Konstitusi dan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila

Konstitusi dan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945 dan PancasilaOleh Kelompok 2Azis Bachtiar120533430958Chrisdianto Agus Rahayu120533431003Eka Intan Lestari Sudibyo120533430858Fatlikal Ulum Maulida120533430928M. Arif Darmansyah120533430984Rhd. Arqom Ahmadi Dwiloka120533430996

Sub BahasanPengertian dan Definisi KonstitusiIstilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (constituer) yang berarti membentuk. Istilah ini dimaksudkan untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan aturan suatu negaraDi negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris dipakai istilahConstitution yang diindonesiakan menjadi konstitusi. Pengertian dalam praktik dapat diartikan lebih luas dari pada pengertian undang-undang dasar.ilmu politik, Constitution merupakan suatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengingat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.Pengertian KonstitusiDalam bahasa Latin, konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cume dan statuere. Cume adalah sebuah presposisi yang berarti "bersama-sama dengan...," statuere mempunyai arti berdiri. "membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan." jadi konstitusi adalah menetapkan suatu secara bersama-sama

Pengertian Konstitusi-lanjutanPara ahli hukum ada yang membedakan arti konstitusi dengan undang-undang dasar dan ada juga yang menyamakan arti keduanya.Definisi KonstitusiDefinisi Konstitusi - lanjutanBerdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa konstitusi meliputi peraturan tertulis dan tidak tertulis. Undang-undang dasar merupakan konstitusi yang tertulis. Dengan demikian konstitusi dapat diartikan sebagai berikut:Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari sutu sistem politik. Suatu gambaran dari lembaga-lembaga negara. Suatu gambaran yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia.Definisi Konstitusi - lanjutanHakikat dan Fungsi KonstitusiHakikat Isi KonstitusiMenurut Budiardjo setiap undang-undang dasar memuat ketentuan mengenai10Dalam kerangka kehidupan Negara, konstitusi (UUD) secara umum memiliki fungsi sebagai: Tata aturan dalam pendirian lebaga-lembaga yang permanen (lembaga surprastuktur dan infrastuktur politik).Tata aturan dalam hubungan Negara dengan warga Negara serta dengan Negara lain.Sumber hukum dasar yang tertinggi. Artinya bahwa seluruh peraturan dari perundang-undangan yang berlaku harus mengacu pada konstitusi (UUD).FungsiKonstitusiFungsiKonstitusi - lanjutanUUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara Republik IndonesiaUndang-Undang Dasar 1945 merupakan norma hukum yang tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, yang dijadikan dasar untuk penyusunan peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya .

Kedudukan UUD 1945 Makna Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertamamenunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajah.

bukan saja, bangsa Indonesia bertekad untuk merdeka, tetapi akan tetap berdiri di barisan yang paling depan dalam menentang dan menghapuskan penjajahan di atas dunia. Alasan bangsa Indonesia menentang penjajahan karena penjajahan itu bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.Makna Pembukaan UUD 1945 - lanjutan Alinea Keduamewujudkan adanya ketetapan dan ketajaman penilaian seperti berikut. Perjuangan pergerakan kemerdekaan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan.Momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.Kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.Makna Pembukaan UUD 1945 - lanjutan Alinea Ketigamemuat motivasi spiritual yang luhur dan merupakan pengukuhan atas proklamasi kemerdekaan serta menunjukkan ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rida-Nya, bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaannya dan sekaligus negara yang ingin didirikannya berwawasan kebangsaan.Makna Pembukaan UUD 1945 - lanjutan Alinea Keempatmerumuskan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu:melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesiamemajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsaikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosialDinamika Pelaksanaan Konstitusi (UUD 1945)Dinamika Pelaksanaan Konstitusi (UUD 1945)Institusi dan Mekanisme Pembuatan Konstitusi (UUD 1945) , UU, PERPU, PP, dan PERDAInstitusi LegislasiInstitusi (lembaga) yang bertugas untuk membuat konstitusi (UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya meliputi dua (2) institusi (lembaga) yaitu, Badan Legislatif (DPR) dan Badan Eksekutif (presiden).Mekanisme Amandemen UUD 1945Mekanisme Pembuatan UU dan PERPUMekanisme Pembuatan UU dan PERPUatas inisiatif DPR RIMekanisme Pembuatan PERDAPembuatan PP adalah sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah (Eksekutif). PP berfungsi sebagai peraturan mengenai pelaksanaan undang-undang atau PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang).Mekanisme Pembuatan PPHierarki Peraturan Perundang-UndanganSistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 19457 pokok sistem pemerintahan IndonesiaLembaga terkait kekuasaan31Lembaga LegislatifBerdasarkan UUD 1945 lembaga eksekutif di Indonesia terdiri dari atas seorang presiden, wakil presiden, beserta menteri-menteri. kekuasaan eksekutif mencakup beberapa bidang:Diplomatik, yakni menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara lain.Administartif, yakni melaksanakan undang-undang serta peraturan lain dan menyelenggarakan administrasi negara.Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang dijatuhi hukuman. Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang yang telah dituduh secara tidak sah atau dilanggar kehormatannya.Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Amnesti adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh negara kepada tahanan-tahanan, terutama tahanan politik. Sedangkan abolisi adalah pembatalan tuntutan pidana.Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia, dan sebagainya.

Lembaga EksekutifLembaga YudikatifTerimakasih