwujudkan. Adapun misi adalah sesuatu yang harus diemban untuk mewujudkan visi.

Visi dan misi Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah disusun melalui proses yang

partisipatif komprehensif dan visionir dengan mempertimbangkan kondisi obyektif

Pengadilan Agama Jakarta Pusat sehingga tersusunlah visi dan misi Pengadilan Agama

Jakarta Pusat sebagai berikut:

Visi :

“Mendukung terwujudnya Peradilan yang Agung dan berwibawa

pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat”.

Misi : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan

transparan;

2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan

yang efektif dan efisien;

3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. RENCANA STRATEGIS

1. Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran

Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang

Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Jakarta Pusat

merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia

(MA RI) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Jakarta Pusat

sebagai kawal depan MA RI bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada

pada lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Rencana Strategis (renstra) ini

dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan.

Renstra ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber

daya manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta

memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, baik

lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

4

BAB I : PENDAHULUAN

Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut

adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi MA RI sebagai lembaga pelaksana

kekuasaan kehakiman di Indonesia.

2. Potensi dan Permasalahan

2.1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Jakarta Pusat mencakup hal-hal yang memang

sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang

dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah Propinsi DKI Jakarta.

2. Pengadilan Agama Jakarta Pusat memiliki hubungan baik dengan pemerintah

daerah di Propinsi DKI Jakarta.

3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan

mutasi) pegawai Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

4. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Jakarta

Pusat selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

2.2. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dirinci

dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat belum dapat diunduh/diakses cepat

oleh masyarakat;

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

a. Pengadilan Agama Jakarta Pusat belum mempunyai kewenangan untuk

merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan;

b. Rekruitmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diterima belum sesuai dengan

kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama

Jakarta Pusat.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

a. Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja;

b. Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi

informasi.

5

BAB I : PENDAHULUAN

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

a. Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.

b. Penataan ruang arsip perkara yang belum representatif sesuai dengan

kriteria dan fasilitas kearsipan modern.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Jakarta Pusat dari pusat belum

sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

2.3. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Jakarta

Pusat untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:


Adanya website Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memberikan

informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.


a. Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan

kinerja;

b. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan

Pengadilan Agama Jakarta Pusat maupun Mahkamah Agung RI untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia.


Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk

internal maupun eksternal kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan diwilayah hukum

Pengadilan Agama Jakarta Pusat.


Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Jakarta

Pusat berupa internet, website Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

2.4. Tantangan yang Dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat

yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan

perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

6

BAB I : PENDAHULUAN


Belum tersedianya suatu alat percepatan proses persidangan berupa ATR

(Automatic Tex Recorder) untuk percepatan penyelesaian putusan perkara.


Personil di Pengadilan Agama Jakarta Pusat belum seluruhnya menguasai

visi dan misi Pengadilan Agama Jakarta Pusat.


Belum adanya sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja

aparat peradilan.

4. Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan

Lokasi kantor Pengadilan yang jauh, sehingga pengiriman administrasi

untuk perkara banding ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat membutuhkan

waktu lebih lama.


Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana

tidak sesuai dengan kebutuhan.

D. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2015 – 2019 merupakan

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan

terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian,

pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk

mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman

dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat diselaraskan denga arah kebijakan dan

program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang

telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan

pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai

visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Jakarta

Pusat.

7

BAB I : PENDAHULUAN

Visi Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah

sebagai berikut :

“MENDUKUNG TERWUJUDNYA PERADILAN YANG AGUNG DAN BERWIBAWA PADA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT”.

E. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan

agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;

2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;

3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

F. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu

sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi


Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah sebagai

berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai

dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Jakarta

Pusat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara;

2. Peningkatan aksepbilitas putusan hakim;

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice);

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

8

BAB II : STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Pengadilan Agama Jakarta Pusat merupakan organisasi kolegial yang terdiri dari

unsur pimpinan, unsur pelaksana, dan unsur pembantu pimpinan yang di dalamnya

mencakup unit kepaniteraan dan unit kesekretariatan.

Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tercantum bahwa tugas

dan kewenangan Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang

Perkawinan, Waris,Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Ekonomi Syari’ah.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kewenangan Pengadilan Agama

tersebut diatas, Pengadilan Agama Jakarta Pusat membagi tugas para pegawai sebagai

berikut :

1. Unsur Pimpinan

Ketiga unsur pimpinan yang telah memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan hasil sebagaimana tertuang dalam laporan

tahunan ini :

1.1. Ketua dan Wakil Ketua (Drs. H. Moch. Sukkri, SH., MH/Ketua dan Dra.

Hj.Ernida Basry,MH,/Wakil Ketua), bertugas dan bertanggung jawab atas

terselenggaranya peradilan dengan baik, menjaga terpeliharanya citra dan wibawa

Pengadilan Agama serta bertanggung jawaba atas terselenggaranya atas

administrasi umum Pengadilan Agama dengan tertib, melakukan dan menjaga

terpeliharanya hubungan antar instansi baik sektoral maupun lintas sektoral.

1.2. Panitera (Drs. Nurman), bertugas dan bertanggung jawab memberikan

pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan

lainnya, serta pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan

Peradilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9


1.3 Sekretaris (Suhendra,S.Sos,MM.) bertugas dan bertanggung jawab mengelola

manajemen perkantoran pada umumnya, dan pada khususnya menangani

administrasi umum dan perlengkapan, administrasi kepegawaian, dan administrasi

keuangan.

2. Unsur Pelaksana

Unsur ini adalah unsur yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas

pokok Pengadilan Agama dalam fungsi mengadili yakni menerima, memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepada pengadilan agama. Hal ini

dilaksanakan oleh hakim dan dibantu oleh Panitera/ Panitera Pengganti Pengadilan

Agama Jakarta Pusat, sebagaimana dalam uraian dibawah ini :

2.1. Hakim (1) Dra. Hj. Saniyah KH, (2) Dra. Hj. Nurroh Sunah, SH, (3) Dra.

Isti’anah, MH, (4) Drs. Sarnoto, MH, (5) Hj. Suciati, SH, MH, (6) Drs. H.

Munadi, MH. (7) Drs.M.Idris Wahidin,MH.

Hakim bertugas memeriksa dan mengadili, memutus dan menyelesaikan setiap

perkara yang diberikan/diserahkan kepadanya berdasarkan penetapan Majelis

Hakim.

2.2. Panitera Pengganti (1) Dra. Mulyahefni, (2) Muhammad Fahat, SH, (3)

Tratna Dewy S.A.T, SH.,MH, (4) Muh. Dudi Wahyudi K, SH, (5) Zaelani

Azis, SH, (6) M. Yasin, SH, (7) Endang Bahtiar, SH.,MH, (8) Susilowati, SH.

(9) Ikbal Basry, SH. (10) Runie Handayani, SH, (11) Amrullah, SHI, (12) Muh.

Iqbal Yunus, SHI, MH, (13) Etik Korniawati, SH, MH. (14) Budy Setyo Rini,

SH, (15) Sahadi, SH. (16) Ahmad Irfan, SH. (17) Rita Susanti, SH.

Panitera Pengganti bertugas membatu hakim/majelis hakim dengan menghadiri

dan mencatat jalannya sidang serta membuat berita acara semua peristiwa

hukum yang terjadi dalam persidangan perkara yang ditangani hakim/majelis

hakim tersebut.

2.3. Jurusita/Jurusita Pengganti (1) Wadinah, (2) Sri Mahanum, (3) Magdalena

Hutagaol, (4) Budi Sukirno, (5) Fita Alfiany AR Paputungan, S.Kom, (6)

Nurhidayah Megawati, SH, (7) Achmad Fadli, A.Md, (8) Nyayu Asha Della

Sati, A.Md, (9) Muhammad Muchram, (10) Ruslani, (11) Oebaydillah, S.Ag,

10


(12) Hiram Sulistio Sibarani, S.Kom, (13) Adi Praswara Ary, SH, MH (14)

Nurwilis, SH.

Melakukan semua perintah yang berhubungan dengan kejurusitaan yang

diberikan oleh Ketua Pengadilan atau Hakim/Majelis Hakim yang

dikoordinasikan oleh Panitera, di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama

Jakarta Pusat.

3. Unsur Pembantu Pimpinan

Unsur pembantu pimpinan adalah unsur yang bertanggungjawab untuk

melaksanakan tugas secara operasional dalam kegiatan yang bersifat sebagai unsur

penunjang dan pendukung pelayanan administratif atas pelaksanaan tugas pokok

pengadilan agama, di bawah kewenangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Adapun unit penunjang dan pendukung untuk melaksanakan tugas tersebut

sebagaimana dalam uraian dibawah ini :

3.1. Kepaniteraan

Kepaniteraan merupakan unit kerja yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi pengadilan agama dalam hal pengelolaan administrasi perkara baik

sebelum persidangan maupun setelah persidangan.

Untuk unit kerja kepaniteraan di bawah Wakil Panitera (Hj. Ghizar Fau’ah, SH.,

MH) dibantu oleh tiga Panitera Muda (Panmud) yaitu (1) Panitera Muda

Gugatan (Nova Asrul Lutfi, SH) yang menangani perkara-perkara gugatan, (2)

Panitera Muda Permohonan (H. Bangbang Sri Pancala, SH., MH) yang

menangani perkara-perkara permohonan, dan (3) Panitera Muda Hukum

(Ruslan P, SH., MH) yang menangani masalah kearsipan perkara, laporan

perkara, dan perkara-perkara yang dimintakan upaya hukum lainnya seperti

banding, kasasi dan peninjuan kembali (PK).

3.2. Kesekretariatan

Kesekretariatan merupakan suatu unit kerja yang berfungsi sebagai tata

usaha pengadilan agama dalam mengelola manajemen perkantoran pada

umumnya, dan pada khususnya menangani administrasi umum dan perlengkapan,

administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan.

Untuk unit kerja sekretariat di bawah Sekretaris (Suhendra, S.Sos., MM)

dibantu oleh tiga Kepala Sub Bagian yaitu (1) Kasub Bagian Umum dan

11


Keuangan (Titi Khotimah,SH.) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan

perencanaan, pemeliharaan inventaris, dan tertib administrasi perlengkapan serta

perpustakaan dan pelaksanaan anggaran dan tertib administrasi keuangan (2)

Kasub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (Riyanco Sari,

S.Pd.) yang bertanggungjawab atas tertibnya administrasi kepegawaian, dan (3)

Kasub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (Haryanti,

SH.) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Perencanaan kegiatan anggaran

dalam RKA-K/L, TI dan pelaporan.

Untuk mempertegas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unsur

tersebut digambarkan dengan struktur secara linear sehingga jelas tugas pokok

dan fungsinya serta hirarki jabatan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.7

tahun 2015. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah

sebagaimana dalam lampiran laporan ini.

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berisi serangkaian

instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan

administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan,

tempat penyelenggaraan dan pelaksana yang berperan dalam kegiatan.

Sebagai suatu aturan, regulasi dan kebijakan yang secara terus menerus

menjamin perilaku yang benar bagi seluruh pegawai maka SOP sangat tepat

diterapkan pada aktivitas administrasi perkantoran yang relatif bersifat rutin, berulang

serta menghendaki adanya keputusan yang terprogram guna melayani masyarakat.

Di sisi lain SOP juga sekaligus menjadi umpan balik guna penyesuaian antara

kondisi yang dipersyaratkan dalam SOP dengan kondisi riil yang ada guna mencapai

kinerja individu dan kinerja instansi yang optimal.

Untuk optimalisasi terwujudnya pelayanan peradilan agama yang prima,

Pengadilan Agama Jakarta Pusat memiliki Standar Operasional Procedur (SOP)

sebagai pedoman pencapaian pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Dalam SOP tersebut telah diatur tentang hal-hal sebagaimana tertuang di

bawah ini:

1. Penerimaan perkara tingkat pertama.

2. Penerimaan perkara banding.

12


3. Penerimaan perkara kasasi.

4. Penerimaan perkara peninjauan kembali.

5. Eksekusi riil, pengosongan, dan pembongkaran.

6. Eksekusi pembayaran sejumlah uang.

7. Sita yang tidak digabungkan dalam suatu gugatan.

8. Sita yang digabungkan dalam suatu gugatan.

9. Sita buntut.

10. Pendaftaran perkara tingkat pertama dengan pembayaran cuma-cuma (prodeo).

11. Pendaftaran permohonan banding dengan pembayaran cuma-cuma (prodeo).

12. Pendaftaran permohonan kasasi dengan pembayaran cuma-cuma (prodeo).

13. Prosedur mediasi perkara tingkat pertama.

14. Prosedur mediasi perkara banding.

15. Penyampaian salinan putusan/penetapan.

16. Penyampaian akta cerai.

17. Proses pemberkasan perkara dan minutasi.

18. Laporan perkara bulanan.

19. Laporan perkara empat bulanan.

20. Laporan perkara enam bulanan.

21. Penanganan pengaduan masyarakat.

22. Konsinyasi.

23. Ikrar talak.

24. Pengembalian sisa panjar.

25. Pendaftaran surat kuasa khusus.

26. Legalisir salinan putusan dan akta cerai.

27. POSBAKUM.

28. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

29. Sidang itsbat nikah di luar negeri.

SOP ini akan direvisi setiap awal tahun kegiatan dan atau awal tahun anggaran

sesuai dengan kesediaan dana, sarana, dan prasarana serta sumber daya aparatur


13


B. KINERJA/SASARAN KERJA PEGAWAI

Untuk memujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem

prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, perlu

dilakukan penilaian prestasi kerja.

Sebagaimana dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011

tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap Pegawai Negeri

Sipil wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagaimana dimaksud dalam

pasal 4 huruf a berdasarkan rencana kerja tahunan instansi dan tetapkan setiap tahun

pada bulan Januari.

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja

dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai yang disusun dan disepakati

bersama antara pegawai dengan atasan pegawai. SKP membuat kegiatan tugas jabatan

dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan

dapat diukur.

Penilaian prestasi kerja merupakan alat kendali agar setiap kegiatan

pelaksanaan tugas pokok (tupoksi) oleh setiap pegawai selaras dengan tujuan yang

telah diterapkan dalam rencana kerja instansi. Penilaian prestasi kerja pegawai secara

sistematik menggabungkan antara penilaian sasaran kerja pegawai dengan penilaian

perilaku kerja.

Selain mewajibkan menyusun SKP, bagi pegawai yang tidak menyusun SKP

dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur disiplin PNS (pasal 6 PP Nomor 46 Tahun 2011) dan

sebagai implementasi dari peraturan tersebut diatas Pengadilan Agama Jakarta Pusat

telah mengkoordinasikan penyusunan SKP tahun 2016 kepada setiap pegawai dengan

rincian sebagai berikut :

1. Ketua (Drs. H. Moch. Sukkri, SH., MH), SKP tahun 2016 sebagaimana tersebut

dalam tabel dibawah ini :

No Kegiatan Tugas Jabatan

Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu Waktu Biaya

1. Menetapkan Restra, IKU,

RKT (Renja), PKT dan

Program Kerja

5 Dok 100 12 Bln -

2. Membuat Laporan Tahunan 2 Dok 100 12 Bln -

14


dan Laporan Akuntabilitas

Kinerja (Lakip

3. Membuat dokumen Sakip 5 Dok 100 12 Bln -

4. Membuat Kontrak

Penetapan Kerja

1 Dok 100 12 Bln -

5. Menandatangani SK yang

berhubungan dengan

keuangan dan naskah

kepegawaian

124 Dok 100 12 Bln -

6. Mendisposisi surat masuk 800 Dok 100 12 Bln -

7. Mengoreksi dan

menandatangani surat-surat

947 Dok 100 12 Bln -

8. Mengevaluasi pelaksanaan

SOP

3 Keg 100 12 Bln -

9. Melakukan Rapat 54 Keg 100 12 Bln -

10. Membuat Penetapan Perkara

Prodeo

39 Dok 100 12 Bln -

11. Menunjuk Hakim membuat

catatan gugatan bagi yg buta

11 Dok 100 12 Bln -

12. Menunjuk Hakim Mediator 9 Dok 100 12 Bln -

13. Membuat PMH, PHS 1000 Dok 100 12 Bln -

14. Menyidangkan perkara 12 Keg 100 12 Bln -

15. Mengoreksi Berita Acara 51 Keg 100 12 Bln -

16. Menandatangani Berita

Acara

51 Dok 100 12 Bln -

17. Membuat, mengoreksi dan

menandatangani putusan

12 Dok 100 12 Bln -

18. Menganonim putusan 12 Keg 100 12 Bln -

19. Meminutasi berkas perkara 12 Berkas 100 12 Bln -

20. Melakukan evaluasi

terhadap hasil pengawasan

hakim

3 Keg 100 12 Bln -

21. Menindaklanjuti laporan

atas hasil pengawasan

hakim

3 Dok 100 12 Bln -

22. Membuat penetapan

aanmaning dan perintah

eksekusi

2 Dok 100 12 Bln -

23. Membuat surat izin kuasa

Insidentil dan bantuan

panggilan tabayun

10 Dok 100 12 Bln -

24. Memeriksa, memaraf dan

menandatangani Buku Register Perkara, Penutupan

Buku Register setiap akhir

tahun

12 Dok 100 12 Bln -

15



menandatangani Buku

Keuangan Perkara,

Penutupan Buku Keuangan

12 Dok 100 12 Bln -

26. Memeriksa dan menutup

secara insidentil BIKP

3 Dok 100 12 Bln -


menandatangani Buku

Register Pengaduan,

Penutupan Buku Pengaduan

3 Dok 100 12 Bln -

28. Memeriksa dan

menandatangani Laporan

Perkara, Laporan

Pengaduan

4 Dok 100 12 Bln -

29. Membuat SK yang

berkaitan dengan proses

perkara

12 Dok 100 12 Bln -

30. Membuat penilaian dan

menandatangani Sasaran

Kerja Pegawai

12 Dok 100 12 Bln -

2. Wakil Ketua (Dra.Hj.Ernida Basry,MH), SKP tahun 2016 sebagaimana tersebut



Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu Waktu Biaya

1. Menyusun Laporan

Tahunan dan Laporan

Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

2 Dok 100 12 Bln -

2. Membuat program kerja

pengawasan

2 Dok 100 12 Bln -

3. Melaporkan hasil

pengawasan

4 Dok 100 12 Bln -

4. Melakukan baperjakat 3 Dok 100 12 Bln -

5. Membuat laporan kegiatan

hakim

1 Dok 100 12 Bln -

6. Melakukan Rapat 20 Dok 100 12 Bln -

7. Menunjukkan hakim 15 Dok 100 12 Bln -

8. Membuat PMH dan PHS 30 Dok 100 12 Bln -

9. Menyidangkan perkara 30 Keg 100 12 Bln -

10. Mengoreksi Berita Acara 50 Dok 100 12 Bln -

11. Menandatangani Berita

Acara

50 Dok 100 12 Bln -

12. Membuat, mengoreksi dan 20 Berkas 100 12 Bln -

16


menandatangani putusan

13. Meminutasi berkas perkara 20 Keg 100 12 Bln -

3. Hakim (1) Dra. Hj. Saniyah KH, (2) Dra. Hj. Nurroh Sunah, SH, (3) Dra.

Isti’anah, MH, (4) Drs. Sarnoto, MH, (5) Hj. Suciati, SH, MH, (6) Drs. H.

Munadi, MH. (7) Drs. M. Idris Wahidin, MH. dengan Sasaran Kerja Pegawai

(SKP) tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

3.1. Dra. Hj.Saniyah KH.


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu Waktu Biaya

1. Mempelajari berkas

perkara yang akan

disidangkan

500 Berkas 100 12 Bln -

2. Menyidangkan perkara 500 Perkara 100 12 Bln -

3. Mengoreksi berita acara 450 Dok 100 12 Bln -

4. Melakukan musyawarah

majelis

450 Keg 100 12 Bln -

5. Membuat konsep

putusan/penetapan

150 Dok 100 12 Bln -

6. Menandatangani

putusan/penetapan

500 Dok 100 12 Bln -

7. Memeriksa berkas perkara

yang akan diminutasi

150 Berkas 100 12 Bln -

8. Membuat instrumen

persidangan

1500 Keg 100 12 Bln -

9. Melakukan Mediasi 0 Keg 100 12 Bln -

10. Melakukan pengawasan

selaku Hakim Pengawas

Bidang

4 Keg 100 12 Bln -

11. Membuat laporan hasil

pengawasan

4 Lap 100 12 Bln -


hakim

12 Lap 100 12 Bln -

13. Melaksanakan rapat

koordinasi

12 Keg 100 12 Bln -

17


3.2. Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H.


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu Waktu Biaya


perkara yang akan

disidangkan

798 Berkas 100 12 Bln -




majelis

689 Keg 100 12 Bln -

5. Membuat konsep

putusan/penetapan

126 Dok 100 12 Bln -

6. Menandatangani

putusan/penetapan

689 Dok 100 12 Bln -



146 Berkas 100 12 Bln -


persidangan

1760 Keg 100 12 Bln -

9. Melakukan Mediasi 8 Keg 100 12 Bln -



Bidang

4 Keg 100 12 Bln -


pengawasan

4 Lap 100 12 Bln -


hakim

12 Lap 100 12 Bln -


koordinasi

12 Keg 100 12 Bln -

3.3. Dra. Isti’anah, M.H.


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu Waktu Biaya


perkara yang akan

disidangkan

400 Berkas 100 12 Bln -




majelis

400 Keg 100 12 Bln -

5. Membuat konsep

putusan/penetapan

162 Dok 100 12 Bln -

18


6. Menandatangani

putusan/penetapan

400 Dok 100 12 Bln -



150 Berkas 100 12 Bln -


persidangan

1500 Keg 100 12 Bln -



Bidang

3 Keg 100 12 Bln -


pengawasan

3 Lap 100 12 Bln -


hakim

12 Lap 100 12 Bln -


koordinasi

12 Keg 100 12 Bln -

3.4. Drs. H.Munadi, M.H.


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu Waktu Biaya


perkara yang akan

disidangkan

400 Berkas 100 12 Bln -




majelis

426 Keg 100 12 Bln -

5. Membuat konsep

putusan/penetapan

198 Dok 100 12 Bln -

6. Menandatangani

putusan/penetapan

400 Dok 100 12 Bln -



198 Berkas 100 12 Bln -


persidangan

1500 Keg 100 12 Bln -



Bidang

4 Keg 100 12 Bln -


pengawasan

4 Lap 100 12 Bln -


hakim

12 Lap 100 12 Bln -


koordinasi

12 Keg 100 12 Bln -

19


3.5. Drs. M. Idris Wahidin, M.H.


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu Waktu Biaya


perkara yang akan

disidangkan

700 Berkas 100 12 Bln -




majelis

542 Keg 100 12 Bln -

5. Membuat konsep

putusan/penetapan

154 Dok 100 12 Bln -

6. Menandatangani

putusan/penetapan

542 Dok 100 12 Bln -



160 Berkas 100 12 Bln -


persidangan

1627 Keg 100 12 Bln -



Bidang

3 Keg 100 12 Bln -


pengawasan

3 Lap 100 12 Bln -


hakim

10 Lap 100 12 Bln -


koordinasi

10 Keg 100 12 Bln -

3.6. Drs. Sarnoto, M.H.


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu Waktu Biaya


perkara yang akan

disidangkan

957 Berkas 100 12 Bln -




majelis

742 Keg 100 12 Bln -

5. Membuat konsep

putusan/penetapan

174 Dok 100 12 Bln -

6. Menandatangani

putusan/penetapan

742 Dok 100 12 Bln -

20




180 Berkas 100 12 Bln -


persidangan

2027 Keg 100 12 Bln -



Bidang

4 Keg 100 12 Bln -


pengawasan

4 Lap 100 12 Bln -


hakim

12 Lap 100 12 Bln -


koordinasi

12 Keg 100 12 Bln -

3.7. Hj. Suciati, S.H.


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu Waktu Biaya


perkara yang akan

disidangkan

580 Berkas 100 12 Bln -




majelis

742 Keg 100 12 Bln -

5. Membuat konsep

putusan/penetapan

174 Dok 100 12 Bln -

6. Menandatangani

putusan/penetapan

742 Dok 100 12 Bln -



180 Berkas 100 12 Bln -


persidangan

2027 Keg 100 12 Bln -



Bidang

4 Keg 100 12 Bln -


pengawasan

4 Lap 100 12 Bln -


hakim

12 Lap 100 12 Bln -


koordinasi

12 Keg 100 12 Bln -

21


3.8 Dra. Nur Djannah Syaf, SH., MH

N

o Kegiatan Tugas Jabatan

Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu Waktu Biaya

1. Memimpin pelaksanaan

tugas di lingkungan sub dit

mutasi hakim untuk

tercapainya tupoksi yang

Efektif dan Efisien

12 Keg 100 12 Bln -

2. Mengkoordinir

pelaksanaan tugas di

lingkungan mutasi hakim

agar tercapainya hubungan

kerja yang harmonis

50 Keg 100 12 Bln -

3. Mengelola pelaksanaan

tugas mutasi hakim

sehingga terwujudnya

tertib administrasi mutasi

hakim di lingkungan

Peradilan agama

12 Keg 100 12 Bln -

4. Merumuskan sasaran

program, kebijakan dan

rencana kerja subdit

mutasi hakim

12 keg 100 12 Bln -

5. Mebagi tugas, menggerak-

kan, mengarahkan, mem-

bimbing, dan mengkoor-

dinasikan pelaksanaan

tugas di lingkungan subdit

mutasi hakim

12 keg 100 12 Bln -

6. Melakukan pemantauan

evaluasi dan pengontrol

tata pelaksanaan tugas

12 Keg 100 12 Bln -

7. Melaksanakan pengelolaan

serta pembinaan rencana

dan kebutuhan mutasi 1

12 Keg 100 12 Bln -


data pembinaan rencana

dan kebutuhan mutasi II

12 Keg 100 12 Bln -


serta pembinaan

penganalisaan dan criteria

mutasi hakim

12 Keg 100 12 Bln -

10. Melakukan penelaahan

dan pemecahan masalah

dalam pelaksanaan tugas

10 Keg 100 12 Bln -

22


di lingkungan Subdit

Mutasi Hakim

11. Melakukan penilaian,

pengoreksian laporan /

hasil pelaksanaan tugas

bawahan

12 Lap 100 12 Bln -

12. Melaporkan proses dan

hasil pelaksanaan tugas

12 Lap 100 12 Bln -


koordinasi dengan atasan

10 Keg 100 12 Bln -

4. Panitera (Drs. Nurman), Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2016 sebagaimana

tersebut dalam tabel dibawah ini :


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu Waktu Biaya

1. Menyusun Renstra, RKT,

PKT, dan Program Kerja

4 Dok 100 12 Bln -

2. Menetapkan sasaran

kegiatan Kepaniteraan dan

Kesekretariatan

berdasarkan kebijakan

pimpinan

2 Dok 100 12 Bln -

3. Menyusun SOP 1 Dok 100 12 Bln -

4. Membuat Uraian Tugas

Pegawai (Job Discription)

1 Dok 100 12 Bln -

5. Menyiapkan bahan untuk

draf Sakip

1 Dok 100 12 Bln -

6. Membuat Surat

Penunjukan Panitera

Pengganti, Jurusita dan

Jurusita Pengganti

1700 Surat 100 12 Bln -

7. Mengikuti dan mencatat

jalannya sidang

2 Dok 100 12 Bln -

8. Membuat Berita Acara

Sidang (BAS)

2 Dok 100 12 Bln -

9. Menandatangani Akta

Cerai, Akta Banding, Akta

Kasasi dan Akta

Peninjauan Kembali

1500 Dok 100 12 Bln -

10. Melaksanakan

pemberkasan

perkara/minutasi

2 Berkas 100 12 Bln -

11. Melaksanakan Eksekusi 5 Dok 100 12 Bln -

12. Membuat Laporan 1 Lap 100 12 Bln -

23


Pengaduan

13. Melaksanakan penerimaan

dan menyetorkan biaya

hak-hak Kepaniteraan ke

Kas Negara

12 Dok 100 12 Bln -

14. Melakukan rapat 20 Keg 100 12 Bln -

15. Menyusun dan

menandatangani laporan

perkara, laporan keuangan

perkara

12 Dok 100 12 Bln -

16. Melakukan penilaian dan


Kerja Pegawai

20 Dok 100 12 Bln -

5. Wakil Panitera (Hj. Ghizar Fau’ah, SH., MH), Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu Waktu Biaya

1. Menyusun sasaran

kegiatan bidang

kepaniteraan

1 Dok 100 12 Bln -


jalanya sidang

2 Perkara 100 12 Bln -

3. Membuat Berita Acara

Sidang (BAS)

2 Dok 100 12 Bln -

4. Mengetik Penetapan

(Sita/Ikrar)

1 Dok 100 12 Bln -

5. Melaksanakan

Pemberkasan Perkara

2 Dok 100 12 Bln -

6. Meneliti dan memeriksa

kelengkapan berkas

perkara baru

1700

Berkas

100 12 Bln -

7. Menyiapkan bahan

program kerja dibidang

kepaniteraan dan data

perkara untuk penyusunan

laporan tahunan

2 Dok 100 12 Bln -

8. Menyiapkan bahan laporan

keadaan perkara dan

laporan keuangan perkara

12 Lap 100 12 Bln -


koordinasi

20 Keg 100 12 Bln -

10. Menyiapkan bahan

rencana anggaran biaya

12 Dok 100 12 Bln -

24


proses

11. Membuat laporan realisasi

biaya proses

12 Lap 100 12 Bln -

12. Mengoreksi laporan

perkara yang akan

ditandatangani oleh

Panitera dan Ketua

12 Lap 100 12 Bln -


menandatangani SKP

bawahan

3 Dok 100 12 Bln -

14 Mengoreksi/memaraf

putusan/Penetapan dan

akta cerai

1700 100 12 Bln

15. Menandatangani pengantar

relaas panggilan luar

2000 Dok 100 12 Bln -

16. Membuat pembagian

wilayah panggilan

2 Dok 100 12 Bln -

17, Mengoreksi/memaraf

surat-surat keluar/surat-

surat masuk

2000 Keg 100 12 Bln

6. Panitera Muda, (1) Nova Asrul Lutfi, SH/Panitera Muda Gugatan, (2) H.

Bangbang Sri Pancala, SH., MH/Panitera Muda Permohonan, (3) Rulan P, SH.,

MH/Panitera Muda Hukum, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2016 sebagaimana


6.1. Nova Asrul Lutfi.


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu Waktu Biaya

1. Memeriksa dan

mengoreksi pelaksanaan

tugas urusan kepaniteraan

gugatan

1327 Dok 100 12 Bln -

2. Membagi tugas kepada

bawahan dan menentukan

penanggung jawab

kegiatan

1327 Dok 100 12 Bln -

3. Menyerahkan berkas

perkara gugatan yang telah

memenuhi syarat

1327 Dok 100 12 Bln -



penanggungjawab

1327 Dok 100 12 Bln -

5. Menggerakkan dan 1327 100 12 Bln -

25


mengarahkan pelaksanaan

kegiatan bawahan

Berkas

6. Membantu hakim dalam

pembuatan berita acara

persidangan

5 Berkas 100 12 Bln -

7. Mengawasi, pencatatan

dalam buku register-

register dan mekanisme

perjalanan berkas perkara

gugatan

1327

Perkara

100 12 Bln -

8. Mengoreksi berkas dan

memparaf akta cerai

1300

perkara

100 12 Bln -

9. Mempersiapkan

persidangan perkara dan

urusan lain yang

berhubungan dengan

perkara gugatan


10. Melakukan pengelolaan

dan pemberkasan perkara

banding , kasasi,

peninjauan kembali (PK) ,

Verzet dalam perkara

gugatan sampai putusan

mempunyai kekuatan

hukum tetap.

25 perkara 100 12 Bln


perkara yang telah

mempunyai kekuatan

hukum tetap kepada

Panmud Hukum

1327

Perkara

100 12 Bln

12. Membuat penetapan

eksekusi

5 Perkara 100 12 Bln

13. Membantu membuat surat

dibidang kepaniteraan

20

Dukemen

100 12 Bln

14. Melaksanakan tugas

khusus yang diberikan

oleh atasan

5 Penetapan 100 12 Bln

15. Mengikuti rapat koordinasi 20 kegiatan 100 12 Bln

6.2. H. Bangbang Sri Pancala, SH., SP. I MH.


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu Waktu Biaya

1. Menjalankan tugas sub

kepaniteraan permohonan

450 Dok 100 12 Bln -

2. Membagi tugas kepada 450 Dok 100 12 Bln -

26



pertanggungjawab

kegiatan

3. Memberi nomor register

pada setiap perkara

permohonan yang diterima

di kepaniteraan

450 Dok 100 12 Bln -

4. Mencatat setiap perkara

permohonan dan gugatan

yang diterima ke dalam

buku daftar disertai catatan

singkat tentang isinya.

450 Berkas 100 12 Bln -


perkara permohonan dan

gugatan yang telah

memenuhi syarat kepada

wakil Panitera untuk

diteliti dan diteruskan

kepada ketua majelis

setelah mendapat

persetujuan ketua

pengadilan Agama

450 Berkas 100 12 Bln -

6. Bertanggungjawab

terhadap penyelesaian

register permohonan


7. Mendata berkas perkara

yang masih berjalan


8. Memantau pelaksanaan

tugas bawahan


9. Mencatat setiap perkara

permohonan dan gugatan

yang diterima ke dalam

buku daftar disertai catatan

singkat tentang isinya

1777

perkara

100 12 Bln -


perkara permohonan dan

gugatan yang telah

memenuhi syarat kepada

Panitera untuk diteliti dan

diteruskan kepada Ketua

Majelis setelah mendapat

persetujuan Ketua

Pengadilan Agama

1777

perkara

100 12 Bln -

11. Mengikuti Rapat

koordinasi

20 kegiatan 100 12 Bln -

27


6.3. Ruslan P, S.H., M.H


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu Waktu Biaya

1. Memimpin satuan kerja

bagian kepaniteraan /

panitera muda hukum

425 Dok 100 12 Bln -



penanggung jawab

kegiatan

425 Dok 100 12 Bln -


perkara diterima dan

diputus

425 Dok 100 12 Bln -

4. Bertanggung jawab

terhadap berkas yang

sudah tidak aktif /masuk

arsip


5. Mendata berkas perkara

yang sudah diputus

1300

perkara

100 12 Bln -

6. Memantau pelaksanaan

tugas bawahan

420 perkara 100 12 Bln -

7. Memantau dan

menjalankan perintah

atasan

355 perkara 100 12 Bln -

8. Mengikuti rapat koordinasi 20 kegiatan 100 12 Bln -

9. Mengkroscek, memeriksa

dan mensortir isi berkas

yang layak masuk ke

dalam ruang arsip perkara

1325

perkara

100 12 Bln -

10. Memeriksa dan

menandatangi arsip berkas

perkara yang masuk arsip

1400

perkara

100 12 Bln -

11. Membuat laporan bulanan

keadaan perkara


12. Menerima, mencatat,

mengolah menyalurkan

dan menyelesaikan surat

masuk/keluar bagian

kepaniteraan

2200 surat 100 12 Bln -

13. Mengoreksi, mencatat dan

memaraf

putusan/Penetapan dan

akta cerai

1700

perkara

100 12 Bln -

14. Mengirim Salinan putusan

/penetapan kepada PPN.

100 putusan 100 12 Bln -

28


Perkara tertentu dan pihak-

pihak sesuai ketentuan

15. Menghimpun mengolah,

menyusun data

perkara/statistic perkara

dan putusan Penetapan

100 Putusan 100 12 Bln

7. Sekretaris (Suhendra, S.Sos., MM), Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2016

sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya

1. Menyusun Renstra, RKT,

PKT Bidang

Kesekretariatan

3 Dok 100 12 Bln -

2. Menyusun Program kerja

Sekretariat

3 Dok 100 12 Bln -


kegiatan bidang

kesekretariatan

1 Dok 100 12 Bln -

4. Menyusun Jadwal

Rencana Kegiatan

Sekretariat

1 Dok 100 12 Bln -

5. Menyusun Rencana

Anggaran (RKA/KL)

1 Keg 100 12 Bln -

6. Menyusun rencana

penarikan dana DIPA

1 Dok 100 12 Bln -

7. Menyusun Uraian Tugas

Pegawai (Job Discription)

1 Dok 100 12 Bln -

8. Menyusun SOP Sekretariat 3 Dok 100 12 Bln -

9. Menyusun Laporan

Tahunan

1 Keg 100 12 Bln -

10. Menyusun Laporan

Akuntabilatas Kinerja

Instansi Pemerintah

(LKJIP)

1 Keg 100 12 Bln -

11. Memaraf surat keluar yang

berkaitan dengan

Kesekretariatan

1000 Surat 100 12 Bln -

12. Melaksanakan Rapat dinas 16 Surat



Kerja Pegawai bawahan

3 Dok 100 12 Bln -

29


8. Kasub Bagian Umum dan Keuangan (Titi Khotimah,SH.), (2) Kasub Bagian

Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (Riyanco Sari, S.Pd.), Kasub

Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (Haryanti, SH.),

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam tabel

dibawah ini :

8.1. Titi Khotimah, S.H.


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya


draf Renstra, RKT, PKT

bagian umum dan

keuangan

3 Dok 100 12 Bln -


draf Program Kerja

bagian umum dan

keuangan

1 Dok 100 12 Bln -


draf SOP bagian umum

dan keuangan.

1 Dok 100 12 Bln -

4. Menyiapkan bahan draf

laporan Tahunan dan

LKJP bagian umum dan

keuangan

2 Dok 100 12 Bln -

5. Menguji SPP dan

menandatangani SPM

UP/TUP/GUP gaji dan

honor

100 Keg 100 12 Bln -

6. Menginventarisir bahan

untuk rapat yang berkaitan

dengan umum dan

keuangan

1 Dok 100 12 Bln -

7. Melaksanakan rekonsilasi

internal SAIBA dan

SIMAK BMN

12 Dok 100 12 Bln -

8. Melaksanakan rekonsiliasi

SAIBA ke KPPN dan

Korwil

12 Dok 100 12 Bln -

9. Menginventarisir data

bagian umum dan

keuangan untuk bahan

penyusunan RKA-KL

1 Dok 100 12 Bln -

10. Mengupload Backup/ADK

BMN ke Aplikasi

12 Dok 100 12 Bln -

30


Komdanas

11. Membuat Laporan

Realisasi Anggaran dan

menginputnya ke aplikasi

Komdanas

12 Dok 100 12 Bln -

12. Membuat Laporan CALK

Korwil 04 CALK Satker

01

2 Dok 100 12 Bln -

13. Menginput data pada

aplikasi Monev Kinerja

Anggaran

12 Dok 100 12 Bln -

14. Meneliti dan mengolah

surat masuk dan surat

keluar bagian keuangan

433 Surat 100 12 Bln -

15. Membuat laporan

semesteran BMN dan

Tahunan

2 Dokumen 100 12 Bln -

16. Membuat Laporan

Pencatatan Akrual

1 Dok 100 12 Bln -



Kerja / Prestasi kerja

1 Dok 100 12 Bln -

18. Membuat kartu Inventaris

Barang (KIB), daftar

ruangan (DBR) dan

daftar Barang lainnya

(DBL)

1 Keg 100 12 Bln -

19. Melakukan Pemantauan,

evaluasi, dokumentasi

sebagai pejabat penguji

dan penandatangan

SPP/SPM

100

Dokumen

100 12 Bln -

20. Melaksanakan tugas lain

yang diberikan oleh atasan

1 Kegiatan 100 12 Bln -

21. Melaporkan kegiatan

bagian umum dan

keuangankepada sekretaris



bawahan dan menetapkan

penanggungjawab

kegiatan


23. Menyusun rencana

kegiatan



kegiatan setiap tahun

kegiatan


31


8.2. Haryanti, S.H.


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya


untuk draf Renstra.

1 Dok 100 12 Bln -

2. Menginventarisir draf

Program Kerja sub bagian

perencanaan IT, dan

pelaporan

1 Dok 100 12 Bln -

3. Menyusun sasaran

kegiatan kerja sub bagian

perencanaan IT, dan

pelaporan

1 Dok 100 12 Bln -

4. Membuat perencanaan

kerja sub bagian peren-

canaan IT dan pelaporan

1 Dok 100 12 Bln -

5. Melaksanakan rapat 16 Keg 100 12 Bln -

6. Menetapkan bahan untuk

rapat yang berkaitan

dengan bagian

perencanaan IT dan

Pelaporan

1 Dok 100 12 Bln -

7. Menyusun dan menjadwal

rencana kegiatan anggaran

dalam penyusunan

RKAKL

1 Dok 100 12 Bln -

8. Menyiapkan bahan konsep

rumusan kebijakan

pimpinan dibidang

perencanaan program dan

anggaran

1 Dok 100 12 Bln -

9. Menyusun drap laporan

Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

(LKJIP)

1 Dok 100 12 Bln -

10. Menyusun draf rencana

kebutuhan anggaran dalam

RKA-K/L

1 Dok 100 12 Bln -

11. Mengusul revisi rencana

kebutuan anggaran dalam

RKA-KL

2 Dok 100 12 Bln -

12. Menyusun draf daftar

izian pelaksanaan

anggaran (DIPA)

1 Surat 100 12 Bln -

13. Melaporkan pelaksanaan

tugas kepada Sekretaris

12 Dok 100 12 Bln -

32


8.3. Riyanco Sari, S.Pd


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya


untuk draf program kerja

bagian kepegawaian

3 Dok 100 12 Bln -

2. Melaksanakan rapat 16 Dok 100 12 Bln -

3. Meneliti dan membu-

buhkan paraf usulan KGB

Kenaikan pangkat, SPMT,

SPMJ, SPP, Pensiun,

Karis/Karsu, Karpeg,

Taspen, BPJS/Askes, surat

cuti dan surat tugas

200 Dok 100 12 Bln -

4. Menyusun dan menjadwal

rencana kegiatan dibidang

kepegawaian

1 Dok 100 12 Bln -

5. Membuat surat usulan

promosi/mutasi Pejabat

atau Pegawai berdasarkan

hasil baperjakat

10 Keg 100 12 Bln -


bawahan dan menetapkan

penanggungjawab

kegiatan pelaksana tugas

bawahan

5 Dok 100 12 Bln -

7. Mengevaluasi prestasi

kerja bawahan

1 Dok 100 12 Bln -

8. Menyiapkan konsep

rumusan kebijakan

pimpinan dibidang

kepegawaian

2 Keg 100 12 Bln -


penandatangani sasaran

kerja/prestasi kerja

bawahan

2 Dok 100 12 Bln -

10. Membuat hasil rapat 16 Dok 100 12 Bln -


tugas kepada Sekretaris

12 Dok 100 12 Bln -

12. Meneliti dan

membubuhkan paraf dan

kehadiran pegawai manual

dan Aplikasi Komdanas

12 Dok 100 12 Bln -

13. Monitoring data Simpeg

dan data Sikep

12 Surat 100 12 Bln -

33


2.4. Panitera Pengganti, (1) Muhammad Fahat, SH (2) Tratna Dewy, S.A.T, SH.,

MH (3) Dra. Mulyahefni (4) Moh. Dudi Wahyudi Kadang, SH (5) M. Yasin, SH

(6) Zaelani Azis, SH (7) Endang Bahtiar, SH., MH (8) Susilowati, SHI (9)

Amrullah, SHI (10) Runie Handayani, SH (11) Ikbal Basry, SH, (12) Muh. Iqbal

Yunus, SHI, MH, (13) Etik Korniawati, SH, MH, (14) Budy Setyo Rini, SH,

(15) Sahadi, SH. (16) Ahmad Irfan, SH. (17) Rita Susanti, SH. Sasaran Kerja

Pegawai (SKP) tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

2.4.1. Muhamad Fahat, SH.


Target

Kuantita

s/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya


jalannya sidang

390 Dok 100 12 Bln -

2. Membuat dan mengetik

Berita Acara Sidang (BAS)

390 Dok 100 12 Bln -

3. Meneliti surat panggilan

/relaas/PIP/teguran yang

dibuat Jurusita yang akan

disampaikan

280

berkas

100 12 Bln -

4. Melaksanakan pemberkasan

berkas perkara

110

Dokumen

100 12 Bln -


koordinasi

25 Keg 100 12 Bln -

6. Melapor kepada mejelis

hakim tentang kesiapan

sidang

300 Keg 100 12 Bln -

7. Melapor kepada panitera

muda gugatan/permohonan

dan petugas register

110 Keg 100 12 Bln -


perkara yang telah

diminutasi kepada

panitera/panitera muda

hukum

110

Berkas

100 12 Bln -

34


2.4.2. Tratna Dewy, S.A.T, SH., MH


Target

Kuantita

s/

Output

Kualita

s

Mutu

Waktu Biaya


jalannya sidang

200 Dok 100 12 Bln -



200 Dok 100 12 Bln -



dibuat Jurusita Pengganti

yang akan disampaikan

178

berkas

100 12 Bln -


berkas perkara

100

Dokumen

100 12 Bln -

5. Mengikuti rapat koordinasi 25 Keg 100 12 Bln -



sidang

200 Keg 100 12 Bln -




110 Keg 100 12 Bln -


perkara yang telah

diminutasi kepada


hokum

100

Berkas

100 12 Bln -

2.4.3. Dra. Mulyahefni


Target

Kuantita

s/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya


jalannya sidang

200 Dok 100 12 Bln -



200 Dok 100 12 Bln -





600

berkas

100 12 Bln -


berkas perkara

150 Dok 100 12 Bln -


35


koordinasi



sidang

200 Keg 100 12 Bln -




200 Keg 100 12 Bln -


perkara yang telah

diminutasi kepada


hokum

150

Berkas

100 12 Bln -

2.4.4. Moh. Dudi Wahyudi Kadang, SH


Target

Kuantita

s/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya


jalannya sidang

200 Dok 100 12 Bln -



200 Dok 100 12 Bln -





600

berkas

100 12 Bln -


berkas perkara

150 Dok 100 12 Bln -


koordinasi

25 Keg 100 12 Bln -



sidang

200 Keg 100 12 Bln -




150 Keg 100 12 Bln -


perkara yang telah

diminutasi kepada


hukum

150

Berkas

100 12 Bln -

36


2.4.5. M. Yasin, SH


Target

Kuantita

s/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya


jalannya sidang

534 Dok 100 12 Bln -



534 Dok 100 12 Bln -





712

berkas

100 12 Bln -


berkas perkara

178 Dok 100 12 Bln -




sidang

534 Keg 100 12 Bln -




534 Keg 100 12 Bln -


perkara yang telah

diminutasi kepada


hokum

178

Berkas

100 12 Bln -

2.4.6. Zaelani Azis, SH


Target

Kuantita

s/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya


jalannya sidang

240 Dok 100 12 Bln -



240 Dok 100 12 Bln -





260

berkas

100 12 Bln -


berkas perkara

200

Dokumen

100 12 Bln -


37


koordinasi



sidang

200 Keg 100 12 Bln -




100 Keg 100 12 Bln -


perkara yang telah

diminutasi kepada


hukum

100

Berkas

100 12 Bln -

2.4.7. Endang Bahtiar, SH., MH


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya


jalannya sidang

534 Dok 100 12 Bln -



534 Dok 100 12 Bln -





712

berkas

100 12 Bln -


berkas perkara

178 Dok 100 12 Bln -




sidang

534 Keg 100 12 Bln -




534 Keg 100 12 Bln -


perkara yang telah

diminutasi kepada


hukum

178

Berkas

100 12 Bln -

38


2.4.8. Susilowati, SHI


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya


jalannya sidang

250 Dok 100 12 Bln -



250 Dok 100 12 Bln -





150

berkas

100 12 Bln -


berkas perkara

100 Dok 100 12 Bln -




sidang

250 Keg 100 12 Bln -




100 Keg 100 12 Bln -


perkara yang telah

diminutasi kepada


hukum

100

Berkas

100 12 Bln -

2.4.9. Amrullah, SHI


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya


jalannya sidang

900 Dok 100 12 Bln -



900 Dok 100 12 Bln -





600

berkas

100 12 Bln -


berkas perkara

300

Dokumen

100 12 Bln -


koordinasi

20 Keg 100 12 Bln -

6. Melapor kepada mejelis hakim tentang kesiapan

900 Keg 100 12 Bln -

39


sidang




300 Keg 100 12 Bln -


perkara yang telah

diminutasi kepada


hokum

300

Berkas

100 12 Bln -

2.4.10. Runie Handayani, SH


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya


jalannya sidang

200 Dok 100 12 Bln -



200 Dok 100 12 Bln -

3. Membuat Instrumen

Panggilan/PBT/Amar

Putus/Undur

100 Dok 100 12 Bln -

4. Membuat Penetapan

Sita/Ikrar

50

Dokumen

100 12 Bln -





200

berkas

100 12 Bln -


berkas perkara

100 Dok 100 12 Bln -


koordinasi

20 Keg 100 12 Bln -



sidang

200 Keg 100 12 Bln -




200 Keg 100 12 Bln -


perkara yang telah

diminutasi kepada


hokum

100

Berkas

100 12 Bln -

40


2.4.10. Ikbal Basry, SH


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya


jalannya sidang

200 Dok 100 12 Bln -



200 Dok 100 12 Bln -





178

berkas

100 12 Bln -


berkas perkara

100 Dok 100 12 Bln -


koordinasi

25 Keg 100 12 Bln -



sidang

200 Keg 100 12 Bln -




100 Keg 100 12 Bln -


perkara yang telah

diminutasi kepada


hukum

100

Berkas

100 12 Bln -

2.4.11. Muh. Iqbal Yunus, SHI, MH


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya


jalannya sidang

200 Dok 100 12 Bln -



200 Dok 100 12 Bln -

3. Membuat Instrumen

Panggilan/PBT/Amar

Putus/Undur

100 Dok 100 12 Bln





200

berkas

100 12 Bln -

5. Melaksanakan pemberkasan berkas perkara

100 Dok 100 12 Bln -

41



koordinasi

20 Keg 100 12 Bln -



sidang

200 Keg 100 12 Bln -




200 Keg 100 12 Bln -


perkara yang telah

diminutasi kepada


hukum

100

Berkas

100 12 Bln -

2.4.12. Etik Korniawati, SH, MH


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya


jalannya sidang

100 Dok 100 12 Bln -



100 Dok 100 12 Bln -

3. Membuat instrument

Panggilan/PBT/Amar

Putusan/Undur

50 100 12 Bln





0 berkas 100 12 Bln -


berkas perkara

200 Dok 100 12 Bln -


koordinasi

50 Keg 100 12 Bln -



sidang

100 Keg 100 12 Bln -




100 Keg 100 12 Bln -


perkara yang telah

diminutasi kepada


hokum

50

Berkas

100 12 Bln -

42


2.4.13.Budy Setyo Rini, SH


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya


jalannya sidang

120 Dok 100 12 Bln -



120 Dok 100 12 Bln -

3. Membuat instrument

Panggilan/PBT/Amar

Putus/Undur

60 100 12 Bln





120 surat 100 12 Bln -


berkas perkara

60 Dok 100 12 Bln -


koordinasi

20 Keg 100 12 Bln -



sidang

120 Keg 100 12 Bln -




120 Keg 100 12 Bln -


perkara yang telah

diminutasi kepada


hokum

60

Berkas

100 12 Bln -

2.4.14. Sahadi, SH


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya


jalannya sidang

240 Dok 100 12 Bln -



240 Dok 100 12 Bln -





0 berkas 100 12 Bln -

4. Melaksanakan pemberkasan berkas perkara

200 Dok 100 12 Bln -

43



koordinasi

25 Keg 100 12 Bln -



sidang

200 Keg 100 12 Bln -




100 Keg 100 12 Bln -


perkara yang telah

diminutasi kepada


hukum

100

Berkas

100 12 Bln -

2.4.15. Ahmad Irfan, SH.


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya


jalannya sidang

260 Dok 100 12 Bln -



260 Dok 100 12 Bln -





200

Surat

100 12 Bln -


berkas perkara

130

berkas

100 12 Bln -


koordinasi

20 keg 100 12 Bln -



sidang

260 Keg 100 12 Bln -




260 Keg 100 12 Bln -


perkara yang telah

diminutasi kepada


hukum

130

Berkas

100 12 Bln -

44


2.4.16 Rita Susanti, SH


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya


jalannya sidang

100 Dok 100 12 Bln -



100 Dok 100 12 Bln -



dibuat Jurusita yang akan

disampaikan

300

berkas

100 12 Bln -


berkas perkara

50

Dokumen

100 12 Bln -


koordinasi

25 Keg 100 12 Bln -



sidang

100 Keg 100 12 Bln -




50 Keg 100 12 Bln -


perkara yang telah

diminutasi kepada


hukum

50

Berkas

100 12 Bln -

9. Jurusita, (1) Wadinah, (2) Magdalena Hutagaol, (3) Budi Sukirno, (4) Muhammad

Muchram, (5) Ruslani, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2016 sebagaimana


9.1. Wadinah


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya

1. Menerima instrumen

panggilan dari majelis

hakim

1900

Relaas

100 12 Bln -

2. Membuat surat panggilan

untuk pihak

1900

Relaas

100 12 Bln -

3. Melaksanakan pemanggilan

(Bantuan Pemanggilan) para

pihak

500

Relaas

100 12 Bln -

45



pemberitahuan isi putusan

dari mejelis hakim

600

Relaas

100 12 Bln -

5. Membuat surat


untuk para pihak

600

Relaas

100 12 Bln -

6. Melaksanakan penyampaian

isi putusan para pihak

600

Relaas

100 12 Bln -

7. Melaksanakan penyitaan 10 Keg 100 12 Bln -

8. Mengikuti Rapat koordinasi 20 Dok 100 12 Bln -

9.2. Magdalena Hutagaol


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya



hakim

1200

Relaas

100 12 Bln -


untuk pihak

1200

Relaas

100 12 Bln -



pihak

600

Relaas

100 12 Bln -



dari mejelis hakim

300

Relaas

100 12 Bln -

5. Membuat surat


untuk para pihak

300

Relaas

100 12 Bln -



300

Relaas

100 12 Bln -



9.3. Budi Sukirno


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya



hakim

1400

Relaas

100 12 Bln -


untuk pihak

1400

Relaas

100 12 Bln -

46




pihak

600

Relaas

100 12 Bln -



dari mejelis hakim

400

Relaas

100 12 Bln -

5. Membuat surat


untuk para pihak

400

Relaas

100 12 Bln -



400

Relaas

100 12 Bln -



9.4. Muchamad Muchrom


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya



hakim

1800

Relaas

100 12 Bln -


untuk pihak

1600

Relaas

100 12 Bln -



pihak

400

Relaas

100 12 Bln -



dari mejelis hakim

700

Relaas

100 12 Bln -

5. Membuat surat


untuk para pihak

700

Relaas

100 12 Bln -



700

Relaas

100 12 Bln -



9.5. Ruslani


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya



hakim

1500

Relaas

100 12 Bln -

2. Membuat surat panggilan 1500 100 12 Bln -

47


untuk pihak Relaas



pihak

600

Relaas

100 12 Bln -



dari mejelis hakim

400

Relaas

100 12 Bln -

5. Membuat surat


untuk para pihak

400

Relaas

100 12 Bln -



400

Relaas

100 12 Bln -



10. Jurusita Pengganti, (1) Sri Mahanum (2) Fita Alfiany AR Paputungan, S.Kom, (3)

Nurhidayah Megawati, SH, (4) Achmad Fadli, A.Md, (5) Nyayu Asha Della Sati,

A.Md, (6) Oebaydillah, S.Ag, (7) Hiram Sulistio Sibarani, S.Kom, (8) Adi

Praswara Ary, SH, MH, (9) Nurwilis, SH, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2016

sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

10.1 Sri Mahanum


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya



hakim

200

Relaas

100 12 Bln -


untuk pihak

200

Relaas

100 12 Bln -



pihak

150

Relaas

100 12 Bln -

4. Melaksanakan Penyampaian


150

Relaas

100 12 Bln -

5. Menerima relaas bantuan

(Tabayun)

300

Relaas

100 12 Bln -

6. Membuat surat untuk para

pihak (Tabayun)

300

Relaas

100 12 Bln -

48


10.2. Fita Alfiany AR Paputungan, S,Kom


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya



hakim

150

Relaas

100 12 Bln -


untuk pihak

150

Relaas

100 12 Bln -



pihak

150

Relaas

100 12 Bln -

4. Menerima instruman

penyampaian isi putusan

dari malis hakim

10

Relaas

100 12 Bln -

5. Membuat surat

pemberitahun isi putusan

10

Relaas

100 12 Bln -



kepada para pihak

10

Relaas

100 12 Bln -

7. Menyerahkan hasil

pemanggilan dan


kepada panitera pengganti

160

relaas

100 12 Bln -

8. Menyampaikan

memory/kontra memory

banding dan kasasi

1 relaas 100 12 Bln -


yang diberikan atasan

1 keg 100 12 Bln -

10. Mengikuti rapat rutin

Jurusita dan Jurusita

Pengganti

16 Keg 100 12 Bln -

10.3. Ady Praswara Ary, SH., MH


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya



hakim

120

Relaas

100 12 Bln -


untuk pihak

260

Relaas

100 12 Bln -

3. Melaksanakan pemanggilan 200 100 12 Bln -

49



pihak

Relaas



kepada para pihak

120

Relaas

100 12 Bln -

5. Menerima relaas panggilan

tabayun

260

Relaas

100 12 Bln -


Isi Putusan (Tabayun)

200

Relaas

100 12 Bln -


untuk para pihak (Tabayun)

260

relaas

100 12 Bln -

8. Menyampaikan


banding dan kasasi


9. Membuat berita acara

penyitaan

0 keg 100 12 Bln -


11. Membantu majelis hakim

melaksanakan discente

0 Keg 100 12 Bln -


10.4. Hiram Sulistio Sibarani, S,Kom


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya



hakim

450

Relaas

100 12 Bln -


untuk pihak

450

Relaas

100 12 Bln -



pihak

450

Relaas

100 12 Bln -



dari malis hakim

20

Relaas

100 12 Bln -

5. Membuat surat


20

Relaas

100 12 Bln -



kepada para pihak

20

Relaas

100 12 Bln -


pemanggilan dan



470

relaas

100 12 Bln -

8. Menyampaikan 5 relaas 100 12 Bln -

50



banding dan kasasi



4 keg 100 12 Bln -



Pengganti

16 Keg 100 12 Bln -

10.5. Oebaydillah, S.Ag


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya



hakim

450

Relaas

100 12 Bln -


untuk pihak

450

Relaas

100 12 Bln -



pihak

450

Relaas

100 12 Bln -



dari malis hakim

30

Relaas

100 12 Bln -

5. Membuat surat


30

Relaas

100 12 Bln -



kepada para pihak

30

Relaas

100 12 Bln -


pemanggilan dan



480

relaas

100 12 Bln -

8. Menyampaikan


banding dan kasasi




4 keg 100 12 Bln -



Pengganti

16 Keg 100 12 Bln -

51


10.6. Nurhidayah Megawati, SH


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya



hakim

1200

Relaas

100 12 Bln -


untuk pihak

1200

Relaas

100 12 Bln -



pihak

1200

Relaas

100 12 Bln -



kepada para pihak

600

Relaas

100 12 Bln -


tabayun

300

Relaas

100 12 Bln -



300

Relaas

100 12 Bln -



600

relaas

100 12 Bln -

8. Menyampaikan


banding dan kasasi



penyitaan

2 keg 100 12 Bln -




2 Keg 100 12 Bln -


10.7. Nurwilis, SH


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya



hakim

1200

Relaas

100 12 Bln -


untuk pihak

1200

Relaas

100 12 Bln -



pihak

1200

Relaas

100 12 Bln -

4. Melaksanakan penyampaian 600 100 12 Bln -

52



kepada para pihak

Relaas


tabayun

600

Relaas

100 12 Bln -



300

Relaas

100 12 Bln -



600

relaas

100 12 Bln -

8. Menyampaikan


banding dan kasasi



penyitaan

2 keg 100 12 Bln -




2 Keg 100 12 Bln -


10.8. Nyayu Asha Della Sati, A.Md


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya



hakim

150

Relaas

100 12 Bln -


untuk pihak

150

Relaas

100 12 Bln -



pihak

150

Relaas

100 12 Bln -



dari malis hakim

20

Relaas

100 12 Bln -

5. Membuat surat


20

Relaas

100 12 Bln -



kepada para pihak

20

Relaas

100 12 Bln -


pemanggilan dan



170

relaas

100 12 Bln -

8. Menyampaikan


banding dan kasasi


9. Melaksanakan tugas lain 1 keg 100 12 Bln -

53





Pengganti

16 Keg 100 12 Bln -

10.9. Achmad Fadly, A.Md


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya



hakim

200

Relaas

100 12 Bln -


untuk pihak

200

Relaas

100 12 Bln -



pihak

200

Relaas

100 12 Bln -



dari malis hakim

20

Relaas

100 12 Bln -

5. Membuat surat


20

Relaas

100 12 Bln -



kepada para pihak

20

Relaas

100 12 Bln -


pemanggilan dan



220

relaas

100 12 Bln -

8. Menyampaikan


banding dan kasasi




4 keg 100 12 Bln -



Pengganti

16 Keg 100 12 Bln -

10.10. Jusriah Rieuwpasa, S.Hi


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya

1. Menerima instrumen 100 100 12 Bln -

54



hakim

Relaas


untuk pihak

100

Relaas

100 12 Bln -



pihak

100

Relaas

100 12 Bln -



dari malis hakim

13

Relaas

100 12 Bln -

5. Membuat surat


13

Relaas

100 12 Bln -



kepada para pihak

13

Relaas

100 12 Bln -


pemanggilan dan



113

relaas

100 12 Bln -

8. Menyampaikan


banding dan kasasi




1 keg 100 12 Bln -



Pengganti

16 Keg 100 12 Bln -

10.11. Zulqa Reznyka Rum, SE., MH


Target

Kuantitas/

Output

Kualitas

Mutu

Waktu Biaya



hakim

100

Relaas

100 12 Bln -


untuk pihak

100

Relaas

100 12 Bln -



pihak

100

Relaas

100 12 Bln -



15

Relaas

100 12 Bln -

55


dari malis hakim

5. Membuat surat


15

Relaas

100 12 Bln -



kepada para pihak

15

Relaas

100 12 Bln -


pemanggilan dan



115

relaas

100 12 Bln -

8. Menyampaikan


banding dan kasasi




1 keg 100 12 Bln -



Pengganti

16 Keg 100 12 Bln -

11. Staf, (1) Saharun, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2016 sebagaimana tersebut



Target

Kuantitas/

Output

Kualita

s

Mutu

Waktu Biaya

1. Menyiapkan absensi harian

pegawai

250 Dok 100 12 Bln -

2. Merakapitulasi absensi

untuk usulan tunjangan

kinerja

12 Dok 100 12 Bln -

3.

Menata dan memelihara file

pegawai

53 Dok 100 12 Bln -

4. Menyiapakn draf usulan

pembuatan kartu pegawai,

kartu istri / kartu suami,

Askes/BPJS dan Taspen

10 Dok 100 12 Bln -

5. Mengetik surat izin cuti dan

surat tugas pegawai

20 Doc 100 12 Bln -

6. Menyiapkan surat

pengajuan usul pemberian

penghargaan Satyalencana

dan sebagainya

20 Doc 100 12 Bln -

7. Mengisi buku register induk

kepegawaian

15 Doc 100 12 Bln -

8. Menyiapkan pelaksanaan 12 Doc 100 12 Bln -

56


kegiatan upacara setiap

tanggal 17 setiap bulan dan

hari besar nasional

9. Membuat surat tugas lain


20 Doc 100 12 Bln -


tugas kepada kepala sub

bagian kepegawaian,

organisasi dan tata laksana

12 Keg 100 12` Bln -

57

BAB III : PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada setiap tahunnya Pengadilan Agama Jakarta Pusat selalu mempunyai sasaran

tertentu yang ingin dicapai yang merupakan syarat mutlak dalam menjamin kelangsungan

dan perkembangannya. Agar sasaran tersebut dapat tercapai, maka diperlukan adanya

berbagai kerjasama yang teratur dan terintegrasi diantara semua unsur-unsur yang ada.

Dalam menjaga kelangsungan hidup dan kontinuitas Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

sumber daya manusia (SDM) sangat berpengaruh dan merupakan salah satu hal yang sangat

penting dalam menjalankan kegiatan operasional Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Dengan sumber daya manusia (SDM) yang merupakan keunggulan dan kekuatan,

tentulah sangat diharapkan dimasa yang akan datang bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat

dapat melangkah lebih baik dari pada sebelumnya. Oleh karena itu, harus diupayakan

berbagai cara untuk dapat mempertahankan serta mengembangkan Sumber Daya Manusia

yang ada saat ini. Dibawah ini kami uraikan Sumber Daya Manusia dilingkungan Pengadilan

Agama Jakarta Pusat :

1. Profil Sumber Daya Manusia

1.1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial, terdiri dari :

Hakim sebanyak 8 (delapan) orang (Ketua,Wakil Ketua dan 6 Hakim)

Panitera 1(satu) orang, Wakil Panitera 1 (satu) orang

Panitera Muda Gugatan 1 (satu) orang,

Panitera Muda Permohonan 1 (satu) orang,

Panitera Muda Hukum 1 (satu) orang,

Panitera Pengganti 17 (tujuh belas) orang,

Jurusita 5 (lima) orang,

Jurusita Pengganti sebanyak 9 (sembilan) orang,

Sebagaimana diuraikan dalam tabel III.1.

58


Tabel III.1. SDM Teknis Yudisial Tahun 2016

No NAMA NIP JABATAN

1. Dra. H. Moch. Sukkri, SH.,MH. 196006061988031002 Ketua

2. Dra. Hj. Ernida Basry.,MH. 196001031988032002 Wakil Ketua

3. Dra. Hj. Nurroh Sunah, SH.,MH. 195608301987032001 Hakim

4. Drs. M. Idris Wahidin, MH. 195710121987031002 Hakim

5. Drs. H. Munadi, MH. 196204121994031003 Hakim

6. Dra. Isti’anah, MH. 196401011991032014 Hakim

7. Hj. Suciati, SH, MH. 195707141980032005 Hakim

8. Dra. Nur Djannah Syaf, SH., MH. 196909041993032003 Hakim

9. Drs. Nurman. 195911251984031000 Panitera

10. Hj. Ghizar Fau’ah, SH., MH. 196409171986032013 Wakil Panitera

11. H. Bangbang Sri Pancala, SH.,MH. 196605051994031006 Panmud Permohonan

12. Nova Asrul Lutfi, SH. 197411101994031002 Panmud Gugatan

13. Ruslan P, SH.,MH. 196812051989021001 Panmud Hukum

14. Dra. Mulyahefni 196311131992022002 Panitera Pengganti

15. Muhammad Fahat, SH. 196610111989031001 Panitera Pengganti

16. Tratna Dewy S.A.T, SH.,MH 197107241994032004 Panitera Pengganti

17. Muh. Dudi Wahyudi K, SH., MH. 197506292002121004 Panitera Pengganti

18. Sahadi, SH. 195904131989031001 Panitera Pengganti

19. Ahmad Irfan, SH 198002032003121003 Panitera Pengganti

20. Zaelani Azis, SH., MH. 196609281989031002 Panitera Pengganti

21. M. Yasin, SH. 196408221986031004 Panitera Pengganti

22. Endang Bahtiar, SH.,MH 197109021992031002 Panitera Pengganti

23. Susilowati, SH., MH. 197802272006042011 Panitera Pengganti

24. Ikbal Basry, SH. 197805302002121006 Panitera Pengganti

25. Runie Handayani, SH., MH. 197307112003122001 Panitera Pengganti

26. Amrullah, SHI. 198507252008051001 Panitera Pengganti

27. Muh. Iqbal Yunus, SHI., MH. 198105252006041005 Panitera Pengganti

28. Etik Korniawati, SH., MH. 198403222009042004 Panitera Pengganti

29. Rita Susanti, SH. 197701262006042003 Panitera Pengganti

30. Budy Setyo Rini, SH. 198603142006042003 Panitera Pengganti

31. Wadinah 195909231979031001 Jurusita

32. Magdalena Hutagaol 196205311992032002 Jurusita

59


33. Budi Sukirno 197010101992031020 Jurusita

34. Muhammad Muchram 197612222006041004 Jurusita

35. Ruslani 196812152006041001 Jurusita

36. Sri Mahanum 196001061984022001 Jurusita Pengganti

37. Fita Alfiany AR Paputungan, S.Kom 198312232009042011 Jurusita Pengganti

38. Nurhidayah Megawati, SH. 197610232003122005 Jurusita Pengganti

39. Achmad Fadli, A.Md 198611092009041002 Jurusita Pengganti

40. Nyayu Asha Della Sati, A.Md 198502192009042003 Jurusita Pengganti

41. Hiram Sulistio Sibarani, S.Kom 197704292011011005 Jurusita Pengganti

42. Nurwilis, SH. 198107172009042004 Jurusita Pengganti

42. Jusriah Rieuwpasa, SHI 197602282008052001 Jurusita Pengganti

44. Zulqa Reznyka Rum, SE., MH. 198707102009042003 Jurusita Pengganti

1.2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial, terdiri dari :

Sekretaris 1(satu) orang

Kasub Bagian Umum dan Keuangan 1(satu) orang

Kasub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 1(satu) orang

Kasub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 1(satu) orang

Staf Kepegawaian 1 (satu) orang

Sebagaimana diuraikan dalam tabel III.2.

Tabel III.2. SDM Non Teknis Yudisial Tahun 2016

No NAMA NIP JABATAN

1. Suhendra, S.Sos, MM. 196901111991031003 Sekretaris

2. Titi Khotimah, SH. 196609291994032004 Kasub Bagian Umum dan

Keuangan

3. Haryanti, SH. 196906241990012001 Kasub Bagian

Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

4. Riyanco Sari, S.Pd. 198402142009122003 Kasub Bagian

Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

5. Saharun 196704092014081001 Staf

Adapun sisanya 9 (Sembilan) orang merupakan tenaga honorer, terdiri dari sebagaimana

diuraikan dalam tabel III.3.

60


Tabel III.3. Tenaga Honorer Tahun 2016

No NAMA JABATAN JABATAN

1. Subagja Honorer Pengemudi Kantor/ Operasional Ketua

2. Moh. Hanief Hambali, ST Honorer Pengemudi/ Membantu Kearsipan Perkara

3. Muchlis Honorer Petugas Kebersihan/ Membantu Sub Bag Keuangan

4. Imron Honorer Pengemudi Kantor/ Operasional Panitera/Sekretaris

5.. Syamsul Bahri Honorer Petugas Kebersihan/ Membantu Kearsipan Perkara

6. Mardiyanto Honorer

Satpam/ Menjaga Mesin Antrian Sidang

7. Muhali Honorer Satpam

8. Sudrajat Honorer Satpam/ Membantu Sub Bag Umum

9. Ulinuha Oktavian, A.Md Honorer Petugas Pelayanan Meja Informasi/Membantu Admin Perkara

2. Kebutuhan Sumber Daya Manuasia

Kebutuhan pegawai di lingkungan Dinas Pemerintahan akan selalu bertambah

seiring berkembangnya institusi yang menaungi. Perkembangan institusi ini tak pelak

membutuhkan pegawai baru yang mengisi unit bagian yang semakin banyak. Untuk

merekrut pegawai baru, ada beberapa hal yang harus dicermati mengenai analisis

kebutuhan pegawai. Analisis kebutuhan pegawai merupakan dasar bagi penyusunan

formasi dengan ukuran yang dipakai dalam penentuan formasi sebagai berikut:

1. Jenis pekerjaan

2. Volume pekerjaan

3. Sifat pekerjaan

4. Kapasitas pegawai

5. Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan

6. Jenjang dan Jumlah Jabatan serta Pangkat

7. Alat yang tersedia

Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa formasi ideal

kebutuhan sumber daya manusia untuk setiap Pengadilan Tingkat Pertama terdiri dari

seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua serta seorang Panitera yang dibantu oleh seorang

61


Wakil Panitera yang membawahi 3 Sub Kepaniteraan yang masing-masing dipimpin oleh

seorang Panitera Muda dan seorang Sekretaris yang membawahi 3 Sub Bagian/Urusan

yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Untuk Majelis Hakim

maksimum 8 Majelis Hakim terdiri dari maksimum 24 orang Hakim. Majelis Hakim dibantu

maksimum 4 orang Panitera Pengganti, 5 (lima) orang Juru Sita dan maksimal 10 (sepuluh)

orang Jurusita Pengganti. Sedangkan pada Ketatausahaan terdiri dari 40(empat puluh)

orang termasuk 10 (sepuluh) juru ketik, 5 (lima) supir, 10 (sepuluh) pesuruh, 3 (tiga)

penjaga malam dan 2 (dua) tukang kebun sehingga seluruhnya formasi 133 orang.

Adapun kondisi riil setiap Pengadilan Tingkat Pertama khususnya Pengadilan Agama

Jakarta Pusat untuk kekuatan personil/sumber daya manusia yang ada pada saat ini masih

jauh dari formasi ideal dengan formasi seluruhnya berjumlah 49 (empat puluh sembilan)

orang sehingga masih membutuhkan penambahan pegawai untuk tenaga Hakim, Panitera

Pengganti dan Staf.

3. Mutasi

Pada tahun 2016 telah dilakukan berbagai mutasi kepegawaian yaitu mutasi

kenaikan pangkat, mutasi gaji berkala dan mutasi tempat tugas. Sebagai gambaran

dibawah ini diuraikan secara terinci mutasi kepegawaian di Pengadilan Agama Jakarta

Pusat.

3.1. Mutasi Kenaikan Pangkat sebanyak 9(sembilan) orang pegawai sebagaimana dalam

tabel III.4.

Tabel III.4. Mutasi Kenaikan Pangkat Tahun 2016

No Nama Pangkat

Nomor SK Tanggal Periode Ket. Lama Baru

1. Ahmad Irfan, SH.

Penata, III/c

Penata TK. I, III/d

1536/DjA/KP.04.1/SK/08/2016

01 April 2016

09 Mei 2016

Terealisasi

2. Rita Susanti, SH.

Penata Muda,III/a

Penata Muda TK. I, III/b

2327/DjA/KP.04.1/SK/08/2016

15 Agustus 2016

23 April 2016

Terealisasi

3. Budy Setyo Rini,SH.

Penata Muda,III/a


1501/DjA/KP.04.1/SK/2/2016

01 April 2016

09 Mei 2016

Terealisasi

4. Amrullah, SHI.

Penata Muda Tk.I, III/b

Penata, III/c

3194/DjA/KP.04.1/SK/2/2016

12 Oktober 2016

1 Oktober 2016

Terealisasi

5. Endang Bachtiar,

Penata Muda TK.

Penata, III/c

3195/DjA/KP.04.1/SK

12 Oktober

1 Oktober 2016

Terealisasi

62


SH.,MH, I, III/b /2/2016 2016

6. Zulqa Reznyka Rum, S.E.,MH.


Penata, III/c

3206/DjA/KP.04.1/SK/2/2016

12 Oktober 2016

1 Oktober 2016

Terealisasi

3.2. Mutasi Kenaikan Gaji Berkala sebanyak 29(dua puluh sembilan) orang pegawai

sebagaimana dalam tabel III.5.

Tabel III.5. Mutasi Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2016

No Nama Periode Nomor Surat Tanggal Ket

1. Dra. Mulyahefni. 01-02-2016 W9-A1/341/KP.04. 2/X/2016

13-02-2016 Terealisasi

2. Ruslan P, SH.,MH.

01-02-2016 W9-A1/342/KP.04. 2/X/2016


3. Drs. H. Moch. Sukkri, SH.,MH.

01-03-2016 W9-A1/434/KP.04. 2/X/2016


4. Suhendra, S.Sos.,MM

01-03-2016 W9-A1/345/KP.04. 2/X/2016


5. H. Bangbang Sri Pancala, SH.,MH.

01-03-2016 W9-A1/347/KP.04. 2/X/2016


6. Muahmmad Fahat, SH.,

01-03-2016 W9-A1/348/KP.04. 2/X/2016


7. Drs. Munadi, MH.

01-03-2016 W9-A1/349/KP.04. 2/X/2016


8. Drs. Nurman.

01-03-2016 W9-A1/350/KP.04. 2/X/2016


9. Zaelani Azis, SH.,MH.

01-03-2016 W9-A1/352/KP.04. 2/X/2016


10. Nurwilis, SH.

01-04-2016 W9-A1/807/KP.04. 2/X/2016


11. Rita Susanti, SH.

01-04-2016 W9-A1/806/KP.04. 2/X/2016


12. Jusriah Rieuwpasa, SHI

01-05-2016 W9-A1/1072/KP.04. 2/X/2016


13. Amrullah, SHI.

01-05-2016 W9-A1/071/KP.04. 2/X/2016


14. Susilowati, SH.,MH. 01-08-2016 W9-A1/2377/KP.04. 2/X/2016


15. Runnie Handayani, SH.,MH.

01-08-2016 W9-A1/2376/KP.04. 2/X/2016


16. Ruslani. 01-10-2016 W9-A1/3482/KP.04. 2/X/2016


17. M. Iqbal Yunus, SH.,MH

01-10-2016 W9-A1/3481/KP.04. 2/X/2016


18. Moh. Dudi Wahyudi Kadang, SH.,MH.

01-12-2016 W9-A1/4770/KP.04. 2/X/2016


19. Nuhidayah Megawati, SH.

01-12-2016 W9-A1/4771/KP.04. 2/X/2016


63


3.3. Mutasi tempat tugas merupakan fenomena yang biasa terjadi di sebuah instansi.

Mutasi juga merupakan bagian dari pengembangan sumberdaya manusia (SDM),

dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai, mengembangkan

motivasi, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman kerja. Pengadilan Agama

Jakarta Pusat untuk tahun 2016, terdapat 5(lima) orang pegawai mutasi masuk

sebagaimana dalam tabel. III.6 dan terdapat 6(enam) orang pegawai mutasi keluar

sebagaimana dalam tabel III.7.

Tabel III.6. Pegawai yang masuk Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2016

No Nama Jabatan

TMT Nomor SK Tanggal Lama Baru

1. Riyanco Sari, S.Pd.

Staf Pengadilan Tinggi Agama

Jakarta

Kasub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

pada Pengadilan Agama Jakarta

Pusat

29-12-2015

38/Sek/peng.06.1/12/2015

16-12-2015

2. Frans P. Alfons Sopacua, SH.

Staf Pengadilan Tinggi Agama

Jakarta

Jurusita Pengadilan

Agama Jakarta Pusat

04-02-2016

3038/DjA/KP.04.6/SK/11/2015

27-11-2015

3. Drs. M. Idris Wahidin, MH.

Ketua Pengadilan

Agama Pangkal Pinang

Hakim Madya Utama pada Pengadilan

Agama Jakarta Pusat

23-02-2016

3865/DJA/KP.04.6/SK/12/2015

28-12-2015

4. Dra. Hj. Ernida Basry.,MH.

Ketua Pengadilan

Agama Bekasi

Wakil Ketua pada Pengadilan

Agama Jakarta Pusat

26-08-2016

2158/DJA/KP.04.6/SK/8/2016

22-08-2016

5. Sahadi, SH. Kepala seksi mutasi Panitera

dan Jurusita wilayah II

Dirgen Badilag

Panitera Pengganti pada

Pengadilan Agama Jakarta

Pusat

27-05-2016

1435/DJA/Kp.04.6/SK/6/2016

02-05-2016

Tabel III.7. Pegawai yang keluar Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2016

No Nama Jabatan

Nomor SK Tanggal Lama Baru

1. Dra.Hj. Taslimah, MH.

Hakim Pengadilan

Agama Jakarta Pusat

Hakim Pengadilan

Agama Bandung

3662/DJA/KP.04.6/SK/II/2015

28-12-2015

2. Drs. H. M. Turcahan Badri, SH., MH

Wakil Ketua Pengadilan

Agama Jakarta Pusat

Ketua Pengadilan

Agama Semarang

0550/DJA/KP.04.6/SK/2/2016

15-02-2016

64


3. Frans P. Alfons Sopacua, SH.

Jurusita Pengadilan

Agama Jakarta Pusat

Jurusita Pengadilan

Agama Jakarta Barat

1552/DJA/KP.04.6/SK/5/2016

10-05-2016

4. Drs. Sarnoto, MH.

Hakim Pengadilan

Agama Jakarta Pusat

Hakim Pengadilan

Agama Bandung

2294/DJA/KP.04.6/SK/8/2016

22-10-2016

5. Oebaydillah, S.Ag.

Jurusita Pengganti Pengadilan

Agama Jakarta Pusat

Panitera Pengganti Pengadilan

Agama Jakarta Timur

2992/DJA/KP.04.6/SK/9/2016

01-11-2016

6. Adi Praswara Ari, SH., MH.


Agama Jakarta Pusat


Agama Jakarta Selatan

2993/DJA/KP.04.6/SK/9/2016

01-11-2016

4. Promosi

Promosi adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu instansi. Promosi

juga merupakan kesempatan untuk berkembang dan maju yang dapat mendorong

pegawai untuk lebih baik atau lebih bersemangat dalam melakukan suatu pekerjaan

dalam lingkungan instansi. Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tahun 2016, terdapat

3(tiga) orang pegawai yang mendapatkan promosi jabatan sebagaimana dalam tabel III.8.

Tabel III.8. Pegawai yang mendapat promosi jabatan Tahun 2016

No Nama Jabatan Nomor SK Tanggal Ket.

Lama Baru

1. Drs. H. M. Turcahan Badri, SH., MH

Wakil Ketua

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Ketua Pengadilan

Agama Semarang

0550/DJA/KP.04.6/SK/2/2016

15-02-2016 Promosi ke PA

Semarang

2. Oebaydillah, S.Ag.


Agama Jakarta Pusat


Agama Jakarta Timur

2992/DJA/KP.04.6/SK/9/2016

01-11-2016 Promosi ke PA Timur

2. Adi Praswara Ari, SH., MH.


Agama Jakarta Pusat


Agama Jakarta Selatan

2992/DJA/KP.04.6/SK/9/2016

01-11-2016 Promosi ke PA Timur

65


5. Pensiun

Pada tahun 2016 pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat ada 1(satu) orang pegawai yang

telah purnabakti/pensiun, sebagaimana dalam tabel III.9.

Tabel III.9. Pegawai yang telah purnabakti/pensiun pada Tahun 2016

No Nama Jabatan Nomor SK Tanggal Ket.

1. Dra. Hj. Saniyah, KH Hakim Utama Muda

96/P Tahun 2015

08 September 2015

B. KEADAAN PERKARA

1. Penyelesaian Perkara

Jumlah sisa perkara tahun 2015 sebanyak 383 perkara terdiri dari gugatan 361

perkara dan permohonan 22 perkara ditambah perkara yang diterima tahun 2016

sebanyak 2.617 perkara, terdiri 1.482 gugatan dan 1.135 permohonan, sehingga

perkara yang harus diselesaikan tahun 2016 sebanyak 3.000 perkara. Sedangkan perkara

yang diputus tahun 2016 sebanyak 2.582 perkara, terdiri dari 1.442 gugatan dan 1.140

permohonan sehingga sisa perkara tahun 2016 sebanyak 418 perkara, terdiri dari 401

gugatan dan 17 permohonan, dengan rincian sebagai berikut:

NO. JENIS PERKARA SISA

TAHUN 2015

DITERIMA DIPUTUS SISA PERKARA

1 2 3 4 5 6

1 Gugatan 22 1482 1.442 401

2 Permohonan 361 1135 1.140 17

JUMLAH 383 2617 2.582 418

1.1. Perkara Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali (PK)

Jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK)

pada tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

NO.

UPAYA HUKUM DITERIM

A DIPUTUS DICABUT

SISA PERKARA

KET.

1 2 4 5 6 7 8

1. Banding 20 8 2 10

2. Kasasi 3 - - 3

66


3. Peninjauan Kembali (PK)

4 - - 4

JUMLAH 27

1.2. Eksekusi

Jumlah sisa perkara eksekusi tahun 2015 sebanyak 3 perkara dan perkara eksekusi

yang diterima tahun 2016 sebanyak 4 perkara dengan nomor perkara sebagai berikut

No. Perkara nomor Keterangan

1 No.001/Eks/2015/PAJP jo No.767/pdt.G/ 2010/PAJP jo.No.19/Pdt.P/2012/PTA.Jk jo. No.650 K/Ag/2013

Ditangguhkan karena PK

2 002/Eks/2015/PAJP jo.No.1007/Pdt.G./2012/ PAJP jo.No.80/Pdt.G/2014/PTA.JK jo.No.50 K/ AG/2015

Ditangguhkan karena ada gangguan di PN Jak-Pus.

3 004/Eks/2015/PAJP/jo. No.0260 /Pdt.G/ 2015/ PAJP

Lelang tidak ada peminat

4 001/Eks/2016/PAJP jo. No.75/pdt.G/2014/ PAJP Jo.No.101/Pdt.G/2015/PTA.JK.

5 002/Eks/2016/PAJP.

6 003/Eks/2016/PAJP jo. No.294/pdt.G/1998/ PAJP

Dicabut

7 004/Eks/2016/PAJP jo. No.0415/pdt.G/2016/ PAJP

1.3. Penanganan Perkara Prodeo Dalam rangka peningkatan manajemen pelayanan peradilan agama, MA RI

telah mengalokasikan anggaran bagi penanganan perkara prodeo untuk masing-

masing pengadilan agama. Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam DIPA Tahun

Anggaran 2016 Nomor: SP DIPA-005.04.2.400617/2016 tanggal 7 Desember 2015

mendapat alokasi anggaran bagi penanganan perkara prodeo sebesar Rp.

22.880.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Penanganan perkara prodeo di Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2016 sebanyak

48 perkara yang dimohonkan, dan realisasi penyerapan anggaran penanganan

perkara prodeo sebesar Rp. 22.868.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus enam

puluh delapan ribu rupiah) atau terserap 99.95%.

67


1.4. Pelaksanaan Sidang Keliling

Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah melaksanakan sidang keliling dalam rangka isbat nikah yang bertempat di 5 tempat sebagai berikut :

1. PELAKSANAAN SIDANG ISBAT NIKAH DI KJRI KUCHING TANGGAL 26 S.D 28 SEPTEMBER 2016

Susunan Tim Pelaksana Sidang Itsbat Nikah 1. Drs. H. Moch. Sukkri, SH., MH. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat –

Supervisor. 2. Hj. Ghizar Fau’ah, SH., MH. Wakil Panitera Pengadilan Agama

Jakarta Pusat – Penanggung Jawab 3. Dra. Hj. Nurroh Sunah, SH. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat –

Ketua Majelis 4. Dra. Isti’anah, MH. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat –

Hakim Anggota 5. Hj. Suciati, SH., MH. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat –

Hakim Anggota 6. Runie Handayani, SH., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Agama

Jakarta Pusat – Panitera Sidang 7. Muhammad Iqbal Yunus, SHI., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Agama

Jakarta Pusat – Operator IT. Keadaan Perkara

Jumlah persidangan sebanyak 191 Perkara dengan rekapitulasi sebagai berikut : Jumlah Sidang : 191 Perkara - Dikabulkan : 106 Perkara

- Ditolak : 0 Perkara - Tidak Diterim : 0 Perkara - Digugurkan : 84 Perkara - Dicoret Dari Register : 0 Perkara - Dicabut : 1 Perkara

2. PELAKSANAAN SIDANG ISBAT NIKAH DI KJRI JEDDAH, ARAB SAUDI TANGGAL 10 S.D 12

OKTOBER 2016

Susunan Tim Pelaksana Sidang Itsbat Nikah 1. Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama

Jakarta – Supervisor 2. Drs. Nurman Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat

– Penanggung Jawab Kegiatan 3. Drs. H. Moch. Sukkri, SH., MH. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat –

Ketua Majelis 4. Drs. M. Idris Wahidin, M.H. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat –

Hakim Anggota 5. Drs. H. Munadi, M.H. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat –

Hakim Anggota 6. Nova Asrul Lutfi, S.H. Panitera Muda Gugatan Pengadilan

Agama Jakarta Pusat – Panitera Sidang 7. Ahmad Fadli, A.Md. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama

Jakarta Pusat – Operator IT.

68


Keadaan Perkara Jumlah persidangan sebanyak 127 Perkara dengan rekapitulasi sebagai berikut : Jumlah Sidang : 127 Perkara - Dikabulkan : 42 Perkara

- Ditolak : 0 Perkara - Tidak Diterima : 0 Perkara - Digugurkan : 41 Perkara - Dicoret Dari Register : 0 Perkara - Dicabut : 44 Perkara

3. PELAKSANAAN SIDANG ISBAT NIKAH DI KJRI KOTA KINABALU, MALAYSIA TAHAP I TANGGAL 17 S.D 19 OKTOBER 2016

Susunan Tim Pelaksana Sidang Itsbat Nikah

1. Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat – Supervisor

2. Drs. Nurman Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat – Penanggung Jawab Kegiatan

3. Dra. Hj. Ernida Basry, M.H. Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat – Ketua Majelis

4. Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat – Hakim Anggota

5. Dra. Isti’anah, M.H. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat – Hakim Anggota

6. Bangbang Sri Pancala, S.H., M.H. Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jakarta Pusat – Panitera Sidang

7. Fita Alfiany AR Paputungan, S.Kom. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat – Operator IT.

Keadaan Perkara Jumlah persidangan sebanyak 200 Perkara dengan rekapitulasi sebagai berikut : Jumlah Sidang : 200 Perkara - Dikabul : 187 Perkara - Ditolak : 0 Perkara - Tidak Diterima : 0 Perkara - Digugurka : 11 Perkara - Dicoret Dari Register : 0 Perkara - Dicabut : 2 Perkara

69


4. PELAKSANAAN SIDANG ISBAT NIKAH DI KRI TAWAU, MALAYSIA TANGGAL 7 S.D 10 NOVEMBER 2016

Susunan Tim Pelaksana Sidang Itsbat Nikah 1. Dra. Hj. Ernida Basry, M.H. Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta

Pusat – Supervisor 2. Hj. Ghizar Fau’ah, S.H., M.H. Wakil Panitera Pengadilan Agama

Jakarta Pusat – Penanggung Jawab Kegiatan

3. Drs. M. Idris Wahidin, M.H. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat – Ketua Majelis

4. Drs. H. Munadi, M.H. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat – Hakim Anggota

5. Hj. Suciati, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat – Hakim Anggota

6. Ruslan, S.H., M.H. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat – Panitera Sidang

7. Hiram Sulistio Sibarani, S.Kom. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat – Operator IT.

Keadaan Perkara Jumlah persidangan sebanyak 263 Perkara dengan rekapitulasi sebagai berikut : Jumlah Sidang : 263 Perkara - Dikabulkan : 245 Perkara - Ditolak : 0 Perkara - Tidak Diterima : 0 Perkara - Digugurkan : 12 Perkara - Dicoret Dari Register : 0 Perkara - Dicabut : 6 Perkara

5. LAPORAN PELAKSANAAN SIDANG ISBAT NIKAH DI KJRI KOTA KINABALU, MALAYSIA

TAHAP II TANGGAL 5 S.D 7 DESEMBER 2016

Susunan Tim Pelaksana Sidang Itsbat Nikah 1. Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Agama Jakarta

Pusat – Penanggung Jawab Kegiatan

2. Hj. Ghizar Fau’ah, S.H., M.H. Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat – Penandatangan Salinan Penetapan

3. Drs. H. Munadi, M.H. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat – Ketua Majelis

4. Drs. M. Idris Wahidin, M.H. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat – Hakim Anggota

5. Dra. Isti’anah, M.H. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat – Hakim Anggota

6. Ahmad Irfan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat – Panitera Sidang

7. Muhammad Iqbal Yunus, S.H.I., M.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat – Operator IT.

70


Keadaan Perkara Jumlah persidangan sebanyak 200 Perkara dengan rekapitulasi sebagai berikut : Jumlah Sidang : 210 Perkara

- Dikabulkan : 183 Perkara - Ditolak : 0 Perkara - Tidak Diterima : 0 Perkara - Digugurkan : 25 Perkara - Dicoret Dari Register : 0 Perkara - Dicabut : 2 Perkara

REKAPITULASI TOTAL PERKARA SIDANG ITSBAT NIKAH DI KANTOR PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 Jumlah persidangan perkara Itsbat Nikah di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Tahun 2016 sebagai berikut : Jumlah Sidang : 991 Perkara - Dikabulkan : 763 Perkara - Ditolak : 0 Perkara - Tidak Diterima : 0 Perkara - Digugurkan : 173 Perkara - Dicoret Dari Register : 0 Perkara - Dicabut : 55 Perkara

2. Keuangan Perkara

Keadaan keuangan perkara Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2016 dengan

perincian sebagai berikut:

URAIAN KEADAAN KEUANGAN

SISA AWAL MASUK KELUAR SISA

1 2 3 4 5

Biaya Panjar Pihak Ketiga

Rp.238.609.000,- Rp.1.700.091.000,- Rp.1.438.145.000,- Rp.500.555.000,-

Biaya Eksekusi

Rp.72.990.000,- Rp.32.294.000,- Rp.31.443.000,- Rp.73.851.000,-

Biaya Sita - - - -

Konsinyasi Rp.1.269.461.421,- Rp.6.510.405.000,- Rp.6.510.405.000,- Rp.1.269.461.421,-

SEKMA No.2 Tahun 2009

Rp.1.415.000,- Rp.195.750.000,- Rp.196.651.000,- Rp.504.000,-

71


C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung dan Tanah

Gedung Pengadilan Agama Kelas I.A Jakarta Pusat terletak di Jalan Rawasari

Selatan No. 51, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Telepon

(021) - 4280221, Fax. (021) – 42802307, yang berada diatas tanah dengan status Hak Pakai

dengan luas tanah 3.350 M2, dengan luas bangunan 2.880 M2 dengan total nilai aset Rp.

18.814.330.925,- (Delapan belas milyar delapan ratus empat belas juta tiga ratus tiga

puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah). Selain gedung kantor, Pengadilan

Agama Jakarta Pusat juga dilengkapi dengan sarana bangunan parkir kendaraan roda 2

dan kendaraan roda 4 untuk pegawai, sedangkan sarana parkir untuk tamu letaknya

terpisah dengan luas area ± 504 M2 .

Adapun gedung Pengadilan Agama Jakarta Pusat terdiri dari basement, lantai 1

dan lantai 2 yang masing-masing peruntukannya sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

No Sarana Gedung Peruntukan

1. Basement Ruang Arsip Perkara

Ruang Perpustakaan

Ruang Menyusui dan Bermain Anak

Ruang Bank

Ruang Agen Pos Indonesia

Ruang Kebugaran

Area parkir kendaraan pegawai dan tamu

2. Lantai 1 Ruang Wakil Panitera

Ruang Kepaniteraan

Ruang Kasir

Ruang Mediasi

Ruang Posbakum

Ruang Tunggu

Ruang Sidang Utama

Ruang Sidang A

Ruang Sidang B

Loby/Resepsionis

Ruang Wakil Sekretaris

Ruang Bendahara

Ruang Kesekretariatan

3. Lantai 2 Ruang Ketua

Ruang Wakil Ketua

Ruang Panitera

Ruang Sekretaris

Ruang Hakim

72


Ruang Panitera Pengganti

Ruang Jurusita/Jurusita Pengganti

Ruang Aula Serba Guna

Ruang Server

Pantry

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Sarana dan prasarana fasilitas gedung yang dimiliki oleh Pengadilan Agama

Jakarta Pusat telah mengalami kemajuan yang signifikan, selain gedung dan meubelairnya

baru, gedung Pengadilan Agama Jakarta Pusat juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas

penunjang tugas pokok maupun pelayanan. Ketersediaan sarana dan fasilitas tersebut

diperuntukan sebagai penunjang peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat

pencari keadilan sebagaimana berikut :

2.1. Fasilitas untuk penyandang disabilitas

Disediakan jalan khusus, kursi roda dan toilet khusus bagi pihak berperkara

penyandang disabilitas

2.2. Agen Pos Indonesia

Tempat untuk nazegelen (pemateraian) alat bukti, pembelian benda-benda pos, jasa

pengiriman paket/dokumen, wesel dan kegiatan pos lainnya.

2.3. Bank

Melayani pembayaran biaya panjar perkara dan tempat transaksi bagi masyarakat

umum.

2.4. Ruang Bermain Anak

Disediakan ruang bermain bagi anak-anak pihak berperkara dimana mereka dapat

dititipkan sementara orangtua mereka menghadiri sidang.

2.5. Ruang Menyusui

Disediakan ruang menyusui untuk para pihak berperkara/para ibu yang memiliki anak

yang masih menyusu sehingga dapat menyusui dengan nyaman.

2.6. Fasilitas lainnya

Perpustakaan

Ruang Arsip Perkara

Ruang Kebugaran

Musholla

73


D. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan anggaran DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2016

terdiri dari 2 (dua) DIPA dan dilaksanakan dalam bentuk belanja. Untuk DIPA Pengadilan

Agama Jakarta Pusat Nomor: SP DIPA-005.01.2.400616/2016 Program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung terbagi 3 (tiga)

kegiatan yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, serta Belanja Modal dan untuk DIPA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: SP DIPA-005.04.2.400617/2016 Program

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama terdiri dari biaya Transpor dalam kota, Jasa

konsultan Audit ISO (Survellance), Honor Korwil SAKPA/SIMAK BMN, Penanganan Perkara

Prodeo, Perjalanan dalam Rangka Supervisi siding Diluar Gedung, Penyelesaian Putusan

dan Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum, sebagaimana berikut :

1. Belanja Pegawai

Keseluruhan anggaran belanja pegawai tahun 2016 sebesar Rp. 5.684.261.000,-

(Lima milyar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh satu rupiah).

Realisasi anggaran belanja pegawai yang merupakan pelaksanaan dari rencana

penggunaan anggaran terhitung dari Januari sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp.

6.027.259.933,- (Enam milyar dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu

Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

Sisa anggaran belanja pegawai tahun 2016 sebesar Rp. (342.998.933),- (Tiga ratus

empat puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puuh delapan ribu Sembilan ratus tiga

puluh tiga rupiah). Realisasi belanja pegawai tahun 2016 melebihi pagu anggaran sehingga

sisa belanja pegawai tahun 2016 menjadi minus dikarenakan adanya gaji pegawai ke 14.

2. Belanja Barang

Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-005.01.2.400616/2016

untuk pagu anggaran belanja barang terdapat revisi pada tertanggal 03 Mei 2016 untuk

belanja barang (Akun 522111) belanja langganan daya dan jasa semula Rp. 312.000.000,-

(Tiga ratus dua belas juta rupiah) menjadi Rp. 326.000.000,- (Tiga ratus dua puluh enam

juta rupiah) sehingga pagu keseluruhan belanja barang tahun 2016 semula sebesar Rp.

882.748.000,- (Delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan

ribu rupiah), menjadi Rp.896.748.000,0- (Delapan ratus Sembilan puluh enam juta tujuh

ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Realisasi anggaran belanja Barang yang merupakan pelaksanaan dari rencana

penggunaan anggaran terhitung dari Januari sampai dengan Desember 2016 sebesar

74


Rp. 891.388.716,- (Delapan ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh

delapan ribu tujuh ratus enam belas rupiah).

Sisa anggaran belanja barang tahun 2016 sebesar Rp. 5.359.284,- (Lima juta tiga

ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

3. Belanja Modal

Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-005.01.2.400616/2016

untuk belanja modal Pengolah data dan komunikasi (Akun 532111) sebesar Rp.

110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) dan pengadaan Pembangunan canopy Gedung

Kantor sebesar Rp. 98.500.000,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah),

sehingga secara keseluruhan anggaran belanja modal tahun 2016 sebesar Rp.

208.500.000,- (Dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Realisasi anggaran belanja modal yang merupakan pelaksanaan penggunaan

anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 207.160.500,- (Dua ratus tujuh juta seratus enam puluh

ribu lima ratus rupiah).

Sisa anggaran belanja modal tahun 2016 sebesar Rp. 1.339.500,- (Satu juta tiga

ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).

4. Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

Alokasi pagu anggaran bagi pembebasan biaya perkara sebesar Rp. 22.880.000,-

(Dua puluh dua juta delapan delapan puluh ribu rupiah).

Realisasi penyerapan anggaran untuk pembebasan biaya perkara yang merupakan

pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari Januari sampai dengan

Desember 2016 sebesar Rp. 22.868.000,- (Dua puluh dua juta delapan ratus enma puluh

delapan ribu rupiah) sisa anggaran untuk Pembebasan biaya Perkara (Prodeo)

Rp. 12.000,- atau 99,94%

5. Transport Dalam Kota

Secara keseluruhan pagu anggaran untuk transport dalam kota sebesar Rp.

600.000,- (Eanm ratus ribu rupiah).

Realisasi penyerapan anggaran transport dalam kota yang merupakan pelaksanaan

dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari Januari sampai dengan Desember 2016

sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).

Sisa anggaran untuk transport dalam kota tahun 2016 sebesar Rp. 0,00,- atau 100%

75


6. Pos Pelayanan Hukum (Posbakum)

Secara keseluruhan pagu anggaran bagi operasional pos pelayanan hukum

(Posbakum) sebesar Rp. 152.000.000,- (Seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Adapun realisasi penyerapan anggaran untuk pos pelayanan hukum (Posbakum)

yang merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari Januari

sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp. 144.600.000,- (Seratus empat puluh empat

juta enam ratus ribu rupiah), sisa anggaran untuk Pos Pelayanan Hukum (Posbakum) Rp.

7.400.000,-atau 95,13%.

1. Jasa Konsultan Audit ISO (Surveillance)

Secara keseluruhan pagu anggaran bagi Jasa Konsultan Audit ISO (Surveillance)

sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Adapun realisasi penyerapan anggaran untuk Jasa Konsultan Audit ISO (Surveillance)

yang merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari

Januari sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp. 15.950.000,- (Lima belas juta

Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sisa anggaran untuk jasa konsultan Audit ISO

(Surveillance) Rp. 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah) atau 79,75%.

2. Honor Korwil SAKPA/SIMAK BMN

Secara keseluruhan pagu anggaran bagi Honor Korwil SAKPA/SIMAK BMN sebesar Rp.

3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Adapun realisasi penyerapan anggaran untuk Honor Korwil SAKPA/SIMAK BMN yang

merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari Januari

sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus rupiah)

Sisa anggaran untuk Honor Korwil SAKPA/SIMAK BMN tahun 2016 sebesar Rp. 0.00,-

atau 100,00%

3. Perjalanan dalam Rangka Supervisi Sidang Diluar Gedung

Secara keseluruhan pagu anggaran bagi Perjalanan dalam rangka supervise sidang

diluar gedung sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Adapun realisasi penyerapan anggaran untuk Perjalanan dalam rangka supervise

siding diluar gedung yang merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran

terhitung dari Januari sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp. 93.739.860,- (Sembilan

puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah) Sisa

anggaran untuk Perjalanan dalam rangka supervise siding diluar gedung tahun 2016

76


sebesar Rp. 6.260.140,- (Enam juta dua ratus enam puluh ribu seratus empat puluh

rupiah) atau 93,74%.

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pengelolaan tehnologi informasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah mengalami

banyak kemajuan dimana jaringan teknologi informasi telah mengunakan sistem sharing

(berbagi), sehingga antara satu komputer dengan komputer yang lainnya dapat saling

berbagi data dan perangkat komputer seperti printer terhubung dalam satu jaringan.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari

keadilan juga telah mengunakan mesin barcode, mesin informasi (toushscreen) dan mesin

antrian sidang yang terintegrasi dengan jadwal sidang yang ditampilkan di monitor sehingga

para pihak dapat antri dengan tertib sesuai kehadirannya.

1. Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras yang telah dimiliki oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat berupa :

No Jenis Barang Jumlah Keterangan

1. Lokal Area Network (LAN) 1 Buah Baik

2. PC Unit 34 Buah Baik

3. Laptop 10 Buah Baik

4. Notebook 3 Buah Baik

5. Net Book 1 Buah Baik

6. Personal Komputer Lainnya 2 Buah Baik

7. Serial Printer 1 Buah Baik

8. Monitor 1 Buah Baik

9. Printer 29 Buah Baik

10. Scaner 2 Buah Baik

11. External/Portable Hardisk 2 Buah Baik

12. Server 4 Buah Baik

13. Router 2 Buah Baik

14. Hub 3 Buah Baik

15. Modem 2 Buah Baik

16. Netware Interface External 1 Buah Baik

77


17. Wireless Access Point 1 Buah Baik

18. Mobile Modem GSM/CDMA 1 Buah Baik

Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tahun 2015 tetap memprioritaskan

penataan perangkat teknologi informasi dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan

kepada masyarakat pencari keadilan dimana berangkat dari hal tersebut diatas pada

tahun 2015 seluruh komputer (PC) dan Laptop yang dimiliki Pengadilan Agama Jakarta

Pusat terkoneksi langsung dengan database (basis data) SIADPA Plus di Server sehingga

membantu mempercepat proses administrasi perkara, seperti :

1. Membantu petugas meja I (satu) dalam penginputan permohonan/gugatan, SKUM,

dan dokumen yang lainnya.

2. Membantu petugas meja dan para hakim dalam pembuatan dan pencetakan PMH,

PHS, Relaas, Pemberitahuan, dan dokumen-dokumen lainnya.

3. Membantu PaniteraPengganti, Hakim dalam pembuatan dan pencetakan Berita Acara

Sidang (BAS), Putusan, Penetapan dan Akta Cerai.

Selain disebutkan diatas, teknologi informasi (TI) pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat

juga dimanfaatkan antara lain untuk :

1. Mengunggah (upload) data perkara ke situs www.infoperkara.badilag.net

2. Publikasi putusan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung (www.putusan.

makhamahagung.go.id)

3. Rekonsiliasi Laporan Keuangan ke KPPN

4. Pengairiman Laporan BMN Semesteran dan Tahunan

5. Akurasi data kepegawaian SIMPEG

6. Transparansi informasi.

2. Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat berupa

aplikasi-aplikasi penunjang tugas pokok baik yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung

RI (MA-RI), Badan Peradilan Agama (Badilag) maupun yang dikembangkan oleh pihak

ketiga (eksternal) antara lain :

No Jenis Aplikasi Keterangan

1. Aplikasi SIADPA PLUS Aktif

2. Aplikasi SIMAK BMN Aktif

http://www.infoperkara.badilag.net/

78


3. Aplikasi SAKPA Aktif

4. Aplikasi Persedian Aktif

5. Aplikasi RKA-KL Aktif

6. Aplikasi SIMPEG Aktif

7. Aplikasi SIMKEP Aktif

8. Aplikasi SMS Gateway Aktif

9. Aplikasi Tabayun Online Aktif

10. Aplikasi Antrian Sidang Aktif

11. Aplikasi GPP Aktif

12. Aplikasi SAPK Aktif

13. Aplikasi SPM Aktif

14. Aplikasi AFS Aktif

15. Aplikasi Monev PP 39 Tahun 2009 Aktif

16. Aplikasi Absensi Aktif

17. Aplikasi SMART (Sistem Arsip Terpadu) Dalam percobaan pengaktifan

F. REGULASI TAHUN 2016 Regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan

suatu aturan atau pembatasan tertentu. Regulasi seringkali dikaitkan dengan suatu peraturan

dalam kehidupan. Peraturan tersebut bisa berupa peraturan yang mengikat suatu lembaga

atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Pada tahun 2016 terkait dengan beberapa hal kedisiplinan, mutasi/promosi

pelayanan, transparansi maupun keterbukaan informasi yang masih terjadi kendala dan

perlu lebih ditingkatkan, Pengadilan Agama Jakarta Pusat melakukan regulasi untuk

mengatasi masalah-masalah tersebut, sebagaimana dalam uraian dibawah ini :

No. Jenis Regulasi Peraturan/Aturan Dan

Ketentuan/Surat Keputusan Perihal

1. Bidang Pelayanan SK Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : W9-A1/18/HK.05/I/2016 tanggal 4 Januari 2016

Petugas Meja I, Meja II, dan Meja III

SK Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : W9-A1/41/HK.05/I/2016 tanggal 4

Panjar Biaya Perkara

79


Januari 2016

SK Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : W9-A1/13/HM.02.1/I/2016 tanggal 4 Januari 2016

Pejabat Pengelola Informasi dan dokumen (PPID) Pengadilan

2. Bidang Kedisiplinan

Instruksi Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : W9-A1/4215/KP.00.3/IX/2016 tanggal 5 September 2016

Penunjukan Penanggung jawab, Pengawas Dan Petugas Absensi

3.

Bidang Keterbukaan Informasi

SK Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : W9-A1/15/HM.00/I/2016 tanggal 4 Januari 2016

Penunjukan Humas Pengadilan Agama Jakarta Pusat

4.

.

Bidang Umum SK Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : W9-A1/5654/OT.01.2/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016

Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2016

80

BAB IV : PENGAWASAN

BAB IV PENGAWASAN

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan

mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana

mestinya sesuai dengan rencana dan aturan, karena pengawasan itu intinya adalah

pengendalian, dan pengendalian itu sendiri mengandung dua aspek yang tidak dapat

dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan. Dengan demikian pengawasan

dilingkungan Peradilan mempunyai landasan yang sangat kuat, karena merupakan salah

satu unsur manajemen yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar organisasi

berjalan dan berkesinambungan.

A. PENGAWASAN INTERNAL

Di dalam lingkungan Peradilan pengawasan internal mencakup 2 (dua ) jenis

pengawasan yaitu, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Adapun

pengawasan melekat ini bersifat sebagai pengendali yang terus menerus dilakukan

oleh atasan terhadap bawahan secara preventif dan refresif agar tugas-tugas

bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan

peraturan yang berlaku. Sedangkan pengawasan fungsional Pengadilan Agama

Jakarta Pusat dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan

Tinggi Agama Jakarta selaku atasan langsung dan Badan Pengawas Mahkamah Agung

RI.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam melaksanakan pengawasan internal

terhadap masing-masing bagian dilakukan baik langsung oleh Ketua Pengadilan

maupun Hakim Pengawas Bidang, juga diawasi oleh Hakim Pengawas Pengadilan

Tinggi Agama Jakarta maupun Hakim Pengawas Mahkamah Agung RI.

Untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal, Ketua Pengadilan Agama

Jakarta Pusat telah membentuk Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) yang bertugas

membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas

masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Nomor: W9-A1/1531/KP.03/III/2016 tanggal 26 Maret 2016 tentang penunjukan

Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sebagai berikut :

81

BAB IV : PENGAWASAN

1. Drs. H.M. Turchan Badri, SH., MH, sebagai Wakil Ketua mempunyai tugas sebagai

- Koordinator pengawasan,

- Mengkoordinir laporan Hakim Pegawas Bidang,

- Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pengawasan,

- Membuat rekapitulasi hasil pengawasan, dan melaporkan secara berkala

kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

2. Dra.H.Mohammad Idris Wahidin,MH., mempunyai tugas sebagai pengawas Bidang

Manajemen Peradilan, persuratan dan perpustakaan meliputi :

- Pembinaan Sumber daya manusia ;

- Tertib perkantoran dan rumah tangga.

- Program kerja dan job descriptions pegawai ;

- Ketertiban tata kelola persuratan dan pengarsipannya ;

- Penatausahaan dan pengelolaan perpustakaan.

3. Dra. Hj. Saniyah KH., mempunyai tugas sebagai pengawas Bidang Administrasi

Penerimaan Perkara, Persidangan, Upaya Hukum, Penyitaan dan Eksekusi meliputi

- Prosedur pendaftaran perkara gugatan, permohonan, verzet, derden verzet ;

- Prosedur pendaftaran Isbat Rukyah Hilal ;

- Prosedur pemanggilan dan pemberitahuan ;

- Pembuatan Berita Acara Sidang ;

- Proses pemeriksaan dan putusan ;

- Tertib persidangan.

- Prosedur pendaftaran banding, kasasi, dan peninjauan kembali ;

- Ketepatan pengiriman berkas perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali

- Proses pelaksanaan eksekusi, sita, dan pelelangan umum.

4. Dra. Hj. Nurroh Sunah, SH., mempunyai tugas sebagai pengawas Bidang

Administrasi Kepegawaian meliputi :

- Tingkat kesejahteraan pegawai seperti kenaika pangkat, KGB, dan hak-hak

pegawai lainnya ;

- Tingkatkan kedisiplinan pegawai / absensi ;

- Penghargaan dan hukuman pegawai.

82

BAB IV : PENGAWASAN

5. Dra. Isti’anah, MH., mempunyai tugas sebagai pengawas Bidang Administrasi

Pelaporan Perkara, Pengelolaan IT dan SIPP, meliputi :

- Ketepatan waktu pelapor perkara ;

- Ketertiban pembuatan laporan perkara sesuai pola BINDLAMIN ;

- Ketertiban penyimpanan arsip pada para perkara .

- Up date data / informasi kedalam website Pengadilan Agama Jakarta Pusat ;

- Aplikasi SIPP ;

- Aplikasi Touch Screen (Layar Sentuh) dan TV Media ;

6. Drs. Sarnoto, MH., mempunyai tugas sebagai pengawas Bidang Kinerja Pelayanan

Publik, dan Keuangan Perkara, meliputi :

- Penataan meja informasi dan petugas-petugasnya ;

- Kecepatan dan ketepatan pelayanan baik dalam permintaan informasi perkara,

program kerja, fatwa, dan lainnya yang berkaitan dengan tugas-tugas

pengadilan ;

- Penanganan dan tindak lanjut pelaporan dari masyarakat.

- Ketertiban pembukuan keuangan perkara dalam register Induk Keuangan

Perkara, buku jurnal, dan buku bendahara ;

- Laporan keuangan perkara setiap bulannya dan laporan penerimaan serta

pengeluaran PNBP ;

- Ketertiban pembukuan biaya proses ;

- Realisasi keuangan biaya prodeo dan posbakum.

7. Hj. Suciati, SH., mempunyai tugas sebagai pengawas Bidang Aministrasi

Perlengkapan Kantor dan Keuangan DIPA, meliputi :

- Ketertiban dalam administrasi Barang Milik Negara (BMN dan pemeliharaannya

- Kebersihan dan keasrian kantor dan lingkungannya ;

- Ketertiban pengelolaan parkir.

- Ketertiban pembukuan keuangan DIPA ;

- Realisasi keuangan DIPA ;

- Laporan keuangan DIPA ;

- Laporan Pajak tahunan utuk semua pegawai.

83

BAB IV : PENGAWASAN

8. Drs.Munadi,MH, mempunyai tugas sebagai pengawas Bidang Administrasi

Perkara: Register Perkara, Minutasi dan Kearsipan Perkara, meliputi :

- Ketepatan waktu minutasi ;

- Ketertiban penyimpanan berkas minutasi dan arsip pelaporan perkara ;

- Ketertiban penata usahaan arsip perkara.

- Penulisan data perkara ke dalam buku register perkara ;

- Penulisan data mediasi ke dalam buku register mediasi ;

- Ketertiban penyimpanan dokumen register perkara ;

- Ketertiban penulisan ke dalam semua buku register perkara ;

B. EVALUASI

1. Tujuan Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi dengan

melakukan pengecekan terhadap penyimpangan berdasarkan ketentuan yang

telah ditetapkan, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk

menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama

evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi

pihak pengambil keputusan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil

berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Evaluasi juga merupakan salah satu pengukuran kegiatan dalam

meningkatkan kualitas kinerja atau produktifitas suatu instansi dalam

melaksanakan programnya. Evaluasi juga memiliki beberapa tujuan antara lain

sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat keberhasilan pencapaian kinerja dan melalui evaluasi

maka dapat diketahui ukuran pencapaian tujuan dan sasaran.

2. Mengukur dan melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif

maupun negatif.

3. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan.

4. Sebagai bahan masukan (input) untuk perbaikan yang akan datang dan

memberikan masukan bagi pencapaian kinerja kedepan agar lebih baik.

84

BAB IV : PENGAWASAN

Dengan adanya evaluasi dari suatu kegiatan pengawasan diharapkan

pencapaian kinerja kedepan akan lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan-

kesalahan yang sama. Adapun beberapa alasan pentingnya evaluasi dilakukan

sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat efektifitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh

suatu kebijakan mencapai tujuan.

2. Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dengan melihat pada

tingkat efektivitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil

atau gagal.

3. Memenuhi aspek akuntabilitas publik, dengan melakukan penilaian kinerja,

maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik

4. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, evaluasi bermanfaat untuk

memberikan masukan bagi proses pengambilan keputusan yang akan datang

agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan diharapkan lebih baik

2. Pelaporan dan Tindaklanjut :

Kegiatan pengawasan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat dilakukan 4

(empat) kali dalam setahun, namun juga dapat dilakukan setiap bulan agar

pengawasan lebih baik, adapun seluruh hasil dan temuan pengawasan yang telah

dilakukan oleh para Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat

baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun

kesektariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja

lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk

laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang

sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta

Pusat melalui Wakil Ketua selaku koordinator pengawasan setiap 3 (tiga) bulan.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak

lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Agama

Jakarta Pusat atau para pejabat yang berkompenten untuk segera menindak

lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat

disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada

85

BAB IV : PENGAWASAN

dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada

pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.

86

BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Program kerja tahun 2016 telah dilaksanakan dengan baik meskipun masih ada

kekurangan yang perlu disempurnakan.

2. Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Jakarta Pusat ditunjuk sebagai salah satu

percontohan zona integritas.

3. Pengadilan Agama Jakarta Pusat sangat membutuhkan penambahan Hakim untuk

kelancaran penyelesaian perkara dengan cepat .

4. Pengadilan Agama Jakarta Pusat masih membutuhkan penambahan pegawai

terutama tenaga staff.

5. Pengawasan internal oleh hakim pengawas bidang dan pengawasan eksternal

telah berjalan dengan baik.

6. Anggaran DIPA Tahun 2016 telah direalisasikan sesuai rencana dan ketentuan yang

berlaku akan tetapi mata anggaran tertentu seperti alat tulis kantor, pemeliharaan

gedung dan mesin masih mengalami kekurangan.

B. REKOMENDASI

1. Diharapkan adanya peningkatan anggaran dalam setiap tahun anggaran guna

mendukung kegiatan-kegiatan dan program kerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

2. Perlunya penyesuaian alokasi besarnya anggaran perawatan gedung kantor

dengan luas bangunan yang ada saat ini di satuan kerja sehingga dapat menunjang

kebutuhan perawatan gedung guna mendukung peningkatan pelayanan prima

kepada masyarakat pencari keadilan.

87

BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3. Peningkatan pengetahuan serta keterampilan pegawai baik dalam bidang

administrasi umum maupun administrasi perkara dan teknis yustisial guna

mendukung penyelenggaraan peradilan yang baik sehingga pelayanan terhadap

pencari keadilan dapat dilayani secara prima.

4. Dipandang perlu penambahan pegawai untuk tenaga staf pada unit kerja

kesekretariatan dan kepaniteraan.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nemer 7 Tahun 2015

r------------------------------

1

I Ors. H. Moch. Sukkri, SH, MH

Ora. Hj. Ernida Basry, MH

1. Ors. M. Idris Wahidin, MH

2. Ora. Hj. Saniyah, KH

3. Ora. Hj. Nurroh Sunah, SH

4. Ora. lstiiinah, MH

5. Ors. Sarnoto, MH

6. Ors. H. Munadi, MH

7. Hj. Suciati, SH., MH Ors. N u r m a n Suhendra, S.Sos., MM

Hj. Ghizar Fauiih, SH, MH

H. Bangbang S. P, SH., MH Nova Asrul Lutfi, SH R u s l a n , S H H a r y a n t i , S H Titi Khotimah, SH Rlyanco Sari, S.Pd

1. Sri Mahanum

2. Nurhidayah Megawati, SH

3. Fita AR. Paputungan, S.Kom

4. Adi Praswara Ary, SH., MH

5. Oebaydillah, S.Ag

6. Hiram S. Sibarani, S.Kom

7. Nurwilis, SH

8. Achmad Fadli, A.Md

9. N. Asha Della Sati, A.Md

1. Wadinah

2. Magdalena Hutagaol

3. Budi Sukirno

4. Muhammad Muchram

5. Ruslani

1. Ora. Mulyahefni 9. M. Yasin, SH

2. Muhamad Fahat, SH 10. Tratna Dewy, S.A. T, SH, MH

3. tkbal Basry, SH 11. Moh. Oudi W. SH., MH Ors. Saharun

4. Zaelani Azis, SH., MH 12. Amrullah, S.Hi

5. Ahmad lrfan, SH 13. Etik Korniawati, SH., MH

6. Endang Bahtiar, SH., MH 14. Muh. Iqbal Yunus, SHi, MH

7. Susilowati, SHi., MH 15. Rita Susanti, SH

8. Runie Handayani, SH., MH 16. Budy Setyo Rini, SH

17. Sahadi, SH

10.Jusriah Rieuwepasa, S.Hi

11.2ulqa R. Rum, SE.,MH

pengadilan agama jakarta pusat...

Documents