pendahuluan -...

Pendahuluan

Tujuan Umum

• Memahami dan/atau menjelaskan PBJ pemerintahberdasarkan Peraturan Presiden.

Tujuan Khusus

• Memahami definisi-definisi terkait PBJP

• Memahami jenis pengadaan pada PBJP

• Memahami lingkup dan cara pelaksanaan PBJP

2

3

⃝ Pendahuluan (Latar Belakang munculnya Perpres

16/2018 tentang PBJP dan pentingnya)

⃝ Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

⃝ Ruang Lingkup Pengadaan dan Pembiayaan Pengadaan

berdasarkan Perpres 16/2018

⃝ Jenis Pengadaan (B/PK/JL/JK)

⃝ Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Mengapa PBJP Perlu Diatur ?

4

Magnitude pengadaan barang/jasa pemerintah yang semakin kompleks dan nilainya semakin membesar setiap tahunnya.

Kondisi pasar dan lingkungan bisnis yang berkembang dengan cepat dan sangat berbeda dengan kondisi lima atau sepuluh tahun yang lalu.

Menjawab tantangan agar pengadaan pemerintah dapat menjadi instrumen pembangunan

Latar Belakang munculnya Perpres

16/2018 tentang PBJP (1)

• Pengadaan dalam kegiatan pemerintahdilakukan untuk memberikan pelayanankepada masyarakat yang lebih baiksehingga tercipta kesejahteraan rakyat.

• Tata Pemerintah yang baik (goodgovernance) yang salah satunyadiwujudkan dengan sistem PBJ yang efektifdalam lingkungan pemerintah.

5

Latar Belakang munculnya Perpres

16/2018 tentang PBJP (2)

• Pemanfaatan teknologi sebagai mediauntuk meningkatkan efisiensi pengadaanmerupakan peluang yang harusdiberdayagunakan

• Menuju pertumbuhan ekonomi domestikyang lebih baik melalui kebijakanpenggunaan produksi dalam negeri,peningkatan peran Usaha Mikro, Kecil danMenengah (UMKM) serta pembangunanekonomi yang berkelanjutan

6

Pokok Perubahan

Perpres 16/2018 tentang PBJP

STRUKTUR LEBIH SEDERHANA

SIMPLIKASI

BEST PRACTICE• Hanya mengatur hal

yang bersifat normative• Menghilangkan bagian

penjelasan• Standar dan prosedur

diatur dalam peraturan LKPP dan peraturan kementerian sektoral terkait

Menerapkan praktek-praktek terbaik dalam

melaksanakan PBJ

Layanan publik:• Pembangunan fasilitas jalan dan jembatan• Pembangungan sarana pendidikan• Penyediaan layanan kesehatan• Penjagaan keamanan masyarakat, dsb.

Pentingnya Pengadaan dalam

pelaksanaan Kegiatan Pemerintah

8

Mendukung kegiatan pemerintah, dalam operasi

sehari hari dan investasi

Menyediakan layanan masyarakat (publik) baik yang bersifat strategis,

taktis dan operasional

9

⃝ Pendahuluan (Latar Belakang munculnya Perpres 16/2018

tentang PBJP dan pentingnya)






10

“kegiatan pengadaan barang/jasa olehKementerian/Lembaga/ Perangkat

Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi

kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”

Pengertian Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 1 ayat 1

Pelaksanaan

Pengadaan

Identifitkasi Kebutuhan

Perencanaan

Pengadaan

Persiapan

Pengadaan

Pelaksanaan Pemilihan

Serah Terima Hasil Pengadaan

Garis Besar Proses PBJP

Pelaksanaan Kontrak

Penetapan Barang/Jasa

Cara Pengadaan Barang/Jasa

Jadwal Pengadaan Barang/Jasa

Anggaran Pengadaan

Barang/Jasa

Persiapan Swakelola

Persiapan PBJ Melalui Penyedia

Penetapan Sasaran

Penyelenggara Swakelola

Rencana Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan

Penyusunan RAB

Menetapkan HPS

Menetpakan rancangan kontrak

Menetapkan spesifikasi teknis/KAK

Menetapkan uang muka, jaminan uang

muka,jaminan pelaksanaan, jaminan

pemeliharaan,sertifikat garansi dan/atau

penyesuain harga

Pelaksanaan Swakelola

Pelaksanaan Swakelola Tipe I,II,III,IV

Pembayaran Swakelola

Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Swakelola

Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia

• Struktur/anatomi

12

13




⃝ Ruang Lingkup Pengadaan dan Pembiayaan

Pengadaan berdasarkan Perpres 16/2018



Ruang Lingkup Pengadaan dan

Pembiayaan Pengadaan

Ruang Lingkup dilihat dari 2 Sudut Pandang:

Institusi PelaksanaPengadaan

• Kementerian

• Lembaga

• Perangkat Daerah

Pembiayaan

• APBN/APBD

• Pinjaman DN & LN

• Hibah

14Pasal 2

15








Jenis Pengadaan dalam PBJP

16

Barang

• setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Pengadaan barang dapat meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, dan mahluk hidup

Pekerjaan Konstruksi

• keseluruhan / sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangungan kembali suatu bangunan

Jasa Konsultansi

• jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir atau brainware

Jasa Lainnya

• jasa non-konsultasi/jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan

Pasal 3

Jenis Pengadaan dalam PBJP (2/2)

17

Pengadaan barang/jasa di atas dapat dilakukan sendiri-sendiri atau dengan bersamaan dan terintegrasi, artinya

pembelian barang, jasa dan pekerjaan yang menurut sifatnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan

Pasal 3 ayat 2

18

Pekerjaan Terintegrasi (1/3)

Pekerjaan Terintegrasi mencakup seluruh jenis pengadaan

1. Pekerjaan Design and Build2. Pekerjaan IT Solution3. Pekerjaan EPC4. Pekerjaan Pembangunan,

Pengoperasian dan Pemeliharaan5. dll


19

Barang

Jasa Konstruksi

Barang

Jasa Konsultasi

Jasa Konstruksi

1 2

Jasa Konsultasi

Jasa Lainnya

Barang

Jasa Lainnya

3 4


20

Institusi Pengadaan (Pemilik/Owner)

Penyedia Barang/Jasa (Satu Titik Penanggung Jawab , Komunikasi,Koordinasi)

Sub -PenyediaKontraktor

Sub -Penyedia Konsultasi

Sub -Penyedia Peralatan

Khusus

Sub -Penyedia Inspeksi

Contoh Struktur Kontrak:Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi(Engineering,Procurement & Construction)

Pasal 3 ayat 1

21







⃝ Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

Cara Pelaksanaan PBJP (1/3)

22

Swakelola Penyediadan/atau

Pasal 3 ayat 3

Cara Pelaksanaan PBJP (1/3)

23

Swakelola

Penyedia

Pasal 3 ayat 3

cara memperoleh barang/jasa yangdikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian /Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasikemasyarakatan, atau kelompok masyarakat

cara memperoleh barang/jasa yangdisediakan oleh Pelaku Usaha

Tahapan Pelaksanaan Swakelola

24

Swakelola

1. Perencanaan2. Persiapan3. Pelaksanaan4. Pengawasan dan Pengendalian5. Penyerahan swakelola 6. Pelaporan dan pertanggungjawaban

pekerjaan

Tahapan Pelaksanaan PengadaanMelalui Penyedia

25

Penyedia

1. Persiapan pemilihan penyedia2. Perencanaan pemilihan penyedia3. Melakukan pemilihan penyedia4. Pelaksanaan kontrak pengadaan5. Pengawasan dan pengendalian pengadaan6. Penyerahan hasil pengadaan

P u s a t P e n d i d i k a n d a n P e l a t i h a nP e n g a d a a n B a r a n g / J a s a

V . 2 0 1 8

• Perbaikan Garis Besar Proses Pbjp• Penambahan mengapa PBJP perlu diatur• Penambahan pokok perubahan Perpres 16/18• Penambahan struktur Perpres• Penambahan definisi

Rekap Perbaikan V.1.1

28

pendahuluan -...

Documents