PENDAHULUANPENDAHULUANMATERI PANCASILAMATERI PANCASILA

BAMBANG PRIJONO,SPd

BAMBANG PRIJONO, S PdBAMBANG PRIJONO, S Pd bambanggingseng@yahoo.co.id

• Surabaya, 29 Nopember 1954Surabaya, 29 Nopember 1954

• Sarjana Muda (BA) Ekonomi IKIPN SurabayaSarjana Muda (BA) Ekonomi IKIPN Surabaya

• Sarjana (S1)PKn IKIP PGRI BanyuwangiSarjana (S1)PKn IKIP PGRI Banyuwangi

• Guru SMA Glagah BWI (1980 sd 1985 )Guru SMA Glagah BWI (1980 sd 1985 )

• Guru SMP PGRI Banyuwangi (1985 sd 1988 )Guru SMP PGRI Banyuwangi (1985 sd 1988 )

• KS SMP PGRI Banyuwangi ( 1989 sd 1998 )KS SMP PGRI Banyuwangi ( 1989 sd 1998 )

• Guru SMP PGRI Banyuwangi (1999 sd 2003 )Guru SMP PGRI Banyuwangi (1999 sd 2003 )

• KS SMP PGRI Banyuwangi ( 2004 sd sekarang)KS SMP PGRI Banyuwangi ( 2004 sd sekarang)

• Dosen STIKOM BanyuwangiDosen STIKOM Banyuwangi

• Dosen UNIBA BanyuwangiDosen UNIBA Banyuwangi

• Proses Kuliah (S2) IPS Universitas Kanjuruhan Proses Kuliah (S2) IPS Universitas Kanjuruhan Malang Malang

Subpokok BahasanSubpokok Bahasan•LANDASAN PENDIDIKAN LANDASAN PENDIDIKAN

PANCASILA:PANCASILA:– LANDASAN HISTORISLANDASAN HISTORIS– LANDASAN KULTURALLANDASAN KULTURAL– LANDASAN YURIDISLANDASAN YURIDIS– LANDASAN FILOSOFISLANDASAN FILOSOFIS

•TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA:TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA:– TUJUAN NASIONALTUJUAN NASIONAL– TUJUAN PENDIDIKAN NASIONALTUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL– TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILATUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA

LANDASAN PENDIDIKAN LANDASAN PENDIDIKAN

PANCASILAPANCASILA

1.1. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang diejawantahkan dalam Pendidikan Nasional, yang diejawantahkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang tentang Standar Nasional Pendidikan yang menetapkan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan menetapkan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kulian pendidikan Tinggi wajib memuat mata kulian pendidikan agama, pendidikan Kewarganegaraan dan agama, pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia serta Bahasa Inggris.Bahasa Indonesia serta Bahasa Inggris.

2.2. Berdasarkan pertimbangan di atas, Direktorat Berdasarkan pertimbangan di atas, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (DIKTI) memutuskan Jendral Pendidikan Tinggi (DIKTI) memutuskan dengan SK No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang dengan SK No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

LANDASAN HISTORISLANDASAN HISTORIS

•Nilai-nilai Pancasila digali dari bangsa Nilai-nilai Pancasila digali dari bangsa Indonesia sendiri, seperti nilai-nilai Indonesia sendiri, seperti nilai-nilai ketuhanan (kepercayaan kepada Tuhan ketuhanan (kepercayaan kepada Tuhan telah berkembang dan sikap toleransi telah berkembang dan sikap toleransi sudah lahir), dan nilai kemanusiaan yang sudah lahir), dan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila-sila lainnya.adil dan beradab dan sila-sila lainnya.

•Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar negara Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar negara Indonesia oleh para tokoh bangsa saat Indonesia oleh para tokoh bangsa saat akan melahirkan negara RI.akan melahirkan negara RI.

• Nilai-nilai Pancasila tetap tercantum dalam Nilai-nilai Pancasila tetap tercantum dalam pembukaan UUD 1945, biarpun perjalanan pembukaan UUD 1945, biarpun perjalanan ketata-negaraan mengalami perubahan dan ketata-negaraan mengalami perubahan dan pergantian undang-undang: dari UUD 45, pergantian undang-undang: dari UUD 45, Konstitusi RIS, UUD Sementara, sampai kembali Konstitusi RIS, UUD Sementara, sampai kembali keUUD 45.keUUD 45.

• Kebenaran Nilai-nilai Pancasila diyakini tinggi. Kebenaran Nilai-nilai Pancasila diyakini tinggi. Penafsiran Pancasila berbeda-beda: Penafsiran Pancasila berbeda-beda: – Masa Orla:Masa Orla:

Pancasila ditafsirkan dengan nasakom Pancasila ditafsirkan dengan nasakom (nasionalis – agama – komunis) yang disebut (nasionalis – agama – komunis) yang disebut trisila – kemudian diperas menjadi ekasila trisila – kemudian diperas menjadi ekasila (gotong royong);(gotong royong);

– Masa Orba:Masa Orba:

Pancasila harus dihayati dan diamalkan Pancasila harus dihayati dan diamalkan dengan berpedoman kepada butir-butir dengan berpedoman kepada butir-butir yang ditetapkan oleh MPR melalui Tap MPR yang ditetapkan oleh MPR melalui Tap MPR no.II/MPR/1978 tentang P4; no.II/MPR/1978 tentang P4;

– Masa Reformasi:Masa Reformasi:

MPR melalui Tap MPR no.XVIII/MPR/1998 MPR melalui Tap MPR no.XVIII/MPR/1998 tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, yang mengandung makna ideologi Negara, yang mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara.negara.

LANDASAN KULTURALLANDASAN KULTURAL•Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri

bangsa Indonesia merupakan bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai yang tumbuh pencerminan nilai-nilai yang tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia.dalam kehidupan bangsa Indonesia.

•Nilai-nilai yang dirumuskan dalam Nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila merupakan hasil pemikiran Pancasila merupakan hasil pemikiran konseptual dari tokoh bangsa Indonesia konseptual dari tokoh bangsa Indonesia seperti: Soekarno, Drs. Mohammad. seperti: Soekarno, Drs. Mohammad. Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Prof. Mr. Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Prof. Mr. Dr. Supomo, dan tokoh lainnya.Dr. Supomo, dan tokoh lainnya.

•Nilai-nilai Pancasila itu digali dari budaya Nilai-nilai Pancasila itu digali dari budaya bangsa Indonesia.bangsa Indonesia.

•Pancasila mengandung nilai-nilai yang Pancasila mengandung nilai-nilai yang terbuka untuk masuknya nilai-nilai baru terbuka untuk masuknya nilai-nilai baru yang positip, baik dari dalam maupun dari yang positip, baik dari dalam maupun dari luar negeriluar negeri..

LANDASAN YURIDISLANDASAN YURIDIS

• UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ps UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ps 39 ayat 239 ayat 2 yang menyebutkan tentang isi kurikulum, jalur, dan yang menyebutkan tentang isi kurikulum, jalur, dan jenjang pendidikan wajib yang memuat: jenjang pendidikan wajib yang memuat: a) Pendidikan Pancasila; a) Pendidikan Pancasila; b) Pendidikan Agama; dan b) Pendidikan Agama; dan c) Pendidikan Kewarganegaraanc) Pendidikan Kewarganegaraan

• UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat menetapkan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa. Pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa.

• Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 30 tahun Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 30 tahun 19901990, menetapkan status pendidikan Pancasila dalam , menetapkan status pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional. setiap program studi dan bersifat nasional.

• PP no. 60 tahun 1999PP no. 60 tahun 1999• Sejak 1983—1999 silabus pendidikan Pancasila banyak Sejak 1983—1999 silabus pendidikan Pancasila banyak

mengalami perubahan sesuai dengan perubahan yang mengalami perubahan sesuai dengan perubahan yang berlaku dalam masyarakat.berlaku dalam masyarakat.

• Keputusan Dirjen Dikti No. 265/Dikti/Kep/2000 tentang Keputusan Dirjen Dikti No. 265/Dikti/Kep/2000 tentang penyempurnaan Kurikukum Inti Mata Kuliah penyempurnaan Kurikukum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Pancasila pada Pengembangan Kepribadian Pendidikan Pancasila pada PT di Indonesia.PT di Indonesia.

• Kep Mendiknas no. 232/U/2000 tentang Pedoman Kep Mendiknas no. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, dan Nomor Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, dan Nomor 45/U2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi 45/U2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi telah menetapkan Pendidikan Agama, Pendidikan telah menetapkan Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan menjadi Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan menjadi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi.studi.

•Pelaksanaannya sesuai dengan SK Dirjen Pelaksanaannya sesuai dengan SK Dirjen Dikti no. 38/Dikti/Kep/2002 tentang Dikti no. 38/Dikti/Kep/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi(MPK) di Perguruan Tinggi..

•Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di PT.Pengembangan Kepribadian di PT.

LANDASAN FILOSOFISLANDASAN FILOSOFIS

• Nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila merupakan filosofi bangsa Pancasila merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara Indonesia sebelum mendirikan negara Republik Indonesia.Republik Indonesia.

• Nilai-nilai itu: Nilai-nilai itu: – bangsa Indonesia adalah bangsa yang bangsa Indonesia adalah bangsa yang

berketuhanan, berketuhanan, – berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkemanusiaan yang adil dan beradab, – selalu berusaha mempertahankan persatuan dan selalu berusaha mempertahankan persatuan dan

mewujudkan keadilanmewujudkan keadilan

•Pancasila sebagai dasar filsafat negara Pancasila sebagai dasar filsafat negara menjadi sumber bagi segala tindakan menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan.jiwa dari perundang-undangan.

•Pancasila sebagai sumber nilai dalam Pancasila sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan yang pelaksanaan kenegaraan yang menjiwai pembangunan nasional dalam menjiwai pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan keamanan.pertahanan keamanan.

TUJUAN PENDIDIKAN TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILAPANCASILA

TUJUAN NASIONALTUJUAN NASIONAL

•Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, menyatakan: keempat, menyatakan: …”…”melindungi segenap bangsa Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tum-pah darah Indonesia, … dan seluruh tum-pah darah Indonesia, … memajukan kesejahteraan umum, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dam ikut melaksanakan ketertiban dunia yang melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdama-ian berdasarkan kemerdekaan, perdama-ian abadi dan keadilan sosial …”abadi dan keadilan sosial …”

•Tujuan di atas diwujudkan melalui Tujuan di atas diwujudkan melalui penyelenggaraan negara yang penyelenggaraan negara yang bekerdaulatan rakyat dan demokratris bekerdaulatan rakyat dan demokratris dengan mengutamakan persatuan dan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. dan UUD 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional oleh melalui pembangunan nasional oleh penyelenggara negara, yaitu lembaga penyelenggara negara, yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara tertinggi dan lembaga tinggi negara bersama rakyat.bersama rakyat.

• Dalam Tap. MPR no. IV/MPR/1999 tentang Dalam Tap. MPR no. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004, dinyatakan:1999-2004, dinyatakan:

Pembangunan nasional merupakan usaha Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan iptek, serta memanfaatkan kemajuan iptek, serta memperhatikan tantangan perkembangan memperhatikan tantangan perkembangan global.global.

•Pelaksanaannya mengacu pada Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa dan nilai-nilai luhur yang universal untuk mewujudkan yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

TUJUAN PENDIDIKAN NASIONALTUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

• UU No. 2 Th 1989 tentang Sistem Pendidikan UU No. 2 Th 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 4, dinyatakan tujuan pendidikan Nasional, pasal 4, dinyatakan tujuan pendidikan nasional, yaitunasional, yaitu:: ““Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani, dan rohani, kepribadian kesehatan jasmani, dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri, serta tanggung jawab mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.”kemasyarakatan dan kebangsaan.”

•Hal di atas sesuai dengan UUD 1945 pasal Hal di atas sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 3: 31 ayat 3:

““Pemerintah mengusahakan dan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”diatur dengan undang-undang.”

• Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan pengamalan Pancasila di bidang pendidikan, dan pengamalan Pancasila di bidang pendidikan, maka pendidikan nasional mengusahakan:maka pendidikan nasional mengusahakan:1.1. Pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia Pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia

pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandirimandiri

2.2. Pemberian dukungan bagi perkembangan Pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh (mampu menangkal setiap ajaran, paham, dan (mampu menangkal setiap ajaran, paham, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila)ideologi yang bertentangan dengan Pancasila)

TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILATUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAANDAN KEWARGANEGARAAN

Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu:yaitu:

1.1. Perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;Tuhan Yang Maha Esa;

2.2. Perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil beradab; Perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil beradab; 3.3. Perilaku kebudayaan, dan Perilaku kebudayaan, dan 4.4. Beraneka kepentingan perilaku yang mendukung Beraneka kepentingan perilaku yang mendukung

kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan.di atas kepentingan perorangan dan golongan.

BUKU REFERENSIBUKU REFERENSI

• Syarbaini, Syahrial. Syarbaini, Syahrial. ((20032003)). . Pendidikan Pancasila di Pendidikan Pancasila di Perguruan TinggiPerguruan Tinggi. Jakarta: Ghalia.. Jakarta: Ghalia.

• _______________ Dkk. (2006). Membangnun Karakter _______________ Dkk. (2006). Membangnun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan dan Kepribadian Melalui Pendidikan Mewarganegaraan. Yogyakarta: Graha Ilmu.Mewarganegaraan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

• Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Pendidikan Nasional.

• Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Pendidikan Nasional.

• Kansil C.S. T. Kansil C.S. T. Pendidikan kewarganegaraan di Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003. Hlm. 1—17Hlm. 1—17

• Srijanti, A. Rahman H.I., Purwanto S.K. (2006). Etika Berwarga Negara. Jakarta: Salemba Empat

• Sumarsono, S [et al]. Pendidikan kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000. Hlm. 1—7

• Winaarno (2007). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi. Jakarta: Bumi Aksara.

• Kaelan, H dan H. Achmad Zubaidi. (2007). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma.