BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangMasih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia, merupakan suatu masalah yang sejak tahun 1990-an mendapat perhatian besar dari berbagai pihak. AKI di Indonesia tahun 2003 adalah 307/100.000 kelahiran hidup dan penurunan AKI pada tahun tersebut mencapai 32% dari kondisi tahun 1990. Keadaan ini masih jauh dari target harapan yaitu 75% atau 125/100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi ( AKB) menjadi 35/1000 kelahiran hidup pada tahun 2010. Penyebab kematian ibu adalah komplikasi pada kehamilan, persalinan dan nifas yang tidak tertangani dengan baik dan tepat waktu.Menurut data Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2001 sebab kematian ibu karena perdarahan 28%, eklamsi 24%, infeksi 11%, komplikasi puerperium 8%, emboli Obstetri 3% dan lain-lain 11%. Sedangkan penyebab kematian neonatal karena BBLR 29%, asfiksia 27%, masalah pemberian minum 10%, tetanus 10%, gangguan hematologi 6%, infeksi 5% dan lain-lain 13%. Upaya menurunkan AKI dan AKB beberapa upaya telah dilakukan. Upaya tersebut diantaranya adalah mulai tahun 1987 telah dimulai program safe motherhood dan mulai tahun 2001 telah dilancarkan Rencana Strategi Nasional making pregnancy safer (MPS). Adapun pesan kunci MPS adalah : (1) Setiap persalinan, ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (2) Setiap komplikasi Obstetri dan neonatal mendapatkan pelayanan yang adekuat; (3) Setiap wanita usia subur mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran.Realisasi dari MPS tersebut di tingkat Puskesmas yang mempunyai dokter umum dan bidan, khususnya puskesmas dengan rawat inap dikembangkan menjadi Puskesmas mampu memberikan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Esensial Dasar (PONED). Puskesmas dengan PONED menjadi tempat rujukan terdekat dari desa sebagai pembina bidan dan mendekatkan akses pelayanan kegawatdaruratan pada ibu hamil dan bersalin karena komplikasi dalam kehamilan dan persalinan tidak dapat diduga atau diramalkan sebelumnya (Dinas Kesehatan Provinsi 2006 : 1). Pengembangan Puskesmas mampu PONED dengan melatih tenaga dokter, perawat dan bidan serta melengkapi sarana dan prasarana sesuai syarat-syarat yang telah ditetapkan diharapkan dapat mencegah dan menangani komplikasi kehamilan dan persalinan sehingga dapat menurunkan AKI dan AKB.Paket pelatihan pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) disusun oleh Direktorat Bina kesehatan keluarga bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (Prof. Azrul Azwar, MPH), organisasi profesi dan tim pelatih RSAB Harapan Kita pada tahun 1997. Dengan dikembangkannya paket pelatihan asuhan paska keguguran di tahun 2000, materi perdarahan pada kehamilan muda dipisahkan dari paket PONED. Saat pertama dikembangkan, topik materi pelatihan adalah perdarahan pada kehamilan dan persalinan preeklamsia/eklamsia, persalinan macet, atau distosia, dan resusitasi bayi.Kenyataan lain yang ditemukan dalam pelatihan PONED sebelum ini adalah tidak adanya observasi, bimbingan atau praktik pada kondisi nyata karena proses pembelajaran dibagi atas dua fase, yaitu pelatihan di ruang belajar dan praktik dengan model anatomi (fase satu) dan pemegangan di rumah sakit jarinagn pelatihan (fase dua). Kurang dipahaminya rangcangan dan hubungan kedua fase tersebut membuat pelatihan hanya terfokus kepada fase satu semata tanpa diikuti dengan fase kedua.Walaupun banyak pihak bersifat skeptic terhadap peran Pusat Kesehatan Masyarakat, bukan saja dalam penanganan kasus gawat darurat Obstetri dan Neonatal tetapi juga penanganan dasar atau persalinan normal tetapi tetap perlu dilakukan upaya pemberdayaan pelayanan gawat darurat tingkat primer yaitu penyediaan Puskesmas PONED. Pelayanan Emergensi Dasar meharusan abgi keperluan pelayanan rujukan primer. Alasannya adalah, pada wilayah yang sulit terhadap akses ke pusat pelayanan rujukan, geografi dan tranportasi yang terbatas maka Puskesmas PONED merupakan fasilitas satu-satunya yang paling mungkin dijangkau. Selain itu, walaupun dekat denga rumah sakit rujukan tapi bila kasus gawat darurat tak dikenali dan distabilisasi serta dirujuk dalam keadaan optimaldan tepat waktu maka peluang untuk menyelamatkan ibu dan bayi akan menjadi lebih baik dan benar. Pada kondisi tertentu, bahkan komplikasi akan dapat dihindarkan dan transfusi darah tidak diperlukan.Sejak tahun 2007 Direktorat Jendral Bina pelayanan medic telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja petugas pelaksana pelayanan Obstetri Neonata Emergensi Komprehensif (PONEK) di berbagai rumah sakit di wilayah Indonesia Timur dan Tengah, dan dilanjutkan ke wilayah Indonesia Barat.Pelatihan dilaksanakan menggunakan paket pelatihan PONEK yang disusun oleh Departemen Kesehatan bekerja sama dengan Jaringan Nasional Pelatihan Klinik Kesehatan Reproduksi (JNPK), organisasi profesi terkait dan HSP-USAID.Pelatihan tenaga kesehatan di tingkat pelayanan dasar merupakan salah satu upaya yang dapat segera dijalankan melalui paket pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) untuk meningkatkan keahliann dan kualitas PONED. Dengan menyelenggarakan PONED dalam suatu system pelayanan terpadu dan berjenjang, maka akan dapat mencapai hasil yang diharapakan yaitu menurunkan angka kematin ibu menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian neonatal menjadi 15 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015.I.2 PermasalahanAdapun permasalahan yang akan di bahas pada makalah ini ialah Bagaimana peran Puskesmas PONED dalam pelayanan persalinan? 1.3 TujuanTujuan penulisan tinjauan pustaka ini adalah untuk menjelaskan bagaimana peran puskesmas PONED sehingga terbentuk dan menjadi tempat persalinan dan serta menjadi rujukan.1.4 ManfaatManfaat yang didapat dari penulisan tinjauan pustaka ini adalah dapat mengetahui arti dari peran puskemas PONED dan menjadi alur rujukan dalam system pelayanan kesehatan persalinan.