pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam …...pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam konteks...
TRANSCRIPT
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsidalam Konteks Perencanaan Pembangunan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Disampaikan pada International Business Integrity ConferenceJakarta, 04 Desember 2018
REPUBLIK INDONESIA
Outline
1. Gambaran Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
2. Korupsi dan Pengaruhnya Terhadap KinerjaEkonomi
3. Komitmen dan Langkah Pemerintah untukPencegahan Korupsi
2
REPUBLIK INDONESIA
1. Gambaran Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
3
REPUBLIK INDONESIA
Gambaran Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
80%*kasus korupsi yang diungkap
melibatkan sektor swasta & sektor
publik/instansi pemerintah. Modusnya
antara lain:
SUAP-MENYUAP & GRATIFIKASI
Sumber: Anti-Corruption Clearing House, acch.kpk.go.id
Berdasarkan Jenis Perkara & Profesi/Jabatan Tahun 2004 – Mei 2018
4
REPUBLIK INDONESIA
Sekilas Keterlibatan Swasta Pada Tindak Pidana Korupsi
Sampai dengan Desember 2017, tren menunjukan
keterlibatan pihak Swasta meningkat tiap tahunnya
1
45
3
1211
8
10
16
24
16
18
28 28
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
184 orangSwasta merupakan peringkat tertinggi
pelaku korupsi berdasarkan data
penanganan perkara tahun 2004-2017
5
REPUBLIK INDONESIA
2. Korupsi dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Ekonomi
6
REPUBLIK INDONESIA
Mengapa pemberantasan korupsi menjadi hal yang penting?
Korupsi dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perekonomian
EFEK KORUPSI
Menghambatpeningkatan output
perekonomian
MenurunkanProduktivitasPerusahaan
Secara Nasional(level makro)
Secara Perusahaan(level mikro)
Akibatnya:MenggangguKinerjaperekonomian
7
REPUBLIK INDONESIA
Indeks Persepsi Korupsi dan Kinerja Ekonomi
Afghanistan
AlbaniaAlgeriaAngola
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
BeninBhutanBolivia
Bosnia and HerzegovinaBotswana
Brazil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina FasoBurundiCabo Verde
CambodiaCameroon
Canada
Central African RepublicChad
Chile
ChinaColombia
Comoros CongoDemocratic Republic of the Congo
Costa RicaCroatia
Cyprus
Czech Republic
Côte D'Ivoire
Denmark
Djibouti
DominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
FinlandFrance
Gabon
GambiaGeorgia
Germany
Ghana
Greece
Grenada
GuatemalaGuineaGuinea Bissau
GuyanaHaiti
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
IndonesiaIranIraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Korea, South
Kosovo
Kuwait
KyrgyzstanLaos
LatviaLebanon
LesothoLiberia
Libya
Lithuania
Luxembourg
Madagascar Malawi
MalaysiaMaldives
Mali
Malta
Mauritania
MauritiusMexico
Moldova Mongolia
Montenegro
MoroccoMozambiqueMyanmar
Namibia
Nepal
Netherlands
New Zealand
NicaraguaNigerNigeria
Norway
Oman
Pakistan
Panama
Papua New GuineaParaguay Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
RomaniaRussia
Rwanda
Saint LuciaSaint Vincent and the Grenadines
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
South Africa
South Sudan
Spain
Sri LankaSudan
Suriname
Sweden
Switzerland
Syria
Taiwan
Tajikistan Tanzania
Thailand
Timor-LesteTogo
Trinidad and Tobago
Tunisia
TurkeyTurkmenistan
UgandaUkraine
United Arab EmiratesUnited Kingdom
United States of America
Uruguay
Uzbekistan VanuatuVenezuela
VietnamYemen ZambiaZimbabwe0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
GD
P p
er c
apit
a (U
SD n
om
inal
/kap
ita)
Indeks Persepsi Koruspi
GDP per kapita vs Corruption Perception Index Negara denganberpendapatanper kapita yang tinggi, cenderungmemiliki indekspersepsi korupsiyang baik
Sumber: diolah Bappenas
8
REPUBLIK INDONESIA
9
Mekanisme Transmisi 1: Efek Korupsi terhadap Output Perekonomian
Transmisi melalui jalur investasi1
Korupsi Biaya investasidan transaksimeningkat
Profitabilitasinvestasimenurun
realokasi sumberdaya yang tidakefisien
DAYA TARIK INVESTASI MENURUN
Hasil analisis secara empiris menunjukkanbahwa:Investor-investor yang berasal dari negara-negara yang sudah memiliki konvensi internasionalterhadap anti korupsi (misalkan: 1997 OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transaction) akancenderung mengurangi investasi di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi
(Sumber: Cuervo-Cazurra, The Effectiveness of Laws against Bribery Abroad, Journal of International Business Studies, 2007)
0
20
40
60
80
100
120
0 20 40 60 80 100
EASE
OF
DO
ING
BU
SIN
ESS
SCO
RE
CORRUPTION PERCEPTION INDEX (CPI)
Corruption Perception Index (CPI) vs Ease of Doing Business (EoDB) Score
Negara dengan CPI baik, cenderung memiliki skorEODB yang tinggi
Output perekonomianterganggu
REPUBLIK INDONESIA
Perkembangan EODB Indonesia
10
REPUBLIK INDONESIA
Hasil Penilaian EODB di Indonesia 2017, 2018, 2019
Trading Across Borders
Enforcing Contracts
Resolving Insolvency
151
116
118
49
104
62
70
108
166
76
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Indikator 91
20182017
144
108
106
38
114
55
43
112
145
38
72
Starting a Business
Dealing with Construction Permits
Registering Property
Getting Electricity
Paying Taxes
Getting Credit
Protecting Minority Investors
134
112
100
33
112
44
51
116
146
36
Sumber: Laporan EODB oleh Bank Dunia
73
EODB 2016
EODB 2017
EODB 2018
Peningkatan Peringkat EODB Peringkat EODB Indonesia per Indikator
Peringkat Indonesia naik 34 peringkatdalam dua tahun terakhir, tetapiturun 1 peringkat pada tahun 2019
Sumber: Bank Dunia
106
91
722019
Catatan: secara global nilai EODB di Indonesia naik 1.42 menjadi 67.96 diatasrata-rata global tetapi secara peringkat turun
11
REPUBLIK INDONESIA
Mekanisme Transmisi 2: Efek Korupsi terhadap Output Perekonomian
Transmisi melalui Kompetisi dan Kewirausahaan (competition and entrepreneurship)2
Korupsi Menurunkandaya kompetisi
Inovasiperusahaanmenurun
Produktivitasmenurun
Output perekonomianterganggu
Menurunkanproductive entrepreneurship and value creation
Sumber: Issues Paper on Corruption and Economic Growth, OECD (2013)
12
REPUBLIK INDONESIA
Pencegahan korupsi tidak saja untukmeningkatkan kredibilitas bangsa dan negara, tetapi juga untuk meningkatkan kinerjaperusahaan dan ekonomi nasional
Untuk itu, Pemerintah berkomitmen secarasungguh-sungguh untuk melakukanpencegahan korupsi
13
REPUBLIK INDONESIA
3. Komitmen dan Langkah Pemerintah untukPencegahan Korupsi
14
REPUBLIK INDONESIA
Inisiatif Pencegahan Korupsi dalam Level Global dan Komitmen BAPPENAS
• RatifikasiUNCAC
• G20 danEITI terkaitBO
• AntiCorruption Working Group
• FATF terkaitMoney Laundry danTerrorism Fund
15
FATF: Financial Action Task ForceUNCAC: United Nations Convention against CorruptionEITI: The Extractive Industries Transparency InitiativeBO: Beneficial Ownership
REPUBLIK INDONESIA
Rencana Aksi dalam Stranas Pencegahan Korupsi 2019 - 2020
PERIZINAN DAN TATA
NIAGAER KEUANGAN NEGARACIALPENEGAKAN HUKUM DAN
RB
Peningkatan Pelayanan danKepatuhan Perizinan danPenanaman Modal
Perbaikan Tata Kelola Data danKepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan
Penguatan Manajemen Basis Data Petani
Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis
Penerapan Manajemen Anti Suap di Sektor Swasta
Peningkatan SistemPerencanaan, Penganggaran, Penatalaksanaan (termasukpengadaan) dan PelaporanBerbasis Elektronik
Peningkatan profesionalitasdan modernisasi PengadaanBarang dan Jasa
Optimalisasi PenerimaanNegara dari PenerimaanPajak dan Non-Pajak
Penguatan PelaksanaanReformasi Birokrasi
Implementasi Grand Design Strategi Pengawasan Desa
Perbaikan Tata Kelola SistemPeradilan Pidana Terpadu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Aksi oleh Pemerintah Daerah
Aksi oleh Kementerian/Lembaga
16
REPUBLIK INDONESIA
Perizinan danTata Niaga
Perbaikan Tata KelolaSektor Ekstraktif, Kehutanan, dan
Perkebunan
Utilisasi NIK terkaitBantuan Sosial
Integrasi danSinkronisasi Data Impor
Pangan Strategis
KeuanganNegara
Integrasi SistemPerencanaan
Penganggaran BerbasisElektronik
PeningkatanProfesionalitas dan
Modernisasi PengadaanBarang dan Jasa
Optimalisasi PNBP
PenegakanHukum dan RB
Penguatan danPelaksanaan RB
Implementasi Grand Design Strategi
Pengawasan KeuanganDesa
Peran BAPPENAS dalam Rencana Aksi dalam StranasPencegahan Korupsi
17
REPUBLIK INDONESIA
Terlaksananya Sistem Pengelolaan Administrasi Korporasi
Digunakannya basis data Beneficial Ownership untuk pencegahan penyalahgunaanlegal persons/arrangements untuk tujuan anti pencucian uang/pencegahanpendanaan terorisme, pencegahan penyalahgunaan perpajakan
Digunakannya basis data Beneficial Ownership sebagai syarat dalam pengajuan izin disektor ekstraktif dan sektor kelapa sawit
Pencegahan Korupsi dalam Sektor EkstraktifKaitannya dengan Beneficial Ownership (BO)
18
REPUBLIK INDONESIA
Berfungsinya koneksi antara sistem
perencanaan dan penganggaran di tingkat
pusat
Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaandanpenganggaran berbasis
elektronik di tingkat pusat dengan daerah
Terselenggaranya Trilateral Anggaran dan
Kinerja
Pencegahan Korupsi Melaluie-budgeting dan e-planning
19
REPUBLIK INDONESIA
Strategi Pencegahan Korupsi melalui Perpres 54/2018
20
MONEV
ALASAN
KONSEP
Mengapa konsolidasi menjadi penting
dalam Stranas Pencegahan Korupsi :
• Sejak diratifikasinya konvensi PBB
tentang Anti Korupsi, berbagai inisiasi
anti korupsi belum sepenuhnya
terkonsolidasi
• Konsolidasi dimaksudkan agar tidak
terjadi tumpang tindih dalam
pelaksanaan melainkan saling sinergi
dari berbagai inisiatif strategis anti
korupsi
• Stranas PK merupakan titik temu
sinergi antara Pemerintah dan KPK
dalam melaksanakan upaya
pemberantasan korupsi dan
diselaraskan dengan program prioritas
Pemerintah dan Pemda
SUBSTANSI
Penguatan Kolaborasi dan Sinergi
Penguatan kerjasama antara Kementerian/
Lembaga/Daerah/pemangkukepentingan dalam upaya
pencegahan korupsi
Agenda Anti Korupsi harus sejalan dengan prioritas pemerintah
Upaya tumpang tindih
KPK & Pemerintah masing-masing memiliki aksi pencegahan korupsi
Pelibatan Publik
Keterlibatan aktif pemangkukepentingan dalam berbagai tahapan
dalan Stranask PK
Pengawasan publik di sektorpencegahan korupsi
20
REPUBLIK INDONESIA
1
Percepatanharmonisasiregulasi terkaitperizinan
2
IntegrasipersebaranLembaga terkaitSimplifikasiRegulasi sehinggatidak timely, costly, daninefficient
3
Penggunaanteknologi untukproses perizinanyang akuntable, efisien, dantransparan
4
Penyusunanregulasi yang substantif, sehingga tidakmemberikanbeban pada iklimusaha terlebih lagimasyarakat
Langkah Tindak Lanjut yang Diperlukan
21
REPUBLIK INDONESIA
Komitmen Pemerintah dalam Pencegahan Korupsi dan Keterkaitannya dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Refleksi padaDokumen
Pembangunan Nasional
RPJMN 2015 – 2019
dan
Kerangka Pikir Draft RPJMN 2020 - 2024
RKP 2018
dan
Sasaran Program Prioritas pada RKP
2018
RKP 2019
dan
Sasaran Program Prioritas pada RKP
2019
22
REPUBLIK INDONESIA
Komitmen BAPPENAS pada pemberantasan korupsi dalam lingkup global terefleksi dalam: G20, ACWG, EITI, dan FATF
Pada fokus Keuangan Negara, integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis e-budgeting dan e-planning berkaitan erat dengan peran BAPPENAS sebagai system integrator
Agenda pencegahan korupsi diselaraskan dengan program prioritas yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
Komitmen BAPPENAS dalam agenda pencegahan korupsi terefleksi dalam setiap dokumen perencanaan pembangunan nasional menjadi basis implementasi yang holistik dengan tujuan besar untuk meningkatkan produktivitas bangsa
Catatan Penting
23
REPUBLIK INDONESIA
TERIMA KASIH
24