PENGADAAN TANAH UNTUK

RUANG TERBUKA HIJAU DI

KAWASAN PERKOTAAN

Disajikan oleh:

LIA MAULIDA, SH., MSi.

(Kabag PUU II, Biro Hukum, Kemen PU)

Sekilas RTH

Di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW Kota rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau = minimal 30% dari luas wilayah kota.

Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau selain dimuat dalam RTRW Kota, RDTR Kota, atau RTR Kawasan Strategis Kota, juga dimuat dalam RTR Kawasan Perkotaan yang merupakan rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten.

MAKSUD RTH

Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi:

a. kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis;

b. kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;

c. area pengembangan keanekaragaman hayati;

d. area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;

e. tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;

f. tempat pemakaman umum;

g. pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;

h. pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;

i. penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya;

j. area mitigasi/evakuasi bencana; dan

k. ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut.

TUJUAN RTH

Tujuan penyelenggaraan RTH adalah:

a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;

b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;

c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

FUNGSI RTH

Fungsi Utama/fungsi ekologis

Fungsi Tambahan: (sosial budaya, ekonomi

dan estetika)

---------- MANFAAT RTH (langsung dan

tidak langsung)

KEPEMILIKAN RTH

Publik (taman dan hutan kota, jalur hijau

jalan, RTH fungsi tertentu)

Privat (pekarangan, taman RT, RW,

kelurahan dna kecamatan, jalur pejalan

kaki serta pulau jalan dan median jalan)

PENYEDIAAN RTH

30% = 20% PUBLIK + 10% PRIVAT

Berdasarkan jumlah penduduk

KRITERIA VEGETASI RTH

Kriteria tanaman2 yang dapat dipilih

Kriteria Vegetasi untuk RTH Pekarangan Rumah Besar, Sedang, Kecil, Halaman Perkantoran, Pertokoan, dan Tempat Usaha

Kriteria Vegetasi untuk Taman Atap Bangunan dan Tanaman dalam Pot

Kriteria Vegetasi untuk RTH Taman dan Taman Kota

Kriteria Vegetasi untuk Hutan Kota

Kriteria Vegetasi untuk Sabuk Hijau

Kriteria Vegetasi untuk RTH Jalur Hijau Jalan (untuk Taman Pulau Jalan dan Median Jalan, RTH Jalur Pejalan Kaki, dan di Bawah Jalan Layang)

Kriteria Vegetasi untuk RTH Fungsi Tertentu (untuk Jalur Hijau Sempadan Rel Kereta Api, untuk Jalur Hijau Jaringan Listrik Tegangan Tinggi, untuk RTH Sempadan Sungai, untuk RTH Sempadan Pantai, untuk RTH pada Sumber Air Baku/Mata Air, dan untuk RTH Pemakaman)

PROSEDUR PERENCANAAN

RTH RTRW Kota/RTR Kawasan perkotaan/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/Rencana Induk RTH) ditetapkan oleh pemda setempat;

Tahapan penyediaan dan pemanfaatan RTH publik meliputi:

1) perencanaan;

2) pengadaan lahan;

3) perancangan teknik;

4) pelaksanaan pembangunan RTH;

5) pemanfaatan dan pemeliharaan.

RTH privat (masy & pengembang) perijinan pembangunan

PENGADAAN TANAH

Pemenuhan RTH 20% untuk RTH Publik

(tidak termasuk pengertian kepentingan

umum dalam Perpres No 65 Tahun 2006

tentang Perubahan Perpres No 36 Tahun

2005 tentang Pengadaan Tanah bagi

Pelaksanaan Pembangunan untuk

Kepentingan Umum)

REKOMENDASI PENGADAAN

TANAH

Pemenuhan RTH 20% dapat dilakukan

sebagai pengadaan tanah bagi Pelaksanaan

Pembangunan untuk Kepentingan Umum

sehingga sesuai dengan UU No 26 Tahun

2007 Usul di RUU Pengadaan Tanah

TERIMA KASIH