penerapan manajemen risiko pembiayaan...

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN

RUMAH (KPR) GRIYA iB HASANAH PADA BANK BNI SYARIAH

KANTOR CABANG FATMAWATI- JAKSEL

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk Memenuhi Syarat-

syarat Mencapai Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I)

Oleh:

MUTIARA YASMI SUMANTRI

NIM: 1110053000010

KONSENTRASI MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1435 H / 2014 M

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 (S1) di Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau

merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, Juli 2014

MUTIARA YASMI.S

i

ABSTRAK

Mutiara Yasmi Sumantri, NIM 1110053000010, “Manajemen Risiko

Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) iB Griya Hasanah pada Bank BNI

Syariah Fatmawati Jakarta Selatan”. Program Strata 1 (S-1), Konsentrasi

Manajemen Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu

Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta,

2014. Dibawah bimbingan Muammar Aditya, M.Ak

Bank BNI Syariah merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah

yang berada di jl. R.S fatmawati Jakarta selatan, yang berperan penting dalam

penyimpanan dan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam menyalurkan pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) bank BNI Syariah

harus selektif dalam menilai kelayakan yang diajukan oleh debitur. Penilaian ini

dilakukan agar bank BNI Syariah terhindar dari risiko atau kerugian akibat tidak

dapat dikembalikannya kredit yang disalurkan. Dengan demikian dalam

melakukan pemberian kredit atau pembiayaan bank BNI Syariah harus melakukan

penilaian berdasarkan prosedur atau mekanisme pemberian kredit serta

pengendalian intern agar tidak terjadi kredit macet.

Rumusan masalah penelitian ini adalah. Bagaimana mekanisme operasional

pembiayaan KPR iB Griya Hasanah? Bagaimana penerapan manajemen risiko

pada pembiayaan KPR Griya iB Hasanah di BNI syariah KC Fatmawati? . Tujuan

penelitian ini yaitu mengetahui mekanime operasional KPR BNI Syariah, dan

bagaimana penerapan pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan KPR Griya iB

Hasanah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggukan

pendekatan deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan merupakan perpaduan

antara penelitian keperpustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field

research) yakni penelitian yang mengumpulkan data-data di lapangan,kemudian

menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini

Hasil Penelitian ini menunjukkan, untuk mengantisipasi risiko yang

muncul pada produk KPR IB Griya Hasanah, BNI Syariah memiliki penerapan

dalam mengantisipasi risiko yang terjadi khususnya risiko kredit atau pembiayaan.

Bank BNI Syariah menerapkan beberapa cara dengan berpedoman pada peraturan

Bank Indonesia no 13/23/PBI/2011 mengenai penerapan manajemen Risiko pada

bank umum syariah dan unit usaha syariah, diantaranya yaitu proses penilaian

risiko dengan langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi risiko,

kemudian pengukuran risiko menurut PBI dengan menggunakan metode scoring

dilakukan berdasarkan pada data historis nasabah dan menggunakan analisis 5C

yaitu character (watak atau kepribadiaan), capacity (kemampuan), capital

(modal), collateral (barang jaminan), dan condition of economic setelah itu

pemantauan risiko dan langkah terakhir adalah pengendalian risiko.

Kata Kunci: Penerapan, Manajemen Risiko, KPR iB Griya, BNI Syariah

ii

KATA PENGANTAR

Bismillahirohmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dengan kasih

sayang dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa

shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Nabi

Muhammad SAW, yang telah mengajarkan risalah kebenaran dimuka bumi

ini.

Pada penyusunan tugas akhir ini penulis menyadari masih banyak

kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang

sifatnya membangun. Terselesaikannya skripsi ini tentu tidak lepas dari

bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, terima kasih kepada

kedua orang tuaku tercinta ibunda Yasmida dan ayahanda Usman yang

telah memberi semangat dan motivasi yang tiada henti, yang telah

mencurahkan kasih sayang, nasihat dan doa yang begitu besar, serta

perhatian yang tiada henti kepada ananda dalam menyelesaikan skripsi ini,

dan pada kesempatan yang baik ini penulis juga mengucapkan terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Arief Subhan, MA. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu

Komunikasi, Suparto, M.Ed.,Ph.D selaku Wakil Dekan I Bidang

Akademik, Drs. Jumroni, M.Si selaku Wakil Dekan II Bidang

Administrtasi Umum, Dr. H. Sunandar, MA. Selaku Wakil Dekan III

Bidang Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

iii

2. Drs. Cecep Castrawijaya, MA. dan H. Mulkanasir, B.A, S.Pd, M.M

selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas

Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Muammar Aditya M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, koreksi

serta saran-sarannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini

dapat terselesaikan dengan baik.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Khususnya Jurusan Manajemen Dakwah Konsentrasi Manajemen

Lembaga Keuangan Syariah (MLKS) serta tanpa mengurangi rasa

hormat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah

mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama dibangku

kuliah.

5. Seluruh Dosen Penguji, Sekretaris, dan Ketua sidang Munaqasah yang

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mempersentasikan

hasil skripsi ini.

6. Pihak Bank BNI Syariah Fatmawati dan seluruh staf nya khususnya

bapak Heru setyawan selaku staf bagian processing KPR ib Griya

Hasanah. Bapak Ermawan, bapak Fatih yang telah membantu dalam

penelitian yang penulis lakukan diperusahaan tersebut.

7. Segenap Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ilmu Dakwah

dan Ilmu Komunikasi serta Perpustakaan Utama Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah memberikan

iv

pinjaman buku kepada penulis, sehingga dapat membantu penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Untuk Keluarga di padang Alm. Nenek ku tercinta Hj. Baheram, Mami

Genti, Maktekjun, yang selalu mendukung dan mendoakan ananda

Mutiara dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Seluruh teman- teman MLKS angkatan 2010, Isniyatul Muffarokhah,

Melda Alini, Eliyah, Rika Fitrianti, Nurul Husna, Ratih Khairunnisa,

Neneng Zakiatul, Ahmad Zaki dan teman-teman yang lainnya, yang

penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas

persahabatan yang terjalin dan dorongan semangat yang diberikan.

Semoga silaturrahim kita takkan terputus selama-lamanya.

10. Seluruh pihak yang telah banyak berjasa dalam proses penyelesaian

skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu namun tidak

mengurangi sedikitpun rasa terima kasih dari penulis.

Akhirnya penulis berharap, semoga karya tulis ini merupakan

refleksi studi S1 dan dapat memberikan sumbangan keilmuan,

khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca yang berminat

dengan tulisan ini. Dengan harapan, karya tulis ini dapat dijadikan amal

bagi penulis, Amin ya robbal ‘alamin.

Jakarta, Juli 2014

MUTIARA YASMI. S

v

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK ..................................................................................................... i

KATA PENGANTAR .................................................................................... ii

DAFTAR ISI ................................................................................................... v

DAFTAR TABEL .......................................................................................... viii

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ........................................................ 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .................................... 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .............................................. 7

D. Metodologi Penelitian ............................................................ 8

E. Tinjauan Pustaka .................................................................... 12

F. Sistematika Penulisan ............................................................ 15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko ................................................................. 17

1. Pengertian Manajemen Risiko ......................................... 17

2. Penerapan Manajemen Risiko Islami dan Al-Quran ........ 17

3. Jenis-jenis Risiko Perbankan Syariah .............................. 19

4. Proses Manajemen Risiko ............................................... 23

vi

5. Tujuan Manajemen Risiko ............................................... 29

B. Pembiayaan ............................................................................ 29

1. Pengertian Pembiayaan ...................................................... 29

2. Penilaian Pemberian Pembiayaan ...................................... 31

3. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan ...................................... 38

4. Kolektibitas Kredit/pembiayaan ......................................... 40

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat BNI Syariah ................................................... 43

B. Visi dan Misi BNI Syariah ....................................................... 44

C. Budaya Kerja BNI Syariah ...................................................... 45

D. Logo Perusahaan BNI Syariah ................................................. 45

E. Produk-produk BNI Syariah ................................................... 47

F. Struktur Organisasi dan Jobs Description BNI Syariah .......... 53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Mekanisme Pengajuan penerimaan nasabah

KPR Griya iB Hasanah BNI Syariah ....................................... 59

B. Proses Manajemen Risiko KPR iB Griya Hasanah ................. 66

1. Proses Penilaian Risiko ...................................................... 67

2. Proses pengelolaan Risiko .................................................. 76

3. Proses Mitigasi Risiko ........................................................ 79

C. Analisis Penerapan Pelaksanaan Manajemen Risiko .............. 83

BAB V PENUTUP

vii

A. Kesimpulan ......................................................................... 86

B. Saran ................................................................................... 87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

viii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kolektibilitas kredit PT. Bank BNI Syariah ................................... 4

Tabel 4.1 Penggolongan kolektibilitas PT. Bank BNI Syariah ....................... 75

Tabel 4.2 Total pembiayaan KPR macet Bank BNI Syariah .......................... 78

ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Proses Manajemen Risiko ......................................................... 23

Gambar 3.1. Struktur Organisasi BNI Syariah KC Fatmawati-jaksel ........... 53

Gambar 4.1. Mekanisme KPR iB Griya Hasanah .......................................... 59

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam

menempatkan kredit atau pembiayaan sebagai produk jasa perbankan

yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan

pembiayaan sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan

sandang, pangan maupun papan. Sebagai salah satu kebutuhan utama

manusia, sektor papan (perumahan) merupakan salah satu sektor bisnis

menarik. Perkembangan manusia yang semakin bertambah menyebabkan

semakin bertambahnya kebutuhan akan perumahan. Rumah merupakan

kebutuhan primer bagi pemenuhan kesejahteraan manusia setelah sandang

dan pangan. Namun demikian, ternyata kebutuhan akan perumahan ini

seringkali terbentur pada minimnya dana yang dimiliki oleh konsumen

yang mendambakan memiliki rumah sendiri. Sehingga, pengembangan

melalui pembiayaan kepemilikan rumah dilirik sebagai alternatif utama

pembiayaan perumahan.

Dalam menyalurkan KPR Bank BNI Syariah harus selektif dalam

menilai kelayakan yang diajukan oleh debitur. Penilaian ini dilakukan agar

bank BNI Syariah terhindar dari kerugian akibat tidak dapat

dikembalikannya kredit yang disalurkan. Dengan demikian dalam

2

melakukan pemberian kredit atau pembiayaan bank BNI Syariah harus

melakukan penilaian berdasarkan prosedur atau mekanisme pemberian

kredit serta pengendalian intern agar tidak terjadi kredit macet.

Pemberian kredit yang secara otomatis akan menyusung risiko

kredit atau pembiayaan macet atau kemungkinan tidak terbayarnya

kewajiban-kewajiban oleh debitur. Disamping itu apabila suatu bank

memberikan kredit atau pembiayaan, tentu harus diperhatikan pula tentang

risiko-risiko yang akan dihadapi oleh bank BNI Syariah. Risiko kredit atau

risiko pembiayaan menjadi suatu permasalahan tersendiri yang cukup

penting untuk diperhatikan. Demikian pula bank BNI Syariah sebagai

salah satu badan usaha perbankan juga harus mengevaluasi secara baik

dan tepat.

Untuk mengantisipasi hal itu bank BNI Syariah harus menerapkan

prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit atau pembiayaan

kepemilikan rumah kepada debitur. Bank BNI syariah wajib memberikan

keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan

kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya

atau mengembalikan sesuai dengan perjanjian atau akad (Sulhan, 2008:15-

16). Dimana sikap kehati-hatian merupakan prinsip yang harus diterapkan

dalam setiap pemberian kredit atau pembiayaan. Tujuannya adalah untuk

mencegah risiko yang mungkin terjadi.

Teknik-teknik yang digunakan oleh bank BNI syariah untuk

mengurangi risiko pembiayaan adalah sama dengan yang digunakan oleh

3

bank-bank konvensional. Namun, karena tidak adanya lembaga

pemeringkat kredit, bank BNI Syariah hanya mengandalkan catatan

sejarah nasabah dengan bank tersebut dan mengumpulkan informasi

tentang kelayakan kredit dari nasabah melalui sumber-sumber informal

dan jaringan masyarakat lokal.

Manajemen risiko kredit atau pembiayaan bagi Bank BNI Syariah

lebih diperumit dengan adanya eksternalitas tambahan. Terutama dalam

kasus rekanan tidak melakukan pembayaran, Bank BNI syariah dilarang

untuk menagih bunga tertangguh atau mengenakan denda, kecuali dalam

kasus penundaan yang disengaja. Klien dapat mengambil keuntungan

dengan menunda pembayaran, dengan mengetahui bahwa bank tidak akan

mengenakan denda atau meminta pembayaran tambahan. Selama

penundaan itu, modal bank tertahan pada kegiatan yang tidak produktif

dan deposa-nasabah bank tidak mendapatkan penghasilan apapun. Contoh:

nasabah menggunakan agunan dan janji sebagai jaminan terhadap risiko

kredit adalah hal yang umum bagi Bank Syariah. Bank dapat meminta

klien untuk menyerahkan agunan sebelum memulai transaksi murabahah.

Dalam beberapa kasus, subyek murabahah diterima sebagai agunan.

Menggunakan agunan sebagai jaminan bukan berarti tanpa kesulitan,

terutama di Negara-negara berkembang. Masalah yang umum termasuk

likuiditas dari agunan atau ketidakmampuan bank untuk menjual agunan

tersebut, kesulitan dalam menentukan harga pasar wajar secara periodik,

dan kendala hukum serta hambatan dalam menguasai agunan tersebut.

4

Lemahnya lembaga-lembaga hukum dan lambatnya proses menyulitkan

bank untuk menguasai agunan tersebut.

Kolektibilitas kredit merupakan kredit yang terdiri dari

lancar, kredit dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan

hingga macet. Dalam pengelompokan ini kredit lancar adalah

kredit yang selalu tepat waktu dalam melunasi hutangnya, kredit

dalam perhatian khusus adalah kredit yang terlambat

pembayarannya dalam jangka waktu 1-3 bulan, kredit kurang

lancar adalah kredit yang terlambat pembayarannya hingga jangka

waktu 4 bulan, dan dikatakan diragukan jika pembayaran kredit

terlambat hingga 5 bulan, dan jika dikatakan kredit macet hingga

tunggakan dalam jangka waktu 6 bulan keatas tidak melunasi

hutangnya.

Tabel. 1.1 Kolektibilitas kredit PT. Bank BNI Syariah

Kolektibility 2012 2013

Lancar 188.191.805 238.073.767

Dalam perhatian khusus 6.913.686 7.143.033

Kurang lancar 641.351 546.276

Diragukan 666.263 736.350

Macet 4.329.200 4.138.41

Jumlah 250.637.843 200.742.305

Sumber: dari laporan keuangan BNI Syariah

5

Tahun 2012 sampai dengan 2013 bank BNI syariah mengalami

peningkatan jumlah kredit lancar yaitu tahun 2012 sebesar 188.191.805,

tahun 2013 adalah 238.073.767. hal tersebut berbanding terbalik dengan

kredit macet yang mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar

4.329.200 pada tahun 2013 menurun menjadi 4.138.41.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kelancaran

dalam pembayaran kredit mengalami kenaikan dilihat dari tahun 2012-

2013 dan kolektibilitas tergolong macet mengalami penurunan dari tahun

2012-2013.

Aspek terpenting dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan

adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga

kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali (manageable).1 Pada batas

yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Namun demikian

mengingat perbedaan kondisi pasar struktur, ukuran serta kompleksitas

usaha Bank, tidak ada satu sistem manajemen risiko yang universal untuk

seluruh Bank, sehingga setiap bank harus membangun sistem manajemen

risiko sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada Bank.2

Penerapan manajemen risiko perbankan ternyata menjanjikan

beberapa kegunaan yang di antaranya bersifat strategis bagi kelangsungan

bisnis suatu Bank. Sesungguhnya penerapan manajemen risiko perbankan

yang sistematis dan terintegritasi sudah merupakan keharusan bagi

1 Veithzal Rivai, 2007, Bank and Financial Instution, (Jakarta: PT. Raja Grando Persada)

h. 792 2 Rahmani Timorita Yulianti. Manajemen Risiko Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomi

Islam La_Riba. Vol. III, no. 2, Desember 2009. h. 156

6

manajemen Bank. Namun, manajemen bank tetap memiliki kebebasan

untuk menetapkan cakupan dan skala penerapan manajemen risiko yang

sesuai dengan kebutuhan masing-masing bank. 3

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian, dengan judul “Penerapan Manajemen Risiko

Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) pada Bank BNI Syariah

Kantor Cabang Fatmawati- Jakarta Selatan”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah, maka penulis

membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

a. Kriteria pembahasan skripsi ini penulis hanya

mengkhususkan membahas tentang Manajemen Risiko

Pembiayaan Kepemilikan Rumah Griya iB Hasanah pada

Bank BNI Syariah KC Fatmawati Jakarta Selatan.

b. Produk pembiayaan KPR Griya iB Hasanah dibatasi pada

Bank BNI syariah KC Fatmawati Jakarta Selatan.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan

bahwa pokok-pokok permasalahan yang dibahas sebagai berikut:

3 Rudjito.“ Kegunaan Penerapan Risk Management untuk Perbankan”. Jurnal Hukum

dan Bisnis Volume 23-No. 3 Tahun 2004. h.21

7

a. Bagaimana mekanisme operasional Pembiayaan KPR iB

Griya Hasanah KPR Griya iB Hasanah pada Bank BNI

Syariah KC Fatmawati Jakarta Selatan?

b. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan

KPR Griya iB Hasanah di Bank BNI syariah KC Fatmawati

Jakarta Selatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme operasional

pembiayaan KPR Griya iB Hasanah di BNI Syariah KC

Fatmawati-Jakarta selatan.

b. Untuk mengetahui analisis penerapan pelaksanaan

manajemen risiko pembiayaan KPR Griya iB Hasanah di

BNI Syariah KC Fatmawati-Jakarta selatan.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan

muamalah pada umumnya dan khususnya tentang

penerapan manajemen risiko pada KPR Griya iB Hasanah

di Bank BNI Syariah

b. Secara praktis

1. Bagi akademisi

8

Dari hasil penelitian ini akan menambah referensi bagi

mahasiswa sebagai penjunjang untuk melanjutkan

penelitian berikutnya.

2. Bagi Bank Syariah

Sebagai kontribusi ilmiah untuk menambah ilmu dan

wawasan pengetahuan. Selain itu skripsi ini diharapkan

dapat menjadi sumber rujukan atau informasi bagi BNI

Syariah dalam manajemen risiko perbankan syariah

harus memperhatikan dan menerapkan prosedur-

prosedur kehati-hatian terhadap pemberiaan Kredit

KPR Griya iB Hasanah.

D. Metodologi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang di

perlukan maka penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yang

deskriptif kualitatif dengan cara menggunakan mengenai suatu

kenyataan empiris dari objek yang dijadikan penelitian.

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan

pendekatan deskriptif analisis untuk memaparkan data-data yang

dapat di lapangan kemudian menganalisisnya dan mendapatkan

kesimpulan dari penelitian ini.

9

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

penelitian secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk

kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan

berbagai metode alamiah (maleong, 2006:6)

Sedangkan penelitian deskriptif menurut Arikunto

(2005:234) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk

mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu

keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian

dilakukan. Lebih kanjut Arikunto menjelaskan bahwa penelitian

deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu,

tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel,

gejala atau keadaan.

Menurut Starauss dan Corbin (2003) penelitian kualitatif

adalah sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak

diperoleh melalui prosedur stastistik atau bentuk hitungan lainnya.

Selanjutnya,dipilihnya penelitian kualitatif karena kemantapan

peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode

kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih kompleks tentang

fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kualitatif.

10

Proses penelitian kualitatif agar dapat menghasilkan temuan

yang benar-benar bermanfaat, memerlukan perhatian yang serius

terhadap berbagai hal yang dipandang perlu. Dalam

memperbincangkan proses penelitian kualitatif paling tidak tiga

hal yang perlu diperhatikan, yaitu kedudukan teori, metodologi

penelitian dan desain penelitian kualitatif.

Untuk memahami istilah penelitian kualitatif ini, perlu

kiranya dikemukakan teori menurut Bogdan dan Taylor

mendefenisikan, metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari

orang-orang perilaku yang dapat diamati.4 Dengan memilih

metode kualitatif ini, penulis mengharapkan dapat memperoleh

data yang lengkap dan akurat. Ditinjau dari sifat penyajian

datanya, Penulis menggunakan metode deskriptif dimana metode

ini merupakan penelitian yang tidak mencari atau menjelaskan

hubungan, tidak menguji hipotesa atau prediksi.5

2. Sumber Data

Secara garis besar data dalam penelitian ini berupa data primer dan

data sekunder.

a. Data Primer diambil dengan melakukan obeservasi dan

wawancara dengan pengurus PT. Bank BNI Syariah Kantor

4Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya

2000), cet. Ke 11, hal 3 5Jalaluddin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi dilengkapi Contoh Analisis

Statistic.(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), cet 11, h.24

11

Cabang Fatmawati Jakarta Selatan yaitu pada bagian

Processing KPR Griya iB Hasanah.

b. Data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen laporan

keuangan atau Annual Report PT. Bank BNI Syariah 2012 dan

2013.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di BNI Syariah KC Fatmawati yang

beralamat di Jalan RS. Fatmawati No.30.C-D Cilandak Jakarta

Selatan. Waktu Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai

dengan April 2014 .

4. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian

kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yakni penelitian yang

menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta

yang diperoleh dilapangan, dianalisis kemudian disimpulkan. Analisis

data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya

kedalam pola kategori.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diinginkan, maka penulis

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Riset kepustakaan, riset ini dimaksudkan untuk mendapatkan acuan

teori dalam melengkapi data yang ada. Dengan cara membaca

buku-buku, mempelajari literature dan catatan, yang sesuai dengan

12

masalah yang dibahas, agar yang diperoleh benar-benar memiliki

landasan teori dan acuan yang jelas.

2. Riset lapangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer

yang dilakukan peneliti sebagai pelengkap data dalam hasil

penelitian kelak yaitu dengan melakukan wawancara dengan

pejabat yang berwenang untuk memperoleh data yang benar-benar

dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

3. Dokumentasi yakni mencari data mengenai hal-hal atau variabel

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen

rapat, agenda, dan sebagainya.

6. Teknik Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada standar penulisan

skripsi pada buku “ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah ( Skripsi,Tesis

dan Disertasi)” yang diterbitkan CeQDA (Center for Quality

Development and Assurance) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta Tahun 2007. Cet. Ke-2

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum membuat skripsi ini, penulis melakukan perbandingan

antara penelitian-penelitian yang terdahulu untuk mendukung materi dalam

penelitian ini. Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang mengangkat

tema tentang manajemen risiko bank syariah dan produk pembiayaan

kepemilikan rumah di bank syariah. Salah satunya adalah:

13

1. Ahmad Syukri. Dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Produk

Pembiayaan Kepemilikan Rumah BNI iB Griya (studi pada PT. Bank BNI

Syariah Cabang Syariah Jakarta Selatan)”. Jurusan Muamalat Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010. Penelitian

skripsinya membahas mengenai hasil analisa swot yaitu Kekuatan

(Strengh), Kelemahan (Weaknes), Peluang (Opportunity) dan Tantangan

(Threat) serta ancangan strategi sehingga dapat diaplikasikan untuk

peningkatan pembiayaan produk KPR BNI IB Griya. Perbedaan dengan

penulis teliti adalah membahas mengenai Penerapan Manajemen Risiko

Pembiayaan Kepemilikan rumah (KPR) IB Griya Hasanah yang terdiri

dari bagaimana cara Mengidentifikasi Risiko, Mengukur risiko, Memantau

Risiko dan Mengendalikan Risiko dari produk pembiayaan kepemilikan

rumah (KPR) Griya Hasanah BNI Syariah.

2. Fitri, wulandari. “Manajemen Risiko pada Produk Dirham Card Danamon

Syariah". Skripsi S1 Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum, UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta,2011. Skripsi ini membahas risiko yang ada

didalam produk Dirham Card Danamon Syariah. Perbedaan yang penulis

teliti adalah mengenai Penerapan manajemen risiko yang ada di produk

KPR iB Griya Hasanah pada Bank BNI syariah KC fatmawati.

3. Nursyamsiyah. Dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Manajemen

Risiko Dalam Pembiayaaan Murabahah (studi kasusu pada Bank BNI

Syariah Sudirman)”. Program Studi Muamalat (ekonomi islam)

konsentrasi Perbankan Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif

14

Hidayatullah Jakarta, 2009. Skripsi ini membahas mengenai penyebab

pembiayaan murabahah bermasalah pada bank BNI Syariah Sudirman.

Perbedaan dengan penulis teliti adalah membahas mengenai Penerapan

Manajemen Risiko Pembiayaan Kepemilikan rumah (KPR) IB Griya

Hasanah yang terdiri dari bagaimana cara Mengidentifikasi Risiko,

Mengukur risiko, Memantau Risiko dan Mengendalikan Risiko dari

produk pembiayaan KPR iB Griya Hasanah.

4. Jurnal Hukum dan Bisnis. Volume 23-No. 3 Tahun 2004. Kegunaan

Penerapan Manajemen Risiko untuk perbankan. Penulis : Rudjito. Jurnal

ini membahas mengenai kegunaan Penerapan Manajemen Risiko untuk

perbankan. Perbedaan dengan penulis teliti adalah membahas mengenai

Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Kepemilikan rumah (KPR) IB

Griya Hasanah yang terdiri dari bagaimana cara Mengidentifikasi Risiko,

Mengukur risiko, Memantau Risiko dan Mengendalikan Risiko dari

produk pembiayaan KPR iB Griya Hasanah.

5. Jurnal Ekonomi Islam La_Riba Manajemen Risiko Perbankan Syariah.

Penulis : Rahmani Timorita Yulianti. Vol. III, no. 2, Desember 2009.

Jurnal ini membahas mengenai Fungsi dan peran DPS di bank Syari’ah,

memiliki relevansi yang kuat dengan manajemen risiko perbankan Syari’ah,

yakni risiko reputasi, yang selanjutnya berdampak pada risiko lainnya

seperti risiko likuiditas. Perbedaan dengan penulis teliti adalah membahas

mengenai Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Kepemilikan rumah

(KPR) IB Griya Hasanah yang terdiri dari bagaimana cara

15

Mengidentifikasi Risiko, Mengukur risiko, Memantau Risiko dan

Mengendalikan Risiko dari produk pembiayaan KPR iB Griya Hasanah.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, dengan maksud

untuk memudahkan dalam melakukan pembahasan. Hal ini penulis lakukan

agar pembahasan yang dilakukan tidak menyimpang dari tema dan pokok

pembahasan. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan dan

pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian,

tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teori

Pada bab ini berisi tentang pengertian manajemen risiko, jenis-jenis

risiko perbankan syariah, proses manajemen risiko, tujuan manajemen risiko,

teori pembiayaan, penilaian pemberian pembiayaan, tujuan dan manfaat

pembiayaan, dan kolektibilitas kredit atau pembiyaan.

Bab III Gambaran Umum Bank BNI Syariah.

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah berdirinya Bank BNI

Syariah, visi dan misi Bank BNI Syariah, budaya kerja Bank BNI Syariah,

logo BNI Syariah, produk-produk Bank BNI Syariah, Struktur organisasi dan

jobs description.

16

Bab IV Hasil penelitian dan Analisis

Pada bab ini terdiri dari dua bagian yaitu, deskripsi mekanisme

pengajuan penerimaan nasabah KPR Griya iB Hasanah yang menggambarkan

tentang mekanisme operasional pembiayaan Griya iB Hasanah, Proses

manajemen Risiko KPR Griya iB Hasanah terdiri dari proses penilaian risiko,

proses mitigasi risiko dan analisis penerapan pelaksanaan manajemen risiko di

Bank BNI Syariah.

Bab V Penutup.

Pada bab ini menguraikan tentang Kesimpulan yaitu menjawab dari

rumusan masalah dari penelitian tentang Penerapan Manajemen Risiko

Pembiayaan Kepemilikan Rumah Griya iB Hasanah pada Bank BNI Syariah

KC Fatmawati Jakarta selatan. Serta saran-saran dan masukan serta lampiran-

lampiran sebagai penunjang dalam perbaikan penulisan skripsi ini.

17

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Menurut Herman Darmawi, “Manajemen risiko

merupakan suatu usaha untuk mengetahui menganalisis serta

mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan

tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih

tinggi”.1

Menurut Adiwarman A.Karim, “Manajemen risiko

adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan

mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat

risiko yang wajar dan terarah, terintegrasi, dan

berkesinambungan”.2

Menurut Ferry N. Idroes, “Manajemen Risiko

didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematik dalam

indentifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan

solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang

berlangsung pada setiap aktivitas atau proses”. 3

Menurut Bank Indonesia, “Manajemen Risiko adalah

serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk

mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan

risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank”.4

2. Penerapan Manajemen Risiko islami dan Al-Quran

Risiko bukan merupakan kekhususan yang terdapat

hanya pada sistem keuangan Islam saja. Risiko ada pada semua

sistem keuangan, yakni risiko-risiko yang berkaitan dengan

1 Herman Darmawi, Manajemen Risiko, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2006), h.17

2 Ir. Adiwarman A. Karim, Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan), (Jakarta:

PT.Raja Grafindo Persada, 2010), Ed.4, Cet.7, h. 255 3 Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan Pilar

Kesepakatann Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ed. I

(Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 5 4 Robert Tampubolon, Risk Management, Manajemen Risiko Pendekatan

Kualitatif

18

uang pemerintah (fiduciary money), fluktuasi nilai tukar dan

suku bunga, kredit macet, kegagalan operasional, bencana

alam, kejahatan orang lain, kelemahan manajerial dan

lingkungan. Sistem keuangan islam pun terekspos juga pada

risiko-risiko tersebut.5 Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam

surat Al-Baqarah ayat 279:

Artinya : Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan

sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan

memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan

riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya

dan tidak (pula) dianiaya.

Kedua, adanya kepuasan bahwa ketentuan ilahiah

tersebut didasarkan pada upaya membantu mewujudkan tujuan-

tujuan kemanusian, di antaranya adalah keadilan, simak firman

Allah SWT. Dalam surat Al-Hadiid ayat 25:

5 Prof. Dr. Veithzal Rivai dan Rifki Ismail,S.E. Islamic Islamic Risk

Management For Islamic Bank. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2013), h. 220-

222.

19

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul

Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami

turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan)

supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami

ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan

berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka

mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa

yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal

Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi

Maha Perkasa”.

Menurut ayat di atas, Bank harus memperhatikan

dengan sungguh-sungguh potensi risiko yang dihadapi dan

mengembangkan sistem untuk mengidentifikasi, mengontrol,

dan mengelola risiko-risiko tersebut. Pengembangan budaya

manajemen risiko pada Bank merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari tanggung jawab otoritas pengawasan dan

regulator. Oleh karena itu, otoritas pengawas juga harus

mengenal baik karakter risiko bank islam dan turut serta dalam

pengembangan manajemen risiko yang efisien.

3. Jenis- jenis Risiko Perbankan Syariah6

a. Risiko Kredit/Pembiayaan

Merupakan bentuk risiko pembayaran yang muncul

pada saat satu pihak bersepakat untuk membayar sejumlah

uang (misalnya: dalam akad isthisna dan salam murabahah)

atau mengirimkan barang misalnya: dalam akad murabahah)

sebelum menerima aset atau uang cash-nya sendiri, sehingga

6 Tariqullah Khan Habib Ahmed, Manajemen Risiko Lembaga Keuangan

Syariah, (Jakarta:Bumi Aksara,2008), h. 11

20

menyebabkan terjadinya kerugian. Dalam kasus pembiayaan

berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), risiko

kredit adalah adalah tidak terbayarnya kembali bagian Bank

oleh pihak pengusaha ketika jatuh tempo.7

b. Risiko Benchmark

Bank syariah tidak berhubungan dengan suku bunga,

hal ini ditunjukan bahwa bank syariah tidak menghadapi

risiko pasar yang muncul karena perubahan suku bunga.

Namun bagaimanapun, perubahan suku bunga di pasar,

memunculkan beberapa risiko didalam pendapatan lembaga

keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah memakai

benchmark rate. Khususnya dalam akad murabahah, dimana

mark-up ditentukan dengan menambahkan premi risiko pada

benchmark rate.8

c. Risiko Operasional

Karena usianya yang relatif muda, risiko operasional,

terutama yang terkait dengan faktor manusiawi menjadi

suatu yang akut bagi lembaga ini. Risiko operasional bisa

muncul, terutama akibat Bank tidak memiliki personal

(dengan kapasitas dan kapabilitas) yang memadai untuk

menjalankan operasional keuangan syariah. Karena adanya


Syariah, (Jakarta:Bumi Aksara,2008), h. 11 8 Tariqullah Khan Habib Ahmed, Manajemen Risiko Lembaga Keuangan


21

perbedaan karakteristik bisnis, software computer yang

tersedia di pasar konvensional bisa jadi tidak sesuai dengan

apa yang dibutuhkan bank syariah. Hal ini melahirkan risiko

sistem yang menuntut Bank syariah untuk mengembangkan

dan memakai teknologi internasional.

d. Risiko Hukum

Karena adanya perbedaan karakteristik akad atau

kontrak keuangan, Bank syariah menghadapi risiko yang

berhubungan dengan proses dokumentasi dan pelaksanaan

hukum. Akibat tidak adanya standar kontrak bagi instrumen-

instrumen keuangan yang ada, Bank syariah harus

menyiapkan hal ini berdasarkan pemahamannya terhadap

syariah, undang-undang yang berlaku, dan sesuai dengan

kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri. Langkanya

standarisasi kontrak disertai dengan adanya kenyataan akan

tidak adanya sistem peradilan untuk menyelesaikan

permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan

kontrak, telah meningkatkan risiko hukum bagi Bank

syariah.9



22

e. Risiko Penarikan Dana

Perbedaan tingkat return pada tabungan atau

investasi mengakibatkan ketidakpastian tentang nilai

sebenarnya (real value) dari jenis simpanan tersebut.

Perlindungan aset untuk memperkecil risiko kerugian akibat

rendahnya tingkat return, mungkin menjadi faktor penting

dalam keputusan penarikan dana para deposan.10

f. Risiko Fidusia

Rendahnya tingkat return Bank dibandingkan

dengan tingkat return yang berlaku di pasar, juga berakibat

pada munculnya risiko fidusia (fiduciary risk), yaitu ketika

deposan atau investor menafsirkan rendahnya tingkat return

tersebut sebagai pelanggaran kontrak investasi atau

kesalahan manajemen dana oleh pihak Bank (AAOIFI

1999). Risiko fidusia bisa dipicu oleh pelanggaran kontrak

oleh pihak Bank. Misalnya Bank tidak menjalankan kontrka

dengan penuh kepatuhan pada ketentuan syariah.11

g. Displace Commercial Risk

Adalah transfer risiko yang berhubungan dengan

simpanan kepada pemegang ekuitas.

10

Tariqullah Khan Habib Ahmed, Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah,

(Jakarta:Bumi Aksara,2008), h. 14 11

Tariqullah Khan Habib Ahmed, Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah,

(Jakarta:Bumi Aksara,2008), h. 11

23

Risiko ini bisa muncul ketika Bank berada dibawah

tekanan untuk mendapatkan profit, namun bank justru harus

memberikan sebagaian profitnya kepada deposan untuk

menghindari adanya penarikan dana akibat rendahnya

tingkat return.

4. Proses Manajemen Risiko12

Gambar .2.1. Proses Manajemen Risiko

Penjelasan mengenai proses manajemen Risiko dibawah ini

yaitu:

1) Identifikasi dan Pemetaan Risiko13

12

Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan Pilar


(Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 7 13



(Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 8

Identifikasi dan pemetaan Risiko

kuantifikasi/menilai/ peringkat Risiko

menegaskan Profil Risiko/ Rencana

Manajemen Risiko

Solusi Risiko Implementsi

Tindakan Mitigasi

Pemantauan dan Pengkinian/ Kaji Ulang Risiko dan

Kontrol

24

a. Menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi

risiko secara keseluruhan.

b. Menentukan definisi kerugian.

c. Menyusun dan melakukan implementasi mekanisme

pengumpulan data.

d. Membuat pemetaan kerugian kedalam kategori risiko yang

dapat diterima dan tidak dapat diterima.

2) Kuantifikasi/ Menilai/ Melakukan Peringkat Risiko14

a. Aplikasi teknik permodelan dalam mengukur risiko

b. Menentukan tingkat frekuensi dan tingkat kerugian dari

risiko berdasarkan data historis yang tersedia.

c. Perluasan dengan memanfaatkan tolok ukur (benchmarking),

permodelan (modelling), dan peramalan (forecasting) yang

berasal dari luar organisasi/eksternal. Sumber eksternal yang

dimaksud berasal dari praktik-praktik terbaik yang telah

dilakukan didalam industri (best practices)

3) Menegaskan Profil Risiko dan Rencana Manajemen Risiko

a. Identifikasi selera risiko organisasi (risk appetite), apakah

manajemen secara umum terdiri dari:

1) Penghindar risiko (risk averter)

2) Penerima risiko sewajarnya (risk neutral)

3) Pencari risiko (risk seeker)

14

Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan ….,h. 8

25

b. Identifikasi visi strategik (strategic vision) dari organisasi,

apakah organisasi berada dalam visi:

1) Agresif yang terobsesi untuk mengejar peningkatan

volume usaha serta keuntungan sebesar-besarnya untuk

mendukung pertumbuhan.

2) Konservatif yang ingin menjaga kelangsungan usaha

pada situasi aman dengan volume usaha dan

keuntungan yang stabil.

Penghindar risiko tidak bersedia menerima risiko

dengan tingkat tinggi. Sebaliknya, pencari risiko bersedia

menerima risiko tinggi untuk mendapatkan hasil yang lebih

tinggi.

Visi strategik yang agresif bersedia menerima risiko

tinggi untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi.Visi ini

biasanya diterapkan pada organisasi yang berada dalam tahap

pertumbuhan.Sebaliknya, visi stratejik yang konservatif tidak

bersedia menerima risiko dengan tingkat tinggi.Biasanya

organisasi pada tahap konservatif adalah organisasi yang telah

mapan dengan aktivitas yang stabil.

4) Solusi Risiko/Implementasi Tindakan terhadap Risiko15

a. Hindari (Avoidance): keputusan yang diambil adalah

tidak melakukan aktivitas yang dimaksud. Misalnya

15


Kesepakatann Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ed. I (Jakarta:

Rajawali Pers, 2008), h. 15

26

sebuah bank mendapat tawaran untuk melakukan bisnis

pencucian uang (money laundering) dari kegiatan

terorisme yang menjanjikan keuntungan dari penempatan

dalam jumlah besar dengan bunga yang sangat rendah.

Risiko aktivitas tersebut adalah ancaman penutupan bank

serta ancaman pidana terhadap pelakunya. Maka, bank

memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas tersebut.

b. Alihkan (Transfer): menbagi risiko dengan pihak lain.

Konsekuensinya terhadap biaya yang harus dikeluarkan

atau berbagi keuntungan yang diperoleh. Misalnya untuk

pembiayaan proyek yang sangat besar, sebuah bank

melakukan skema pinjaman sindikasi. Sindikasi adalah

bentuk berbagi bisnis, risiko, dan hasil yang lazim

dilakukan bank. Pengalihan risiko juga termasuk

penggunaan lembaga asuransi sebagai penanggung

kerugian dengan membayar premi. Selain itu, penggunaan

sumber daya di luar organisasi (outsourcing) juga

termasuk kedalam pengalihan risiko.

c. Mitigasi Risiko (Mitigate Risk): menerima risiko pada

tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi

risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta

aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan

risikonya. Misalnya, pengikatan pinjaman dan agunan

27

pada bank. Pengikatan sangat rentan terjadi masalah.

Akibatnya adalah bank tidak dapat atau berada pada posisi

hukum yang lemah dalam penyelesaian pinjaman atau

eksekusi agunan. Bank perlu menerapkan sistem dan

prosedur yang jelas tentang pengikatan serta aspek-aspek

pendukungnya. Selanjutnya ditetapkan secara tegas

mengenai sanksi yang dapat dikenakan pada individu-

individu yang melakukan penyimpangan prosedur.16

d. Menahan Risiko Residual (Retention of Residual Risk):

menerima risiko yang mungkin timbul dari aktivitas yang

dilakukan. Kesediaan menerima risiko dikaitkan dengan

ketersediaan penyangga jika kerugian atas risiko terjadi.

Peran inilah yang ditekankan dalam membahas

manajemen risiko perbankan. Perbankan harus mengambil

berbagai macam risiko dalam menjalankan aktivitasnya.

Risiko yang dimaksud tidak dapat dihindari, dialihkan, dan

dimitigasi. Akibatnya, risiko tersebut harus ditanggung

sejalan dengan pelaksanaan aktivitas. Misalnya bank

menerima transaksi pembelian valuta asing dan nasabah

untuk menyerahkan setoran jaminan. Pada situasi normal,

mitigasi risiko cukup untuk mengatasi kemungkinan risiko

16




28

yang terjadi. Namun, jika situasi menjadi tak terkendali,

yaitu nilai tukar melonjak drastis, nasabah membatalkan

kontarka dengan menjual pada pasar spot dan membiarkan

setoran jaminan diambil bank. Pada situasi itu terjadi

kerugian karena setoran jaminan tidak dapat menutupi

kerugian tersebut. Situasi inilah yang dikatakan sebagai

risiko redusial yang harus ditanggung bank. Setiap risiko

redusial pada bank diperlukan ketersediaan modal untuk

menyangganya.17

5) Pemantauan dan Pengkinian/ Kaji Ulang Risiko dan

Kontrol

a. Seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategik

manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan

dengan baik.

b. Lakukan pengkiniaan dengan mengevaluasi dan menindak

lanjuti hasil evaluasi terhadap implementasi kerangka

manajemen risiko yang terintegrasi kedalam strategi risiko

keseluruhan.

17




29

5. Tujuan Manajemen Risiko

Manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi

peringatan dini (early warning system) terhadap kegiatan usaha bank.

Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagi berikut: 18

1. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.

2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat

unacceptable.

3. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat

uncontrolled.

4. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.

5. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

B. Teori Pembiayaan KPR Syariah

1. Pengertian Pembiayaan KPR

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan salah satu

jenis layanan pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada para

nasabah yang menginginkan pinjaman khusus untuk memenuhi

kebutuhan dalam pembangunan atau revonasi rumah. KPR juga

muncul karena adanya berbagai kondisi penunjang yang

strategis diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan perumahan

18

Ir. Adiwarman A. Karim.Bank Islam(Analisis Fiqih dan Keuangan).cet.7. h. 226

30

yang semakin lama semakin tinggi namun belum dapat

mengimbangi kemampuan daya beli kontan dari masyarakat.19

Dikarenakan di dalam perbankan syariah tidak dikenal

istilah kredit, KPR Syariah sering digantikan dengan berbagai

istilah seperti Kebutuhan Pemilikan Rumah Syariah, Kongsi

Pemilikan Rumah Syariah, Kerjasama Pemilikan Rumah

Syariah dan Kepemilikan Pembiayaan Rumah Syariah.

Beberapa bank syariah juga menggunakan istilah tersendiri

untuk pembiayaan ini, misalkan Bank muamalat Indonesia

menggunakan istilah pembiayaan Hunian Syariah, yaitu

pembiayaan yang membantu nasabah untuk memiliki rumah

(ready stock/bekas), apartemen, ruko, rukan, kios maupun

pengalihan take-over KPR dari bank lain. 20

Sedangkan Unit

Usaha Syariah Bank BNI Syariah menggunakan istilah KPR iB

Griya Hasanah (baca: ai-Bi) yang merupakan fasilitas

pembiayaan untuk memiliki rumah, ruko, apartemen, villa,

kavling renovasi atau untuk konstruksi / pembangunan rumah.

Di Indonesia, saat ini dikenal ada 2 (dua) jenis KPR: 21

19

Suzanna Hardjono , Mudah Memiliki Rumah Idaman Lewat KPR (Jakarta: PT.

Pustaka Grahatama, 2008), h.25 20

Suzanna Hardjono , Mudah Memiliki Rumah Idaman Lewat KPR (Jakarta: PT.

Pustaka Grahatama, 2008), h.25 21

Bank Indonesia, “Memiliki Rumah Sendiri dengan KPR” dalam Program

Edukasi Masyarakat dalam Rangka Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia.h. 54

31

a. KPR Subsidi

Yaitu suatu Kredit yang diperuntukan kepada masyarakat

berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi

kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki.

Bentuk subsidi yang diberikan berupa: subsidi meringankan

kredit dan subsidi menambah dana pembangunan atau perbaikan

rumah. Kredit subsidi ini diatur tersendiri oleh Pemerintah,

sehingga tidak setiap masyarakat yang mengajukan kredit dapat

diberikan fasilitas ini.Secara umum batasan yang ditetapkan

oleh pemerintah dalam memberikan subsidi adalah penghasilan

pemohon dan maksimum kredit yang diberikan.22

b. KPR Non Subsidi

Yaitu suatu KPR yang diperuntukan bagi seluruh

masyarakat. Ketentuan KPR ditetapkan oleh bank, sehingga

penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai

kebijakan bank yang bersangkutan.23

2. Penilaian Pemberian Pembiayaan

Dalam Pendanaan kepada nasabah dalam bentuk

pemberiaan pembiayaan, ada beberapa hal yang perlu

diperhatikan dengan penilaian pembiayaan, oleh karena layak

atau tidaknya pembiayaan yang diberikan akan sangat

22

Ibid. 23

Bank Indonesia, “Memiliki Rumah Sendiri dengan KPR” dalam Program

Edukasi Masyarakat dalam Rangka Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia.h. 54

32

mempengaruhi stabilitas keuangan bank. Menurut Raharja,

penilaian pembiayaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

24

a) Keamanan Pembiayaan (safety).

Harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat

dilunasi kembali.

b) Terarahnya tujuan penggunaan pembiayaan (suitability)

Pembiayaan akan digunakan untuk tujuan yang sejalan

dengan kepentingan masyarakat atau setidaknya tidak

bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

c) Menguntungkan (profit)

Pembiayaan yang diberikan menguntungkan bagi bank

maupun nasabah, menurut sinungan25

, metode lain yang dapat

digunakan untuk menentukan nilai kredit adalah dengan

menggunakan formula 4P, yaitu:

1. Personality

Bank mencari data tentang kepribadian si peminjam

seperti riwayat hidupnya (kelahiran, pendidikan,

pengalaman, usaha/pekerjaan, dan sebagainya), hobinya,

keadaan keluarganya, (istri, anak), social standing

(pergaulan dalam masyarakat serta bagaimana pendapat

24

Raharja Pratama, Uang dan Perbankan, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1997)

Cet.3.h.23 25

Sinungan, Muchdarsyah. Manajemen Dana Bank, (Jakarta, Bumi Aksara,

1993) Cet. 3, h.241

33

masyarakat tentang diri si peminjam) serta hal-hal yang erat

hubungannya dengan kepribadiaan si peminjam.

2. Purpose

Mencari data tentang tujuan atau keperluan

penggunaan kredit. Apakah akan dipergunakan untuk

berdagang, berproduksi atau membeli rumah. Dan apakah

tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business

kredit bank bersangkutan.Misalnya, keperluan atau tujuan

untuk perkapalan sedangkan line of business bank justru

dalam bidang pertanian.26

3. Prospect

Yang dimaksud dengan prospek adalah harapan

masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha si

peminjam.Ini dapat diketahui dari perkembangan keadaan

ekonomi perdagangan, keadaan ekonomi atau perdagangan

sektor usaha si peminjam, kekuatan keuangan perusahaan

yang dibuat dari learning power (kekuatan pendapatan/

keuntungan) masa lalu dan perkiraan masa mendatang.

4. Payment

Mengetahui bagaimana pembayaran kembali

pinjaman yang akan diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari

perhitungan prospek kelancaran penjualan dan pendapatan

26

Sinungan, Muchdarsyah. Manajemen Dana Bank, (Jakarta, Bumi Aksara, 1993) Cet. 3,

h.241

34

sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian

pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah

pengembaliannya.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko

penilaian kredit,27

antara lain:

1) Character

Watak (character), yang dimaksud adalah

kepribadiaan, moral dan kejujuran dari ada pemohon

peminjaman. Apakah ia nantinya akan memenuhi

kewajiban dengan baik yang timbul dari perjanjian

kredit yang akan diadakan. Hal ini menyangkut sejauh

mana kebenaran dari keterangan-keterangan yang

diberikan pemohon tentang data-data perusahaannya.

Bank juga menyelidiki asal-usul si pemohon, misalnya

tentang keroyalan si debitur dan juga keadaan masa

lalunya apakah ia pernah terlibat blacklist.

2) Capacity

Kemampuan (Capacity), dimaksud sebagai

kemampuan mengendalikan, memimpin, menguasai

bidang usahanya berjalan dengan baik dan memberikan

untung. Capacity adalah analisis untuk mengetahui

kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman. Dari

27

Raharja Pratama, Uang dan Perbankan, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1997) Cet.3, h.95

35

penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam

mengelola bisnis, kemampuan ini dihubungkan dengan

latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama

ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat

“kemampuannya” dalam mengembalikan pinjaman

yang disalurkan, capacity sering juga disebut dengan

nama Capability.28

Definisi lain tentang capacity adalah

menggambarkan tentang kemampuan seseorang

langganan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban

finansialnya. Suatu estimasi yang dianggap cukup baik

diperoleh dengan menilai posisi likuiditas dan proyeksi

cash flow dari calon langganan. Capacity menyangkut

kemampuan pimpinan perusahaan beserta stafnya, baik

dalam kemampuan manajemen maupun keahlian dalam

bidang usahanya. Untuk itu bank harus

memperhatikan:29

a. Angka-angka hasil produksi

b. Angka-angka penjualan dan pembeliaan

c. Perhitungan laba rugi perusahaan saat ini dan

proyeksinya

28

Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta, PT Grafindo Persada, 2003) h.118 29

Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta, PT Grafindo Persada, 2003) h.118

36

d. Data-data financial di waktu-waktu yang lalu,

tercermin didalam laporan keuangan

perusahaan.

3) Capital

Modal diisyaratkan di sini debitur agar

mempunyai modal sendiri, tidak hanya mengandalkan

pinjaman dari bank.Data-data modal dilihat dari neraca

debitur.

4) Conditional

Kondisi ekonomi (Conditional of Economic),

adalah tentang keadaan situasi ekonomi pada waktu dan

jangka tertentu, di mana kredit dapat diberikan pada

debitur, kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa pada

asasnya kelima unsur tersebut mengandung tiga faktor

pokok yaitu:

a. Faktor subyektif (modal)

b. Faktor obyektif yang berkenaan dengan struktur

yuridis dari badan usaha penerima kredit.

Faktor-faktor di atas kemudian oleh pihak bank akan

dibuat dalam satu formulir yang telah disediakan

dimana merupakan data-data yang wajib diisi oleh

pemohon pembiayaan.30

30

Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta, PT Grafindo Persada, 2003)h.118

37

5) Collateral

Jaminan (Collateral), diartikan sebagai kekayaan

atas orang yang dapat diikat sebagai jaminan pelunasan

hutang dibelakang hari, kalau debitur tak melunasi

hutangnya. Pada dasarnya yang memberi pembiayaan

tentu menghendaki jaminan berada ditangannya yang

mudah dijadikan uang untuk dapat menutup pinjaman

karena tidak dilunasi oleh sipeminjam tersebut. Jaminan

yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat

fisik maupun non fisik.Jaminan hendaknya melebihi

jumlah pinjaman yang diberikan. Jaminan juga harus

diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, ssehingga

terjadi suatu masalah, maka jaminan yang akan

dititipkan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Collateral dalam perkreditan merupakan hal

terpenting, terutama dalam fungsinya untuk

pengamanan apabila pembiayaan yang diberikan

tersebut mengalami kegagalan.31

Oleh karena itu syarat

yang diminta oleh kreditur ialah supaya debitur itu

menguasai dan menyimpan jaminan, agar supaya pada

waktu yang diperlukan benda atau harta jaminan dapat

dijadikan uang oleh debitur sendiri.

31

Thomas, Suyanto, et, Kelembagaan Perbankan, (Jakarta, Gramedia Pustaka

Utama, 1996), Edisi II, h.19

38

3. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan

tertentu, kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank

tersebut didirikan.

Adapun tujuan utama dari pemberian suatu

pembiayaan antara lain: 32

a. Mencari keuntungan yaitu untuk memperoleh dari

pemberiaan kredit tersebut, hasil tersebut terutama

dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai

balas jasa dan biaya administrasi kredit yang

dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik

dana investasi maupun untuk modal kerja.

c. Membantu pemerintah bagi pemerintah semakin banyak

pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan,

maka semakin baik, mengingat semakin benyak kredit

berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai

sektor.

Dilihat dari tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa

pemberian suatu pembiayaan tidak hanya menguntungkan bagi satu

sisi pihak saja yaitu pihak yang diberikan pembiayaan tetapi juga

menguntungkan bagi pihak yang memberikan pembiayaan.

32

Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, h. 96

39

Manfaat pembiayaan ditinjau dari berbagai segi: 33

1) Kepentingan Debitur

a. Memungkinkan untuk dan mengembangkan usahanya.

b. Jangka waktu pembiayaan investasi dapat disesuaikan

dengan kapasitas perusahaan yang bersangkutan, untuk

pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang berulang-

ulang.

2) Kepentingan Perbankan

a. Menjaga stabilitas usahanya, serta membantu memasarkan

jasa-jasa bank.

b. Untuk merebut pasar (market share) dalam industry

perbankan, berhubung pada saat ini keseimbangan antara

penawaran dana dan permintaan akan dana masih belum

ada, maka fasilitas pembiayaan sering digunakan oleh bank

sebagai perangsang dalam merebut nasabah bank lain

dengan pemberian kredit yang lebih besar jumlahnya dan

bunga yang rendah.

3) Kepentingan Pemerintah

a. Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk memacu

pertumbuhan ekonomi secara umum, diantaranya

menciptakan lapangan kerja.

b. Sebagai sumber pendapatan Negara.

33

Teguh Pudjo Muljono, Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial,

(Yogyakarta, Penerbit BPFE, 1996), Cet.3, h. 59-61

40

4) Kepentingan Masyarakat Luas

a. Dengan adanya kelancaran dari proses pembiayaan yang

diharapkan akan memperoleh adanya pertumbuhan

ekonomi yang pesat dan nantinya akan menimbulkan

lapangan kerja baru.

b. Meningkatkan fungsi pasar, karena ada peningkatan daya

beli.34

Dalam hal ini seorang kreditur dituntut agar mampu untuk

meningkatkan kualitas kreditnya, terutama yang masuk golongan

lancar. Sebaliknya, kreditur juga haru berhati-hati jika kondisi kredit

yang disalurkan lebih banyak dalam kondisi diragukan atau macet.

Karena hal ini sudah pasti akan merugikan perbankan. Sekali lagi,

prinsip kehati-hatian perlu diterapkan guna menghindari atau

meminimalkan risiko kerugian.

4. Kolektibilitas Kredit

Kolektibilitas kredit dimaksudkan untuk pengamanan dari kredit

itu sendiri. Dalam pengaman kredit ini perlu diambil langkah untuk

menkategorikan kredit berdasarkan kelancarannya dan kredit yang

ada dikumpulkan serta disusun berdasarkan kriteria.

Pengelompokan ini wajib dilakukan demi kelancaran tugas

pengamanan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan kepada nasabah,

34

Teguh Pudjo Muljono, Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial,

(Yogyakarta, Penerbit BPFE, 1996), Cet.3, h. 59-61

41

sehingga sikap dan cara-cara menghadapi para nasabah pula dapat

disesuaikan dengan kelancaran kreditnya.kolektibilitas kredit

meliputi:35

a. Kolektibilitas (A), yaitu kredit yang perjalanannya lancar

(memuaskan) artinya segala kewajiban (angsuran utang pokok)

diselesaikan oleh nasabah secara baik.

b. Kolektibilitas (B), yaitu kredit-kredit yang kurang lancar atau

dalam dalam perhatian khusus seperti: kredit yang selama 3

sampai 6 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran-pembayaran

bunga tidak baik serta angsuran utang, pokok pun demikian pula.

Usaha-usaha approach telah dilakukan tapi hasilnya tetap kurang

baik.

c. Kolektibilitas (C), yaitu kredit yang tidak lancar dan telah sampai

pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah

yang bersangkutan. Umumnya bank member kesempatan untuk

berusaha menyelesaikan selam 3/6 bulan.

d. Kolektibilitas (D), yaitu kredit bermasalah atau dikenal dengan

kredit macet. Kredit macet sebagai kelanjutan dari usaha

penyelesaian atau pengaktifan kembali yang tidak lancar dan

35

Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012), cet

ke-10, h.133

42

usaha itu tidak membuahkan hasil, barulah dikatakan kredit

macet.36

Pengelompokan kredit ini dimaksudkan untuk memudahkan

bank dalam melakukan pengawasan fasilitas kredit yang

diberikan dapat di ikuti secara baik.

36 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012), cet ke-10,

h.133

43

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK BNI SYARIAH KC FATMAWATI

A. Sejarah Singkat

Berawal pada tanggal 29 April 2000, PT. Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk, membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) untuk merespon

kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih tahan

terhadap krisis ekonomi. Pembentukan Tim implementasi Bank Umum

Syariah yang akan mentranformasikan UUS BNI Syariah sebagai

implementasi dari UU Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah didukung dengan Peraturan Bank Indonesia No.

11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Pemisahan Unit Usaha

Syariah dari Bank Konvensional.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.

12/41/KEP.GBI/2010, PT Bank BNI Syariah resmi beroperasi sebagai

Bank Umum Syariah pada tanggal 19 Juni 2010 dengan 27 Kantor Cabang

(KC) dan 31 Kantor Cabang Pembantu (KCP). Termasuk Bank BNI

Syariah KC Fatmawati yang beralamat di Jl.RS .Fatmawati No.39 C-D,

Cilandak, Jakarta Selatan dengan jumlah karyawan sebanyak 50 orang.1

Pada saat berdirinya BNI Syariah KC Fatmawati, memiliki legalitas

usaha yaitu izin domisili dengan No. 0035/ 1.824.1/12/2010, TDP No. 09.

05. 1. 85. 37895, dan NPWP No. 01.061.343.8-093.004 kemudian dengan

badan hukumnya itu sendiri No. 18/68/ Kep. GBI/ DPG/ 2009.

1 Wawancara pribadi dengan Bapak Ermawan Penyelia Umum, pada Maret 2014

44

Makna dari logo Bank BNI Syariah yang menunjukan angka “46”

diletakkan secara diagonal menembus kotak berwarna jingga untuk

menggambarkan BNI baru yang modern keinginan dan tuntutan

masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BNI Syariah

yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi

warna turquoise dan jingga. Warna turquoise yang digunakan pada logo

baru ini lebih gelap, kuat mencerminkan citra yang lebih stabil dan kokoh.

Warna jingga yang baru lebih cerah dan kuat, mencerminkan citra lebih

percaya diri dan segar. Angka 46 merupakan simbolisasi tahun kelahiran

BNI, sekaligus mencerminkan warisan sebagai sebagai bank pertama di

Indonesia. Dengan tujuan Bank BNI Syariah menjadi Bank yang terbaik

sesuai kaidah.2

B. Visi dan Misi Bank BNI Syariah3

a. Visi

Menjadi Bank Syariah yang unggul dalam layanan dan kinerja

dengan menjalankan bisnis sesuai kaidah sehingga Insya Allah

membawa berkah.

b. Misi

Secara istiqomah melaksanakan amanah untuk memaksimalkan

kinerja dan layanan perbankan dan jasa keuangan syariah sehingga

dapat menjadikan bank syariah kebanggaan anak negeri.



45

C. Budaya Kerja Bank BNI Syariah4

Amanah : Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung

jawab untuk memperoleh hasil yang optimal.

1. Jujur dan tepati janji

2. Berani mengambil tanggung jawab

3. Semangat menghasilkan karya terbaik.

4. Bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah.

5. Beri layanan melebihi harapan.

Jamaah : Bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban

1. Berani member dan menerima umpan balik yang konstruktif,

2. Bangun sinergi secara kekeluargaan,

3. Sebarkan ilmu yang bermanfaat,

4. Pahami kaitan proses kerja dengan rekan,

5. Perkuat kepemimpinan Diri (self-leadership).

D. Logo Perusahaan

Filosofi yang terkandung dalam logo BNI Syariah adalah:

Dalam logo ini terkandung, angka “46” diletakkan secara diagonal


46

menembus kotak berwarna jingga untuk menggambarkan BNI baru yang

modern. Palet warna korporat telah didesain ulang, namun tetap

mempertahankan warna korporat yang lama, yakni turquoise dan jingga.

Warna turquoise yang digunakan pada logo baru ini lebih gelap, kuat

mencerminkan citra yang lebih stabil dan kokoh. Warna jingga yang baru

lebih cerah dan kuat, mencerminkan citra lebih percaya diri dan segar. 5

Logo “46” dan “BNI” mencerminkan tampilan yang modern dan

dinamis. Sedangkan penggunakan warna korporat baru memperkuat

identitas tersebut. Hal ini akan membantu BNI melakukan diferensiasi di

pasar perbankan melalui identitas yang unik, segar dan modern.

Huruf “BNI” dibuat dalam warna turquoise baru, untuk

mencerminkan kekuatan, otoritas, kekokohan, keunikan dan citra yang

lebih modern.

Huruf tersebut dibuat secara khusus untuk menghasilkan struktur

yang orisinal dan unik. Angka 46 merupakan simbolisasi tahun kelahiran

BNI, sekaligus mencerminkan warisan sebagai sebagai bank pertama di

Indonesia. Dengan tujuan Bank BNI Syariah menjadi Bank yang terbaik

sesuai kaidah.6

5 Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan, Jakarta, 10 April 2014.

6 Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan, Jakarta, 10 April 2014.

47

E. Produk-produk BNI Syariah

1. Produk Dana7

a) Tabungan iB Hasanah

Tabungan iB Hasanah adalah tabungan yang dikelola

berdasarkan prinsip Mudharabah Mutlaqah atau simpanan

berdasarkan akad wadiah. Dengan prinsip ini tabungan anda akan

diinvestasikan secara produktif dalam investasi yang halal sesuai

dengan prinsip syariah. Keuntungan dari investasi akan

dibagihasilkan antara anda dan Bank sesuai dengan nisbah yang

disepakati di awal pembukaan rekening.

b) Tabungan iB Tapenas Hasanah

Investasi dana untuk perencanaan masa depan yang dikelola

secara syariah dengan akad mudharabah muthlaqah dengan sistem

setoran bulanan, bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana

masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan

ataupun rencana masa depan lainnya.

c) Tabungan iB Prima Hasanah

Investasi dana dalam mata uanag rupiah yang dikelola

berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah

dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

7 Brosur BNI Syariah 2013

48

d) Tabungan iB Tunas Hasanah

Investasi dana dalam mata uang rupiah berdasarkan akad

wadiah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang

berusia dibawah 17 tahun.

e) Tabungan iB Bisnis Hasanah

Investasi dana dalam mata uang rupiah yang dikelola

berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah

dan dilengkapi dengan detail mutasi debet dan kredit pada

tabungan.

f) Tapenas Griya Hasanah

Dengan Tapenas Griya Hasanah, dapat merencanakan

memliki rumah lebih awal dan mendapatkan kemudahan untuk

memperoleh pembiayaan kepemilikan rumah dengan proses

persetujuan yang relative cepat dan mudah.8

2. Produk pembiayaan Produktif9

a) Tunas Usaha iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan produktif berlandaskan akad

mudharabah yang diberikan untuk usaha produktif yang

feasible namun belum bankable guna memenuhi kebutuhan

modal usaha atau investasi usaha.



49

b) Wirausaha iB Hasanah


mudharabah, musyarakah yang diberikan untuk pertumbuhan

usaha produktif yang feasible guna memenuhi kebutuhan

modal usaha atau investasi usaha.

c) Usaha Kecil iB Hasanah


mudharabah, musyarakah yang diberikan untuk

perngembangan usaha produktif yang feasible guna memenuhi

kebutuhan modal usaha atau investasi usaha.

3. Produk Pembiayaan Konsumtif10

Dalam kehidupan banyak hal-hal yang harus dipilih dan

dipilah secara bijak. Kita harus membedakan antara “needs” dan

„wants”. Kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah segala

sesuatu yang dibutuhkan untuk melengkapi hidup dan prasarana

hidup. Keinginan adalah segala sesuatu yang dapat memuaskan

selera, gaya dan level kepuasan tertentu. Untuk itu BNI Syariah

menyajikan rangkaian jenis pembiayaan yang dikelola secara

syariah.

a) Griya iB Hasanah

1. Pengertian Griya IB Hasanah

Griya IB Hasanah yaitu Pembiayaan pemilikan

10

Brosur BNI Syariah 2013

50

rumah, ruko, kavling siap bangun, pembangunan dan

renovasi rumah serta pembelian rumah inden.

2. Akad Griya IB Hasanah

Griya IB Hasanah menggunakan akad murabahah.

Murabahah yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli

membayarnya dengan harga yang lebih sebagai

keuntungan yang disepakati.

3. Keunggulan Griya IB Hasanah

a. Rasa tenteram dan tenang karena dengan pembiayaan

syariah terhindar dari transaksi yang ribawi.

b. Selama masa pembiayaan besarnya angsuran tetap dan

tidak berubah sampai lunas.

c. Proses persetujuan pembiayaan yang mudah dan relatif

cepat.

d. Uang muka ringan, minimum 10% khusus untuk

pembelian rumah.

e. Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara

otomatis dan dapat dilakukan di seluruh kantor cabang

BNI Syariah.

f. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun.

g. Maksimum pembiayaan sampai Rp 5 miliar.

51

h. Tarif bersaing.

b) Oto iB Hasanah

Oto iB Hasanah merupakan pembiayaan untuk pembelian

kendaraan dengan proses yang mudah dan cepat berdasarkan

syariah. Uang muka relatif ringan dan pembayaran dapat

dilakukan secara debet otomatis.11

c) iB Hasanah Card

Kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit

berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan sistem perhitungan

biaya bersifat fix, adil, transparan, dan kompetitif tanpa

perhitungan bunga, iB Hasanah card tidak hanya digunakan

untuk kegiatan konsumtif namun dapat dimanfaatkan untuk

kebutuhan ibadah umroh, pendidikan dan kegiatan usaha.

d) Pembiayaan Emas iB Hasanah

Pembiayaan Emas iB Hasanah merupakan fasilitas

pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk membeli emas

logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara rutin

tiap bulannya.

e) Flexi iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan

perusahaan/lembaga/ instansi untuk penggunaan jasa antara

11

Brosur BNI Syariah 2013

52

lain pengurusan biaya pendidikan, perjalanan ibadah umrah,

travelling, pernikahan dan lain-lain.

f) CFC iB Hasanah

Dengan prinsip murabahah atau ijarah untuk karyawan

suatu perusahaan.

g) Multiguna iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan

perusahaan/lembaga/instansi atau professional untuk pembelian

barang dengan agunan berupa fixed asset.

53

F. Struktur Organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Fatmawati

Jakarta Selatan

Gambar. 3.1. Struktur Organisasi BNI Syariah KC Fatmawati-jaksel

Sumber: PT. Bank BNI Syariah KC Fatmawati

3.1. Job description, Tugas dan wewenang masing-masing bagian adalah

sebagai berikut:

1. Branch Manager (BM) atau Kepala Cabang

Merupakan jabatan yang bertanggung jawab terhadap semua

aktivitas karyawan bank BNI Syariah KC Fatmawati, mewakili

bank dalam semua kegiatan diwilayahnya. Melakukan koordinasi

Branch Manager

( M. Syarif )

Operasional Manajer

Pemasaran

( Ervita )

Pemasaran Dana

( Luana )

Pemasaran Pembiayaan

( A. Mubarok)

Penyelia Collection

( Joko Strisno)

Penyelia Operation

( Iis Aprianti )

Penyelia Processing

( Wahyudi Hidayat )

Penyelia Umum

( Ermawan )

Oprasional Manajer Penyelia Umum

( Bambang Hartopo )

Penyelia Layanan Nasabah

Pimpinan Cabang Pembantu

Bintaro

Juanda

Polim

Cilandak

Tebet

UIN

Kalibata

54

dalam pembuatan rencana kerja. Anggaran kantor cabang dan

melakukan evaluasi serta mencapai target yang telah ditetapkan.

Menjamin produktivitas, kemampuan motivasi dan kesidiplinan

pegawai yang tinggi.

2. Operasional Manager Pemasaran

a. Tugasnya yaitu memimpin operasional pemasaran Produk-produk

bank BNI Syariah KC Fatmawati

b. Operasional Manajer Pemasaran bertanggung-jawab terhadap

perolehan hasil penjualan dan penggunaan dana promosi

c. Manajer pemasaran sebagai koordinator manajer produk dan

manajer penjualan

d. Manajer pemasaran membina bagian pemasaran dan membimbing

seluruh karyawan dibagian pemasaran

e. Manajer pemasaran membuat laporan pemasaran kepada direksi.

3. Operasional Manager Penyelia Umum

Mengelola seluruh kegiatan operasional Bank BNI Syariah KC

Fatmawati, Bertanggung jawab untuk membuat perencanaan,

pengembangan karyawan Bank BNI Syariah, Menetapkan prioritas dan

tujuan kerja sesuai dengan ketentuan yang ada di bank BNI Syariah

KC Fatmawati.

55

4. Pemasaran Dana

Bertugas mengkoordinasikan dan mensupervisi teamwork dalam

kegiatan pemasaran dana untuk mencapai target dan plan bank BNI

Syariah KC Fatmwati secara efektif dan efisien.

5. Pemasaran Pembiayaan

Bertugas menghimpun dana dan mengelola dana dalam bentuk

pembiayaan dalam batas wewenang cabang, Melakukan koordinasi

dengan kantor pusat berkaitan dengan penyaluran pembiayaan dengan

jumlah plafon tertentu yang pemrosesan permohonan kreditnya

dilaksanakan oleh kantor pusat, Melaksanakan administrasi Kredit

Menengah, Kecil, Mikro dan Program, membuat laporan, melakukan

peninjauan lapangan, pengawasan dan pembinaan terhadap debitur

kredit serta memantau perkembangan daftar hitam dan kredit macet

yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Melaksanakan pengawasan

dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan

ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam

pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil

pengamatan yang dilakukan jika perlu.

6. Penyelia Collection

Bertugas melakukan pengihan langsung pada nasabah dan

melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu dalam upaya penyelesaian

pembiayaan sesuai dengan ketentuan berlaku atau sesuai dengan

prosedur Term Of Use dari pihak bank BNI Syariah KC Fatmawati.

56

7. Penyelia Operation

Bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan operasional bank

BNI Syariah KC Fatmawati untuk mendukung pertumbuhan bisnis

dengan cara memberikan pelayanan terbaik sehingga transaksi dari

nasabah di BNI Syariah KC Fatmawati dapat diselesaikan dengan baik

dan sesuai dengan justifikasi master plannya.

8. Penyelia Processing

Bertugas menerima permintaan pembukaan LC(PLC) impor dan

permintaab perubahan LC (PPLC), melakukan proses transaksi

pembukaan dan perubahan LC atau PPLC sesuai prosedur dan

ketentuan yang berlaku, melakukan inputan transaksi hasil pembayaran

wesel ekspor negosiasi atau collection cabang atau capem pada sistem

Bank vision.

9. Penyelia Umum

Bertugas menyelanggarakan usaha-usaha kesekretariatan,

personalia, umum dan usaha-usaha lain yang sejenis sepanjang usaha-

usaha tersebut menjadi wewenang kantor cabang, Menyelenggarakan

kegiatan penghitungan/pembayaran gaji karyawan, pajak, dan asuransi

pegawai serta hak-hak pegawai lainnya, Menyusun laporan berkala

atas kegiatannya, Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua

kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan

pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas unit

57

kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan jika dipandang

perlu.12

10. Penyelia Layanan Nasabah

Bertugas menyelesaikan permohonan nasabah dan calon nasabah

dalam hubungannya dengan penjualan produk dan jasa,

Mengusahakan secara aktif bertambahnya nasabah-nasabah baru,

Melaksanakan pelayanan kepada nasabah dominan/prima agar

hubungan yang terjalin dapat berkesinambungan dan saling

menguntungkan melalui program layanan prima, Melakukan

pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar

sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan

dalam pelaksanaan tugas unit kerjanya serta membuat laporan atas

hasil pengamatan bila dipandang perlu.

11. Pimpinan Cabang Pembantu

Pimpinan Cabang Pembantu (PinCaPem) atau Sub-BM

memiliki tugas yang identik dengan pimpinan Cabang yaitu

merencanakan, mengkoordinasikan dan mensupervisi seluruh

kegiatan karyawan yang ada dikantor Cabang Pembantu atau Kantor

Kas. Perbedaannya terletak pada tempat dan area yang menjadi

tanggungjawabnya, yaitu di Kantor Cabang Pembantu atau Kantor

Kas. Wilayah KCP (Kantor Cabang Pembantu) Bank BNI Syariah

12

Wawancara pribadi dengan Bapak Ermawan Penyelia Umum, pada Maret 2014

58

Jakarta selatan terdiri dari KCP Bintaro, Polim, Cilandak, UIN, Tebet,

Kalibata. Kantor Kas Juanda yang berada di ciputat.

Dengan demikian dapat diketahui struktur organisasi BNI

Syariah KC Fatmwati Jakarta selatan dikepalai oleh Branch Manager

yang didukung oleh beberapa divisi, untuk menjalankan operasional

bank sesuai standar perbankan.

59

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Mekanisme pengajuan Pembiayaan KPR Griya iB Hasanah BNI

Syariah KC Fatmawati

Gambar 4.1 SkemaKPR iB Griya Hasanah.

Sumber: Data Bank BNI Syariah KC Fatmawati

Nasabah (1 & 2) Marketing

(3)

Processing

(5)

Sentra

Taksasi

(4)

Operational

(8)

Pemutus

Cabang

(6)

Pemutus

Pusat

(6)

Approve/Reject/Cancel

(7)

60

Gambar 4.1. Deskripsi pengajuan penerimaan nasabah KPR BNI

Syariah KC Fatmawati adalah sebagai berikut:

1. Prosedur penerimaan nasabah pembiayaan KPR di Bank BNI Syariah

KC Fatmawati.

Calon Nasabah telah mengisi kelengkapan formulir dan

melampirkan data persyaratan seperti: data pribadi (Copy KTP,), data

pekerjaan (surat keterangan kerja, slip gaji untuk pegawai atau laporan

keuangan untuk pengusaha/profesional) dan data jaminan (copy

sertifikat, IMB dan PBB).1

2. Marketing

Bertugasmemeriksa kelengkapan data calon nasabah.Dokumen

yang harus dilengkapi antara lain: untuk pegawai, pengusaha dan

professional. Seperti :2

a. Fotocopy KTP/ paspor pemohon dan suami/istri.

b. Pasfoto 4x6 cm pemohon dan suami/istri.

c. Fotocopy surat nikah/cerai/pisah harta (jika pisah harta gonogini)

d. Fotocopy kartu keluarga.

e. Fotocopy surat WNI (surat keterangan ganti nama bagi WNI dan

keturunan)

f. Fotocopy NPWP (pembiayaan diatas Rp. 50 juta)

g. Fotocopy rekening Koran/tabungan 3 bulan terakhir.

h. Asli slip gaji terakhir / surat keterangan penghasilan.

i. Asli surat keterangan masa kerja dan jabatan terakhir perusahaan.

j. Neraca dan laba rugi/ informasi keuangan 2 tahun terakhir.

k. Akte perusahaan, SIUP, dan TDP

l. Fotocopy surat izin praktek profesi (bagi profesional)

1Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan, Jakarta, 10 April 2014.


61

m. Dokumen kepemilikan jaminan seperti : fotocopy sertifikat dan

IMB, surat pesanan/penawaran, fotocopy bukti setoran PBB

terakhir, Rencana Anggaran Biaya (RAB)

n. Denah lokasi rumah tinggal.

3. Sentra Taksasi

Bertugas memeriksa penilaian jaminan nasabah.Nilaijaminan

berupa bangunan rumah dan tanah yang dinilai mampu mengcover dari

pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tersebut.3

4. Processing

Bertugas verifikasi dan investigasi data pribadi dan pekerjaan

nasabah yang akan mengajukan pembiayaan KPR di BNI Syariah KC

Fatmawati.

Prosedur identifikasi dan Verifikasi nasabah:

Identifikasi nasabah yang dilakukan BNI Syariah KC Fatmawati

dengan cara:4

a. meneliti kebenaran dokumen dan mengidentifikasi adanya

kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.

b. Menatausahakan fotokopi dokumen setelah dilakukan pencocokan

dengan dokumen asli yang sah.

c. Melakukan pertemuan dengan calon nasabah sebelum pembukaan

rekening tersebut disetujui bagi calon nasabah yang menggunakan

media elektronis, telepon dan surat menyurat. Investigasi nasabah

dengan melakukan Pertemuan petugas bank dengan calon nasabah



62

dapat dilakukan melalui petugas processing KPR yang mewakili

bank untuk menyakini identitas calon nasabah dan menilai

kewajaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah.

d. Melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya

konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon

nasabah. Investigasi nasabah yaitu dengan cara melakukan

kunjungan langsung(on the spot), Petugas verifikasi dan investigasi

mendatangi lokasi pekerjaan/usaha dan rumah calon nasabah

disertai dengan Surat Tugas (lampiran yang ditandatangani oleh

DepartmentHead/KepalaCLBC/CLBOManager/WorkflowManage

r/Koordinator PetugasVerifikasi dan investigasi,dalamrangka

menghubungi narasumber untuk memperoleh informasi

calonnasabahsesuai dengan jenispekerjaancalonnasabah.5

1) Pegawai

a) Konfirmasi alamat calon nasabah kepada ketua

RT/RW/Tetangga/sumber informasi lainnya sebelum

mendatangi rumah calon nasabah, untuk kemudian

konfirmasi dengan sumber informasi yang berada dirumah

dan menanyakan beberapa hal, antara lain:6

(1) Lama tinggal

(2) Status kepemilikan rumah

(3) Jenis dan jumlah kendaraan pribadi

5Pedoman Standar Operasional Prosedur BNI Syariah 2009


63

(4) Jumlah tanggungan.

b) Konfirmasi kantor nasabah dilakukan dengan cara, antara

lain:7

(1) Konfirmasi alamat kantor nasabah melalui operator atau

resepsionis atau pihak yang berkompeten.

(2) Konfirmasi status (permanen atau kontrak) jabatan,

masa kerja, calon nasabah kepada

HRD/SDM/Personalia atau pihak yang berkompeten.

c) Konfirmasi penghasilan yang tertera dalam slip gaji atau

surat keterangan gaji san rekening penampungan gaji pada

payroll staff/ bendahara atau pihak yang berkompeten.

2) Wiraswasta atau professional

a) Konfirmasi alamat rumah calon nasabah kepada ketua

RT/RW/Tetangga/sumber informasi lainnya sebelum

mendatangi rumah calon nasabah, untuk kemudian

konfirmasi dengan sumber informasi yang berada dirumah

dan menanyakan beberapa hal, antara lain:8

(1) Lama tinggal

(2) Status kepemilikan rumah

(3) Nama gadis ibu kandung

(4) Jenis dan jumlah kendaraan pribadi

(5) Jumlah tanggungan.



64

b) Konfirmasi alamat kantor/ tempat usaha calon nasabah

melaui resepsionis atau petugas lainnya.

c) Konfirmasi penghasilan dengan cara interview langsung

kepada calon debitur untuk memberikan informasi antara

lain mengenai:9

(1) Legalitas usaha

(2) Omzet penjualan perbulan dan pertumbuhannya.

(3) Margin laba bersih perbulan

(4) Jumlah pegawai

(5) Rata-rata pelanggan/klien/pasien perhari dan tariff

konsultasi pertransaksi untuk professional.

(6) Pelanggan tetap

5. Pemutus Cabang (Bank BNI Syariah Kantor Cabang Fatmawati)10

Pemutus Cabang Mempunyai kewenangan dalam memutus

plafon pinjaman yang dilakukan secara berjenjang, bila melebihi batas

kewenangan. Maksudnya adalah apabila ada calon nasabah yang akan

mengajukan pembiayaan KPR sampai dengan lebih dari 2 milyar maka

akan diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu pemutus pusat (Bank

BNI Syariah Pusat). Pemutus Cabang (Bank BNI Syariah Cabang) BM

(Branch Manager) hanya mempunyai kewenangan memberikan

pembiayaan KPR kepada nasabah dari minimum50 juta dan



65

maksimum 2 milyar. bila diatas 5 milyar akan diteruskan ke tingkat

yang lebih tinggi yaitu bank BNI syariah pusat.

6. Approve/Reject/Cancel.

Bank BNI syariah KC Fatmawati dalam prosedurnya

pembiayaan KPR bisa saja menerima, menolak atapun membatalkan

pembiayaan KPR karena proses verifikasi dan investigasi data calon

nasabah KPR.11

7. Petugas operasional

Bertugas melaksanakan akad dan pencairan pembiayaan KPR,

dilakukan oleh petugas operasional apabila calon nasabah tersebut

telah memenuhi syarat prosedur penerimaan nasabah.

Prosedur penerimaan nasabah perorangan

1) Pengisian formulir standar yang ditetapkan oleh Bank sekurang-

kurangnya memuat informasi:12

a) Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat serta

kewarganegaraan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda

Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) atau

paspor dan dilengkapi dengan informasi mengenai alamat

tinggal tetap apabila berbeda dengan yang tertera dalam

dokumen. Khusus warga Negara asing (WNA), Selain

paspor dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara

(KIMS/ KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)

11

Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan, Jakarta, 10 April 2014. 12

Veithzal Rivai dan Rifki Ismail.Islamic Risk Management For Islamic Bank.

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2013), h. 412

66

b) Alamat dan nomor telepon yang tempat bekerja yang

dilengkapi dengan keterangan mengenai kegiatan usaha

perusahaan atau instansi tempat bekerja.

c) Keterangan mengenai pekerjaan atau jabatan dan

penghasilan calon nasabah. Dalam hal calon nasabah tidak

memiliki pekerjaan maka data yang diperlukan adalah

sumber dan tujuan penggunaan dana.

2) Apabila diperlukan bank dapat meminta informasi lain antara nya

berupa major kredit card, identitas pemberi kerja dari calon

nasabah, rekening telepon dan rekening listrik.

B. ProsesManajemen RisikoKPR iB Griya Hasanahdi BNI Syariah KC

Fatmawati adalah sebagai berikut:

Risiko yang lebih dominan pada produk KPR iB Griya Hasanah

adalah risiko pembiayaan atau risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko

yang terjadi karena kegagalan debitur, yang menyebabkan tak

terpenuhinya kewajiban untuk membayar utang.13

Untuk mengantisipasi risiko-risiko tersebut bank BNI Syariah

menerapkan beberapa cara dengan berpedoman pada peraturan bank

Indonesia no 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi

bank umum syariah dan unit usaha syariah, diantaranya akan dijelaskan

sebagai berikut:

13


(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2013), h. 244

67

1. Proses Penilaian Risiko

Dalam melakukan penilaian risiko terlebih dahulu Bank BNI

Syariah KC Fatmawati melihat aspek risiko nasabah dengan

menilainya dari segi usaha yang akan dijalankan dan jaminan yang

menjadi tanda keseriusan nasabah dalam melakukan pembiayaan. Hal

ini sangat penting dilakukan oleh bank karena ini bagian dari

manajemen risiko yang dilakukan BNI Syariah risiko pembiayaan

yaitu risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi

kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Ada beberapa tahap proses penilaian risiko dengan langkah

awal yang dilakukan adalah identifikasi risiko, kemudian pengukuran

risiko, setelah pemantauan risiko dan langkah terakhir adalah

pengendalian risiko, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Identifikasi Risiko14

Identifikasi Risiko adalah suatu proses mengenali baik

seluruh risiko yang ada pada setiap aktivitas, jenis dan transaksi

financial yang dijalankan oleh bank BNI Syariah KC Fatmawati.

Tetapi juga mendeteksi kemungkinan risiko baru yang mungkin

saja terjadi.Hal ini penting karena banyak peristiwa atau keadaan

yang menimbulkan kerugiaan financial yang besar bagi perbankan,

bahkan Negara, sebagaii akibat adanya risiko yang tersembunyi

dan tidak terdeteksi secara dini.

14

Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan, Jakarta, 10 April 2014.

68

Adapun prosesidentifikasi dan deteksi ini adalah proses

yang sangat penting karena Bank BNI Syariah adalah dengan

mengetahui terlebih mendalam transaksi yang akan dijalankan,

seperti dalam pembiayaan KPR. Risiko-risiko yang dapat di

identifikasi antara lain adalah nasabah membatalkan jual beli

namun bank terlanjur membeli objek barang. Nasabah

memanipulasi harga objek barang, nasabah memanipulasi

informasi data penghasilan, nasabah tidak mampu membayar

kewajiban pada saat jatuh tempo yang telah disepakati.15

Prosedur yang diterapkan oleh BNI Syariah KC Fatmawati

adalah pada saat analisa pengajuan pembiayaan berdasarkan pada

karakter nasabah, kondisi keuangan, serta dengan memperhatikan

beberapa dokumen penting terkait seperti KTP, slip gaji asli dll.

Dalam menganalisa calon nasabah pihak bank BNI syariah harus

cermat dan teliti, karena kondisi kondisi nasabah sangat

berpengaruh terhadap terpenuhinya kewajiban nanti, jika nasabah

mempunyai karakter yang baik dan jujur serta kondisi keuangan

yang memadai maka kegagalan dalam hal pembayaran akan dapat

dihindari, sehingga bank BNI syariah tidak akan menanggung

kerugian yang akan berdampak pada kelangsungan usahanya serta

kesehatan bank BNI syariah KC Fatmawati itu sendiri.

2) Pengukuran Risiko

15


69

Pengukuran risiko dilakukan untuk menilai sejauh mana

risiko tersebut dapat membahayakan kelangsungan aktivitas bank,

pengukuran ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi secara

berkala terhadap seluruh data yang ada dan prosedur yang telah

digunakan untuk mengukur risiko, dengan demikian maka prosedur

yang ada dapat menyesuaikan terhadap perubahan yang terjadi di

luar kegiatan bank.16

Pengukuran Risiko bank BNI Syariah KC Fatmawati

dilakukan sesuai peraturan BI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang

penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit

usaha syariah dengan menggunakan metode scoring. Proses

scoring dilakukan berdasarkan pada data historis pembayaran

nasabah terhadap hutang terdahulu, jumlah pinjaman, jangka

waktu, penambahan kredit dan jenis kredit yang sedang dilakukan.

Dalam prinsipnya BNI Syariah KC Fatmawati menggunakan

analisis Penilaian Pemberiaan Pembiayaan menerapkan 5C

yaitu:17

1. Character (watak/ kepribadian)18

Penilaian ini berdasarkan sifat atau karakter nasabah

pengambil pembiayaan KPR BNI Syariah seperti kebenaran

data (pribadi, pekerjaan dan jaminan) yang dilampirkan

16


(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2013), h. 244 17

Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan.Jakarta, 10 April 2014 18

Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan.Jakarta, 10 April 2014

70

oleh nasabah dan historis pembiayaan nasabah (berdasarkan

laporan BI checking). Bi checkingbertugas memeriksa data

calon nasabah apakah ada daftar hitam, daftar kredit macet

Bank Indonesia dalam pembiayaan yang dilakukan calon

nasabah pada bank-bank sebelumnya.

Dengan melakukan pemeriksaan daftar kredit macet

dari bank Indonesia yang memuat nama-nama perorangan,

perusahaan dan pengurusnya serta bank dan pengurus yang

tercatat sebagai debitur kredit macet.

Dengan cara melakukan Bank checking yaitu

meminta informasi kepada bank Indonesia (BI) untuk

mengetahui apakah calon debitur yang mengajukan

permohonan pembiayaan mempunyai pinjaman atau kredit

pada Bank atau lembaga keungan lainnya.Dari informasi

inilah dapat diketahui juga mengenai besarnya pinjaman,

jangka waktu, jaminan, serta kolektibilitas pembiayaan.

Hasil dari pemeriksaan status nasabah ini akan

menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan

pembiayaan. Jika tercatatat sebagai debitur macet atau

kondisinya kurang lancar, maka Bank BNI Syariah akan

menolak dan tidak menyetujui pembiayaan yang diajukan

oleh calon nasabah tersebut.

2. Capacity (kemampuan)

71

Penilaian ini diutamakan pada kemampuan calon

nasabah untuk dapat mengembalikan dana pembiayaan

yang telah diberikan bank BNI Syariah pada jangka waktu

yang telah ditetapkan, biasanya hal ini dapat dilihat dari

penghasilan calon debitur.Untuk menghitung penghasilan

minimal dari calon penerima pembiayaan agar dapat

diterima pembiayaannya maka cicilan pembiayaan

kepemilikan rumah (KPR) haruslah minimal 400/0 dari

penghasilannya. Misalkan cicilan pembiayaan KPR sebesar

Rp. 2.500.000,- maka penghasilan minimalnya adalah Rp.

2.500.000,- / 400/0 = Rp. 6.250.000,-. Jika penghasilannya

calon penerima nasabah dibawah Rp. 6.250.000,-, maka

permohonan pembiayaannya akan ditolak.19

3. Capital (modal)

Penilaian atas modal yang disetor dapat berupa uang

muka yang diberikan oleh pemohon kepada pihak bank

BNI Syariah.

4. Collateral (barang jaminan)

Artinyajaminan yang telahdimiliki yang

diberikannasabahPembiayaankepada bank BNI Syariah

seperti: nilai jaminan berupa bangunan rumah dan tanah

yang dinilai mampu mengcoverdari pembiayaan yang

19


72

diberikan kepada nasabah tersebut kepada pihak

bank.Apabila dikemudian hari nasabah mengalami

kesulitan dalam memenuhi kewajiban untuk mengangsur

pembiayaan KPR.20

5. Condition

Artinya keadaanusaha atau nasabah memiliki karir

di perusahaan yang berprospek seperti: perusahaan yang

dinilai memiliki prospek yang baik dan bonafit. Nasabah

memiliki usaha yang memiliki prospek yang baik dan

konsiten/kontinuitas dalam menjalankan usahanya dan

memperoleh keuntungan (bukan usaha musiman).

3) Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan dengan memperhatikan

perubahan kegiatan pembiayaan yang sedang dilakukan,

berdasarkan pada data-data yang ada dan akurat yang telah berhasil

dikumpulkan, kemudian bank BNI Syariah KC Fatmawati

menetapkan risiko-risiko tersebut berdasarkan tingkatannya yang

terdiri dari rendah (low), sedang (moderate),dantinggi (high).

Pemetaan ini bertujuan untuk memudahkan pihak bank dalam

memantau kegiatan pembiayaan berikutnya, jika teridentifikasi

adanya suatu gejala yang menunjukan akan adanya risiko, misalnya

nasabah mulai terlambat dalam melakukan pembayaran maka bank

20


73

akan mencari solusi atau pembinaan dan pengawasan terhadap

pembiayaan KPR yang diberikan antara lain dengan melakukan

pengecekan dan pengawasan secara intensif. Hal tersebut dapat

menghindari bahwa dana pembiayaan digunakan untuk hal lain

diluar untuk pembiayaan rumah.

Kegiatan pengawasan dan monitoring ini meliputi:21

a. Monitoring pekerjaan atau kegiatan usaha nasabah.

Mengingat pemberian pembiayaan KPR Syariah

kepada nasabah lebih ditonjolkan kepada pertimbangan

karakter atau kejujuran nasabah, maka bank wajib

melaksanakan pengawasan atau monitoring atas kegiatan

usaha nasabah secara rutin dan berkesinambungan.

b. Monitoring penggunaan atau kewajaran pembiayaan.

Monitoring penggunaan atau kewajaran pembiayaan

KPR syariah dilakukan untuk mencegah terjadinya

penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan dana

KPR syariah tersebut.

4) Pengendalian Risiko

Langkah berikutnya yang harus dilakukan setelah proses

pemantauan risiko yaitu tindakan mengendalikan risiko,

mengamankan dan menghindari risiko bila memungkinkan. Dalam

mengambil sebuah keputusan yang baik didalam pengendalian

21

Pedoman Standar Operasional Prosedur BNI Syariah 2009

74

risiko hanya dapat terlaksana apabila proses pengukuran risiko,

pemantauan risiko berjalan dengan baik. Dengan kata lain BNI

Syariah tidak akan dapat menentukan tindakan yang harus

dilakukannya untuk melakukan risiko. Kecuali komparasi dan

analisis antara risiko yang akan terjadi dengan ambang batas

tingkat risiko yang diterima BNI Syariah terlaksana dengan baik.

Apabila bank BNI Syariah tidak mengetahui posisinya terhadap

risiko yang terjadi, maka tindakan yang diambil untuk mengatasi

risiko akan bersifat reaktif, padahal tindakan proaktif akan jauh

menguntungkan.22

Kolektibilitas adalah penggolongan tingkat kelancaran

nasabah diukur berdasarkan jumlah hari tunggakan. Seperti yang

tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 penggolongan kolektibilitas

Jumlah Hari/

Tunggakan

Penggolongan

Kolektibility

Kualitas

0 Kolektibilitas 1 Lancar

1 s/d. 90 hari Kolektibilitas2 Dalam perhatian khusus

91 s/d. 180 hari Kolektibilitas3 Kurang Lancar

181 s/d. 270 hari Kolektibilitas4 Diragukan

>Dari 270 hari Kolektibilitas5 Macet

22


75

Sumber: Data Bank BNI Syariah

Bila kolektibility cenderung semakin baik maka akan

berdampak positif sehingga menaikan rentabilitas dan solvabilitas

bank BNI Syariah KC Fatmawati dan NPF semakin menurun.23

Dalam hal ini, terlebih dahulu BNI Syariah KC Fatmawati

memonitoring usaha nasabah apakah nasabah tersebut layak

dinyatakan kolektibilitas 1 atau kolektibilitas 2 sampai dengan

kolektibilitas 5, apabila debitur melakukan pembayaran tepat

waktu itu dikategorikan kolektibilitas 1 dengan kualitas

pengembalian pembiayaannya lancar dan apabila pembiayaan

tersebut tidak melakukan penunggakan pembayaran selama tiga

bulan berturut-turut itu temasuk kategori dalam perhatian khusus

atau kolektibilitas 2 pihak bank BNI Syariah akan memberikan

surat peringatan 1 s/d 3. SP-1 (surat peringatan pertama), akan

tetapi apabila penunggakannya berturut selama tiga bulan maka itu

termasuk kategori kurang lancar akan diberikan surat

peringatanSP-2 (surat peringatan kedua) dan apabila selama 12

bulan berturut-turutakan diberikan surat peringatan SP-3 (surat

peringatan ketiga) dan bahkan sampai 21 bulan tidak membayar

angsuran dikategorikan kedalam pembiayaan macet.maka

pimpinan bank harus melakukan tindakan yang sebagaimana

mestinya.Seperti eksekusi atau pemberian segel terhadap jaminan

23


76

nasabah, pemberian surat somasi 1 s/d 3, dan pelelangan atas

jaminan nasabah.24

2. Proses pengelolaan Risiko pada bank BNI Syariah KC Fatmawati

a. Pengelolaan Risiko Pembiayaan KPR iB Griya Hasanah BNI

Syariah

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa perbankan,

sebagian besar dari aktiva produktif yang diberikan kepada

debitur untuk membayar kembali pinjamannya.Semakin besar

porsi pembiayaan yang bermasalah adanya keraguan atas

kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya,

semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan penghapusan

pembiayaan dan apabila aktivitas pemberian pembiayaan tidak

dikelola secara hati-hati dapat menimbulkan

pembiayaanbermasalah yang menurunkan tingkat kesehatan dan

pendapatan bank BNI syariah KC Fatmawati.25

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang penilaian

kualitas kredit berdasarkan tingkat kolektibilitasnya.Dengan

kolektibilitas tersebut, Bank Indonesia mewajibkan setiap bank

untuk melakukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)

dari setiap aktiva produktif yang dimilikinya, yang terdiri dari

Cadangan Umum dan Cadangan Khusus.

24

Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan, Jakarta, 10 April 2014. 25


77

1. Cadangan umum Wajib dibentuk dengan ketentuan minimal

sebesar 10/0 dari jumlah seluruh aktiva produktif lancar (1

0/0 x

aktiva produktif lancar)

2. Cadangan khusus wajib dibentuk dengan ketentuan sebesar:26

a) 50/0 x aktiva produktif dalam perhatian khusus (call 1)

b) 150/0 x (aktiva produktif kurang lancar - nilai agunan)

c) 500/0 x (aktiva produktif diragukan - nilai agunan)

d) 1000/0 x (aktiva produktif macet - nilai agunan)

Di bank syariah sendiri dalam kasus ini Bank BNI

Syariah KC Fatmawati, istilah pembiayaan (financing) lebih

sering digunakan untuk menggantikan istilah (credit). Risiko

Pembiayaan (financing risk) terjadi ketika pihak debitur

(mudharib) karena berbagai sebab, tidak dapat memenuhi

kewajibannya untuk mengembalikan dana pembiayaan

(pinjaman) yang diberikan oleh bank BNI Syariah KC

Fatmawati. Langkah yang dilakukan bank untuk

meminimalisir risiko ini antara lain: membuat kebijakan

pembiayaan secara tepat dan efektif, menetapkan prinsip

kehati-hatian dalam proses pembiayaan.

Tabel. 4.2. Total pembiayaan KPR macet/bermasalah

Tahun Total

pembiayaan

Pembiayaan

bermasalah/macet

NPF 0/0

26

Data Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, tentang

penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dari setiap aktiva produktif Perbankan

syariah.

78

2012 103.290.155.501 211.164.363 2,60 0/0

2013 145.845.579.819 259.722.594 2,670/0

Sumber: Data Annual Report Bank BNI Syariah

Dari tabel diatas dilihat bahwa total pembiayaan KPR dua

tahun terakhir naik 7 persen dari tahun 2012, karena BNI Syariah

selalu mengembangkan jaringan-jaringan yang meluas dan mudah

dijangkau oleh masyarakat luas. Pada tahun 2012 pembiayaan

Kepemilikan Rumah yang dikeluarkan oleh BNI Syariah KC

Fatmawati mencapai 103.290.155.501 dengan persentase

pembiayaan macet mencapai 2,60 0/0dan pada tahun 2013 total

pembiayaan KPR di Bank BNI Syariah naik dari tahun

sebelumnya menjadi 145.845.579.819 dengan persentase

pembiayaan macet 2,670/0. Dengan demikian tingkat risiko

pembiayaan, Kegagalan pembayaran angsuran nasabah KPR pada

saat jatuh tempo semakin meningkat pada tahun 2013.27

3. Proses Mitigasi Risiko

Dengan menetapkan serangkaian prosedur manajemen risiko,

maka bank BNI Syariah Fatmawati dapat mengelola risiko dengan

sebaik-baiknya, karena manajemen yang baik dan strategi yang tepat

dapat meminimalkan risiko dengan menetapkan tingkat risiko yang

dapat ditolerir dalam aktivitas bisnis, sehingga risiko yang ada tidak

menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan seperti kerugian karena

27

Data Annual Report Bank BNI Syariah tahun 2012 dan 2013

79

dapat menganggu keberlangsungan usaha bank, selain itu pengelolaan

yang baik terhadap risiko juga akan mendatangkan manfaat bagi

bank.

Bentuk mitigasi risiko yang dilakukan oleh bank BNI

SyariahKC Fatmawati dengan menggunakan Standar Prosedur

Operasional (SOP) yang berlaku yaitu Risk Acceptance Criteria28

Jenis Risiko29

Parameter Mitigasi risiko

Risiko Pembiayaan Kegagalan

pembayaran

angsuran pada saat

jatuh tempo

-Penerapan Risk

Acceptance Criteria

antara lain

penghasilan, DSR,

LTV,Agunan,

maksimum limit

pembiayaan, jangka

waktu pembiayaan.

- Penetapan umur,

jenis pekerjaan dan

lama bekerja calon

nasabah pembiayaan.

- Standarisasi

verifikasi income

untuk pegaawai,

professional dan

wiraswasta.

-Tersedianya

mekanisme

monitoring.

- Penerapan sistem

scoring yang dikelola

oleh Retail dan

Consumer Risk

Group.

-Penerapan Loan

Origination Systems.

28

Pedoman Standar Operasional Prosedur BNI Syariah 2009 29

PedomanStandar Operasional Prosedur BNI Syariah 2009

80

Risk Acceptance Criteria30

Keterangan

Debt Service Ratio (DSR) Maksimum DSR adalah 400/0

sudah termasuk untuk

mengcover kewajiban kepada

kreditur atau kewajiban lain.

Maksimum DSR dapat lebih

besar dari 400/0 sepanjang hasil

scoring accept dan kententuan

LTV tidak lebih dari 700/0 untuk

KPR dari non developer

(secondary market) atau 800/0

untuk KPR dari developer

(primary market), serta calon

debitur diyakini masih memiliki

kemampuan untuk membayar

angsuran dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Maks DSR 450/0jika

penghasilan minimum 5 juta

perbulan.

b. Maks DSR 500/0jika

penghasilan minimum 10

juta perbulan

c. Maks DSR 550/0jika

penghasilan minimum 20

juta perbulan.

d. Kewenangan memutus DSR

tersebut mengacu kepda

limit kewenangan masing-

masing pejabat

kewenangan.

Loan To Value (LTV) Maksimum 800/0(coverage ratio

agunan minimum 1250/0) untuk

pembelian dari developer

(primary market).

Maksimum 700/0(coverage ratio

agunan minimum 1430/0) untuk

pembelian dari developer

(secondary market).

Agunan 1. Jenis agunan yang dapat

diterima

a. Rumah tinggal

b.Rumah toko (ruko)

c. Rumah kantor

30


81

d.Rumah susun atau hunian

(apartement)

2. Status agunan

a. Sertifikat hak milik (SHM)

b. Sertifikat hak guna

bangunan (SHGB) dengan

masa sisa masa berlaku

SHGB pada saat kredit

jatuh tempo minimum 2

tahun.

3. Nilai agunan diperoleh dari:

a. Hasil penilaian agunan yang

dilakukan oleh bank atau

independent appraisal

rekanan bank yang telah

direview oleh bank berupa

nilai pasar sebelum safety

margin.

b. Price list (sesuai dengan

surat pemesanan)

=harga tanah dan bangunan-

discount (bila ada)+ppn

Penetapan nilai agunan

yang dipergunakan sebagai

dasar prhitungan LTV

berupa price list hanya

dapat dilaksanakan untuk

pembelian rumah tinggal,

rumah toko, rumah kantor,

rumah susun, apartemen

yang dibeli dari developer

tertentu jika memenuhi

ketentuan.

4. Agunan harus diatasnamakan

calon debitur suami atau istri

debitur.

5. Kondisi agunan.

a. Memiliki izin mendirikan

bangunan (IMB)

b. Memliki bukti setoran pajak

bumi dan bangunan (PBB)

tahun terakhir

c. Lebar jalan minimum 3

meter.

d. Bebas dari banjir

e. Tidak berada dibawah jalur

82

tegangan tinggi

f. Tidak berlokasi tusuk sate.

g. Tidak dalam sengketa.

Limit pembiayaan

Jangka waktu

1. Minimum 50 Juta

2. Maksimum 5 milyar

4. Maksimum 15 tahun untuk

pembelian rumah tinggal

5. Maksimum 10 tahun untuk

pembelian rumah toko,

rumah kantor.

C. Analisis penerapan pelaksanaan manajemen risiko

Proses manajemen risiko merupakan sistem yang komprehensif

yang meliputi penciptaan lingkungan manajemen yang kondusif,

memelihara pengukurun risiko yang efisien, proses mitigasi dan

monitoring, serta menciptakan sistem kontrol internal yang memadai.

Penerapan manajemen risiko di Bank BNI Syariah telah sesuai dengan PBI

NO 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum

syariah dan unit usaha syariah dan berdasarkan standar operasional

prosedur yang diterapkan oleh BNI Syariah KC Fatmawati, sebagai

langkah untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan.Secara

struktural kegiatan manajemen risiko perusahaan berada dalam wilayah

tanggung jawab direktur risiko dan kepatuhan yang membawahi satuan

83

kerja manajemen risiko yakni divisi manajemen risiko.Divisi manajemen

risiko bertindak secara independen terhadap divisi atau unit yang

menjalankan fungsi bisnis atau operasional.31

Untuk membantu

pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko. Bank BNI Syariah

membentuk komite-komite pada level direksi terdiri dari Komite

Kebijakan dan Risiko (KKR), Komite Asset and Liabilities Manajemen

(KALMA), komite modal investasi dan teknologi serta komite sumber

daya manusia. Komite pada level komisaris – direksi terdiri dari komite

audit, komite Remunerasi dan Nominasi serta komite pemantau risiko.32

Sejauh ini manajemen yang diterapkan Bank BNI Syariah sudah

baik,dan sesuai dengan konsep syariah. Meskipun demikian bank BNI syariah

harus lebih efektif, selektif dan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

1. Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko di BNI Syariah

Selama tahun 2010 Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan

tugasnya antara lain sebagai berikut:33

a. Menyusun program kerja tahunan.

b. Melaksanakan rapat internal atau rapat bersama Dewan

Komisaris atau manajemen.

c. Mengevaluasi kebijakan dan strategi manajemen risikoyang

disusun oleh manajemen.

31

http://Annual-Report-BNI-Syariah-2012 32

http://Annual-Report-BNI-Syariah-2012 33

Data Bank BNI Syariah KC Fatmawati

84

d. Mengevaluasi laporan-laporan internal berkala dari Direksi,

Divisi Manajemen Risiko, Divisi hukum, Kepatuhan dan

Kesekretariatan, hasil pemeriksaan Bank Indonesia. hasil dari

evaluasi laporan-laporan tersebut digunakan sebagai alat

pemantau kinerja manajemen dan jika dianggap perlu, sebagai

dasar rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai langkah-

langkah yang perlu dilakukan Dewan Komisaris dalam

melakukan tugasnya.34

e. Melakukan kajian dan diskusi mengenai hal-hal yang berkaitan

dengan rencana kerja Komite Pemantau Risiko dan mengevaluasi

kinerja Komite di tahun 2010.

f. Mengevaluasi proses kebijakan penyaluran pembiayaan.

g. Mengevaluasi proses manajemen risiko operasional, antara lain

aktivitas operasional cabang, penanganan pegawai yang terlibat

kasus, fraud dan transaksi yang mencurigakan, serta operasional

sistem teknologi.

h. Membuat rekomendasi dan memberikan masukan kepada

Dewan Komisaris antara lain yang berkaitan dengan kebijakan

prosedur pembiayaan; organisasi manajemen risiko BNI Syariah

dalam menerapkan Four eyes Principle dalam proses persetujuan

pembiayaan.35

34

Data Bank BNI Syariah KC Fatmawati 35

Data Bank BNI Syariah KC Fatmawati

85

i. Membuat rekomendasi dan memberikan masukan kepada

Dewan Komisaris atas action plan Direksi berkaitan dengan

penyelesaian pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana.

j. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi pada Dewan

Komisaris terkait tugas utama Dewan Komisaris,

k. Pemetaantugas dan tanggung jawab Komite-Komite dibawah

Dewan Komisaris.

l. Mengevaluasi struktur dan isi Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan serta Rencana Bisnis BNI Syariah.

86

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Mekanisme operasional pengajuan pembiayaan produk KPR iB Griya

Hasanah di BNI Syariah diawali dengan pengajuan aplikasi oleh

nasabah pemohon kepada pihak bank yang dalam hal ini adalah BNI

Syariah, kemudian calon nasabah diberi penjelasan oleh petugas

marketing BNI syariah mengenai margin dan berapa lama waktu

angsuran pembiayaan KPR dan melengkapi dokumen-dokumen

penting untuk memenuhi syarat dalam mengambil pengajuan

pembiayaan KPR, apabila calon nasabah telah memenuhi syarat

langkah selanjutnya adalah kepihak petugas sentra taksi yang

memeriksa penilaian penjaminan nasabah apabila sewaktu-waktu

nasabah tersebut terkena pembiayaan bermasalah, setelah itu ke

petugas processing yang bertugas mem-verifikasi dan investigasi

kebenaran data pribadi dan pekerjaan nasabah, apabila semua proses

tersebut berjalan dengan baik dan memenuhi kriteria pengajuan

pembiayaan nasabah KPR ib Griya hasanah di BNI dan dinyatakan

lulus atau diterima semua persyaratannya kemudian nasabah tersebut

ke proses akad dan pencairan pembiayaan KPR oleh petugas

operasional.

2. Untuk mengantisipasi risiko yang muncul pada produk KPR IB Griya

Hasanah, BNI Syariah memiliki penerapan dalam mengantisipasi

87

risiko yang terjadi khususnya risiko kredit atau pembiayaan. Bank BNI

Syariah menerapkan beberapa cara dengan berpedoman pada peraturan

Bank Indonesia no 13/23/PBI/2011 mengenai penerapan manajemen

Risiko pada bank umum syariah dan unit usaha sayriah, diantaranya

yaitu proses penilaian risiko dengan langkah awal yang dilakukan

adalah mengidentifikasi risiko, kemudian pengukuran risiko menurut

PBI dengan menggunakan metode scoring dilakukan berdasarkan pada

data historis nasabah dan menggunakan analisis 5C yaitu character

(watak atau kepribadiaan), capacity (kemampuan), capital (modal),

collateral (barang jaminan), dan condition of economic setelah itu

pemantauan risiko dan langkah terakhir adalah pengendalian risiko.

B. SARAN-SARAN

1. Pihak bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan KPR

syariah, kepada para nasabahnya dengan melalui proses analisa

yang baik, jujur dan benar (proses yang dilakukan secara sehat) agar

tidak terjadi hal-hal yang merugikan dan berisiko tinggi

2. Pembinaan dan pengawasan yang kooperatif serta memperhatikan

tingkat kolektibilitas pembiayaan sehingga menjadi sehat dan

menghindari pembiayaan macet.

3. Pengembangan terhadap produk dan jasa layanan Bank BNI syariah

khususnya KPR syariah iB Griya Hasanah harus disesuaikan dengan

konsep muamalat menurut ketentuan syariat islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Basyaib, Fahmi. Manajemen Risiko. Jakarta: PT. Raja Grafinndo

Persada. 2007

Bank Indonesia, Memiliki Rumah Sendiri dengan KPR dalam

Program Edukasi Masyarakat dalam Rangka Implementasi

Arsitektur Perbankan Indonesia.

Booklet Perbankan Indonesia. Manajemen Risiko Terhadap KPR iB.

Jakarta: Bank Indonesia.2013.

Darmawi, Herman. Manajemen Risiko.Jakarta: PT. Bumi Aksara.

2006

Idroes, Ferry N. Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman

Pendekatan Pilar Kesepakatann Basel II Terkait Aplikasi

Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ed. I.Jakarta:

Rajawali Pers. 2008

Iqbal Zamir, Greuning Hennie Van. Analisis Risiko Perbankan

Syariah. Jakarta: Salemba Empat. 2011.

Karim, Adiwarman A. Bank Islam Analisis Fiqih dan

Keuangan.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.

Kasmir,.Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: PT Grafindo Persada.

2003

Khan, Thariqullah dan Ahmed Habib. Manajemen Risiko Lembaga

Keuangan Syariah. Jakarta: 2008

Maleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, (bandung:

PT.Remaja Rosdakarya 2000). cet. Ke -11

Muchdarsyah, Sinungan,. Manajemen Dana Bank. Jakarta, Bumi

Aksara, 1993. Cet. 3

Muljono, Teguh Pudjo. Manajemen Perkreditan bagi Bank

Komersial. Yogyakarta : Penerbit BPFE.1996.Cet.3

Nasuhi, Hamid, dkk. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah

(Skripsi,Tesis Dan Disertasi)” yang diterbitkan CeQDA

(Center for Quality Development and Assurance). Jakarta:

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2007.

Cet. Ke-2

Pratama, Raharja. Uang dan Perbankan. Jakarta, PT. Rineka Cipta,

1997. Cet ke-3.

Rahmat, Jalaluddin, Metode Penelitian Komunikasi dilengkapi

Contoh Analisis Statistic.(bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2002). Cet ke-11.

Rivai,Veithzal dan Rifki Ismail. Islamic Risk Management for

Islamic Bank. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.2013.

Soeisno Djojosoedarso. Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko

Asuransi, Jakarta:Salemba Empat.2003

Suyanto, Thomas. Kelembagaan Perbankan. Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama, 1996. Edisi II

Suzanna, Hardjono. Mudah Memiliki Rumah Idaman Lewat KPR

Jakarta: PT. Pustaka Grahatama, 2008.

Tampubolon, Robert. Manajemen Risiko Pendekatan Kualitatif

untuk Bank Komersial, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,

2004.

Jurnal

Rudjito.“Kegunaan Penerapan Risk Management untuk

perbankan”. Jurnal Hukum dan Bisnis. Volume 23-No. 3

Tahun 2004.

Yulianti, Rahmani Timorita. Manajemen Risiko Perbankan

Syariah.Jurnal Ekonomi Islam La_Riba. Vol. III, no. 2,

Desember 2009.

Sari, Lisa Kartika. “ Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan

di Indonesia”. Jurnal Akutansi. http://journal.unesa.ac.id.

index.phpjurnal-akuntansi article view 280204

penerapan manajemen risiko pembiayaan...

Documents