pendahuluan - mcapsumedang.files.wordpress.com · a. sebelah utara :kabupaten indramayu, b. ......
TRANSCRIPT
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 1
Kabupaten Sumedang merupakan
salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa
Barat yang didirikan berdasarkan Undang –
Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950). Secara geografis, Kabupaten
Sumedang berada pada posisi koordinat
06044’-7083’ Lintang Selatan
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 .1 Kondisi Geografis
1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI
PENDAHULUAN
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 2
dan antara 107021’-108º21’ Bujur Timur.Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun
2011-2031 Luas wilayah Kabupaten Sumedang adalah 155.872Ha, terdiri dari 26
kecamatan,dengan 270 Desa dan 7 Kelurahan.
Dengan Luas Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 seluas 155.872Ha,
maka batas-batas wilayah Administratif Kabupaten Sumedang, adalah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara :Kabupaten Indramayu,
b. Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung
c. Sebelah Barat : Kabupaten BandungKabupaten Barat dan Kabupaten
Subang
d. Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka.
Gambar 1.1 Peta Administratif Wilayah Kabupaten Sumedang
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 3
A. Luas Wilayah dan Letak Geografis
Luas wilayah Kabupaten Sumedang berdasarkan Kecamatan serta jumlah
desa/kelurahan dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut ini :
Tabel 1.1 LUAS WILAYAH KECAMATAN, JUMLAH DESA DAN JUMLAHKELURAHAN
NO KECAMATAN LUAS WILAYAH
(HA)
JUMLAH DESA/KELURAHA
N
1. Jatinangor 3.160,35 12
2. Cimanggung 5.555,18 11
3. Tanjungsari 4.486,04 12
4. Sukasari 4.181,77 7
5. Pamulihan 5.069,83 11
6. Rancakalong 5.506,87 10
7. Sumedang Selatan 9.251,27 10/4
8. Sumedang Utara 3.040,17 10/3
9. Ganeas 2.289,70 8
10. Situraja 4.323,37 14
11. Cisitu 6.502,82 10
12. Darmaraja 4.937,64 16
13. Cibugel 5.951,82 7
14. Wado 8.426,83 11
15. Jatinunggal 7.212,00 9
16. Jatigede 10.624,03 12
17. Tomo 8.474,29 10
18. Ujungjaya 8.622,62 9
19. Conggeang 10.697,52 12
20. Paseh 3.162,36 10
21. Cimalaka 4.328,85 14
22. Cisarua 1.770,74 7
23. Tanjungkerta 4.372,13 12
24. Tanjungmedar 6.067,27 9
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 4
NO KECAMATAN LUAS WILAYAH
(HA)
JUMLAH DESA/KELURAHA
N
25. Buahdua 10.768,28 14
26. Surian 7.088,23 9
Jumlah 155.871,98 270 / 7
Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031
B. Topfografi
Kabupaten Sumedang merupakan daerah berbukit dan gunung dengan ketinggian
tempat antara 25 m – 1.667 m Diatas Permukaan Laut (DPL).
Secara umum kondisi Topografi dan kemiringan lahan wilayah KabupatenSumedang dapat
diklasifikasikan menjadi 5 kelas yaitu :
1. 0–8 persen, merupakan daerah datar hingga berombak dengan luas area sekitar 12,24
persen. Kemiringan wilayah dominan di bagian timur laut, barat laut, barat daya serta
kawasan perkabupatenan.
2. 8–15 persen, merupakan daerah berombak sampai bergelombang dengan area sekitar
5,37 persen. Kemiringan wilayah dominan di bagian tengah ke utara, barat laut dan bagian
barat daya.
3. 15–25 persen, merupakan daerah bergelombang sampai berbukit dengan komposisi area
mencakup 51,68 persen. Kemiringan lereng tipe ini paling dominan di wilayah Kabupaten
Sumedang. Persebarannya berada di bagian tengah sampai ke tenggara, bagian selatan
sampai barat daya dan bagian barat.
4. 25–40 persen, merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan luas area sekitar
31,58 persen. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian
tengah, bagian selatan dan bagian timur.
5. Lebih dari kemiringan 40%, merupakan daerah bergunung dengan luas area mencakup
sekitar 11,36%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang
bagian selatan, bagian timur dan bagian barat daya.
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 5
Sedangkan curah hujan yang terjadi di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2015
adalah 78,651 MM dengan hari hujan sebanyak 4.409 HH, rata – rata 6.554,25MM, dengan
fluktuasi curah hujan bulanan terendah 117MM pada Bulan September dan tertinggi 18.072MM
pada Bulan Desember.
C. Demografi
Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang pada pertengahan tahun 2016 tercatat
sebanyak 1.118.719 jiwa, terdiri dari Laki-laki sebanyak 566.245 jiwa dan Perempuan sebanyak
552.474 jiwa. Kabupaten Sumedang dengan luas wilayah 155.871,98 Ha, tingkat kepadatan
penduduk mencapai rata-rata sebesar 717,72jiwa/ km2. Kepadatan Penduduk per Km² 7,06 %,
sedangkan dilihat dari sex ratio yaitu sebesar 102,49%. Adapun rincian Penduduk tiap
Kecamatan menurut Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 1.2
JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN PER KECAMATAN DIKABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017
KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
n % N % n %
Jatinangor 44,457 3.97 42,83 3.83 87,287 7.80
Cimanggung 42,011 3.76 40,25 3.60 82,261 7.35
Tanjungsari 40,43 3.61 38,906 3.48 79,336 7.09
Sukasari 16,396 1.47 15,482 1.38 31,878 2.85
Pamulihan 29,462 2.63 28,521 2.55 57,983 5.18
Rancakalong 19,997 1.79 19,397 1.73 39,394 3.52
Sumedang Selatan
39,822 3.56 38,798 3.47 78,62 7.03
Sumedang Utara
47,076 4.21 46,049 4.12 93,125 8.32
Ganeas 12,803 1.14 12,374 1.11 25,177 2.25
Situraja 20,594 1.84 20,013 1.79 40,607 3.63
Cisitu 14,623 1.31 14,295 1.28 28,918 2.58
Darmaraja 19,989 1.79 19,516 1.74 39,505 3.53
Cibugel 11,905 1.06 11,353 1.01 23,258 2.08
Wado 22,763 2.03 21,569 1.93 44,332 3.96
Jatinunggal 22,175 1.98 21,444 1.92 43,619 3.90
Jatigede 11,065 0.99 11,441 1.02 22,506 2.01
Tomo 11,141 1.00 11,434 1.02 22,575 2.02
Ujungjaya 15,129 1.35 15,515 1.39 30,644 2.74
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 6
Conggeang 14,721 1.32 15,002 1.34 29,723 2.66
Paseh 19,072 1.70 18,685 1.67 37,757 3.38
Cimalaka 29,576 2.64 29,081 2.60 58,657 5.24
Cisarua 10,064 0.90 9,912 0.89 19,976 1.79
Tanjungkerta 16,806 1.50 16,451 1.47 33,257 2.97
Tanjungmedar 11,981 1.07 11,836 1.06 23,817 2.13
Buahdua 16,493 1.47 16,678 1.49 33,171 2.97
Surian 5,694 0.51 5,642 0.50 11,336 1.01
Jumlah 566,245 50.62 552,474 49.38 1,118,719 100
1.1.2 Susunan Organisasi Tata Kerja
Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sumedang. Beberapa perubahan SKPD sesuai SOTK terbaru tersebut diantaranya :
Susunan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sumedang.
a. Sekretariat Daerah
b. Sekretariat DPRD
c. Inspektorat
d. Dinas Daerah, terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
5. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 7
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
17. Dinas Arsip dan Perpustakaan
18. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
19. Dinas Perikanan dan Peternakan
e. Badan Daerah,terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
f. Kecamatan dan Kelurahan
Perkembangan jumlah SKPD Kabupaten Sumedang sebagaimana dalam tabel
berikut ini :
Tabel 1.3 JUMLAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2015-2017
NO SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH
Tahun
2015 2016 2017
1. Asisten Sekda 3 3 3
2. Badan Daerah 7 7 4
3. Dinas Daerah 15 15 19
4. Kantor Daerah 3 3
5. Kecamatan 26 26 26
6. Kelurahan 7 7 7
7. Sekretariat 2 2 2
8. Inspektorat 1 1 1
9. Rumah Sakit Daerah 1 1 1
10. Lembaga Lain 1 1
Sumber : Bagian Organisasi Setda kabupaten Sumedang, 2016
Adapun Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang adalah
sebagai berikut : Gambar 1
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 8
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 9
1.1.3 SDM ASN Pemerintah Kabupaten Sumedang
Pada awal Tahun 2017 tercatat sebanyak 10 Orang lulusan Pasca Sarjana (S3), 567 orang
lulusan Pasca Sarjana (S2), 7.228 orang lulusan Sarjana (S.1) dan 6.386 orang lulusan Diploma.
Lulusan SLTA yaitu mencapai 1.793 orang Sedangkan PNS lulusan SLTP sebanyak 333 orang, dan
SD hanya tercatat sebanyak 72 orang.
Jumlah PNS Kabupaten Sumedang golongan I sebanyak 136 orang, golongan II sebanyak
1.594 orang, golongan III sebanyak 4.751 dan golongan IV sebanyak 5.033 orang. Sedangkan
esselon II,sebanyak 29 orang, esselon III sebanyak 172 orang, esselon IV sebanyak 824 orang dan
esselon V sebanyak 67 orang. Hal ini diharapkan baik secara kapasitas kerja maupun pendapatan
sudah cukup baik , serta di sisi lain dengan adanya sistem renumerasi maka diharapkan akan menjadi
pemicu dan pemacu untuk para PNS lebih meningkatkan kinerjanya. Upaya lain yang perlu dilakukan
untuk meningkatkan kinerja adalah dengan memberi kesempatan kepada aparatur yang memiliki
kualitas dan kompetensi tertentu untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan baik Struktural, Teknis
maupun Fungsional.
ASN Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan aparatur pemerintah yang bertugas sebagai
abdi masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Keberadaan PNS sebagai sumber daya manusia dalam pemerintahan menjadi pilar pelaksanaan
pembangunan. Oleh karena itu diperlukan PNS yang berkualitas agar pembanguan dapat berjalan
baik.
1.2. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKIP Pemerintah Kabupaten
Sumedang sebagai berikut:
a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor : XI/ MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 10
c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950).
d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007
Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Innstansi
Pemerintah.
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Review Atas
Laporan Kinerja
g. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
h. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018.
i. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2017.
j. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 87 Tahun 2015 Tentang Penerapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018.
k. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menegaskan bahwa instansi pemerintah
berkewajiban untuk mepertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemberi mandat dalam rangka mencapai misi organisasi
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 11
secara terukur, dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kerja instansi
pemerintah, baik secara triwulan maupun tahunan.
Selanjutnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengemukakan bahwa tujuan
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana evaluasi upaya perbaikan yang
berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya.
Dengan demikian laporan ini memuat sampai sejauhmana capaian kinerja Pemerintah
Kabupaten Sumedang dalam mengimplementasikan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
kabupaten Sumedang yang tertuang dalam RPJMD 2014-2018, Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 maupun komitmen Kepala Daerah yang
tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagai jaminan adanya peningkatan dalam pelayanan
publik dan klarifikasi atas capaian kinerja yang akan dan seharusnya dicapai guna terwujudnya
organisasi yang akuntabel sebagai wujud upaya perbaikan yang berkelanjutan terhadap peningkatan
kinerja secara progresif Pemerintah Kabupaten Sumedang dimasa yang akan datang.
1.4. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Sumedang yang harus diselesaikan 5
(lima) tahun kedepan dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1) Masih tingginya tingkat kemiskinan khususnya kategori sangat miskin dan hampir
miskin.
2) Masih tingginya angka pengangguran
3) Rekruitmen dan promosi Pegawai Negeri Sipil yang belum sesuai aturan
4) Profesionalisme dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yang masih rendah.
5) Biaya pendidikan cenderung masih dirasakan tinggi oleh orang tua siswa.
6) Beratnya tekanan lingkungan hidup dan kebencanaan.
7) Kualitas infrastruktur jalan yang rendah.
8) Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan yang masih terbatas.
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 12
9) Rendahnya perlindungan serta pemberdayaan petani.
10) Lemahnya kelembagaan dan aturan perundang-undangan tentang pengelolaan
sumber daya air.
11) Terabaikannya sistem irigasi lahan pertanian.
12) Pengelolaan infrastruktur pasar yang kurang proporsional.
13) Kurang tertib dan berkembangnya sistem jaringan transportasi.
14) Sikap pelayan publik yang belum mencerminkan pelayanan prima.
15) Belum terselesaikannya permasalahan warga yang terkena genangan proyek Waduk
Jatigede.
Berangkat dari identifikasi permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sumedang, isu-isu
strategis yang harus diangkat dalam perencanaan Pembangunan Jangka menengah Kabupaten
Sumedang Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:
1) Perluasan dan peningkatan kualitas infrastruktur.
2) Pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pemberdayaan dalam
perekonomian.
3) Reformasi Birokrasi dan peningkatan kinerja pelayanan publik.
4) Keterjangkauan kualitas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan IPTEK, dan
daya saing SDM.
5) Kemudahan akses pelayanan kesehatan, perilaku hidup sehat dan lingkungan yang
bersih.
6) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dan menjadi motor
kemajuan ekonomi.
7) Ketahanan pangan dan energi daerah.
8) Pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.
9) Kelestarian Budaya dan kemajuan Pariwisata.
10) Dampak sosial ekonomi pembangunan Waduk Jatigede dan Tol CISUMDAWU.
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 13
1.5. Sistematika Penyusunan LKIP Tahun 2017
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menguraikan capaian-capaian kinerja selama Tahun
Anggaran 2017. Capaian tersebut kemudian diperbandingkan dengan variabel yang terdapat dalam
RPJMD tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperjanjikan/ Penetapan Perjanjian
Kinerja Kepala Daerah. Melalui operasional variabel tersebut, maka kerangka sistematika penyusunan
LKIP Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
BAB 1 : PENDAHULUAN
Menjelaskan Gambaran Umum Daerah, Landasan Hukum, Aspek Strategis, Permasalahan dan Isu Strategis, Maksud dan Tujuan, serta sistematika penyusunan LKIP;
BAB 2 : PERENCANAAN KINERJA
Menjelaskan tentang RKPD dan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2017;
BAB 3 : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017
Menjelaskan tentang pengukuran kinerja, capaian kinerja organisasi, perbandingan capaian kinerja, analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan serta alternatif solusi, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program yang menunjang pencapaian sasaran, dan akuntabitis keuangan Tahun 2017.;
BAB 4 : PENUTUP
Menjelaskan simpulan dan langkah perbaikan kinerja pada tahun mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya;
LAMPIRAN -LAMPIRAN
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 14
2.1 Perencanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Su2.1.1 Tujuan d
an Sasaran Pembang
A. Perspektif Pembangunan Nasional 2015-2019
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, bahwa dengan mempertimbangkan masalah pokok
bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi
pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat,
Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.
Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:
BAB 2
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Perencanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang 2.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 15
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara
hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara
maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Secara umum Strategi Pembangunan Nasional menggariskan hal-hal antara lain, Norma
Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:
a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh
menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan
pembangunan;
c. Memberikan perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan
menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi
keleluasaan pelaku pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini
dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang;
d. Berkelanjutan;
e. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan
mengganggu keseimbangan ekosistem.
Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat
secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 16
sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut
NAWA CITA.
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa
aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum
yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa
Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi
domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan nasional 2015-2019 akan
diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:
1) Sasaran Makro;
2) Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat:
3) Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;
4) Sasaran Dimensi Pemerataan;
5) Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah;
6) Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 17
B. Perspektif Pembangunan Provinsi Jawa Barat 2013-2018
Atas dasar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang RPJMD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, bahwa dengan mempertimbangkan potensi, kondisi,
permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Jawa Barat, maka Visi
Tahun 2013-2018 yaitu "Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua".
Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:
Maju : adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.
Sejahtera : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.
Untuk Semua : adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi
dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki,
maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:
Misi Pertama, Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing. Hal ini untuk
menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia,
sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi
Misi Kedua, Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan.Hal ini untuk menciptakan
sosok Jawa Barat 2018 yaitu Perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing,
bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik
investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan
kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan
Partisipasi Publik. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Pemerintahan Jawa Barat
yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur
profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 18
(Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta menerapkan model
manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota
dengan manajemen lintas kabupaten/kota.
Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis
yang Berkelanjutan. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Pembangunan Jawa
Barat yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur
dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan
konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi.
Misi Kelima, Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga
serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal. Hal ini untuk menciptakan sosok
Jawa Barat 2018 yaitu Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang
bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan
keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran
pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional,
terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai
kearifan lokal.
Untuk mendukung tujuan dan pencapaian sasaran misi, kebijakan umum pembangunan Jawa
Barat diarahkan untuk :
1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing dimaknai melalui kebijakan
optimalisasi kualitas dan sebaran layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial,
serta peningkatan kapabilitas sumber daya manusia Jawa Barat;
2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan dimaknai melalui kebijakan
pengembangan kemampuan dan daya saing ekonomi Jawa Barat berbasis potensi lokal;
3. Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan perluasan
partisipasi publik dimaknai melalui kebijakan penyelenggaraan good governance yang
bermutu, akuntabel, toleran, dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dengan pembangunan infrastruktur strategis
yang berkelanjutan dimaknai melalui kebijakan optimalisasi kuantitas, kualitas, dan
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 19
pelayanan infrastruktur wilayah serta pengendalian tata ruang berbasis daya dukung
lingkungan dan mitigasi bencana serta peningkatan penciptaan dan pemanfaatan energi
baru terbarukan;
5. Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan peran pemuda,
olahraga, seni, budaya dan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal dimaknai melalui
kebijakan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbasis potensi lokal.
C. Perspektif Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018
Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 adalah:
“Pada Tahun 2018 Sumedang Sejahtera, Nyunda, Maju, Mandiri dan Agamis (Senyum Manis)”
Penjelasan dari visi jangka menengah tersebut adalah sebagai berikut:
SEJAHTERA adalah kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin
mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan
meningkatnya IPM, rendahnya kemiskinan (persentase), rendahnya indeks pemerataan (Gini
Coefficient), dan berkurangnya kasus kejahatan.
NYUNDA adalah karakter masyarakat Kabupaten Sumedang yang dilandasi filosofi dan
nilai-nilai kesundaan sebagai pengungkit Pembangunan. Ditandai dengan banyaknya kegiatan-
kegiatan kebudayaan, partisipasi dalam kegiatan kebudayaan dan kepariwisataan.
MAJU adalah kondisi terwujudnya akselerasi pembangunan ke arah yang lebih baik dengan
semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan hasil-hasil pembangunan, ditandai dengan
meningkatnya PDRB (pertumbuhan ekonomi).
MANDIRI adalah kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mengelola potensi
sumberdaya yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kearifan lokal sehingga memiliki
daya saing untuk mencapai kesejahteraan. Ditandai dengan meningkatnya PAD (kapasitas fiskal),
meningkatnya kerja sama pemerintah-swasta-akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
pembangunan, meningkatnya indeks adaptasi teknologi.
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 20
AGAMIS adalah sikap dan prilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang
mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya. Ditandai dengan banyaknya
kegiatan keagamaaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamanaan,
dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal).
Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 adalah:
1. Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan
kualitas demokrasi
2. Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Sumedang yang sehat, cerdas,
terampil, dan produktif yang dilandasi dengan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah
4. Mengembangkan perekonominan Kabupaten Sumedang yang berdaya saing dan
berkeadilan, serta memberdayakan dan melindungi kelompok-kelompok usaha kecil dan
menengah
5. Mengembangkan lingkungan Kabupaten Sumedang yang aman, nyaman, dan lestari
berbasis budaya dan nilai-nilai kesundaan sebagai daya ungkit pembangunan
Sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sumedang, dapat dijelaskan bahwa hubungan visi, misi, tujuan, dan
sasaran pembangunan adalah sebagaimana yang digambarkan dalam Tabel 2.1
Tabel 2.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Visi : Pada Tahun 2018 Sumedang Senyum Manis
Misi Tujuan Sasaran
1. Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik dan kualitas demokrasi
1.1. Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
1.1.1. Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
1.1.2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah
1.1.3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 21
1.1.4. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
1.2. Mewujudkan
kualitas demokrasi
1.2.1. Meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam penyelenggaraan
pemerintahan
2. Mengembangkan sumber
daya manusia Kabupaten
Sumedang yang sehat,
cerdas, terampil, dan
produktif dilandasi dengan
nilai-nilai keimanan dan
ketaqwaan
2.1. Meningkatkan
kualitas kehidupan
masyarakat
Kabupaten
Sumedang
2.1.1. Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan pendidikan
2.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat
2.1.3. Meningkatnya penerapan nilai-nilai
agama dalam kehidupan
bermasyarakat
3. Meningkatkan
ketersediaan dan kualitas
infrastruktur wilayah
3.1. Mewujudkan
ketersediaan dan
pemerataan
infrastruktur wilayah
yang berkualitas
3.1.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur
wilayah dalam mendorong
pengembangan wilayah
3.1.2. Terwujudnya infrastrukur di kawasan
pengembangan ekonomi baru
4. Mengembangkan
perekonomian Kabupaten
Sumedang yang berdaya
saing dan berkeadilan,
serta memberdayakan
dan melindungi kelompok-
kelompok usaha kecil dan
menengah
4.1. Meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
4.1.1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Sumedang
4.1.2. Meningkatnya pemerataan
pendapatan masyarakat
4.1.3. Meningkatnya ketahanan pangan
daerah
5. Mengembangkan
lingkungan Kabupaten
Sumedang yang aman,
nyaman, dan lestari
berbasis budaya dan nilai-
nilai kesundaan sebagai
Mewujudkan kelestarian
lingkungan hidup dan
nilai-nilai kesundaan di
Kabupaten Sumedang
5.1.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan
5.1.2. Lestarinya nilai-nilai kesundaan
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 22
Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun 2017 dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 2.2. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Sumedang
RKPD 2017 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
TAHUN 2014-2018
1. Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat;
2. Pengentasan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Pemberdayaan dalam Perekonomian ;
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Menjadi Motor Kemajuan Ekonomi;
4. Perluasan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur ;
5. Keterjangkauan, Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan, Pengembangan IPTEK, dan Daya Saing SDM;
6. Kemudahan Akses Pelayanan Kesehatan, Perilaku Hidup Sehat, dan Lingkungan yang Bersih;
7. Ketahanan Pangan dan Energi Daerah; 8. Dampak sosial ekonomi pembangunan
Waduk Jatigede dan Tol Cisumdawu; 9. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja
Pelayanan Publik; 10. Kelestarian Budaya, dan Kemajuan
Pariwisata;
1. Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat 2. Perluasan dan Peningkatan Kualitas
Infrastruktur 3. Pengentasan Kemiskinan, Pengangguran,
dan Peningkatan Pemberdayaan dalam Perekonomian
4. Keterjangkauan, Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan, Pengembangan IPTEK, dan Daya Saing SDM
5. Kemudahan Akses Pelayanan Kesehatan, Perilaku Hidup Sehat, dan Lingkungan yang Bersih
6. Ketahanan Pangan dan Energi Daerah 7. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan yang Berkelanjutan dan Menjadi Motor Kemajuan Ekonomi
8. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik
9. Kelestarian Budaya, dan Kemajuan Pariwisata
10. Dampak sosial ekonomi pembangunan waduk Jatigede dan Tol Cisumdawu
daya ungkit
pembangunan
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 23
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaaran dan program yang telah ditetapkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan SKPD dalam setiap tahun
Anggaran. Rencana Kinerja tersebut, selain berfungsi sebagai alat kendali capaian kinerja organisasi
juga merupakan instrument dalam menilai keberhasilan kinerja organisasi. Rencana Kinerja
Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang memuat
sasaran serta indikator kinerja Organisasi yang akan dicapai pada tahun 2017, melalui tabel sebagai
berikut :
Tabel 2.3 Penetapan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SATUAN
TARGET URAIAN PROGRAM
JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1 2 3 4 5 6 7
1. Terwujudnya
kelembagaan
pemerintah yang
efisien dan
efektif
Penilaian
LAKIP
Peringkat 49,89 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
4.668.280.400
Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Manajemen Pemerintahan
2.998.207.620
Penilaian
LPPD
Peringkat 2,900 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
222.693.000
Program Peningkatan Sarana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tingkat
Kewajaran
Penyajian
Informasi
keuangan
Opini BPK WTP Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
3.096.750.250
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
155.495.000
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 24
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SATUAN
TARGET URAIAN PROGRAM
JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1 2 3 4 5 6 7
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
11.400.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.543.312.450
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.954.014.500
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.278.309.600
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten
1.280.519.950
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
340.000.000
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
163.450.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
211.400.000
Program Peningkatan Sarana Aparatur
704.935.900
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
150.000.000
Program Pengembangan Data/Informasi
120.421.700
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
73.400.000
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 25
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SATUAN
TARGET URAIAN PROGRAM
JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1 2 3 4 5 6 7
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.021.074.400
Program Pendidikan Kedinasan
584.700.000
Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan)
2.998.207.620
Program Penerapan dan Penegakan Hukum
467.083.800
Program Penataan Sarana dan Prasarana Hukum
67.475.800
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah
123.200.000
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
10.130.661.780
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
329.902.400
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah
123.200.000
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kearsipan
106.211.750
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pelayanan Kearsipan SKPD
35.200.000
Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 26
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SATUAN
TARGET URAIAN PROGRAM
JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1 2 3 4 5 6 7
2. Meningkatnya
kualitas
pelayanan
publik
Nilai Survey Kepuasan masyarakat
Poin 76.93 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1.598.699.200
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
705.000.000
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
371.872.000
Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
108.600.000
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
397.093.200
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
96.000.000
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
64.000.000
Program DAK Bidang Perhubungan
23.695.000
Program Pembinaan Telematika Daerah
Program Pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika
16.000.000
Program Pengembangan Aplikasi
48.000.000
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 27
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SATUAN
TARGET URAIAN PROGRAM
JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1 2 3 4 5 6 7
Sistem dan Konten Telematika
Program Pengembangan Pelayanan Komunikasi dan Informatika
16.000.000
Program Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika
144.000.000
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
260.000.000
Program Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/Informasi
662.458.000
Program Kerjasama Pembangunan
64.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
460.000.000
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
665.538.900
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Program Pengembangan
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 28
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SATUAN
TARGET URAIAN PROGRAM
JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1 2 3 4 5 6 7
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Program Penataan Perkotaan dan Pedesaan
500.000.000
Program Perencanaan Tata Ruang
1.216.742.000
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
200.000.000
Program Perencanaan Tata Ruang
1.216.742.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
104.800.000
Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa
195.000.000
Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.271.036.000
Program Pendidikan Politik Masyarakat
500.000.000
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Program Peningkatan Aktifitas Perempuan dalam Pembangunan (P2WKKS)
Program Penguatan Kelembagaan Gender dan Anak
40.117.369
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 29
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SATUAN
TARGET URAIAN PROGRAM
JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1 2 3 4 5 6 7
Program Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri
891.860.850
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
64.000.000
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
74.182.400
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
294.000.000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
204.000.000
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dengan Media Masa
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
420.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
200.000.000
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
2.684.516.750
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.271.036.000
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 30
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SATUAN
TARGET URAIAN PROGRAM
JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1 2 3 4 5 6 7
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
3. Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraa
n pendidikan
Rata-rata
Lama Sekolah
Tahun 84,13 Program Penyelenggaraan Pendidikan Pada BLUD
4.889.195.138
Program Peningkatan Operasional Tingkat Satuan Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini
667.894.150
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
2.251.500.000
Program Pendidikan Menengah
7.477.400.000
Program Pendidikan Non Formal
713.806.006
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
870.000.000
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
777.000.000
Program DAK Pendidikan
20.437.849.100
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
252.800.000
4. Meningkatnya
derajat
kesehatan
masyarakat
Angka Usia
Harapan
Hidup
Tahun 72,25 Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
80.000.000
Program Upaya
Kesehatan Masyarakat
51.463.799.738
Program Promosi
Kesehatan dan
280.000.000
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 31
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SATUAN
TARGET URAIAN PROGRAM
JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1 2 3 4 5 6 7
Pemberdayaan
masyarakat
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
448.288.800
Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat
1.236.945.000
Program Pencegahan
Penanggulangan
Penyakit Menular
710.000.000
Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
10.053.919.309
Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin
Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
11.067.490.000
Program Kesehatan Remaja
335.500.000
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
95.750.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia dan Remaja
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
347.111.000
Program Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat Bidang Kesehatan
10.86.938.095
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 32
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SATUAN
TARGET URAIAN PROGRAM
JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1 2 3 4 5 6 7
Program DAK Bidang Kesehatan
39.970.398.555
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
10.000.000.000
Program DAK Bidang Kesehatan
25.557.904.155
Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD
160.507.589.191
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
20.000.000
Program Keluarga Berencana
361.600.000
Program pelayanan kontrasepsi
80.759.650
Program DAK Bidang Keluarga Berencana
2.107.225.400
5. Meningkatnya
penerapan nilai-
nilai agama
dalam
kehidupan
bermasyarakat
Prosentase
Penurunan
Kasus yang
disebabkan
masalah
perbedaan
agama/
keyakinan
Persen 0 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
113.065.781
6.
Meningkatnya
kualitas
infrastruktur
wilayah di
wilayah
Prosentase
Jalan
kewenangan
kabupaten
dalam kondisi
baik
Persen 70,24 Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
70.199.124.800
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
610.000.000
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 33
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SATUAN
TARGET URAIAN PROGRAM
JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1 2 3 4 5 6 7
perdesaan dan
perkotaan
836,05 Program Pembangunan
Saluran
Drainase/Gorong-
gorong
19.345.803.000
Program
Rehabilitasi/Pemelihara
an Jalan dan Jembatan
30.160.297.100
DAK Bidang Infrastruktur Jalan
1.029.090.000
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
3.029.773.000
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Luas irigasi
kabupaten
dalam kondisi
baik
Ha 22.940,38 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
64.681.564.118
Program Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau & Sumber Daya Air Lainnya
3.050.928.000
Program DAK PU Irigasi 1.997.597.000
Program
Pengembangan
Data/Informasi ke PU-
an
130.480.000
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
5.815.012.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
375.000.000
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 34
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SATUAN
TARGET URAIAN PROGRAM
JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1 2 3 4 5 6 7
Persen 70,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang ke PU-an
Program DAK Cipta Karya
13.600.099.400
Persen 72,01 Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
261.615.500
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
125.000.000
Program Pembinaan Eks Penyakit Sosial (Eks Napidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)
140.000.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
113.065.781
Program Pembinaan dan Latihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
7. Terwujudnya
infrastrukur di
kawasan
pengembangan
ekonomi baru
Jumlah
Kawasan
Pengembang
an Ekonomi
Kawasan 0
8. Meningkatnya
pertumbuhan
Laju
Pertumbuhan
Ekonomi
Persen ...... Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah dan Produktif
60.000.000
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 35
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SATUAN
TARGET URAIAN PROGRAM
JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1 2 3 4 5 6 7
ekonomi
Kabupaten
Sumedang
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
61.637.000
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
261.529.200
Program Pengembangan Kemitraan
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
720.403.700
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
508.884.760
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
400.000.000
Peningkatan Keberdayaan Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat perdesaan
377.262.750
Program Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan
184.655.000
Program DAK Perdagangan Pasar
2.722.449.660
Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan dalam Negeri
905.873.785
Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil
1.466.413.310
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 36
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SATUAN
TARGET URAIAN PROGRAM
JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1 2 3 4 5 6 7
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
154.760.000
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
163.684.250
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
2.293.908.491
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Hubungan Industrial
249.316.000
Program Perlindungan Tenaga kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
47.098.600
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
190.000.000
1 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.163.320.000
9. Meningkatnya
pemerataan
pendapatan
masyarakat
Indeks Gini Poin 0.26 Program Peningkatan promosi dan kerjasama
850.000.000
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
390.000.000
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan Perdagangan
320.000.000
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 37
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SATUAN
TARGET URAIAN PROGRAM
JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
362.420.5000
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
75.000.000
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
4.301.984.728
Program Pemberdayaan Penyuluh
437.760.000
Pertanian/Perkebunan Lapangan
Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
75.000.000
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
1.600.000.000
Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
100.000.000
Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan
21.523.496.100
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 38
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SATUAN
TARGET URAIAN PROGRAM
JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1 2 3 4 5 6 7
Infrastruktur Pertanian lainnya
Program DAK Bidang Pertanian
6.161.553.000
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
60.000.000
Program Pengembangan Data / Informasi Peternakan / Perikanan
Proggram Peningkatan Pengelolaan Hasil Produksi Peternakan
490.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Peternakan dan Perikanan
101.333.000
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
400.000.000
Program Peningkatan Konsumsi Hasil Perikanan
79.701.000
Program Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan
75.000.000
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Bidang Perikanan
703.829.500
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
1.477.500.000
Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Pertanian lainnya
629.750.000
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 39
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SATUAN
TARGET URAIAN PROGRAM
JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1 2 3 4 5 6 7
10. Meningkatnya
kualitas
lingkungan
hidup
berkelanjutan
Rasio luas
kawasan
lindung untuk
menjaga
keanekaraga
man hayati
terhadap total
luas kawasan
hutan
Persen 42.26 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
666.826.400
Program Pengembangan Agribisnis
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
76.800.000
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
295.176.500
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
201.950.000
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
239.998.500
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
331.200.000
Program DAK Energi Pedesaan
Prosentase
Ruang
Terbuka Hijau
(RTH)
Persen 10,10 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
543.636.000
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
146.000.5000
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1.072.603.760
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Program Pencegahan Dini dan
3.565.305.720
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 40
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SATUAN
TARGET URAIAN PROGRAM
JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1 2 3 4 5 6 7
Penanggulangan Korban Bencana Alam
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
3.139.305.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
90.000.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
6.709.895.100
Program Pengendalian Air Tanah
347.245.200
Program
Pengembangan Nilai
Budaya
162.500.000
Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Program
Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
653.000.000
Program Pengembangan Nilai Budaya
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
335.910.650
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
665.000.000
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 41
3.1 PENGUKURAN KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau
pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi
organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.
Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan suatu prestasi yang dapat dicapai oleh
BAB 3
3.1 AKUNTABILITAS KINERJA
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 42
Pemerintah Daerah dalam periode tertentu. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu
organisasi, maka seluruh aktivitas organisasi tersebut dapat diukur, dan pengukurannya tidak semata-
mata hanya kepada masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) tetapi lebih ditekankan
kepada tercapainya sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien serta hasil program dapat
dimanfaatkan.
Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan akuntabilitas. Untuk mengukur kinerja terutama keberhasilan
pencapaian masing-masing indikator kinerja hasil (outcome) pada sasaran digunakan pengukuran
kinerja melalui skala pengukuran ordinal, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
Tabel 3.1 SKALA PENILAIAN
SKALA PENILAIAN KATAGORI PENILAIAN
>100 Sangat Baik
80 – 100 Baik
60 – 79 Cukup Baik
40 – 59 Kurang
< 40 Sangat Kurang
Hasil Penjumlahan Presentase : ....... X 100 % :
.......Jumlah Indikator
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 43
3.2 PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017
Pemerintah Kabupaten Sumedang menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018.
A. Sasaran 1
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran 1
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN
TAHUN 2016 TAHUN 2017
KONDISI AWAL RPJMD
REALISASI % REALISASI %
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
Penilaian LAKIP
Interval 0-100
41,45 48,5 101,5 48,58 97%
Penilaian LPPD
Interval 0-4
2,559 3,018 107,78 3,032 105%
Tingkat Kewajaran Penyajian Informasi Keuangan
WDP WTP 100 WTP 100%
SANGAT BAIK 101%
Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam rangka Mewujudkan Kelembagaan Pemerintah
yang Efisien dan Efektif, menitik beratkan perhatiannya terhadap tiga (3) aspek penting yang
diantaranya : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
Bagaimana Tingkat Kewajaran Penyajian Informasi Keuangan. Adapun gambaran perkembangan
capaian beberapa aspek dimaksud yaitu sebagai berikut :
• Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektifSasaran 1
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 44
Indikator Penilaian LKIP / SAKIP Pemerintah Kabupaten Sumedang dari tahun 2015
sampai dengan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Diagram 3.1.
Nilai LKIP
Indikator Penilaian LPPD berdasarkan Hasil EKPPD di tingkat Provinsi menunjukan bahwa
Pemerintah Kabupaten Sumedang status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan skor
(3.0322) atau dengan kategori prestasi Sangat Tinggi atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
berdasarkan LPPD Tahun 2017.
Diagram 3.2
Nilai LPPD
4545,5
4646,5
4747,5
4848,5
49
Tahun2015
Tahun2016
Tahun2017
46,52
48,5 48,58
Nilai LKIP (SAKIP)
Nilai LKIP(SAKIP)
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
3050
Tahun2015
Tahun2016
Tahun2017
2831
3018 3032Nilai LPPD
Nilai LPPD
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 45
Indikator lainnya yang memiliki nilai strategis pada Tahun 2017 adalah meningkatnya opini
BPK tetap WTP. Perolehan tersebut selain membanggakan karena telah mampu meraih kinerja sesuai
yang telah ditargetkan dalam RPJMD tahun 2014 – 2018 atau 100 %, sekaligus tantangan dalam upaya
mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dari Kolusi, Korupsi,dan Neopotisme seperti yang
diamanatkan Aturan Perundang-Undangan.
Diagram 3.3
Tingkat Kewajaran Penyajian Informasi Keuangan
Dari beberapa Indikator tersebut, dapat kita lihat bahwa Sasaran Perwujudan Kelembagaan
Pemerintah Yang Efisien dan Efektif dapat dicapai secara Sangat Baik. Terdapat capaian indikator
kinerja yang grafiknya memang meningkat namun Persentase capaiannya cenderung menurun
namun secara keseluruhan Indikator yang ada signifikan dan berkontribusi positip terhadap
pencapaian Perwujudan Kelembagaan Pemerintah Yang Efisien dan efektif .
0
20
40
60
80
100
Tahun 2016 Tahun 2017
100 WTP 100 WTP
OPINI BPK
OPINI BPK
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 46
B. Sasaran 2
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran 2
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TAHUN 2016 TAHUN 2017
KONDISI AWAL RPJMD
REALISASI % REALISASI %
Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
Persen 74,72 77.93 101 79,17 102,91
SANGAT BAIK 102,91
Gambar 3.1
Pelayanan Publik
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sumedang. Pemerintah Kabupaten Sumedang melaksanakan berbagai upaya perbaikan
dalam bidang pelayanan publik. Diantaranya dengan melakukan kerjasama dengan lembaga
standarisasi (ISO) dalam penerapan sistem manajemen mutu pelayanan publik. Pada tahun 2017.
Terdapat beberapa Instansi yang diprioritaskan untuk melaksanakan Penerapan SMM/ SNI/ ISO
• Meningkatnya kualitas pelayanan publikSasaran 2
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 47
9001-2008. Hal lain yang telah dilaksanakan adalah Evaluasi Pelayanan Publik, evaluasi ini lebih
bersifat memonitor sejauhmana penerapan SPP/ SPM di Kabupaten Sumedang. Indikator Penerapan
SPM/ SP dan Indikator Penerpan SMM/SNI/ISO 9001-2008 tiada lain bertujuan untuk Meningkatkan
Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Sumedang. Dengan Kualitas Pelayanan Publik
yang BAIK diharapkan Kepuasan Masyarakat secara berkesinambungan akan terus meningkat.
Adapun Perkembangan hasil Survey Kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada
tahun 2016 dan tahun 2017 :
Diagram 3.4
Perkembangan Nilai IKM Tahun 2016 dan Tahun 2017
Berdasarkan hasil Survey Kepuasan masyarakat Tahun 2017 s.d semester 2 (dua) Nilai SKM/ IKM
Tahun 2017 : “78,87”
Kategori Penilaian : B A I K
Dari indikator Nilai SKM tersebut terhadap pencapaian Sasaran dapat kita lihat bahwa
Perwujudan Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik menunjukan suatu Pencapaian Sangat
Baik, dimana indikator SKM tersebut signifikan dan berrkontribusi positif terhadap Pencapaian
Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang.
77 78 79
Tahun 2016Tahun 2017
77,9378,87
Tahun2016
Tahun2017
Nilai SKM 77,93 78,87
Nilai SKM
Nilai SKM
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 48
C. Sasaran 3
Tabel 3.3 Capaian Sasaran 3
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA SATUAN
KONDISI AWAL RPJMD
TAHUN 2016 TAHUN 2017
REALISASI % REALISASI %
Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan pendidikan
Rata-Rata Lama Sekolah
Angka 7,66 7,72 100 7,98 100
BAIK 100
Gambar 3.2
Ilustrasi Pembangunan Manusia di Bidang pendidikan
Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam bidang pendidikan tentunya tidak
lepas dari upaya-upaya Pemerintah yang senantiasa memfokuskan pehatianya pada aspek-aspek
yang mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI)
yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk
semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah
• Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikanSasaran 3
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 49
negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari
kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup di suatu wilayah.
Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) akan menjadi salah satu komponen pembentuk
indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Rata-rata lama
sekolah (RLS/MYS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun
ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini
dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang
dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan
maksimal 15 tahun.
Adapun capaian Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sumedang dari Tahun 2010 s.d tahun
2017 bersumber dari data BPS, adalah sebagai berikut :
Diagram 3.5
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sumedang
Sumber BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 50
Angka Rata Rata Lama Sekolah Kabupaten Sumedang bersumber dari BPS Provinsi
Jawa Barat yang merupakan salah satu komponen instrumen pembentuk indikator Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), yaitu sebagai berikut :
Tabel 3.4
IPM (Metode Baru ) Rata-rata Lama Sekolah (MYS)
Sumber BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 51
D. Sasaran 4
Tabel 3.5 Capaian Sasaran 5
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TAHUN 2016 TAHUN 2017
KONDISI AWAL RPJMD
REALISASI % REALISASI %
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Angka Harapan hidup
Angka 67,53 71,96 100 72 100
BAIK 100
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI)
yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk
semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah
negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari
kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup di suau wilayah.
Angka Harapan Hidup akan menjadi salah satu komponen pembentuk indikator Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yaitu pengukuran perbandingan
dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.
IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara
berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi
terhadap kualitas hidup di suau wilayah. Angka Rata-rata Lama Sekolah akan menjadi salah satu dari
4 komponen yaitu: Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Angka Rerata Lama
Sekolah serta Pengeluaran per Kapita.
• Meningkatnya derajat kesehatan masyarakatSasaran 4
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 52
Adapun Angka Harapan Hidup Kabupaten Sumedang bersumber dari BPS Provinsi Jawa
Barat yang merupakan salah satu komponen instrumen pembentuk indikator Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), yaitu sebagai berikut :
Tabel 3.6
IPM (Metode Baru ) / Angka Harapan hidup (AHH)
Sumber BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 53
Dalam rangka meningkatkan derajat
Kesehatan masyarakat dan meningkatkan
kualitas (AHH) Angka Harapan Hidup di
Kabupaten Sumedang tentunya Pemerintah
Kabupaten Sumedang melaksanakan upaya-
upaya maksimal pada bidang Kesehatan, yang
diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan
Penjelasan : kemitraan dukun & bidan serta beberapa kecamatan dan desa sudah dibuat Peraturan Daerah tentang KIBBLA. Adanya bimbingan teknis terhadap bidan secara berjenjang dan berkesinambungan, ditambah dengan didukungnya sarana prasarana kesehatan seperti meningkatnya jumlah puskesmas PONED menjadikan cakupan cakupan pelayanan KIA meningkat secara signifikan
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 54
Tabel. 3.7
Cakupan yang kurang dari target (<95%)
Kegiatan
Indikator
Capaian %
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Jumlah Akreditasi sarana dan tenaga kesehatan di Puskesmas
52.38%
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya
Jumlah Puskesmas Perawatan 73.33
Jumlah Puskesmas PONED 46.43
Jumlah Rumah Sakit Tanpa Kelas -
Program Upaya Kesehatan masyarakat
Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi syarat
89.81
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Cakupan PHBS di Rumah tangga 80,22
Cakupan Desa siaga aktif Purnama 78.4
Penemuan pasien baru TB BTA + (CDR) 72.86
Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular
Desa/Kel UCI 96
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4 93.44
Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani
43.88
2. Jumlah Sarana Kesehatan terakreditasi
Penjelasan :
Sesuai dengan Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas Pasal 39 ayat 1 bahwa dalam
upaya meningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3
(tiga) tahun sekali. Secara teknis Permenkes tersebut di perkuat dengan Peraturan Menteri
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 55
Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik
Mandiri Dokter dan Dokter Gigi dimana pada Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa Puskesmas, Klinik
Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi wajib terakreditasi.
Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Sumedang mulai melakukan pendampingan pada tahun 2015
dan mulai dilakukan survei atau penilaian pada tahun 2016. Output kegiatan ini adalah Puskesmas
Terakreditasi dan outcome dari kegiatan ini adalah Terstandarnya Pelayanan Kesehatan di UPT
Puskesmas. Target RPJMD Puskesmas terakreditasi sampai dengan tahun 2017 adalah 21 Unit dan
yang sudah terakreditasi baru sebanyak 11 unit (52,38%). Adapun
Puskesmas yang sudah terakreditasi adalah sebagai berikut :
Tabel 3.8 Puskesmas Terakreditasi
No Puskesmas Akreditasi
1 Puskesmas Kota Kaler Akreditasi Madya
2 Puskesmas Situraja Akreditasi Madya
3 Puskesmas Cimalaka Akreditasi Dasar
4 Puskesmas Buah Dua Akreditasi Dasar
5 Puskesmas Ujung Jaya Akreditasi Dasar
6 Puskesmas Sukamantri Akreditasi Madya
7 Puskesmas Tanjungsari Akreditasi Madya
8 Puskesmas Situ Akreditasi Dasar
9 Puskesmas Cibugel Akreditasi Madya
10 Puskesmas Rancakalong Akreditasi Madya
11 Puskesmas Sumedang Selatan Akreditasi Dasar
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 56
Pada tahun 2017 sudah dilakukan survei pada 10 Puskesmas dan yang sudah ada hasilnya
adalah 6 Puskesmas sementara 4 Puskesmas masih menunggu penetapan dari Komisi
Akreditasi Nasional. Berdasarkan pada pemetaan akreditasi Puskesmas di Dinas Kesehatan
sisa target akan diselesaikan pada tahun 2019 dimana pada tahun 2018 akan dilakukan survei
sebanyak 13 Puskesmas dan tahun 2019 sebanyak 7 Puskesmas.
Tidak tercapainya target RPJMD tersebut dikarenakan dalam penyusunan target mengacu pada
kegiatan akreditasi versi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Menurut versi tersebut penilaian
akreditasi berdasarkan basic six (enam program upaya kesehatan) yang ada di Puskesmas.
Dalam perjalanannya system penilaian akreditasi Puskesmas mengacu pada Permenkes 46
tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan
Dokter Gigi. Sistem penilaian yang dilakukan secara komprehensif meliputi Administrasi dan
manajemen, Upaya Kesehatan Masyarakat serta Upaya Kesehatan Perseorangan. Proses
akreditasi mulai dari persiapan sampai dengan penilaian memerlukan waktu rata-rata 6-8 bulan.
Pendampingan harus dilakukan oleh Tim Pendamping Akreditasi tingkat kabupaten yang ditunjuk
oleh Kepala Dinas Kesehatan dan dengan persayaratan harus sudah mendapat pelatihan yang
dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan Tim Pendamping Akreditasi.
3. Jumlah Puskesmas Perawatan
Penjelasan :
Pembangunan Puskesmas Perawatan harus teregistrasi oleh Kementrian Kesehatan dengan
persyaratan Puskesmas sesuai yang tercantum dalam Permenkes No. 75 Tahun 2014. Besarnya
anggaran yang dibutuhkan dalam pemenuhan Puskesmas Perawatan mulai dari pembangunan
sarana dan prasarana dan tenaga kesehatan ini menjadi hambatan dalam pemenuhan target jumlah
Puskesmas Perawatan di Kabupaten Sumedang.
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 57
4. Jumlah Puskesmas PONED
Penjelasan :
PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) merupakan pelayanan untuk
menggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan obstetric neonatal yang meliputi segi :
- Pelayanan obstetric : pemberian oksitosin parenteral, antibiotika perenteral dan sedative
perenteral, pengeluaran plasenta manual/kuret serta pertolongan persalinan menggunakan
vakum ekstraksi/forcep ekstraksi.
- Pelayanan neonatal : resusitasi untuk bayi asfiksia, pemberian antibiotika parenteral,
pemberian antikonvulsan parenteral, pemberian bic-nat intraumbilical/Phenobarbital untuk
mengatasi ikterus, pelaksanaan thermal control untuk mencegah hipotermia dan
penganggulangan gangguan pemberian nutrisi
PONED dilaksanakan di tingkat puskesmas, dan menerima rujukan dari tenaga atu fasilitas
kesehatan di tingkat desa atau masyarakat dan merujuk ke rumah sakit.
Pembangunan Puskesmas Poned harus berpedoman KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BINA UPAYA KESEHATAN NOMOR HK.02.03/II/1911/2013TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PUSKESMAS MAMPU PELAYANAN OBSTETRI
NEONATALEMERGENSI DASAR (PONED) Besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam
pemenuhan Puskesmas Perawatan mulai dari pembangunan sarana dan prasarana dan tenaga
kesehatan ini menjadi hambatan dalam pemenuhan target jumlah Puskesmas Poned di
Kabupaten Sumedang.
5. Jumlah RS tanpa kelas
Belum tercapai 100% secara bangunan fisik tetapi sampai dengan akhir tahun 2017 sudah dalam
proses persiapan seleksi calon mitra pengelola RS Pratama ( Tanpa Kelas )
6. Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi syarat
Penjelasan :
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 58
Baru terealisasi 88.01 % dari target 98.00% sehingga capaian program 89.81% dikarenakan
anggaran dalam penyediaan air minum dilaksanakan secara bertahap yang disebabkan karena
keterbatasan anggaran APBD dan pendampingannya.
7. Cakupan PHBS di Rumah tangga
Penjelasan :
Terkait capaian PHBS di Rumah Tangga yang belum mencapai target yang diharapkan, dari 10
indikator ada 1 indikator yang capaiannya kurang dari target yang ditetapkan yaitu indicator tidak
merokok di dalam rumah, dengan capaian hanya 52,14 %. Indikator ini memang agak sulit untuk
diterapkan di rumangtangga dikarenakan masalah itu adalah tentang perilaku individu masing-
masing.
8. Cakupan Desa siaga aktif Purnama
Penjelasan :
Tidak tercapainya cakupan desa siaga aktif purnama yang belum mencapai target disebabkan
karena forum desa /Kelurahan yang sudah dibentuk belum melaksanakan pertemuan forum
secara rutin minimal 3 bulan sekali.
9. Penemuan pasien baru TB BTA + (CDR)
Penjelasan :
Angka penemuan pasien baru TB BTA + (CDR) masih belum mencapai target Provinsi, minimal
80 % dikarenakan berbagaifakor antara lain :
1. Penjaringan Kasus belum maksimal
2. Tenaga terlatih DOTS 23 orang, dari 39 faskes dots (59%)
3. Belum semua Fasilitas kesehatan swasta melaporkan hasil penemuannya ke
Puskesmas/Dinas Kesehatan
4. Tidak semua Puskesmas Memiliki Mikroskop sehingga untuk pemeriksaan harus
mengirimkan ke Puskesmas lain.
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 59
10. Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani
Penjelasan :
Belum tercapainya target cakupan disebabkan oleh masih terdapat kasus komplikasi yang lahir di
Rumah Sakit di Luar Kabupaten Sumedang yang tidak terlaporkan sehingga mempengaruhi
angka cakupan Kabupaten dan Kalaupun ditemukan kasus Neonatal komplikasi dalam
pengelolaan oleh petugas masih belum sesuai standar sehingga tidak bisa dimasukan dalam
kategori penanganan, hal ini disebakan oleh karena SDM belum kompeten/terlatih kegawat
daruratan Neonatal.
11. Cakupan Desa / Kelurahan yang mencapai UCI
Baru mencapai 96 % desa / kelurahan yang mencapai Universal Child Imunitation hal ini
dikarenakan pada tahun 2017 ada keterlambatan vaksin sehingga ada sekitar 7 desa yang tidak
mencapai target UCI.
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 60
E. Sasaran 5
Tabel 3.9 Capaian Sasaran 5
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TAHUN 2016 TAHUN 2017
KONDISI AWAL RPJMD
REALISASI % REALISASI %
Meningkatnya penerapan nilai-nilai
agama dalam kehidupan
bermasyarakat
Prosentase penurunan kasus yang disebabkan masalah perbedaan agama/ keyakinan
Persen 0 100 100 100 100
BAIK 100
Arus Modernisasi dan Globalisasi secara perlahan cenderung berdampak terhadap
pergesaran sistem nilai dan budaya di masyarakat, akan tetapi tidak mempengaruhi kondusifitas
kehidupan beragama dan kehidupan sosial kemasyarakatan, untuk itu Pemerintah Kabupaten
Sumedang senantiasa memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan mendorong kepada seluruh
pemeluk agama di Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan ibadahnya sesuai dengan
keyakinanya.
Dampak langsung dari kehidupan kualitas beragama ini telah dirasakan manfaatnya,
terutama pada aspek keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sumedang yang sampai saat ini relatif
kondusif, tidak pernah terjadi perselisihan antar pemeluk beragama sehingga dapat memberikan
dukungan yang baik bagi stabilitas daerah dalam melaksanakan pemerintahan, kelangsungan
pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan serta Kebangsaan di Kabupaten Sumedang.
Berikut ini adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menjaga
stabilitas kehidupan beragama dan kehidupan sosial kemasyarakatan:
• Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakatSasaran 5
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 61
Gambar 3.3
Kegiatan Penanganan Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama
Indikator tersebut menunjukan bahwa Sasaran Meningkatnya Penerapan Nilai-nilai Agama
Dalam Kehidupan Bermasyarakat telah menunjukan suatu capaian Baik. Tidak ada Insiden atau
konflik yang disebabkan permasalahan perbedaan agama dan keyakinan. Hal tersebut
mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang telah berupaya serius dalam
meningkatkan kehidupan Sosial kemasyarakatan terutama kehidupan kerukunan antar Umat
Beragama.
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 62
F. Sasaran 6
Tabel 3.10 Capaian Sasaran 6
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA SATUAN
TAHUN 2016 TAHUN 2017
KONDISI AWAL RPJMD
REALISASI % REALISASI %
Meningkatnya kualitas
infrastruktur wilayah dalam
mendorong pengembangan
wilayah
Prosentase Jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik
Persen 25,5 57,61 83,63 62,8 89,41
Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
Ha 17.007,20 22.324,50 102,03
22.940,38 101,89
BAIK 95,65
Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam
meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah
pada wilayah perdesaan dan perkotaan,
telah melakukan beberapa langkah nyata
yang diantaranya adalah : melakukan
penataan jalan kewenangan Kabupaten agar
tetap dalam kondisi baik,
• Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayahSasaran 6
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 63
penataan cakupan daerah irigasi terhadap
area pertanian, menyediakan akses
berkelanjutan terhadap air minum yang layak
bagi wilayah perkotaan dan perdesaan,
menyediakan akses berkelanjutan terhadap
sanitasi dasar di perkotaan dan perdesaan,
serta menyediakan layanan Rumah Layak
huni bagi masyarakat.
Adapun data Jalan Kabupaten dalam kondisi baik yaitu sebagai berikut :
Tabel 3.11 Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik
NO KECAMATAN
PANJANG JALAN
(SELURUHNYA)
KONDISI JALAN
KET. BAIK SEDANG JUMLAH
(KM) (KM) (KM) (KM)
1 2 3 4 5 6=4+5 7
1 Wado 42,116 18,935 11,097 30,031
2 Jatinunggal 34,744 24,645 6,814 31,459
3 Darmaraja 30,790 24,641 3,875 28,516
4 Cibugel 30,610 14,235 6,578 20,813
5 Cisitu 5,380 1,492 0,000 1,492
6 Situraja 51,560 37,465 8,537 46,002
7 Conggeang 33,510 21,239 2,844 24,083
8 Paseh 19,390 10,578 3,550 14,128
9 Surian 26,036 20,174 0,000 20,174
10 Buahdua 45,460 22,766 4,036 26,802
11 Tanjungsari 32,780 18,730 6,755 25,485
12 Sukasari 7,640 4,143 2,270 6,413
13 Pamulihan 21,320 15,821 3,873 19,694
14 Cimanggung 18,620 15,670 1,756 17,426
15 Jatinangor 20,989 15,236 4,560 19,796
16 Rancakalong 20,703 12,942 2,912 15,854
17 Sumedang Selatan 66,810 37,915 8,690
46,605
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 64
18 Sumedang Utara 64,515 48,815 8,056 56,871
19 Ganeas 25,467 15,952 6,173 22,125
20 Tanjungkerta 24,250 17,901 4,209 22,110
21 Tanjungmedar 28,094 20,262 2,080 22,342
22 Cimalaka 40,712 26,950 6,568 33,517
23 Cisarua 7,950 7,658 0,293 7,950
24 Tomo 11,310 6,029 3,596 9,625
25 Ujungjaya 16,340 5,526 6,060 11,586
26 Jatigede 47,510 20,739 4,799 25,538
JUMLAH 774,606 486,454 119,980 606,433
Penataan cakupan daerah irigasi terhadap area pertanian, menyediakan akses
berkelanjutan terhadap air minum yang layak bagi wilayah perkotaan dan perdesaan, menyediakan
akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar di perkotaan dan perdesaan, serta menyediakan layanan
Rumah Layak huni bagi masyarakat.
Tabel 3.12 Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik
NO NAMA KECAMATAN LUAS IRIGASI
LUAS IRIGASI DALAM KONDISI BAIK KETERANGAN
(KM') (KM')
1 2 3 4 5
1 WADO 120,600 13,423
2 JATINUNGGAL 118,500 12,167
3 DARMARAJA 55,700 19,213
4 CIBUGEL 84,400 4,000
5 CISITU 108,800 24,914
6 SITURAJA 143,450 37,697
7 CONGGEANG 164,105 114,373
8 PASEH 81,250 45,194
9 SURIAN 17,750 3,883
10 BUAHDUA 271,590 189,962
11 TANJUNGSARI 81,550 23,558
12 SUKASARI 120,920 27,566
13 PAMULIHAN 77,900 20,098
14 CIMANGGUNG 20,600 5,000
15 JATINANGOR 26,720 6,250
16 RANCAKALONG 121,100 31,599
17 SUMEDANG SELATAN 139,069 114,946
18 SUMEDANG UTARA 32,900 32,860
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 65
19 GANEAS 45,700 32,109
20 TANJUNGKERTA 62,760 42,474
21 TANJUNGMEDAR 42,985 7,373
22 CIMALAKA 63,432 42,895
23 CISARUA 47,630 11,815
24 TOMO 30,500 0,350
25 UJUNGJAYA 10,900 0,500
26 JATIGEDE 25,000 0,200
JUMLAH 2.115,811 864,419
Beberapa Indikator diatas menunjukan bahwa Perwujudan Peningkatan Kualitas
infrastruktur Wilayah di Perdesaan dan Perkotaan menunjukan capaian Baik. Tiap Tahunnya capaian
Grafik indikator : Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik meningkat, dimana pada Tahun 2016 Jalan
Kabupaten dalam Kondisi Baik mencapai 57,61 Meningkat Pada Tahun 2017 mencapai 62,8.
Cakupan rumah layak huni Grafik Capaian dan persentasenya Meningkat Pada Tahun 2016
mencapai 11,4 Meningkat drastis Pada Tahun 2017 mencapai 72,01. Hal tersebut mengindikasikan
bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang telah berupaya serius dalam meningkatkan pembenahan
Kualitas infrastruktur Wilayah di Perdesaan dan Perkotaan.
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 66
G. Sasaran 7
Tabel 3.13 Capaian Sasaran 7
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TAHUN 2016 TAHUN 2017
KONDISI AWAL RPJMD
REALISASI % REALISASI %
Terwujudnya infrastrukur di
kawasan pengembangan ekonomi baru
Jumlah Kawasan Pengembangan Ekonomi Baru
Angka 0 2 100 2 100
BAIK 100
Dalam rangka mendorong peluang
pengembangan ekonomi baru di
Kabupaten Sumedang, Pemerintah
Kabupaten Sumedang berkomitmen untuk
mewujudkan Infrastruktur di Kawasan
Pengembangan ekonomi baru. Dengan
arahan bahwa dengan terwujudnya
infrastruktur pada kawasan ekonomi baru
akan memicu potensi Pengembangan
aktivitas ekonomi baru, peluang pasar,
investasi dan peluang usaha yang berimbas
pada perkembangan ekonomi sector riil,
ekonomi kerakyatan, sehingga dapat
menciptakan SDM wirausaha dan
pengusaha baru, lebih jauhnya lagi memicu
Pertumbuhan Ekonomi secara Makro.
• Terwujudnya infrastrukur di kawasan pengembangan ekonomi baruSasaran 7
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 67
Infrastruktur ekonomi merupakan aset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam
produksi dan konsumsi akhir meliputi public utilities (telekomunikasi, airminum,sanitasi,dan
gas), public works (jalan, bendungan, ,saluran irigasi dan drainase),serta sektor transportasi
jalan. Infrastruktur sangat diperlukan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan yang berkelanjutan.
Dari Indikator tersebut, dapat kita lihat bahwa Perwujudan Infrastrukur di kawasan
pengembangan ekonomi baru menunjukan capaian Baik. Telah terdapat Kawasan Pengembangan
ekonomi baru Yaitu Kawasan baru Jatigede dan seputaran Jalan Lingkar Selatan Meliputi Situraja,
Darmaraja dan Wado yang berbatasan dengan Kabupaten Garut. Hal tersebut mengindikasikan
bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang telah berhasil mewujudkan Kawasan Pengembangan
Ekonomi Baru yang dapat mendorong Aktivitas Ekonomi Baru sekaligus mendongkrak Investasi dan
Pertumbuhan Ekonomi.
H. Sasaran 8
Tabel 3.14 Capaian Sasaran 8
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TAHUN 2016 TAHUN 2017
KONDISI AWAL RPJMD
REALISASI % REALISASI %
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Persen 4,84 5.70 100 6.23 100
BAIK 6.23 100
• Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten SumedangSasaran 8
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 68
Gambar 3.4
Ilustrasi Gambar Pertumbuhan Ekonomi
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 69
PDRB atas dasar harga konstan adalah gambaran perubahan volume produksi atau
perkembangan produktivitas secara nyata dengan mengesampingkan harga. Harga yang digunakan
adalah harga di tahun dasar yaitu tahun tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Penghitungan atas
dasar harga konstan berguna antara lain dalam perencanaan ekonomi, proyeksi dan untuk menilai
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral. PDRB atas dasar harga konstan ini
sangat banyak kegunaannya terutama bagi para penentu kebijakan atau decisionmaker untuk
memproyeksikan hasil pembangunan di masa datang. Bahkan bagi dunia usaha akan dapat
dimanfaatkan untuk menuyusun strategi produksi, distribusi dan termasuk marketing/
pemasaran produk yang dihasilkan.
Adapun data Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) yang bersumber dari Badan Pusat
Statistik Sumedang adalah sebagai berikut :
Tabel 3.15
Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Sumedang Dirinci
Menurut Kategori Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2013– 2017
Kategori Uraian Laju Pertumbuhan Ekonomi
2 013 2 014 2 015 2 016 2017
A
Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan
2.86 0.74 (4.67) 3.60 6,79
B Pertambangan dan Penggalian 2.85 2.16 0.86 (0.39) 0,17
C Industri Pengolahan 4.44 4.49 5.46 6.21 5,29
D Pengadaan Listrik dan Gas 6.72 7.89 (0.21) 6.63 10,92
E
Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
3.25
3.36
2.88
6.25
0,12
F Konstruksi 6.38 3.87 15.46 6.40 7,83
G
Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
4.31 4.70 3.67 4.23 4,94
H Transportasi dan Pergudangan 5.32 5.34 8.16 5.97 5,64
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 70
I
Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum
4.96
6.74
5.30
7.50
6,04
J Informasi dan Komunikasi 11.89 19.11 17.98 14.01 10,12
K Jasa Keuangan dan Asuransi 11.86 4.43 8.53 9.26 6,82
L Real Estate 5.72 5.39 9.22 4.89 9,73
M,N Jasa Perusahaan 6.76 5.84 7.22 6.82 8,52
O
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
-1.88
(2.68)
4.23
2.82
0,88
P Jasa Pendidikan 11.49 15.65 12.90 6.86 8,19
Q
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial
7.57
21.65
10.79
7.49
8,80
R,S,T,U Jasa lainnya 7.53 10.51 9.66 6.08 8,54
Jumlah 4.84 4.71 5.25 5.70 6.23
Sumber : BPS Kabupaten sumedang Tahun 2018
Dari data diatas menunjukan bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sumedang
dari awal Tahun 2015 s.d tahun 2017 mengalami peningkatan secara signifikan. Terutama pada sektor
Perdagangan besar dan eceran, yang jika dibandingkan dengan sektor lapangan usaha lainnya
tingkat prosentase pertumbuhan per tahunnya cenderung tumbuh secara konstan, dalam artian tidak
terjadi penurunan yang signifikan dan tidak terjadi kenaikan yang fantastis.
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 71
I. Sasaran 9
Tabel 3.16 Capaian Sasaran 9
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA SATUAN
TAHUN 2016 TAHUN 2017
KONDISI AWAL RPJMD
REALISASI % REALISASI %
Meningkatnya
pemerataan
pendapatan
masyarakat
Indeks Gini Poin 0,30 0.349 125,92 0,37 142,31
SANGAT BAIK 142,31
Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata
yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan
distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak
memiliki apa-apa. Bila GR = 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang
menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya.Bila GR = 1 artinya ketimpangan pendapatan
timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja.
Adapun Indeks Gini kabupaten Sumedang s/d Tahun 2017 adalah 0,37*
Gambar......Ilustrasi Indeks Gini
• Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakatSasaran 9
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 72
J. Sasaran 10
Tabel 3.17 Capaian Sasaran 14
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN KONDISI
AWAL RPJMD
TAHUN 2016 TAHUN 2017
REALISASI % REALISASI %
Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup
berkelanjutan
Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan
Persen 42,24 42,27 100,02 42,3 100,09
Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Persen 4,76 5,24 55,98 7,13 70,59
BAIK 85,34
Pada dasarnya Peningkatan Kualitas lingkungan Hidup di kabupaten Sumedang
berada pada posisi pencapaian Baik. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup
berkelanjutan terdapat beberapa hal yang dibenahi oleh pemerintah Kabupaten Sumedang,
yang diantaranya adalah :
Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati terhadap total luas
kawasan hutan, Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH), Rasio lahan Kritis terhadap total luas
wilayah, Luas lahan Hutan, Jumlah daerah yang sudah tanggap Bencana.
• Meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutanSasaran 10
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 73
Gambar 3.5
Ilustrasi Gambar Keanekaragaman Hayati
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 74
1. Capaian Kinerja
1) Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati terhadap total
luas kawasan hutan
Tabel 3.18
Rasio Kawasan Hutan Lindung
No. Kawasan Hutan Luas (Ha)
1 Kawasan hutan lindung 9.277,00
2 Cagar Alam Gunung Jagat 127,00
3 Kawasan Taman Hutan Raya 34,88
4 TWA. Gunung Tampomas 1.250,00
5 Kawasan Taman Buru 7.453,00
6 Kawasan hutan produksi terbatas 9.510,00
7 Kawasan hutan produksi tetap 15.298,00
Total Luas Kawasan Hutan 42.949,88
Kawasan Lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati
1 Kawasan hutan lindung 9.277,00
2 Cagar Alam Gunung Jagat 127,00
3 Kawasan Taman Hutan Raya 34,88
4 TWA. Gunung Tampomas 1.250,00
5 Kawasan Taman Buru 7.453,00
6 Taman Kehati Margalaksana Kabupaten Sumedang 20,00
7 Hutan Desa berfungsi Lindung Desa Cipanas Kec. Tanjungkerta
2,00
8 Hutan Desa berfungsi Lindung Desa Karangheuleut Kec. Situraja
3,00
Total Luas Kawasan Lindung untuk menjaga
keanekaragaman hayati 18.166,88
Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan
42,30%
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 75
2) Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Tabel 3.19 Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan PERDA No. 2 Tahun 2012 tentang RTRW
Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031
No Kecamatan
Rencana Permukiman
Perkotaan (Ha)
Rencana Pengembangan Ruang Terbuka
Hijau (Ha)
Capaian RTH (Ha)
% Capaian
1 Jatinangor 1.503,56 451,07 10,30 2,28%
2 Cimanggung 635,49 190,65 0,80 0,42%
3 Pamulihan 81,18 24,36 1,10 4,52%
4 Tanjungsari 670,81 201,24 1,55 0,77%
5 Sukasari 238,43 71,53 - 0,00%
6 Sumedang Utara 826,48 247,94 14,17 5,72%
7 Sumedang Selatan
257,47 77,24 66,38 85,94%
8 Cimalaka 335,83 100,75 6,14 6,09%
9 Paseh 107,72 32,32 0,50 1,55%
10 Tomo 155,79 46,74 1,94 4,15%
Luas 4.812,77 1.443,83 102,88 7,13%
Upaya Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Gambar 3.6 Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Berkelanjutan
1) Kegiatan Pengembangan hutan desa yang berfungsi lindung
Serah terima Bibit Tanaman Penanaman di Hutan Desa Berfungsi
Lindung
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 76
Hal lain yang tidak kalah penting adalah upaya untuk tetap menjaga kualitas
lingkungan hidup. Diperlukan sebuah daerah yang terlatih dan tanggap terhadap dinamika yang
terjadi terkait dengan segala permasalahan lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten
Sumedang melakukan langkah pembinaan bagi beberapa daerah Kecamatan di Kabupaten
Sumedang terkait dengan pembinaan kesiapan dan ketanggapan terhadap permasalahan
lingkungan hidup.
Adapun Daerah yang sudah terlatih tanggap terhadap permasalahan Lingkungan
Hidup / bencana yaitu sebagai berikut :
Tabel 3.20 DATA DAERAH TANGGAP BENCANA FORUM KEBENCANAAN TAHUN 2017
NO NAMA
ORGANISASI
ALAMAT NAMA PIMPINAN/NO
HP/EMAIL
INDUK
ORGANISASI
JUMLAH
ANGGOTA
1 2 3 4 5 6
1. Jercy Kecamatan
Jatinangor
Dedeng
Syaefulrohman
081214839787
Kecamatan
Jatinangor
50 orang
2. Rancatan Kecamatan
Tanjungsari
Ismail
081322011078
Kecamatan
Tanjungsari
50 orang
3. Gars Kecamatan
Sukasari
Dadang S
085320910203
Kecamatan
Sukasari
50 orang
4. Kecamatan
Sumedang
Selatan
Cece Suwardi, SE
081322035555
Kecamatan
Sumedang
Selatan
50 orang
5. Kecamatan Tomo Ikin Sodikin
081214583235
Kecamatan Tomo 50 orang
6. Kecamatan
Jatinunggal
Ence Hidayat
081323214146
Kecamatan
Jatinunggal
50 orang
7. Kecamatan
Rancakalong
Zan zan YS
081321212667
Kecamatan
Rancakalong
50 orang
8. TATANG Kecamatan
TanjungKerta
Amar
085222265870
Kecamatan
TanjungKerta
50 orang
9. Rebency Kecamatan
Cimanggung
Endang
082126308583
Kecamatan
Cimanggung
50 orang
10. Kecamatan
Darmaraja
Kecamatan
Darmaraja
50 orang
11. Kecamatan
Ganeas
Kecamatan
Ganeas
50 orang
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 77
Dari beberapa indikator diatas, dapat kita lihat bahwa Sasaran Perwujudan
Peningkatan Kualitas lingkungan hidup berkelanjutan menunjukan capaian Baik meskipun
beberapa indikator masih memerlukan upaya perbaikan. Terdapat 1 capaian indikator kinerja
Berkontribusi Positif dan Signifikan Terhadap Peningkatan Kualitas lingkungan hidup
berkelanjutan yaitu Meningkatnya Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH), pada Tahun 2016 Grafik
capaiannya sebesar 5,24 dengan persentasi capaian sebesar 55,98 Meningkat Pada Tahun
2017 grafik capaiannya sebesar 7,13 dengan persentase capaian sebesar 70,59.
3.3 PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
A. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2016 dan Tahun 2017
Tabel 21
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan 2017
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN
TAHUN 2016 TAHUN 2017
KET KONDISI AWAL RPJMD
REALISASI % REALISASI %
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
Penilaian LAKIP Interval 0-100
41,45 48,5 101,5 48,58 97%
Menurun
Penilaian LPPD Interval
0-4 2,559 3,018 107,78 3,032 105% Menurun
Tingkat Kewajaran Penyajian Informasi Keuangan
WDP WTP 100 WTP 100% Stabil
103,09
101% Sangat
Baik
Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
Persen 74,72 77.93 101 79,17 102,91
Meningkat
101 102,91 Sangat Baik
Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan pendidikan
Rata-Rata Lama Sekolah
Angka 7,66 7,72 100 7,98 100
Meningkat
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 78
100 100 Baik
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Angka Harapan hidup
Angka 67,53 71,96 100 72 100
Stabil
100 100 Baik
Meningkatnya penerapan nilai-
nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat
Prosentase penurunan kasus yang disebabkan masalah perbedaan agama/ keyakinan
Persen 0 100 100 100 100
Stabil
100 100 Baik
Meningkatnya kualitas
infrastruktur wilayah dalam
mendorong pengembangan
wilayah
Prosentase Jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik
Persen 25,5 57,61 83,63 62,8 89,41 Meningkat
Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
Ha 17.007,20 22.324,50 102,03
22.940,38 101,89 Menurun
92,83 95,65 Baik
Terwujudnya infrastrukur di
kawasan pengembangan ekonomi baru
Jumlah Kawasan Pengembangan Ekonomi Baru
Angka 0 2 100 2 100
Stabil
100 100 Baik
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Persen 4,84 5.70 100 6.23 100
Stabil
100 6.23 100 Baik
Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat
Indeks Gini Poin 0,30 0.349 125,92 0,37 142,31
Meningkat
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 79
125,92 142,31 Sangat Baik
Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup berkelanjutan
Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan
42,24 42,27 100,02 42,3 100,09
Meningkat
Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Persen 4,76 5,24 55,98 7,13 70,59
Menurun
78 85,34 Baik
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 82
A. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 Terhadap Kondisi Akhir Tahun 2018
Tabel 3.22
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 Terhadap Kondisi Akhir Tahun 2018
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA SATUAN
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016
PERSENTASE CAPAIAN ( % ) 4 (Empat) Tahun SELISIH
PERCENTASE % KUMULATIF (2014,
2015, 2016,2017) PER INDIKATOR
TERHADAP TARGET AKHIR
2018
PERSENTASE CAPAIAN SASARAN S.D TAHUN 2017 TERHADAP TARGET AKHIR 2018
Sampai Dengan
2016
Pada Tahun 2017
2014 Sampai Dengan
2017
%
%
% TARGE
T REALIS
ASI TARG
ET REALIS
ASI TARGE
T REALIS
ASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
Penilaian LAKIP Interval 0-100
43,56 43,57 100,02 45,67 46,52 101,86 47,78 48,5 101,5 303,38 97 400 80,076 -19,92
Penilaian LPPD Interval
0-4 2,6 1,4 55,84 2,7 2,8 104,85 2,8 3,018 107,78 268,47 105 373,47 74,694 -25,3
Tingkat Kewajaran Penyajian Informasi Keuangan
WTP WDP WTP 100 WTP WTP 100 WTP WTP 100 300 100 400 80 -20
PENCAPAIAN SASARAN 1 SAMPAI DENGAN TAHUN 2017 TERHADAP TARGET AKHIR TAHUN 2018 234,77 21,74 78,26
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 83
2
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
Poin 75,2 73,95 98,33 75.65 77,75 102,77 76.42 77.93 101 302,02 102,9
1 404,93 80,986 -19,01
PENCAPAIAN SASARAN 2 SAMPAI DENGAN TAHUN 2017 TERHADAP TARGET AKHIR TAHUN 2018 404,93 -19,01 80,98
3
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan
Rata Rata Lama Sekolah
Tahun 7,66 7,66 100 7.66 7,66 100 7,72 7,72 100 300 100 400 80 -20
PENCAPAIAN SASARAN 3 SAMPAI DENGAN TAHUN 2017 TERHADAP TARGET AKHIR TAHUN 2018 80 -20 80
4 Meningkatnya derajat kesehatan
Angka Usia Harapan Hidup
Tahun 71,89 71,89 100 71,91 71,91 100 71,96 71,96 100 300 100 400 80 -20
PENCAPAIAN SASARAN 4 SAMPAI DENGAN TAHUN 2017 TERHADAP TARGET AKHIR TAHUN 2018 80 -20 80
5
Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat
Prosentase Penurunan Kasus Yang disebabkan masalah perbedaan agama/ keyakinan
Persen 0 0 100 0 0 100 0 0 100 300
100 400 80 -20
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 84
PENCAPAIAN SASARAN 5 SAMPAI DENGAN TAHUN 2017 TERHADAP TARGET AKHIR TAHUN 2018 80 -20 80
6
Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah
Prosentase Jalan Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Persen 37,73 39,5 104,69 54,04
47,08 87,12
68,88 57,61 83,63 275,44 89,41 364,85 72,97 -27,03
Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik
Ha 19.016
,19 11.117,
00 65
20.632,03
42,592 206,43 21.878,
34 22.324
,50 102,03 373,46
101,89
475,35
95,07
-4,93
PENCAPAIAN SASARAN 6 SAMPAI DENGAN TAHUN 2017 TERHADAP TARGET AKHIR TAHUN 2018 168,04 -15,98 84,02
7
Terwujudnya infrastrukur di kawasan pengembangan ekonomi baru
Jumlah Kawasan Pengembangan Ekonomi Baru
Angka 0 0 100* 0 0 100 2 2 100 300 100 400 80 -20
PENCAPAIAN SASARAN 7 SAMPAI DENGAN TAHUN 2017 TERHADAP TARGET AKHIR TAHUN 2018 80 -20 80
8
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Persen 4,71 4,71 100 5,25 5,25 100 5,7 5,7 100 300 100 400 80 -20
PENCAPAIAN SASARAN 8 SAMPAI DENGAN TAHUN 2017 TERHADAP TARGET AKHIR TAHUN 2018 80 -20 80
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 85
9 Meiningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat
Indeks Gini Poin 0,29 0,31*** 106 0.28 0,328 114,28 0.27 0.349 125,92 346,2 142,3
1 488,51 97,70 -2,30
PENCAPAIAN SASARAN 9 SAMPAI DENGAN TAHUN 2017 TERHADAP TARGET AKHIR TAHUN 2018 97,70 2,30 97,70
10
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan
Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan
Persen 42,25 45,19 106,96 42.25 42 99,4 42,26 42,27 100,02 306,38 100,0
9 406,47 81,294
-18,706
Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Persen 6,28 4,99 79,6 8,52 5,16 60,6 9,36 5,24 55,98 196,18 70,59 266,77 53,354 -46,64
PENCAPAIAN SASARAN 10 SAMPAI DENGAN TAHUN 2017 TERHADAP TARGET AKHIR TAHUN 2018 134,65 -32,68 67,32
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 86
3.4 ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN CAPAIAN SASARAN KINERJA
SERTA ALTERNATIF SOLUSI
A. SASARAN 1
Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Yang Efisien dan Efektif
Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Mewujudkan
Kelembagaan Pemerintah yang Efisien dan Efektif, tentunya didukung oleh upaya
dan komitmen yang kuat dari seluruh komponen Pemerintahan di Kabupaten
Sumedang. Terutama komitmen terkait dengan Pembenahan Manajemen Kinerja
SAKIP, dengan arahan kedepan akan terwujud sebuah Manajemen Kinerja yang
lebih berkualitas dan berorientasi hasil serta Efektif dan Efisien dan berkorelasi
terhadap Perwujudan Kelembagaan Pemerintah yang Efisien dan Efektif.
Adapun beberapa hal yang belum maksimal dalam rangka mewujudkan
kelembagaan Pemerintah yang Efisien dan Efektif, cenderung tentunya
disebabkan perjalanan proses yang panjang harus dilalui secara step by step. Dan
yang terpenting adalah komitmen dari seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten
Sumedang (dari pucuk pimpinan sampai ke bawah) adalah hal utama yang harus
dikedepankan.
Alternatif Solusi :
Secara Praktis dalam rangka Mewujudkan Kelembagaan Pemerintah yang Efisien
dan efektif, tentunya diperlukan upaya-upaya bagaimana mendorong Pemerintahan
agar lebih Efektif dan Efisien. Beberapa solusinya adalah Implementasi Manajemen
Kinerja SAKIP yang lebih berkualitas dan berorientasi hasil. Yaitu sbb:
1. Pendampingan Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja SAKIP
2. Diklat, Bimtek, Workhsof terkait Manajemen Kinerja SAKIP
3. Penerapan Teknologi Informatika (IT) pada Manajemen Kinerja SAKIP
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 87
B. SASARAN 2
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan
Kualitas Pelayanan Publik, dapat dilihat dari seberapa tinggi kepuasan masyarakat
ketika dilayani kebutuhan pelayanan dasarnya. Untuk melihat tinggi rendahnya
Kepuasan Masyarakat ketika mendapatkan pelayanan publik dari Pemerintah,
ditunjukan oleh Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. Dari tahun ke tahun Nilai Survey
Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan,
dimana pada Tahun 2016 Nilai SKM : 77,93 dan pada Tahun 2017 Nilai SKM : 79,17,
apabilai di prosentasekan realisasi capaian Target SKM pada Tahun 2016 : 101%
dan pada Tahun 2017 sebesar : 102% terjadi peningkatan realisasi pencapaian
target sebesar kurang lebih 1 % .
Adapun beberapa hal yang belum maksimal dalam upaya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik cenderung tentunya dikarenakan belum seluruh
Perangkat Daerah menerapkan Manajemen Mutu Pelayanan terstandar nasional
(SNI-ISO). Dan yang lebih penting lagi adalah “Reformasi Birokrasi” dalam artian
Perubahan Mind Setting dan budaya kerja para ASN yang memang harus melayani
masyarakat secara bersih dan memuaskan, karena pada hakekatnya Birokrat
adalah Pelayan Masyarakat.
Alternatif Solusi :
Secara Praktis dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pelayan Publik, tentunya
diperlukan dorongan yang lebih intens lagi terkait dengan Pelayanan Publik. Yaitu
sbb:
1. Percepatan Implementasi ZI (Zona Integritas) Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
2. Penerapan Manajemen Mutu terstandar nasional (SNI-ISO) bagi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 88
C. SASARAN 3
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam rangka
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan, merupakan hasil kerja keras
dari seluruh penggiat Pendidikan di kabupaten Sumedang. Sinergitas Antara
Lembaga Pendidikan / (Sekolah), Guru, Peserta Didik dan Orang Tua Murid
merupakan culture yang mengkristal di Kabupaten Sumedang, budaya tersebut
tetap terjaga dan terpelihara secara baik hingga saat ini. Selain hal tersebut,
komitmen yang dibangun Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan
derajat Pembangunan Manusia pada bidang Pendidikan menjadi sebuah prioritas
yang utama, karena dengan meningkatnya derajat Pembangunan Manusia maka
Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan akan meningkat. Setiap tahunnya capaian
Indek Pembangunan Manusia di kabupaten Sumedang mengalami peningkatan
secara signifikan, dimana pada Tahun 2016 IPM (MYS/ Rata-rata lama sekolah) :
mencapai 7,72 , meningkat pada Tahun 2017 IPM (MYS/ Rata-rata lama sekolah) :
mencapai 7,98.
Adapun beberapa hal yang belum maksimal dalam rangka Peningkatan
Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan cenderung disebabkan hal yang bersifat
tekhnis operasional seperti salah satu contoh : Animo Pendidik (Guru) yang relatif
lebih senang mengajar di Perkotaan ketimbang di Perdesaan terpencil.
Alternatif Solusi :
1. Optimalisasi sebaran pendidik (Guru) di tempat terpencil/ pedesaan dan
perkotaan.
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 89
D. SASARAN 4
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam rangka
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tercermin dari upaya-upaya
Pemerintah yang berkesinambungan dalam melayani masyarakatnya pada bidang
Kesehatan, lebih detailnya lagi : seberapa profesional SDM penggiat Kesehatan
(tenaga-tenaga medis) bekerja melayani masyarakat, seberapa baik fasilitas
kesehatan dan sarana prasarana yang ada, sebarapa canggih peralatan kesehatan
yang ada, seberapa baik Manajemen Pengelolaan Kesehatan Masyarakat.
Dikarenakan peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat erat kaitannya dengan
Pembangunan Manusia, maka hal yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten
Sumedang adalah “Pembangunan Manusia” . Yang dalam konteks ini Pemerintah
Kabupaten Sumedang berupaya secara serius meningkatkan Pembangunan
Manusia pada bidang kesehatan, dengan arahan bahwa: tatkala Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) meningkat maka secara otomatis Peningkatan
Derajat Kesehatan akan terwujud. Setiap tahunnya capaian Indek Pembangunan
Manusia di kabupaten Sumedang mengalami peningkatan secara signifikan,
dimana pada Tahun 2016 IPM (AHH/ Angka Harapan Hidup) mencapai : 71,96
meningkat pada tahun 2017 IPM (AHH/ Angka Harapan Hidup) mencapai : 72.
Adapun beberapa hal yang belum maksimal dalam rangka Peningkatan
Derajat kesehatan Masyarakat cenderung disebabkan oleh mind set masyarakat
yang masih variatif dalam menyikapi, Contoh: Pola Hidup Sehat, keengganan
masyarakat ikut serta dalam Program BPJS Kesehatan dll. Selain Mind Set,
kemampuan ekonomi masyarakat pun menjadi kendala yang urgen, dimana masih
banyak masyarakat bawah yang tidak mampu mengakses fasilitas kesehatan yang
berkualitas.
Alternatif Solusi :
1. Fasilitasi pelayanan kemudahan akses kesehatan yang layak dan berkualitas
bagi masyarakat bawah.
.
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 90
E. SASARAN 5
Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Agama Dalam Kehidupan Bermasyarakat
Dimensi nilai-nilai keagamaan terejawantahkan melalui kehidupan
bernegara, kehidupan berbangsa, kehidupan sosial kemasyarakatan dan politik,
kehidupan berserikat dan berorganisasi, kehidupan berpartisifasi dalam
penyelenggaraan negara, kehidupan berpartisipasi dalam ketertiban umum, dll.
Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan penerapan
nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat tercermin dalam beberapa
indikator tersebut diatas yang sangat relevan sekali dengan nilai nilai Keagamaan,
dan akan bermuara pada suatu nilai Toleransi ( Toleransi antar umat beda
beragama, toleransi antar umat seagama, toleransi lintas Organisasi
Kemasyarakatan/ OKP/ Organisasi Politik, toleransi antar sesama warga
masyarakat, dll). Alhasil di Kabupaten Sumedang sudah tidak ada lagi perselisihan
ataupun konflik yang di sebabkan oleh permasalahan perbedaan agama dan
keyakinan. Selain itu, culture yang melekat pada masyarakat Sumedang itu sendiri
yang memang terkenal dengan budaya : someah, handap asor, taliti ati-ati jeung
gumati, tandang makalangan dina nyandang kahayang, linuhung ku elmu, gede
wawanen dina bebeneran, jembar manah, jeung sajabana.., yang apabila di
sederhanakan mengindikasikan bahwa masyarakat sumedang “Berbudi Pekerti
Luhur”. Alhasil menjadikan pola tindak masyarakat Sumedang, jauh dari perbuatan
perselisihan ataupun konflik yang di sebabkan oleh permasalahan sosial dan
permasalahan perbedaan agama dan keyakinan.
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 91
F. SASARAN 6
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah Dalam Mendorong
Pengembangan Wilayah
Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan
kualitas Infrastruktur wilayah dalam mendorong pengembangan wilayah, tidak
terlepas dari komitmen seluruh jajaran stakeholder terkait yang ada di Pemerintahan
Kabupaten Sumedang, yang senantiasa beritikad dan bertekad melakukan
pembenahan wilayah Sumedang agar Sumedang maju dan berkembang secara
pesat. Beberapa langkah yang dilakukan diantaranya menjaga dan melindungi
infrastruktur jalan kewenangan Kabupaten agar tetap dalam kondisi baik, menjaga
cakupan wilayah infrastruktur irigasi Kabupaten dalam kondisi baik. Dari Tahun ke
tahun upaya peningkatan dan pembenahan Infrastruktur menunjukan angka yang
sangat baik, dimana pada setiap tahunnya jalan kewenangan Kabupaten dan irigasi
dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan. Dimana pada Tahun 2016
persentase Jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik sebesar : 57,61%,
meningkat sekitar 5%, pada Tahun 2017 persentase Jalan kewenangan kabupaten
dalam kondisi baik sebesar 62,8%. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik pada
Tahun 2016 seluas: 22.324,50 Ha, meningkat sekitar 600 Ha lebih , Luas irigasi
Kabupaten dalam kondisi baik pada Tahun 2017 seluas: 22.940,38 Ha.
Adapun beberapa hal yang belum maksimal dalam rangka peningkatan
infrastruktur wilayah dalam mendorong pengembangan wilayah, cenderung
dikarenakan ketersedian Sumber Daya Anggaran yang relatif belum memadai untuk
melaksanakan seluruh agenda pengembangan infrastruktur wilayah di kabupaten
Sumedang.
Alternatif Solusi :
1. Daya dukung Sumber Daya Anggaran untuk menopang pengembangan
infrastruktur wilayah di kabupaten Sumedang harus memadai.
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 92
G. SASARAN 7
Terwujudnya Infrastruktur Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Baru
Indikasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam
mewujudkan Infrastruktur di kawasan pengembangan ekonomi baru. Dapat dilihat
dari implementasi pembangunan infrastruktur pada kawasan pengembangan
ekonomi baru, yaitu pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti :
pembangunan jalan dan jembatan guna kemudahan akses mobilisasi pada
kawasan ekonomi baru, pembangunan sarana prasarana air bersih, pembangunan
sarana irigasi pengairan, pembangunan rumah huni/ perumahan, pembangunan
pasar , dll. Lebih jauhnya, tatkala Infrastruktur pada kawasan pengembangan
ekonomi baru sudah terwujud secara maksimal, maka akan memicu pergerakan
investasi, menciptakan lapangan kerja baru, menciptakan wirausaha baru,
menciptakan sentra-sentra usaha baru dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Jatigede sebagai kawasan pengembangan ekonomi baru, pasca dilakukan
penggenangan sekitar tahun 2015 yang lalu, rupanya masih memerlukan upaya-
upaya pembenahan yang lebih lagi terkait dengan Infrastruktur pada wilayah
tersebut dan diperlukan tenaga dan pemikiran yang lebih pula dalam rangka
mewujudkan Jatigede sebagai kawasan Potensial Pengembangan Ekonomi Baru.
Adapun beberapa hal yang belum maksimal dalam rangka mewujudkan
infrastruktur di kawasan pengembangan ekonomi baru, cenderung dikarenakan
ketersedian Sumber Daya Anggaran yang relatif belum memadai untuk
melaksanakan seluruh agenda pengembangan infrastruktur wilayah di wilayah
tersebut.
Alternatif Solusi :
1. Daya dukung Sumber Daya Anggaran untuk menopang perwujudan
infrastruktur di wilayah pengembangan ekonomi baru harus memadai.
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 93
H. SASARAN 8
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang
Keberhasilan Pemerintah kabupaten sumedang dalam meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang, dapat dilihat dari laju Pertumbuhan
Ekonomi yang merupakan peningkatan hasil dari kegiatan ekonomi seluruh unit
ekonomi di kabupaten Sumedang, yaitu peningkatan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB). Adapun Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Kabupaten Sumedang Dirinci Menurut Kategori Lapangan Usaha
(Persen), pada Tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi sebesar : 5,70%, meningkat
sebesar kurang lebih 1 % dimana pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi : 6,23
%.
Adapun hal-hal yang dianggap belum maksimal dalam rangka Peningkatan
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2017 cenderung
disebabkan oleh faktor lain seperti situasi sosial politik dalam negeri, mengingat
Tahun 2017 dan tahun 2018 adalah Tahun Politik sehingga sedikit mempengaruhi
iklim usaha di Kabupaten Sumedang.
Alternatif Solusi :
1. Promosi Investasi dan kemudahan Investasi di kabupaten Sumedang.
2. Meningkatkan daya saing potensi ekonomi lokal.
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 94
I. SASARAN 9
Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat
Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan
pemerataan pendapatan masyarakat dapat dilihat dari Pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Sumedang pada tahun 2017. Dimana Laju Pertumbuhan Ekonomi
(PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Sumedang Dirinci Menurut
Kategori Lapangan Usaha (Persen), pada Tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi
sebesar : 5,70%, meningkat sebesar kurang lebih 1 % dimana pada tahun 2017 laju
pertumbuhan ekonomi : 6,23 %. Pertumbuhan sebesar 1% tersebut
mengindikasikan perkembangan dan peningkatan aktifitas perekonomian
kabupaten Sumedang yang ditandai dengan pergerakkan roda ekonomi daerah
melalui aktivitas produksi, konsumsi dan investasi yang berdampak pada
penyerapan tenaga kerja , pertumbuhan wirausaha baru dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat serta peningkatan pendapatan masyarakat kabupaten
Sumedang pada Tahun 2017. Sehingga Laju Pertumbuhan tersebut berkorelasi
positif terhadap nilai Indeks Gini kabupaten Sumedang pada Tahun 2017 adalah
sebesar : 0,37* Poin, dengan kategori Ketimpangan Pendapatan Sedang, hal
tersebut mengindikasikan bahwa pendapatan masyarakat Kabupaten Sumedang
meningkat dan tarap hidup masyarakat Kabupaten Sumedang meningkat.
Adapun hal-hal yang dianggap belum maksimal dalam rangka Peningkatan
Pemerataan Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2017
cenderung disebabkan oleh faktor lain seperti situasi sosial politik dalam negeri,
mengingat Tahun 2017 dan tahun 2018 adalah Tahun Politik sehingga sedikit
mempengaruhi iklim Ekonomi di Kabupaten Sumedang.
Alternatif Solusi :
1. Mendorong wirusaha baru yang lebih kraetif dan inovatif.
2. Kemudahan akses permodalan/ kredit lunak bagi wirausaha baru.
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 95
J. SASARAN 10
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan
kualitas lingkungan hidup berkelanjutan, salah satunya ditandai dengan upaya
upaya Pemerintah dan Masyarakat yang senantiasa menjaga SDA hayati agar
tetap lestari dan terjaga secara baik. Secara praktis melalui : kemitraan Pemerintah
dan masyarakat dalam menanggulangi masalah bencana alam melalui daerah
tanggap bencana, penanaman hutan yang sudah gundul/ reboisasi, menjaga
ekosistem hutan baik tumbuhan maupun hewan-hewan, mengendalikan dan
mencegah pencemaran air tanah dan udara melalui Amdal, mewujudkan ruang
terbuka hijau, mencegah eksploitasi berlebih terhadap SDA, menjaga kebersihan
lingkungan melalui Pasukan Kuning sebagai pasukan kebersihan (K-3), dll.
Adapun hal-hal yang dianggap belum maksimal dalam rangka peningkatan
kualitas lingkungan hidup berkelanjutan, sebagian cenderung diakibatkan oleh
gejala-gejala hukum alam/ bencana alam yang memang sukar untuk di estimasi
kapan kejadiannya, serta kurangnya personil penggiat Lingkungan Hidup,dll.
Alternatif Solusi :
1. Menambah jumlah personel Pasukan kuning / pasukan kebersihan (K-3) dan
memperhatikan kesejahteraannya.
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 96
3.5 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
Tabel 3.23
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Pencapaian Sasaran
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA UTAMA
JUMLAH INDIKATOR
KINERJA SASARAN
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 PENYERAPAN
ANGGARAN (%)
TINGKAT EFISIENSI
(5-6) REALISASI %
1 2 3 4 5 6 7
Terwujudnya kelembagaan
pemerintah yang efisien dan efektif
Penilaian LAKIP
3
48,58 97%
Penilaian LPPD 3,032 105%
Tingkat Kewajaran Penyajian Informasi Keuangan
WTP 100%
SASARAN 1 101,00 93,00 8
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
1 79,17 102,91
SASARAN 1 102,91 96,00 6,91
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan
pendidikan
Rata-Rata Lama Sekolah
1 7,98 100
SASARAN 2 100 102,18 -2,18
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Angka Harapan hidup
1 72 100
SASARAN 4 100 99,18 0,82
Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam
kehidupan bermasyarakat
Prosentase penurunan kasus yang disebabkan masalah perbedaan agama/ keyakinan
1 100 100
SASARAN 5 100 99,00 1
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 97
Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah dalam mendorong pengembangan
wilayah
Prosentase Jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik
2
62,8 89,41
Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
22.940,38 101,89
SASARAN 6 95,65 94,98 0,67
Terwujudnya infrastrukur di kawasan pengembangan
ekonomi baru
Jumlah Kawasan Pengembangan Ekonomi Baru
1 2 100
SASARAN 7 100 0 100
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang
Laju Pertumbuhan Ekonomi
1 6.23 100
SASARAN 8 100 72,90 27,1
Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat
Indeks Gini 1 0,37 142,31
SASARAN 9 142,31 98,45 43,86
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
berkelanjutan
Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan
2
42,3 100,09
Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)
7,13 70,59
SASARAN 10 85,34 98,09 -12,75
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 98
3.6 ANALISIS PROGRAM YANG MENUNJANG PENCAPAIAN SASARAN
Tabel 3.24
Analisis Program Yang Menunjang Pencapaian Sasaran
NO URAIAN PROGRAM
KELUARAN
DAMPAK
1. Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Meningkatnya Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/ Wakil Kepala daerah
Lancarnya aktifitas kedinasan
Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
Terjalinnya koordinasi yang baik dengan pemangku
kepentingan/ stakeholder
lainnya
2. Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Manajemen
Pemerintahan
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Kabupaten/
kota, kecamatan dan desa Kelurahan)
Terselenggaranya prosesi Kebijakan Manajemen
Pemerintahan dalam berbagai aspek (Lokus/ focus), sesuai
dengan subtansi dan peraturan
perundang-undangan
3. Program Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah Meningkatnya Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
Terwujudnya koordinasi yang
baik antar Pemerintah Daerah
Terjalinnya kerjasama yang baik antar Pemerintah Daerah
4. Program Peningkatan Sarana Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
Meningkatnya Sarana Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tersedianya sarana dan prasarana kantor guna
menunjang kelancaran kinerja
penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Meningkatnya Sistem Pengawasan
Internal dan pengendalian Pelaksanaan KDH
Terselenggaranya
Pengendalian Pelaksanaan KDH sesuai dengan subtansi
dan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan
6. Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan
Meningkatnya profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Terciptanya Pemahaman yang
subtantif bagi tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Terlahirnya tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan
yang professional sesuai
amanat Peraturan Perundang-undangan
7. Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Meningkatnya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
Terciptanya pedoman kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan yang terstandar
sesuai dengan subtansi dan aturan perundang-undangan
8. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Meningkatnya Pengembangan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Terciptanya pengelolaan
keuangan daerah yang akuntabel
9. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Meningkatnya Pengembangan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Terciptanya pengelolaan
keuangan daerah yang
akuntabel
10. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang
akuntabel
11. Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Kabupaten
Meningkatnya Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Kabupaten
Terciptanya pengelolaan
keuangan Kabupaten yang
akuntabel
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 99
NO URAIAN PROGRAM
KELUARAN
DAMPAK
12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Terciptanya capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel
13. Program Peningkatan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD Meningkatnya Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
Tersedianya pedoman
perencanaan dan
penganggaran SKPD yang akuntabel
14. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlahirnya Sumberdaya Aparatur yang memiliki
Kompetensi tekhnis/
manajerial yang memadai guna menunjang pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan
tupoksinya masing-masing
15. Program Peningkatan Sarana Aparatur
Meningkatnya sarana aparatur Lancarnya kinerja aparatur
16. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Terlahirnya Sumberdaya
Aparatur yang memiliki Kompetensi tekhnis/
manajerial yang memadai
guna menunjang pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
tupoksinya masing-masing
17. Program Pengembangan Data/Informasi
Meningkatnya pengembangan data dan informasi
Tersedianya Data dan informasi yang bersifat Up To
Date/ actual
Terlayaninya masyarakat
dalam hal kebutuhan
keperluan akses informasi/ data
18. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlahirnya Sumberdaya Aparatur yang memiliki
Kompetensi tekhnis/
manajerial yang memadai guna menunjang pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan
tupoksinya masing-masing
19. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Aktualisasi diri dan pengembangan karir Aparatur
PNSD (Struktural/ dan Fungsional)
20. Program Pendidikan Kedinasan Meningkatnya Pendidikan Kedinasan Aktualisasi diri dan
pengembangan karir Aparatur PNSD (Struktural/ dan
Fungsional)
21. Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Manajemen
Pemerintahan (Kabupaten/Kota,
Kecamatan dan Desa/Kelurahan)
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Kabupaten/
kota, kecamatan dan desa Kelurahan)
Terselenggaranya prosesi Kebijakan Manajemen
Pemerintahan dalam berbagai
aspek (Lokus/ focus), sesuai dengan subtansi dan peraturan
perundang-undangan
22 Program Penerapan dan Penegakan Hukum
Meningkatnya Penerapan dan Penegakan Hukum
Terciptanya masyarakat madani atau masyarakat melek
hokum
Pemahaman dan Komitmen
yang kuat dari seluruh elemen
bangsa tentang penegakan
hokum
23. Program Penataan Sarana dan
Prasarana Hukum Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Hukum Kemudahan akses data bagi
masyarakat perihal
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 100
NO URAIAN PROGRAM
KELUARAN
DAMPAK
pemenuhan kebutuhan data dan informasi mengenai
produk hokum
24. Program Penyelamatan dan
Pelestarian
Dokumen Arsip Daerah
Meningkatnya Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah
Terjaganya Keselamatan Dokumen/ arsip-arsip Daerah
25. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
Meningkatnya Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Terciptanya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
sesuai dengan subtansi dan sesuai dengan amanat
Peraturan Perundang-
undangan
26. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya sarana dan
prasarana yang memadai
Lancarnya kinerja aparatur
27. Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen Arsip Daerah Meningkatnya Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen Arsip Daerah
Terjaganya Keselamatan
Dokumen/ arsip-arsip Daerah
28. Program Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana Prasarana
Kearsipan
Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/
Berkala Sarana Prasarana Kearsipan
Terpeliharanya arsip-arsip
daerah
29. Program Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Aparatur Pelayanan
Kearsipan SKPD
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya
Aparatur Pelayanan Kearsipan SKPD
Adanya arsiparis pada tiap
SKPD yang mempunyai
kemampuan dan pemahaman yang subtantif tentang
pengelolaan kearsipan Daerah
30. Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan
Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-undangan
Termanfaatkannya produk hukum daerah sesuai subtansi
dan sesuai aturan perundang-
undangan
Termanfaatkannya produk
hukum daerah bagi kepentingan kebijakan public
31. Program Penataan Kelembagaan
dan Ketatalaksanaan
Meningkatnya Penataan Kelembagaan
dan Ketatalaksanaan
Terselenggaranya Penataan
Kelembagaan Organisasi dan Ketatalaksanaan sesuai dengan
subtansi dan peraturan
perundang-undangan
32. Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa Meningkatnya Kapasitas Aparatur
Pemerintah desa
Terciptanya SDM Aparatur
pemerintahan desa yang memiliki pemahaman
subtantif mengenai
pengelolaan Manajemen Pemerintahan Desa
Terpecahkannya masalah-
masalah sosial kemasyarakatan di lingkungan
Perdesaan
Terselenggaranya penyelenggaraan
Pemerintahan Perdesaan yang optimal
33. Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan Meningkatnya Pembangunan prasarana
dan Fasilitas perhubungan
Terciptanya Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan yang sesuai dengan fungsi dan
peruntukannya
Terlayaninya masyarakat dan
terciptanya kenyamanan dan
keselamatan masyarakat
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 101
NO URAIAN PROGRAM
KELUARAN
DAMPAK
selaku pengguna fasilitas perhubungan
34. Program Rehabilitasi Dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Meningkatnya Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Terpeliharanya Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Terciptanya Prasarana dan
fasilitas LLAJ yang layak dan sesuai dengan fungsi dan
peruntukannya
Terlayaninya masyarakat dan terciptanya kenyamanan dan
keselamatan masyarakat selaku pengguna fasilitas
LLAJ
35. Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan Meningkatnya Pelayanan Angkutan Terciptanya kualitas
pelayanan angkutan yang
optimal bagi masyarakat
Terciptanya pelayanan angkutan yang layak sesuai
dengan fungsi dan peruntukannya
Terlayaninya masyarakat dan
terciptanya kenyamanan dan keselamatan masyarakat
selaku pengguna pelayanan
angkutan
36. Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas Meningkatnya Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
Terciptanya kualitas
pengendalian dan pengamanan lalu lintas yang optimal bagi
masyarakat
Terciptanya pengendalian dan pengamanan lalu lintas yang
layak sesuai dengan fungsi
dan peruntukannya
Terlayaninya masyarakat dan
terciptanya kenyamanan dan keselamatan masyarakat
selaku pengguna pelayanan
lalu lintas
37. Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor Meningkatnya Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
Terwujudnya kelaikan
kendaraan bermotor sesuai
dengan standar peraturan yang berlaku
Terlayaninya masyarakat selaku pengguna kendaraan
bermotor, dan terciptanya
keamanan dan keselamatan masyarakat
38. Program DAK Bidang Perhubungan Meningkatnya Fasilitas Perhubungan
dari Dana Alokasi Khusus
Terciptanya Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan yang sesuai dengan fungsi dan
peruntukannya
Terlayaninya masyarakat dan terciptanya kenyamanan dan
keselamatan masyarakat selaku pengguna fasilitas
perhubungan
39. Program Pembinaan Telematika
Daerah Meningkatnya Telematika Daerah Terciptanya SDM praktisi
Telematika yang Optimal
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 102
NO URAIAN PROGRAM
KELUARAN
DAMPAK
Terciptanya masyarakat yang melek teknologi informatika
Kemudahan akses informasi bagi masyarakat
40. Program Pengembangan sarana dan
prasarana komunikasi dan
informatika
Meningkatnya Pengembangan sarana
dan Prasarana Komunikasi dan Informatika
Terciptanya kinerja berbasis
Teknologi Informatika
Lancarnya kinerja Organisasi
41. Program Pengembangan Aplikasi Sistem dan Konten Telematika
Meningkatnya Pengembangan aplikasi Sistem dan Konten Telematika
Tersedianya sistem aplikasi konten telematika
Terciptanya aparatur dan masyarakat yang melek
teknologi informatika
Kemudahan akses informasi
bagi masyarakat
42. Program Pengembangan Pelayanan Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya pengembangan Pelayanan Komunikasi dan Informatika
Terlayaninya dan terciptanya kemudahan akses informasi
bagi masyarakat
Masyarakat mengetahui
informasi tentang prosesi
pembangunan daerah
43. Program Pengembangan Sumber
Daya Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya Pengembangan Sumber
Daya Komunikasi dan Informatika
Berkembangnya Sumber Daya
Komunikasi dan Informatika guna lancarnya akses
informasi dan komunikasi
44. Program Penataan Administrasi
Kependudukan Meningkatnya Penataan Administrasi
Kependudukan Terlayaninya kebutuhan
masyarakat dalam hal
pemenuhan data dan informasi
tentang Administrasi Kependudukan
45. Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
Meningkatnya Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Adanya pemetaan potensi wilayah tujuan transmigrasi
46. Program Perencanaan
Pembangunan
Meningkatnya Perencanaan
Pembangunan daerah
Termanfaatkannya hasil
kajian penelitian perencanaan pembangunan daerah sebagai
arah kebijakan dan pedoman
serta acuan dalam kebijakan pelaksanaan pembangunan
daerah
47. Program Pengembangan Data/Informasi
Meningkatnya pengembangan data dan informasi
Tersedianya Data dan informasi yang bersifat Up To
Date/ actual
Terlayaninya masyarakat dalam hal kebutuhan
keperluan akses informasi/ data
48. Program Kerjasama Pembangunan Meningkatnya Kerjasama
Pembangunan
Adanya Sinergitas kerjasama
Pembangunan melaui pengeloalaan Kawasan
Agroteknobisnis Sumedang
(KAS)
49. Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Terciptanya Perencanaan
Pembangunan Daerah secara
Partisipatif dan Akuntabel
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 103
NO URAIAN PROGRAM
KELUARAN
DAMPAK
50. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya Perencanaan Pembangunan daerah
Termanfaatkannya hasil kajian penelitian perencanaan
pembangunan daerah sebagai
arah kebijakan dan pedoman serta acuan dalam kebijakan
pelaksanaan pembangunan
daerah
51. Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi Meningkatnya Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Termanfaatkannya kajian
penelitian perencanaan
pembangunan ekonomi sebagai arahan kebijakan dan
pedoman serta acuan dalam kebijakan pelaksanaan
pembangunan ekonomi
52. Program Perencanaan Sosial dan
Budaya Meningkatnya Perencanaan sosial dan
Budaya Termanfaatkannya kajian
penelitian perencanaan Sosial
dan Budaya sebagai arah
kebijakan dan pedoman serta acuan dalam kebijakan
pelaksanaan pembangunan
Sosial dan Budaya
53. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Meningkatnya Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam
Termanfaatkannya kajian penelitian perencanaan
prasarana wilayah dan sumber daya alam sebagai arah
kebijakan dan pedoman serta
acuan dalam kebijakan pelaksanaan pembangunan
strategis Wilayah dan Sumber
Daya Alam
54. Program Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
Meningkatnya Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
Tersedianya pedoman
pemetaan wilayah strategis
untuk pertumbuhan ekonomi
Terciptanya aktifitas ekonomi
Terciptanya peluang usaha baru
Terciptanya wirausaha baru
55. Program Penataan Perkotaan dan
Pedesaan Meningkatnya Penataan Perkotaan dan
Pedesaan
Terciptanya tata kota dan tata
pedesaan yang baik
Berjalannya fungsi-fungsi tata
kota sesuai dengan fungsinya
Terciptanya ketertiban, keamanan dan keindahan kota
dan desa
56. Program Perencanaan Tata Ruang Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang Terciptanya suatu perencanaan Tata ruang yang berpedoman
pada Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku
Terlaksananya pengembangan dan pembangunan tata ruang
sesuai dengan perencanaan
tata ruang
57. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsinya
Terciptanya ketertiban dalam rangka pemanfaatan ruang
58. Program Perencanaan Tata Ruang Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang Terciptanya suatu perencanaan Tata ruang yang berpedoman
pada Peraturan Perundang–
Undangan yang berlaku
Terlaksananya pengembangan
dan pembangunan tata ruang
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 104
NO URAIAN PROGRAM
KELUARAN
DAMPAK
sesuai dengan perencanaan tata ruang
59. Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
Meningkatnya Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Terciptanya keamanan dan
kenyamanan bagi masyarakat
60. Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa
Meningkatnya kerjasama Informasi dengan Media Masa
Adanya keseimbangan berita dan fungsi kontrol bagi prosesi
pelaksanaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Adanya informasi yang dapat
dikonsumsi oleh publik dan mencerdaskan masyarakat
61. Program Kerjasama Informasi
dengan Media Masa Meningkatnya kerjasama Informasi
dengan Media Masa
Adanya keseimbangan berita
dan fungsi kontrol bagi prosesi pelaksanaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Adanya informasi yang dapat dikonsumsi oleh publik dan
mencerdaskan masyarakat
62. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Terciptanya karakter dan pemahaman masyarakat yang
berwawasan kebangsaan
Kesadaran masyarakat akan
wawasan kebangsaan
Terciptanya keamanan dan
ketertiban dilingkungan
masyarakat
63. Program Pendidikan Politik
Masyarakat Meningkatnya Pendidikan Politik
masyarakat
Terlahirnya masyarakat yang
melek politik
64. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Meningkatkan Peran Serta Kepemudaan Terlahirnya generasi muda yang yang terarah serta
berkarakter dan siap
berpartisipasi dalam prosesi pembangunan
65. Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan Meningkatkan Peran Serta Kepemudaan Terlahirnya generasi muda
yang yang terarah serta
berkarakter dan siap
berpartisipasi dalam prosesi
pembangunan
66. Program Peningkatan Aktifitas
Perempuan dalam Pembangunan
(P2WKKS)
Meningkatnya Aktivitas Perempuan
dalam Pembangunan
Terciptanya wahana dan
peluang bagi kaum perempuan, untuk bisa
berpartisifasi dalam prosesi
Pembangunan
Meningkatnya taraf hidup
kaum perempuan
67. Program Penguatan Kelembagaan Gender dan Anak
Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Gender dan Anak
Optimalnya asfek Yuridis bagi Kelembagaan Gender dan
Anak
Optimallnya manajemen
pengelolaan Kelembagaan gender dan Anak
Optimalnya SDM pengelola
Kelembagaan Gender dan Anak
Terjaminnya taraf hidup kaum perempuan dan anak
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 105
NO URAIAN PROGRAM
KELUARAN
DAMPAK
68. Program Pembinaan Peranserta Masyarakat Dalam Pelayanan KB-
KR yang Mandiri
Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri
Terciptanya pemahaman dan komitmen yang jelas dan
berkelanjutan bagi
masyarakat/ keder KB
Kemudahan akses bagi kader
KB terhadap kebutuhan pelayanan KB
69. Program Pengembangan Pusat
Pelayanan Informasi dan Konseling
KRR
Meningkatnya Pengembangan Pusat
Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
Kemudahan akses bagi
masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan KRR
70. Program peningkatan
penanggulangan narkoba, PMS
termasuk HIV/ AIDS
Meningkatnya penanggulangan
narkoba, PMS HIV/ AIDS
Terciptanya pemahaman yang
optimal bagi masyarakat
perihal bahaya narkoba dan pencegahan HIV/ AIDS
Tertanggulanginya masalah Narkoba dan HIV/ AIDS
Terhindarnya masyarakat dari
bahaya Narkoba dan HIV/
Aids
71. Program Penyiapan Tenaga
Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Meningkatnya Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Sinergitas yang optimal antara kelompok BKB-PAUD-
POSYANDU, kader KB, dan
kelompok BKB BKR dan BLK
72. Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan Meningkatnya Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Terciptanya SDM masyarakat
perdesaan yang kompeten dan berdaya guna serta berhasil
guna
73. Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun
Desa
Meningkatnya Partisifasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
Terciptanya SDM masyarakat
perdesaan yang Partisipatif dalam upaya-upaya
pembangunan Desa
74. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dengan
Media Masa
Meningkatnya Pengembangan Komunikasi Informasi Dengan Media
Masa
Adanya fungsi Kontrol bagi Pemerintah Daerah
75. Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Meningkatnya Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Bangkitnya animo dan gairah
masyarakat untuk berolahraga
Lahirnya atlet-atlet baru dari
berbagai cabang olagraga
Lahirnya atlet berprestasi
76. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Meningkatnya sarana dan prasarana olagraga
Kemudahan akses fasilitas olahraga bagi masyarakat
Lahirnya atlet berprestasi
77. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Meningkatnya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal
Terciptanya keamanan dan ketertiban dilingkungan
masyarakat
78. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Terciptanya karakter dan pemahaman masyarakat yang
berwawasan kebangsaan
Kesadaran masyarakat akan wawasan kebangsaan
Terciptanya keamanan dan ketertiban dilingkungan
masyarakat
79. Program Pemberdayaan Masyarakat
untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan
Meningkatnya Pemberdayaan
Masyarakat untuk menjaga Ketertiban
dan Keamanan
Pemahaman dan komitmen
yang kuat bagi anggota satuan
Linmas sebagai penjaga dan pelindung keamanan dan
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 106
NO URAIAN PROGRAM
KELUARAN
DAMPAK
ketertiban lingkungan masyarakat
Terciptanya keamanan dan
ketertiban dilingkungan masyarakat
80. Program Penyelenggaraan
Pendidikan Pada BLUD
Terselanggaranya Pendidikan pada
BLUD
Tersedianya/ terlayaninya
akses Pendidikan Bidang Kesehatan
Terlahirnya SDM dengan disiplin ilmu Kesehatan
81. Program Peningkatan Operasional
Tingkat Satuan Pendidikan Meningkatnya Operasional tingkat
satuan pendidikan
Lancarnya kinerja tingkat
satuan pendidikan
82. Program Pendidikan Anak Usia Dini
Meningkatnya mutu Pendidikan anak
usia dini
Tersedianya/ terlayaninya akses yang mudah bagi
(masyarakat/ anak-anak usia dini) dalam memenuhi
kebutuhan Pendidikan Anak
Usia dini
Terlahirnya generasi dini di
Kabupaten Sumedang yang mengenyam pendidikan sejak
usia dini.
83. Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun Meningkatnya mutu Pendidikan Dasar Terciptanya komitmen yang
jelas bagi masyarakat, bahwa
masyarakat wajib mengenyam
pendidikan dasar minimal sampai 9 (Sembilan) tahun.
Terciptanya kesadaran yang tinggi masyarakat, perihal
Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun.
Terlayaninya pendidikan dasar
9 (Sembilan) tahun bagi
masyarakat
84. Program Pendidikan Menengah
85. Program Pendidikan Non Formal Meningkatnya kualitas mutu Pendidikan Non Formal
Mudahnya akses pendidikan bagi masyarakat/ peserta didik
yang putus sekolah, untuk
mengikuti dan mengenyam pendidikan non formal (Kejar
paket B/ kejar paket C).
Terciptanya generasi Sumedang yang mengenyam
pendidikan berkelanjutan,
sehingga tidak ada lagi generasi yang hilang (Not
Again Lost Generation).
Terlayaninya Pendidikan Non Formal bagi masyarakat
86. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Terlahirnya SDM tenaga Kependidikan yang optimal
dan bermutu
Terlahirnya generasi yang berkualitas
87. Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan Terwujudnya Manajemen Pelayanan
Pendidikan Tersedianya Data Base
Pendidikan berbasis Sistem
Informasi Manajemen
Tersedianya/ terlayaninya kemudahan akses informasi
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 107
NO URAIAN PROGRAM
KELUARAN
DAMPAK
bagi masyarakat perihal informasi pendidikan.
88. Program DAK Pendidikan Termanfaatkannya DAK Bidang
Pendidikan
Terciptanya penyelenggaraan
pendidikan yang optimal di Kabupaten Sumedang
89. Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Meningkatnya Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Terciptanya animo dan gairah
gemar membaca bagi masyarakat
Terkelolanya perpustakaan dengan Optimal
90. Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Meningkatnya Mutu Obat Perbekalan
Kesehatan
Tersedianya / terlayaninya
kebutuhan obat dan perbekalan obat yang
memadai bagi kepentingan
pelayanan kesehatan masyarakat
Terlayaninya kebutuhan obat-obatan bagi masyarakat
91. Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya kesehatan Masyarakat Teciptanya/ terlayaninya
akses pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat
92. Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
Meningkatnya Promosi dan
Pemberdayaan Kesehatan
Terciptanya penyampaian
informasi dan pemahaman yang baik bagi masyarakat
dalam bidang kesehatan
Terciptanya pola hidup sehat bagi masyarakat
Terlayaninya kebutuhan informasi tentang kesehatan
bagi masyarakat
93. Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat
Terciptanya suatu masyarakat yang sehat
Terlayaninya pemenuhan gizi bagi masyarakat
94. Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Meningkatnya Lingkungan Sehat Terciptanya sebuah kondisi lingkungan yang sehat bagi
masyarakat
Terlayaninya masyarakat
dalam hal kebutuhan-
kebutuhan yang berkaitan
dengan pengembangan dan kesehatan lingkungan
95. Program Pencegahan
Penanggulangan Penyakit Menular
Meningkatnya Pencegahan penyakit menular
Terlayaninya pemahaman dan pengetahun masyarakat
perihal pencegahan penyakit
menular
Berkurangnya jumlah
masyarakat yang terkena
penyakit menular
96. Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Meningkatnya Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Terlayaninya kebutuhan
pelayanan dasar begi masyarakat
Terlahirnya SDM tenaga
kesehatan yang memadai sesuai dangan Standarisasi
yang telah ditentukan
97. Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat kurang mampu/
miskin
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 108
NO URAIAN PROGRAM
KELUARAN
DAMPAK
98. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu
dan Jaringannya
Meningkatnya sarana dan prasarana Puskesmas
Terciptanya sebuah Pusat Pelayanan Kesehatan
Masyarakat yang memadai
bagi pelayanan kesehatan masyarakat
Terlayaninnya Masyarakat dalam hal kebutuhan
pelayanan kesehatan
99. Program Kesehatan Remaja Meningkatnya Kesehatan Remaja Terciptanya pemahaman dan komitmen yang baik
dikalangan usia remaja perihal
Kesehatan Remaja
Terlayaninya kebutuhan
kesehatan khususnya bagi usia remaja
100. Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya Kemitraan dalam bidang
Pelayanan kesehatan
Terciptanya kemitraan/
kerjasama yang baik dalam upaya-upaya pelayanan
kesehatan bagi masyarakat
Terlayaninya dan tersedianya jaminan kemudahan bagi
masyarakat dalam hal kebutuhan pelayanan
kesehatan
101. Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia dan Remaja
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lansia dan remaja
Terciptanya pemahaman dan komitmen yang baik perihal
kesehatan bagi masyarakat
lanjut usia dan usia remaja
Terlayaninya kebutuhan
pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat
lanjut usia dan bagi
masyarakat usia remaja
102. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Meningkatnya Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Tersedianya informasi yang memadai tentang penjagaan
Keselamatan Ibu dan anak bagi masyarakat
Terciptanya pemahaman dan komitmen yang baik bagi
masyarakat, khususnya bagi
calon ibu melahirkan/ ibu hamil
Terlayananinya ibu hamil dan
ibu melahirkan
Terciptanya Keselamat bagi
ibu dan anak
103. Program Bantuan Keuangan dari
Provinsi Jawa Barat Bidang
Kesehatan
Fasilitasi Kegiatan Peningkatan
Kesehatan dari dana Bantuan Provinsi
Terlayaninya dan
terfasilitasinya masyarakat
dalam hal pelayanan kesehatan dari dana bantuan Provinsi
104. Program DAK Bidang Kesehatan Termanfaatkannya DAK Bidang Kesehatan
Terwujudnya masyarakat sumedang sehat
105. Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata
Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit
Terciptanya sebuah Rumah Sakit yang memadai bagi
pelayanan kesehatan
masyarakat
Terlayaninnya Masyarakat
dalam hal kebutuhan
pelayanan kesehatan
106. Program DAK Bidang Kesehatan Termanfaatkannya DAK Bidang
Kesehatan
Terwujudnya masyarakat
sumedang sehat
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 109
NO URAIAN PROGRAM
KELUARAN
DAMPAK
107. Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada BLUD
Termanfaatkannya Pelayanan kesehatan oleh masyarakat
Terjaminnya kesehatan masyarakat
108. Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Meningkatnya kualitas anak dan
Perempuan
Terciptanya peranan
perempuan/ anak dalam pembangunan guna
meningkatkan tarap hidup
109. Program Keluarga Berencana Meningkatnya Keluarga Berencana Terlayaninya kader Keluarga berencana melalui fasilitasi
layanan KB
Terakomodirnya data kader KB
110. Program pelayanan kontrasepsi Meningkatnya Pelayanan kontrasepsi Terlayaninya kebutuhan masyarakat berkaitan dengan
pelayanan pemasangan
kontrasepsi
111. Program DAK Bidang Keluarga
Berencana
Termanfaatkannya DAK Bidang
Keluarga Berencana
Lancarnya pemenuhan
kebutuhan perihal KB bagi
para stakeholders KB dan bagi para kader KB/ masyarakat
112. Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Terlayaninya kebutuhan Lembaga-lembaga Sosial yang
ada di masyarakat
Terarahnya Peran serta Lembaga Kesejahteraan Sosial
di Masyarakat
113. Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Meningkatnya Pembangunan Jalan dan Jembatan
Terciptanya dan tersedianya kemudahan akses jalan dan
jembatan yang layak untuk digunakan oleh masyarakat
Lancarnya aktifitas
masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan,
kesehatan dan lain-lain
Terlayaninya masyarakat dalam hal kebutuhan
penggunaan jalan dan
jembatan
114. Program Pembangunan Sistem
Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
Meningkatnya Sistem Informasi/ Data
Base Jalan dan Jembatan
Tersedianya Sistem Informasi
Manajemen perihal Data Base Jalan dan Jembatan
Terlayaninya masyarakat dalam rangka mengakses
informasi tentang Data Jalan
dan Jembatan
115. Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Terciptanya karakter dan pemahaman masyarakat yang
berwawasan kebangsaan
Kesadaran masyarakat akan
wawasan kebangsaan
Terciptanya keamanan dan
ketertiban dilingkungan masyarakat
116. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
Meningkatnya Rehabilitasi
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Terpeliharanya jalan dan
jembatan dalam kondisi yang baik
Terciptanya dan tersedianya
kemudahan akses jalan dan jembatan yang layak untuk
digunakan oleh masyarakat
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 110
NO URAIAN PROGRAM
KELUARAN
DAMPAK
Lancarnya aktifitas masyarakat dalam bidang
sosial, ekonomi, pendidikan,
kesehatan dan lain-lain
117. DAK Bidang Infrastruktur Jalan Termanfaatkannya DAK Bidang
Infrstruktur Jalan
Terciptanya dan tersedianya
kemudahan akses jalan dan yang layak untuk digunakan
oleh masyarakat
Lancarnya aktifitas masyarakat dalam bidang
sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain
118. Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
Meningkatnya Pembangunan Saluran
Drainase/ gorong-gorong
Terciptanya drainase yang
baik
Lancarnya saluran-saluran air
Tersedianya dan terlayaninya masyarakat dalam hal
kebutuhan pembuangan air
limbah (rumah tangga/
industri).
Berkurangnya tingkat peluapan air/ banjir ketika
musim penghujan
119. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Terciptanya infrastuktur perdesaan yang optimal
Terlayaninya masyarakat dalam hal kebutuhan
penggunaan infrastruktur
(jalan, jembatan, gedung, perumahan) dan lain-lain
Lancarnya akses jalan antar desa
Lancarnya aktifitas ekonomi masyarakat
Meningkatnya taraf hidup
masyarakat perdesaan
120.
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya
Meningkatnya Pengembangan dan
Pengelolaan Irigasi Rawa dan Jaringan
Pengairan
Tersedianya pedoman
perencanaan pembangunan
jaringan pengairan
Terpenuhinya kebutuhan
pengairan bagi lahan budidaya (sawah, kebun, kolam ikan)
dan lain lain
Terlayaninya kebutuhan pengairan bagi masyarakat
bermata pencaharian sebagai petani
121. Program Pengembangan dan
Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau & Sumber Daya Air Lainnya
Meningkatnya Pengembangan dan
Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber daya Air Lainnya
Termanfaatkannya sungai,
danau, dan sumber daya air lainnya oleh masyarakat
secara ekonomis
Terjaganya sungai, danau dan sumberdaya air lainnya dari
eksploitasi berlebihan
122. Program DAK PU Irigasi Termanfaatkannya DAK PU Irigasi Terpeliharanya Irigasi dengan
baik
Lancarnya aliran-aliran Irigasi
Terpenuhinya kebutuhan
pengairan bagi areal pertanian/
perkebunan dengan baik
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 111
NO URAIAN PROGRAM
KELUARAN
DAMPAK
Meningkatnya tingkat produksi bidang pertanian
perkebunan
Meningkatnya taraf hidup para pelaku pertanian, perkebunan
dan lain-lain yang terkait dengan dampak pemanfaatan
Irigasi.
123. Program Pengembangan
Data/Informasi ke PU-an
Meningkatnya Pengembangan Data/ Informasi ke PU-an
Tersedianya data yang akurat perihal ke PU-an
Terlayaninya dan tersedianya kemudahan akses data dan
informasi tentang ke PU-an
bagi masyarakat
124. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Terlayaninya dan tersedianya kebutuhan air baku bagi
masyarakat
125. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
Meningkatnya Sarana dan Prasarana
kebinamargaan
Tersedianya sarana dan
prasarana kebinamargaan guna
menunjang kelancaran kinerja
Lancarnya aktifitas
Kebinamargaan
126. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang ke PU-an
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang ke PU-an
Terlayaninyakebutuhan masyarakat dalam hal
pemenuhan data dan informasi tentang Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
ke Pu-an ( RTRW, tata ruang kota, jalan, jembatan, irigasi,
perumahan) dan lain-lain
127. Program DAK Cipta Karya Meningkatnya DAK Bidang Cipta Karya
Termanfaatkannya DAK Bidang Cipta Karya
128. Program Lingkungan Sehat
Perumahan Meningkatnya Lingkungan Sehat
Perumahan Terciptanya pola hidup sehat
di lingkungan masyarakat
Terlayaninya kebutuhan
masyarakat dalam hal (MCK/ sanitasi)
129. Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
Meningkatnya Pemberdayaan Fakir
miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyendang Masalah Kesejahteraan
social
Terciptanya tatanan kehidupan
sosial kemasyarakatan yang layak
130. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Terciptanya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat
131. Program Pembinaan Eks Penyakit
Sosial (Eks Napidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial
lainnya)
Meningkatnya pembinaan Eks Penyakit Sosial
Terarahnya aktifitas para Eks Penyandang penyakit Sosial
(Eks Narapidana, PSK,
Narkoba dll)
Meningkatnya tarap
kehidupan Eks Penyandang
penyakit social
132. Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Terlayaninya kebutuhan
Lembaga-lembaga Sosial yang ada di masyarakat
Terarahnya Peran serta
Lembaga Kesejahteraan Sosial di Masyarakat
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 112
NO URAIAN PROGRAM
KELUARAN
DAMPAK
133. Program Pembinaan dan Latihan bagi Penyandang Cacat dan Eks
Trauma
Meningkatnya Pembinaan dan Latihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks
Trauma
Meningkatnya kualitas hidup penyandang cacat dan eks
trauma
134. Program Penciptaan Iklim Usaha
Kecil Menengah dan Produktif Meningkatnya Penciptaan Iklim Usaha
Kecil Menengah dan Produktif
Berkembangnya kualitas
produk UMKM
Terlahirnya SDM KUMKM yang berkualitas
135. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Terwujudnya daya saing produkIndustri Kerajinan kecil
dan menengah
Meningkatnya taraf hidup para pelaku industry kerajinan
menengah dan kecil
136. Program Peningkatan Kesempatan
Kerja Meningkatnya kesempatan Kerja Terciptanya peluang
kesempatan kerja
Terakomodirnya masyarakat pencari kerja
Terciptanya kesejahteeraan masyarakat
137. Program Pengembangan Kemitraan Meningkatnya Pengembangan kemitraan
Terciptanya peluang kerjasama
Terjalinnya pola kerjasama
melalui kemitraan yang saling menguntungkan
138. Program Peningkatan Pelayanan
Perizinan Meningkatkan Pelayanan perijinan Kemudahan akses perijinan
bagi masyarakat
Terlayaninya masyarakat
dalam hal kebutuhan pelayanan perijinan
139. Program penciptaan iklim Usaha
Kecil Menengah yang kondusif
Meningkatnya Penciptaan Iklim Usaha
Kecil Menengah Yang Kondusif
Terjalinnya kerjasama usaha
yang kondusif
140. Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
Meningkatnya iklim investasi dan
realisasi investasi
Terciptanya iklim investasi
yang kondusip
Terjalinnya kerjasama bagi
para pelaku usaha
141 Peningkatan Keberdayaan Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan
Masyarakat perdesaan
Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan
Masyarakat Perdesaan
Terciptanya Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan
yang berdaya saing dan
mampu menopang kesejahteraan masyarakat
perdesaan
142. Program Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian Lembaga
Ekonomi dan Kesejahteraan
Masyarakat Perdesaan
Meningkatnya Keberdayaan dan Kemandirian Lembaga Ekonomi dan
Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan
Terciptanya lembaga-lembaga ekonomi perdesaan yang
berdaya saing, ekonomis, dan mandiri dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan
sosial kemasyarakatan
143. Program DAK Perdagangan Pasar Termanfaatkannya DAK Bidang Perdagangan Pasar
Lancarnya aktifitas perdagangan pasar
144. Program Peningkatan Efesiensi
Perdagangan dalam Negeri
Meningkatnya Efisiensi Perdagangan Dalam negeri
Terselenggaranya aktifitas perdagangan dalam negeri
secara efisien dan kondusif
145. Program Pengembangan Sistem
Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Meningkatnya Pengembangan Sistem
Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
Terciptanya jaringan usaha
antar pelaku UMKM
Mudahnya akses pemasaran bagi UMKM
146. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Meningkatnya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Tumbuhnya daya saing UKM
Tumbuhnya wirausaha baru
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 113
NO URAIAN PROGRAM
KELUARAN
DAMPAK
147. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi
Terciptanya kelembagaan Koperasi yang subtansial
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
Mudahnya informasi dan
akses pemasaran bagi Koperasi
148. Program Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga Kerja Meningkatnya Kualitas dan
Produktifitas Tenaga Kerja Terbentuknya masyarakat
yang mempunyai keterampilan
dan skill guna menunjang
kesejahteraan hidup/ kesejahteraan social
Terciptanya wirausaha baru yang produktif
149. Program Peningkatan dan
Pemberdayaan Kelembagaan
Hubungan Industrial
Meningkatnya kelembagaan Hubungan
Industrial
Terfasilitasinya Kelembagaan
Perusahaan (PP/ PKB)
150. Program Perlindungan Tenaga kerja
dan Pengembangan Sistem
Pengawasan Ketenagakerjaan
Meningkatnya Perlindungan Tenaga
Kerja dan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
Terciptanya Perlindungan bagi
tenaga kerja
151. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Meningkatnya perlindungan jaminan soial
Terciptanya kesejahteraan social bagi tenaga kerja
152. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana
daerah
Meningkatnya Penyiapan Potensi sumberdaya sarana dan prasarana
daerah
Tertatanya potensi sumberdaya sarana dan
prasarana daerah sebagai
pedoman kebijakan selanjutnya
153. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Terpromosikannya pariwisata Kabupaten Sumedang baik
didalam negeri maupun diluar negeri
154. Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Meningkatnya Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Tertatanya objek wisata
dengan baik
Kemudahan akses data base
pariwisata daerah bagi masyarakat yang memerlukan
informasi
155. Program Peningkatan promosi dan
kerjasama
Meningkatnya Promosi dan kerjasama Tersedianya informasi tentang potensi investasi daerah
Tingginya akses pemasaran
potensi investasi daerah
Terjalinnya kerjasama bagi
para pelaku usaha
156. Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
Meningkatnya kemampuan Teknologi
Industri
Adanya teknologi tepat guna
Termanfaatkannya teknologi oleh para pelaku Industri Kecil
dan Menengah
Meningkatnya nilai ekonomis para pelaku Industri Kecil dan
Menengah
157. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan Perdagangan
Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Terciptanya perlindungan yang memadai bagi konsumen
Terciptanya pola perdagangan yang kondusif
158. Program Peningkatan Ketahanan
Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Meningkatnya Ketahanan Pangan (Pertanian/ perkebunan)
Ketersediaan stok pangan memadai
Tingkat kerawanan pangan
berkurang
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 114
NO URAIAN PROGRAM
KELUARAN
DAMPAK
159. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Meningkatnya Kesejahteraan Petani Daya beli petani tinggi
Kehidupan sosial para petani
meningkat
160. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Meningkatnya Ketahanan Pangan (Pertanian/ perkebunan)
Ketersediaan stok pangan memadai
Tingkat kerawanan pangan berkurang
161. Program Peningkatan Pemasaran
hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Perkebunan
Kemudahan akses Pemasaran produksi hasil pertanian/
perkebunan bagi para pelaku
pertanian/ perkebunan
Meningkatnya kesejahteraan
para pelaku pertanian/ perkebunan
162. Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya Penerapan Teknologi
Pertanian/ perkebunan
Meningkatnya jumlah dan
kualitas hasil panen
Kehidupan sosial para pelaku
pertanian meningkat
163. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya Produksi Pertanian/ Perkebunan
Kualitas dan Kuantitas Produksi Pertanian/
perkebunan Meningkat
Daya saing hasil produksi
tinggi
Tarap hidup para pelaku pertanian/ perkebunan
meningkat
164. Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
Meningkatnya Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/ Perkebunan lapangan
Terlahirnya SDM Penyuluh
yang kompeten sesuai dengan
bidangnya
Meningkatnya pengetahuan
para pelaku pertanian/ perkebunan
165. Program Pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
Meningkatnya Pencegahan dan
Penanggulangan penyakit ternak
Terjaganya hewan peternakan
dari penyakit
Tingkat kualitas hasil hewan
ternak meningkat
166. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan
Secara kuantitas dan secara kualitas hasil peternakan
meningkat
Kesejahteraan para pelaku
Peternakan meningkat
167. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Meningkatnya Pemasaran hasil produksi peternakan
Kemudahan akses Pemasaran produksi hasil ternak bagi para
pelaku peternakan
Meningkatnya kesejahteraan
para pelaku peternakan
168. Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur
Pertanian lainnya
Meningkatnya Pembangunan sarana, Prasarana dan Infrastruktur Pertanian
Lainnya
Lancarnya aktifitas Pertanian, perkebunan, perikanan
Meningkatnya kualitas hasil produksi
169. Program DAK Bidang Pertanian Termanfaatkannya DAK bidang pertanian
Meningkatnya taraf hidup para pelaku pertanian
170. Program Peningkatan Kesehatan
Masyarakat Veteriner
Meningkatnya Kesehatan Masyarakat
Veteriner
Kualitas hidup masyarakat
veteriner meningkat
171. Program Pengembangan Data / Informasi Peternakan / Perikanan
Meningkatnya Pengembangan Data Informasi Peternakan/ Perikanan
Terkelolanya Data Base Peternakan / Perikanan
Kemudahan akses informasi
bagi masyarakat perihal
informasi Peternakan/
perikanan
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 115
NO URAIAN PROGRAM
KELUARAN
DAMPAK
172. Proggram Peningkatan Pengelolaan Hasil Produksi Peternakan
Meningkatnya Pengelolaan Hasil Produksi Peternakan
Terciptanya hasil produksi peternakan dengan kualitas
dan kuantitas yang memadai
Meningkatnya taraf hidup para pelaku peternakan
173. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia Peternakan dan Perikanan
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Peternakan dan Perikanan
Terlahirnya SDM pelaku Petenakan dan Perikanan yang
kompeten di bidangnya
Meningkatnya taraf hidup masyarakat pelaku peternakan
dan perikanan
174. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Meningkatnya Pengembangan Budidaya Perikanan
Adanya bibit-bibit ikan unggulan
Termanfaatkannya potensi budidaya perikanan
175. Program Peningkatan Konsumsi
Hasil Perikanan
Meningkatnya Konsumsi Hasil Perikanan
Meningkatnya animo masyarakat untuk
mengkonsumsi ikan/
perikanan
Terpenuhinya kebutuhan
protein bagi masyarakat melalui konsumsi ikan/
perikanan
176. Program Optimalisasi pengolahan
dan pemasaran produksi perikanan
Meningkatnya optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan
Terwujudnya pola pengolahan perikanan yang optimal
Terwujudnya pasar untuk
produk perikanan
177. Program Peningkatan
Sarana/Prasarana Bidang Perikanan
Meningkatnya Sarana/ Prasarana
Bidang Perikanan
Termanfaatkannya sarana dan
prasarana perikanan oleh para petani perikanan
Meningkatnya kualitas hasil
produksi perikanan
178. Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya Produksi Pertanian/
Perkebunan
Terciptanya produk pertanian/
perkebunan yang memadai dari segi kuantitas
179. Program Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Infrastruktur
Pertanian lainnya
Meningkatnya pembangunan sarana,
prasarana dan infrastruktur pertanian lainnya
Meningkatnya kelancaran
produksi pertanian
180. Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Meningkatnya Pengembangan Kinerja
Pengelola Persampahan
Terkelolanya persampahan
secara optimal
Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat
Terlayaninya masyarakat dalam hal pengelolaan
pembuangan sampah
Terjaganya kesehatan
lingkungan bagi masyarakat
181 Program Pengembangan Agribisnis Meningkatnya Pengembangan Agribisnis
Penyerapan tenaga kerja dan wirausaha baru dibidang
Agrobisnis
182. Program Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya Hutan
Meningkatnya Pemanfaatan Potensi
Sumver Daya Hutan
Termanfaatkannya Potensi
sumberdaya hutan oleh masyarakat
Penyerapan dan terciptanya
wirausaha baru pengelola budidaya hutan
Meningkatnya kualitas produksi panen
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 116
NO URAIAN PROGRAM
KELUARAN
DAMPAK
183. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Meningkatnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Pengendalian dan pemanfaatan lahan hutan
secara bijaksana
Terjaganya eksploitasi lahan hutan secara berlebihan
184. Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Hutan
Meningkatnya Perlidungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Terlindunginya Sumber Daya Hutan
Terjaganya eksploitasi Sumber Daya Hutan secara berlebihan
185. Program Perencanaan dan
Pengembangan Hutan
Meningkatnya Perencanaan dan
Pengembangan Hutan
Adanya acuan perencanaan
Pengembangan Hutan
Termanfaatkanya Perencanaan
Pengembangan Hutan
186. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Meningkatnya Pengendalian Polusi Terciptanya instrumen pengendalian polusi
Terjaganya lingkungan sosial kemasyarakatan dari Polusi
187. Program DAK Energi Pedesaan Meningkatnya DAK Bidang Energi
Perdesaan
Termanfaatkannya Energi
Perdesaan untuk menopang
kehidupan social
kemasyarakatan perdesaan
188. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup
Terjaganya lingkungan hidup dari pencemaran
Terjaganya SDA dari eksploitasi berlebihan
Terlindunginya kehidupan sosial kemasyarakatan dari
presenden negatif yang
ditimbulkan oleh dampak pencemaran atau eksploitasi
berlebih terhadap suatu
lingkungan
189. Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam Meningkatnya Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
Tersedianya sistem Informasi
Manajemen Lingkungan hidup daerah
Terlayaninya kemudahan
akses data dan informasi bagi masyarakat perihal informasi
yang berkaitan dengan status
lingkungan hidup daerah
Terlindunginya Sumber Daya
Alam dari eksploitasi berlebihan
190. Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH) Meningkatnya Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau
Termanfaatkanya Ruang
Terbuka Hijau sesuai dengan peruntukan dan fungsinya
Terciptanya lingkungan yang bernuansa hijau dan terbebas
dari pencemaran lingkungan
Termanfaatkannya Ruang Terbuka Hijau bagi kehidupan
sosial kemasyarakatan
191. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Meningkatnya Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Terciptanya pemahaman yang baik bagi masyarakat dalam
hal pencegahan bahaya kebakaran
Tersedianya sarana penunjang, dan tersedianya SDM yang
siap siaga mengantisifasi
bahaya kebakaran
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 117
NO URAIAN PROGRAM
KELUARAN
DAMPAK
Terciptanya masyarakat yang siaga terhadap
penanggulangan bahaya
kebakaran
192. Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban Bencana
Alam
Meningkatnya Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban Bencana
Terlahirnya masyarakat yang
siap dan tanggap bencana
193. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Meningkatnya Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
pemanfaatan Tanah
Termanfaatkannya tanah bagi kepentingan pembangunan
infrastruktur
Termanfaatkannya tanah bagi
kepentingan pembangunan sosial kemasyarakatan
194. Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang Pertambangan
Meningkatnya Pembinaan dan
Pengawasan Bidang Pertambangan
Terjaganya eksploitasi
berlebihan pada Sumber-sumber Pertambangan
195. Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
Meningkatnya Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
Adanya akses kelistrikan bagi
masyarakat
Termanfaatkannya fasilitasi
Penerangan jalan umum oleh masyarakat
196. Program Pengendalian Air Tanah Meningkatnya Pengendalian air Tanah Terjaganya eksploitasi
berlebihan pada sumber-sumber air tanah
197. Program Pengembangan Nilai
Budaya
Meningkatnya Pengembangan Nilai
Budaya
Terciptanya masyarakat yang
berbudi pekerti luhur dan berbudaya
198. Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Meningkatnya Pengelolan Kekayaan Budaya
Termanfaatkannya kekayaan budaya bagi kehidupan sosial
masyarakat
199. Program Pengembangan Nilai
Budaya
Meningkatnya Pengembangan Nilai
Budaya
Terciptanya masyarakat yang
berbudi pekerti luhur dan
berbudaya
200. Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Meningkatnya Pengelolan Kekayaan
Budaya
Termanfaatkannya kekayaan
budaya bagi kehidupan sosial
masyarakat
201. Program Pengelolaan Keragaman Buda
Meningkatnya Pengelolan Kekayaan Budaya
Termanfaatkannya kekayaan budaya bagi kehidupan sosial
masyarakat
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 118
3.7 AKUNTABILITAS KEUANGAN
Dalam rangka menunjang pancapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017, dimensi keuangan dijadikan acuan dasar dalam
rangka menilai dan mempertanggungjawabkan aspek keuangan serta menilai sejauhmana
target anggaran dapat terealisasi secara akuntabel.
A. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
Besarnya Anggaran Pendapatan tahun 2017 adalah sebesar Rp.
2.728.997.402.083,07 sampai dengan akhir Desember Tahun 2017 dari anggaran tersebut
tercapai realisasi pendapatan sebesar Rp. 2.658.995.902.650,69 apabila dipersentasekan
sebesar 97,43 %. Sedangkan realisasi pendapatan pada tahun 2017 mengalami kenaikan
sebesar 9,99 % dibandingkan dengan Tahun 2016, realisasi anggaran pendapatan tahun 2016
sebesar Rp.2.393.230.834.419,11,-
Adapun target dan realisasi APBD Tahun 2017 pada sektor pendapatan sebagai
berikut
Tabel 3.25 REALISASI APBD TAHUN 2017
NO URAIAN TARGET (RP) REALISASI (RP) CAPAIAN
%
1. Pendapatan Asli
Daerah
523.047.667.603,07 553.309.848.691,69 105,79
2. Pendapatan Transfer 2.170.975.774.480,00 2.071.212.093.959,00 95,40
3. Lain-lain Pendapatan
yang Sah
34.473.960.000,00 34.473.960.000,00 100
JUMLAH 2.728.497.402.083,07 2.658.995.902.650,69 97,45
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 119
B. Belanja Daerah
Rencana dan realisasi APBD Sumedang Tahun anggaran 2017 berdasarkan aspek
belanja adalah sebagai berikut:
Tabel 3.26
RENCANA DAN REALISASI APBD TAHUN 2017
NO. URAIAN BELANJA TARGET (RP) REALISASI (RP) CAPAIAN
%
1. Belanja Tidak
Langsung
1.579.362.136.649,17 1.515.408.909.024,00 95,95
2. Belanja Langsung 1.162.933.771.533,75 1.107.120.878.484,00. 95,20
JUMLAH 2.742.295.908.182,92 2.622.529.787.508,00 95,63
Pada dimensi belanja daerah pada tahun 2017 mengalami kenaikan 4,20 % di
bandingkan dengan tahun 2016, realisasi belanja tahun 2016 sebesar Rp.
2.512.458.298.088,00,-.sedangkan pada tahun 2017 Rp. 2.622.529.787.508,00
C. Pembiayaan Daerah
Rencana dan realisasi APBD Sumedang Tahun 2017 berdasarkan aspek
pembiayaan daerah dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 3.27 PEMBIAYAAN DAERAH
NO URAIAN
PEMBIAYAAN TARGET (RP) REALISASI (RP)
CAPAIAN %
1. Penerimaan Pembiayaan
22.521.812.431,85 22.521.812.431,85 100
2. Pengeluaran Pembiayaan
9.223.306.332,00 9.223.306.332,00 100
JUMLAH PEMBIAYAAN
NETO
13.298.506.099,85 13.298.506.009,85 100
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 120
Pada dimensi pembiayaan daerah tahun 2017 mengalami penurunan ≥ 100 %
dibandingkan dengan tahun 2016, realisasi pembiayaan tahun 2016 sebesar Rp.
139.843.398.757,46 sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 13.298.506.009,85
Adapun perbandingan realisasi APBD meliputi pendapatan, belanja daerah dan
pembiayaan antara tahun 2016 dan tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Tabel.3.28
PERBANDINGAN REALISASI APBD 2016 DAN 2017
TAHUN ANGGARAN
2016 2017
TARGET
Pendapatan 2.456.781.204.564,55 2.728.497.402.083,07
Belanja 2.593.590.211.829,03 2.742.295.908.182,92
Pembiayaan 136.809.007.264,48 13.298.506.099,85
REALISASI
Pendapatan 2.393.230.834.419,11 2.658.995.902.650,69
Belanja 2.512.458.298.088,00 2.622.529.787.508,00
Pembiayaan 139.851.805.157,467 13.298.506.009,85
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 121
3.8 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN
KINERJA
Realisasia nggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk
mewujudkan 10 sasaran strategis kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja
Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.29 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PENCAPAIAN
SASARAN KINERJA
NO SASARAN STRATEGIS URAIAN PROGRAM
JUMLAH ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN PERSENT
ASE (%)
( Dalam Rp ) (Dalam Rp.)
1 2 2 3 4 5
1. Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
4.490.423.850 4.384.460.400 97.64%
Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Manajemen Pemerintahan
3.620.661.410 3.480.899.535 96.14%
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
272.987.600 246.874.100 90.43%
Program Peningkatan Sarana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2.249.003.050 2.237.609.650 99.49%
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
148.750.000 146.950.000 98.79%
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
10.000.000 10.000.000 100%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6.710.206.960 5.995.940.705 79.84%
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 122
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
218.748.650 206.399.650 94.35%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6.709.326.960 6.498.779.705 93.82%
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten
904.142.000 781.134.697 74.64%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
344.590.270 335.283.500 97.30%
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
162.821.400 158.421.400 97.30%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.000.000 53.890.000 53.89%
Program Peningkatan Sarana Aparatur
704.935.900 155.782.402 22%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
150.000.000 117.992.250 79%
Program Pengembangan Data/Informasi
662.458.000 659.545.500 99.12%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.000.000 93.250.000 93.25%
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.021.074.400 987.680.900 93.56%
Program Pendidikan Kedinasan
584.700.000 717.390.000 123.%
Program Penerapan dan Penegakan Hukum
467.083.500 439.873.465 94.17%
Program Penataan Sarana dan Prasarana Hukum
67.475.800 64.015.800 94.87%
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
9.643.014.051 8.801.440.056 83.30%
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 123
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah
123.200.000 120.855.900 98.10%
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kearsipan
106.211.750 104.811.750 98.68%
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pelayanan Kearsipan SKPD
20.000.000 20.000.000 100%
Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan
39.591.815.551
36.819.281.365 93,00
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1.807.968.000 1.762.102.200 97.46%
Program Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika
16.000.000 16.000.000 100%
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
274.951.000 265.904.000 96.71%
Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
135.600.000 131.448.000 96.94%
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
446.055.200 439.677.400 98.57%
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
96.000.000 92.575.000 96.43%
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
163.150.000 162.743.500 99.75%
Program DAK Bidang Perhubungan
Program Pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika
66.000.000 64.180.000 97.24%
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 124
Program Pengembangan Aplikasi Sistem dan Konten Telematika
85.135.000 80.112.436 94.10%
Program Pengembangan Pelayanan Komunikasi dan Informatika
16.000.000 16.000.000 100%
Program Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika
16.000.000 16.000.000 100%
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.999.819.130 1.923.820.780 95.54%
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Program Pengembangan Data/Informasi
662.458.000 659.545.500 99%
Program Kerjasama Pembangunan
100.000.000 - 0%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.828.958.350 1.724.086.200 88%
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
560.000.000 556.917.400 98%
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
665.538.900 654.505.600 98%
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
297.512.800 158.456.400 24%
Program Perencanaan Tata Ruang
399.700.000 366.710.000 91.75%
Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa
295.000.000 295.000.000 100%
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
650.750.000 650.750.000 100%
Program Pendidikan Politik Masyarakat
3.552.427.750 3.545.447.777 99.80%
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
345.000.000 341.083.000 98.86%
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 125
Program Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri
947.860.850 948.783.350 100%
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
64.000.000 63.995.000 100%
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
74.182.400 74.182.400 100%
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
534.000.000 506.831.500 94.61%
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
254.000.000 172.527.200 84.57%
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dengan Media Masa
266.940.200 265.340.200 99.40%
16.621.007.580 15.954.724.843 96,0
3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
790.000.000 98.917.000 12.52%
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
2.022.986.000 2.016.533.250 99.68%
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
650.750.000 650.750.000 100%
Program Penyelenggaraan Pendidikan Pada BLUD
217.447.928.047 232.001.644.001 96.33%
Program Pendidikan Anak Usia Dini
210.200.000 210.049.100 99.78%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
76.996.205.000 74.748.172.980 97.08%
Program Pendidikan Non Formal
498.143.000 495.822.100 99.51%
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
870.000.000 785.253.600 90.26%
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
119.665.200.000 119.192.445.394 99.60%
Program DAK Pendidikan 20.436.769.050 18.972.380.800 92.83%
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 126
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
232.800.000 231.696.700 99.53%
439.820.981.097 449.403.664.925 102,18
4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
80.000.000 79.950.000 99.94%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
61.735.669.341 50.902.871.750 67.98%
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
218.690.700 209.574.700 91.83 %
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.097.225.000 1.037.953.785 89.48%
Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular
627.391.100 587.453.536 87.67%
Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
11.067.490.000 10.345.311.292 87.37%
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
346.111.000 333.350.500 92.76%
Program Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat Bidang Kesehatan
3.479.860.000 3.415.203.550 96.31%
Program DAK Bidang Kesehatan
39.851.866.504 34.250.166.237 85.94%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
119.133.051 96.938.423 66.21%
Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD
217.447.928.047 232.001.644.001 96.33%
Program Keluarga Berencana 361.600.000 411.600.000 100%
Program pelayanan kontrasepsi
80.759.650 80.759.650 100%
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 127
Program DAK Bidang Keluarga Berencana
2.107.225.400 2.107.225.400 100%
338.620.949.793 335.860.002.824 99,18
5.
Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
277.876.000 274.950.000 99%
6. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
65.654.979.800 64.237.604.100 97.84%
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
645.309.750 638.367.200 98.92%
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
16.853.646.000 16.778.184.250 99.55%
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
29.171.827.750 29.042.668.850 99.56%
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
6.023.721.500 6.019.379.000 99.92%
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
499.587.500 471.335.950 94.35%
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
91.535.997.218 87.557.196.018 95.65%
Program Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau & Sumber Daya Air Lainnya
2.549.014.000 2.492.882.850 97.80%
Program Pengembangan Data/Informasi ke PU-an
37.328.475.565 36.567.424.300 95.81%
Program DAK Cipta Karya 13.599.653.400 7.907.989.400 58.15%
Program Lingkungan Sehat Perumahan
5.423.159.950 4.020.051.200 73.13%
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
42.000.000 42.000.000 100%
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 128
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
125.000.000 124.501.000 100%
Program Pembinaan Eks Penyakit Sosial (Eks Napidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)
100.000.000 99.900.000 100%
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
277.876.000 274.950.000 99%
269.830.248.433 256.274.434.118 94,98
7.
Terwujudnya Infrastuktur di kawasan pengembangan ekonomi baru
0
8. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah dan Produktifi
60.000.000 60.000.000 100%
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
61.637.000 61.337.000 99.02%
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1.156.640.000 1.133.021.600 97.96%
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
1.230.325.430 1.151.291.430 93.58%
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
508.884.750 371.472.210 72.99%
Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
400.000.000 395.275.000 98.82%
Peningkatan Keberdayaan Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan
395.262.750 365.676.909 92.51%
Program Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan
167.818.360 165.905.850 98.86%
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 129
Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan dalam Negeri
3.668.323.445 1.529.528.585 98.86%
Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil
1.786.413.310 1.770.833.484 99.13%
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
194.760.000 193.378.000 98.26%
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
213.684.250 212.029.251 98.58%
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
2.717.684.045 2.689.205.600 98.45%
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Hubungan Industrial
249.316.000 246.026.000 98.95%
Program Perlindungan Tenaga kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
47.098.600 47.098.600 98.68%
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
178.950.000 175.760.000 100.00%
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.163.620.000 513.860.500 98%
15.200.417.940 11.081.700.019 72,90
9. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat
Program Peningkatan promosi dan kerjasama
836.580.000 830.315.375 56%
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
390.000.000 390.000.000 100%
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
320.000.000 320.000.000 100%
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
1.454.831.600 1.435.195.900 98.65%
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
529.900.000 524.053.500 97.80%
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
39.953.345.350 39.345.676.525 96.98%
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 130
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
75.000.000 75.000.000 100%
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
3.906.411.150 3.712.909.200 90.33%
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapanagan
437.760.000 437.760.000 100%
Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
75.000.000 70.058.000 93.41%
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
1.454.831.600 1.435.195.900 98.65%
Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Pertanian Lainnya
23.790.859.900 23.582.830.625 98.25%
Program DAK Bidang Pertanian
11.633.222.600 11.435.882.400 96.63%
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
161.333.000 153.251.000 94.99%
Proggram Peningkatan Pengelolaan Hasil Produksi Peternakan
465.618.000 413.223.000 88.75%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Peternakan dan Perikanan
101.333.000 101.333.000 100%
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
312.781.600 295.981.800 94.63%
Program Peningkatan Konsumsi Hasil Perikanan
79.701.000 79.701.000 100%
Program Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan
52.932.350 52.932.350 98.85%
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Bidang Perikanan
703.829.500 701.644.200 99.69%
86.735.270.650 85.392.943.775 98,45
10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.125.556.050 1.101.653.350 97.9%
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 131
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
76.800.000 76.436.700 99.5%
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
141.277.750 138.976.750 98.4%
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
239.998.500 239.998.500 100%
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
331.200.000 309.535.475 93.5%
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
543.444.400 524.043.160 96.4%
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
251.950.000 248.865.000 98.8%
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
726.020.300 711.775.900 98.0%
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
947.075.000 946.325.000 99.92%
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
30.897.276.500 30.897.276.500 99.82%
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
2.193.582.000 2.150.169.400 98.02%
Program Pengendalian Air Tanah
Program Pengembangan Nilai Budaya
1.172.500.000 1.148.640.800 95%
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
937.310.650 335.910.650 35.84%
39.583.991.150 38.829.607.185 98,09
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 132
3.9 PENGHARGAAN TAHUN 2017
Berikut ini adalah data Penghargaan yang diraih Pemerintah Kabupaten Sumedang
dari Bulan Januari sampai dengan akhir Bulan Desember Tahun 2017, yaitu sebagai berikut :
Tabel 3.30 Penghargaan Tahun 2017
NO
Instansi
Nama Prestasi/ Penghargaan
Bidang Prestasi
Kab
up
aten
WIL
Pro
vin
si
Inte
rnas
ion
al
Peringkat
Prestas
i
Nas
ion
al
Lembaga Yang Memberi
Penghargaan Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 BUPATI SUMEDANG Kepala Daerah yang telah mempelopori Sistem Informasi Izin Cetak Mandiri
Penerapan Teknologi Informatika pada PTSP
ASPRUMNAS KAB.SMD
2 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SISPIL
Quality Manajemen System ISO 9001 : 2008
Manajemen Mutu
TCL
3 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
Pencapaian Level 2 Pengawasan Internal Pemerintah
BPKP Perwakilan Jawa Barat
4 DESA UJUNG JAYA Desa Sadar Hukum Tahun 2017
Kesadaran Hukum
Gubernur Jawa barat
5 RSUD Peningkat Kinerja dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
6 DNAS PERTANIAN KABUPATEN SUMEDANG
Kabupaten terbaik dalam peningkatan luas tambahan tanam (LTT) padi se Provinsi Jawa barat
Pertanian
Badan Karantina Pertanian selaku penanggungjawab UPSUS Jawa Barat
7 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
Perangkat daerah penerima Penghargaan Kegiatan gelar Capaian serapan 2 (dua) juta Kesempatan kerja Tahun 2017
Sosial Ketenagakerjaan
Gubernur Jawa barat
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 133
BAB 4 PENUTUP
4.1. Kesimpulan.
Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan kemudian diperkuat dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka untuk itu dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa
Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota dan
menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang ini disusun untuk memberikan
gambaran tentang capaian kinerja program maupun sasaran sebagai realisasi pencapaian
target-target yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2014-2018 yang juga telah dituangkan
dalam kontrak kerja berupa Perjanjiaan Kinerja Tahun 2017 untuk diwujudkan pada tahun 2017.
Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sumedang
setelah melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya pada tahun 2017.
Hasil pengukuran atas 10 Sasaran Strategis dan 14 Indikator Kinerja Utama tersebut
secara umum telah memenuhi target dengan capaian sebagai berikut :
1. Sasaran Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif : 101%
(SANGAT BAIK)
2. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik : 102,91 (SANGAT BAIK).
3. Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan : 100 (BAIK).
4. Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat : 100 (BAIK).
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 134
5. Sasaran Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan
bermasyarakat : 100 (BAIK).
6. Sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah dalam mendorong
pengembangan wilayah : 95,65 (BAIK).
7. Sasaran Terwujudnya infrastrukur di kawasan pengembangan ekonomi baru : 100
(BAIK).
8. Sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang : 100
(BAIK).
9. Sasaran Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat : 142,31 (SANGAT
BAIK).
10. Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan : 85,34 (BAIK).
Adapun diagram hasil pengukuran atas 10 Sasaran Strategis dan 14 Indikator
Kinerja Utama tersebut secara umum telah memenuhi target dengan capaian sebagai berikut
35,71 % (5) indikator melebihi target dengan kategori SANGAT BAIK;
64,29 % (9) indikator sesuai target dengan kategori BAIK,
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 135
Diagram 4.1
Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2017
PERSENTASE CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2017
Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap
beberapa indikator kinerja tahun ke empat yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten
Sumedang dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Sumedang Perubahan Tahun 2017 dapat
dipenuhi sesuai dengan harapan. Beberapa indikator kinerja belum terlaksana secara optimal
yang dikarenakan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan, hal ini menjadi catatan penting
terhadap upaya perbaikan di masa yang akan datang. Terhadap indikator kinerja yang
capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, kami sadari semata-mata karena
kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan
Sangat Baik; 35,71%
Baik; 64,29%
Sangat Baik Baik
PERUBAHAN LKIP KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 136
ketidak sempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki lebih baik pada tahun-
tahun mendatang. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Sumedang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kabupaten
Sumedang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah
mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sumedang.
Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini dapat memenuhi
permintaan pertanggungjawaban kinerja sekaligus menjadi sumber informasi dalam
pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja serta dapat menjadi salah satu sumbangan
penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana
Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) yang pada tingkat
Pemerintah Daerah disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada
masa mendatang.