pen gem as an

5/11/2018 Pen Gem as An

1/13

KEMEN TER IAN KEUANGAN REPUBLIK IN DONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jatan Gatot Subroto No. 40-42Jakarta 12190

TeleponFaksimitiWebsite DJ?

: (021) 5251609: (021)5251658: YMW.pajak.go.id

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajakdi seluruh Indonesia

SURATEOARANNomor: SE- 40 IPJ/2011

TENTANGTATA CARA PENERIMMN DAN PENGEMASAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)01 KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) BERKENMN DENGAN PENGOLAHAN SPT

01 PUSAT PENGOLAHAN DATA OAN DOKUMEN PERPAJAKAN (PPOOP)

Oalam rangka mendukung pengembangan dan perbaikan proses penerimaan danpengolahan SPT yang lebih terotornasi serta meningkatkan keberhasilan pengolahan SPT padaPPDDP. dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Pengertian dan Ketentuan UmumOalam Surat Edaran Oirektur Jenderal Pajak ini ditetapkan tentang pengertian danketentuan umum dengan penjelasan sebagai berikut:1. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya dlsebut KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak

yang masuk dalam wilayah kerja maupun wilayah uji coba PPOOP sesuai dengantahapan implementasi.

2. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT meliputi SPT Masa PPN. SPTTahunan PPh OP 1770. SPT Tahunan PPh OP 1770 S dan SPT Tahunan PPh OP1770 SS yang dilakukan proses penerimaan dan pengemasan oleh KPP dan harusdisampaikan ke PPOOP.

3. Penelitian SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilaikelengkapan pengisian SPT dan lampiran-Iampirannya termasuk penilaian tentangkebenaran penulisan dan penghitungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Penerimaan SPT adalah serangkaian kegiatan untuk menerima SPT yangdisampaikan Wajib Pajak. menerbitkan Lembar Pengawasan Arus Ookumen (LPAO)


2/13

dan Bukti Penerimaan Surat (BPS), meneliti kesesuaian data antara SPT denganLPAD serta menyatukannya.

5. Pengemasan SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugaspengemas untuk menghitung kembali jumlah lembar SPT, menempel label barcodepada LPAD, merekam nomor LPAD, dan memindai label barcode dengan barcodereader dan memasukkan SPT beserta LPAD yang sesuai ke dalam kemasan (box)serta membuat Daftar lsi Kemasan dengan menggunakan Aplikasi Pengemasan.

6. KPP harus rnelakukan penelitian, penerimaan, pengemasan, dan penyampaiankemasan ke PPDDP atau pengambilan kemasan oleh PPDDP atas SPT yangditentukan untuk dilakukan pengolahan di PPDDP.

7. KPP harus melakukan pengemasan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh)hari kerja untuk SPT masa PPN dan 30 (tiga puluh) hari kerja untuk SPT Tahunan PPhsejak tanggal terima pada BPS/LPAD.

8. KPP tidak diperkenankan untuk melakukan perekaman atas SPT sebagaimanadimaksud dalarn angka romawi I huruf a dan b, kecuali untuk SPT Lebih Bayar(restitusi).

II. Tata Cara Penelitian, Penerimaan, dan Pengemasan SPTDalam rangka rnendapatkan SPT yang lengkap dan tertib administrasi serta dapat dlolah diPPDDP dengan keakurasian yang tinggi perlu ditetapkan petunjuk teknis tata carapenelitian, penerimaan, dan pengemasan SPT dengan penjelasan sebagai berikut:1. Untuk SPT Masa PPNa. Tata cara penelitian dan penerimaan SPT Masa PPN, wajib dilaksanakan

sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak inl;b. Format Lembar Penelitian SPT Masa PPN ditetapkan sebagaimana dalam

Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.c. SPT Masa PPN yang disampaikan langsung, sebelum mencetak BPS/LPAD

Petugas TPT wajib melakukan konfirmasi kepada Wajib Pajak untuk memastikankesesuaian antara elemen-elemen BPS/LPAD yang akan dicetak dengan SPT-nyayang meliputi:1) NPWP2) Nama3) Masa Pajak4) Status pembetulan

d. SPT Masa PPN yang disampaikan tidak langsung, sebelum mencetak BPS/LPADPetugas TPT wajib memastikan kesesuaian antara elemen-elemen BPS/LPAD yangakan dicetak dengan SPT-nya yang meliputi:


3/13

1) NPWP2) Nama3) Masa Pajak4) Status pembetulan

2. Untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadia. Tata cara penelitian dan penerimaan SPT Tahunan PPh OP 1770, SPT Tahunan

PPh OP 1770 S dan SPT Tahunan PPh OP 1770 SS wajib dilaksanakansebagaimana ditetapkan pada:1) Peraturan Dlrektur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Dlrektur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2010tanggal 12 Januari 2010 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengola han SuratPemberitahuan Tahunan;2) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-2/PJ/2011 tanggal 10 Januari2011 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SuratPemberitahuan Tahunan.

b. Sebelum mencetak BPS/LPAD Petugas TPT wajib memastikan kesesuaian antaraelemen-elemen BPS/LPAD yang akan dicetak dengan SPT-nya yang mellputi:1) NPWP2) Nama3) Jenis SPT4) Tahun Pajak5) Status pernbetulan

3. Terhadap SPT yang sudah dllakukan penelitian dan penerimaan harus dilakukanproses pengemasan oleh KPP;

4. Tata Cara Pengemasan SPT dilaksanakan sebaqalrnana ditetapkan dalam Lampiran IIISurat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

5. Terhadap SPT yang telah dikemas, dilakukan pengiriman kernasan ke PPDDP ataupengambilan kemasan oleh PPDDP;

6. Tata cara pengambilan kernasan SPT oleh PPDDP dilakukan sesuai dengan SOPPPDDP Nomor DPC21 - 0003 tentang Tata Cara Pengambilan Kemasan dari KPP;

7. Tata Cara Pengiriman Kemasan SPT oleh KPP ke PPDDP ditetapkan lebih lanjut dalarnSurat Edaran Direktur Jenderal Pajak tersendiri.

III. Penyelenggaraan Kelas Pengisian Bersama SPTKPP menyelenggarakan Kelas Pengisian Bersama SPT, khususnya bagi Wajib Pajak yangbelum memahami pengisian SPT terse but. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyuluhanyang dilakukan oleh KPP. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraannyaadalah sebagai berikut:


4/13

1. Penyelenggaraanya harus dilaksanakan dengan cara:a. Sederhana, materi penyuluhan disusun dengan sistematika yang sederhana

sehingga rnudah dipahami dan mengesankan kepada Wajib Pajak bahwapengisian SPT merupakan sesuatu hal yang rnudah dilakukan;

b. Komunikatif, penyampaian materi dilakukan dengan menarik dan mudahdipahami sesuai dengan karakteristik peserta, misalnya dengan menggunakansimulasi atau mengisi SPT bersama;

c. Interaktif, peserta dapat terlibat langsung, melakukan tanya jawab, atauberinteraksl secara langsung dengan mengisi SPT-nya masing-masing dengandibimbing oleh petugas pajak.

2. Penyelenggaraan Kelas Pengisian Bersama SPT dilakukan sebelum jatuh tempopenyampalan SPT, sehingga Wajib Pajak dapat langsung menyampaikan SPT',tersebut setelah selesai mengikuti kegiatan Kelas Pengisian Bersama SPT.

3. Dalam surat undangan yang dlsarnpalkan kepada Wajib Pajak, agar diinformasikanbahwa Wajib Pajak diminta untuk membawa dokumen/data/catatan yang dibutuhkanuntuk melakukan pengisian SPT pada saat mengikuti Kelas Pengisian Bersama SPT.

4. Untuk menampung Wajib Pajak lainnya yang tidak menerima surat undangan namunberminat rnenqlkuf sosialisasi, diinstruksikan agar KPP memasang pengumumanterbuka perihal "Penyelenggaraan Kelas Pengisian Bersama SPT" guna memberikankesempatan bagi mereka untuk mengikuti kelas tersebut.

5. Tata cara penyelenggaraan Kelas Pengisian Bersama SPT dilaksanakan sebagaimanaditetapkan dalam Lampiran IV Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

IV. Koordinasi antar unit organisasi terkaitSebagai upaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Surat Edaran Direktur JenderalPajak ini, perlu pengaturan dan koordinasi pada unit organisasi terkait dengan penjelasansebagai berikut:1.. Kepala PPDDP berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP dalam rangka

mengawasi pelaksanaan penelitian, penerimaan dan pengemasan SPT serta dapatmembantu kelancaran kegiatan-kegiatan tersebut dari KPP dalam wilayah kerianyasehinggaSPT tersebut dapat diproses secara sistematis pada aplikasi PPDDP.

2. Kepala Kantor Wilayah DJP wajib mengawasi pelaksanaan kegiatan Kelas PengisianBersama SPT serta memastikan kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung dengan baikdi KPP dalam wilayah kerjanya sehingga SPT tersebut dapat diproses secarasistematis di PPDDP.

3. Kepala Kantor Wilayah DJP menunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagaipenanggung jawab kegiatan.


5/13

4. Kepala Bidang Penerimaan dan Penyimpanan Dokumen pada PPDDP berkoordinasisecara berkala dengan Kepala KPP dan salah satu Kepala Bidang yang diberi tugasoleh Kepala Kanwil DJP sebagai penanggung jawab untuk menyelesaikan rnasalahyang ada, agar seluruh SPT dapat diproses secara sistematis di PPDDP.

5. Para Kepala KPP diminta agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh Surat Edaranini, serta dapat mensosialisaslkan kepada jajaran dl bawahnya dengan sebaik-baiknya.

v. Ketentuan PeralihanBerkenaan dengan adanya Wajib Pajak yang berpotensi untuk menyampaikan SPT MasaPPN 1108 serta penanganan SPT Tahunan PPh OP yang menggunakan aplikasl drop box,perlu dibuat ketentuan peralihan dengan penjelasan sebagai berikut :1. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-64/PJ/2008 tanggal 4 Nopember 2008 tentangTata Cara Pengolahan dan Penerimaan SPT Masa PPN 1108 di Kantor Pelayanan

Pajak dan Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dinyatakan tidak oerlaku:2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-2/PJ/2011 tanggal 10 Januari 2011

tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat PemberitahuanTahunan tetap berlaku untuk SPT Tahunan PPh OP sepanjang tidak bertentangandengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

Demikian agar Saudara dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di JakartaPada tanggal 06 Juni 2011

Tembusan:1. Sekretaris Direktorat Jenderal;2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan DJP;3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.


6/13

LAMPIRAN 1SURAT EOARAN OIREKTUR JENOERAL PAJAKNOMOR SE- 40 IPJ/2011 TENTANG TATAGARA PENERIMAAN DAN PENGEMASANSURAT PEMBERITAHUAN (SPT) 01 KANTORPELAYANAN PAJAK (KPP) BERKENAANOENGAN PENGOLAHAN SPT 01 PUSATPENGOLAHAN DATA DAN OOKUMENPERPAJAKAN (PPOOP)

TATA CARA PENELITIAN DAN PENERIMAAN SPT MASA PPN

1. Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak, balk secaralangsung maupun melalul Pos/Ekspedisi.2. Sebelum diterbitkan BPS dan LPAD, SPT Masa PPN yang diterima KPP wajib diteliti olehpetugas Help Desk.3. Petugas Help Desk meneliti persyaratan dan kelengkapan SPT Masa PPN denganmemberi tanda ( . J J pada Lembar Penelitian SPT Masa PPN yang sesuai, sebagaimanapada Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, untuk memastikan bahwa:

a. SPT MasaPPN yang disampaikan menggunakan formulir SPT Masa PPN yang benar.b. Satu SPT MasaPPN hanya digunakan untuk rnelaporkan satu Masa Pajakc. SPT Masa PPN dengan status pembayaran nihil tanpa transaksi (SPT Masa PPNyang tidak terdapat transaksi dan pada lnduk SPT tidak terdapat kompensasi) hanyawajib melaporkan SPT induktanpa lampiran.d. Isian pada SPT sesuai dengan petunjuk pengisian SPT Masa PPN yang meliputi:

1) IdentitasWajib Pajak (NPWP, Nama dan Alamat);2) Masa Pajak SPT Masa PPN;3) Status SPT (Normal atau Pembetulan);4) Status Pembayaran (LB atau KB atau Nihil);5) Ketetapan Pemindahanangka pada lampiran SPT ke dalam SPT induk;6) Kelengkapan penulisan elemen-elemen (tidak menggunakan singkatan dansimbol-simbol);

e. SPT Masa PPN yang dlsarnpaikanmemenuhi syarat kelengkapan SPT sesuai denganketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan.4. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN secara langsung, untuk SPT yangtidak lengkap Petugas Help Desk mengembalikan SPT Masa PPN yang tidak lengkapdisertai fotokopi Lembar Penelitian SPT Masa PPN kepadaWajib Pajak untuk dilengkapi.Untuk SPT Masa PPN telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Petugas Help Desk mengarahkan Wajib Pajak kepada PetugasTPTuntuk menyampaikan SPT-nya;5. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN tldak langsung (melalui jasaekspedlsi), Petugas Help Desk rnenyerahkan SPT Masa PPN yang diterima dan telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpalakan kepada PetugasTempat Pelayanan Terpadu (TPT) serta SPT Masa PPN yang tidak lengkap yang diterimamelalui Pos/ekspedisi kepada pada PetugasSeksi Pelayanan;6. Petugas Seksi Pelayanan membuat surat permintaan kelengkapan terhadap SPT Masa

PPN yang tidak lengkap yang diterima melalui Pos/ekspedisi dilengkapi fotokopl lembarpenelitian SPT Masa PPN danmengirimkannya kepadaWajib Pajak;7. Petugas TPT menerima SPT Masa PPN yang telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan dan merekam elemen-elemen BPS/LPAD berdasarkanSPT Masa PPN yang diterima.8. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN secara langsung, Petugas TPTmelakukan konfirmasi dengan Wajib Pajak untuk rnernastikan kesesuaian antara elemen-


7/13

elemen BPS/LPAD yang akan dicetak meliputi NPWP, Nama WP, Masa Pajak dan StatusPembetulan dengan SPT Masa PPN-nya.9. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN secara tidak langsung, PetugasTPT memastikan kesesuaian antara elemen-elemen pada BPS/LPAD yang akan dicetakmeliputl NPWP, Nama WP, Masa Pajak dan Status Pembetulan dengan SPT Masa PPN-nya.10. Petugas TPT mencetak BPS/LPAD dan menyarnpaikan BPS ke Wajib Pajak ataukuasanya, serta menggabungkan LPAD dengan SPT Masa PPN serta dokumenkelengkapannya, menghitung jumlah lernbar SPT (termasuk LPAD) dan menuliskannyapada sudut yang telah disediakan.11. Petugas TPT memisahkan Lembar Penelitian dengan SPT Masa PPN dan LPAD yangditerima dan mengarsipkannya. Mengelompokkan SPT Masa PPN beserta LPAD sesuaisimpulan pada Lembar Penelitian SPT Masa PPN, dan memasukkan pada kemasan yangtersedia dengan ketentuan:

a. Kemasan SPT Tanpa Transaksi untuk SPT Masa PPN yang tidak terdapat transaksldan pada lnduk SPT tidak terdapat kompensasi.b. Kemasan SPT Sesuai untuk SPT Masa PPN yang diisi sesuai dengan ketentuan.

12. Apabila kemasan SPT Masa PPN telah siap untuk dikemas, Petugas TPT menyerahkankemasan kepada Petugas Pengemas di Seksi Pelayanan.13. Selesai.


8/13

FlowchartT A T A C A R A P E N E L I T IA N D A N P E N E R IM A A N S P T M A S A P P N

W a j ib P a ja k P e t u g a s H e lp D e s k P e l a k s a n a Seks iP e l a y a n a n P e tu g a s T P T

M e n l l i n l S P Tc----~--I----~ M a s a P P Nl e n g k a p

H ;Ef-+--_Jp e n e l i t i l n k e. . . . . .a s T P T~ .T l d o i kB I 1 < . i e m b a l i m l S P T

M a s a P P N y a n g t idlkl en gu p d an u li la nI em D a r pe n al j f ja n S P TM a s a P P N k e W a j i b

P a j a k

Man_UnS P T M a s a P P N

~IidakV.. . , ~ d a n

I e n D a r p e n e l H i a nk e P e i a h a n a

S e ks i P e la y an a n

B P S

M e r e k a mE I e m a n . - m e nB P S I 1 . P A D

M a m a s d k a n. _ i a n N l ' W I ' ,

N a m a W I ' , M a l aV a _ P a j a k d a n s t a t u sP m 1 b e t u l a n t e I a I I

b e n ar I es u a l d e ng a nS P T n y a

P e t u g a sP e n g e m a s

L -__i.__._ __ .__ __i.__ ._ ~ ___l__ ~ _ _1_ _j__ __ ~ .. __

M u l a l1M e n y a m p a l k a nS P T M l s a P P N

~ S P T IM a s a P P N 1 - - 1 --,

5 I 'T M a s a P P N

I M n e I i n a S P T t i d I kl e n g k a p da n m e m b u a IS U r a l p e n n i n t a a n

k e l e n g k a p e n S P TM a s aP PN

S I l r a l P a m I i lt a a nK e l e n g u p a n 5 I ' T

M a s a P P NLjS u r a l P B t l l l i n I a a nK e l e n g u p a n S P T

M a u P P N

M e n g i t im k a n S u r a lI 'emIi I I tu114\-----~~------+_l K e i e n g k a p e n S P T M a s a

P P N da n s a l i n a n l e m b a rp e n e l i t i a n S P Y M a s aP P N k ep a da W I '

Se l u a l

K o nf t r m a s l d e ng a n W I '_ t i k a n k e s e s u a i l nN P W P , N a m a W I ' , M a l a

P a j a k d a n s t a t u sP e m b a l u l a n t e I a h b e n a rI8$Wli d e n g a n S P T n y a

M e n ce ta k B P S! 14---~-__L P A D

B P S I 1 . P A D

M a n y a m p a l k a nr----- B P S k e W a j ib

P a j a k

M e n y a t u u n S P T dvnga nL P A D , m e m lu h u n

l e m b a r pene l i l ian d a n I-----~ H u n g M f t a

r Il II I lu l is k a n J u m l a lll em b a f d a la m s a tu S P T

M e n g e l o m p o k k a n S P Tm a s a P P N k e d a l a m 2

K ~ y a H u S P Y P P MIalpa T r a n s a k s l d an S P TP P N d en g an T r a n s ek a i

S P T M a s a P P Nbner ta L PA D ~ r.ta Co,. .s l ap d i ke m a s f------1~----___t_l FeIg-~ S P T

L a m b a rl ' 8 n e I i t i a n

A l S i p


9/13

LAMPIRAN IISURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE- '10 IPJ/2011 TENTANG TATACARA PENERIMAAN DAN PENGEMASANSURAT PEMBERITAHUAN (SPT) DI KANTORPELAYANAN PAJAK (KPP) BERKENAANDENGAN PENGOLAHAN SPT DI PUSATPENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENPERPAJAKAN (PPDDP)KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAKKANTORWILAYAH DJP ..KANTOR PELAYANAN PAJAK .

(Beri tanda -.[pada kotak yang lersedla)LEMBAR PENELITIAN SPT MASA PPN (FORMULIR KERTAS)

NPWP : CDNama PKPMasa - Tahun Pajak

o: s.d - .

Peneliitan Ftsik SPT1. Ukuran Kertas2. Jenis Formulir3. Kondisi Fisik4. Layout SPT

Dsesuai (F4)DsesuaioBersihDPresisi

Penelitlan Kelengkapan dan Islan SPTInduk SPT DSPT Normal DSPT Pembetulan Ke ..

Status SPT NormalDBB:~i I

1. Status DLB DNIHIL.Tanpa Keglatan -)-) Simpuran SPT diisi 'Tanps Kegist an'

DOiiS! angka 'Nol" (0)2. Kolom membangun Sendiri DTidak diisi

NTPN dan Tanggal3. Kolom PPn BM

NTPN dan TanggalDTtdak diisi

Lampiran SPT1. Ekspor IlmporIdentitas PKP

DTidak Oiisi DOiisiDSesuaiDSesuaiDSesuaiDSesuaiDSesuai

Masa PajakNomor PIB/PEBTanggal PIB/PEB (dd/mm/yyyy)Penghubung Halaman )~IIII)hanya d ii si j ik a > 1halsman

2. Oalam Neger!Identitas PKPMasa Pajak

DTidak Oilsl DOiisiDSesuaiDSesuaiDSesuaiDSesuaiBsesuaiSesuaiNPWP Lawan TransakslKode/Nomor Faktur PajakTanggal Faktur Pajak (dd/mm/yyyy)Penghubung Halaman """)

-) ha n ya dilsi jlks > t halamanLampiran

1. Tanggal SPT2. Tandatangan. Nama. Jabatan

Sural Kuasa Khusus .""") ") hanya Di" ls i I lka d ikuasakan$!~Plj~N$P.T:::: ':::.:r~Jl.

.. .. . .::~G~A;TAA

oengkapDLengkapoengkapD~I ; !~~. :.... , ..

SPT Pembetulan ")

(Simpuian dlisi MTidsk Lsngkap"Jl ks kol om in i l&risiJ

0) diisl LB Lebih Besar . LB Lebl h Kecil. KB. Nihi lDKB

DAda Kegialan DNTPN Oiisi

DOiisiDNTPNoilsiDOiisiDNTPNoiisi

Peneliti

Nama:NIP :


10/13

LAMPIRAN IIISURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE- 1(0 IPJ/2011 TENTANG TATACARA PENERIMAAN DAN PENGEMASANSURAT PEMBERITAHUAN (SPT) 01 KANTORPELAYANAN PAJAK (KPP) BERKENAANDENGAN PENGOLAHAN SPT 01 PUSATPENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENPERPAJAKAN (PPDDP)

T A T A CARA PENGEMASAN SPT1. Petugas Pengemas menerima kemasan yang berisi SPT beserta LPAD nya dari PetugasTPT dan menghitung ulang jumlah lembar SPT dan memastikan bahwa jumlah lembaryang dihitung oleh Petugas TPT sudah benar. Bila ditemukan kesalahan PetugasPengemas menuliskan jumlah lembar yang seharusnya pada sudut kiri atas LPADdengan disertai paraf.2. Petugas Pengemas membuka Apllikasi Pengemasan dengan login "Petugas Pengemas".3. Petugas Pengemas menempelkan label barcode pada sisi kanan atas lembar LPAD padasetiap SPT.4. Petugas Pengemas merekam nomor LPAD dan jumlah lembar SPT pada AplikasiPengemasan.5. Petugas Pengemas memindai label barcode dengan menggunakan barcode readersehingga data LPAD muncul pada kolom isian kemasan pada Aplikasi Pengemasan danmemastikan data LPAD tersebut sesuai dengan data fisik SPT.6. Petugas pengemas memasukkan SPT tersebut ke dalam kemasan yang telah disediakan.7. Khusus untuk SPT Lebih Sayar yang dimintakan restitusi, Petugas Pengemasmemfotokopi SPT tersebut dan memproses sesuai dengan prosedur pengolahan SPTLebih Sayar setelah dilakukan perekaman oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi.Selanjutnya asli SPT Lebih Sayar dimasukkan ke dalam kemasan yang telah disediakan.8. Petugas Pengemas menempelkan label barcode pada kemasan.9. Petugas Pengemas memindai barcode kemasan dan memasukkan nomor segel padaAplikasi Pengemasan.10. Petugas Pengemas mencetak Daftar lsi Kemasan setelah memastikan kebenaran Daftarlsi Kemasan dengan menggunakan menu preview pada ApJikasi Pengemasan11. Petugas Pengemas mencetak, menandatangani, dan rnenyerahkan Daftar lsi Kemasankepada Kepala Seksi Pelayanan untuk disetujui.12. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Daftar lsi Kemasan dan menyerahkan kembaliDaftar lsi Kemasan.13. Petugas Pengemas memasukkan Daftar lsi Kemasan ke dalam kantong plastik yangtertempel pada kemasan yang sesuai dengan kodenya.14. Kemasan yang telah diisi dan telah diproses dengan benar dan lengkap dlsimpan denganbaik dan aman sebelum diambil atau disampaikan ke PPDDP.15. Penyegelan kemasan dilakukan setelah proses pencocokan lsl kemasan dengan Daftarlsi Kemasan secara bersama-sama antara Pelaksana Seksi Pelayanan sebagai PetugasPengemas dan Petugas Pengambil Kemasan darl PPDDP atau antara PetugasPengemas dengan Petugas Ekspedisi apabila kemasan dikirimkan ke PPDDP.16. Selesai


11/13

FlowchartTATA CARA PENGEMA8AN 8PT

Kepala 5eksiPelayanan 5eksi Pengo/ahanData dan InformasiPetugas TPT Petugas Pengemas

Mulai1MenyerahkanSPT yang lelahslap dikernas

Menartrna SPT memerlbl atall l5 SPTclan mengllilung ulangaa"" menull.kan Jumlahlembo' clalom... Iu SPT

SPT yong slap

~

tatu.SPLeblh Bly.,.tltual?

MamfalokaplY_ SPT LebIII Baya, r - - - - -... tltusi

'-_M_e_mb_uk_arA_p_l_ik_a_.'~H::::JPTLeblh Bay.rPongema ... n SOP Tlta CI ra

l l ~ 3 U I I - + - ~~Poner~'~un:cIa~anTanempelkan Iobelb.reacla dlpoJok kan.nI ta . LPAD1 TahuOii! PPh!KPP3lI-OD!l91M.",kam nemer LPADdan Jumlah iamba'SPT poM a m , n " ., ua..,o""k.maa.n yang .udahpanuh dan .... rnaauk.n 14----~---~noma, sagal poclail>lIQ_.i

Marnaatikan k_bena .. n H-_:~]alto, lal KamaSan. MenyeluJul


12/13

LAMPIRAN IVSURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE- 1.(0 IPJ/2011 TENTANG TATACARA PENERIMAAN DAN PENGEMASANSURAT PEMBERITAHUAN (SPT) 01 KANTORPELAYANAN PAJAK (KPP) BERKENAANDENGAN PENGOLAHAN SPT 01 PUSATPENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENPERPAJAKAN (PPDDP)

T A T A CARA PENYELENGGARAAN KELAS PENGISIAN BERSAMA SPT

Penyelenggaraan Kelas Pengisian Bersama SPT dimaksudkan untukmengurangi/memperbaiki kesalahan pengisian SPT oleh Wajib Pajak yang disebabkan olehketidakpahaman Wajib Pajak terhadap petunjuk pengisian SPT. Tata Cara PenyelengaraanKelas Pengisian Bersama SPT adalah sebagai berikut:1. Kepala KPP menetapkan Tim Instruktur dan menugaskan kepada Kepala SeksiPelayanan sebagai penanggung jawab Kelas Pengisian Bersama SPT.2. Tim Instruktur mempersiapkan materi yang akan disampaikan dan perlengkapan yangdiperlukan dalam penyelenggaraan Kelas Pengisian Bersama SPT.3. Pada tanggal yang telah ditentukan, Tim Instruktur melakukan penyuluhan dan bimbinganpengisian SPT kepada Wajib Pajak yang diundang rnaupun yang mendaftarkan dirl.4. Tim Instruktur membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi Pelayanansebagai ketua pelaksana.5. Kepala Seksi Pelayanan selaku penanggung jawab kegiatan melaporkan pelaksanaanKelas Pengisian Bersama SPT kepada Kepala KPP6. Selesai.


13/13

Flowchart

TAT A CARA PENYELENGGARAAN KELAS PENGISIAN BERSAMA SPT

Kepala KPP

Mulai

Menetapkan Tim InstrukturPenyelenggaraan KelasPengisian Bersama SPT

Menugaskan Kepala SeksiPelayanan sebagaiPenanggung Jawabkegiatan.. Melakukan Koordinasi I ..

t--~---+---JooI dengan Tim Instruktur r+

LaporanPelaksanaan KelasPengisian Bersama I

pen gem as an

Documents

untuk spt masa ppna

spt tahunanpph op

dan bukti penerimaan

spttahunan pph op

merekam nomor lpad

teleponfaksimitiwebsite