pencegahan-tindak-pidana-korupsi.pdf
TRANSCRIPT
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
1/48
1
ratifikasi , LHKPN danratifikasi , LHKPN danPencegahan Tindak Pidanaencegahan Tindak PidanaKorupsiorupsi
Guntur KusmeiyanoGuntur Kusmeiyano
Disampaikan pada
Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian dengan Instansi ertika!
Dit"en Per#endaharaan Departemen Keuangan RI
$akarta, % &kto#er '(()
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
2/48
AGENDA
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
Pelaporan LHKPN
Pelaporan Gratifikasi
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
3/48
3
Pengertian Korupsi
Asal kata dari bahasa latin corruptioatau corruptus
Dari bahasa latin turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris:
corruption, corrupt; Perancis corruption; dan Belanda: corruptie(korruptie)
Dari bahasa belanda itulah turun ke bahasa Indonesia menjadi korupsi
Arti hariah kata tersebut ialah kebusukan! keburukan! kebejatan!ketidakjujuran! dapat disuap! tidak bermoral"
#enurut kamus umum bahasa Indonesia Pur$adarminta! korupsi ialahperbuatan yang buruk seperti penggelapan uang! penerimaan uangsogok! dsb"
Di #alaysia dipakai istilah resuahyang diambil dari bahasa Arabriswahyang sama artinya dengan korupsi"
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
4/48
%
Rumusan Tindak Pidana Korupsi(UU 31/1999 jo UU 20/2001)
Delik yg terkait dg kerugiankeuangan negara
Delik Perbuatan Pemerasan
Delik Perbuatan Curang
Delik Penggelapan dalam Jabatan
Delik Gratifikasi
Pasal 2(1); 3
Pasal 12 huruf e,f,g
Pasal (1) huruf a,b,!,d;Ps (2); Ps 12 huruf h
Pasal "; #; 1$ a,b,!
Pasal 12% &' Pasal 12C
erupakandelikdelik ygdiad'psi dari
*+P(berasal daripasal 1 ayat 1sub ! ++ n'-3.1)
Delik pemberian sesuatu.&an&ikpd Peg /eg.P/ (Penyuapan)
Ps 0(1) a,b; Ps 13; Ps, 0(2);Ps 12 a,b; Ps 11; Ps (1) a,b;Ps (2); Ps 12 !,d
Selama ini sebagian kita memandang korupsi hanya dari sisi korupsi sebagaidelik tindak pidana (bahkan hanya yg memenuhi kriteria merugikan keuangannegara) hal ini mendorong strategi pemberantasan yang sifatnya represif sa!a"
Delik %enturan kepentingandalam Pengadaan
Pasal 12 huruf i
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
5/48
DAMPAK DARI KORUPSI
# endahnya kualitas infrastruktur danpelayanan publik;
# imbulnya ek'ni'mi biaya tingggi;
# %erkurangnya penerimaan negara;
# untuhnya lembaga dan nilainilai dem'krasi;
# embahayakan kelangsungan pembangunandan supremasi hukum;
# eningkatnya kemiskinan dan kesengsaraanrakyat;
# %ertambahnya masalah s'sial dan kriminal
# 4danya mata rantai antara k'rupsi denganbentukbentuk lain dari ke&ahatan, khususnyake&ahatan ter'rganisir danke&ahatan ek'n'mi-
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
6/48
&
P* adalahke&ahatan luar biasa
Pemberantasan 'P( yang dilakukan secara kon)ensional selama ini terbuktimengalami bbg hambatan shg perlu metode penegakan hukum se!ara luar biasa
melalui pembentukan badan khusus dengan ke$enangan luas! independen serta bebasdari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan 'P(! yang pelaksanaannya
dilakukan secara optimal! intensi! eekti! proesional serta berkesinambungan
(ualitas 'P(*makin sistematis + merasuki seluruh aspek kehidupan masy",ehingga memba$a bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional +
pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya
pelanggaran terhadap hak*hak sosial dan hak*hak ekonomi masyarakat
UU No. 30 Th. 2002 TentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
7/48
-
Pemberantasan indak Pidana *'rupsi (ps" 1 butir 3)
adalah
serangkaian tindakan untuk mencegah danmemberantasP* melalui upayak''rdinasi, super5isi, m'nit'r, penyelidikanpenyidikanpenuntutan dan
pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masarakat!
*'misi Pemberantasan *'rupsi adalah lembaga negara yang dalammelaksanakan tugas dan 6e6enangnyabersifat independen dan bebas dari
pengaruh kekuasaan manapun (pasal 3)
*''rdinasi(Pasal )
+G47KPK
7uper5isi(Pasal ")
Penyelidikan,Penyidikan 8Penuntutan(Pasal 11)
Pen!egahan(Pasal 13)
'nit'ring(Pasal 19)
1. networkingcounterpartner
2. tidak memonopolitugas dan wewenang lid-dik-tut;
3. trigger me!anism
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
8/48
.
Tugas Pencegahan (Pasal 13)UU No. 30 Tahun2002
KPK berwenang melakukan tugas dan langkah pencegahan sbb:
Melakukan pendataran dan pemer!ksaan thd lap"ranharta keka#aan pen#elenggara negara
Mener!ma lap"ran dan menetapkan status gratifikasi
Men#elenggarakan pr"gram pend!d!kan ant!k"rups!pada set!ap $en$ang pend!d!kan
Merancang dan mend"r"ng terlaksanan#a pr"grams"s!al!sas! pemberantasan %PK
Melakukan ker$a sama b!lateral atau mult!lateraldalam pemberantasan %PK
Melakukan kampan#e ant!k"rups! kpd mas#arakatumum
Depd!knas &semua 'emb
pend!d!kan la!n
Med!aMassa '*M
'emb keagamaanMas# umum
'uarneger!
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
9/48
/
%erkurangnya*'rupsi
#embangunBudaya Anti
(orupsi
#endorong0eormasi
,ektor Publik
#endapatkan(epercayaan
Publik
Cat!hing%ig :ish
,osialisasi!komunikasi!
pendidikan
Perbaikanperaturan
per*an
Pengkajian2 re)iusistem!
rekomendasi
id Dik yangkuat 8
pr'aktif
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
10/48
Pen!egahan *'rupsi
Denah Pen!egahan *'rupsi
45(P6
7ratiikasi
ef'rmasi%ir'krasi
Partisipasiasyarakat
Pendidikan4nti *'rupsi
Pemetaan*'rupsi
Penguatan
Penga6asan>nternal# *'mpetensi 7D; ?right si@ingA# ransparansi dan penyederhanaan 7istem 4nggaran# eg'5ernment# Perbaikan emunerasi P/7# Pengukuran *iner&a# enerapkan *'de =tik yang *'nsisten# Pakta >ntegritas
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
11/48
trategi Pemberantasan Korupsi PenindakanPen!egahan
# Penindakan untuk memberikan eek jera;
# Pencegahan mengikuti penindakan# Penindakan apabila instansi lamban dalammelakukan upaya pencegahan
Dengan peran serta masyarakat meliputi ketigapilar; aparat pemerintah, sektor swasta dan
masyarakat harus bergerak bersama
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
12/48
Strategi Pemberantasan Korupsi
7trategi &angka pendekstrategi yang diharapkan
mampu segera memberikan manaat2 pengaruh dalam
pemberantasan korupsi"
7trategi &angka menengahstrategi yang secara
sistematis mampu mencegah terjadinya 'P(Perbaikansistem administrasi dan manajemen penyelenggara negara
7trategi &angka pan&angdiharapkan mampu merubahbudaya2 pola pandang dan persepsi masyarakat terhadap
korupsi
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
13/48
AGENDA
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
Pelaporan LHKPN
Pelaporan Gratifikasi
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
14/48
P$NG$%T&'N dan L'T'% $L'K'NGG%'T&&K'S&
*enurut ++ No",-.-/// !o" ++ No" 01 Tahun 011- Pen!elasanPasal -0 b ayat (-) Gratifikasi adalah 2
Pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian
uang barang rabat (discount) komisi pin!amantanpa bunga tiket per!alanan fasilitas penginapanper!alanan 3isata pengobatan cuma4cuma danfasilitas lainnya"
Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan saranaelektronik atau tanpa sarana elektronik"
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
15/48
Grat!!kas!
K"rups! *er!ngkal! berasal dar! keb!asaan #ang t!dak d!sadar! "leh
Pegawa! Neger! dan Pe$abat Pen#elenggara Negara M!sal: pener!maan
had!ah "leh Pe$abat dan Keluargan#a dalam suatu acara pr!bad!
mener!ma pember!an tertentu sepert! d!sk"n #ang t!dak wa$ar atau
as!l!tas per$alanan
+an#ak "rang berp!k!r dan berpendapat bahwa pember!an !tu sekedartanda ter!ma kas!h dan sah,sah sa$a
Namun perlu d!sadar! bahwa pember!an tersebut selalu terka!t dengan
$abatan #ang d!pangku "leh pener!ma serta kemungk!nan adan#a
kepent!ngan,kepent!ngan dar! pember!
Karena !tulah -ndang,undang mengatur tentang Grat!!kas! #a!tu
pember!an dalam art! luas kepada Pegawa! Neger! dan Pe$abat
Pen#elenggara Negara
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
16/48
Pemberian hadiah (Gratifikasi)
a -ang ( d!dalam segala bentuk dan semua $en!s mata uang )b +arang #ang mempun#a! n!la! ( m!sal : Perh!asan rumah
m"b!l .P dll) termasuk Per$alanan /!sata (%"ur) barangpr"m"s! d!sc"unt terhadap pembel!an barang tertentusaham dll
c P!n$aman : rumah m"b!l uang dlld Peng"batan : rawat $alan rawat !nap & peng"batan g!g!e Keangg"taan dalam club 0 atau *"s!al Asurans! : 2!wa Kecelakaan Pend!d!kan dll
( c sd #ang b!asan#a $uga d!sebut bene!t n"n tuna! )
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
17/48
Perbe"aan antara #rati$ikasi, Suap, "an Pemerasan
PEN4-APAN
-- N" 3155 2" 6771
PEMEA*AN D'M 2A+A%AN
-- N" 3155 2" 6771
GA%898KA*8
Pa sal : ; & 11
Pa sal 16
Pasal -0( -05 6 -,
P/ atau
Peg- /egeri
Pengusaha.(asyarakat
atauP/ atau Peg- /egeri
Pengusaha.(asyarakat
atauP/ atau Peg- /egeri
Pengusaha.(asyarakat
atauP/ atau Peg- /egeri
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
18/48
Pelaporan GratifikasiPelaporan Gratifikasi
Korupsi Seringkali berasal dari kebiasaan yang tidak disadari oleh
Pegawai Negeri dan Pejabat Penyelenggara Negara, Misal:penerimaan hadiah oleh Pejabat dan Keluarganya dalam suatuacara pribadi , menerima pemberian tertentu seperti diskon yangtidak wajar atau asilitas perjalanan!
"anyak orang berpikir dan berpendapat bahwa pemberian itu
sekedar tanda terima kasih dan sah#sah saja! Namun perlu disadari, bahwa pemberian tersebut selalu terkait
dengan jabatan yang dipangku oleh penerima serta kemungkinanadanya kepentingan#kepentingan dari pemberi!
Karena itulah $ndang#undang mengatur tentang %ratiikasi yaitu
pemberian dalam arti luas kepada Pegawai Negeri dan PejabatPenyelenggara Negara!
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
19/48
GratifikasiGratifikasi
Pasal 12 UU No. 20/2001Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara palingsingkat & tahun dan paling lama '( tahun dan pidana denda palingsedikit )p '(( juta dan paling banyak )p * miliar:
+ pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiahatau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janjitersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atautidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya!
+ pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa
seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerimabayarandengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagidirinya sendiri;
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
20/48
Pasal 12 ayat !1" UU No. 20/2001Setiap gratiikasi kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabilaberhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan
kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai
berikut:
a! yang nilainya )p *( juta atau lebih, pembuktianbahwa gratiikasi tersebut bukan merupakan suap
dilakukan oleh penerima gratiikasi pembalikan
beban pembuktian-;
b! yang nilainya kurang dari )p *( juta pembuktian
bahwa gratiikasi tersebut suap dilakukan oleh
penuntut umum!
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
21/48
0-
Sanksi
Pasal 16+ a#at (6) -- N" 676771Pidana pen!ara seumur hidup atau pen!ara
paling singkat 7 tahun dan paling lama 01tahun dan pidana denda paling sedikit %p 011
!uta dan paling banyak %p - miliar"
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
22/48
Pelanggaran terhadap penerimaanGratifikasi oleh PN atau Pega3ai
Negeri menurut ++ ,-.-/// yo ++No"01 Tahun 011- Pasal -0 ayat(0) adalah 2
%8NDAK P8DANA K0-P*8
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
23/48
K$T$NT+'N P&8'N'
8 ++ ,-.-/// yo ++ No" No" 01.011-Pasal -05 ayat (-) 2
Ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal -0 ayat (-) t!dakberlaku !ika penerima melaporkan
gratifikasi yang diterimanya kepadaKomisi Pemberantasan Korupsi"
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
24/48
Ketentuan .entang %ratiikasi "agi Pemberi++ No" ,-.-/// !o" ++ No" 01.011- Pasal -, 2
Setiap orang yang memberi hadiah atau !an!ikepada pega3ai negeri dengan mengingatkekuasaan atau 3e3enang yang melekatpada !abatan atau kedudukannya atau olehpemberi hadiah atau !an!i dianggap melekatpada !abatan atau kedudukan tersebutdipidana dengan pidana pen!ara palinglama , (tiga) tahun dan atau denda paling
banyak -91"111"11111 (seratus lima puluh!uta rupiah)"
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
25/48
Data Pelap"ran Grat!!kas!+erdasarkan /!la#ah d! 8nd"nes!a
No Wilayah Tahun Total Keterangan
2004 2005 200 200! 200" 200#
1 Sumatera 0 5 11 18 30 0 64
2 Jawa 0 11 127 100 244 116 598 Termasukpelaporan dariinstansi Pusat
3 Kalimantan 1 1 82 0 6 0 90
4 Sulawesi 0 0 0 0 2 3 5 Sulsel 2 aporanta!un 2008
5 "ali# $usra#%aluku
0 0 1 20 0 1 21
6 %aluku & %aluku'tara
0 0 0 0 0 1 1
6 Papua & (rianJa)a "arat
0 0 0 0 2 0 2
T$T%& 1 17 221 138 284 120 781
$ote * Pelaporan (nternal KPK Periode Ta!un 2004 + ,pril 2009 -er.umla! 754 laporan
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
26/48
Peta &aporan 'rati(ikasi)anuari * )uli 200#
K ! l A b!l A d++ /' 2$ tahun 2$$1
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
27/48
9-
Kes!mpulan : Apab!la Anda*e"rang Pegawa! Neger! atauPen#elenggara Negara mener!maGrat!!kas! *744/ *P/
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
30/48
-" +ndang4+ndang Nomor ,0 tahun 0117 tentang
Pemerintahan 8aerah
0" ++ No" =.011> (+N 5on?ention 'gaints 5orruption
011,)
," SK KPK Nomor 1=.KPK.10.0119 tentang Tata 5ara
Pendaftaran Pengumuman dan pemeriksaan LHKPN
7" S$ *enpan Nomor S$.1,.*"P'N.1-.0119
D474 +*+ P=/D4:44/
D4/ P==>*744/ *P/
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
31/48
&nstruksi Presiden Nomor 9 tahun 0117tanggal / 8esember 0117
Kepada2 Para *enteri@ Aaksa 'gung@ Panglima TN&@ KepalaKepolisian %&@ Para Gubernur@ Para upati dan Balikota
TentangPercepatan Pemberantasan Korupsi Diktum pertama2 kepada seluruh Pe!abat Pemerintah yang
termasuk dalam kategori PN sesuai dengan ++ Nomor 0
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
32/48
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
33/48
Pen#elenggara Negara(-- N"6> %ahun 1555)
1 Pe$abat negara pada lembaga tert!ngg! negara?6 Pe$abat negara pada lembaga t!ngg! negara?3 Menter!?@ Gubernur? .ak!m?; Pe$abat Negara #ang la!n sesua! dengan peraturan ketentuan
perundang,undangan #ang berlaku? Duta +esar? /ak!l Gubenur? +upat!/al!k"ta
=" Pe$abat la!nn#a #ang mem!l!k! ungs! strateg!s: K"m!sar!s D!reks! Pe$abat *truktural pada +-MN & +-MD? P!mp!nan +8? P!mp!nan Perguruan %!ngg! Neger! Pe$abat Esel"n *atu dan pe$abat la!n #ang d!samakan pada
l!ngkungan s!p!l dan m!l!ter? 2aksa? Pen#!d!k? Pan!tera Pengad!lan? P!mp!nan Pr"#ek atau +endahara Pr"#ek
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
34/48
*E Menpan N" *E73MPAN71677
Pe$abat esel"n 88 dan pe$abat la!n #ang d!samakan d!l!ngkungan !nstans! pemer!ntah dan atau lembaga negara
Semua Kepala Kantor di lingkungan 8epartemen Keuangan Pemeriksa ea dan 5ukai
Pemeriksa Pa!ak 'uditor Pe!abat yang mengeluarkan peri!inan Pe!abat.Kepala Kantor Pelayanan *asyarakat Pe!abat pembuat regulasi
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
35/48
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
36/48
PEN4E'ENGGAA NEGAA4ANG +EKE/A28+AN MENG8*8 90M-'8'.KPN M0DE' KPK , A
-" ormulir LHKPN *odel KPK C ' diisi oleh Penyelenggara Negarayang berdasarkan +ndang4+ndang No" 0< tahun -/// tentangPenyelenggara Negara yang ersih dan ebas dari KorupsiKolusi dan Nepotisme dan atau Peraturan yang berlaku dilingkungan instansinya berke3a!iban untuk melaporkan dan
mengumumkan kekayaannya"
-" ormulir LHKPN *odel KPK C ' hanya diisi oleh PenyelenggaraNegara yang untuk pertama kalinya melaporkan HartaKekayaannya"
-" acalah Petun!uk Pengisian Laporan Harta KekayaanPenyelenggara Negara *odel KPK C ' dengan teliti dan seksamasebelum mengisi formulir"
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
37/48
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
38/48
PEN4E'ENGGAA NEGAA4ANG +EKE/A28+AN MENG8*8 90M-'8'.KPN M0DE' KPK , +
-" ormulir LHKPN *odel KPK C adalah formulir perubahan harta kekayaan diisioleh Penyelenggara Negara (PN) yang telah memiliki Nomor Harta Kekayaan(NHK) yaitu PN yang telah menyampaikan LHKPN (*odel KPK C ' .orm C ')kepada Lembaga yang ber3enang melakukan pendaftaran dan pemeriksaanLHKPN dengan kreteria antara lain meliputi 2
a" PN yang mengalami mutasi dan atau promosi !abatan
b" PN yang mengakhiri !abatan atau pensiun
c" PN yang telah menduduki !abatannya selama 0 (dua) tahun atau
se3aktu43aktu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan
kekayaan PN0" LHKPN *odel KPK4 yang telah diisi dan disampaikan kepada KPK akan
diumumkan pada Tambahan erita Negara dan atau media lain yang ditetapkan
oleh KPK
," acalah Petun!uk Pengisian LHKPN *odek KPK4 debgab teliti dan seksama
sebelum mengisi formulir
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
39/48
P$NG+*+*'N LHKPN
LHKPN di?erifikasi terlebih dahulu Pengumuman dilakukan sebelum selama dan
setelah PN men!abat Pengumuman ,1 hr setelah LHKPN lengkap Pengumuman melalui erita Negara
%&.Tambahan erita Negara *edia lain2
Beb site KPK dgn format khusus
Papan Pengumuman di KPK Papan Pengumuman di instansi Koran Harian Nasional atau lokal di Kab.Kota.Pro?"
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
40/48
P$*$%&KS''N LHKPN
Pemeriksaan LHKPN sebelum selama dansetelah PN men!abat
Pemeriksaan2 Pemeriksaan 'dministrasi2 kebenaran materil isi
formulir dan keabsahan bukti pendukung Pemeriksaan Substansi2 analisis sebelum selama dan
setelah men!abat asal4usul harta kekayaan analisisperbandingan penghasilan dan pengeluaran analisisri3ayat !abatan analisis perkembangan
Pemeriksaan Khusus2 tindak lan!ut pemeriksaansubstansi dan pengaduan masyarakat untukmembuktikan ada tidaknya TPK
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
41/48
P$*$%&KS''N LHKPN
8ilakukan oleh pega3ai KPK atau
pemeriksa lain yang diberi tugas untuk
dan atas nama KPK
erdasarkan Surat Tugas yang
ditandatangani oleh Pimpinan KPK atau
pe!abat KPK yang ditun!uk oleh
Pimpinan KPK
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
42/48
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
43/48
S'NKS&
PN yang tidak melaporkan dan mengumumkan
harta kekayaannya sesuai dengan batas 3aktu
dan format pengumumam yang ditetapkan dan
tidak bersedia diperiksa harta kekayaannyaPimpinan KPK dapat merekomendasikan kepada
penyidik atau pimpinan yang bersangkutan agar
dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
PELAPORAN LHKPN
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
44/48
77
PELAPORAN LHKPN
63;:;5>33
@=76:
1>75>
=:51=36776
>>>63
@3;;>
176665
:613=
11;;;:@@>
>@>13=;11;
117>565:3:5
11@5>>@1
6771
6776
6773
677@
677:
677;
677=
677>
6775
Kepatuhan /a$!b 'ap"r '.KPN (6771 , 2ul! 6
PELAPORAN LHKPN
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
45/48
PELAPORAN LHKPN
=51>1
;=65@
:>=@:
1;371 1;16= 1:51=
5=13 >@7; ;>;15;7>
=71@ ;7;5
Ekse kut! 'e g!slat! 4ud!kat! +-M ND
%!ngkat Kepatuhan Pelap"ran '.KPN per +!dang (31 2ul!
/a$!b 'ap"r '.KPN 4ang Melap"rkan D!umumkan (%+N)
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
46/48
%ambatan&hambatan "a'am upaapemberantasan korupsi "i In"onesia
8 asih rendahnya po'itica' wi''pemerintah yang menyeluruh ke setiap lapisanbir'krasi-
*'rupsi sudah men&adi penyakit kr'nis di >nd'nesia sehingga setiap upayaupaya menangani kasus k'rupsi akan menghadapi resistensi yang tinggi, inginmempertahankan status Bu'-
8 asyarakat sendiri masih banyak yang bersikappermissi*e-
7istem kepega6aian yang belum mendukung untuk pega6ai term'ti5asi dan berintergritas-
7istem keuangan dan anggaran yang belum mendukung 'perasi'nal padalembaga penegak hukum se!ara penuh-
asih belum ter!iptanya sinergi yang baik di antara lembagalembaga penegakhukum maupun lembaga penga6asan yang ada-
8 +orruptor ightback-
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
47/48
Penutup
*P* se!ara strategis telah mengidentifikasi dan melaksanakanakti5itas dalam areaarea utama kegiatan pen!egahan
4gar pemberantasan k'rupsi ber&alan efektif, maka semuapihak harus bergerak bersama memerangi musuh bersama
bangsa yaitu k'rupsi- asing masing instansi harus melakukanupaya pen!egahan dengan beker&asama dengan *P* danlembaga yang mempunyai fungsi pembinaan administrasisekt'r publik- *P* siap bergandengan tangan dalammelakukan upaya pen!egahan-
*ita harus berbuat sesuatu untuk generasi yang akan datang,
karena sebetulnya kita berhutang kepadanya, yaitu 44/4/*=>D+P4/ 4/G =%> %4>*-
-
8/14/2019 Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
48/48
Website: www.kpk.go.id Alamat dan nomor-nomor kontak:
Jalan HR. Rasuna Said Kav. C1
Jakarta Selatan
! "o# $%$& Jakarta 1'12'
(aporan) pengaduan * kpk.go.id
+elepon) ,221-2$$%/%
S0S)'11$$%$ atau '$$$%$$%$ Lihat ,Lawan,Laporka
= > 4 * 4 7 >