penandatanganan samsat paten dalam rangka mendekatkan ......dalam ekonomi indonesia 2016 ..... 48...
TRANSCRIPT
EDISI V TAHUN 2015
Penandatanganan Samsat Paten Dalam Rangka Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
Penandatanganan Samsat Paten Dalam Rangka Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
Gubernur Jateng : Samsat Paten Gagasan Dari Provinsi Jawa TengahGubernur Jateng : Samsat Paten Gagasan Dari Provinsi Jawa Tengah
LIPUTAN UTAMA
...................................................
LIPUTAN KHUSUS
LIPUTAN DAERAH
Yuuuk....Gayeng Pengenalan Pajak
Kendaraan Bermotor Sejak Dini ..................................... 17
UP3AD Kabupaten Rembang Buka Pelayanan
Terpadu di Samsat Paten Kaliori .................................... 19
UP3AD Banjarnegara Sosialisi Tertib Lalin
dan Ketaatan Bayar Pajak ................................................. 20
“Dalam rangka menuju good governance,
maka saya sangat menyambut baik dibuatnya
kesepakatan bersama ini” 4
Gubernur Jateng :
Samsat Paten Gagasan Dari Provinsi Jawa Tengah .. 05
Rakor Persiapan Penyusunan
Neraca Aset BMD Prov Jateng ........................................ 12
Gubernur Dorong PNS
Ikuti Talent Scouting ........................................................... 13
DPPAD Jateng Sosialisasi Talent Scouting
Calon Administrator dan Pengawas ............................. 14
0
LIPUTAN KHUSUS
LIPUTAN UTAMA02
WARTA DPPAD JAWA TENGAH
Story Cover Edisi V Tahun 2015
WARTA DPPAD JAWA TENGAH
01
08
10
Penandatanganan Samsat Paten Dalam Rangka Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
Rakor Peningkatan PAD Melalui Pajak AP
dan PBBKB
Berharap Tertib
Administrasi Pengelolaan BMD
UP3AD Batang Bangun Kesadaran
Bayar Pajak Bersama Pelajar ............................................ 22
UP3AD Demak, Informasikan
Layanan Dalam Ajang Demak Fair ................................. 24
UP3AD Cilacap Lakukan Sosialisasi
Pada Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat ................... 26
Sekda Prov Jateng,
monitoring ke UP3AD Samsat Semarang I ............... 27
“Sekarang tidak ada alasan lagi
mengatakan jauh untuk membayar pajak”................. 28
UP3AD Kabupaten Wonogiri
Terbaik di Samsat Idol ........................................................ 30
Samsat Paten
dari hari ke hari terus meningkat .................................. 32
RAGAM
Meriahkan HUT Korpri ke 44,
DPPAD Gelar Berbagai Kegiatan ................................... 34
Pajak Beri Efek Pembangunan ....................................... 36
Memberikan Perhatian Melalui Korpri ....................... 37
Aplikasi PAD,
fungsi,manfaat dan perkembangannya .................... 38
LEPAS
Ringkasan Proyek Perubahan “Sensus Kendaraan
Bermotor di Kabupaten Wonosobo Tahun 2015”
(Kecamatan Sukoharjo sebagai pilot project)
Oleh : Erry Raharjono
(peserta diklatpim III angkatan XVI) ......................... 40
OTOMOTIF
Retromantic 6 Purwokerto Th 2015
DPPAD Retro Car Community
( DRCC ) Since 2014......................................................... 46
Pasar Otomotif
Dalam Ekonomi Indonesia 2016 ................................ 48
EDISI V TAHUN 2015
Gubernur Jawa Tengah
Johan Hadianto
Agung Amin
Dian Lestari
Menyongsong tahun 2016 DPPAD Provinsi Jawa Tengah, terus mengembangkan berbagai inovasi layanan terbarunya. Salah satunya adalah dengan dilaunchingnya 'Samsat Paten' sebuah layanan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat di Jawa Tengah, yang lokasinya terintegrasi dengan pelayanan administrasi terpadu di sebuah kecamatan di kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Upaya pendekatan pelayanan semacam ini dimaksudkan untuk merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik sehingga diperlukan layanan yang memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
Tentu ada yang merasa pesimis dengan adanya kiat dan terobosan yang digulirkan. Namun dari wacana yang berkembang, yang merasa optimis layanan ini bakal menjadi favorit pilihan masyarakat dalam membayar pajak, kelihatannya lebih mendominasi. Bahkan bukan tidak mungkin layanan model terbaru yang pertama kali dikembangkan di Jawa Tengah ini bakal menjadi acuan bagi Provinsi lain untuk mengadopsinya.
Terobosan semacam ini memang sangat diperlukan. Terlebih ditengah suasana iklim ekonomomi yang setengah lesu saat ini dimana sektor yang menjadi andalan yakni Pajak penjualan KBM yang menjadi faktor ungkit bagi PAD tidak cukup bergairah.
Namun itulah hebatnya, dimasa-masa yang cukup sulit untuk memprediksikan ekonomi, ide-ide kreatif terkadang muncul dengan sendirinya. Bahkan yang lebih membahagiakan adalah adanya dukungan berbagai pihak yang sama-sama berkomitmen untuk mendukung berbagai kebijakan ini.
Pada Edisi ke V di tahun 2015 ini, Warta DPPAD Jateng, kembali mempersembahkan kepada para pembaca yang setia, berbagai liputan menarik seputar keSamsatan, seperti penandatangan MOU, dan Launching Samsat Paten oleh Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pronowo.
Ada juga sosialisasi pajak bagi para pelajar di berbagai daerah di Jawa Tengah, yang digencarkan oleh DPPAD Jateng, bersama mitra kerja Kepolisian dan Jasa Raharja-dalam upaya memberikan pemahaman sejak dini kepada para pelajar mengenai pentingnya kita membayar pajak bagi pembangunan di Jawa Tengah.
Berbagai liputan lain, yang juga cukup menarik dan sayang untuk ditinggalkan tentu dapat pembaca simak secara lengkap pada edisi ini pula. Tentu kami selalu menantikan kritik dan saran dari Pembaca sehingga ke depan di tahun yang baru kami akan dapat lebih baik dari yang sekarang ini. Selamat tahun baru 2016. @
Menyongsong 2016 Dengan Terobosan Baru
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH
Penanda tanganan MOU kesepakatan bersama tentang pelayanan pembayaran Pajak Daerah, pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Dan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten).
02 03
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH
Penandatanganan Samsat Paten Dalam Rangka Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
ubernur Jawa Tengah bersama Kapolda Jawa
Tengah, Direktur Opererasional PT. Jasa Raharja G(Persero), Dirut BPD Jateng, dan Para Bupati/Sekda
di sepuluh daerah di Jawa Tengah, telah menandatangani,
naskah kesepakatan bersama tentang pelayanan
pembayaran Pajak Daerah, pembayaran Sumbangan Wajib
Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan
Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Pada
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten). Hadir
pula dalam kegiatan yang sangat khidmad di Gedung
Gradhika Bakti Praja, Provinsi Jawa Tengah, diantaranya
adalah para pejabat utama Polda Jawa Tengah,Para Camat,
Pimpinan Telkom dan Direktur Des Teknologi Indonesia.
Kepada para tamu undangan yang hadir Kepala DPPAD
Provinsi Jawa Tengah, Hendri Santosa, Dalam sambutannya
selaku ketua penyelenggara menyatakan bahwa kegiatan
tersebut dilaksanakan dengan mendasarkan pada
peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78 Tahun
2014 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah, serta
dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas
PPAD Provinsi Jawa Tengah, dan Nota Dinas Kepada Bapak
Gubernur Jawa Tengah, Nomor 6.553/DPPAD/X/2015
tanggal 19 Oktober 2015.
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo foto bersama usai penanda tanganan MOU.
Adapun maksud dan tujuan diselenggarakannya
penandatangan tersebut menurut Hendri Santosa, adalah
dalam rangka merespon dinamika perkembangan
penyelenggaraan pemerintah daerah menuju tata kelola
pemerintahan yang baik, sehingga perlu memperhatikan
kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan.
Digulirkannya pelayanan model ini juga dimaksudkan
untuk mendekatkan pelayanan pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor kepada masyarakat serta untuk
meningkatkan kualitas melalui pembukaan kantor bersama
Samsat di Kecamatan mendampingi pelayanan Paten oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota. “Ketentuan Samsat Paten
adalah lokasi pelayanan Samsat harus terintegrasi dengan
pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan lainnya bukan
berada di ruangan terpisah,”urainya.
Lokasi Samsat Paten yang akan dibuka di wilayah
Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2015 ini diantaranya
Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Kecamatan
Kunduran, Kabupaten Blora, Kecamatan Mayong,
Kabupaten Jepara, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten
Banyumas, Kecamatan Bukatejo, Kabupaten Purbalingga,
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyatakan
bahwa penandatanganan terserbut diharapkan dapat
memberi propek dan kerjasama yang lebih baik. “Samsat
Patent ini kita harapkan hasilnya benar-benar paten, seperti
namanya,”ucap Gubernur. Ditengah situasi ekonomi yang
“Saya mengharapkan ke depan
orang membayar pajak
layaknya orang beli pulsa-tinggal isi, selesai”
belum cukup stabil karena imbas ekonomi secara makro,
target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga tak cukup
mampu untuk mencapainya sehingga berdampak
pendapatan asli daerah menurun. “Tapi BPK masih berikan
catatan pada kita mengenai piutang. Masih banyak dan kita
diminta untuk bangkit,”ujarnya.
Dalam situasi tersebut menurut Gubernur sangat sulit
masyarakat untuk membayar pajak. Bahkan bila diperas pun
tak akan keluar apa-apa-karena memang situasinya
demikian. Namun demikian Gubernur menyatakan karena
telah menjadi kewajiban ya harusnya tetap membayar.
“Minimal untuk pajak tahunan Saya mengharapkan ke
depan orang membayar pajak itu layaknya orang bayar atau
beli pulsa-tinggal isi, selesai,” urainya. Namun demikian
Gubernur merasakan saat ini pelayanan di Samsat sudah
makin dekat dengan masyarakat. Makin hari pelayanan juga
makin cepat dan bagus. Hasil dari pendapatan ini nantinya
dipakai untuk pembangunan daerah masing-masing-di sini
rakyat akan berterimakasih terutama kepada bagian front
office yaitu Jasa Raharja, Kepolisian dan DPPAD.
Gubernur juga menyatakan bahwa saat ini sudah
banyak yang mengapresiasi layanan di Samsat. DPPAD
Jateng, menurut Gubernur sudah memberikan layanan
excelent, layanan yang juara. “Gedung Samsatnya dingin ber
ac, ada air putih, permen, TV , tempat bermain anak,”itu
sangat bagus.
Sehubungan dengan Samsat Paten, Gubernur
menegaskan agar para bupati turut berpartisipasi dan bisa
menjadi front line dalam mengoptimalkan pelayanan pada
masyarakat. Kalau pendapatan makin baik harapannya
seperti disampaikan Gubernur, desa-desa akan lebih
diberdayakan. Gubernur juga berjanji akan sering
mengunjungi 10 tempat secara berkeliling untuk melihat
langsung pelayanan di sana. @
Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Kecamatan Eromoko,
Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wirosari, Kabupaten
Grobogan, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang,
Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes.
WARTA DPPAD JAWA TENGAH
WARTA DPPAD JAWA TENGAH04
“Dalam rangka menuju good governance, maka saya sangat menyambut baik dibuatnya
kesepakatan bersama ini”Namun menurut Kapolda masih banyak masyarakat
yang belum mempunyai kesadaran membayar pajak. Di lain
pihak masyarakat tak sedikit mengeluhkan pelayanan yang
diberikan oleh pemerintah. Untuk itulah menurut Kapolda
penegakan hukum perlu bagi penunggak pajak, untuk
memberikan efek jera dan sekaligus memberikan rasa
keadilan bagi para wajib pajak yang sudah patuh. Namun hal
tersebut bisa diminimalisir apabila kita dapat meyakinkan
masyarakat untuk memahami pentingnya pajak bagi
pembangunan dan kemakmuran rakyat.
“ Dalam rangka menuju good governance, maka saya
sangat menyambut baik dibuatnya kesepakatan bersama ini
sehingga dapat mengintegrasikan tempat pelayanan pajak
daerah dan SWDKLLJ pada pelayanan administrasi terpadu
kecamatan (Paten) dan dapat mempermudah masyarakat
yang akan melakukan pembayaran pajak.” Kesepakatan
tersebut diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas dan
memberikan pelayanan prima serta mampu mendekatkan
kita pada masyarakat. Kapolda juga menyatakan agar SOP
yang sudah berjalan untuk lebih ditingkatkan. Terkait
dengan karakteristik tiap daerah yang berbeda dalam
penanganan penarikan pajak pun saat ini diupayakan
penanganan yang berbeda pula dalam upaya menjaga
kondusifitas. @
apolda Jawa Tengah, melalui Wakapolda,
menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi Kwajib kepada negara yang akan dipergunakan
sebesar-besarnya untuk pembiayaan negara ,
pembangunan nasional dan kemakmuran rakyat. Untuk itu
kepolisian akan terus berupaya menciptakan iklim kondusif
bagi keberlangsungan kegiatan bisnis dan usaha sehingga
masyarakat dapat melaksanakan aktifitasnya dengan aman
dan nyaman agar berdampak positif bagi pemasukan pajak
negara.
Gubernur Jateng :
Samsat Paten Gagasan Dari Provinsi
Jawa Tengah
ubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati
Purworejo Mahsun Zain, Direktur Lalu Lintas GKepolisian Daerah Jawa Tengah Komisaris Besar
Polisi (Kombes Pol) Drs. Benyamin, Kepala Cabang PT Jasa
Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah Triyugara, serta
Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
Hendri Santosa, Jumat, 30 Oktober 2015, meresmikan 10
tempat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( Samsat
Paten) , yang dipusatkan di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten
Purworejo, Jawa Tengah. Hadir pula dalam kesempatan
tersebut , Forkompimda kabupaten Purworejo, Bupati, Wakil
Bupati dan Sekda di 10 daerah yang terdapat Samsat Paten.
Dalam sambutannya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo
menyatakan bahwa keberadaan Samsat Paten di Jateng ini
menurutnya sebuah gagasan dari Provinsi Jawa Tengah,
yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat membayar
pajak.
"Target pendapatan kita masih jauh karena memang
dari Gaikindo menyampaikan penjualan motor kan turun
banyak. Ekonomi dengan kondisi seperti ini pendapatan kita
masih agak kurang. Nha caranya sekarang biar masyarakat
mau bayar (pajak) kita beri pelayanan yang pendek dan
mudah lewat PATEN," paparnya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, melakukan pengguntingan rangkaian bunga sebagai penanda Launching Samsat Paten
di Purworejo Jawa Tengah. 05
WARTA DPPAD JAWA TENGAH
Wakapolda Jawa Tengah
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH06 07
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH
Kehadiran PATEN diharapkan bisa mengejar target
pendapatan karena membayar pajak tidak lagi berbelit-
belit, tidak kena pungutan liar, lebih cepat dan dekat. Saat ini
PATEN memang baru hadir di 10 kecamatan di 10
kabupaten. Salah satunya di Kecamatan Kutoarjo. Tapi ke
depan, akan diperbanyak.
"Kecamatan lain sudah pada daftar. Kalau nanti bisa
cepat, didukung partisipasi dari kabupaten/ kota, maka
pelayanan onlinenya semakin banyak dan orang mau bayar
pajak sehingga pendapatan tinggi. Kalau pendapatan tinggi,
provinsi juga memberikan anggaran lebih tinggi ke daerah.
Dengan begitu pembangunan lebih cepat dan dampaknya
bisa dirasakan masyarakat," jelas mantan anggota DPR RI
itu.
"Ini salah satu mimpi besar kami. Masyarakat bisa tahu
kalau mau bayar pajak itu gampang. Dan Samsat di Jateng
pelayanannya makin luar biasa. Setahun kami
mentransformasikan Samsat ini. Uji coba awal Samsat Paten
di 10 daerah, lanjut Ganjar, akan memberikan contoh bagi
daerah lain untuk menjalankan program serupa dengan
menyiapkan infrastruktur pendukung. Dengan begitu,
masyarakat di lapisan bawah akan sangat merasakan
manfaat langsung Samsat tingkat kecamatan ini.
Selain Samsat kecamatan, Ganjar juga berencana terus
membuat inovasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan
ini secara lebih efektif. Salah satunya meminta Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jateng,
BPD Bank Jateng, serta Jasa Raharja untuk membuat
kemudahan pembayaran pajak melalui anjungan tunai
mandiri (ATM).
Kecamatan Bukateja
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di
Kecamatan Bukateja menjadi salah satu percontohan
pelayanan Samsat Online Jateng PATEN bersama 9
kabupaten lainnya di Jawa Tengah. Dengan adanya Samsat
Paten tersebut masyarakat di wilayah Kecamatan Bukateja
akan segera mendapatkan kemudahan dalam melakukan
pembayaran pajak daerah, pembayaran sumbangan wajib
dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ), dan
pengesahan STNK satu tahun sehubungan dengan di
launchingnya 10 Samsat Paten oleh Gubernur Ganjar
Pranowo di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo.
Senin lusa kami siap melakukan pelayanan. Peralatan sudah
siap semua,” ujar Camat Bukateja Imam Sudjono, dalam
acara launching Samsat Paten di Kutoarjo.
Menurut Imam Sudjono, pelayanan samsat online
tersebut akan dilayani oleh petugas dari Unit Pelayanan
Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (UP3AD)
Purbalingga. Pihak kecamatan hanya menyiapkan tempat
pelayanan yang bersebelahan dengan tempat layanan
PATEN yang sudah ada.
“Ini kemudahan yang bisa dimanfaatkan oleh
masyarakat, bukan hanya masyarakat wilayah kecamatan
Bukateja. Namun juga masyarakat disekitrnya seperti Rakit,
Klampok (Banjarnegara-red) dan wilayah Kejobong yang
dekat dengan Bukateja,” jelasnya.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Purbalingga,
Imam Hadi membenarkan kesiapan kecamatan Bukateja
dalam melaksanakan pelayanan Samsat Online.
Menurutnya, sesuai MoU yang dilakukan pemkab dengan
Gubernur Jawa Tengah, baru satu kecamatan yakni PATEN
Bukateja yang mendapat tambahan pelayanan Samsat
Online Jateng.
“Kedepan kami harapkan dapat dilaksanakan di
kecamatan lainnya. Tetapi itu tergantung UP3AD Provinsi,”
katanya, saat mendampingi Pj Sekda Kodadiyanto, Kepala
UP3AD Purbalingga, dan Camat Bukateja menghadiri
Launching Samsat Online PATEN. @
“Mereka masih saya kasih pekerjaan rumah untuk
menyiapkan teknologinya. Karena, semua orang punya
ATM, pembayaran ini kami dorong dan permudah. Ada
harapan besar pendapatan kami naik," kata dia.
“Sebagai tahap percontohan pembukaan diawali
dengan membuka Samsat Pateng di Kecamatan Kutoarjo-
Purworejo, Eromoko-Wonogiri, Tanon-Sragen, Larangan-
Brebes, Mayong-Jepara, Bukateja-Purbalingga, Sokaraja-
Banyumas, Kunduran-Blora, Wirosari-Grobogan, dan
Kaliori-di Rembang dan akan beroperasi mulai Senin”.
Semakin dekat semakin cepat
Sementara itu Kepala DPPAD Jateng , Hendri Santosa
sebagai ketua penyelenggara menyatakan bahwa
peresmian Samsat Paten, tersebut dilakukan dalam rangka
merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, menurut Kadinas peran
Pemerintahan di tingkat kecamatan sebagai perangkat
daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik harus
dioptimalkan.
Saat ini menurut Hendri, terobosan,inovasi,
pengembangan layanan publik telah dilakukan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah, bersama Polda Jawa Tengah, PT Jasa
Raharja, Bank Jateng dan Pemerintah Kabupaten, yaitu
dengan membuka pelayanan pembayaran Pajak Daerah,
Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan, dan Pengesahan Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor terintegrasi Pada Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
Upaya tersebut menurut Hendri, sebagai bentuk
kemudahan dengan Tagline Inovasi Paten adalah
pembayaran pajak semakin dekat, semakin cepat, dengan
harapan masyarakat semakin terdorong untuk membayar
pajak sehingga turut meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah, demi terwujudnya kemajuan pembangunan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Foto bareng bersama Gubernur Pak Ganjar Pranowo.
Gubernur mengecek langsung ke lapangan melihat operasional
Samsast Paten.
Gubernur cek kesiapan lapangan.
Kedatangan Gubernur di kantor Kecamatan Kutoarjo.
WARTA DPPAD JAWA TENGAH08
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH
Pengelolaan BMDBerharap Tertib Administrasi
Sampai saat ini banyak SKPD yang memandang aset
dengan sebelah mata, karena masih menganggap aset
banyak masalah dan membebani pekerjaan, sehingga lebih
banyak yang ditinggalkan, tidak diurus asetnya, sehingga
menimbulkan permasalahan yang menumpuk.
Diharapkan pula agar dari tahun ke tahun tertib
administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah dapat
berjalan dengan baik dan sesuai peraturan.
Dengan demikian, maka para Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian serta Pengurus Barang SKPD yang
mengurusi Barang Milik Daerah mempunyai pemahaman
yang sama terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah yang
ada di SKPD.
idang Pengelolaan Aset Daerah (Lolaset) Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) BProvinsi Jawa Tengah, menyelenggarakan Rapat
Koordinasi Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
Provinsi Jawa Tengah, bertempat di Salatiga. Hadir dalam
kesempatan tersebut Kepala DPPAD Jateng Hendri Santosa,
Sekertaris, Kepala bidang dan perwakilan dari SKPD.
Dalam sambutannya, Kadinas PPAD Jateng, Hendri
Santosa mengatakan, penyelenggaraan rapat dimaksud
agar para Pengguna Barang Milik Daerah yang berada di
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih peduli dan
komitmen terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah
Provinsi Jawa Tengah, sehingga penilaian kinerja Wajar
Tanpa Pengecualian dapat dipertahankan serta ditingkatan
prestasinya.
Selain hal tersebut, tidak kalah pentingnya setelah mengikuti Rapat Koordinasi ini , bagaimana mengimplemen-tasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai Pengelola Barang Milik Daerah tersebut.
Perlu dipahami bersama bahwa lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD merupakan tolok ukur keberhasilan terwujudnya ter tib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
Sebagian siklus pengelolaan BMD yang dapat kita
bahas/kaji bersama yaitu mengoptimalkan Aset BMD
yang belum optimal, siklus ini harus dilaksanakan secara
integral, simultan, dan berkesinambungan, sehingga
antara satu kegiatan dan kegiatan yang lain dalam siklus
tersebut, merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan.
***
Kepala DPPAD Provinsi Jateng berikan sambutan dalam rakor optimalisasi BMD di Salatiga.
Peserta Rakor BMD. WARTA DPPAD JAWA TENGAH 09
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH
Harapkan kiat-kiat.
Kepala Dinas PPAD Jateng, Hendri Santosa yang hadir
dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa ada
beberapa pendapatan yang sampai dengan saat ini belum
mampu terpenuhi karena adanya pengaruh ekonomi global
yang berdampak terhadap ekonomi dalam negeri. Kadinas
menyebutkan bahwa peningkatan target secara signifikan,
serta situasi ekonomi yang bertumbuh dibawah 5 persen
serta nilai dollar yang relatif tinggi, cukup mempengaruhi
kebutuhan masyarakat akan pembelian kendaraan
bermotor dan dampaknya terlihat pada kurangnya
penerimaan dari sektor BBNKB.
“Tingginya nilai mata uang dollar terhadap rupiah
sangat mempengaruhi penjualan kendaraan bermotor pada
masyarakat. Ditambah lagi 70 persen komponen kendaraan
bermotor yang ada saat ini, mendasarkan data dari
Gaikindo, masih impor ,”ujar Kadinas.
Kadinas juga menyitir yang pernah dikatakan oleh salah
seorang ekonom Indonesia Hendri Saparini yang
menyatakan bahwa kemajuan Ekonomi Indonesia bisa
diukur dengan didasarkan empat indikasi, yaitu melalui
tinggi rendahnya tingkat penjualan kendaraan bermotor,
tingkat impor bahan baku, pembelian semen dan
pemakaian listrik.
Namun demikian menurut Hendri Santosa,
meningkatnya ekonomi nasional tak sertamerta menaikkan
pembelian kendaraan bermotor, karena masyarakat tentu
akan lebih mementingkan kebutuhan primernya dahulu
dibanding membeli kebutuhan kendaraan yang merupakan
kebutuhan sekunder. Untuk itu, Kadinas mengharapkan
kepada seluruh peserta Rakor , mempunyai kiat-kiat usaha
bagaimana caranya menggali pajak di luar pajak kendaraan
bermotor. Karena saat ini PAD di Jawa Tengah sebesar 70
persennya masih bertumpu pada hasil sektor pajak.
10 11
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH
Rakor Peningkatan PAD Melalui Pajak AP dan PBBKB
asi pembukuan dan pelaporan, kasi penagihan dan
pemberdayaan aset serta kasi Pajak lain-lain DPPAD KProv Jateng, belum lama ini menghadiri undangan
rapat teknis peningkatan pendapatan asli daerah melalui
penerimaan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (AP).
Rapat koordinasi dihadiri oleh Kepala DPPAD Prov
Jateng, Hendri Santosa dan Kepala Bidang Pajak, Bambang
Nurcahyo, bertempat di lantai IV Gedung B DPPAD Jateng.
Rapat yang diadakan selama dua hari tersebut,
dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam upaya
meningkatkan penerimaan sektor PBBKB dan PAP, melalui
perumusan dan langkah-langkah strategis dan optimal.
Kegiatan dimaksud juga diupayakan sebagai data
pembanding dengan data yang dikeluarkan oleh pihak PT
Pertamina (Persero). Hal lain yang juga tak kalah pentingnya
dengan diadakannya kegiatan ini dimaksudkan agar seluruh
pegawai yang terlibat dalam kegiatan ini dapat menjalankan
fungsi pengawasan sesuai pasal 56 Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2011 sekaligus sebagai rencana aksi
tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK-RI.
Berdasarkan data yang ada saat ini, realisasi penerimaan PBBKB sampai dengan bulan September 2015 tercatat sebesar Rp. 1.241.876.705.136 (71.51%) dari target murni tahun 2015 sebesar Rp. 1.736.562.871.000. Sedangkan prosentase capaian sampai dengan triwulan III sebesar 75%, masih ada kekurangan sebesar 3.49%, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PBBKB.
Adanya kegiatan rapat teknis ini diharapkan ada tindak lanjut berupa rencana strategis terutama untuk mendapatkan data SPBU by name by adress. Untuk itu UP3AD diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan dinas perijinan Kab/Kota atau Disperindag Kab/Kota. UP3AD juga diharapkan mampu berperan aktif dalam pendataan SPBU di wilayah kerja masing-masing untuk meningkatkan penerimaan PBBKB (terutama SPBU yang baru berdiri).
Dengan adanya perencanaan kerja tersebut, diharapkan hasil data yang diperoleh menjadi lebih valid terutama tentang jumlah SPBU di seluruh wilayah di Jawa Tengah, termasuk terkait data penjualan BBM di SPBU Se Jawa Tengah. Kegiatan seperti ini juga diharapkan dilakukan secara rutin dan berkelanjutan sehingga upaya merealisasikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sesuai target yang diestimasikan mampu terpenuhi.
Untuk itulah dengan adanya rakor peningkatan pajak
AP dan PBBKB ini Kadinas berharap seluruh kasi yang
bertugas dapat lebih mengoptimalkan kinerjannya dengan
melakukan pendataan di SPBU langsung. Para Kasi juga
diharapkan untuk lebih meningkatkan pelaporan-
pelaporan yang lebih baik lagi serta serius meningkatkan
kinerja termasuk dalam melakukan kegiatan D2D.
Aplikasi AP
Kegitan rapat koordinasi juga membahas pemanfaatan
aplikasi PAP yang selama ini menggunakan jaringan IP
Publik . Upaya ini dimaksudkan untuk mengurai
permasalahan seputar penggunakan aplikasi dimaksud
dengan harapan ke depan berbagai pelaporan mengenai
PAP dapat berjalan lebih baik. Dikatakan oleh pengawal
pengembangan aplikasi PAP, Margono,dari bidang
Lahtabang, bahwa penggunaan aplikasi berbasis IP Publik
ini memang dibutuhkan kemampuan SDM agar lebih
familiar dalam menggunakan aplikasi ini.
Diakui bahwa pajak AP merupakan salah satu sektor
pajak daerah yang dinilai tidak cukup favorit dalam
penerimaan dibandingkan pajak lain seperti Pajak
Kendaraan. Namun bukan berarti keberadaannya tidak
perlu perhatian. Karena bagaimana pun pajak AP setidaknya
cukup memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah
serta sebagai bagian dari pengendalian dan pengawasan
pemanfaatan terhadap air permukaan. Menurut Margono,
saat ini respon dan upaya antar bidang terhadap
pengembangan aplikasi ini sudah cukup bagus dan
diharapkan ke depan ada upaya dan tindakan agar manfaat
dari aplikasi yang dikembangkan tersebut dapat lebih cepat
dan tepat untuk digunakan dan dimanfaatkan. Margono
juga menyatakan siap memberikan berbagai masukan dan
pengetahuan seputar penggunaan aplikasi AP jika para
pegawai mengalami berbagai kesulitan. Upaya ini
dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam
pekerjaan sehingga manfaat menggunakan aplikasi ini bisa
dirasakan. @
Kepala DPPAD Provinsi Jawa Tengah, Hendri Santosa bersama Kabid Pajak Bambang Nurcahyo.
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH12 13
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH
daerah khususnya aset daerah dalam pengelolaannya
sangatlah panjang siklusnya. “Mulai dari merencanakan
kebutuhan dan penganggaran, kemudian mengadakan,
menggunakan , memanfaatkan, selanjutnya kita juga harus
pula mengamankan aset tersebut serta memeliharanya,
dan dilanjutkan dengan penilaian sampai penghapusan,
pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan,
pengawasan hingga pengendalian itu semua adalah siklus
yang harus dilalui.
Namun dari siklus itulah kita jadi tahu mana aset yang
lebih bisa diberdayagunakan dan mana yang tidak bisa
didayakan.
Selain mengenai siklus narasumber juga memaparkan
mengenai filosofi fungsi Barang Milik Negara/Daerah serta
ketentuan-ketentuan umumnya. Hal lain yang juga
diuraikan diantaranya terkait siapakah pejabat pengelola
BMN/D, cara-cara merencanakan kebutuhan dan
penganggaran serta pengadaan dan penggunaannya.
Jelasnya secara gamblang, narasumber memberikan materi
yang berkaitan dengan bagaimana cara memedomani
pengelolaan barang milik daerah yang didasarkan pada
peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, agar SDM
yang bertalian dengan pengelola barang milik daerah
mempunyai sebuah pedoman yang bisa dijadikan dasar
acuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas yang
diemban @
Rakor Persiapan Penyusunan Neraca Aset BMD Prov Jateng
idang Fasilitasi Pengadaan Aset (Fasda) DPPAD Prov
Jateng menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bpenyusunan neraca aset Barang Milik Daerah (BMD)
Prov Jateng tahun 2015, di gedung pertemuan DPPAD
Jateng lantai 4 B Semarang. Hadir dalam pertemuan
tersebut, Kepala Bidang Fasda Ninik Mardiastuti beserta
Para Kasi, Para pengurus barang dan Subag Akuntasi SKPD
Prov Jateng.
Beberapa narasumber yang hadir dalam kesempatan
tersebut diantaranya Maharsa Udayana dari Kanwil DJKN
Jateng-DIY, Iskandar dari Inspektorat, Hananto dari Biro
Keuangan, serta Arif Nugraha dari CV. SeML dengan
moderator Ratna Sri Kumaladewi dan Kasidi dari Bidang
Fasda.
Penanganan aset daerah menurut salah satu
narasumber khususnya yang berkaitan dengan aset tanah,
aset jalan dan tanah irigasi, banyak dipandang sebagai
sesuatu yang tidak menarik karena memang penangananya
tidaklah mudah. Secara eksplisit narasumber menyatakan
pertanyaannya mengenai mengapa sulit menangani
masalah aset ? Kita tahu bahwa pengelolaan barang milik
emerintah Provinsi Jawa Tengah membuka promosi
jabatan secara terbuka melalui talent scouting untuk Pkedua kalinya. Talent scouting itu untuk mengisi
jabatan administrator dan jabatan pengawas yang akan
mengalami banyak kekosongan pada 2016 dan 2017 karena
ratusan PNS pensiun.
Dalam uraiannya, Gubernur Jawa Tengah H Ganjar
Pranowo SH MIP menerangkan pada 2016 akan terdapat
149 PNS yang pensiun. Secara rinci, PNS yang pensiun terdiri
dari eselon II A satu orang, III A 49 orang, III B dua orang dan
IV A sebanyak 97 orang. Sementara di 2017 jumlah PNS yang
pensiun lebih banyak, yakni 173 orang. Jumlah itu terdiri dari
eselon II A empat orang, eselon III A 60 orang, eselon III B
satu orang, dan eselon IV A sebanyak 108 orang. Apabila di
total, maka jumlah PNS yang pensiun 322 orang.
Gubernur Dorong PNS
Ikuti Talent Scouting
Gubernur mengatakan talent scouting tersebut
merupakan alat untuk mencari kader PNS potensial dan
terbaik untuk dipromosikan dan menempati jabatan
administrator dan jabatan pengawas. Pelaksanaan talent
scouting dilakukan secara transparan karena masyarakat
maupun media, baik cetak maupun elektronik dapat
m e n g a k s e s l a n g s u n g d i w e b s i t e
www.bkd.jatengprov.go.id/talentscouting2015.
Menurut Ganjar, seleksi talent scouting pejabat
administrasi dan pejabat pengawas di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini merupakan
penyempurnaan dari talent scouting yang sebelumnya
sudah dilakukan di 2013. Beberapa penyempurnaan yang
dilakukan adalah, kebijakan talent scouting diatur dalam
Peraturan Gubernur guna menjamin kepastian hukum dan
memberikan pedoman administrasi dan tata cara
pelaksanaannya. Selain itu, agar mendapatkan PNS yang
terbaik, aspek substansi yang dinilai meliputi dimensi
kompetensi manajerial, kompetensi bidang dan kompetensi
sosiokultural.
“Tahapan seleksi melibatkan secara optimal tim
independen yang terdiri dari para akademisi, dan pejabat
yang berkompeten serta assesor,” tuturnya.
Setelah dilakukan uji publik, didapatkan PNS yang
memenuhi persyaratan administrasi sebagai calon
pendaftar talent scouting berjumlah 6.064 orang. Para PNS
tersebut diharapkan Ganjar mau berlomba menampilkan
kompetensinya agar mendapat promosi jabatan yang
diinginkan. Ganjar menilai, antusias PNS untuk mengikuti
promosi jabatan terbuka masih kurang. Sehingga, dirinya
terus mendorong PNS agar mau ikut berkompetisi. @
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.
Peserta Telent Scouting.
WARTA DPPAD JAWA TENGAH14
WARTA DPPAD JAWA TENGAH
alam upaya menumbuhkan kepercayaan diri para
karyawan-karyawati, untuk mendapatkan hasil Dterbaik dan siap dalam mengikuti seleksi promosi
jabatan secara terbuka yang diadakan oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah, DPPAD Provinsi Jawa Tengah
mengadakan sosialisasi talent scouting calon administrator
dan pengawas di Kantor DPPAD Jateng. Hadir dalam acara
sosialisasi tersebut, Kepala Dinas PPAD Prov Jateng, Hendri
Santosa dan Sekertaris dinas, Putu Adi Sutrisna serta Kepala
UP3AD Karanganyar, yang hadir sebagai narasumber.
Pelaksanaan kegiatan dilakukan dua gelombang selama dua
hari. Adapun pesertanya terdiri dari para karyawan-
karyawati dari lingkungan DPPAD kantor pusat dan daerah
yang telah memenuhi syarat untuk mengisi jabatan
tersebut.
Dalam kata sambutannya Kepala Dinas PPAD Jateng,
menyatakan, promosi jabatan melalui talent scounting
dimaksudkan untuk pengembangkan karir diri para pegawai
yang penjaringannya dilakukan secara terbuka. Kepada para
karyawan-karyawati Kepala Dinas berkenan memberikan
arahan serta berbagi pengalaman mengenai cara
memenangkan persaingan dalam talent scounting tersebut.
Latar belakang sebagai seorang auditor dan pengawas
menurut Kadin menjadikan dirinya mampu memaparkan
berbagai hal terkait reformasi birokrasi, Peraturan Menteri
DPPAD Jateng Sosialisasi Talent Scouting Calon Administrator dan Pengawas
Kepala DPPAD Provinsi Jawa Tengah, Hendri Santosa.
PAN dan hal lain berkaitan dengan pelayanan publik yang
menjadi bagian yang ditanyakan oleh tim penjaringan.
“Talent Scouting ini diharapkan dapat menjadikan kita
berkembang dan banyak pengalaman karena kita bisa
bekerja di berbagai dinas dan bidang. Dan tentu hal itu akan
memberi kita pengalaman dan cara pandang yang luas,”urai
Kadinas, memberikan gambaran mengenai pentingnya
sebuah pengalaman bekerja di berbagai bidang.
Sekertaris DPPAD Jateng, Putu Adi Sutrisna.
Sementara itu Sekertaris Dinas PPAD Jateng, Putu Adi
Sutrisna yang selalu tampil dengan bahasa low profilenya,
berupaya memberikan semangat menumbuhkan
kepercayaan diri para peserta yang hadir dalam sosialisasi
tersebut, yang diharapkannya mampu tampil penuh
kesiapan dan baik hasilnya.
Putu menyatakan bahwa sosialisasi tersebut dilakukan
sebagai upaya persiapan diri agar para karyawan-karyawati
dapat lebih memahami dan tahu apa yang harus dilakukan
dan bagaimana gambaran di lapangan saat ujian
dilangsungkan. Dirinya berharap nantinya peserta dari
DPPAD Jateng, akan banyak yang ikut dan banyak pula yang
lulus. “Talent Scouting, yang dilakukan saat ini beda dengan
dulu. Dulu semua diserahkan SKPD sehingga hasilnya jadi
beda dan tidak standar. Kalau sekarang, semua diambil alih
BKD dan dinilai oleh tim independent dari akademisi dan
assesor.
WARTA DPPAD JAWA TENGAH 15
WARTA DPPAD JAWA TENGAH
Sementara itu sebagai narasumber Andi Surya , dalam
acara tersebut mengemukakan bahwa Jawa Tengah dinilai
saat ini mengalami krisis kepemimpinan baik secara
substantif maupun leadership-untuk itu dibutuhkan
sebuah kaderisasi, yang diharapkan mampu memberikan
keberhasilan dalam menyiapkan kader terbaik. Promosi
jabatan ini merupakan kesempatan “ada kesempatan ayo
kita coba-berhasil tak berhasil kita coba dulu,”ujarnya. Dinas
ini menurutnya tak sekedar butuh orang yang pintar tapi
yang lebih dibutuhkan adalah orang yang bisa kerja.
Andi dalam urainnya juga memberikan berbagai bekal
pengetahuan mengenai apa dan bagaimana menghadapi
ujian yang bakal diujikan nanti. Selain teknis wawancara
dalam uraiannnya Andi juga menekankan pentingnya
seseorang membekali diri dengan sikap dan tehnik mental
serta kesiapan bahan materi untuk menuju gol seperti yang
diharapkan.
Sosialisasi talent scounting, yang dilaksanakan di
lingkungan pegawai DPPAD Jateng, adalah bagian dari
upaya dinas mempersiapkan mental dan materi para
pegawai agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan
sesuai yang diharapkan. Untuk mengetahui apa dan
bagaimana pendapat para karyawan-karyawati di
lingkungan DPPAD Jateng terkait hal tersebut, berikut
komentar dan pendapatnya.
Andi Surya, Kepala UP3AD Karanganyar.
Kegiatan sosialisasi talent scouting calon administrator
dan pengawas di lingkungan DPPAD Jateng, menurut Saya
merupakan salah satu langkah dan upaya yang baik dari
Dinas ini dalam upaya menumbuhkan rasa percaya diri dan
kesiapan mental peserta yang akan ikut dalam seleksi
jabatan. Karena adanya pembekalan ini setidaknya kita
sebagai salah satu peserta akan mempunyai gambaran yang
sedikit jelas, berbekal dari ilmu yang dimiliki narasumber
yang mempunyai pengalaman sebagai bagian dari tim
penilai yang telah disampaikan kepada kita.
Sehubungan dengan rencana promosi jabatan seperti
yang telah di sosialisasikan untuk menempati jabatan yang
ada, menurut Saya juga merupakan salah satu upaya dari
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka mencari
kader potensial dan terbaik. “Ini semua harus kita apresiasi
karena pada dasarnya, upaya pemerintah ini adalah untuk
memenuhi kekosongan jabatan para pegawai yang telah
memasuki masa pensiun di 2016 hingga 2017.
Selama ini kita menilai antusiasme PNS untuk mengikuti
promosi jabatan terbuka seperti ini masih dirasakan sangat
kurang. Padahal upaya ini sangat penting untuk kita sebagai
PNS berkompetisi menjadi yang terbaik. Talent scouting ini
adalah yang kedua kalinya yang diadakan oleh Pemprov
Jateng. Terhadap kegiatan tersebut intinya kita sebagai
seorang PNS harus loyal dan mampu memberi yang terbaik.
Kurniawan, Kasubsi Samsat Pembantu Cepu.
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH16 17
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH
Setelah dilakukan uji publik ada sekitar 6.064 orang PNS
yang dinilai memenuhi persyaratan administrasi sebagai
pendaftar talent scounting. Sedangkan dari unsur PNS
DPPAD Jateng, yang memenuhi nominatif dan memenuhi
syarat untuk jabatan administrator ada sekitar 160 orang
dan jabatan pengawas berjumlah 167 orang. Yudo yang saat
ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di
UP3AD Banyumas, menyatakan kesiapannya untuk
mengikuti talent scouting.
“Kita siap saja terhadap segala kemungkinan yang
terjadi. Yang pasti, kita berupaya agar dalam pelaksanaan
talent scouting nanti secara mental kita telah
mempersiapkan untuk dapat mengikuti berbagai seleksi
dengan benar dan berusaha menjadi yang terbaik”.
Berkaitan dengan sosialisasi talent scounting seperti yang
diadakan oleh DPPAD Jateng, untuk para karyawan-
karyawati yang memenuhi syarat mengikuti seleksi tersebut.
Menurut aktivis Ketua ormas kepemudaan Pemuda
Pancasila, di Banyumas, ini dinilai sangatlah penting,
mengingat bahwa kegiatan sosialisasi sebagai upaya untuk
memberikan kesiapsiagaan peserta yang ikut dalam seleksi.
“ Penting sekali sosialisasi seperti ini, karena kita akan jauh
lebih siap karena ada bekal pengetahuan dan pengalaman
seperti yang disampaikan oleh Kadinas dan narasumber
yang memang telah mengalami ikut dalam seleksi jabatan di
tingkatan yang lebih tinggi. “Intinya kita siap”.
Yudo Fristono, Kasi PKB Samsat Banyumas.
Berkaitan dengan talent scouting, Kasubag Keuangan
DPPAD Jateng, Jani Sugiarti mengatakan, bahwa talent
scouting merupakan kebijakan yang baik. Karena
memberikan kesempatan dan peluang yang sama kepada
PNS di lingkungan SKPD prov Jateng yang memenuhi
persyaratan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi.
administrator dan jabatan pengawas.
Seperti halnya di DPPAD ini, tahun depan eselon 3 dan 4
ada yang pensiun, sehingga harus terisi. Menurutnya,
promosi jabatan terbuka untuk menempati jabatan
administrator dan jabatan pengawas ini harus dimanfaatkan
sebaik-baiknya bagi PNS yang menginginkan karier
berjenjang di Pemerintahan.
Jani menilai, talent scouting tahap kedua ini lebih fair
dibandingkan sebelumnya. Karena sebelumnya,
penyelenggaraanya diserahkan di masing-masing SKPD.
Sehingga indikator kelulusan masing-masing SKPD juga
berbeda-beda. Berbeda dengan sekarang yang kesemua
penilaiannya jadi satu di bawah BKD Jateng. Sehingga
kesempatan dan peluang untuk meraihnya juga sama.
“Apalagi kalau tidak salah masa talent scouting kali ini
berumur 4 tahun, sehingga memungkinkan peserta
mempunyai kesempatan yang lebih besar meraih apa yang
diinginkannya.
Jani mengaku, tidak menyiapkan khusus menghadapi
talent scouting ini. Dia berprinsip, seperti air mengalir saja.
Yang penting kita ikuti semua prosedur dan mekanisme
yang ada. @
Jani Sugiarti , Kasubag Keuangan DPPAD Jateng.
kuntasi …………….. oke, Pemasaran ooyyeeeeeee
teriakan yel yel angkatan dan program studi Amembahana dan memekakan telinga, membuat
suasana dalam aula semakin hangat dan riuh rendah ketika
seorang siswa dapat menjawab pertanyaan dari penyaji
materi. Ada juga juga teriakan “huuuuuuuuuuuuu “ ketika
seorang pelajar yang mewakili program studi maju ke
depan untuk menjwab pertanyaan namun tidak dapat
menjawabnya dengan tepat dan sorak sorai peserta
Sosialisasi terpadu membuat suasana semakin hidup dan
“memanaskan” suasana di aula SMK N 2 Pekalongan.
Pagi itu Kamis tanggal 19 Nopember 2015 bertempat di
Aula SMK Negeri 2 Pekalongan dihadiri sekitar 200 pelajar
SMKN 2 Pekalongan mengikuti sosialisai terpadu tentang
Tertib Lalu Lintas, Pajak Kendaraan Bermotor dan Asuransi
Jasa Raharja dan Bank Jateng. Sosialisasi terpadu yang
bertajuk “ Yuk Gayeng Bayar Pajak Kendaraan Bermotor,
Bayar Premi Asuransi, Tertib Berlalu lintas, dihelat oleh
UP3AD Kota Pekalongan, Satlantas Polres Pekalongan Kota,
Jasa Raharja Perwakilan Pekalongan dan Bank Jateng
Pekalongan. Hadir dalam sosialisasi tersebut, Kepala Dinas
Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa
Tengah Bapak Hendri Santosa, SE.Ak.MSi.CA yang ternyata
juga merupakan alumni SMKN 2 Pekalongan.
Kendaraan Bermotor Sejak DiniPengenalan Pajak
Kepala DPPAD Provinsi Jawa Tengah, Hendri Santosa bersama rekan Polisi dan Jasa Raharja.
Yuuk... Yuuk...
WARTA DPPAD JAWA TENGAH18
WARTA DPPAD JAWA TENGAH
WARTA DPPAD JAWA TENGAH 19
WARTA DPPAD JAWA TENGAH
Sosialisasi Terpadu ini dilaksanakan dengan bertujuan
untuk lebih mengenalkan lebih dini tentang pajak
kendaraan bermotor kepada para siswa sekolah. Hal ini
dikandung maksud supaya para siswa didik ini nantinya
dapat lebih sadar dan mengetahui arti penting pajak
khususnya pajak kendaraan bermotor dan tertib berlalu
lintas sejak dini. Kepala UP3AD Kota Pekalongan Tisno
Purwanto, S Sos MM dalam paparan materinya menjelaskan
pentingnya wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya
dalam membayar pajak khususnya pajak kendaraan
bermotor. Lebih lanjut Kepala UP3AD Kota Pekalongan itu
menjelaskan hasil dari pembayaran pajak ini digunakan
untuk pembangunan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, seperti pembangunan jalan dimana di
tahun ini Gubernur Jawa Tengah mencanangkan jalan tanpa
lubang dan pembangunan fisik seperti gedung sekolah.
Sementara itu Kasat Lantas Polres Pekalongan Kota AKP
Dwi Nugroho dalam materi paparannya menjelaskankan
perlunya tertib berlalu lintas di jalan raya, persiapan
persiapan berkendaran dan tak juga dengan simulasi-
simulasi tentang kelalu lintasan. Tak henti hentinya Kasat
Lantas menghimbau kepada para siswa untuk terus
meningkatakan kesadaran tertib berlalu lintas dan mentaati
segala paeraturan yang ada. Termasuk yang belum cukup
umur untuk tidak mengendarai bermotor sendiri. Karena
hasil rekapitulasi data laka lantas dari bulan Januari hingga
Oktober 2015 untukm usia pelajar yakni yang berusia 12
sampai 17 tahun menempati rangking kedua dalam
kecelakaan lalu lintas.
Sementara itu Kepala Jasa Raharja Perwakilan
Pekalongan Suprijal memberikan pemahaman pada para
siswa tentang fungsi Asuransi Jasa Raharja dimana
mengurus klaim dan bagaimana caranya. Asuransi dalam hal
ini lebih pada asuransi yang diakibatkan oleh kecelakaan
berkendara di jalan raya. Sosialisasi bersama ini ditutup
dengan penyampaian materi oleh disampaikan oleh
Setyoaji Kepala Seksi Pemasaran Bank Jateng, dan
pemabgian souvenir bagi para siswa yang dapat menjawat
pertanyaan dan menjelaskan perihal materi sosialisasi.
Sosialisasi bersama yang dilakukan oleh Instansi-
Insatansi terkait ini memang tepat untuk dilakukan,
mengingat UP3AD, Polres, Jasa Raharja yang ada di wilayah
Kota Pekalongan merupakan Instansi Satu Atap dalam
pelayanan pajak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan
bermotor, sedangkan Bank Jateng merupakan Bank tempat
dimana hasil pembayaran pajak itu di setorkan yang
selanjutnnya disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa
Tengah. Hasil yang kita harapkan dari Yuk Gayeng Bayar
Pajak Kendaraan Bermotor, Bayar Premi Asuransi, Tertib
Berlalu lintas, semoga terwujudnya kesadaran membayar
pajak dan tertib berlalu lintas sejak dini dan lebih dari itu
untuk meningkatkan sinergisitas antar Intansi-Instansi yang
saling berkaitan satu sama lain.
Selamat berkarya, Semoga Alloh Tuhan Yang Maha Esa
meridloi hasil karya kita. ( Alef )
UP3AD Kabupaten Rembang Buka Pelayanan Terpadu di Samsat Paten Kaliori
nit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset
Daerah (UP3AD) Kabupaten Rembang membuka Ulayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
(Samsat) di Kantor Pelayanan Terpadu Kecamatan (Paten)
Kaliori. Dengan pembukaan layanan tersebut, masyarakat
Kaliori dan sekitarnya bisa langsung mengurus pajak
kendaraan bermotor di Kantor Paten yang menyatu dengan
kantor Kecamatan Kaliori.
Kepala UP3AD Kabupaten Rembang Nyoto Legowo SE
MM mengatakan, layanan Samsat di Kantor Paten Kaliori itu
merupakan salah satu percontohan di Jawa Tengah. Dia
menyebut hanya ada 10 layanan Samsat di Jawa Tengah
yang membuka layanan mengandeng Kantor Paten. Samsat
di Kantor Paten Kaliori itu merupakan salah satu upaya untuk
meningkatkan pendapatan pajak kendaraan Provinsi Jawa
Tengah khususnya di Kabupaten Rembang.
Dengan pembukaan layanan Samsat di Kantor Paten,
warga Kaliori dan sekitarnya bahkan hingga warga Batangan
Pati tidak perlu ke kantor Samsat Induk di Rembang atau Pati
untuk membayar pajak kendaraan. ''Mereka bisa dilayani di
Samsat yang menjadi satu dengan Kantor Paten Kaliori.''
Pemutihan
Meski dilayani di Kantor Paten, kualitas pelayanan tetap
menjadi perhatian UP3AD. Pelayanan pembayaran pajak
kendaraan hanya lima menit. Warga cukup membawa KTP
dan STNK asli. “Nanti akan di-scan secara otomatis dan tidak
memakan waktu lama.'' Dia mengatakan saat ini, layanan
Samsat di Kantor Paten Kaliori baru menerima pembayaran
pajak kendaraan tahunan.
“Untuk keperluan pergantian nomor kendaraan lima
tahunan masih harus dilayani di Kantor Samsat Rembang.''
Menurut dia, selain pembukaan layanan Samsat di Kantor
Paten Kaliori, warga saat ini juga bisa memanfaatkan
pemutihan pajak kendaraan bermotor atau penghapusan
sanksi administrasi dan denda. ‘'Penghapusan sanksi
administrasi berlangsung hingga 31 Desember mendatang.
Masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk
penghapusan sanksi administrasi dan denda bagi pajak
kendaraan yang mati bertahun- tahun.''***Siswa siswi SMAKN 2 Pekalongan.
KUP3AD Kab. Rembang, Nyoto Legowo cek pelayanan di Samsat Paten.
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH20 21
LIPUTAN DAERAHWARTA DPPAD JAWA TENGAHLIPUTAN DAERAH WARTA DPPAD JAWA TENGAH
UP3AD Banjarnegara UP3AD Banjarnegara
Sosialisi Tertib Lalin dan Ketaatan Bayar Pajak
uluhan ribu kendaraan bermotor di Kabupaten
Banjarnegara, menunggak pajak kendaraan Pbermotor sejak lima tahun terakhir. Akibatnya,
Kantor Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset
Daerah (UP3AD) Banjarnegara, kehilangan potensi
pemasukan ke kas daerah Rp 15 miliar lebih. Kasi Pajak dan
BBNKB pada UP3AD Banjarnegara, Asnadi, saat sosialisasi
tertib lalu lintas dan ketaatan pembayaran pajak kendaraan
bermotor di MAN 2, kemarin, mengatakan, selain kini
dilakukan penghapusan denda, pihaknya juga melakukan
upaya penarikan door to door kepada penunggak pajak.
”Dari upaya tersebut, bisa menekan tunggakan pajak
kendaraan bermotor yang jumlahnya cukup signifikan,” kata
dia.
Berdasarkan data UP3AD Banjarnegara, sepeda motor
yang terdaftar di Banjarnegara jumlahnya 214.418 objek
pajak. Namun 42.283 di antaranya tidak membayar pajak
kendaraan bermotor yang merugikan kas daerah Rp 11,3
miliar lebih. Sedangkan mobil dari jumlah yang terdaftar
21.465 Objek, terdapat sekitar 2.125 objek juga melanggar
pajak sebesar Rp 3,7 miliar lebih.
kegiatan door to door. Maka terbitlah Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pemberian
Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor
bagi Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Provinsi Jawa
Tengah.
Sosialisasi digelar bersama oleh Kantor UP3AD, Polri, PT
Jasa Raharja dan Bank Jateng Banjarnegara. Diharapkan
dengan kegiatan ini, peserta sosialiasi yang berasal dari
siswasiswi dapat mengerti tertib lalu lintas serta ketaatan
pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kepala MAN 2
Banjarnegara, Makmurroji, pada kesempatan itu berterima
kasih karena sekolahnya menjadi sasaran sosialisasi tertib
lalu lintas. ”Diharapkan siswa-siswi kami lebih memahami
tentang tertib dan tata cara berlalu lintas dengan benar
serta ketaatan pembayaran pajak kendaraan bermotor,”
terangnya.***
Sehingga total tunggakan yang belum melakukan
penelitian ulang total 44.408 objek dengan nominal Rp 15
miliar lebih. Kurangi Tunggakan Dikatakannya, upaya
penagihan dengan door to door bisa mengurangi
tunggakan. Untuk sepeda motor bisa tertarik 12.226 objek
dengan nilai Rp 2,2 miliar lebih.
”Adapun untuk mobil cair sebanyak 986 objek dengan
nominal Rp 1,2 miliar lebih,” lanjutnya. Menurut dia,
berkaitan dengan banyaknya penunggak pajak, maka
Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah atas seizin gubernur mengeluarkan
kebijakan berupa penghapusan sanksi administrasi atau
denda pajak kendaraan bermotor.
Hal ini dilakukan karena banyaknya permintaan masyarakat
saat petugas UP3AD se-Jawa Tengah melakukan
Kasi PKB/BBNKB Banjarnegara foto bersama rekan Kepolisian, Jasa Raharja & Bank Jateng.
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH22 23
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH
Kepala UP3AD Kabupaten Batang Intan Tri Nagari
menuturkan, upaya yang digencarkan tersebut
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
membayar pajak sekaligus untuk memberikan
pencerahan mengenai arti pentingnya pajak bagi
pembangunan daerah. ”UP3AD saat ini memberi banyak
kemudahan bagi warga untuk membayar pajak STNK
mobil maupun motor.”tuturnya.
Menurutnya sejak 2014 lalu telah diadakan Samsat
keliling ke kecamatan dan warga agar bisa membayar
pajak tanpa harus datang ke kantor UP3AD atau Samsat.”
Kemudahan lain, masyarakat diberi tenggang waktu
membayar pajak 30 hari sebelum jatuh tempo sudah
dilayani. Selain itu banyak kemudahan lain yang
diberikan agar warga tidak sulit membayar
kewajibannya.
UP3AD Batang Bangun Kesadaran
Bayar Pajak Bersama Pelajarerbagai tersobosan kreatif dilakukan Kantor Unit
Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset BDaerah (UP3AD) Kabupaten Batang dalam
mendekatkan pelayanan pajak kepada masyarakat.
Salah satunya dengan menggelar sosialisasi
membangun kesadaran warga membayar pajak dengan
sasaran pelajar, yang dilaksanakan di pendapa
Kabupaten Batang. Sekda Kabupaten Batang, Nasikhin
saat membuka acara tersebut menuturkan, pajak
kendaraan bermotor yang dilakukan oleh UP3AD itu
selanjutnya disetor ke Provinsi Jateng. Dari Provinsi hasil
pajak kemudian dikembalikan ke Kabupaten Batang
dalam bentuk bagi hasil untuk pembangunan di
berbagai sektor bidang. ”Tahun 2015 ini
saja dari pajak kendaraan bermotor yang diterima dari
bagi hasil untuk Kabupaten Batang sebesar Rp 35
miliar,”paparnya.
Uang bagi hasil tersebut juga digunakan untuk
membangun berbagai sarana dan prasarana seperti
Alun-alun yang sekarang ini menjadi nyaman dan
tampak terang-benderang dengan lampu, juga saluran
pembuangan air dan sektor lainnya.” Dia menambahkan,
dengan acara sosialisasi itu juga sarana tepat untuk
sosialisasi tertib lalu lintas. ”Kami berharap dari acara ini,
nantinya bisa ditularkan ke teman, keluarga, dan
tetangga arti pentingnya pajak serta ajak untuk selalu
tertib berlalu lintas,” ucapnya.
Kasatlantas AKP Budiharto pada kesempatan itu
mengajak pelajar untuk selalu membudayakan tertib lalu
lintas memeriksa kelengkapan kendaraan, mengecek
surat, memahami aturan dan lainnya. ”Acara sosialisasi
tertib lalu lintas ini kami kolaborasikan dengan Kantor
UP3AD, Bank Jateng, serta Asuranasi Jasa Raharja untuk
meningkatkan kesadaran pelajar. Sehingga nantinya
mereka akan menjadi pelopor tertib berlalu lintas,”
ucapnya.
Prabowo pelajar SMK Bhakti Praja, terkesan dengan
acara sosialisasi itu. ”Kami senang dengan adanya
sosialisasi dari UP3AD karena bisa memahami arti
pentingnya pajak untuk pembangunan, premi asuransi,
juga senang atas penjelasan Kasatlantas makna tertib
berlalu lintas,” tuturnya. @
”Kami berharap
dari acara ini, nantinya
bisa ditularkan ke teman,
keluarga, dan tetangga
arti pentingnya pajak
serta ajak untuk selalu
tertib berlalu lintas,”
Rekan Polisi sosialisasikan tertib lalu lintas & pajak kendaraan.
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH24 25
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH
Para petugas yang berjaga pada stand Samsat Keliling juga
selalu berupaya melayani masyarakat dengan penuh
keramahan dan senyum, termasuk halnya dalam memenuhi
tanya jawab tentang pembayaran pajak kendaraan
bermotor.
Dilokasi ini pula petugas selalu memberikan informasi
tentang mekanisme pembayaran Pajak Kendaraan
Bermotor dan Penghapusan Pembebasan Sanksi
Administrasi/denda tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun lalu sesuai Pergub Jateng No 40 Tahun 2015.
P3AD Demak mengupayakan pendekatan
pe layanan kepada masyarakat mela lu i Ukeikutsertaannya dalam ajang Pameran Nusantara
Demak Fair 2015. Dalam pameran tersebut UP3AD Demak,
menampilkan layanan Samsat Keliling, dengan berbagai
jenis pelayanannya. Dengan keikutsertaan UP3AD Samsat
Demak pada Demak Fair tahun ini diharapkan berbagai
informasi yang disampaikan akan sampai dan mengena
pada masyarakat.
Pameran yang dibuka oleh Bupati Demak di Alun-alun
(Masjid Agung) Demak, dihadiri oleh para pejabat
dilingkungan Pemkab Demak, serta peserta pameran dan
masyarakat yang sangat antusias menyaksikan acara
seremonial tersebut.
Pada pameran di Demak Fair kali ini, UP3AD Demak,
yang turut berpartisipasi melalui 'Samsat Kelilingnya'
melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan secara on line
diantaranya, melayani pajak kendaraan bermotor mulai dari
pukul 10.00 hingga 21.00 WIB.
Bukan itu saja, melalui Samsat Keliling di Demak Fair ini pula
UP3AD Samsat Demak, berupaya memberikan berbagai
kemudahan-kemudahan kepada masyarakat Wajib Pajak
dalam pembayaran PKB yaitu tanpa menggunakan BPKB
atau hanya menggunakan STNK asli dan KTP asli.
Kepada Warta DPPAD Jateng, Kepala UP3AD Demak,
menuturkan bahwa keikutsertaan UP3AD Samsat Demak
pada Demak Fair bertujuan untuk lebih memperkenalkan
program-program layanan seperti Samsat Keliling dan
jadwalnya , CFD Demak, dan berbagai layanan lain kepada
masyarakat. Adanya berbagai informasi kesamsatan
tersebut, diharapkan masyarakat akan lebih antusias dalam
membayar pajak. (Maryono)
UP3AD Demak, Informasikan Layanan Dalam Ajang Demak Fair
KUP3AD Demak, foto bersama rekan polisi di anjungan Demak Fair 2015.
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH26 27
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH
eningkatan koordinasi lintas instansi terus
dilakukakan oleh DPPAD Prov Jateng dalam rangka Pmengintensifkan peningkatan pendapatan daerah
melalui sektor Pajak Alat-Alat Besar dan Berat, yang hingga
saat ini dirasakan belum cukup maksimal penangannya.
Seperti tidak ingin menyiakan peluang, DPPAD Jateng
melalui UP3AD Cilacap melakukan pendekatan lintas
instansi dengan Badan Penanaman Modal (BPM) Prov
Jateng, Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP)
serta Dishubkominfo Jateng, yang mendatangkan para
pengusaha bongkar muat.
UP3AD Cilacap Lakukan Sosialisasi Pada Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat
Dalam rangka sosialisasi telegram Dirjen perhubungan
laut No 34/ PHBL-15 Perihal evaluasi dan penertiban serta
laporan kegiatan izin usaha bongkar muat di Jawa Tengah,
yang dihadiri oleh para Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat
(APBM) Jawa Tengah , itulah DPPAD melalui UP3AD Cilacap
melakukan sosialisasi mengenai Pajak Alat-alat Besar dan
Berat, di Cilacap.
Kepala UP3AD Kabupaten Cilacap, Happyono,
menyatakan kepada Warta DPPAD Jateng, bahwa yang
dilakukan pihaknya adalah melakukan pendekatan melalui
sosialisasi sektor Pajak Alat Berat, kepada Asosiasi APBM,
berkaitan dengan ijin bongkar muat di pelabuhan, yang
tentunya banyak menggunakan alat-alat berat dan besar
dalam setiap operasionalnya. Ketentuan pengusaha
bongkar muat yang diharuskan memiliki sendiri alat-alat
berat/besar dalam menjalankan usahanya, telah menjadi
aturan yang dikeluarkan oleh Dishubkominfo. Hal itulah
menurut Happy yang menjadi acuan pihaknya untuk
mengenakan Pajak Alat Berat/besar bagi pengusaha yang
tergabung dalam Asosiasi APBM.
“Dalam sosialisasi tersebut kita lebih memberikan titik
berat pada pemahaman kepada para pengusaha bahwa
hasil pajak yang diterapkan tersebut merupakan bagian dari
pendapatan untuk pembangunan di Jawa Tengah dalam
berbagai sektor,”ungkapnya.
Happy juga menyatakan bahwa pihaknya melakukan
penggalian pajak alat berat berlandaskan pada aturan dan
dasar hukum Perda No 2 Tahun 2011, tentang Pajak Daerah
Jawa Tengah, yang didalamnya juga mengatur berkaitan
dengan pajak alat-alat besar dan berat. Landasan hukum
lain yang juga menguatkan pungutan atas alat-alat besar
/berat tersebut adalah adanya putusan Mahkamah
Konstitusi terhadap gugatan atas Perda alat berat ke MK.
Happy juga menyatakan, apa yang dilakukannya merupakan
tindaklanjut implementasi atas kunjungan studi banding
yang dilakukannya ke provinsi Bangka Belitung dan Provinsi
Kalimantan Barat, yang telah menerapkan hal tersebut di
daerah.
Kita berharap sosialisasi yang dilakukan oleh UP3AD
Cilacap berkaitan dengan Pajak Alat Berat akan memberikan
dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan dari
sektor alat berat. @
rofesionalisme petugas pada Samsat UP3AD
Semarang I dalam melayani masyarakat di bidang Ppembayaran pajak kendaraan bermotor dituntut
makin meningkat. Hal tersebut dinyatakan oleh Sekretaris
Daerah Provinsi Jawa Tengah, saat kunjungan kerja ke
UP3AD Kota Semarang I dalam rangka monitoring
pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
Kunjungan Sekda Prov Jateng, Sri Puryono, bersama
Kepala Biro Orpeg dan KadinPora Prov Jateng, diterima
secara langsung oleh Kepala DPPAD Jateng, Hendri Santosa,
para Kabid, Kepala UP3AD Semarang, dengan didampingi
oleh Paur Samsat Semarang I dan para staf. Selain melihat
berbagai sistem layanan di Samsat, Sri Puryono, juga
memberikan arahan-arahannya sehubungan dengan
tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
menurutnya makin tahun semakin meningkat. Untuk itulah
Sekda, secara eksplisit mengharapkan agar seluruh pegawai
di lingkungan UP3AD Semarang I maupun yang terlibat di
lini layanan front office di Samsat lebih bersikap profesional.
Sekda Prov Jateng, monitoring ke UP3AD Samsat Semarang I
Hal lain yang menjadi catatan Sekda adalah masalah
pengelolaan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa
Tengah, yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih
tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Tingkatkan
koordinasi dengan instansi terkait apabila terjadi
permasalahan dan hambatan,”urai Sri Puryono.
Berkaitan dengan masalah kinerja, Sekda berharap agar
seluruh jajaran PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah, dapat benar-benar mampu meningkatkan
kinerjanya secara profesionalisme. Hal tersebut menurut
Sekda penting sekali mengingat adanya rencana bagi PNS di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk TA
2016, akan mendapatkan TPP dan insentif.
Selain memberikan arahan kepada pimpinan dan
jajaran UP3AD Samsat Semarang I, Sekda juga
berkesempatan melakukan kunjungan di lini layanan untuk
melihat layanan dari dekat. @
Penanggung jawab KSOP.
KUP3AD Cilacap, Happyono, sosialisasikan Pajak Alat Berat.
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH28 29
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH
“Sekarang tidak ada alasan lagi mengatakan jauh untuk membayar pajak”
Bupati juga berharap dengan dekatnya pelayanan
kesadaran masyarakat untuk membayar pajak akan
meningkat. “Sekarang tidak ada alasan lagi mengatakan
jauh untuk membayar pajak khususnya masyarakat di
Banyumas sebelah timur utara karena Kecamatan Sokaraja
terhitung mulai hari ini sudah melayani pembayaran PKB
secara online " imbuhnya
Menurut Bupati, Paten dengan sistim online merupakan
terobosan pemerintah dalam menjaring pembayaran pajak
masyarakat lebih cepat, mudah, dan sederhana. "Paten
sejalan dengan program Nawa Cita Presiden Jokowi yaitu
negara hadir untuk kepentingan rakyat secara cepat untuk
kemakmuran rakyat," katanya.
Kemakmuran rakyat, dilihat dari beberapa indikasi
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri
bisa dipercepat dengan memberikan keleluasaan investasi
dengan didukung layanan hukum dan transparan. Layanan
dari pemerintah yang cepat, tepat, murah, dan mudah akan
semakin mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.
etelah pembukaan Samsat Paten perdana di
launching Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di SKecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo akhir
Oktober lalu, kini menyusul beroperasi-nya 9 Samsat Paten
di kecamatan lain yang tersebar di kabupaten di Jateng.
Salah satu diantaranya, Samsat Paten Kecamatan
Sokaraja Kab Banyumas yang di resmikan oleh Bupati
Banyumas, Ahmad Husein belum lama ini. Dalam
sambutannya Bupati mengatakan, ini merupakan terobosan
yang sangat baik karena memaksimalkan fungsi paten
kecamatan yang nota bene-nya melayani masyarakat
langsung.
Dengan dibukanya Samsat Paten di Kecamatan
Sokaraja ini masyarakat bisa memanfaatkan membayar
pajak kendaraan bermotor 1 tahun cukup di kecamatan saja,
tidak perlu lagi ke Samsat. Walaupun tahap awal di
Banyumas baru di Kec Sokaraja, nantinya akan
dikembangkan terus di kec-kec yang lain.
Selain di Sokaraja, Paten juga dibuka di sembilan
kecamatan lainnya di Jawa Tengah yaitu kecamatan Mayong
Kabupaten Jepara, Eramoko Kabupaten Wonogiri, Tanon
Kabupaten Sragen, Larangan Kabupaten Brebes, Kutoarjo
Kabupaten Purworejo, Bukateja Kabupaten Purbalingga,
Kunduran Kabupaten Blora, Wirosari Kabupaten Grobogan,
dan Kaliori Kabupaten Rembang.
Kepala UP3AD Samsat Banyumas, Djoko Oentoro
mengatakan Kecamatan Sokaraja dipilih sebagai salah satu
lokasi Samsat Online Jateng karena ketersediaan tempat
pelayanan, kemudian lokasi yang strategis, serta adanya
jaringan intenet yang baik, sebab pelayanannya berbasis
online.
Samsat Online Jateng Paten, melayani pembayaran
pajak kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta pengesahan
STNK satu tahunan. “Syarat untuk mendapat pelayanan di
Samsat Online Jateng Paten hanya membawa KTP dan STNK
asli bukan fotokopi,” imbuhnya.
Kapolres Banyumas, AKBP Gidion Arif Setyawan,
mengatakan Banyumas merupakan pencetus program
Paten sehingga Banyumas diharapkan akan memberikan
pelayanan prima kepada wajib pajak. Paten sendiri
melibatkan dari beberapa unsur seperti DPPAD, Satlantas
dan instansi lainnya.
"Untuk penambahan lokasi Paten, merupakan hak dari
DPPAD Provinsi. Polisi hanya mem-back up dari sisi registrasi
kendaraan. Tapi usulan harus pertimbangkan akses internet
karena Paten menggunakan sistim online," katanya.
Camat Sokaraja M. Najib S.Sos, MM menambahkan
jangkauan pelayanan samsat online di Kecamtan Sokaraja
tidak hanya masyarakat Sokaraja tapi di seluruh Wilayah
kabupaten Banyumas karena online. “Pelayanannya kan
secara online jadi masyarakat Banyumas dimana saja yang
merasa lebih dekat dengan tempat pelayanan di Kecamatan
Sokaraja dapat memanfatkannya" tambahnya.#
“Di Banyumas, izin investasi dan izin mendirikan bangunan
tidak perlu lama. Ini menjadikan iklim usaha di Banyumas
semakin pesat," katanya.
Bupati berharap, sistim Paten dapat ditambah
jumlahnya sehingga banyak kepentingan masyarakat yang
akan menjadi cepat terlayani oleh negara.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan
dan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah, Hendri
Santosa mengatakan, pembentukan layanan Paten di
Kecamatan Sokaraja, merupakan tindaklanjut dari
kesepakatan antara Pemprov Jateng, Polda Jateng, dan
Pemkab Banyumas yang ditandai dengan launching
perdana Paten di Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten
Purworejo akhir Oktober lalu. Paten sendiri merupakan
program terobosan layanan upaya meningkatkan kualitas
publik.
"Paten akan memacu para wajib pajak dengan beberapa
kebi jakan seper t i menghapus denda tahunan,
perpanjangan pajak dengan tidak menyertakan BPKB asli
cukup KTP dan STNK asli," katanya.
Bupati Banyumas, Ahmad Husein.
Foto bersama Kadinas, Kabid pajak, Kabid Lahtabang, KUP3AD Banyumas, rekan polisi, dan Jasa Raharja.
WARTA DPPAD JAWA TENGAH30
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH
Yang bersentuhan dengan individu wajib pajak yang kita
tingkatkan. Sehingga mereka merasa puas dan nyaman.
Salah satunya kita selalu pro aktif mendatangi wajib pajak di
ruang pelayanan untuk bertanya dan menyapa dengan
ramah kepada wajib pajak dengan kalimat, “apa yang bisa
kita bantu atau bertanya adakah kesulitan dalam membayar
pajak.”
Selain itu, setiap saat kita juga umumkan lewat
pengeras suara agar wajib pajak mengetahui betul alur
proses membayar pajak kendaraan bermotor. Jika wajib
pajak mengalami kesulitan atau tidak tahu bisa langsung
mendatangi petugas Samsat. Sehingga dengan cara ini
wajib pajak benar-benar merasa di perhatikan.
Pemberitahuan yang disampaikan ini tidak hanya berisi
himbauan saja tapi juga disisipi informasi program
kebijakan dinas mulai dari pemutihan, persyaratan tanpa
BPKB asli dan lain-lain.
Untuk meningkatkan kenyamanan ini, kebersihan kami
prioritaskan. Baik kebersihan di dalam ruangan maupun di
luar. Untuk kebersihan toilet setiap 30 menit selalu di
kontrol. “Jangan sampai wajib pajak saat menggunakan
toilet terkesan jorok sehingga memberikan kesan kurang
baik.***
UP3AD Kabupaten Wonogiri
Terbaik di Samsat Idol Terbaik di Samsat Idol P3AD/Samsat Kabupaten Wonogiri menjadi
terbaik dalam penilaian “Samsat Idol” periode Uketiga. Setelah sebelumnya UP3AD Cilacap
periode pertama dan UP3AD Rembang periode kedua.
Dalam penilaian periode Juli - September ini Samsat Kab
Wonogiri mendapat nilai 950, kedua Samsat Kabupaten
Karanganyar dengan nilai 925, dan ketiga Samsat Kota
Semarang 1 dengan nilai 900.
Adapun penilaian dilakukan secara bertahap, mulai Juli
hingga Oktober 2015, oleh Ombudsman Republik Indonesia
Perwakilan Jawa Tengah, Inspektorat Provinsi Jateng, dan
Biro Organisasi Kepegawaian Setda Provinsi Jateng.
Ini menandakan bahwa kompetisi ini berjalan
kompetitif. Karena juara Samsat Idol sebelumnya juga tidak
bisa mempertahankan mahkotanya. Sehingga persaingan
sehat untuk menjadi yang terbaik terbuka lebar.
Ada yang menarik dari Samsat Idol periode ketiga ini,
yakni untuk juara kedua dan ketiga merupakan nahkoda
baru yang ditempatkan di DPPAD. Ini membuktikan siapa
yang sigap dan siap akan memenangkan kompetisi ini.
Terlebih bagi mereka yang sudah lama di DPPAD tentu
menjadi pelecut agar tidak tersalip.
Sementara penyerahan penghargaan berupa piagam
bagi para pemenang diberikan langsung Gubernur Jateng,
Ganjar Pranowo di halaman kantor Gubernur bersamaan
upacara peringatan hari besar. Ini sama seperti periode
sebelumnya.
Ganjar mengatakan, sebenarnya penerapan penilaian
kinerja ini spiritnya adalah agar pegawai di Samsat terus
berprestasi. Masyarakat yang membayar pajak kendaraan
bermotor juga datang dengan tersenyum, ikhlas, dan tidak
merasa dipersulit.
“Samsat adalah bagian dari uji coba revolusi mental.
Agar masyarakat yang membayar pajak merasa senang saat
membayar pajak, bukan merasa dipaksa apalagi merasa
diperas,” ungkapnya.
“Ini cara kita memberikan contoh reformasi birokrasi.
Dari Samsat yang image-nya gelap, remang-remang,
memeras, pungli, dan sebagainya, kita rombak menjadi
pelayanan yang prima,” kata Gubernur
Sementara itu, Kepala UP3AD Wonogiri Sri Mardjoko
melalui Kasi Pajak/BBNKB saat dimintai kiatnya
mengatakan, sebetulnya secara umum kita sama dengan
yang lain. Jika ada terobosan mungkin hanya pelayananGubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memberikan penghargaan kepada KUP3AD Wonogiri.
Gubernur foto bareng bersama Wagub dan penerima penghargaan pemenang Samsat Idol
di depan Gd. Gradhika Bhakti Praja Provinsi Jawa Tengah 31
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH32 33
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH
Sebelumnya, kata Ollyk, Kec. Kutoarjo hanya
disambangi Samkel. Itupun seminggu sekali setiap hari
sabtu. Sehingga banyak masyarakat wajib pajak yang belum
tahu. Namun setelah kini adanya Samsat Paten yang buka
setiap hari wp mulai membayar pajak disini.
Ditanya dipilihnya Kecamatan Kutoarjo sebagai Samsat
Paten, Ollyk menjawab, karena lebih pada pertimbangan
lokasinya yang strategis. Menurut dia, Kec. Kutoarjo berada
di jalur utama lintasan kendaraan besar sehingga akses
menuju Samsat Paten lebih mudah baik ditempuh naik
angkutan maupun pribadi.
Diakui Ollyk, bahwa sebetulnya kec Kutoarjo bukanlah
yang terbaik dari segi penilain pelayanan paten. Namun
karena pertimbangan strategis itulah kita pilih dan kita
jadikan percontohan. Untuk kecamatan terbaik karena
letaknya masuk ke dalam, kita sambangi Samkel.
Dengan adanya Samsat Paten ini menjadikan UP3AD
Kab Purworejo bertambah satu lagi layanan kepada wajib
pajak. Selain Samsat Induk, Samsat Pembantu Bagelan,
Samsat Paten, dan Samkel. Sehingga dengan tambahan
layanan ini diharapkan pelayanan semakin meningkat,
memudahkan dan mendekatkan pada masyarakat wajib
pajak.
Kini setelah adanya Samsat Paten yang buka setiap
hari, masyarakat mulai tahu bahwa membayar pajak bisa
dilakukan setiap saat. Namun lebih dari itu, kita juga
lakukan sosialisasi saat ada rapat dengan perangkat
maupun masyarakat.
Daryono mengatakan, sebetulnya layanan Samsat
Paten ini bagus karena terintegrasi dengan layanan lain.
Namun dirinya berharap, ke depan layanan ini tidak
hanya menerima perpanjangan STNK saja tapi juga bisa
ganti plat nopol dan STNK. Sehingga wajib pajak disini
tidak harus ke Samsat Induk.
“Jarak Samsat Induk dengan sini juga lumayan jauh
sehingga harus mengeluarkan ongkos lagi. Ini akan
menambah biaya pengeluaran dan waktu. Selain itu,
persyaratan membayar pajak kalau bisa di permudah.
Cukup membawa STNK saja. Wong kita mau ngasih duit
kok dipersulit. La wong sekarang membayar apa saja bisa
dilakukan di Hp maupun ATM. Masak membayar pajak
tidak bisa,” terangnya.@
Samsat Paten dari hari ke hari terus meningkat
llyk mengatakan, sejak di launching oleh Gubernur
Jateng, respon masyarakat wajib pajak yang Omemanfaatkan Samsat Paten dari hari ke hari terus
meningkat. Tak kurang dari 40 obyek pajak setiap harinya
memanfaatkan Samsat Paten ini untuk membayar pajak
kbm 1 tahunan.
Dirinya pun berangan-angan, bila di tambah satu
Samsat Paten lagi, pembagian wilayah di kab Purworejo
yang terdiri dari 16 kecamatan akan pas. Karena masing-
masing Samsat akan mencakup 4 kecamatan. Sedangkan
untuk pinggiran akan di layani Samkel. Ini akan lebih
efektif dan memudahkan.
Menurut Camat Kutoarjo, Sudaryono, sejak di buka
beberapa waktu oleh Bapak Gubernur Jateng, respon
masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak
kendaraan bermotor melalui Samsat Paten cukup bagus.
Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya masyarakat
yang datang ke Samsat Paten setiap harinya. Setiap hari
puluhan orang membayar pajak kbm disini,” tuturnya.
“Ini saja banyak yang belum tahu, kalau disini bisa untuk
perpanjangan STNK. Namun dirinya merasa optimis
bahwa ke depan banyak masyarakat yang tahu, sehingga
Samsat Paten ini semakin ramai.
Diakuinya, bahwa Kecamatan Kutoarjo sebelumnya
juga disambangi mobil samsat keliling. Namun
seminggu sekali yakni setiap hari sabtu. Sehingga masih
banyak mengira bahwa disini bukanya seminggu sekali.
Kepala UP3AD Kab. Purworejo, Ollyk Hendrarjanto.
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH34 35
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH
berupa siraman rohani bertema 'dengan memperkokoh
netralitas dan profesionalistas Korpri siap mensukseskan
nawacita melalui gerakan ayokerja menuju terwujudnya
kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu Ketua Korpri DPPAD, Putu Adhi Sutrisno
mengatakan, berbagai kegiatan yang diadakan ini dalam
rangka memperingati HUT Korpri. Dirinya berharap dengan
kegiatan ini dapat mempererat silaturahmi sekaligus untuk
menunjukkan kekompakan sebagai Korps Pegawai Republik
Indonesia.#Peserta lomba.
Meriahkan HUT Korpri ke 44, DPPAD Gelar Berbagai Kegiatan
alam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun
(HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Dke 44, DPPAD Jateng menggelar berbagai kegiatan
dan acara. Rangkaian kegiatan seperti jalan santai, lomba
tenis meja, dan pengajian merupakan beberapa acara yang
diadakan. Kegiatan yang dipusatkan di DPPAD, diikuti
karyawan/karyawati Kantor Pusat, UP3AD Semarang I, II,
dan III.
Jalan santai pada hari Jumat menjadi acara pertama di
HUT Korpri. Jalan santai mengambil start di halaman depan
kantor DPPAD, di lepas oleh Kabid Fasda, Ninik Mardiastuti,
mengintari lingkungan sekitar kantor. Sekembalinya dari
jalan santai, peserta di suguhi sarapan pagi berupa soto
ayam yang sangat segar ini untuk mengembalikan stamina
dan tenaga para pegawai agar kembali fit dalam bekerja.
Kegiatan berikutnya adalah lomba tenis meja. Lomba
diadakan di lantai parkir bawah kantor DPPAD Jateng.
Lomba mempertandingkan single putra, single putri, dan
ganda campuran. Lomba berlangsung sangat seru dan
meriah, karena semua peserta hampir rata-rata
kemampuannya. Sorak-sorai suporter rekan satu bidang
menambah meriahnya acara.
Kegiatan berikutnya adalah pengajian. Acara ini
diadakan dilantai 4 gedung B Dinas PPAD dengan isian
Aksi lomba Pingpong.
Pengajian ( siraman rohani ).
Upacara Peringatan HUT Korpri ke 44.
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH36 37
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH
Gubernur mengatakan pertumbuhan pendapatan pajak
sekarang mulai membaik meskipun peningkatannya tidak
tinggi. Termasuk, ketaatan dan kesadaran masyarakat
membayar pajak, meskipun levelnya masih menengah ke
bawah.
Ganjar berpendapat, institusi pajak sangat rawan
terhadap aksi korupsi dan suap. Apalagi saat negeri ini
mengalami jaman 'jahiliah', banyak ditemukan 'Gayus' di
kantor pajak. Sehingga masyarakat seolah enggan dan tidak
rela membayar pajak, karena uang rakyat yang seharusnya
untuk pembangunan, justru digunakan untuk kepentingan
pribadi pegawainya.
"Saya senang melihat adanya perbaikan-perbaikan di
berbagai bidang di Republik ini. Termasuk sektor pajak.
Karena dahulu, ingat pembayaran bermotor ingat calo, ingat
prosedur yang ribet, dan pungli. Tapi kini banyak muncul
gerakan masyarakat untuk revolusi mental. Ingat pajak ingat
kewajiban dan ingat pembangunan," katanya
Selain itu, institusi pajak mesti membangun komunikasi
secara internal dan eksternal, menonjolkan prestasi yang
telah dicapai untuk mengedukasi publik, meningkatkan
kinerja petugas, dan semua pegawai melaporkan hasil kerja
secara tertib. Hasil kerja itu misalnya berupa laporan kerja
triwulan pertama, kemudian satu semester termasuk
tranparansi laporan capaian, target, dan pertumbuhan pajak
kepada publik.
"Katakan kepada publik bahwa bayar pajak itu
gampang. Untuk meyakinkan itu, saya selalu memantau
perkembangan perpajakan di Jateng. Bahkan setiap ada
wajib pajak yang mengaku kesulitan membayar pajak
karena prosedur ribet maka dapat langsung laporkan
kepada saya melalui akun twitter @ganjarpranowo, sms, call
center, maupun kanal lainnya," terangnya.
Gubernur menyatakan perlu suatu langkah untuk
menuju pelayanan pajak yang lebih baik. Antara lain tidak
berbelit, petugas ramah dan murah senyum, serta adanya
fasilitas tambahan di lingkungan kantor pembayaran pajak.
Sehingga, masyarakat bersimpati dan senang membayar
kewajibannya. ***
Pajak Beri Efek Pajak Beri Efek Pembangunan
ajak merupakan tulang punggung pembangunan di
setiap negara. Sebab, sumber pendapatan utama Puntuk pembiayaan pembangunan di berbagai bidang
berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat.
"Jika institusi dan SDM perpajakan di Indonesia terus
didorong ke arah yang lebih baik, maka akan berdampak
baik pula terhadap banyak hal. Terutama untuk
pembangunan di negeri ini. Karena pajak memberikan wow
efek pada bangsa," ujar Gubernur Jawa Tengah H Ganjar
Pranowo SH MIP dalam suatu acara.
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.
“ Katakan kepada publik bahwa bayar pajak
itu gampang. ”
Memberikan Perhatian Melalui Korpri
erdasarkan uraian yang ada, Korpri, merupakan
organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari BPegawai Negeri Sipil, pegawai BUMN, BUMD serta
anak perusahaan, dan perangkat Pemerintah Desa. Meski
demikian, Korpri seringkali dikaitkan dengan Pegawai
Negeri Sipil. Kedudukan dan kegiatan Korpri tak terlepas
dari kedinasan.
Korpri yang didirikan pada tanggal 29 November 1971
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971,
merupakan wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai
Republik Indonesia. Di masa atau era reformasi, Korpri
menjadi organisasi yang netral, tidak berpihak terhadap
partai politik tertentu. Saat ini kegiatan Korpri umumnya
berkiprah dalam hal kesejahteraan anggotanya, termasuk
mendirikan sejumlah badan/lembaga profit maupun
nonprofit.
Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi para
pegawai di lingkungan Dinas PPAD Prov Jateng, kini telah
terbentuk kepengurusan KORPRI unit DPPAD sebagai
wadah resmi.
Dengan terbentuknya Kepengurusan KORPRI di DPPAD
ini diharapkan urusan yang menyangkut sosial kemanusiaan
diharapkan dapat dilakukan lebih focus- khususnya dalam
memberikan perhatian kepada semua karyawan/karyawati
DPPAD Jateng.
Terbentuknya Kepengurusan KORPRI di lingkungan
DPPAD Prov Jateng, tak bisa dilepaskan dari keinginan
Kepala Dinas PPAD, Hendri Santosa, yang berharap adanya
wadah resmi yang bertugas khusus mengurusi kegiatan di
luar kedinasan. Harapannya perhatian terhadap suatu
urusan dapat lebih jelas dan terarah.
“Dengan adanya kepengurusan Korpri unit DPPAD ini
perhatian kesejateraan untuk urusan di luar kedinasan jadi
lebih diperhatikan,” tuturnya.
Adapun susunan pengurus Personalia Dewan Pengurus
Korpri Unit Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
1. Putu Adhi Sutrisna Ketua
2. Ninik Mardiastuti Wakil Ketua
3. Johan Hadiyanto Sekretaris
4. Jani Sugijarti Bendahara
5. Dyah Poespitasari Ketua Bidang Organisasi dan
Kelembagaan
6. R. Bambang Nurcahyo Ketua Bidang Pembinaan
Disiplin, Jiwa Korps dan
Wawasan Kebangsaan
7. Rina Irawanti Ketua Bidang Perlindungan
dan Bantuan Hukum
8. Lilik Henry Ristanto Ketua Bidang Usaha dan
Kesejahteraan
9. Samsaimun Ketua Bidang Kerohanian,
Olah Raga dan Sosial Budaya
10. Julie Emmylia Ketua Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Pengabdian
Masyarakat
11. Kartika Bidiyah Ketua Bidang Pengendalian
12. Puji Astuti Ketua Sub Unit KORPRI
Wilayah Semarang
13. Koeswardono Broto Ketua Sub Unit KORPRI
Wilayah Surakarta
14. Rachmanto Ketua Sub Unit KORPRI
Wilayah Magelang
15. Djoko Oentoro Ketua Sub Unit KORPRI
Wilayah Banyumas
16. Mardjudi Ketua Sub Unit KORPRI
Wilayah Pati
DPPAD Prov Jateng membentuk kepengurusan
KORPRI Unit DPPAD, sebagai wadah resmi bagi
karyawan/karyawati di lingkungan DPPAD Prov
Jateng. Pembentukan wadah ini dimaksudkan sebagai
upaya untuk memberikan perhatian secara khusus
bagi para karyawan/karyawati.
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH38 39
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH
Guna meningkatkan keakuratan dan kekinian dalam
penyajian data mendekati 100%, diupayakan meminimalisir
timbulnya kesalahan oleh manusia (human Erorr), di tahun
2015 ini telah dikembang bisa mengambil data langsung
dari sumbernya, contoh untuk besarnya jumlah penerimaan
PKB / BBNKB pokok maupun denda dapat diakses dari
database Samsat pada penerimaan kasir petugas samsat,
BPP (Bendahara Penerimaan Pembantu) tinggal melakukan
pencocokan / verifikasi sesuai dengan dokumen STS yg
telah ditandatangani oleh pejabat berwenanang, kemudian
dilakukan proses simpan data.
Serta untuk memudahkan proses rekonsiliasi data PAD
antara DPPAD, Kasda dan Bank Jateng dikembang dengan
system data base Host to Host dalam hal ini Database PAD
sebagai sumber datanya, Adapun cetak kode biling pada
STS atau lembaran pendukung STS berfungsi untuk
menjembatani proses setoran BPP secara elektrik dapat
diakses oleh Kasir Bank Jateng kemudian menjadi proses
penyetoran yang sah dengan bukti verifikasi cetak pada
dokumen STS.
Data tersebut secara bersama menjadi laporan atau
Informasi bersifat formal kemudian akan secara bersama
dibandingkan / rekonsiliasi, namun hakekatnya karena
sumber datanya satu maka proses rekonsiliasi tidak perlu
dilakukan, untuk lebih memperkuat pernyataan ini secara
hukum perlu dibuat aturan atau semacam juknis tentang hal
ini yang pembahasanya melibatkan antar Bidang dan SKPD
terkait.
de pembuatan pelaporan PAD diterjemahkan kedalam
Tehknologi Informasi dengan model Database Terpusat Idan terdistribusi yang terintregasi secara Online
dibangun pertama kali tahun 1995, meski hanya
menggunakan jaringan kabel telpon yang difasilitasi
modem dial Up merupakan terobosan yang cukup besar.
Seiring dengan dibangunnya Aplikasi Samsat model
Online di Prop Jawa Tengah, Aplikasi PAD mengalami
pengembangan dengan model grafis / Windows untuk
jaringan data ikut menggunakan fasilitas Jaringan data
Samsat, serta untuk penerimaan harian kasir samsat untuk
PKB dan BBNKB di data Base samsat bisa diakses oleh
Aplikasi PAD sehingga operator sudah tidak harus
melakukan pengetikan ulang data hal ini untuk memperkecil
terjadinya kesalahan (eror) dalam penyajian data dan cukup
membantu dalam percepatan penyajian data
Sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan
daerah telah dikeluarkan Permendagri No. 29 tahun 2002
diganti dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 dan diganti
lagi Permendagri No. 21 tahun 2011 agar pengelolaan
keuangan daerah oleh penyelenggara pemerintah menjadi
lebih baik dalam tertip secara pengelolaan Administartif.
Serta dibentuknya pejabat formal yaitu Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu untuk
SKPD yang mempunyai UPT (Unit Pelaksana Tehnik).
Tahun Anggaran 2012 Aplikasi PAD yang semula
berbasis Desktop dikembangkan berbasis WEB dengan latar
belakang memanfaatkan perkembanngan teknologi
Informasi terkini, adapun kelebihannya bisa diakses oleh
beberapa alat komunikasi saat (HP android, Tablet, PC dll),
menjadikan Informasi cepat tersaji dan termonitor secara
real time, bagi yang memiliki hak akses dapat diakses secara
mudah dimana saja.
Proses ini akan diberlakukan pada seluruh SKPD
penghasil, artinya akan diberikan hak dapat mengakses
Aplikasi PAD kepada bendahara SKPD penghasil sebagai
sarana membantu memudahkan mengerjakan system
administrasi pelaporan PAD dijajaran SKPD Pemerintah Prov.
Jateng, meski dengan konsekuensi harus membangun
sarana dan prasarana Hardware / perangkat keras meliputi
perangkat PC dan jaringan internet serta SDM dimasing
SKPD dengan mengadakan Bintek atau pengenalan
implementasi.
Perkembangan Tehnologi Informasi begitu pesat secara
extrim dikatakan bisa menembus ruang dan waktu, tetapi
bagaimanapun juga TI dikuasai / dibutuhkan untuk
membantu mempermudah pekerjaan manusia. Terkait
dengan Perkembangan Aplikasi PAD karena digunakan dan
dibutuhkan oleh banyak manusia, banyak kelompok serta
melibatkan banyak kepentingan/ harapan, maka perlu
dibuat Aturan / regulasi semacam jugnis yang nantinya bisa
mengatur semuanya agar berjalan baik.
Salah satu contoh masalah yang diatur yaitu kebijakan
dalam penyajian format pelaporan, perlunya meminimalisir
penyajian pelaporan dalam bentuk dokumen/hardcopy
yang berulang ulang atau istilahnya Paperless
(menghilangkan / mengurangi penggunaan kertas), jika
bagian / bidang tersebut bisa mencetak atau mendapatkan
informasi dari aplikasi tersebut, kenapa harus minta bagian /
bidang lain untuk menyajikan laporan dalam bentuk
dokumen. Kalau hal ini bisa diatasi maka kepada setiap
pengguna energy dan pikiran bisa dialihkan untuk
memenuhi kebutuhan hal yang lebih penting / urgen. (temu
margana)
Aplikasi PAD, fungsi,manfaat dan perkembangannya
WARTA DPPAD JAWA TENGAH40 41
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH
pajak dapat menguasakan pembayaran pajak kepada
orang lain dengan membuat surat kuasa).
3) Hal yang menarik adalah pembuatan sistem atau
aplikasi pengelolaan data base dilakukan oleh Bidang
Pengolahan Data Elektronik (dibuat sendiri oleh Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Sumatra Utara), sehingga
ketika terjadi perubahan data akibat dari kesalahan
input atau entry data baru maka up dating data bisa
dilaksanakan secara langsung dan cepat tanpa harus
melalui pihak ke III (penyedia jasa) seperti yang terjadi di
Jawa Tengah;
4) Meskipun pengelolaan data base kendaraan bermotor
dilaksanakan oleh Dispenda sendiri, namun tetap saja
masih terdapat kesalahan dalam data yang dikelola
aplikasi tersebut. Untuk itu Dispenda Provinsi Sumatra
Utara tetap melakukan perbaikan atau validasi data
melalui pendataan langsung (sensus kendaraan
bermotor) yang telah masuk dalam Rencana Kerja
Dispenda Tahun 2016
Adanya terobosan dan inovasi dalam pelayanan inilah
yang menjadikan Samsat Medan Selatan masuk dalam
nominasi 99 Inovasi Pelayanan Terbaik se Indonesia pada
tahun 2014.
Mengacu pada kondisi tersebut diatas, maka pada
bulan bulan Agustus s/d Oktober 2015, penulis beserta tim
efektif yang terdiri Staf UP3AD Wonosobo, Camat dan
Kepala Desa se Kecamatan Sukoharjo melaksanakan Sensus
Kendaraan Bermotor di Kecamatan Sukoharjo dengan hasil
rekapitulasi data hasil sensus dapat digambarkan sebagai
berikut :
asil analisis dengan menggunakan model
transformasi dan kongruensi pada penulisan Hproyek perubahan, terdapat adanya persoalan
atau kesenjangan pada komponen tugas dan komponen
individu dimana pelaksanaan tugas terkendala dengan
permasalahan teknologi informasi pada pengelolaan data
base samsat on line serta kekurangan personel di UP3AD
Kabupaten Wonosbo, sehingga perlu dilakukan upaya yang
kreatif dan innovatif sebagai strategi berkelanjutan untuk
melakukan optimalisasi kegiatan validasi data base sebagai
bahan perencanaan maupun penyusunan strategi
peningkatan penerimaan pajak di kabupaten Wonosobo.
Hasil benchmarking peserta diklatpim III angkatan XVI
ke Samsat Medan Selatan Sumatra Utara adalah adanya
pengelolaan data base kendaraan bermotor yang
dilaksanakan oleh Samsat Medan Selatan Provinsi Sumatra
Utara. Terdapat beberapa perbedaan dalam teknis
pengelolaan data base dan upaya-upaya peningkatan
pelayanan yang jauh lebih baik dari pengelolaan data base
dan pelayanan di samsat Wonosobo atau samsat lain se
Jawa Tengah. Kelebihan yang ada pada lokus benchmarking
adalah sebagai berikut :
1) Struktur Organisasi Samsat Medan Selatan lebih
ramping, namun didukung dengan keberadaan
koordinator sebagai pejabat fungsional umum dan
dukungan tenaga outsourching yang cukup banyak (85
pegawai), hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi
yang terdiri dari 1 kepala unit dan 2 kepala seksi;
2) Mekanisme pelayanan dioptimalkan untuk efisiensi
waktu pelayanan, untuk pembayaran pajak tahunan
hanya cukup 2-5 menit, hal ini dimungkinkan dengan
dilakukannya pembagian terhadap jenis pelayanan
pajak, yakni untuk pajak 1 tahunan dibuatkan loket
tersendiri (petugas pendaftaran dari polri, dipenda,
bank Sumut dan Jasa Raharja berada dalam satu loket)
sehingga proses pembeyaran pajak 1 tahunan selesai di
loket tersebut. Demikian pula pemberlakuan pelayanan
pajak untuk 5 tahunan, dengan loket tersendiri dan
komposisi petugas yang sama cukup dilakukan di loket
tersebut, terdapat satu loket pelayanan khusus untuk
pelayanan pembayaran pajak yang dikuasakan (wajib
A. Jumlah Kepemilikan Kendaraan Bermotor tiap Desa berdasarkan Jenis Kendaraan keadaan bulan Oktober 2015
lebih. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata rumah
tangga di kecamatan Sukoharjo (8.173) memiliki kendaraan
bermotor atau dengan kata lain bahwa kepemilikan
kendaraan bermotor bukan lagi menjadi kebutuhan
sekunder akan tetapi lebih merupakan kebutuhan primer
Hasil sensus menggambarkan jumlah populasi
kendaraan bermotor di Kecamatan Sukoharjo sebanyak
8.730 unit terdiri dari 8.000 unit merupakan kendaraan
bermotor dengan jenis Sepeda Motor roda 2, 15 unit sepeda
motor roda 2 dan 715 unit kendaraan bermotor roda 4 atau
B. Jumlah Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang terlambat membayar Pajak Kendaraan tiap Desa berdasarkan Jenis
Kendaraan keadaan bulan Oktober 2015
No DESAJENIS KENDARAAN
JUMLAHRODA 2 RODA 3 RODA 4>
1 SEMPOL
2 KARANGANYAR
3
ROGOJATI
4
SUKOHARJO
5
MERGOSARI
6
KUPANGAN
7
KAJEKSAN
8
GUNUNGTUGEL
9
GUMIWANG
10
PLODONGAN
11
SUROYUDAN
12
PULUS
13
PUCUNGWETAN
14
TLOGO
15
KALIBENING
16 GARUNG LOR
17 JEBENGPLAMPITAN
JUMLAH
311
341
437
791
363
291
560
553
327
397
488
368
588
738
642
443
362
8.000
1
-
2
-
-
-
-
-
2
1
3
1
2
-
3 - - 15
34
23
53
74
35
41
62
75
18
23
37
32
44
84
41
20
19
715
345
354
492
865
398
332
622
628
347
421
528
401
634
822
686
463
381
8.730
78
87
97
188
99
91
132
153
76
71
114
87
111
208
176
119
75
1.962
1
-
1
-
-
-
-
-
-
1
3
1
1
-
3
-
-
11
9
5
9
19
3
11
8
19
3
1
12
6
9
19
7
6
3
149
88
92
107
207
102
102
140
172
79
73
129
94
121
227
186
125
78
2.122
No DESAJENIS KENDARAAN
JUMLAHRODA 2 RODA 3 RODA 4>
1 SEMPOL
2 KARANGANYAR
3
ROGOJATI
4
SUKOHARJO
5
MERGOSARI
6
KUPANGAN
7
KAJEKSAN
8
GUNUNGTUGEL
9
GUMIWANG
10
PLODONGAN
11
SUROYUDAN
12
PULUS
13
PUCUNGWETAN
14
TLOGO
15
KALIBENING
16 GARUNG LOR
17 JEBENGPLAMPITAN
JUMLAH
Ringkasan Proyek Perubahan
(Kecamatan Sukoharjo sebagai pilot project)Oleh : Erry Raharjono (peserta diklatpim III angkatan XVI)
“Sensus Kendaraan Bermotor di Kabupaten Wonosobo Tahun 2015”
WARTA DPPAD JAWA TENGAH
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH42 43
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH
Dari sejumlah kendaraan bermotor yang dimiliki rumah
tangga di kecamatan Sukoharjo, terdapat sejumlah 2,122
unit yang sampai dengan dilaksanakan sensus diketahui
belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Rincian dari keterlambatan pajak terbesar didominasi
kendaraan bermotor dengan jenis sepeda motor roda 2
sebanyak 1.962 unit atau 22,47 % dari total jumlah
kendaraan bermotor, disusul kendaraan bermotor roda 4
atau lebih sebanyak 149 unit (1,71%) dan sepeda motor roda
3 sebanyal 11 unit (0,13%). Total keseluruhan kendaraan
bermotor yang terlambat membayar pajak adalah 2.122 unit
atau 24,31 %
C. Jumlah Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi di luar Kabupaten Wonosobo (Dalam Provinsi)
tiap desa berdasarkan Jenis Kendaraan keadaan bulan Oktober 2015
Kepemilikan kendaraan bermotor oleh rumah tangga di
kecamatan Sukoharjo tidak semuanya bernomor kendaraan
Wonosobo, namun terdapat kendaraan bermotor yang
diperoleh dari luar kota dalam provinsi atau kendaraan
bermotor dengan Nomor Polisi Luar Daerah namun masih
dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Mayoritas kendaraan
bermotor tersebut dibeli dari pihak pertama atau lebih
dikendal dengan second hand,. Adapun jumlah kendaraan
bermotor luar kota wonosobo namun masih dalam wllayah
Provinsi Jawa Tengah sebanyak 377 unit berjenis kendaraan
bermotor roda 2 atau Sepeda Motor dan 56 unit kendaraan
bermotor roda 4. Hal yang perlu kita ketahui adalah hasil
pembayaran Pajak kendaraan bermotor ini akan masuk
kedaerah asal dari kendaraan tersebut.
D. Jumlah Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi di luar Kabupaten Wonosobo (Luar Provinsi)
tiap desa berdasarkan Jenis Kendaraan keadaan bulan Oktober 2015
Kepemilikan kendaraan bermotor oleh rumah tangga di
kecamatan Sukoharjo selain dalam provinsi, ada pula yang
diperoleh dari luar provinsi. Hasil sensus menyebutkan
bahwa terdapat sebanyak 64 unit kendaraan bermotor roda
2 dan 27 unit kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, dengan
kata lain terdapat 91 unit kendaraan bermotor atau 4,86%
berasal dari luar provinsi. Ini akan merugikan kita,
mengingat operasional kendaraan tersebut di wilayah
Wonosobo dan sekitarnya, akan tetapi penerima pajak dari
kendaraan tersebut adal provinsi dimana kendaraan
tersebut berasal.
Hasil sensus ini, sebagian tidak dapat dilihat dari data
base pada aplikasi samsat on line, dikarenakan pengelolaan
data on line dilakukan secara tersentral di kantor pusat, dan
kewenangan melakukan perubahan data atau editing hanya
bisa dilakukan oleh pihak ke III yang selama ini diberikan
pekerjaan untuk pemeliharaan dan pengelolaan data base
samsat on line. Hal ini sangat berbeda dengan Samsat
Medan Selatan Provinsi Sumatra Utara, hasil dari
bencmarking kami ketahui bahwa pengelolaan data base
samsat dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis tersendiri yang
berkedudukan setara dengan Unit Pelayanan Pendapatan di
Medan Selatan. Segala sesuatu yang terkait dengan
pengelolaan data base, mulai dari entry data base sampai
dengan perubahan atau perbaikan data dapat dilakukan
secara langsung oleh UPT tersebut. Hal ini akan sangat
membantu dalam percepatan pelayanan ketika terdapat
perubahan data yang diperlukan dengan cepat.
No DESAJENIS KENDARAAN
JUMLAHRODA 2 RODA 3 RODA 4>
1 SEMPOL
2 KARANGANYAR
3
ROGOJATI
4
SUKOHARJO
5
MERGOSARI
6
KUPANGAN
7
KAJEKSAN
8
GUNUNGTUGEL
9
GUMIWANG
10
PLODONGAN
11
SUROYUDAN
12
PULUS
13
PUCUNGWETAN
14
TLOGO
15
KALIBENING
16 GARUNG LOR
17 JEBENGPLAMPITAN
JUMLAH
12
7
20
42
64
21
15
4
27
20
7
4
2
4
13
2
13
377
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
4
10
5
-
2
4
1
1
3
-
1
2
2
7
11
56
13
9
24
52
71
21
17
8
28
21
10
4
3
6
15
9
24
333
4
-
4
12
20
5
4
-
2
5
-
2
2
1
3
-
3
64
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
2
5
2
3
6
-
-
-
-
-
1
-
1
3
2
27
5
1
6
17
22
8
10
-
2
5
-
2
3
1
4
3
5
91
No DESAJENIS KENDARAAN
JUMLAHRODA 2 RODA 3 RODA 4>
1 SEMPOL
2 KARANGANYAR
3
ROGOJATI
4
SUKOHARJO
5
MERGOSARI
6
KUPANGAN
7
KAJEKSAN
8
GUNUNGTUGEL
9
GUMIWANG
10
PLODONGAN
11
SUROYUDAN
12
PULUS
13
PUCUNGWETAN
14
TLOGO
15
KALIBENING
16 GARUNG LOR
17 JEBENGPLAMPITAN
JUMLAH
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH44 45
WARTA DPPAD JAWA TENGAHWARTA DPPAD JAWA TENGAH
4. Hasil pengamatan selain dari komponen daftar
pertanyaan sensus adalah bahwa panjang jalan yang
ada di kecamatan Sukoharjo sepanjang 65,01 km dalam
kondisi baik (diaspal/betn) dan 55, 60 km berupa
makadam (jalan berbatu dan belum diaspal). Selain
panjang jalan dapat pula digambarkan jumlah jembatan
di kecamatan Sukoharjo dalam kondisi baik dan masih
dipergunakan sebanyak 38 buah.
A. REKOMENDASI
1. Berdasarkan hasil sensus kendaraan bermotor, maka
hendaknya dapat dilakukan penyesuaian data,
khususnya untuk data wajib pajak yang terlambat
membayar pajak, jumlah masyarakat yang terlambat
membayar pajak hasil dari sensus lebih sedikit
dibanding dengan data berdasarkan aplikasi samsat on
line (hal ini bisa terjadi mengingat sebagian KBM yang
dimiliki masyarakat kecamatan Sukoharjo telah dijual
baik ke masyarakat Wonosobo maupun diluar
Wonosobo, sehingga ketiga pemilik baru KBM
tersebut terlambat membayar PKB maka data dari
aplikasi menyatakan bahwa data tersebut masih
terdapat di kecamatan Sukoharjo).
2. Jumlah kendaraan dengan nomor polisi luar kabupaten
Wonosobo atau bahkan luar provinsi Jawa Tengah
cukup banyak, hal ini memerlukan kebijakan berupa
Berdasarkan uraian dan hasil analisis yang telah penulis
sampaikan di depan dan memperhatikan capaian dari
implementasi proyek perubahan, maka dapat ditarik
beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Secara umum hasil implementasi sensus kendaraan
bermotor menggambarkan bahwa di kecamatan
Sukoharjo dengan jumlah rumah tangga sebanyak
8.178 dengan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor
sebanyak 8.730 unit yang terdiri KBM roda dua
sebanyak 8.000 unit, KBM roda tiga sebanyak 15 unit
dan KBM roda empat atau lebih sebanyak 715 unit. Hal
ini menggambarkan bahwa jumlah kepemilikan
kendaraan bermotor sudah sebanding dengan jumlah
rumah tangga di kecamatan Sukoharjo, atau dengan
kata lain rata-rata rumah tangga di kecamatan
Sukoharjo memiliki kendaraan bermotor. Hal ini dapat
disimpulkan bahwa kendaraan bermotor bukan lagi
dianggap sebagai barang mewah, namun telah menjadi
kebutuhan primer bagi masyarakat dikarenakan
kebutuhan mobilisasi yang semakin tinggi.
2. Hasil lain dari sensus kendaraan bermotor ini adalah
terdapatnya kendaraan bermotor dengan nomor polisi
diluar wonosobo namun dimiliki oleh masyarakat di
kecamatan Sukoharjo, jumlah kendaraan dengan
nomor polisi diluar Kabupaten Wonosobo namun
masih termasuk wilayah provinsi Jawa Tengah sebanyak
277 unit KBM roda dua dan 56 unit KBM roda empat.
Sedangkan kendaraan dengan nomor polisi yang
berasal dari luar provinsi sebanyak 64 unit KBM roda
dua dan 27 unit KBM roda empat. Hal ini merupakan
potensi yang hilang, karena meskipun kendaran-
kendaraan bermotor tersebut beroperasi di Wilayah
kabupaten Wonosobo atau Jawa Tengah, namun pajak
dari kendaraan tersebut masuk ke daerah asal atau
masuk ke kota atau provinsi lain.
3. Hasil sensus lainnya adalah adanya masyarakat yang
sampai dengan keadaan bulan Oktober masih belum
membayar pajak kendaraan bermotor (PKB), jumlah
masyarakat yang terlambat membayar PKB sebanyak
1.962 unit KBM roda dua, 11 unit KBM roda tiga dan 149
unit KBM roda empat atau jumlah keseluruhan dari
masyarakat pemilik kendaraan bermotor di kecamatan
Sukoharjo sebanyak 2.122 unit KBM terlambat
membayar PKB. Sebagian masyarakat meyatakan
alasan terlambat bayar PKB adalah : belum mempunyai
uang untuk membayar, jarak kantor samsat cukup jauh
dan sebagian lagi menyatakan lupa atau tidak tahu
tanggal jatuh tempo masa berakhirnya PKB.
Soaisalisasi kepada masyarakat untuk pentingnya
melakukan balik nama kendaraan bermotor, disamping
mudah untuk pengurusan PKB nya langkah tersebut
bertujuan untuk meingkatkan penerimaan daerah
setempat. Untuk menarik minat masyarakat agar
bersedia melakukan balik nama kendaraan bermotor,
perlu dimunculkan kebijakan yang bersifat
meringankan masyarakat yakni dengan Pembebasan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, khususnya untuk
luar provinsi.
3. Melihat gambaran kondisi infra struktur di kecamatan
Sukoharjo dan beralihnya fungsi dari kepemilikan
kendaraan bermotor dari sekunder menjadi primer,
hendaknya pemerintah Kabupaten Wonosobo
memperhatikan kondisi jalan di wilayah kecamatan
Sukoharjo, dari jumlah panjang jalan yang ada (120,61
km), baru sepanjang 65,01 km yang merupakan jalan
baik atau kondisi diaspal/beton, sedangkan sisanya
atau 55,60 km masih berupa jalan makadam (jalan yang
ditata dengan batu) dimana pada saat musim
penghujan jalan seperti ini akan menjadi licin dan
membahayakan masyarakat. Selain membahayakan,
kondisi jalan yang baik akan meningkatkan kelancaran
distribusi produk lokal yang pada akhirnya akan mampu
meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan.#
WARTA DPPAD JAWA TENGAH 47
WARTA DPPAD JAWA TENGAH
Pada kesempatan kali ini DRCC hanya menurunkan 5
mobil dari Semarang mulai Toyota Corolla Bungkuk 73
yang dikomandani oleh bapak Dwi Raharjo Cahyo
Buwono (Kepala UP3AD Purbalingga), Toyota Corolla
DX 1980 Milik Bapak Bangun Tintriyanto (Kepala UP3AD
Kota Magelang) serta rekan-rekan staf dari Sub Bagian
Umum Dan Kepegawaian Kantor Pusat.
Retromantic ke 6 diikuti lebih dari 80an komunitas
mobil retro se indonesia. Tercatat ada 800 mobil yang
ikut pada gelaran Retromantic 6 "Gass Baen...!!!" kali
ini..
Retromantic 6 menghadirkan berbagai acara, mulai
dari kontes, slalom test, gathering bazar aksesoris dan
spare part, games, live music dan berbagai hiburan seru
lainnya. Pada kesempatan ini bapak Dwi Raharjo Cahyo
Buwono (Kepala UP3AD Purbalingga) ikut berpartisipasi
pada slalom test. Bapak dari 2 (dua) anak ini dapat
disebut Peslalom nasional dikarenakan sangat handal
dan piawai dalam mengemudikan mobil tua dan sering
sekali mengikuti lomba Kejuaraan Nasional slalom
ditiap-tiap kota di Jawa dan Bali. (Widasena)
WARTA DPPAD JAWA TENGAH46
WARTA DPPAD JAWA TENGAH
ada tahun 2015 ini untuk kedua kalinya DRCC
(DPPAD Retro Car Comunity) mengikuti event Ptahunan yang biasanya diselenggarakan pada
bulan nopember, Setelah pada ajang ke-5 tahun lalu
digelar di Gor Jatidiri Semarang, kini acara tahunan
terbesar dari para pecinta mobil retro ke-6 yang
mengangkat tema "Gass Baen...!!!" diselenggarakan di
Gelanggang Olah Raga (GOR) Satria, Purwokerto, Jawa
Tengah. Sebagai tuan rumah dipercayakan kepada
Banyumas Retro Community (BRC).
Retromantic 6 yang dilaksanakan di Purwokerto kali
ini didukung penuh oleh Japanese Retrocar Forum (JRF),
acara yang digelar pada tanggal 7-8 November 2015 ini
menghadirkan berbagai acara, mulai dari kontes, slalom
test,gathering, bazar aksesoris dan spare part, games,
live music dan berbagai hiburan seru lainnya.
WARTA DPPAD JAWA TENGAH48
WARTA DPPAD JAWA TENGAH
Pasar OtomotifDalam Ekonomi Indonesia 2016
mendorong pertumbuhan ekonomi tahun depan. Sementara
itu Ekonom Makro Senior dan Manajemen Keuangan Bank
Dunia Hans Anand Beck berharap, paket kebijakan ekonomi
pemerintah dan Bank Indonesia, mampu memperbaiki
fundamental ekonomi Indonesia. Pembenahan investmen dan
upaya mendorong eksport melalui kebijakan ekonomi
diharapkan dapat menjadi stimulus pendorong pertumbuhan
ekonomi selain dapat menurunkan angka pengangguran di
2016.
"Naiknya belanja infrastruktur pemerintah juga bisa
menggenjot pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kami juga
berharap keadaan global bisa mensupport kenaikan angka
ekspor Indonesia dan diharapkan tingkat konsumsi juga bisa
rebound tahun depan," tuturnya. Selain itu, pihaknya
memprediksi bahwa nilai tukar rupiah tahun depan juga masih
memiliki ruang untuk rebound meski diakuinya ekonomi
Indonesia masih terbilang slowdow.
Sementara itu Bank Indonesia (BI) memperingatkan
beberapa faktor global yang akan ?menghantui perekonomian
Indonesia tahun depan. Faktor tersebut, diantaranya rencana
kenaikan suku bunga acuan The Federal Reserves, pelemahan
ekonomi China, penurunan harga komoditas dan potensi
keluarnya aliran modal dari Indonesia ke negara lain.
Kondisi ekonomi pada 2016, seperti yang diprediksikan
oleh banyak pihak bakal menjadi tantangan bagi Pemerintah
Pusat maupun Daerah yang bisa dijadikan bahan acuan
pengelolaan pemerintahan agar bisa bertumbuh ditengah
situasi apapun. Karena terjadinya perlambatan ekonomi-
berdampak serius pada daya beli masyarakat- dan imbasnya
capaian target pendapatan yang sudah diestimasikan bakal
sulit diwujudkan. Kita berharap bersama agar 2016 menjadi
tahun keberuntungan bagi kita. @
T Astra International Tbk (ASII) memprediksi pasar
otomotif Indonesia 2016 cenderung datar atau tidak Pberbeda dengan pencapaian pada tahun ini seiring
dengan daya beli masyarakat yang melemah.
Hal senada disampaikan pula oleh Gabungan Industri
Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) , yang
memprediksikan penjualan mobil sebanyak 1 juta unit mobil
pada 2016 serupa prediksi pada 2015 ini, sementara untuk
motor sekitar 7 juta-an. Ini artinya pada tahun depan tidak jauh
berbeda pada 2015 ini-dan diharapkan tidak lebih buruk.
Berdasarkan data yang dirilis otoritas keuangan -ekonomi
Indonesia mulai terlihat ada perbaikan pada tahun ini seperti
angka defisit neraca keuangan Indonesia, inflasi, serta kurs
rupiah yang bertahan di level Rp13.600-Rp13.700 per dolar AS.
"Dengan angka defisit yang membaik, inflasi yang terus terjaga
dan rupiah tidak terlalu berfluktuasi, maka makro ekonomi
pada umumnya dan Astra pada khususnya akan bertahan dan
bahkan lebih baik," demikian dikatakan oleh Direktur Astra
International melalui media.
Pencapaian dan prediksi penjualan kendaraan bermotor
sangat dipengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional maupun
secara global. Terkait fenomena tersebut Bank Dunia
memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan
mencapai 5,3 persen. Ekonom Utama Bank Dunia untuk
Indonesia Ndiame Diop mengungkapkan bahwa optimisme
pertumbuhan ekonomi tahun depan dimotori oleh dampak
positif dari paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh
pemerintah yang diprediksi baru terasa dampaknya di tahun
depan.
Juga adanya peningkatan investasi pemerintah dan swasta,
serta poin-poin paket kebijakan ekonomi yang diharapkan
dapat mendorong investasi dan eksport diharapkan dapat turut