BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangSalah satu isu yang masih hangat untuk dibicarakan adalah azas cabotage. Cabotage sendiri adalah hak eksklusif yang dimiliki suatu negara dalam menyelenggarakan

kebijakan transportasi dalam wilayahnya. Konsep cabotage berkaitan erat dengan sektor pertahanan dan kemanan serta perekonomian. Di Indonesia, azas cabotage muncul akibat adanya Instruksi presiden No. 5 tahun 2005. Arahannya adalah agar kapalkapal yang beroperasi di Indonesia menggunakan bendera Indonesia. Dengan munculnya azas ini, sedikit demi sedikit kapal berbendera Indonesia meningkat hingga 90 %. Sedangkan kapal berbendera asing menurun drastis menjadi hanya 10 %.

1.2 TujuanTujuan pembuatan makalah ini yaitu :

1. 2.

Memahami pentingnya azas cabotage Mengetahui kendala azas cabotage di Indonesia

BAB II ISI

Salah satu isu yang masih hangat untuk dibicarakan adalah azas cabotage.Cabotage sendiri adalah hak eksklusif yang dimiliki suatu negara dalam menyelenggarakan kebijakan transportasi dalam wilayahnya. Konsep cabotage berkaitan erat dengan sektor pertahanan dan kemanan serta perekonomian. Hak Cabotage menyangkut pemindahan penumpang dan/atau barang antara dua tempat yang masih berada dalam satu Negara, sehingga bendera negara yang dimiliki oleh setiap armada maritim dalam pelayarannya, menurut prinsip cabotage, menjadi syarat mutlak memperoleh hak cabotage tersebut.

2.1 Pentingnya Azas CabotageDi Indonesia, azas cabotage muncul akibat adanya Instruksi presiden No. 5 tahun 2005. Arahannya adalah agar kapal-kapal yang beroperasi di Indonesia menggunakan bendera Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar memberikan kesempatan bagi pengusaha transportasi lokal untuk berkembang dan berperan serta dalam kegiatan perekonomian baik sebagai objek maupun sebagai subjek. Azas cabotage ini akan diterapkan secara penuh pada 1 Januari 2011 bagi kapal pengangkut yang digunakan untuk menunjang kegiatan industry hulu migas, termasuk kapal pendukung operasi di lepas pantai (off shore). Bagi Indonesia, azas ini dianggap akan melindungi industri pelayaran Indonesia yang makin terpuruk. Dengan adanya azas cabotage diharapkan memberikan efek positif terhadap industri maritim nasional. Karena dengan di wajibkannya kapal-kapal industri berbendera Indonesia, maka galangan nasional akan menjadi hidup kembali. Sehingga secara tidak langsung akan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Seperti dalam kenyataannya sebelum adanya azas ini, masih banyak kapal-kapal yang beroperasi di Indonesia dengan bendera asing. Tapi setelah munculnya azas ini, sedikit demi sedikit kapal berbendera Indonesia meningkat hingga 90 %. Sedangkan kapal berbendera asing menurun drastis menjadi hanya 10 %.

2.2 Kendala Azas Cabotage di IndonesiaDilihat dari aturan azas cabotage, aturan tersebut tampak sederhana karena yang dimintakan adalah perubahan bendera. Namun perubahan bendera membawa konsekuensi pada kepemilikan kapal, yakni minimal 51 persen saham kepemilikan harus berada di tangan warga Indonesia. Padahal selama ini pengusaha dalam negeri masih ragu untuk berinvestasi pada industri ini. Selain karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit, kontrak penggunaan kapal relatif sebentar. Ironisnya, dari 10 % kapal asing yang beroperasi dalam industri migas merupakan kapal penunjang operasi yang memiliki peranan yang sangat vital. Dan bila pengadaannya terganggu, dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi Negara. Padahal pengadaan kapal-kapal ini memerlukan biaya yang besar.

Gambar : skema permasalahan penerapan azas cabotage di industr i migas nasional

Salah satu kendala penerapan azas cabotage di bidang migas disebabkan tidak optimalnya dukungan lembaga keuangan lokal untuk membiayai pengadaan kapal. Betapa sulitnya pelayaran mendapatkan pendanaan untuk pengadaan kapal baru ataupun kapal bekas, apalagi sampai kepada tahap mengajukan bunga rendah. Pelaku-pelaku usaha pelayaran Indonesia juga tidak bisa terlalu berharap mendapat sumber pendanaan dari lembaga pembiayaan asing karena negara ini belum menerapkan konvensi internasional tentang penahanan kapal atau arrest of ship. Minimnya lembaga yang men-support dalam hal sumber pendanaan ini, disebabkan oleh masih ada rasa tidak percaya dari perbankan dalam negeri untuk mendanai industri migas. Perbankan lebih memilih bidang lain yang telah dikenal dan dipercaya lebih menjanjikan. Selain itu, tidak tersedianya jaminan kontrak

jangka panjang di sektor angkutan migas. Periode sewa kapal jenis tertentu yang hanya tiga bulanan dianggap kurang memberikan jaminan secara bisnis, sehingga perbankan ragu memberikan pendanaan untuk menunjang pengadaannya. Permasalahaan juga datang dari Klasifikasi dan Asuransi. Harus diakui Biro Klasifikasi Indonesia ( BKI ) menjadi kendala penerapan azas cabotage karena BKI sendiri belum menjadi anggota Internasional Association of Classfication Societies (IACS). Kondisi ini jelas membuat tidak adanya kepercayaan dari pihak asing untuk melepas kapalnya berbendera Indonesia. Hal ini menyebabkan kepercayaan pihak asuransi pun menjadi berkurang.

BAB III PENUTUP

Azas cabotage di Indonesia muncul akibat adanya Instruksi presiden No. 5 tahun 2005. Arahannya adalah agar kapal-kapal yang beroperasi di Indonesia menggunakan bendera Indonesia. Dengan adanya azas cabotage diharapkan memberikan efek positif terhadap industri maritim nasional. Dalam pelaksanaan azas ini banyak menemui kendala, terutama dalam masalah pendanaan yang menjadi problem utama.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.bpmigas.com/