pendahuluan a. latar belakang masalahrepository.unika.ac.id/16677/2/14.c2.0007 anastasya...
TRANSCRIPT
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Anak termasuk bayi adalah bagian dari generasi muda sebagai salah
satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita
perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan
sifat khusus yang memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi,
selaras, dan seimbang. Di dalam diri anak melekat harkat dan haknya sebagai
manusia yang harus dijunjung tinggi. Pengertian anak menurut Pasal 1 angka
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan”. Pernyataan tersebut berlaku juga bagi
bayi yang termasuk dalam kategori anak dengan merujuk pada Pasal 1 angka
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI
Eksklusif bahwa pengertian “bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia
12 (dua belas) bulan”.
Setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan
hak-haknya yang mangandung makna bahwa Hak Asasi Manusia (HAM)
merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat sangat
mendasar dan mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai
2
dengan bakat, cita-cita dan martabatnya.1 Hak-hak dasar yang melekat pada
diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan
Yang Maha Esa tersebut tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.
Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai penerus
cita-cita perjuangan bangsa, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-
luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental
maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya
perlindungan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan
memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya
perlakuan tanpa diskriminasi.
Pelanggaran Hak Asasi sangat rentan dialami oleh seorang anak.
Untuk itu seorang anak harus dijamin hak hidupnya untuk dapat tumbuh dan
berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. 2 Hal ini merupakan
komitmen bangsa bahwa menghormati, memenuhi, dan menjamin hak anak
adalah tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang
tua. Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk
perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Untuk
mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan
kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin
pelaksanaannya. Pemerintah Indonesia telah mengundangkan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-
1 Bagus Wicaksono, 2015, Bahan Bacaan Awal: Mengenal Hak Anak, Jakarta: Gugah NuraniIndonesia, hal. 362 Mohammad Farid, 2010, Panduan Penggunaan Instrumen Pemantauan Atas 5 Isu Dalam HakAnak, Yogyakarta: Yayasan Serikat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN), hal. 29
3
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-
Undang tersebut mewujudkan segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Upaya perlindungan anak terdapat dalam berbagai aspek bidang
kehidupan terutama upaya perlindungan anak dalam bidang kesehatan.
Kesehatan merupakan aspek penting dari hak asasi manusia yang harus dijaga
dan diupayakan. Namun hal ini masih menjadi masalah utama yang sering
dijumpai di tengah masyarakat, angka kesakitan dan angka kematian pada
bayi tiap tahun terus bertambah, berdasarkan data yang diperoleh
Angka Kematian Bayi di Indonesia tahun 2012 diestimasi sebesar 32per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan untuk Provinsi Sumatera Selatansebesar 29 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2012). Untuk KotaPalembang, berdasarkan laporan program anak, jumlah kematian bayidi tahun 2014 sebanyak 52 kematian bayi dari 29.235 kelahiran hidup(Profil Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, 2015).3
Hal ini dikarenakan masih banyak bayi yang tidak mendapatkan ASI
dengan berbagai faktor penyebab, antara lain disebabkan oleh perubahan
sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, juga disebabkan oleh gencarnya
promosi susu formula,4 sehingga berakibat anak tidak mendapatkan asupan
gizi yang cukup, menurunnya daya kerja fisik dan kekebalan tubuh bayi serta
terganggunya perkembangan mental.
3 Profil Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014.4 A. Mustofa, dan H. Prabandari, “Pemberian ASI Eksklusif dan Problematika Ibu Menyusui”,2010, Yinyang, Vol 5 No 2 Jul-Des 2010 ISSN: 1907-2791.
4
Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa hak anak
untuk mendapatkan standar kesehatan tertinggi dapat terpenuhi bila
pemerintah memastikan penyediaan asupan makanan bergizi dan orang tua
serta anak memperoleh informasi yang cukup tentang nutrisi dan manfaat dari
pemberian ASI.5
Pemenuhan nutrisi yang baik pada bayi adalah dengan memberikan
Air susu ibu (ASI). ASI merupakan makanan bayi dengan standar emas yang
terbukti mempunyai keunggulan yang tidak dapat digantikan oleh makanan
dan minuman apapun, karena ASI mengandung zat gizi paling tepat, lengkap
dan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan bayi setiap saat. Standar emas
makanan bayi dimulai dengan tindakan Inisiasi Menyusui Dini (IMD),
dilanjutkan dengan pemberian ASI secara eksklusif selama 6 (enam) bulan.6
Pemberian nutrisi yang tepat pada enam bulan pertama kehidupan
bayi adalah dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif.
Pemberian ASI secara eksklusif tanpa tambahan minuman atau makanan lain
seperti air putih, air teh, jeruk, madu, susu buatan, pisang, pepaya, bubur,
biskuit, maupun nasi sampai umur enam bulan sangat dianjurkan.7 Pemberian
ASI menjadi faktor pendukung yang optimal bagi pertumbuhan anak, karena
bayi yang berusia 0-6 bulan adalah masa periode emas atau golden periode,
yaitu bayi sedang dalam proses pertumbuhan otak hingga mencapai sekitar
5 Dien Sanyoto Besar dan Eveline PN, Air Susu Ibu dan Hak Bayi, Buku Bedah ASI IDAI,http://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/air-susu-ibu-dan-hak-bayi diakses pada tanggal 22/01/2017.6 Yussiana, 2008, Menyusui Anak Sebagai Ungkapan Kasih Sayang. Jakarta: Alex MediaKomputindo, hal. 197 Utami Roesli, 2004, ASI Eksklusif. Edisi II, Jakarta: Trubus Agrundaya, hal. 22
5
75%. Pemberian ASI sejak bayi lahir hingga usia enam bulan (ASI eksklusif)
dapat memenuhi seluruh kebutuhan gizi bayi serta dapat melindungi bayi dari
berbagai penyakit seperti diare dan infeksi saluran pernafasan akut. ASI juga
mengandung nutrisi, hormon, unsur kekebalan faktor pertumbuhan, anti
alergi, antibodi serta anti inflamasi yang dapat mencegah terjadinya infeksi
pada bayi.8
ASI Eksklusif begitu penting bagi bayi sebagai penerus generasi
bangsa sehingga harus dipayungi oleh hukum. WHO dan UNICEF telah
menyatakan bahwa ASI Eksklusif merupakan sumber makanan yang terbaik
bagi bayi. Kedua lembaga ini menyatakan bahwa ASI Eksklusif harus
diberikan sampai bayi berumur 6 (enam) bulan. Hal tersebut juga dinyatakan
dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
450/MENKES/SK/IV/2004 Tahun 2004. Bayi dengan usia 6 (enam) bulan ke
bawah belum memiliki sistem imun dan sistem pencernaan yang sempurna
sehingga belum siap menerima dan memproteksi diri dari makanan dan
minuman selain ASI. 9 Atas alasan tersebut organisasi kesehatan dan
pemerintah menganjurkan agar bayi hanya diberi ASI eksklusif.
Kebijakan nasional terkait pemberian ASI Eksklusif telah ditetapkan
oleh Pemerintah Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 ini diterbitkan atas amanat Pasal 129 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan
8 Hurbertin Sri Purwanti, 2004, Konsep Penerapan ASI Eksklusif, Jakarta: EGC, hal. 499 Ibid.
6
pemerintah ini dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi pemenuhan hak
para bayi mendapatkan sumber makanan yang terbaik, sejak dilahirkan
sampai berusia 6 (enam) bulan. Sementara susu formula apapun, tidak boleh
diberikan kepada bayi yang baru lahir dengan dalih apapun kecuali atas
indikasi medis tertentu. Kota Palembang sendiri juga telah memiliki
Peraturan Daerah tentang Pemberian ASI Eksklusif yaitu Peraturan Daerah
Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberian ASI Eksklusif.
Tujuan pemberlakuan peraturan daerah ini adalah untuk memberikan jaminan
perlindungan pada bayi dalam mendapatkan ASI Eksklusif di Kota
Palembang.
Capaian ASI Eksklusif di Indonesia masih belum mencapai angka
yang diharapkan yaitu sebesar 80%. Berdasarkan laporan Pusat Data dan
Informasi (Pusdatin) Kemenkes 2014 pencapaian ASI Eksklusif Indonesia
baru sebesar 54,3%10 sedangkan,
cakupan pemberian ASI Eksklusif yang terhimpun menurut laporanASIE di Dinkes Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 mengalamipenurunan 0,33% menjadi 63,44% dibandingkan tahun 2013 sebesar63,77%, namun demikian belum mencapai target RPJMN 2014sebesar 80%.11
Di Kota Palembang cakupan pemberian ASI Eksklusif Tahun 2014
hanya sebesar 74,18%. 12 Cakupan pemberian ASI Eksklusif di Kota
Palembang masih di bawah target pencapaian pemberian ASI Eksklusif
Indonesia yaitu 80%. Permasalahan terkait pencapaian ASI Eksklusif antara
10 Info DATIN (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI), Situasi dan Analisis ASIEksklusif Tahun 2014.11 Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014.12 Profil Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014.
7
lain promosi susu formula masih gencar dilakukan untuk bayi 0-6 bulan yang
tidak ada indikasi medis, masih banyaknya tenaga kesehatan ditingkat
layanan yang belum peduli atau belum berpihak pada pemenuhan hak bayi
untuk mendapatkan ASI Eksklusif yaitu masih mendorong untuk memberikan
susu formula pada bayi 0-6 bulan.13
Pemasaran produk oleh suatu industri tidak akan pernah terlepas dari
upaya promosi. Promosi dalam bentuk iklan berfungsi dalam merangsang
perhatian, persepsi, sikap, dan perilaku sehingga dapat menarik konsumen
untuk menggunakan suatu produk. Pada saat media massa berkembang
seperti sekarang ini, promosi melalui media massa merupakan kekuatan besar
dalam mempengaruhi perilaku konsumen. 14 Penulis menemukan beberapa
contoh promosi iklan produk susu formula melalui media promosi situs
website penjualannya yang menyimpang dimana tidak memberikan pesan
informasi yang seimbang antara ASI dan susu formula. Hal inilah yang dapat
berpotensi mempengaruhi persepsi yang keliru tentang susu formula dan ASI.
Tetapi lain halnya berbanding terbalik dimana terdapat pula produk susu
formula dalam situs websitenya http://www.nutriclub.co.id/ yang
mempromosikan produknya dengan memberikan pesan informasi mengenai
kebaikan ASI bagi bayi.
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2012 tentang
Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, susu formula bayi adalah susu yang
secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai
13 Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013.14 Briawan Dodik, 2004, Pengaruh Promosi Susu Formula terhadap Pergeseran Penggunaan AirSusu Ibu (ASI), Program Doktor, Sekolah Pascasarjana IPB, hal 7.
8
berusia 6 bulan. Susu formula bayi merupakan “makanan khusus” yang dapat
digunakan oleh bayi untuk menggantikan ASI atau disebut Pengganti ASI
(PASI). Susu formula atau susu botol merupakan susu sapi yang susunan
nutrisinya diubah menyerupai ASI hingga dapat diberikan kepada bayi tanpa
menimbulkan efek samping.
Susu formula dapat diberikan kepada bayi dengan usia dibawah 6
bulan jika ada pertimbangan tertentu. Dalam Pasal 7 PP No. 33 Tahun 2012
tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif disebutkan bahwa, ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku dalam hal terdapat: a.
indikasi medis; b. Ibu tidak ada; atau c. ibu terpisah dari bayi.
Produk susu formula dipromosikan melalui iklan di media dan
promosi di pertokoan. Produsen susu formula juga aktif berpromosi di rumah
sakit serta melalui petugas pelayan kesehatan, seperti dokter, perawat, dan
paramedis lainnya. Produsen dan petugas kesehatan tersebut tidak mematuhi
aturan kode etik internasional tentang promosi susu formula, produsen
mempromosikan susu formula kepada petugas kesehatan, sedangkan petugas
kesehatan memberikan susu formula tersebut kepada ibu-ibu yang baru
melahirkan.15
Berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh Badan Kerja
Peningkatan Penggunaan ASI (BKPP-ASI), banyak rumah sakit bersalin yang
tidak mendukung pemberian ASI. Beberapa kasus bayi yang baru dilahirkan
dipisahkan dari ibunya dengan beberapa alasan, yang seharusnya bayi yang
15 Ety, 2010, Stop, Pemberian Sampel Susu Formula Di Rumah Sakit/Rumah Bersalin [serialonline]. www.Mom Corner.html. [diakses 13 Januari 2017]
9
baru lahir diberikan IMD agar refleksnya berkembang dan produksi susu
ibunya meningkat. Pelanggaran lain yang dibuat pihak RS adalah pemberian
sampel susu kaleng secara gratis pada pasien. Ibu yang baru pulang dari RS
banyak yang diberi oleh-oleh susu kaleng gratis, sehingga mengakibatkan
semakin banyak ibu-ibu yang tidak percaya dengan manfaat dari kandungan
ASI akibat pengaruh iklan yang mengidealkan kandungan zat gizi terdapat
dalam susu formula.16
Pemberian susu formula oleh ibu dapat memberikan dampak negatif
terhadap bayinya. Departemen Kesehatan RI17 menyatakan bahwa bayi yang
mendapat susu selain ASI mempunyai risiko 17 kali lebih besar mengalami
diare dan 3 sampai 4 kali lebih besar kemungkinan terkena Infeksi Saluran
Pernafasan Akut (ISPA). Pemberian makanan lain sebelum waktunya juga
dapat menimbulkan bahaya bagi bayi karena saluran pencernaan bayi belum
siap mencerna makanan selain ASI. Bayi yang tidak mendapatkan ASI
eksklusif semakin memiliki risiko tinggi untuk mendapatkan infeksi karena
bayi tidak mendapatkan kandungan laktoferin serta imunoglobulin lain yang
melindungi bayi dari mikroorganisme penyebab infeksi. Pemberian susu
formula juga dapat meningkatkan risiko alergi, lebih sering menderita
16 Menkokesra, 2007, Turun Jumlah Bayi Mendapat ASI [serial online].http://www.menkokesra.go.id. [diakses 13 Januari 2017]17 Depkes RI, 2005, Manajemen Laktasi: Buku Panduan bagi Bidan dan Petugas Kesehatan diPuskesmas, Jakarta: Direktorat Gizi Masyarakat-Depkes RI
10
penyakit muntaber, ancaman kekurangan gizi, dan kematian bayi yang
mendadak.18
Peningkatan penggunaan susu formula salah satunya disebabkan oleh
orang tua terutama ibu lebih memilih memberikan bayi mereka Pengganti Air
Susu Ibu (PASI) karena terpengaruh iklan dari media massa yang semakin
merambat luas.19 Perilaku pembelian susu tersebut sangat dipengaruhi oleh
keluarga dalam pemilihan kebutuhan akan nutrisi yang tepat bagi anggota
keluarganya. Keluarga sebagai tempat sentral bagi pertumbuhan dan
perkembangan anak memiliki peranan penting dalam perilaku pembelian susu
formula, karena dalam keluarga selalu ada hubungan saling beriteraksi antar
anggota keluarga. Pola hubungan yang terus menerus didalam keluarga
menjadi dasar dari struktur keluarga. Struktur keluarga yaitu proses yang
digunakan dalam keluarga untuk mencapai tujuan yang diinginkan.20
Faktor pengiklanan susu formula di media masa dan media cetak
dapat menghambat program ASI Eksklusif di Indonesia. Hal ini dikarenakan
promosi-promosi susu formula tersebut mengakibatkan ibu cenderung
memberikan susu formula dibandingkan dengan ASI Eksklusif. Padahal dari
segi komposisi pun jauh lebih baik ASI Eksklusif dari pada susu formula.
Dan buruknya lagi, iklan-iklan susu formula dapat ditemukan di fasilitas
18 R.R. Amiruddin, 2006, Promosi Susu Formula Menghambat Pemberian ASI Esklusif pada Bayi0-6 Bulan di Kelurahan Pa’ Baeng-Baeng Makassar Tahun 2006. Makassar: Bagian EpidemiologiFakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin19 Arifin Siregar, 2004, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian ASI Oleh Ibu Melahirkan[serial online]. Medan: Bagian Gizi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan MasyarakatUniversitaas Sumatra Utara. http://library,usu.ac.id/download/ fkm/fkm-arifin-pdf. [diakses 13Januari 2017]20 Tantut Susanto, 2012, Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Aplikasi Pada Praktik AsuhanKeperawatan Keluarga, Jakarta: Trans Info Media, hal. 48
11
pelayanan kesehatan seperti puskesmas dalam bentuk kalender, jam dinding,
pengukur tinggi badan, poster dan lain-lain. Bahkan terkadang ada tenaga
medis yang memberikan dan mempromosikan susu formula kepada ibu-ibu.
Sedangkan promosi susu formula di fasilitas pelayanan kesehatan dan oleh
tenaga kesehatan tidak diperbolehkan dan sudah diatur dalam peraturan.
Telah dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (1) PP No. 33 Tahun 2012
tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, setiap tenaga kesehatan dilarang
memberikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat
menghambat program pemberian ASI Eksklusif kecuali dalam hal
diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
Pasal 17 ayat (2) PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu
Ibu Eksklusif pun dijelaskan bahwa, setiap tenaga kesehatan dilarang
menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi
lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
Fasilitas pelayanan kesehatan dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) PP
No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, penyelenggara
fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memberikan susu formula bayi
dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian
ASI Eksklusif kepada ibu bayi dan/atau keluarganya, kecuali dalam hal
diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
Pasal 18 ayat (2) PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu
Ibu Eksklusif pun dijelaskan bahwa, penyelenggara fasilitas pelayanan
kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi
12
dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian
ASI Eksklusif. Jika tenaga kesehatan melanggar peraturan tersebut maka akan
dikenakan Pasal 29 ayat (1) PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air
Susu Ibu Eksklusif, setiap tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1),
dan Pasal 23 ayat (1), dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang
berwenang berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. pencabutan
izin.
Fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar, maka akan dikenakan
Pasal 29 ayat (2) PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu
Eksklusif, setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara
satuan pendidikan, pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan serta
produsen dan distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang
tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 26 ayat (1)
dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa: a.
teguran lisan; dan/atau b. teguran tertulis.
Sebagai makanan terbaik bagi bayi, ternyata ASI belum sepenuhnya
dimanfaatkan oleh masyarakat, bahkan terdapat kecenderungan terjadi
pergeseran penggunaan susu formula pada sebagian kelompok masyarakat.
Maraknya Promosi susu formula untuk bayi di media massa, baik cetak
maupun elektronik bahkan oleh tenaga kesehatan dapat menghambat program
13
ASI Eksklusif di Indonesia. Hal ini dikarenakan promosi susu formula
tersebut mengakibatkan ibu cenderung memberikan susu formula
dibandingkan ASI Eksklusif.21
ASI Eksklusif menjadi program penting yang diprioritaskan oleh
pemerintah. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012
tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, yang di dalamnya pemerintah
melarang kegiatan-kegiatan yang dianggap menghambat program pemberian
ASI Eksklusif, khususnya promosi susu formula bayi. Pemerintah memiliki
tanggung jawab dan peran yang sangat berarti dalam melindungi dan
mendukung pemberian ASI sebagai usaha meningkatkan derajat kesehatan
bayi karena Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan yang paling baik dan
tepat untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat bagi bayi, sehingga
penggunaannya perlu dilindungi dan ditingkatkan secara aktif. Bayi perlu
mendapatkan perlindungan hukum terutama pada masa bayi baru lahir sampai
berusia 12 (dua belas) bulan dalam kaitannya dengan promosi susu formula.
Atas dasar itulah penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian guna
menyusun tesis dengan judul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33
Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif Sebagai Bentuk Perlindungan
Hukum Bagi Bayi Terhadap Promosi Susu Formula Bayi di Kota Palembang”.
21 Briawan Dodik, 2004, Op. Cit, hal. 2-6.
14
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka
rumusan masalah yang akan teliti yaitu:
1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012
tentang Pemberian ASI Eksklusif sebagai bentuk perlindungan hukum bagi
bayi terhadap promosi susu formula bayi di Kota Palembang?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI
Eksklusif sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bayi terhadap promosi
susu formula bayi di Kota Palembang?
3. Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kota Palembang dalam
implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Pemberian ASI Eksklusif sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bayi
terhadap promosi susu formula bayi di Kota Palembang?
C. Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif sebagai bentuk perlindungan
hukum bagi bayi terhadap promosi susu formula bayi di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam
implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang
15
Pemberian ASI Eksklusif sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bayi
terhadap promosi susu formula bayi di Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab Pemerintah Kota Palembang dalam
implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Pemberian ASI Eksklusif sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bayi
terhadap promosi susu formula bayi di Kota Palembang.
D. Manfaat Penelitian
Penulisan ini mempunyai beberapa manfaat penelitian sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis/Akademis
Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menambah
informasi untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan hukum
kesehatan terkait dengan perlindungan hukum bagi bayi terhadap promosi
susu formula.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Peneliti
Penelitian ini bermanfaat menambah pengetahuan dan wawasan
bagi peneliti sendiri dalam bidang penelitian hukum serta sebagai
syarat untuk menyelesaikan program studi Magister Hukum Kesehatan
di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
b. Bagi Institusi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi
dalam penyusunan kebijakan kepada Pemerintah Kota Palembang
16
dalam upaya perlindungan hukum bagi bayi terhadap promosi susu
formula.
c. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber
bahan informasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di
bidang hukum kesehatan.
E. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis
empiris/sosiologis, yaitu akan membahas aspek yuridis dan sekaligus
membahas aspek-aspek sosial yang melingkupi gejala hukum tertentu.
Pada penelitian hukum sosiologis, maka yang diteliti awalnya adalah data
sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data
primer studi lapangan atau terhadap masyarakat.22
Penelitian ini membahas aspek yuridis yaitu seperangkat peraturan
yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi bayi dalam
mendapatkan ASI eksklusif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33
Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif dan sekaligus membahas
aspek-aspek sosial yaitu berkaitan dengan promosi susu formula bayi di
Kota Palembang.
22 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,hal. 52.
17
Pendekatan yuridis sosiologis pada penelitian ini diawali dengan
terlebih dahulu melakukan kajian terhadap data sekunder yaitu dengan
menginventaris peraturan perundangan dan kajian pustaka tentang
perlindungan hukum, ASI Eksklusif dan pelaksanaan Peraturan
Pemerintah. Setelah semua data sekunder terkumpul, maka selanjutnya
peneliti melakukan kajian terhadap implementasi Peraturan Pemerintah
Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif sebagai bentuk
perlindungan hukum bagi bayi terhadap promosi susu formula bayi di Kota
Palembang.
2. Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian
ini bersifat deskriptif karena dimaksudkan untuk memberikan data seteliti
mungkin tentang keadaan dan gejala-gejala lainnya.23 Dengan demikian
yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah untuk memberikan analisis
dan deskripsi berupa gambaran tentang implementasi Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bayi terhadap promosi susu
formula bayi di Kota Palembang.
3. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
a. Data Primer
23 Soerjono Soekanto, 2015, Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga, Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia, hal 17.
18
Data primer yaitu data yang berasal dari sumber pertama
melalui studi lapangan, adapun cara memperoleh data primer yakni
melalui pengamatan/observasi mengenai program dan fasilitas
pendukung ASI Eksklusif yang ada di Rumah Sakit Kota Palembang
serta melakukan wawancara dalam bentuk daftar pertanyaan dengan
informan penelitian yakni Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang
diwakili Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah BARI Palembang (Rumah Sakit Pemerintah) dan
Rumah Sakit Myria Palembang (Rumah Sakit Swasta), tenaga
kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah BARI Palembang (1 dokter
kandungan, 1 dokter anak, dan 1 bidan) dan tenaga kesehatan di Rumah
Sakit Myria Palembang (1 dokter kandungan, 1 dokter anak, dan 1
bidan), dan 8 ibu nifas yang menyusui yang memiliki bayi berusia 0-6
bulan yang menjalani perawatan di Rumah Sakit selama penelitian
berlangsung.
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi
kepustakaan, guna untuk mendapatkan landasan teoritis berupa
pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak yang berwenang
dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk formal
maupun naskah resmi yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini
berupa kepustakaan yaitu:
19
1) Bahan/sumber hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan
pengetahuan ilmiah yang baru atau mutahir, ataupun pengertian baru
tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (idea).
Bahan/sumber hukum primer antara lain:
a) Undang-Undang Dasar 1945
b) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
c) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
d) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014
e) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
f) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
g) PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
h) Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak
Anak
i) Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2014 tentang Pemberian
ASI Eksklusif
j) Kepmenkes No. 237/MENKES/SK/IV/1997 tentang Pemasaran
Pengganti Air Susu Ibu
k) Kepmenkes No. 450/MENKES/SK/IV/2004 tentang Pemberian
Air Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia
l) Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2013 tentang Susu
Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya
m) Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan,
20
Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara
Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi di
Bidang Kesehatan, serta Produsen dan Distributor Susu Formula
Bayi dan/atau Produk Bayi Lainnya yang Dapat Menghambat
Keberhasilan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
2) Bahan/sumber hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisi
informasi tentang bahan primer. Bahan/sumber hukum sekunder
antara lain:
a) Kepustakaan yang berkaitan dengan hukum kesehatan pada
umumnya.
b) Hasil ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian.
4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah:
a. Studi lapangan
Studi lapangan yaitu cara mengumpulkan data primer yang
dilakukan secara langsung pada obyeknya di lapangan. Data primer
dikumpulkan dengan cara wawancara dan pengamatan.
b. Studi kepustakaan
Studi kepustakaan ialah cara mengumpulkan data yang
bertujuan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh
melalui bahan kepustakaan.
21
Melalui studi kepustakaan pengumpulan data dilakukan dengan
membaca, mengumpulkan dan mempelajari serta memahami peraturan
perundang-undangan yang berlaku, buku literatur, jurnal, artikel,
publikasi, dan dokumen-dokumen yang bersifat publik maupun privat
yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu
implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Pemberian ASI Eksklusif sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bayi
terhadap promosi susu formula bayi di Kota Palembang.
5. Metode Analisis Data
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis kualitatif
dengan menggunakan teori hukum tentang hak, perlindungan hukum dan
implementasi peraturan. Asas hukum tentang asas manfaat dan asas
keadilan dan peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-
Undang Dasar 1945, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No.
35 Tahun 2014, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No. 33 Tahun 2012 tentang
Pemberian ASI Eksklusif, Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi
Konvensi Hak Anak, Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2014 tentang
Pemberian ASI Eksklusif, Kepmenkes No. 450/MENKES/SK/IV/2004
tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif Pada Bayi Di
Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2013 tentang Susu
Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya, Peraturan Menteri Kesehatan No.
22
15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi
Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan,
Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi
Di Bidang Kesehatan, Serta Produsen Dan Distributor Susu Formula Bayi
Dan/Atau Produk Bayi Lainnya Yang Dapat Menghambat Keberhasilan
Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
Metode analisis kualitatif yakni analisis yang dilakukan untuk data
yang tidak bisa dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus
(sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikatoris).
Setelah data dikumpulkan, maka diperiksa/diteliti kembali untuk mencari
kebenarannya dan hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara
deskriptif analitik yaitu gambaran bagaimana implementasi Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bayi terhadap promosi susu
formula bayi di Kota Palembang.
F. Penyajian Tesis
Untuk didapatkan gambaran lebih jelas tentang hal yang akan dibahas,
maka dalam penelitian tesis ini akan dilakukan pembahasan dengan
sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab dengan tata urut sebagai
berikut:
23
BAB I PENDAHULUAN
Diuraikan tentang latar belakang penelitian yang berisi alasan
pemilihan judul dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, metodologi penelitian dan penyajian tesis.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Menguraikan tentang konsep, teori-teori yang relevan yang berkaitan
dengan permasalahan yang hendak diteliti.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini memuat gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil
penelitian, jawaban terhadap tujuan penelitian, pembahasan mengenai
implementasi Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian
ASI Eksklusif sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bayi terhadap
promosi susu formula bayi di Kota Palembang, faktor pendukung dan faktor
penghambat dalam implementasi Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012
tentang Pemberian ASI Eksklusif sebagai bentuk perlindungan hukum bagi
bayi terhadap promosi susu formula bayi di Kota Palembang, dan tanggung
jawab Pemerintah Kota Palembang dalam implementasi Peraturan
Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif sebagai
bentuk perlindungan hukum bagi bayi terhadap promosi susu formula bayi di
Kota Palembang.
BAB IV PENUTUP
Bab ini memuat simpulan dari hasil penelitian dan saran yang berupa
masukan terkait dengan temuan baru yang memerlukan perbaikan untuk
24
penelitian selanjutnya. Pada bagian akhir dilengkapi daftar pustaka serta
lampiran-lampiran.