penelitian pengentasan kemiskinan.pdf

Author: stialanmakassar

Post on 02-Mar-2016

80 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA

TRANSCRIPT

  • STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DIINDONESIAISBN 978-602-8254-64-9

    Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

    Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia /Syamsuddin./et al.-Cet. 1.Makassar: Yapma, 2011. x, 186 hlm.: 25 cm

    BibliografiISBN 978-602-8254-64-9

    1. Strategi dan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan-Indonesia I. Judul

    Tim PenelitiSyamsuddin, S.Hum (Koordinator Peneliti)

    Prof. Dr. Makmur, M.Si (Peneliti)Drs. Sulaeman Fattah, M.Si (Peneliti)Prof. Amir Imbaruddin, MDA, Ph.D (Peneliti)Drs.Wahidin, M.Si (Peneliti)Nuraeni Sayuti, SE, M.Si (Peneliti)Prof. Dr. Muh. Basri, M.Si (Peneliti)Najmi Kamariah, SE, M.Si (Peneliti)Halim, SH, MH (Peneliti)Muh. Syarif Ahmad, S.Sos, M.Pd (Peneliti)Abd. Azis, S.Sos (Peneliti)

    Mariati, S.Kom (Pembantu Peneliti)Ahsan Anwar, SE, M.Si (Pembantu Peneliti)A. Rasdiyanti,SS, M.Pd (Pembantu Peneliti)Astriana, SE (Pembantu Peneliti)Mariana, S.Si (Pembantu Peneliti)

    EditorKoordinator : Drs. Sulaeman Fattah, M.SiAnggota : Bachtiar Reskiawan Narwis, SE

    Andi Marlina, A. MdM. Rizal, A.MdAdekamwa

    UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO. 19 TAHUN 2002 PASAL 72

    1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulandan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh)tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah).

    2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatuciptaan atau barang hasil pelangggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.-(lima ratus juta rupiah).

  • KATA SAMBUTAN

    Segala Puji kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena

    atas rahmat dan karunia-NYA STIA LAN Makassar dapat melahirkan kembali karya

    ilmiah berupa laporan hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai referensi baik

    untuk pengembangan ilmu maupun untuk pengambilan keputusan.

    Sebagai pimpinan STIA LAN Makassar saya menyampaikan penghargaan dan

    terima kasih yang setinggi-tingginya kepada anggota TIM Penelitian yang telah

    bekerja seoptimal mungkin dalam rangka menyumbangkan suatu karya yang amat

    penting, baik untuk pengembangan ilmu maupun untuk kepentingan pragmatis dalam

    rangka pengambilan keputusan. Penelitian yang berjudul STRATEGI DANKEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DIINDONESIA ini, dipandang relevan dalam konteks kekinian dan pada masa yangakan datang.

    Disebut relevan karena kemiskinan dipandang sebagai suatu penyakit yang harus

    dimusuhi dan dihilangkan tapi faktanya Kemiskinan juga masih menjadi bagian

    yang abadi dalam kehidupan masyarakat manusia. Pemerintah sebagai institusi yang

    paling bertanggung jawab, sudah sejak lama juga dipandang memiliki perhatian

    terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Namun hasil kinerja yang diperoleh tidak

    pernah beranjak dari kegagalan. Atas fakta tersebut, maka evaluasi terhadap

    kebijakan publik bidang pengentasan kemiskinan perlu mendapat perhatian. Dari

    hasil penelitian ini telah memberi suatu pemahaman tentang bagaimana pemerintah

    daerah dengan kebijakan publiknya mengentasi kemiskinan di daerahnya.

    Makassar, Desember 2011Ketua STIA LAN Makassar,

    Prof. Dr. Makmur, M.Si

  • iii

    PRAKATA

    Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala

    limpahan Rahmat, Taupiq dan Hidayah-Nya sehingga laporan hasil

    penelitian STIA-LAN Makassar untuk tahun 2011 dengan Judul: Strategidan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan diIndonesia dapat diselesaikan sebagaimana waktu yang diharapkan.

    Penelitian ini dilaksanakan pada 6 daerah sampel yaitu Kota

    Denpasar (Bali), Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Pontianak (Kalimantan

    Barat), Kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Kota Palu (Sulawesi

    Tengah) dan Kota Surabaya (Jawa Timur). Kepada Narasumber,

    Responden dan Pembantu Lapangan yang telah memberi data dan

    informasi yang dibutuhkan dalam peneltian ini kami ucapkan terima kasih

    dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

    Terima kasih dan penghargaan yang sama juga disampaikan

    kepada Narasumber penilai atas masukan, saran dan koreksinya terhadap

    laporan ini. Terkhusus kepada anggota tim peneliti, terima kasih atas

    kerjasama dan dedikasinya yang tinggi serta upaya yang ditunjukkan

    untuk menghasilkan penelitian yang baik. Semoga apa yang telah

    dilakukan memberi manfaat. Amin.

    Makassar, Desember 2011

    Kepala Unit P3M

    Drs. H. Sulaeman Fattah, M.Si

  • iv

  • iii

    DAFTAR ISI

    Halaman

    Kata Pengantar .................................................................................... i

    Kata Sambutan .................................................................................... ii

    Daftar Isi .............................................................................................. iii

    Daftar Gambar .................................................................................... v

    Daftar Tabel ......................................................................................... vi

    BAB I PENDAHULUAN...................................................................... 1

    A. Latar Belakang................................................................. 1

    B. Rumusan Masalah........................................................... 6

    C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ........................................ 8

    BAB II TINJAUAN PUSTAKA............................................................. 9

    A. Tinjauan Teori ................................................................. 9

    1. Kebijakan Publik ......................................................... 9

    2. Kebijakan Pelayanan Publik ....................................... 23

    3. Strategi dan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan ...... 44

    4. Faktor-Faktor Penentu Implementasi Kebijakan ......... 56

    B. Devinisi Operasional Variabel ......................................... 78

    C. Kerangka Teoritik ............................................................ 80

    D. Pertanyaan Penelitian ..................................................... 81

  • iv

    BAB III METODOLOGI PENELITIAN................................................. 82

    A. Metode Penelitian ............................................................ 82

    B. Lokasi Penelitian.............................................................. 82

    C. Responden dan Informan Penelitian ............................... 83

    D. Teknik Pengumpulan Data .............................................. 83

    E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data ............................. 84

    BAB IV HASIL PENELITIAN ............................................................... 86

    A. Deskripsi Lokasi Penelitian .............................................. 86

    B. Karakteristik Responden.................................................. 105

    C. Pembahasan Hasil Penelitian .......................................... 108

    1. Deskripsi Strategi Pengentasan Kemiskinan

    Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia ...... 108

    2. Deskripsi Implementasi Kebijakan Pengentasan

    Kemiskinan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

    Di Indonesia................................................................. 118

    BAB V PENUTUP .............................................................................. 184

    A. Kesimpulan ...................................................................... 184

    B. Saran ............................................................................... 185

    DAFTAR PUSTAKA

    LAMPIRAN-LAMPIRAN

  • vDAFTAR GAMBAR

    Gambar Judul Gambar Halaman

    1. Hubungan Antar Elemen kebijakan Publik.......................... 15

    2. Model Kelembagaan Pengelolaan Layanan Publik.............. 32

    3. Model Kelembagaan Organisasi Pelayanan ...................... 35

    4. Tujuan Kebijakan Sosial.. 60

    4. Kerangka Teoritik ............................................................... 80

  • vi

    DAFTAR TABEL

    Tabel Judul Tabel Halaman

    1. Karakteristik Responden Penelitian ..... 107

    2. Deskripsi Strategi dan Program Pengentasan Kemiskinan

    Kabupaten/Kota di Indonesia.............................................. 108

    3. Tanggapan Responden tentang ketepatan waktu

    penyampaian informasi dari pimpinan organisasi kepada

    para stafnya dalam implementasi kebijakan pengentasan

    kemiskinan di Indonesia...................................................... 117

    4. Tanggapan Responden tentang transparansi informasi

    pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan

    pengentasan kemiskinan di Indonesia................................ 119

    5. Tanggapan Responden tentang konfirmasi pengelola

    kebijakan untuk mendapatkan kejelasan informasi yang

    tidak dipahami dengan jelas dalam implementasi

    kebijakan pengentasan kemiskinan di

    Indonesia............................................................................ 121

    6. Tanggapan Responden tentang transparansi informasi

    pemerintah daerah pada tahap pelaksanaan pengentasan

    kemiskinan di Indonesia ..................................................... 123

  • vii

    7. Tanggapan Responden tentang Informasi pada tahap

    penyusunan anggaran dan pelaksanaan kebijakan

    pengentasan kemiskinan di Indonesia diterapkan secara

    konsisten............................................................................. 125

    8. Tanggapan Responden tentang kemampuan pelaksana

    implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di

    Indonesia dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai

    tahapan/ jadwal yang telah ditetapkan................................ 132

    9. Tanggapan Responden tentang pegawai yang dipilih

    untuk menjadi pelaksana implementasi kebijakan

    pengentasan kemiskinan di Indonesia telah memiliki

    kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan.............. 134

    10. Tanggapan Responden tentang pelaksana implementasi

    kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia sudah

    mengikuti diklat teknis yang mendukung pelaksanaan

    tugas mereka................................................................ ...... 136

    11. Tanggapan Responden tentang aplikasi hasil pelatihan

    dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengentasan

    kemiskinan di Indonesia...................................................... 138

    12. Tanggapan Responden tentang jalannya arus informasi

    yang berhubungan dengan implementasi kebijakan

  • viii

    pengentasan kemiskinan di Indonesia................................ 140

    13. Tanggapan Responden tentang jalannya arus informasi

    mengenai data kepatuhan dari para pelaksana

    implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di

    Indonesia terhadap peraturan dan regulasi pimpinan yang

    telah ditetapkan................................................................... 142

    14. Tanggapan Responden tentang pihak yang terlibat dalam

    implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di

    Indonesia dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai

    dengan kewenangannya..................................................... 144

    15. Tanggapan Responden tentang sikap pimpinan unit kerja

    dalam kewenangan yang sudah dilimpahkan kepada

    pengelola kebijakan kebijakan pengentasan kemiskinan

    di Indonesia........................................................................ 146

    16. Tanggapan Responden tentang ketersediaan peralatan

    yang digunakan untuk mendukung kelancaran

    implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di

    Indonesia............................................................................ 148

    17. Tanggapan Responden tentang pemanfaatan peralatan

    yang tersedia secara optimal oleh pelaksana

    implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di

  • ix

    Indonesia............................................................................ 150

    18. Tanggapan Responden tentang sikap pimpinan unit kerja

    kepada pengelola kebijakan yang menjalankan tugas

    sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam

    pelaksanaan implementasi kebijakan pengentasan

    kemiskinan di Indonesia...................................................... 158

    19. Tanggapan Responden tentang sistem pengawasan yang

    diterapkan oleh pimpinan unit berkaitan dengan

    implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di

    Indonesia............................................................................ 160

    20. Tanggapan Responden tentang pembuatan laporan dan

    perkembangan setiap item implementasi kebijakan

    pengentasan kemiskinan di Indonesia......................... 162

    21. Tanggapan Responden tentang proses pelaksanaan

    implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di

    Indonesia apakah berpedoman pada aturan yang telah

    ditetapkan........................................................................... 164

    22. Tanggapan Responden tentang pertanggungjawaban

    pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan di

    Indonesia dilakukan pada setiap akhir tahun

    anggaran............................................................................. 166

  • x23. Tanggapan Responden tentang fungsi pengawasan

    DPRD dalam melakukan peninjauan ke lokasi

    pelaksanaan implementasi kebijakan pengentasan

    kemiskinan di Indonesia..................................................... 168

    24. Tanggapan Responden tentang fungsi pengawasan

    DPRD dalam melakukan hearing (meminta penjelasan)

    kepada pengelola kebijakan pengentasan kemiskinan di

    Indonesia............................................................................ 170

    25. Tanggapan Responden tentang alur pelaksanaan

    implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di

    Indonesia apakah sudah memiliki

    SOP.................................................................................... 176

    26. Tanggapan Responden tentang peran SOP dalam

    mengoptimalkan hasil kebijakan pengentasan kemiskinan

    di Indonesia.................................................................... ..... 178

    27. Tanggapan Responden tentang penerapan fungsi

    koordinasi dalam menyikapi berbagai masalah yang

    muncul pada tahap pelaksanaan implementasi kebijakan

    pengentasan kemiskinan di Indonesia................................ 180

  • 1BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang

    Berdasarkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang

    Percepatan Pengentasan Kemiskinan (PPK), pemerintah menetapkan upaya

    penanggulangan kemiskinan sebagai satu dari beberapa prioritas. Perpres

    tersebut menjelaskan bahwa sasaran yang hendak di capai dalam lima tahun

    adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin absolute sebesar 8,2 persen

    dari tingkat kemiskinan.

    Pemerintah telah melaksanakan program penanggulangan

    kemiskinan sejak tahun 1960-an melalui strategi pemenuhan kebutuhan

    pokok rakyat yang tertuang dalam pembangunan nasional berencana

    delapan tahun (penasbede). Program tersebut terhenti di tengah jalan akibat

    krisis politik tahun 1965 (Badan Perencanaan Pembanguan Nasional, 2007).

    Sejak tahun 1970-an pemerintah menggulirkan kembali program

    penanggulangan kemiskinan melalui rencana pembangunan lima tahun

    (repelita), khususnya repelita I-IV yang di tempuh secara reguler melalui

    program sektoral dan regional. Pada repelita V-VI pemerintah melaksanakan

    program penanggulangan kemiskinan dengan strategi khusus menuntaskan

    masalah kesenjangan sosial ekonomi (TKPK, 2007). Jalur pembangunan

    ditempuh secara khusus dan mensinergikan program reguler sektoral dan

  • 2regional yang dalam koordinasi inpres nomor 3 tahun 1993 tentang

    peningkatan penanggulangan kemiskinan yang akhirnya diwujudkan melalui

    program IDT (inpres desa tertinggal). Repelita V-VI pun gagal akibat krisis

    ekonomi dan politik tahun 1997. Selanjutnya guna mengatasi dampak krisis

    lebih buruk, pemerintah mengeluarkan program jaring pengaman sosial (JPS)

    yang dikoordinasi melalui keppres nomor 190 tahun 1998 tentang

    pembentukan gugus tugas peningkatan jaring pengaman sosial (Bappenas,

    2007).

    Permasalahan kemiskinan di Indonesia semakin penting maka,

    melalui keputusan presiden (Keppres) No. 124 Tahun 2001 unto No. 34 dan

    nomor 8 tahun 2002 maka dibentuklah komite penanggulangan kemiskinan

    (KPK) yang berfungsi sebagai forum lintas pelaku dalam melakukan

    koordinasi perencanaan, pembinaan, pemantauan dan pelaporan seluruh

    upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk lebih mempertajam keberadaan

    komite penanggulangan kemiskinan maka dikeluarkanlah Permendagri No.

    42 Tahun 2010 tentang Tim Kooordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK).

    Keberadaan TKPK diharapkan melanjutkan dan memantapkan hasil-

    hasil yang telah dicapai oleh KPK (TKPK, 2010). Sesuai dengan Peraturan

    Presiden No. 15 Tahun 2010 tugas dari TKPK adalah melakukan langkah-

    langkah konkret untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin

    diseluruh wilayah NKRI melalui koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan

    penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.

  • 3Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan

    mencapai tujuan pembangunan milenium (MDGS), strategi penanggulangan

    kemiskinan daerah (SKPD) telah disusun dan dijabarkan melalui proses

    parsitipatif dengan melibatkan seluruh steke holders pembangunan di

    daerah. SPK menggunakan pendekatan berbasis hak (right-based approach)

    sebagai pendekatan utama dengan menegaskan adanya pencapaian secara

    bertahap dengan progresif dalam penghormatan, perlindungan, dan

    pemenuhan hak dasar rakyat, memberikan perhatian terhadap perwujudan

    kesetaraan dan keadilan gender, dan percepatan pengembangan wilayah.

    Kemiskinan merupakan masalah yang dialami oleh hampir semua

    daerah, terutama daerah yang padat penduduknya dan daerah yang memiliki

    sumber daya alam yang terbatas. Pemerintah memandang kemiskinan

    merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multi sektor yang harus

    segera di atasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, sehingga

    pemerintah berupaya memecahkan persoalan kemiskinan dengan berbagai

    program.

    Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga

    sosial, budaya, politik juga ideologi. Secara umum kondisi kemiskinan

    tersebut ditandai kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan

    ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya. Berkaitan

    dengan sifat kemiskinan yang multi dimensi tersebut maka kemiskinan telah

    menyebabkan dampak yang juga beragam dalam kehidupan nyata, antara

  • 4lain: (1) secara sosial ekonomi dapat menjadi beban masyarakat, (2)

    rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat (3) rendahnya partisipasi

    masyarakat, (4) menurunnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ,

    (5) menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam

    memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan (6) kemungkinan

    merosotnya mutu generasi yang akan datang (Rencana Strategis

    Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, 2002).

    Indikasi tersebut diatas merupakan kondisi yang paling terkait dan

    saling mempengaruhi satu sama lain.langkah prioritas pemerintah dalam

    jangka pendek, pertama, untuk mengurangi kesenjangan antar daerah antara

    lain dengan (1) penyediaan sarana irigasi, air bersih, dan sanitasi dasar

    terutama daerah-daerah langka sumber air bersih; (2) pembangunan jalan,

    jembatan, dan dermaga terutama daerah terisolasi dan tertinggal; serta (3)

    redistribusi sumber dana kepada daerah-daerah yang memiliki pendapatan

    rendah dengan instrumen dana alokasi khusus (DAK). Kedua, untuk

    perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui: bantuan dana

    stimulan untuk modal usaha terutama melalui kemudahan dalam mengakses

    kredit mikro dan ukm. Pelatihan keterampilan kerja untuk meningkatkan

    kulaitas tenaga kerja, peningkatan inventasi dan revitalisasi industri termasuk

    industri padat tenaga kerja, pembangunan sarana dan prasarana berbasis

    masyarakat yang padat. Pekerja ketiga, khusus untuk pemenuhan hak

    dasar penduduk miskin secara langsung diberikan pelayanan antara lain (1)

  • 5pendidikan gratis bagi penuntasan wajib belajar 9 tahun termasuk bagi murid

    dari keluarga miskin dan penunjangnya; serta (2) jaminan pemeliharaan

    kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan rumah sakit kelas

    3 (Tiga).

    Dalam hal mencapai ketiga langkah prioritas tersebut maka yang

    akan dikembangkan dalam budaya pembangunan di indoneisa adalah

    pemberdayaan masyarakat miskin, mulai dari perencanaan program

    pembangunan, baik penentuan kebijakan dan penganggarannya, sampai

    pelaksanaan program serta monitoring dan evaluasinya.

    Analisis dampak kebijakan publik merupakan fokus pembicaraan

    yang menarik untuk dicermati karena tiga hal penting.pertama.konteks

    desentralisasi pemerintahan yang mewarnai wacana penyelenggaraan

    pemerintah di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kedua, studi tentang

    dampak kebijakan yang senantiasa dikritis oleh berbagai pihak (kalangan

    akademis dan praktiksi). Ketiga, esensi dan urgensi evaluasi kebijakan publik

    dengan kemanfaatan kebijakan yang di evaluasi terlihat melalui dampaknya

    terhadap sasaran (target) yang dituju.

    Tingginya angka penduduk miskin menuntut dilakukannya langkah-

    langkah konkrit dan mendasar untuk menekan angka tersebut. Dengan

    perkataan lain, diperlukan kebijakan spesifik untuk meningkatkan

    kesejahteraan masyarakat melalui program atau kebijakan yang berpihak

    pada si miskin. Kebijakan dan program penanggulanan kemiskinan secara

  • 6makro masih belum tepat sasaran dan masih berorientasi pada pertumbuhan

    ekonomi makro serta memposisikan masyarakat sebagai obyek sehingga

    masyarakat tidak terlibat dalam keseluruhan proses penanggulanan

    kemiskinan.

    Selama ini strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam

    pengentasan kemiskinan di Indonesia belum bisa berjalan secara optimal, hal

    itu diduga disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

    1. Angka kemiskinan yang masih tinggi (Gagal mencapai target 8,2

    persen dari tingkat kemiskinan pada Tahun 2010)

    2. Program pengentasan kemiskinan yang sangat banyak tapi tidak

    terkoordinasi dengan baik.

    3. Kebijakan dan program pengentasan kemiskinan ada pada semua

    level pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) tapi tidak ada

    sinkronisasi.

    4. Keterlibatan Institusi dan atau SKPD yang sangat banyak tapi tidak

    efektif.

    5. Implementasi kebijakan/program yang masih sangat lemah.

    B. Rumusan masalah

    Permasalahan kemiskinan dengan berbagai karakteristiknya ini tidak

    mudah dipecahkan tanpa adanya keterlibatan semua unsur karena kunci

  • 7utama dari upaya penanggulangan kemiskinan di daerah adalah

    terbangunnya serta melembaganya jaringan koordinasi, komunikasi dan

    kerjasama dari tiga pilar yang ada di daerah: pemerintah daerah, masyarakat,

    dan kelompok peduli (LSM, swasta, perguruan tinggi, ulama/tokoh

    masyarakat dan pers).

    Permasalahan kemiskinan dapat ditanggulangi jika tiga komponen

    tersebut salin kerjasama dalam semangat kebersamaan dan berpartisipasi

    mencapai alternatif pemecahan masalah. Peran pemda dalam membangun

    daerah menjadi titik sentral karena daerah telah di beri kewenangan untuk

    mengatur otonominya sendiri agar mampu mandiri. Hal ini merupakan

    perubahan besar dalam sejarah tata pemerintahan, perubahan yang terjadi

    pada saat diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan

    daerah yang menimbulkan perbedaan persepsi tentang kebijakan

    pembangunan dan pola penanggulangan kemiskinan. Perkembangan

    pelaksanaan otonomi daerah dan derasnya arus pemikiran baru yang

    berkembang dalam jargon-jargon reformasi telah membawa paradigma baru

    dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

    Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka rumusan masalah

    dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah strategi dan kebijakan

    pemerintahan daerah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia?

  • 8C. Tujuan dan manfaat penelitian

    a. Tujuan penelitian

    Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

    Bagaimanakah strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam

    pengentasan kemiskinan di Indonesia.

    b. Manfaat penelitian

    1. Manfaat teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah

    diharapkan dapat memperkaya khasanah pengembangan ilmu

    administrasi publik khususnya terkait dengan kebijakan

    pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

    2. Sedangkan manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian

    ini adalah dapat memberikan saran dan rekomendasi kebijakan

    dalam kerangka kebijakan pemerintah daerah dalam pengentasan

    kemiskinan di Indonesia.

  • 9BAB II

    TINJAUAN PUSTAKA

    A. Tinjauan Teori

    1. Kebijakan Publik

    Istilah kebijakan atau kebijakan publik sudah sering kita dengar

    melalui berbagai media massa (baik melalui surat kabar, televisi, ataupun

    internet) maupun dalam pembicaraan sehari-hari. Istilah tersebut sering

    dikaitkan dengan bidang tertentu misalnya kebijakan ekonomi. Kebijakan

    ekonomi, kebijakan pendidikan, kebijakan tenaga kerja, dan lainnya; atau

    dibicarakan ketika dikaitkan suatu persoalan (masalah) yang terjadi dalam

    kehidupan kita, misalnya kebijakan pembinaan pedagang kaki lima, kebijakan

    pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, kebijakan pemberdayaan

    masyarakat, dan lain-lain

    Masalah-masalah yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat

    suatu negara kalau di angkat ke atas pentas politik akan merupakan masalah

    yang mendesak untuk di pecahkan pemerintah. Masalah-masalah itu hidup,

    seperti hidupnya suatu masyarakat yang dinamis. Itulah sebabnya birokrasi

    pemerintah mempunyai kepentingan terhadap pemecahan masalah-masalah

    publik, dalam arti mempunyai tanggung jawab untuk bertindak dalam

    memecahkan persoalan tersebut melalui suatu kebijakan publik.

  • 10

    a. Pengertian dan hakekat kebijakan publik

    Berangkat dari pemahaman bahwa kebijakan merupakan

    tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk tujuan tertentu, dan

    pemahaman bahwa konsep publik berkaitan dengan kepentingan banyak

    orang (umum), maka dapat di kemukakan beberapa pendapat mengenai

    pengertian kebijakan publik.

    Sebagian besar ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam

    kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan

    suatu tindakan yang di anggap akan membawa dampak baik bagi

    kehidupan warganya. Bahkan dalam pengertian yang lebih luas.

    Kebijakan publik sering diartikan sebagai apa saja yang dipilih oleh

    pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan; hal ini dapat kita lihat

    dari pengertian yang disampaikan oleh Wool (dalam Tangkilisan, 2003),

    yang menurutnya kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah

    untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung

    maupun berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

    Dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga tingkat

    pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah tersebut yaitu: (1)

    adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang di buat oleh politisi,

    pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan

  • 11

    kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat : (2) adanya

    out put kebijakan, dimana kebijakan yang diterapkan pada level ini

    menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan,penganggaran

    pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang

    akan mempengaruhi kehidupan masyarakat; (3) adanya dampak

    kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi

    kehidupan masyarakat.

    Tidak berbeda jauh dengan pendapat tersebut, maka Thomas R

    Dye (dalam Islamy, 2005) mendefinisikan kebijakan publik sebagai

    whatever govemments chose to do or not to do, yaitu segala sesuatu

    atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak

    dilakukan. Dye juga memaknai kebijakan sebagai suatu upaya untuk

    mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah,

    mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan mereka

    melakukannya secara berbeda-beda. Dia juga mengatakan bahwa

    apabila pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan maka,

    tindakan tersebut harus memiliki tujuan. Kebijakan publik tersebut harus

    meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya merupakan keinginan

    atau pejabat pemerintah saja.disamping itu, sesuatu yang tidak

    dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Hal ini

    disebabkan karena sesuatu hal yang tidak dilakukan oleh pemerintah

  • 12

    akan mempunyai pengaruh yang sama besar dengan sesuatu yang

    dilakukan oleh pemerintah.

    Anderson (dalam Widodo, 2007) mengartikan kebijakan publik

    sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang

    diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna

    memecahkan masalah tertentu. Lebih lanjut dikatakan anderson ada

    elemen-elemen penting yang terkandung dalam kebijakan publik antara

    lain adalah; (1) mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada

    tujuan; (2) berisi tindakan-tindakan pemerintah; (3) merupakan apa yang

    benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan merupakan apa yang

    masih di maksudkan untuk dilakukan; (4) bersifat positif dalam arti

    merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah

    tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah

    untuk tidak melakukan sesuatu; (5) kebijakan pemerintah setidak-tidaknya

    dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang

    bersifat mengikat dan memaksa.

    Beragam pengertian mengenai kebijakan publik merupakan

    penjelasan ringkas yang berupaya untuk menerangkan berbagai kegiatan

    mulai dari pembuatan keputusan-keputusan, penerapan, dan evaluasinya

    telah banyak upaya untuk mendefisinikan kebijakan publik secara jelas,

    namun pengertiannya tetap saja menyentuh wilayah-wilayah yang

    seringkali tumpang tindih, ambigu dan luas.

  • 13

    Parsons menyatakan kebijakan publik adalah sebagai

    perwujudan keinginan dari para sarjana sosial untuk mencegah masalah-

    masalah sosial dilapangan (close the gap betweenknowledge and policy)

    (Parsons, 2005: 21) oleh karenanya kebijakan publik dipandang sebagai

    pedoman atau penuntun yang dipilih oleh pengambilan keputusan untuk

    mengendalikan aspek tertentu dari masalah sosial.

    Sebagai suatu penuntun, maka kebijakan publik memberikan

    arah tindakan bagi sejumlah program dan proyek yang membutuhkan

    keputusan-keputusan besar dan kecil. Arah tindakan ini di hasilkan

    melalui proses pemilihan oleh pengambil kebijakan dari sejumlah alternatif

    pilihan yang tersedia sehingga tindakan ini merupakan tindakan yang

    sengaja. Pilihan tersebut tidak bermaksud memecahkan semua masalah.

    Tetapi memberikan solusi dari suatu yang terbatas.

    b. Elemen-elemen kebijakan publik

    Berdasarkan pengertian atau definisi yang telah di bahas

    sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa kebijakan publik memiliki

    elemen-elemen sebagaimana dikemukakan oleh Anderson (dalam

    Widodo, 2007)

    a) Kebijakan publik merupakan tindakan yang selalu berorientasikepada tujuan bukan sesuatu yang muncul begitu saja.

    b) Kebijakan publik merupakan suatu rangkaian tindakan yang terkaitsatu sama lain yang di lakukan secara konsisten, mulai daripembentukan agenda, kemudian di susul dengan perumusan atauformulasi kebijakan, di lanjutkan dengan implementasi sampaidengan evaluasi kebijakan tersebut.

  • 14

    c) Kebijakan publik itu merupakan sesuatu yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah, bukan yang hendak di lakukan atau yangmereka katakan hendak di lakukan.

    d) Setiap kebijakan selalu memiliki elemen-elemen apakah itu sifatnyapositif ataukah negatif. Di katakan positif karena apa yang diputuskan oleh pemerintah biasanya untuk menyelesaikan sebuahpersoalan, dan dikatakan negatif karena pemerintah dapat sajatidak melakukan apa-apa untuk menyelesaikan persoalan yangdalam masyarakat.

    e) Kebijakan yang dibuat dalam sebuah negara pasti punya dasarhukumnya. Bukan yang dibuat dengan sekendak hati penguasasaja. Dan dikatakan otoratif karena mengandung makna yangsifatnya mengikat.

    Dalam pandangan beberapa ahli seperti Thomas R Dye, William

    Dun dan Mustopadidjaja (dalam Widodo, 2006:13) bahwa terdapat

    elemen-elemen dalam kebijakan publik antara lain: kebijakan publik,

    pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kelompok sasaran kebijakan.

    Elemen-elemen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

    a) Pelaku kebijakan, dalam hal ini adalah para pemegang kekuasaan dan

    pengambilan keputusan, merekalah yang membuat dan menjadikan

    sumber munculnya suatu kebijakan dan yang biasanya menjadi isu

    studi adalah adanya konflik kepentingan dan bagaimana

    menyelesaikannya.

    b) Linkungan, merupakan sumber munculnya kebijakan, dalam sebuah

    sistem, linkungan inilah yang menjadi fase input dimana dari sinilah

    muncul kebutuhan.permintaan, harapan, keluhan dan yang sejenisnya

    yang merupakan cikal bakal kebijakan.

  • 15

    c) Isi kebijakan atau kebijakan itu sendiri, yang menjadi objek studinya

    adalah bagaimana proses pembuatan kebijakan dan sratafikasi atau

    tingkatan kebijakan. Kebijakan merupakan keputusan atas sejumlah

    pilihan yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang

    dimaksudkan untuk mencapai sejumlah tujaun tertentu

    d) Kelompok sasaran yaitu masyarakat. Ada yang berpendapat orang

    atau sekelompok orang, atau organisasi-organisasi dalam masyarakat

    yang perilaku atau keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan

    bersangkutan atau mempunyai kewajiban menjalankan kebijakan.

    Hubungan antar elemen-elemen kebijakan publik dapat

    dijelaskan dalam gambar berikut:

    Gambar 1. Hubungan antar elemen kebijakan publik

    Dari bagan tersebut dapat dilihat bahwa seluruh elemen-elemen

    tersebut saling berhubungan satu sama lain, dimana aksi dari yang satu

    dapat memunculkan reaksi dari yang lain menghasilkan hubungan timbal

    Pelaku Kebijakan

    Isi Kebijakan

    Kelompok Sasaran

    Lingkungan Kebijakan

  • 16

    balik. Pada satu waktu lingkungan (kebutuhan) dapat menjadi sumber

    masalah bagi pelaku kebijakan, tapi di waktu yang lain kebijakan yang

    dibuat para pelaku kebijakan justru menjadi penyebab munculnya reaksi

    (keluhan) dari lingkungan.

    Sebagai sebuah sistem yang terdiri atas sub-sistem atau elemen,

    komposisi dari kebijakan dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu proses

    kebijakan dan struktur kebijakan. Dari sisi proses kebijakan, terdapat

    tahap-tahap sebagai berikut: identifikasi masalah dan tujuan, formulasi

    kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, sedangkan dari segi

    struktur terdapat beberapa unsur, yaitu (a) tujuan kebijakan; (b) masalah

    sebagai dasar perlunya suatu kebijakan dibuat, sehingga masalah

    merupakan salah satu unsur penting dari kebijakan; (c) tuntutan

    (demand), dimana tuntutan-tuntutan kebijakan (policy demand) berupa

    desakan agar pejabat-pejabat pemerintah mengambil tindakan atau tidak

    mengambil tindakan mengenai suatu masalah tertentu; (d) dampak

    (outcomes) yang merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai

    pengaruh dari tercapainya suatu tujuan; dan (e) sarana atau alat

    kebijakan (policy instruments), misalnya kekuasaan, insentif,

    pengembangan kemampuan, simbolis dan perubahan kebijakan itu

    sendiri.

  • 17

    c. Dimensi-dimensi kebijakan

    Untuk lebih memahami mengenai konsep kebijakan publik.

    Bridgeman dan Davis (2004) menerangkan bahwa kebijakan sedikitnya

    memiliki tiga dimensi yang saling bertautan. Yakni sebagai pilihan

    tindakan yang legal atau sah secara hukum (authoritative choice) sebagai

    hipotesis (hypothesis), dan sebagai tujuan (objective).

    1. Kebijakan sebagai pilihan tindakan yang legal. Pilihan tindakandalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat olehorang yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan.Keputusan-keputusan itu mengikat para pegawai negeri untukbertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan sepertimenyiapkan rancangan Undang-Undang atau peraturanpemerintah untuk di pertimbangkan oleh parlemen ataumengelokasikan anggaran guna mengimplementasikan programtertentu.

    2. Kebijakan sebagai keputusan legal bukan juga berarti bahwapemerintah selalu memiliki kewenangan dalam menanganiberbagai isu. Kebijakan kemudian dapat dilihat sebagai responatau tanggapan resmi terhadap isu atau masalah publik. Halberarti kebijakan adalah: (a) Kebijakan berarti pencapaian tujuanpemerintah melalui penerapan sumber-sumber publik; (b)menyangkut pembuatan keputusan-keputusan dan pengujiankonsekuensi-konsekuensinya; (c) terstruktur dengan para pemaindan langkah langkahnya yang jelas dan terukur; (d) bersifat politisyang mengekspresikan pemilihan prioritas-prioritas programlembaga eksekutif.

    3. Kebijakan sebagai hipotesis. Kebijakan di buat berdasarkan teori,model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa berdasarkan pada asumsi-asumsi mengenaiperilaku. Kebijakan selalu mengandung insetif yang mendorongorang untuk melakukan sesuatu atau disensif yang mendorongorang tidak melakukan sesuatu kebijakan harus mampumenyatukan pikiran-pikiran (proyeksi) mengenai keberhasilanyang akan dicapai dan mekanis mengatasi kegagalan yangmungkin terjadi.misalnya, jika pemerintah menaikkan harga BBM,maka akan banyak perusahaan menaikkan harga produksinyayang akan mengakibatkan harga barang-barang meningkat dan

  • 18

    masyarakat kelas bawah semakin sulit memenuhi kebutuhanhidupnya. Sehingga memandang kebijakan sebagai hipotesis jugamenekan pentingnya pelajaran dan temuan-temuan dari hasilimplementasi dan evaluasi.

    4. Kebijakan sebagai tujuan. Kebijakan adalah a means to end, alatuntuk mencapai sebuah tujuan. Kebijakan pada akhirnyamenyangkut pencapain tujuan masyarakat (publik). Artinya,kebijakan adalah seperangkat tindakan pemerintah yang di desainuntuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publiksebagai konstituen pemerintah. Sebuah kebijakan tanpa tujuantidak memiliki arti, bahkan tidak mustahil akan menimbulkanmasalah baru. Misalnya, sebuah kebijakan yang tidak memilikitujuan jelas.

    5. Program-program akan diterapkan secara berbeda-beda, strategipencapaiannya menjadi kabur, dan akhirnya para analisis akanmenyatakan bahwa pemerintah telah kehilangan arah. Penetapantujuan juga merupakan kegiatan yang palin penting karena hanyatujuanlah yang dapat memberikan arah dan alasan kepada pilihan-pilihan publik. Dalam kenyataannya, pembuat kebijakan seringkalikehilangan arah dalam menetapkan tujuan-tujuan kebijakan solusikerap kali dipandang lebih penting dari pada masalah.

    Agar kebijakan terfokus pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan,

    pembuatan kebijakan harus dilandasi oleh lingkaran tahapan kebijakan yang

    meliputi perencanaan dan evaluasi.dalam proses ini, para pembuat kebijakan

    biasanya di pandu oleh pertanyaan-pertanyaan seperti: apa maksud atau

    fungsi sebuah kebijakan?, bagaimana kebijakan itu akan mempengaruhi

    agenda pemerintah secara keseluruhan, departemen-departemen

    pemerintah, kelompok-kelompok kepentingan, dan masyarakat banyak?, apa

    dan bagaimana hubungan antara alat-alat implementasinya dengan tujuan-

    tujuan kebijakan?, bagaimana kebijakan ini berkaitan dengan kebijakan-

    kebijakan pemerintah yang lainnya?, dapatkan kebijakan yang baru itu

    menghasilkan perbedaan seperti yang diharapkan? Dalam sebuah lingkaran

  • 19

    perumusan kebijakan, pilihan-pilihan tindakan yang legal di buat berdasarkan

    hipotesis yang rasional guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang di

    tetapkan.

    Rumusan sederhana ini menunjukkan hubungan antara ketiga

    dimensi kebijakan di atas, artinya kebijakan sebagai pilihan tindakan legal,

    sebagai hipotesis dan sebagai tujuan merupakan tiga serangkai yang salin

    mempengaruhi satu sama lain. Ketiganya merupakan persyaratan sekaligus

    tantangan bagi kebijakan yang efektif.

    d. Proses kebijakan publik

    Dimensi paling inti dari kebijakan publik adalah proses

    kebijakan. Di sini kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses

    kegiatan atau sebagai satu kesatuan sistem yang bergerak dari satu

    bagian ke bagian lain secara sinambung. Saling menentukan dan

    saling membentuk.

    Kebijakan publik dalam sebuah negara merupakan produk

    dari berbagai aktivitas yang melewati berbagai tahapan, dan diantara

    tahapan-tahapan tersebut saling terkait satu sama lain. Hal ini dapat

    dilihat dari pendapat Udoji (Islamy, 2004) yang menyatakan proses

    kebijakan sebagai keseluruhan tahapan yang menyangkut:

    pendefinisian masalah, perumusan kemungkinan pemecahan

  • 20

    masalah, penyaluran tuntutan/aspirasi, pengesahan dan pelaksanaan/

    implementasi, monitoring dan peninjauan kembali (umpan balik).

    Menurut Thomas R Dye bahwa sebuah kebijakan di buat

    dapat diketahui dengan mempertimbangkan sejumlah aktifitas dan

    proses yang terjadi di dalam sistem politik. Thomas R Dye (Widodo,

    2007:16-17) memberikan pendapat tentang proses kebijakan publik

    yang terdiri atas:

    a) Identifikasi masalah kebijakan (identification of policy problem)yang di lakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntunan(demans) atas tindakan pemerintah.

    b) Penyusunan agenda (agenda setting), merupakan aktivitasmemfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masaatas keputusan apa yang di putuskan terhadap masalah publiktertentu.

    c) Perumusan kebijakan (policy formulation) merupakan tahapanpengusulan rumusan kebijakan melalui organisasiperencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasipemerintah, presiden dan lembaga legislatif.

    d) Pengesahan kebijakan (legitimating of policies) melalui tindakanpolitik oleh partai politik, kelompok penekanan, presiden dankongres;

    e) Implementasi kebijakan (policy implementation) di lakukanmelalui birokrasi, anggaran publik dan aktivitas agen eksekutifyang terorganisasi.

    f. Evaluasi kebijakan (policy evaluation) dilakukan oleh lembagapemerintah sendiri, dari luar pemerintah, pers, dan masyarakat(publik)

    Dalam pandangan yang sedikit berbeda dengan apa yang

    disampaikan Dye, maka james Anderson (Kurniawan, 2010)

    mengemukakan tahapan dalam proses kebijakan sebagai berikut:

  • 21

    Tahap 1: agenda kebijakan, dimana sejumlah permasalahan

    diantaranya banyak permasalahan lainnya yang dapat perhatian serius

    dari pejabat publik.

    Tahap 2: perumusan kebijakan merupakan tahapan

    pengembangan usulan akan tindakan yang terakait dan dapat diterima

    untuk menangani permasalahan publik

    Tahap 3: adopsi kebijakan, sebagai tindakan pengembangan

    dukungan terhadap sebuah proposal tertentu sehingga sebuah

    kebijakan dapat dilegitimasi atau disahkan. Dalam hal ini membuat

    pemerintah untuk menerima solusi tertentu tehadap masalah.

    Tahap 4: implementasi kebijakan, atau aplikasi kebijakan

    oleh mesin administrasi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan.

    Tahap 5: evaluasi kebijakan, sebagai upaya pemerintah

    untuk menetukan apakah kebijakan efektif. Serta mengapa efektif atau

    tidak efektif? Atau melakukan penilaian apakah kebijakan bekerja

    dengan baik?

    Selain itu Charles O. Jones (dalam Albab, 2006) sebagai

    salah satu ilmuan yang banyak mengkaji teori kebijakan publik,

    bahkan membagi tahap-tahap yang dilalui sebagai sebuah proses

    yang sangat panjang. Yaitu tidak kurang dari 11 tahap yang akan

    ditempuh. Hal yang sangat menarik dari Jones adalah (1)

    mengidentifikasi masalah apa yang menyangkut kepentingan siapa,

  • 22

    (2) mengapa masalah dalam masyarakat muncul (3) bagaimana

    tumbuh berkembangnya masalah tersebut dan (4) kapan dan

    bagaimana masalah itu muncul.

    Dari berbagai konsep atau pendapat ahli mengenai proses

    atau tahapan dalam kebijakan publik (yang kemudian juga

    dikembangkan sebagai tahapan perumusan kebijakan) mengantarkan

    kita pada pemahaman bahwa, pada umumnya merupakan aktivitas

    yang berkaitan dengan bagaimana masalah dirumuskan, agenda

    kebijakan ditentukan, kebijakan dirumuskan, keputusan kebijakan

    diambil, kebijakan dilaksanakan dan kebijakan dievaluasi.

    Pada pemerintah daerah, lembaga sah yang membuat

    perencanaan kebijakan publik adalah kepala daerah dan DPRD.

    Langkah-langkah pemerintah daerah dalam membuat rencana

    kebijakan menurut Nurcholis (2007:267) adalah: pertama membuat

    agenda kebijakan, kedua melakukan indentifikasi kebutuhan, ketiga

    membahas usulan yang kongkrit berdasarkan langkah kedua, keempat

    membahas usulan yang telah disajikan secara sistematis dan logis

    dalam DPRD, ke lima penetapan kebijakan dalam bentuk peraturan

    daerah, dan keenam melaksanakan kebijakan yang telah di tetapkan

    dalam peraturan daerah tersebut oleh pemerintah daerah.

    Langkah-langkah tersebut di atas dapat terwujud melalui

    penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, transparan

  • 23

    dan akuntabel. Daerah ada atau dibentuk untuk mensejahtrakan

    masyarakat melalui public goods, public regulation dan empowerment.

    Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada

    masyarakat diselaraskan dengan prinsip demokrasi transparansi,

    akuntabel, partisipatif dan memperhatikan Hak Asasi Manusia sesuai

    kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

    2. Kebijakan Pelayanan Publik

    Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi

    utama dalam penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewajiban aparatur

    pemerintah. Berdasarkan Keputusan Menpan No. 63/kep/m.pan7/2003

    tertanggal 10 juli 2003 pada paragraph 1 butir c menyebutkan pengertian

    pelayanan umum adalah sebagai kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh

    instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang,

    masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum maupun sebagai

    pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Penyelenggaraan pemerintah ditunjukan kepada terciptanya fungsi

    pelayanan publik (publik service). Pemerintahan yang baik cenderung

    menciptakan terselenggaranya fungsi pelayanan dengan baik pula.

    Sebaliknya. Pemerintahan yang buruk mengakibatkan fungsi pelayanan

    publik tidak akan terselenggara dengan baik.

  • 24

    Dalam hal ini pelayanan publik merupakan masalah serius terkait

    dengan penyelenggaraan pemerintah dan akuntabilitas birokrasi dalam

    menjalankan kinerja dan fungsi-fungsi administrasi yang diartikan sebagai

    penyediaan barang-barang dan jasa publik yang pada hakekatnya menjadi

    tanggungjawab pemerintah. Karena pelayanan publik terkait erat dengan jasa

    dan barang di pertukarkan maka penting pula untuk memasukkan definisi dari

    publik utilities sebagai pelayanan atas komoditi berupa barang atau jasa

    dengan mempergunakan sarana milik umum yang dapat dilakukan oleh

    orang/badan keperdataan

    Di era otonomi daerah saat ini seharusnya pelayanan publik menjadi

    lebih responsif terhadap kepentingan publik, dimana paradigma pelayanan

    publik beralih dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang

    lebih memberikan fokus pada pengelolaan yang beroirentasi kepuasan

    pelanggan (customer-driven govemment) dengan ciri-ciri (a) lebih

    memfokuskan diri pada fungsi pengaturan melalui berbagai kebijakan yang

    memfasilitasi berkembangnya kondisi kondusif bagi kegiatan pelayanan

    kepada masyarakat, (b) lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan

    masyarakat mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap pasilitas-fasilitas

    pelayanan yang telah di bangun bersama, (c) menerapkan sitem kompetensi

    dalam hal. Penyediaan pelayanan publik tertentu sehingga masyarakat

    memperoleh pelayanan yang berkualitas, (d) terfokus pada pencapaian visi,

    misi, tujuan dan sasaran yang berorientasi pada hasil sesuai dengan

  • 25

    masukan yang digunakan, (e) lebih mengutamakan apa yang diinginkan oleh

    masyarakat, (f) memberi akses kepada masyarakat dan responsive terhadap

    pendapat dari masyarakat tentang pelayanan yang yang diterimanya, (g)

    lebih mengutamakan antisipasi terhadap permasalahan pelayanan, (h) lebih

    mengutamakan desentralisasi dalam pelaksanaan pelayanan, dan (i)

    menerapkan sistem pasar dalam memberikan pelayanan.

    Namun dilain pihak, pelayanan publik juga memiliki beberapa sifat

    antara lain: (1) memiliki dasar hukum uang jelas dalam penyelenggaraannya,

    (2) memiliki wide stakeholders, (3) memiliki tujuan sosial, (4) dituntut untuk

    akuntabel kepada public, (5) memiliki complekx and debated performance

    indicators, serta (6) seringkali menjadi sasaran isu politik (Mohammad, 2003).

    Pada dasarnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar

    menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, manusiawi, murah, tidak

    diskriminatif, dan transparan. Selain itu, pemerintah juga sedang menyusun

    rancangan Undang-Undang tentang pelayanan publik yang isinya akan

    memuat standar pelayanan minimun. Namum upaya-upaya yang telah

    ditempuh oleh pemerintah nampaknya belum optimal.

    Salah satu indikator yang dapat dilihat dari fenomena ini adalah pada

    fungsi pelayanan publik yang banyak dikenal dengan sifat birokratis dan

    banyak mendapat keluhan dari masyarakat karena masih belum

    memperhatikan kepentingan masyarakat penggunaannya. Kemudian,

    pengelola pelayanan publik cenderung lebih bersifat direktif yang hanya

  • 26

    memperhatikan /mengutamakan kepentingan pemimpin/ organisasinya saja.

    Masyarakat sebagai pengguna seperti tidak memiliki kemampuan apapun

    untuk berkreasi, suka tidak suka, mau tidak mau, mereka harus tunduk

    kepada pengelolanya, seharusnya pelayanan publik dikelola dengan

    paradigma yang bersifat supportif dimana lebih memfokuskan diri kepada

    kepentingan masyarakatnya, pengelola pelayanan harus mampu bersikap

    menjadi pelayan yang sadar untuk melayani dan bukan dilayani.

    Menurut hasil survey yang dilakukan UGM pada tahun 2002, secara

    umum stake holders menilai bahwa kualitas pelayanan publik mengalami

    perbaikan setelah di berlakukannya otonomi daerah; namun , dilihat dari sisi

    efesiensi dan efektivitas ,responsivitas, kesamaan perlakuan (tidak

    disktiminatif) masih jauh dari yang di harapkan dan masih memiliki berbagai

    kelemahan. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, memang sangat disadari

    bahwa pelayanan publik masih memiliki berbagai kelemahan, antara lain

    (Mohammad, 2003):

    Kurang responsif. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatanunsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan (front line)sampai dengan tingkatan penanggungjawab instansi. Responterhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakatseringkali lambat atau bahkan sama sekali tidak.

    Kurang informatif. Berbagai informasi yang seharusnya disampaikankepada masyarakat, lambat atau bahkan tidak sampai kepadamasyarakat.

    Kurang accessible. Berbagai unit pelaksanaan pelayanan terletak jauhdari jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan bagi mereka yangmemerlukan pelayanan tersebut.

    Kurang koordinasi. Berbagai unit pelayanan yang terkait satu denganyang lainnya kurang berkoordinasi. Akibatnya, sering terjadi tumpang

  • 27

    tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu intansi pelayanandengan intansi pelayanan lain yang terkait.

    Birokratis. Pelayanan (khususnya pelayanan perijinan) pada umumnyadilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level,sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan yang tertentu lama.Dalam kaitan dengan penyelesaian masalah pelayanan, kemungkinanstaf pelayanan (front line staff) untuk dapat menyelesaikan masalahsangat kecil, dan pihak kemungkinan masyarakat untuk bertemudengan penanggungjawab pelayanan, dalam rangka meyelesaikanmasalah yang terjadi ketika pelayanan diberikan, juga sangat sulitakibatnya, berbagai masalah pelayanan memerlukan waktu yang lamauntuk diselesaikan.

    Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat. Padaumumnya aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untukmendengar keluhan/saran/aspirasi dari masyarakat. Akibatnya,pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa ada perbaikandari waktu ke waktu.

    Inefisien. Berbagai persyaratan yang diperlukan (khususnya dalampelayanan perijinan) seringkali tidak relevan dengan pelayanan yangdiberikan.

    Sementara itu, dari sisi kelembagaan, kelemahan utama terletak

    pada desain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka

    pemberian pelayanan kepada masyarakat. Penuh dengan hirarki yang

    membuat pelayanan menjadi berbelit-belit (birokratis), dan tidak terkoordinasi.

    Kecenderungan untuk melaksanakan dua fungsi sekaligus, fungsi pengaturan

    dan fungsi penyelenggaraan, masih sangat kental dilakukan oleh pemerintah,

    yang juga menyebabkan pelayanan publik menjadi efisien (Mohammad,

    2003).

    Terkait dengan itu, berbagai pelayanan publik yang disediakan oleh

    pemerintah tersebut masih menimbulkan persoalan (Suprijadi, 2004).

    Beberapa kelemahan mendasar antara lain: Pertama adalah kelemahan yang

  • 28

    berasal dari sulitnya menetukan atau mengukur output maupun kualitas dari

    pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Kedua, pelayanan pemerintah

    tidak mengenal bottom line artinya seburuk apapun kinerjanya, pelayanan

    pemerintah tidak mengenal istilah bangkrut. Ketiga, berbeda dengan

    mekanisme pasar yang memiliki kelemahan dalam memecahkan masalah

    ekstrenalities. Organisasi pelayanan pemerintah menghadapi masalah

    berupa internalities artinya, organisasi pemerintah sangat sulit mencegah

    pengaruh nilai-nilai dan kepentingan para birokrat dari kepentingan umum

    masyarakat yang seharusnya dilayaninya.

    Sementara karakteristik pelayanan pemerintah yang sebagian besar

    bersifat monopoli sehingga tidak menghadapi permasalahan persaingan

    pasar menjadikan lemahnya perhatian pengelola pelayanan publik akan

    penyediaan pelayanan yang berkualitas. Lebih buruk lagi kondisi ini

    menjadikan sebagian pengelola pelayanan memanfaatkan untuk mengambil

    keuntungan pribadi, dan cenderung mempersulit prosedur pelayanannya.

    Akibat permasalahan tersebut citra buruk pada pengelola pelayanan

    publik masih melekat sampai saat ini sehingga tidak ada kepercayaan

    masyarakat pada pengelola pelayanan. Kenyataan ini merupakan tantangan

    yang harus segera diatasi terlebih pada era persaingan bebas pada saat ini.

    Profesionalitas dalam pengelolaan pelayanan publik dan pengembalian

    kepercayaan masyarakat kepada pemerintah harus diwujudkan.

  • 29

    Selain itu, terdapat empat gap yang perlu diperhatikan dalam setiap

    pelayanan publik, (Parasuraman, 1985) yaitu: (1) kesenjangan antara jasa

    yang dipersepsikan oleh manajemen dengan jasa yang diharapkan oleh

    konsumen, (2) persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dengan

    apa yang ditangkap oleh bawahan/karyawannya, (3) konsep pelayanan yang

    yang dimengerti oleh karyawan dengan komunikasi dan aktifitasnya dalam

    memberikan pelayanan kepada konsumen, dan (4) tindakan. Bagaimana

    kesenjangan pelayanan tersebut dapat dilihat pada model berikut ini.

    1. Service gap (Parasuraman)

    Persoalan pelayanan bukan saja tanggungjawab dari karyawan

    terdepan (front liner saja) melainkan juga merupakan tanggungjawab dari

    pimpinan instansi dan juga seluruh karyawan lainnya. Dalam hal ini, budaya

    perusahaan merupakan hal yang juga menjadi faktor penentu dalam

    memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Untuk lebih jelas dapat

    diuraikan sebagai berikut:

    Gap-1 merupakan kesenjangan yang terjadi antara harapan masyarakat

    dengan apa yang dipikirkan oleh pimpinan intansi pemberi layanan publik.

    Misalnya, pimpinan berpikir bahwa waktu persetujuan suatu dokumen paling

    telat adalah 2 hari sedangkan masyarakat berharap tidak lebih dari 24 jam.

    Gap-2 merupakan kesenjangan yang terjadi antara apa yang dipikirkan oleh

    pimpinan intansi terhadap harapan publik dengan spesifikasi dari kualitas

  • 30

    pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini apakah pimpinan lembaga terkait

    telah memiliki sebuah standar dalam pelayanan. Jika sudah, apakah standar-

    standar tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh

    masyarakat.

    Gap-3 terjadi tatkala penghantar atau pemberian pelayanan (service delivery)

    dengan apa yang tertuang dalam spesifikasi standar pelayanan yang ada.

    Gap-4 merupakan persoalan komunikasi yang terjadi tatkala janji pemerintah

    kepada masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diberikan. Beberapa

    pengalaman menyebutkan bahwa penyebab dari munculnya gap keempat ini

    disebabkan oleh persoalan koordinasi internal organisasi itu sendiri.

    Dengan melihat masih buruknya kinerja pelayanan publik di negara

    kita ini. Kiranya harus di carikan jalan keluar yang terbaik antara lain dengan

    memperhatikan gap-gap/ kesenjangankesenjangan tersebut di atas

    sehingga permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat diminimalisir;

    sehingga ke depan, kinerja pelayanan publik diharapkan dapat memenuhi

    keinginan masyarakat yaitu terciptanya pelayanan publik yang prima.

    Agar dapat memenuhi keinginan masyarakat, selain perlu

    mereformasi paradigma pelayanan publik, disahkan sesegera mungkin UU

    tentang pelayanan publik, pemecahan permasalahan pelayanan publik

    lainnya, yaitu dengan cara antara lain melalui pembentukan model pelayanan

    publik yang sesuai dengan perkembangan jaman seperti sekarang ini dimana

    pemerintah berada dalam era desentralisasi. Leach Stewart, dan Walsh

  • 31

    (1994) mengungkapkan adanya beberapa model pelayan publik dalam

    kerang desentralisasi.

    Model pertama yang paling lama dan paling banyak dianut oleh

    berbagai negara di dunia, terutama negara berkembang adalah model

    traditional bureaucratic authority. Ciri dari model ini adalah bahwa pemerintah

    daerah bergerak dalam kombinasi tiga faktor yaitu: pertama, penyediaan

    barang dan pelayanan publik lebih banyak dilakukan oleh sektor publik

    (strong public sector). Kedua, peran pemerintah daerah sangat kuat (strong

    local government) karena memiliki cakupan fungsi yang luas, model operasi

    yang bersifat mengarahkan, derajat otonomi yang sangat tinggi, dan tingkat

    kendali eksternal yang rendah. Ketiga, pengambilan keputusan dalam

    pemerintah lebih menekankan pada demokrasi perwakilan (representative

    democracy).

    Sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat,

    tuntutan yang lebih terbuka, serta perkembangan globalisasi yang memicu

    peningkatan yang lebih cepat lagi dalam kebutuhan dan tuntutan akan

    layanan publik, maka model birokrasi tradisional tersebut biasanya di anggap

    lagi tidak memadai. Untuk itu, di perlukan suatu model baru yang mampu

    beradaptasi dengan tuntutan perubahan ini. Model yang mampu

    menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat serta merespon berbagai

    perubahan yang terjadi dengan cepat.

  • 32

    Berkenaan dengan hal tersebut, beberapa model di bawah ini yang

    merupakan hasil kajian yang di lakukan oleh tim direktorat aparatur negara

    Tahun 2004, yang kiranya dapat di gunakan pemerintah dalam upaya

    meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti: (a) model kelembagaan, (b)

    model pengelolaan organisasi pelayanan publik, (c) model siklus layanan

    (moment of truth), dan (d) model standar pelayanan minimal. Model-model ini

    di maksudkan agar permasalahan pelayanan publik dapat di lakukan dengan

    baik dan tidak adanya gap-gap yang di gambarkan secara rinci oleh

    perasuraman di atas, yaitu:

    a. Model kelembagaan

    Gambar 2. Model kelembagaan pengelolaan layanan publik

    MASYARAKAT SEKDAUPTTSA

    D1 D2 D3

    D6D5D4

    EkonomisEfisien

  • 33

    Dari gambar model di atas diketahui bahwa, format kelembagaan

    (unit pelayanan terpadu satu atap atau disingkat (UPTSA)) difungsikan

    sebagai frontline dari dinas-dinas yang ada untuk menjadi satu-satunya

    lembaga yang berhubungan dengan masyarakat yang memerlukan berbagai

    pelayanan. UPTSA ini bertugas antara lain menerima berkas permohonan

    ijin, meneliti kelengkapan persyaratan, sebagai koordinator bersama-sama

    dengan dinas teknis terkait melakukan assesment atau peninjauan lapangan

    dan membuat draft keputusan serta memberikan ijin yang telah disahkan

    atau diputuskan oleh dinas teknis terkait.

    Keputusan untuk memberi dan mencabut ijin tetap ada di tangan

    lembaga atau dinas teknis yang bersangkutan. Dinas-dinas teknis dilarang

    untuk menerima langsung permohonan pelayanan karena pasti akan

    merusak tata aturan yang berlaku. Dinas teknis hanya berhubugan dengan

    UPTSA artinya adalah dinas teknis dalam memberikan ijin kepada

    masyarakat pemohon harus melalui UPTSA. UPTSA bersama-sama dengan

    dinas teknis terkait menentukan standar pelayanan minimal yang yang

    menyangkut waktu, tarif, dan prosedur sedangkan pihak UPTSA berhak

    sepenuhnya terhadap standar kompetisi petugas pelayanan, tempat

    pelayanan, media pengaduan dan sistem internal UPTSA yang mendukung

    kelancaran tugas UPTSA.

    Secara kelembagaan UPTSA bertanggung jawab langsung kepada

    sekretaris daerah sehingga posisi daya tawar lembaga ini cukup tinggi dan

  • 34

    mampu menjadi koordinator dinas-dinas terkait dalam tugasnya memberikan

    pelayanan kepada masyarakat. Akan sangat menguntungkan bagi gerak dan

    kelancaran kegiatan UPTSA jika anggaran atau kebutuhan keuangan

    lembaga di dukung oleh APBD. Namun jika terkendala oleh aturan maka

    anggaran UPTSA dapat digabung dengan anggaran sekretaris daerah

    setempat. Resikonya adalah pemasukan keuangan menjadi sangat riskan

    karena tidak ada jaminan anggarannya akan tetap dalam satu tahun

    anggaran seperti yang telah ditentukan.

    Lembaga ini menganut struktur organisasi yang ramping dan datar

    sehingga mempercepat gerak dan mempermudah keputusan tanpa harus

    menunggu keputusan yang berjengjang dan sangat birokratis. Bagian UPTSA

    pada dasarnya terbagi atas 3 kelompok utama berdasarkan fungsi yaitu

    frontline, operasi lapangan, dan administrasi (back office). Organisasi ini

    sekurang-kurangnya di pimpin oleh pejabat eselon iii.

    Bagian frontline bertugas menerima permohonan perijinan dari

    masyarakat dan menyerah hasil perijinan yang sudah memiliki ketetapan

    hukum yang sah. Selain itu frotline bertugas untuk melakukan verifikasi awal

    data berupa kelengkapan data sebelum disampaikan petugas yang

    menverifikasi lebih detail. Adapun bagian operasional adalah bagian yang

    meneliti keabsahan data, melakukan peninjauan lapangan, melakukan

    koordinasi dengan dinas terkait dan merekomendasikan perijinan.

  • 35

    Bagian pendukung atau back office berfungsi memberikan dukungan

    terhadap kelancaran tugas dua bagian lainnya. Bagian back office ini meliputi

    pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perawatan peralatan dan

    perlengkapan kantor, dan pekerjaan yang bersifat administrasi.

    B. Model pengelolaan organisasi pelayanan publik

    Model pengelolaan organisasi pelayanan publik ini dimaksudkan

    untuk memberdayakan lembaga pelayanan publik sehingga dapat

    mengoptimalkan fungsi pelayanan publik dan sesuai dengan perkembangan

    tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk lebih

    jelasnya maka model organisasi pelayanan publik sebagaimana di bawah ini:

    Model pengelolaan organisasi pelayan publik

    KEBIJAKAN KomitmenKemampuan

    KepuasanPelanggan Publik

    Sistem Sosio KulturTangibleRealibility

    ResponsivinessAssruranceEmpathy

    PartisipasiAkuntabilitas

    KelembagaanKemitraanSumberdaya

  • 36

    Gambar 3. Model kelembagaan organisasi pelayanan publik

    sumber: hasil kajian peningkatan kualitas pelayan publik ta 2004

    Dengan melihat model pengelolaan organisasi pelayanan publik ini,

    ada beberapa aspek yang dianggap sangat memilki dampak langsung

    terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu:

    1. Aspek kepemimpianan

    Kepemimpianan merupakan proses berorientasi kepada manusia

    dan dapat diukur dari pengaruhnya terhadap perilaku organisasi dan

    masyarakat yang dihadapinya. Dengan kata lain, dalam tataran ini,

    aktivitas kepemimpinan sangat penting artinya terhadap motivasi orang

    lain, hubungan antara individu dan interaksi sosial komunikasi

    interpersonal, iklim dalam organisasi, konflik interpersonal, perkembangan

    personil dan mengantisipasi produktivitas sumber daya manusia aparatur.

    2. Aspek sistem kelembagaan

    a. Aspek kelembagaan

    Implikasi dari tumpang tindihnya kewenangan atau katakanlah

    pengambilalihan kewenangan pelayanan yang bukan

    kewenangannya oleh UPTSA, ternyata dapat menimbulkan kurang

    maksimalnya kualitas pelayanan itu sendiri di satu sisi, dan adanya

    derajat perbedaan kualitas pelayanan pada masing-masing UPTSA

    pada sisi yang lain. Sedangkan pada UPTSA yang mempunyai

  • 37

    pimpinan dan aparat serta tokoh-tokohnya yang lain yang mempunyai

    jiwa dan karakter kepemimpinan yang baik, proaktif dan inovatif dalam

    menjalankan tugasnya, kekurangan dalam hal optimalisasi kualitas

    pelayanan di UPTSA akan dapat teratasi.

    b. Aspek sumber daya manusia

    Ketersediaan sumber daya yang memadai dan potensial

    dipandang sebagai faktor yang signifikan dalam penyelenggaraan

    pelayanan publik. Aspek sumberdaya yang dimaksud disini secara

    umum meliputi sumber daya keuangan, SDM aparatur, teknologi dan

    aspek prasarana dan sarana fisik lainnya. Secara umum kelemahan

    pelayanan publik selama ini lebih dikarenakan oleh masalah

    keterbatasan kemampuan finansial dan sarana prasarana fisik.

    Kelemahan lainnya adalah kemampuan dan kompentensi SDM

    aparatur yang terlibat langsung kepada pemberian pelayanan, dimana

    rata-rata SDM aparatur di daerah belum mahir dalam menggunakan

    dan mengoprasikan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin

    hari semakin cepat berkembang

    c. Aspek partisipasi masyarakat

    Dalam konteks partisipasi masyarakat didalam

    penyelenggaraan pelayanan umum, komunikasi yang efektif antara

  • 38

    masyarakat dengan pemerintah (UPTSA) menjadi penting terutama

    berkaitan dengan arah pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan

    dimana kepentingan, keinginan, harapan dan tuntunan masyarakat

    menjadi sandaran utamanya. Posisi masyarakat dalam tataran ini

    dipandang sebagai subyek yang harus dilayani dan dipuaskan.

    Karenanya, ketika berbicara mengenai kualitas pelayan yang diberikan

    maka hal itu akan sejajar dengan tingkat kepuasan masyarakat

    sebagai pelanggannya.

    Dalam melakukan pelayanan yang baik, seorang pelayan

    harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik terhadap yang

    dilayaninya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

    melakukan komunikasi dengan orang lain, yaitu: (1) komunikator dan

    komunikasi harus sama-sama berpola pikir positif yang didasarkan

    pada pola pikir yang sehat dan logis, (2) komunikator dan komunikasi

    harus mampu menempatkan diri pada kondisi yang tepat pada saat

    melakukan komunikasi atau komunikator harus mampu menempatkan

    komunikan pada posisi yang bebas dan manusiawi, (3) komunikator

    harus mampu menampilkan sikap yang santun dan memberikan

    kesempatan terhadap komunikan untuk memahami isi pesan sampai

    dengan memberikan umpan balik, dan (4) kemampuan memilih dan

  • 39

    menggunakan bahasa yang sederhana dan gampang dimengerti oleh

    user.

    Secara umum di setiap UPTSA memang sudah berjalan berbagai

    macam forum yang sifatnya rutin dan formal yang diselanggaran di tiap-tiap

    UPTSA namun demikian, jika ditinjau dari kuantitas dan kualitas

    penyelenggaraan forum tersebut, masing-masing UPTSA satu sama lain

    berbeda keadaannya. Dalam konteks ini, yang harus lebih ditonjolkan oleh

    pemerintah adalah peran motivator, yaitu peran penggerakan masyarakat

    atau mobilisasi masyarakat untuk mau berpartisipasi dalam menyukseskan

    atau memperlancar jalannya pelayanan.

    C. Model Silkus Layanan

    Dalam pola ini, masing-masing instansi/unit terkait tetap

    melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya, serta dapat

    menempatkan petugasnya pada tempat tersebut. Akan tetapi agar proses

    keseluruhan pelayanan dapat berjalan sinergi, maka kegiatan pelayanan

    dan masing-masing instansi/unit terkait diatur dalam suatu prosedur dan

    terkoordinir dalam mekanisme tata urutan kerja yang tertentu pada suatu

    lokasi/tempat dibawah satu atap tersebut. Teknis pelaksanaan dengan

    pola pelayanan umum satu atap, dapat dilakukan, antara lain:

    a. Menyampaikan tempat/gedung untuk ditempati secara bersama oleh

    unit kerja/instansi terkait. Masing-masing instansi membuka meja/loket

  • 40

    dan menempatkan petugasnya sesuai yang ditentukan di dalam satu

    tempat/lokasi tersebut, serta menjalankan tugas dan fungsinya sendiri;

    b. Sesuai mekanisme urutan kegiatan penyelesaian pelayanan yang

    ditentukan, maka masyarakat (pemohon pelayanan) cukup

    mendatangi dan menyelesaikan urusannya langsung pada

    loket/petugas pada unit kerja/instansi terkait tersebut;

    c. Untuk mendukung kelancaran pertanyaan, maka proses pelayanan

    yang diberikan dengan masing-masing loket/meja dan unit/instansi

    terkait tersebut, harus dilengkapi atau disediakan informasi yang

    lengkap menyangkut urutan kegiatan, persyaratan, dan biaya

    pelayanan secara jelas dan terbuka dalam satu lokasi tersebut.

    D. Model standar pelayanan minimal

    Dalam hal untuk mengenali pandangan masyarakat terhadap

    mutu pelayanan yang diberikan oleh UPTSA yang didasarkan pada

    beberapa kategori, apek-aspek yang dijadikan dasar pengukuran meliputi

    beberapa unsur, diantaranya:

    pertama.tangibility, yaitu berupa kualitas pelayanan yang dilihat

    dari sarana fisik yang kasat mata, dengan indikator-indikatornya yang

    meliputi sarana parkir, ruang tunggu, jumlah pegawai, media informasi

    pengurusan, media informasi keluhan, dan jarak ke tempat layanan.

  • 41

    Kedua adalah reliability, yaitu kualitas pelayanan layanan yang

    dilihat dari sisi kemampuan dan kehandalan dalam menyediakan layanan

    yang terpercaya, meliputi proses waktu penyelesaian layanan dan proses

    waktu pelayanan keluhan.

    Ketiga, bertitik tolak dari kemampuan dan kehandalan yang

    dipunyai, untuk selajutnya indikator kualitas pelayanan pun harus

    ditunjang dari sisi responsiveness-nya, yaitu kualitas pelayanan yang

    dilihat dari kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan

    secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen.

    Keempat adalah assurance, yaitu kulitas pelayanan yang dilihat

    dari sisi kemampuan petugas dalam meyakinkan kepercayaan

    masyarakat. Adapun indikator-indikatornya adalah dengan adanya

    kejelasan mengenai mekanisme layanan dan kejelasan mengenai

    mekanisme layanan dan kejelasan mengenai tarif layanan.

    Kelima adalah empathy. Yaitu kualitas pelayanan yang diberikan

    berupa sikap tegas tetapi penuh perhatian terhadap masyarakat

    (konsumen). Dalam konteks ini. Indikator yang dilihat adalah adanya

    sopan santun petugas selama pelayanan berlangsung dan bantuan

    khusus dari petugas selama proses pelayanan berlangsung.

    Namun demikian, berbagai cara yang di usulkan diatas, tidak

    dapat terlaksana dengan sempurna apabila persyarat utama diabaikan.

  • 42

    Persyaratan tersebut meliputi 5 (lima) aspek seperti dibawah ini yaitu

    (Parasurarman, 1985):

    a. Proses dan prosedur

    Proses dan prosedur pelayanan dapat meliputi prosedur

    pelayanan langsung kepada pelanggan, dan proses pengolahan

    pelayanan yang merupakan proses internal dalam menghasilkan

    pelayanan. Dalam proses dan prosedur ini meliputi seluruh aktifitas

    kegiatan pelayanan secara berurutan dimulai dengan aktifitas yang

    dilakukan ketika pertama kali pelanggan datang, dan bahkan setelah

    pelayanan itu selesai (after seevice.)

    b. Persyaratan pelayanan.

    Persyaratan pelayanan merupakan hal-hal yang harus

    dipenuhi oleh pelanggan untuk mendapatkan pelayanan. Persyaratan

    pelayanan dapat berupa dokumen atau surat-surat. Persyaratan

    pelayanan perlu di identifikasi dari tiap aktifitas pelayanan sehingga

    untuk keseluruhan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelanggan

    termasuk biaya total yang harus dibayar oleh pelanggan.

    c. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

    Sarana pelayanan merupakan berbagai fasilitas yang

    diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan. Sarana yang

    digunakan dapat merupakan sarana yang utama dan sarana

  • 43

    pendukung. Sarana utama merupakan sarana yang disediakan dalam

    rangka proses pelayanan yang meliputi antara lain berbagai formulir,

    fasilitas pengolahan data. Sedangkan sarana pendukung adalah

    fasilitas yang pada umumnya disediakan dalam rangka memberikan

    pelayanan pendukung antara lain seperti penyediaan fasilitas ruang

    tunggu yang nyaman, penyediaan layanan antara dan lain-lain.

    Sedangkan prasarana merupakan berbagai fasilitas yang mendukung

    sarana pelayanan antara lain berupa jalan menuju kantor pelayanan.

    d. Waktu dan biaya

    Dengan ditentukannya waktu dan biaya yang terpakai untuk

    setiap aktifitas yang dilakukan pada proses pengolahan. Maka akan

    dapat ditentukan waktu dan biaya akan digunakan untuk melayani satu

    jenis pelayanan sejak awal pelanggan menemui petugas pelayanan

    sampai pelayanan selesai dilakukan.

    e. Pengaduan keluhan

    Pengaduan keluhan merupakan mekanisme yang dapat

    ditempuh oleh pelanggan untuk menyatakan ketidak puasannya

    terhadap pelayanan yang diterima. Pengaduan keluhan merupakan

    hal yang sangat penting mengingkat perbaikan kualitas pelayanan

    terus meneruskan tidak lepas dari masukan pelanggan yang biasanya

    dalam bentuk keluhan.

  • 44

    Sistem pelayanan publik yang baik akan menghasilkan kualitas

    pelayanan yang baik pula. Suatu sistem yang baik akan memberikan

    prosedur pelayanan yang terstandar dan memberikan mekanisme kontrol di

    dalam dirinya (bulit in control). Dengan demikian segala bentuk

    penyimpangan yang terjadi akan mudah diketahui. Sistem pelayanan harus

    sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ini berarti organisasi harus mampu

    merespons kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan menyediakan sistem

    pelayanan dan strategi yang tepat.

    3. Strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan

    A. Strategi

    Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

    Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa strategi

    adalah langkah langkah berisikan program-program indikatif untuk

    mewujudkan visi dan misi. Sedangkan program adalah instrumen

    kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh

    instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta

    untuk memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang

    dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

    Usaha penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan sejak lama

    walaupun intensitasnya beragam sesuai dengan kondisi sosial ekonomi

    masyarakatnya (Kementrian Kokesra, 2004:III.1). Upaya mengurangi

  • 45

    penduduk miskin melalui pembangunan dirancang untuk memecahkan

    tiga masalah utama yaitu pengangguran, ketimpangan distribusi

    pendapatan dan kemiskinan (Soegijoko, 1997:148).

    Strategi pengentasan kemiskinan dari Bank Dunia mengalami

    perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1950-an dan 1960-an

    menekankan pada pembangunan fisik dan prasarana sebagai alat utama

    pembangunan. Pada tahun 1970-an menekankan pada kesehatan dan

    pendidikan. Pada tahun 1980-an berupaya meningkatkan pendapatan

    rakyat miskin. Tahun 1990-an strateginya berupa redistribusi pendapatan

    dan pemenuhan kebutuhan dasar.

    Sedangkan agenda kemiskinan terbaru Bank Dunia adalah: 1)

    Membuka kesempatan ekonomi kepada golongan miskin dengan melalui

    program padat karya dan meningkatkan produktivitas usaha kecil dan

    petani kecil; 2) Investasi sumber daya manusia terutama perbaikan

    pendidikan dan pelayanan kesehatan; 3) Pemberian jaring pengaman

    untuk melindungi mata pencaharian. (Mikkelsen, 2003:1997).

    Strategi pengentasan kemiskinan juga dikemukakan oleh United

    Nations Economic and Social Comission for Asia Pacific (Unescap)

    (2000), bahwa strategi penanggulangan kemiskinan terdiri dari

    penanggulangan kemiskinan uang; kemiskinan akses ekonomi, sosial dan

    budaya; dan penanggulangan kemiskinan terhadap akses kekuasaan dan

    informasi.

  • 46

    Strategi memerangi kemiskinan menurut Gunnar Adler Karlsson

    dalam Ala (1981:31) meliputi (1) strategi dalam jangka pendek yaitu

    memindahkan sumberdaya-sumberdaya kepada kaum miskin dalam

    jumlah yang memadai. (2) Strategi jangka panjang dengan menumbuhkan

    swadaya setempat. Perbaikan keadaan kemiskinan dalam jangka pendek

    diantaranya menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan,

    dan memperbaiki distribusinya. Perbaikan dalam jangka panjang dengan

    memperbaiki dan memenuhi harkat hidup secara individual dan sosial

    yang bermartabat (Nugroho dan Dahuri, 2004:165).

    Upaya pengentasan kemiskinan perlu tertuang dalam tiga arah

    kebijaksanaan. Kebijaksanaan tidak langsung diarahkan pada penciptaan

    kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan

    kemiskinan. Kebijaksanaan langsung ditujukan kepada golongan

    masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kebijaksanaan khusus untuk

    menyiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang

    bertanggungjawab langsung atas kelancaran program (Soegijoko,

    1997:148).

    Sedangkan upaya penanggulangan kemiskinan menurut Undang

    Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas ditempuh melalui dua

    strategi utama. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat

    yang mengalami kemiskinan sementara. Kedua, membantu masyarakat

    yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan

  • 47

    mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya

    dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk

    miskin yaitu: 1) Penyediaan Kebutuhan Pokok; 2) Pengembangan Sistem

    Jaminan Sosial; dan 3) Pengembangan Budaya Usaha Masyarakat

    Miskin. Kebijakan tersebut menurut Remi dan Tjiptoherijanto (2002:29)

    didasari kebutuhan untuk menutupi penurunan daya beli penduduk akibat

    krisis ekonomi.

    Kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia yang terbaru

    tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang menyatakan

    bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan meliputi: kebijakan

    pemenuhan hak-hak dasar dan kebijakan pembangunan wilayah untuk

    mendukung pemenuhan hak dasar.

    Sepanjang kebijakan pemerintah belum dapat mengatasi

    kemiskinan, masyarakat miskin mempunyai strategi sendiri untuk

    mengatasi kemiskinannya dengan cara: berhutang pada berbagai sumber

    pinjaman informal, bekerja serabutan, istri dan anak turut bekerja,

    memanfaatkan sumber daya alam di sekelilingnya, bekerja di luar daerah,

    dan berhemat melalui mengurangi atau mengganti jenis makanan dan

    mengatur keuangan (Tim Studi KKP, 2004).

    Dalam jangka panjang, pengentasan kemiskinan diprioritaskan

    untuk memfasilitasi penduduk miskin agar mampu memenuhi kebutuhan

  • 48

    hidupnya. Namun dalam jangka pendek sebagian penduduk miskin

    khususnya kemiskinan kronis memerlukan perlindungan dan jaringan

    pengaman sosial agar mereka dapat tetap memenuhi kebutuhan hidup

    minimum.

    Sesuai dengan prioritas dia atas, ada dua jalan utama yang dapat

    di tempuh untuk keluar dari kemiskinan (pathways out of poverty) seperti

    disarankan World Bank (2006). Kedua jalan utama tersebut adalah: (1)

    transformasi dari pertanian sibsisten ke pertanian modern; dan (2)

    transformasi dari kegiatan nonpertanian subsistensi (di pedesaan maupun

    perkotaan) menjadi usaha nonpertanian formal yang lebih produtif dan

    menguntungkan.

    Masa transisi untuk mencapai jalan utama tersebut meliputi dua

    alternatif, yaitu: (1) transformasi dari pertanian sub- sistem ke usaha

    nonpertanian informal di pedesaan; dan (2) migrasi ke arah kegiatan

    nonpertanian di perkotaan (tanpa harus berpindah domisili ke Kota). Pada

    masa transisi tersebut, petani subsistensi dan rumah tangga yang

    berusaha nonpertanian informal di pedesaan akan mencari kesempatan

    kerja dan berusaha di perkotaan.

    Mengacu pada konsep di atas, terdapat tiga strategi umum dalam

    pengatasan kemiskinan yang perlu ditempuh secara bersamaan, yaitu: (1)

    akselerasi tingkat pertumbuhan sektor pertanian; (2) perluasan dan

    pengembangan usaha nonpertanian di pedesaan; dan (3) peningkatan

  • 49

    sistem perlindungan dan jaringan pengaman sosial untuk

    mempertahankan keberlanjutan kegiatan usaha dan kelangsungan hidup

    penduduk miskin.

    1. Akses tingkat pertumbuhan sektor pertanian

    Penurunan tingkat kemiskinan yang cepat memerlukan tingkat

    pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Dari sisi kualitas,

    pertumbuhan ekonomi tersebut perlu diarahkan secara tepat untuk

    mem-berikan manfaat bagi penduduk miskin (pro-poor growth) dengan

    ciri-ciri: (1) prioritas pada sektor pertanian yang memberikan dampak

    langsung kepada kelompok miskin; dan (2) meningkatkan kesempatan

    kerja dan tingkat upah. Mengingat sektor pertanian Indonesia masih

    didominasi petani kecil, prioritas pengembangan tetap di arahkan

    untuk modernisasi pertanian skala kecil (Sudaryanto et al. 2009a).

    Untuk mencapai target penurunan tingkat kemiskinan di

    pedesaan sesuai mdgs, PDB sektor pertanian perlu dipacu untuk

    tumbuh rata-rata sekitar 5% tahun sampai tahun 2015 (Sudaryanto et

    al. 2009). Dengan akselerasi tingkat pertumbuhan PDB tersebut,

    pendapatan penduduk miskin di pedesaan diharapkan dapat tumbuh

    lebih cepat dari peningkatan pendapatan penduduk secara umum.

    Sasaran pertumbuhan tersebut dapat dicapai melalui modernsiasi

    pertanian dengan unsur-unsur sebagai berikut: (1) diversifikasi ke arah

    komuditas bernilai tinggi yang memiliki potensi pertumbuhan lebih

  • 50

    tinggi pula; (2) peningkatan investasi infrastruktur pertanian; (3)

    akselerasi inovasi teknologi pertanian; dan (4) peningkatan akses

    pasar, baik domestik maupun internasional.

    Akselerasi pertumbuhan sektor pertanian perlu disertai

    dengan strategi untuk menciptakan pemerataan pendapatan, agar

    manfaat pertumbuhan tersebut dapat menjangkau penduduk miskin.

    Strategi terserbut meliputi: (1) peningkatan akses penguasaan lahan.

    (2) peningkatan investasi yang lebih merata antar daerah maupun

    antar sektor; (3) perluasan kesempatan kerja dan kesempatan

    berusaha bagi penduduk miskin; dan (4) peningkatan kapasitas

    kelompok miskin untuk memanfaatkan kegiatan usaha dan

    kesempatan kerja baru.

    2. Perluasan dan pengembangan usaha non-pertanian di pedesaan

    Dengan kejenuhan penyerapan tenaga kerja di sektor

    pertanian, transformasi kegiatan ekonomi ke sektor nonpertanian perlu

    dikembangkan secara bersamaan. Kegiatan usaha nonpertanian yang

    dilaksanakan diharapkan dapat memperluas sumber pendapatan

    petani miskin untuk mencapai tingkat kesejahtraan yang lebih baik.

    Dalam jangka panjang.hal ini berdampak balik terhadap

    peningkatan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian, karena

    tenaga kerja makin berkurang sementara produksi terus meningkat

    (Hadi- Wigeno et al. 1992). Kegiatan nonpertanian yang dikembang

  • 51

    meliputi berbagai sektor sesuai potensi setempat. Namun demikian,

    priopitas pengembangan terutama pada sektor yang memiliki kaitan

    kuat dengan sektor pertanian, yaitu pengembangan agroindustri dan

    pelayanan jasa-jasa penunjang sektor pertanian.

    3. Peningkatan sistem perlindungan dan jaringan pengaman sosial bagi

    penduduk miskin.

    Penduduk miskin sangat rentan terhadap gangguan kondisi

    eksternal, baik bencana alam maupun gangguan apek sosial ekonomi,

    selain itu, sebagian dari mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan

    hidup minimal untuk pangan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

    Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan skema perlindungan dan

    bantuan yang ditargetkan langsung kepada mereka.

    Selain skema umum yang telah dikembangkan secara

    nasional, dalam sektor pertanian perlu pengembangan lebih lanjut

    tentang skema bantuan bencana alam untuk mengurangi kerugian

    bagi petani kecil. Instrumen perlindungan yang lebih baik dan

    menggunakan mekanisme pasar adalah asuransi pertanian untuk

    melindungi petani dari kerugian bencana alam, gangguan organisme

    pengganggu tumbuhan (opt), dan fluktuasi harga komoditas

    (Sudaryanto et al. 2009).

    Perlu dikembangkan pula perlindungan bagi petani kecil

    terhadap persaingan komoditas asal impor. Para importir perlu dido-

  • 52

    rong untuk turut membantu pengembangan usaha tani kecil melalui

    hubungan grower-importer strategi ini bersifat jangka pendek, tetapi

    akan mempengaruhi efektivitas strategi jangka panjang.

    B. Kebijakan pengentasan kemiskinan

    Penduduk miskin memiliki ciri kemiskinan yang paling

    menonjol di antara karakteristik kemiskinan secara keseluruhan

    (kemiskinan perkotaan dan pedesa