PENERAPAN UU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYALAHGUNAAN PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

Pasal 2 UU 41/1999:

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan,

kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan

Pasal 3 UU 41/1999:

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang

berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

a) menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang

proporsional;

b) mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung,

dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi,

yang seimbang dan lestari;

c) meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;

d) meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan

masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga

mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat

perubahan eksternal; dan

e) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

PENYELENGGARA KEHUTANAN

Penyelenggara Kehutanan adalah Pemerintah dalam hal iniDepartemen Kehutanan yang dilaksanakan oleh parapejabat teknis pada Kementerian Kehutanan KadishutPropisi dan Kabupaten/Kota dan Pejabat lain yangditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

PERATURAN DAN KETENTUAN PENYELENGGARAANKEHUTANAN.

● Undang-Undang No. 41/1999 Tentang Kehutanan.

● Peraturan Pemerintah

● Keputusan Menteri Kehutanan

● Peraturan Menteri Kehutanan

● Surat Edaran Menteri Kehutanan

CARA PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

Dilakukan dengan cara menerapkan seluruh peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan kehutanan dalam pengurusan hutan mulai dari :

a. perencanaan kehutanan,

b. pengelolaan hutan,

c. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta

penyuluhan kehutanan, dan

d. pengawasan.

KONSEP PENERAPAN UU TPK DALAM

PENYALAHGUNAAN PENYELENGGARAAN

KEHUTANAN.

Pasal 2 UU No.31/99 tentang Pemberantasan TPK :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

dipidana penjara dengan penjara seumjur hidup atau pidana penjara

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan

paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Pasal 3 UU No.31/99 tentang Pemberantasan TPK :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.

50.000.000,-(lima pulu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah)”.

KONSEP PENERAPAN UU TPK DALAM

PENYALAHGUNAAN PENYELENGGARAAN

KEHUTANAN.

a. Setiap pejabat teknis kehutanan atau setiap pejabat yang

diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kehutanan

wajib menerapkan seluruh UU Kehutanan dan seluruh

Peraturan Teknisnya;

b. Hutan merupakan kekayaan negara,

c. Orang atau badan hukum yang diberikan perijinankehutanan

yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangan-

undangan mendapatkan keuntungan dari kayu yang

ditebangnya.

d. Pejabat atau pejabat yang diberikan kewenangan menerima

PERKARA TPK DALAM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

KELAPA SAWIT SEJUTA HA DI KALTIM TAHUN 1999-

2002

1. Pokok Perkara

2. Agustus 1999 sd Desember 2002 Gub. Kaltim Suwarna AF, Dirjen

PHP – Waskito S, Kadishut Prop. Kaltim : Robian & Uuh A

memberikan fasilitas dengan melawan hukum/menyalahgunakan

kewenangan kepada Martias atau Pung Kian Hwa, selaku Presdir

Perusahaan Surya Dumai Group yaitu PT Kaltim Bakti Sejahtera, PT

Marsam Citra Adiperkasa, PT Bumi Simanggaris Indah, PT Tirta Madu

Sawit Perkasa, PT Sebuku Sawit Perkasa, PT Bulungan Argo Jaya,

PT Rapenas Bakti Utama, PT Bulungan Hijau Perkasa, PT Borneo

Bakti Sejahtera dan PT Bumi Sawit Perkasa, mengajukan IPK

sebelum Ijin Perkebunan dan Pelepasan Kawasan Hutan diterbitkan

serta tidak dilengkapinya persyaratan-persyaratan Ijin Perkebunan

dan Pelepasan Kawasan Hutan. Melakukan penebangan kayu pada

areal yang diperuntukan untuk perkebunan dengan tidak membangun

perkebunan kelapa sawit, sehingga merugikan keuangan negara

sebesar Rp 346 Milyar.

PERKARA TPK DALAM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

KELAPA SAWIT SEJUTA HA DI KALTIM TAHUN 1999-

2002

2. Modus Operandi

➢Diberikan rekomendasi areal perkebunan sawit (melebihi

luas seharusnya di satu propinsi);

➢Diberikan Persetujuan Sementara Hak Pengusahaan

Hutan Tanaman Perkebunan;

➢Tidak ada SK Pelepasan Kawasan Hutan;

➢Tidak ada Feasibility Study;

➢Diberikan Dispensasi Kewajiban Penyerahan Bank

Garansi;

➢Diberikan dispensasi pembayaran DR-PSDH setelah

SKSHH terbit;

➢Diberikan IPK dengan tidak memenuhi persyaratan dan

PERKARA TPK DALAM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

KELAPA SAWIT SEJUTA HA DI KALTIM TAHUN 1999-

2002

3. Tersangka

●Gubernur Kaltim Suwarna AF (pidana 4 tahun)

●Dirjen PHP Waskito S (pidana 2 tahun 6 bulan)

●Kadishut Prop. Kaltim :

- Robian (pidana 4 tahun)

- Uuh A ( pidana 4 tahun)

●Martias (pidana 9 tahun)

4. Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 346

Peraturan Perundang-undangan Yang Dilanggar :

●SKB Menhut, Mentan dan Ka. BPN No.364/Kpts-II/90, No.519/Kpts/HK.050/90,

No.23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian

HGU untuk Pengembangan Usaha Pertanian.

●Kep. Menhutbun No.107/Kpts-II/1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan

sebagaimana diubah dengan Kep. Menhutbun No. 645/Kpts-II/1999.

●Kep. Menhutbun No.376/Kpts-II/1998 tentang Kriteria Penyediaan Areal Hutan

Untuk Perkebunan Budidaya Kelapa Sawit.

●Kep. Menhut No.70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan

status dan Fungsi Kawasan Hutan.

●Kep. Mentan No.357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha

Perkebunan.

●Peraturan Meneg Agraria/Ka.BPN No. 21 tahun 1999 tentang Ijin Lokasi.

●Peraturan Meneg Agraria/Ka. BPN No.9 tahun 1999 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Neara dan Hak Pengelolaan.

●Kep. Menhutbun No,538/Kpts-II/1999 tentang IPK.

PERKARA TPK DALAM PEMBERIAN IUPHHKHT

DI KAB. Pelalawan.

1.Pokok Perkara

2. Pada tahun 2001- 2007, Bupati Pelalawan – Tengku

Azmun Jafar memberikan IUPHHKHT kepada 15 (lima

belas) Perusahaan yaitu PT Merbau Pelalawan Lestari,

CV. Tuah Negeri, CV Mutiara Lestari, PT Selaras Abadi

Utama, PT Rimba Mutiara Permai, PT Mitra Tani Nusa

Sejati, PT Uniseraya, CV Putri Lindung Bulan, PT Bakti

Praja Mulia, PT Trio Mas , PT Satria Agung, PT Mitra

Hutani Jaya, PT Madukoro, CV Alam Jaya, CV Harapan

Jaya, yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis sehingga

merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,2 Trilyun.

3. Menguntungkan TAJ sebesar Rp 19 Milyar, Lukman Jafar

sebesar Rp 8 Milyar, Asral Rachman sebesar Rp 600 Juta.

PERKARA TPK DALAM PEMBERIAN IUPHHKHT DI KAB.

Pelalawan

2. Modus Operandi

●IUPHHKHT diberikan pada bukan lahan kosong melainkan pada hutan

alam.

●Perusahaan pemohon IUPHHKHT tidak memenuhi syarat

kemampuan teknis maupun finansial.

●Perusahaan pemohon IUPHHKHT dipinjam oleh Bupati atau atas

nama anak dan ajudan Bupati.

●Tidak ada FS, AMDAL;

●Pertek pada hutan alam tetapi tetap diberikan IUPHHKHT.

●Setelah mendapat IUPHHKHT dan RKT, perusahaan dijual atau kerja

sama dengan perusahaan lain.

●Melakukan penebangan kayu di hutan alam dan tidak menanam.

PERKARA TPK DALAM PEMBERIAN IUPHHKHT

DI KAB. Pelalawan

3. Tersangka

●Tengku Azmun Jafar (pidana 11 tahun)

●Uang pengganti sebesar Rp 11,76 Milyar

Peraturan Perundang-undangan Yang Dilanggar :

●Kep. Menhut No.10.1/Kpts-II/2000 tentang PedomanPemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuHutan Tanaman.

●Kep. Menhut No.21/Kpts-II/2001 tentang Kriteria danStandar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuHutan Tanaman pada Hutan Produksi.

●Kep. Menhut No.151/Kpts-II/2003 tentang RencanaKerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana KerjaTahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu Pada Hutan Tanaman.

1.Hutan/kayu merupakan kekayaan negara yang dapat dinilaidengan uang.

2.Setiap pejabat penyelenggara Kehutanan wajib menegakanseluruh peraturan perundang-undangan dibidang Kehutanan,apabila tidak menegakannya merupakan perbuatan melawanhukum atau penyalahgunaan kewenangan.

3.Dengan sengaja tidak menegakan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan merupakan perbuatan melawanhukum atau menyalahgunakan kewenangan, menguntungkandiri sendir, orang lain, korporasi yang dapat merugikankeuangan negara akibat ditebangnya kayu hutan.

KESIMPULAN